PENGUATAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM) DI INDONESIA

Penulis

Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.

Eddy Guridno, S.E., M.Si.M.

Dr. Ir. Edi Sugiono, S.E., M.M.

Dr. Sufyati HS., S.E., M.M.

UNIVERSITAS NASIONAL

PENGUATAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM) DI INDONESIA

Penyusun : Tim Penulis

Editor : Melati, S.E.

Layout : Wahyu Suratman

ISBN : 9786025668593

Penerbit : LPU-UNAS

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil Aalamiin, puji syukur

senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah menganugerahkan karunia, rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan

penyusunan buku “Penguatan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) di Indonesia“.

Buku ini merupakan salah satu luaran hasil

penelitian dari Hibah Bersaing Skema Penelitian Strategi

Nasional Institusi di bawah Kementerian Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Tahun

anggaran 2018 yang merupakan tahun ke dua.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan

hati, perkenankan tim penulis untuk menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

2. Rektor Universitas Nasional Jakarta; 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional Jakarta;

4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta;

5. Pemerintah daearah kota Singkawang, Sambas, Pontianak (Kalimantan Barat), Tanjung Balai Asahan

(Sumatera Utara) dan Lombok (Nusa Tenggara

Barat) yang telah membantu, mengarahkan dan

memberikan data penelitian; serta

6. Teman sejawat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuannya sehingga

penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

ii

Tim penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam

menyelesaikan buku hasil penelitian ini adalah berkat

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan

segala rasa hormat dan kerendahan hati tim penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar buku ini dapat bermanfaat bagi yang

membutuhkannya.

Jakarta, Agustus 2019

Tim Penulis

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................... i

DAFTAR ISI ...............................................................iii

DAFTAR TABEL....................................................... .... v

DAFTAR GAMBAR......................................................vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................... 1

BAB II INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

.................................................................... 188

2.1. Konsep IKM ................................................. 199

2.1.1 Industri .................................................. 22

2.1.2 Pengelompokan industri ....................... 255

2.1.3 Industri Kecil ......................................... 30

2.1.4 Karakteristik Industri Kecil .................. 355

2.1.5 Industri Menengah ................................. 43

2.2.Peran IKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja . 50

2.3 Perkembangan IKM ....................................... 588

2.4 Hambatan dalam Pengembangan IKM ........... 666

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP

IKM ................ Error! Bookmark not defined.

3.1 Perkembangan IKM di Indonesia ..................... 69

3.2 Peran Pemerintah terhadap Perkembangan IKM

di Indonesia ................................................... 700

3.3 Pola Kebijakan Pemerintah dalam Membantu

IKM ............................................................... 755

3.4 Kebijakan Pengembangan IKM ..................... 800

3.5 Strategi Pengembangan IKM ......................... 866

3.6 Sasaran Pengembangan IKM ........................... 87

iv

BAB IV DESAIN DAN MODEL PENGUATAN

POSISI TAWAR IKM ................................ 900

4. 1. Penguatan Posisi Tawar ............................... 900

4.2 Road Map Posisi Tawar ................................ 922

4.3. Metode Penelitian ........................................... 95

4.3.1 Desain Penelitian ................................... 95

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data .................... 95

4.3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.............. 96

4.3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .......... 97

4.3.5 Tahap Pelaksanaan................................. 98

4.3.6 Teknik Analisis Data ............................. 98

BAB V DAYA SAING IKM ..... Error! Bookmark not

defined.1

5.1 Daya Saing .................................................. 1011

5.2.Daya Saing Indonesia .................................. 1022

5.3 Daya Saing IKM di Indonesia .................... 10707

5.4 Keunggulan Bersaing IKM ........................ 11414

5.5 Metode Peningkatan Daya Saing IKM ...... 11515

BAB VI POSISI TAWAR IKM ............................ 11717

6.1 Posisi Tawar .............................................. 11717

6.2 Posisi Tawar IKM di Indonesia .................. 11919

6.3 Blue Print Posisi Tawar ............................... 1211

6.4 Trade Creation Constraint ......................... 12525

6.5 Analisis Diagram Tulang Ikan ................... 12929

6.6 Model Penguatan Posisi Tawar .................... 1311

6.7 Metode Penguatan Posisi Tawar IKM ........ 13737

DAFTAR PUSTAKA ............................................. 1400

BIODATA PENULIS ........................................... 14545

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Per

Sektor Ekonomi (Orang) Tahun 2010-

2013 ............................................................ 56

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Harapan Masa Depan Industri

Pengolahan Indonesia ............................. 11

Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM Binaan .... 60

Gambar 3. Road Map Posisi Tawar .......................... 94

Gambar 4. Diagram Tulang Ikan ............................... 99

Gambar 5. Saka Sakti ............................................. 105

Gambar 6. Blue Print Posisi Tawar ......................... 124

1

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang

mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya

agar bisa berkompetisi pada tingkatan lokal, nasional,

hingga internasional. Globalisasi itu sendiri akan

memicu pengintegrasian pasar, sementara persaingan

investasi internasional yang ditimbulkan dari globalisasi

tersebut akan turut meningkatkan tantangan dan peluang

bagi perusahaan di berbagai skala, mulai dari skala kecil,

menengah hingga besar. Meningkatnya tantangan yang

dihadapi dalam fenomena globalisasi akan secara

otomatis menuntut daya saing yang kuat bagi seluruh

pihak yang terkena dampak dari fenomena tersebut,

mulai dari tingkatan individu, perusahaan, hingga

negara.

Dalam kaitannya dengan globalisasi, daya saing itu

sendiri bisa diartikan sebagai serangkaian kemampuan

yang dimiliki oleh perusahaan, daerah, ataupun negara

untuk memperoleh output yang berkualitas tinggi secara

kontinu dalam rangka menghadapi kompetisi

2

internasional. Output yang dimaksudkan dalam definisi

tersebut tidak hanya terbatas pada produk yang

dihasilkan oleh perusahaan, tetapi juga mencakup

pendapatan nasional yang dihasilkan oleh suatu negara

pada suatu periode tertentu. Dari definisi yang

tergeneralisasi di atas, dapat ditarik suatu definisi

mengenai daya saing industri, yakni serangkaian

kemampuan yang dimiliki oleh suatu industri tertentu

yang spesifik untuk memperoleh output berkualitas

tinggi secara kontinu dalam rangka menghadapi

kompetisi internasional. Agar bisa menunjang setiap

industri untuk memiliki daya saing yang kuat dan andal,

setiap kebijakan pembangunan industri nasional dituntut

untuk senantiasa mempertimbangkan sektor industri

yang bersangkutan secara utuh.

Industri kecil dan menengah atau yang sering juga

diistilahkan dengan singkatan berupa IKM merupakan

salah satu titik tumpu utama pemerintah dalam

membangun lapangan kerja, terutama pada periode pasca

krisis ekonomi. IKM ini mempunyai peran penting dan

strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional,

utamanya dalam hal menciptakan peluang kerja dan

3

sumber penghasilan untuk masyarakat miskin,

mendistribusikan pendapatan dan mengurangi

kemiskinan (Tambunan, 2008).

Dalam suatu perekonomian, pembangunan industri

senantiasa diarahkan untuk berjalan secara berkualitas

agar industri dan perusahaan-perusahaan yang bergerak

di dalamnya tidak hanya dapat berkompetisi di tingkatan

domestik, tetapi juga di tingkatan mancanegara dan

global. Pengembangan pada sektor ekonomi kerakyatan

berbasis otonomi daerah, terutama di sektor industri

kecil senantiasa memerlukan perhatian yang ekstra dari

pihak pemerintah karena sektor tersebut mampu

menyerap banyak tenaga kerja dan pendapatan yang

pada akhirnya akan turut berkontribusi dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu,

setiap tahunnya industri kecil diharapkan senantiasa

untuk bertumbuh agar dapat menjalankan peran

strategisnya tersebut.

Proses dalam suatu pembangunan biasanya sering

dihubungkan dengan suatu proses industrialisasi. Baik

proses industrialisasi maupun pembangunan industri

sesungguhnya sama-sama merupakan jalur kegiatan

4

yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan memajukan

kualitas taraf hidup masyarakat. Selain itu, industrialisasi

juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dan mengoptimaliasi seriap upaya

pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan industri

itu sendiri oleh Arsyad (1997:68) didefinisikan sebagai

suatu fungsi dari tujuan utama, yakni kesejahteraan

rakyat, yang bukan merupakan suatu kegiatan yang

mandiri. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memang

cenderung mengandalkan laju pertumbuhan industri

dalam suatu upaya peningkatan perekonomian. Tanpa

didukung oleh pertumbuhan industri yang laju,

perekonomian Indonesia itu sendiri dinilai tidak mampu

untuk berkembang hingga menjadi salah satu sektor

ekonomi yang dominan di era ini.

Di Indonesia, ada sekitar 99,85% IKM dari

keseluruhan unit usaha yang ada dengan daya serap yang

mencapai kisaran 96,66%. Sektor IKM tersebut juga

mampu memenuhi 57% kebutuhan produk masyarakat,

serta memberikan kontribusi di kisaran 2-4% terhadap

ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2014).

Di tahun 1997, IKM juga terbukti lebih andal dari skala

5

usaha lainnya dalam mengatasi berbagai dampak dari

krisis ekonomi.

Peranan strategis IKM dalam mengarahkan

pergerakan perekonomian nasional dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat bisa dipertahankan dan

dikembangkan dengan mengandalkan peningkatan

wirausaha, yakni peningkatan dari segi dari kualitas dan

kuantitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Mc. Clelland

menyebutkan bahwa kemakmuran negara bisa dicapai

pada saat jumlah wirausaha di dalam negara tesebut

minimal 2% dari jumlah keseluruhan penduduknya.

Berbeda dengan teori tersebut, jumlah wirausaha di

Indonesia bahkan tidak mencapai 1% dari keseluruhan

jumlah penduduknya. Situasi yang ideal tersebut masih

jauh dari kenyataan. Selain jumlah wirausaha yang

masih belum memenuhi syarat ideal, wirausaha yang

masuk kategori IKM yang sudah ada saat inipunjuga

masih banyak kendala/persoalan.

Produk industrial biasanya senantiasa mempunyai

term of trade yang tinggi ataupun lebih profitable serta

menciptakan value added yang lebih besar daripada

produk lainnya karena sektor industri itu sendiri

6

mempunyai produk yang bervariasi dan dapat memberi

manfaat yang tinggi kepada penggunanya (Dumairy,

1997). Berbagai keunggulan dari sektor industri tersebut

pada akhirnya akan ber kontribusi pada penyerapan

tenaga kerja.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya,

IKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi yang menyeluruh, utamanya pada aspek

peluang kerja, pendistribusian pendapatan dan tenaga

kerja, hingga pembangunan ekonomi pedesaan. Tetapi

dalam praktiknya, IKM juga seringkali menghadapi

berbagai permasalahan yang bisa menghambat kegiatan

operasionalnya. Dalam konteks tersebut, Tambunan

(2008) mengidentifikasi tiga persoalan yang dihadapi

wirausaha yang masuk kategori industri kecil menengah

di Indonesia, yaitu produktivitas, daya saing, dan kinerja

yang rendah. Upaya pengembangan IKM itu sendiri juga

seringkali dihambat oleh sistem pengelolaan yang masih

bersifat tradisional, belum memadainya kualitas SDM,

skala dan teknik produksi, rendahnya kapabilitas inovasi,

serta terbatasnya akses pasar dan lembaga keuangan,

terutama bank. Keterbatasan SDM dalam IKM itu

7

sendiri salah satunya disebabkan oleh pengelolaan yang

umumnya masih dilakukan secara tradisonal dan

karakteristik alami IKM tersebut sebagai usaha yang

turun-temurun. Keterbatasan tersebut mencakup

pendidikan formal maupun pengetahuan dan

keterampilan, sehingga manajemen pengelolaan IKM

sangat praktis dan sederhana, yang akhirnya akan sulit

berkembang optimal.

Di sisi lain, pada awal tahun 2013 terjadi suatu

kondisi global yang relatif tidak menguntungkan, yakni

pelambatan pertumbuhan ekonomi Amerika dan Eropa

yang berlangsung secara kontinu. Hal ini menuntut

setiap negara Asia yang selama ini melakukan transaksi

ekspor ke negara-negara di kedua benua tersebut untuk

menemukan pasar yang baru. Cina, India, Malaysia, dan

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang

mengambil langkah bisnis dan politis yang serius untuk

menjadikan Indonesia sebagai pasar barunya1.

Daya saing Indonesia sendiri berada pada

peringkat ke-50 dari 144 negara kawasan, yakni di

1 Majalah UKM Indonesia: www.ukm.indonesia.net,

2013.

http://www.ukm.indonesia.net/

8

bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei

Darussalam. Kondisi tersebut menimbulkan

kekhawatiran bagi bangsa Indonesia untuk berkiprah di

arena perdagangan bebas di kawasan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA). Tanpa diiringi oleh daya

saing yang tinggi, keterlibatan Indonesia dalam MEA

dikhawatirkan hanya akan membuat pasar domestik

dibanjiri oleh produk sejenis yang berasal dari negara-

negara mitra kerjasama di kawasan ASEAN.

Dalam kaitannya dengan fakta mengenai

rendahnya daya saing Indonesia, ada beberapa hal

krusial yang oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya

dinilai berpengaruh kuat terhadap daya saing. Dari segi

internal, faktor krusial tersebut mencakup rendahnya

produktivitas tenaga kerja rendah, rendahnya

penggunaan kapasitas mesin dan peralatan, tingginya

absensi tenaga kerja, rendahnya efisiensi penggunaan

bahan buku, tidak berkembangnya desain, dan rendahnya

posisi tawar yang membuat harga menjadi ditentukan

oleh pembeli. Adapun dari segi eksternal, faktor krusial

yang bisa mempengaruhi daya saing antara lain pajak

agresif, suku bunga, nilai tukar, dan pungutan liar. Dari

9

serangkaian persoalan yang disebutkan di atas, perlu

dilakukan suatu pendalaman untuk mencari akar

permasalahan, yakni dengan melakukan inventarisasi

permasalahan untuk mencari tahu fenomena yang

memberi pengaruh kuat terhadap posisi tawar. Di

samping hal-hal tersebut yang menjadi perhatian adalah

kegiatan-kegiatan yang bernilai tambah rendah

berdampak kuat terhadap pemborosan dalam kegiatan

produksi.

Menyadari peran IKM yang sangat strategis dalam

menggerakkan perekonomian nasional, maka

penanganan masalah produktivitas, daya saing, dan

kinerja yang rendah harus melibatkan banyak pihak dan

menjadi program prioritas pemerintah melalui berbagai

instrumen kebijakan. Pentingnya peran institusi atau

kelembagaan formal yang berskala nasional dalam

menangani dan mengembangkan industri kecil

menengah di Indonesia agar mempunyai posisi tawar

tinggi dalam persaingan pasar bebas ASEAN.

Dengan menyadari besarnya peran strategis IKM

dalam pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan

rakyat Indonesia, dan masih banyaknya kendala

10

dilapangan serta menindak lanjuti penelitian tahun

pertama yang berkaitan dengan penciptaan model posisi

tawar terhadap pengamanan produksi dalam negeri,

menjadikan penelitian ini dipandang relevan dan penting

untuk dilakukan.

Berikut ini disajikan harapan ideal dari hasil

pengolahan Industri Kecil Menengah yang berdaya saing

menghadapi persaingan pasar global khususnya kawasan

pasar ASEAN.

11

Gambar 1. Harapan Masa Depan

Industri Pengolahan Indonesia

12

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh IKM

antara lain sebagai berikut.

Faktor Internal

1) Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang

diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.

Kurangnya permodalan IKM, oleh karena pada

umumnya usaha kecil dan menengah merupakan

usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya

tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si

pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan

modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan

lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara

administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak

dapat dipenuhi.

2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional

dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.

Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi

pendidikan formal maupun pengetahuan dan

keterampilan sangat berpengaruh terhadap

manajemen pengelolaan usaha tersebut, yakni bisa

13

menghambat perkembangan usaha yang

dimaksudkan tersebut secara optimal. Keterbatasan

SDM juga akan membuat usaha tersebut kesulitan

untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam upaya

peningkatan daya saing produknya.

3) Lemahnya Business Networking dan Kemampuan

dalam Mempenetrasi Pasar

Usaha kecil umumnya memiliki business networking

yang relatif terbatas karena biasanya dibangun

sebagai usaha keluarga semata. Selain itu,

kemampuan usaha kecil itu sendiri dalam melakukan

penetrasi pasar juga relatif rendah karena rendahnya

jumlah produk yang dihasilkan serta kurang

kompetitifnya kualitas dari produk tersebut jika

diperbandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh

unit usaha lainnya. Berbeda halnya dengan usaha

kecil, usaha besar justru memiliki business

networking yang solid dan bahkan didukung oleh

teknologi yang mampu memudahkannya untuk

menjangkau pasar internasional. Dengan dilengkapi

upaya promosi yang lebih memadai, usaha besar

jelas lebih unggul daripada kebanyakan usaha kecil.

14

Faktor Eksternal

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh

kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM),

meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan,

namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal

ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan

yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil

dengan pengusaha-pengusaha besar.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka

miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang

mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang

diharapkan.

3) Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal

dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga

bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak

sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun

15

dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap

minggu atau setiap bulan.

4) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun

1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah

mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus

masyarakat setempat. Perubahan sistem tersebut akan

berimplikasi bagi pelaku UKM, yakni melalui

pemberlakuan berbagai pungutan baru yang

dikenakan oleh daerah terhadapnya. Apabila situasi

ini tidak dibenahi dengan segera, maka sistem yang

ada tersebut hanya akan menyebabkan terjadinya

penurunan daya saing UKM yang memang sejak

awal tidak berada di posisi yang lebih kompetitif jika

diperbandingkan dengan usaha berskala besar. Selain

itu, semangat kedaerahan yang terlampau tinggi juga

terkadang hanya akan membangun suatu atmosfer

yang mengurangi ketertarikan pengusaha dari luar

daerah tersebut untuk mengembangkan usahanya di

daerah yang dimaksud.

16

Ada 5 (lima) poin penting untuk dibahas dalam

buku ini yaitu (1) Bagaimana konsep IKM di Indonesia

(2) Peran IKM dalam penyerapan tenaga kerja (3) Model

dan disain posisi tawar dan desain indutri kecil dan

menengah (4) kebijakan pemerintah terhadap indusri

kecil dan menengah, birokrasi pemerintah dalam bentuk

kebijakan untuk mengatasi dampak eksternal IKM yang

berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dan

bentuk strategi untuk memperbaiki produktivitas dan

kinerja Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di

kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih

rendah sehingga mampu bersaing di pasar ASEAN (5)

posisi tawar dan daya saing IKM di kancah era

globalisasi ekonomi. Hal tersebut didasari oleh berbagai

hasil penelitian di daerah yang berbatasan langsung

dengan negara-negara yang tergabung dengan Kelompok

Kerjasama Regional MEA: (1) Kalimantan Barat

(Pontianak, Singkawang, Sambas) (2) Sumatera Utara

(Medan, Tanjung Balai Asahan). Ruang lingkup

penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan

masukan posisi tawar hasil industri pengolahan dipasar

lokal maupun ekspor relatif lemah dan mencari

17

penyebab-penyebab yang sensitif terhadap perubahan

nilai tawar produk produksi dalam negeri yang terus

melemah dan dikhawatirkan akan tergilas oleh produk

sejenis yang berasal dari negara-negara kawasan MEA

lainnya.

18

BAB II

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan

suatu sektor yang terdiri dari berbagai usaha berskala

kecil dan menengah yang berperan strategis dalam

perekonomian Indonesia karena abilitasnya dalam

menyediakan lapangan kerja yang menjadikannya

sebagai sumber penghasilan primer dan sekunder bagi

sebagian rumah tangga di negara tersebut. Selain itu,

IKM juga mengambil peran dalam pertumbuhan

perekonomian daerah dan ekspor sektor nonmigas, serta

turut mendukung operasional dari berbagai perusahaan

besar melalui komponen dan suku cadang yang

diproduksinya bagi perusahaan-perusahaan besar

tersebut yang relevan.

Sebagai infrastruktur dalam pembangunan

perekonomian nasional, IKM diyakini harus mampu

untuk bersaing dan bertahan hidup. Salah satu cara yang

bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing IKM

ialah dengan meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, IKM itu sendiri

19

sudah umum diketahui bahwa banyak mengandalkan

peranan SDM-nya dalam proses produksi. Hal tersebut

menuntut IKM untuk senantiasa menerapkan prinsip

ergonomi agar interaksi yang dilakukan oleh SDM yang

diandalkan IKM tersebut bisa selaras dengan sistem

kerja yang diterapkan dalam IKM yang dimaksud dan

kegiatan kerja yang ditugaskan untuk dilakukan oleh

SDM yang bersangkutan. Menurut Manuaba (1997),

penerapan ergonomi itu sendiri dalam setiap aktivitas

yang dilakukan pada suatu industri dinilai sebagai suatu

investasi. Ergonomi tersebut diharapkan bisa

menciptakan suatu sistem kerja yang ENASE, yakni

Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efisien.

Sebelum ergonomi dibahas lebih jauh, perlu

dibahas terlebih dahulu konsep dan karateristik IKM,

serta bagaimana perannya dalam penyerapan tenaga

kerja.

2.1. KONSEP IKM

Sektor industri dan perdagangan merupakan suatu

sektor yang penting dalam suatu negara karena tidak

hanya berperan sebagai penggerak roda perekonomian

20

nasional semata, tetapi juga sebagai sumber penghidupan

dan pembangunan masyarakat. Strategi yang

dikembangkan dalam suatu industri juga biasanya

cenderung menonjolkan aspek ekonomi dengan tanpa

mempermasalahkan apakah industri yang bersangkutan

tersebut mengimpor bahan baku, barang modal ataupun

jasa.

Di antara banyaknya jenis industri, ada satu indusri

yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap krisis

ekonomi, yakni Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hal tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa IKM mampu

untuk bertahan dari krisis di tahun 1998 tidak seperti

halnya usaha besar yang cenderung terpuruk akibat krisis

tersebut. Bahkan, banyaknya IKM pasca krisis tersebut

justru semakin bertambah karena orang yang di-PHK

dari sektor formal pada masa krisis tersebut banyak yang

beralih untuk membuka usaha kecil yang terspesialisasi

dalam memproduksi jasa ataupun barang konsumsi yang

dibutuhkan masyarakat. Tingginya daya tahan IKM

terhadap krisis itu sendiri di antaranya disebabkan oleh

hal-hal berikut.

21

1. IKM cenderung menawarkan jasa dan barang

konsumsi yang memiliki elastisitas permintaan yang

rendah terhadap pendapatan, sehingga penurunan

pendapatan sekalipun relatif tidak berpengaruh

terhadap permintaan pasar atas jasa dan barang yang

dimaksud.

2. IKM cenderung menggunakan modal pribadi

pemiliknya daripada modal dari perbankan ataupun

bentuk lembaga keuangan lainnya, sehingga

keterpurukan sektor perbankan dan kenaikan suku

bunga saat krisis relatif tidak berpengaruh

terhadapnya.

3. IKM biasanya menspesialisasikan produknya secara

ketat, yakni hanya memproduksi barang ataupun jasa

tertentu, sehingga memberikan peluang kepada lebih

banyak orang untuk membuka usaha berskala kecil

lainnya yang memproduksi produk lain yang

berbeda.

Dalam menghadapi persaingan global, setiap

negara hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni

peningkatan daya saing nasional. Agar bisa mewujudkan

22

tuntutan tersebut dalam upaya menciptakan

pembangunan nasional yang berkelanjutan, setiap negara

membutuhkan arah kebijakan pembangunan nasional

menggunakan paradigma yang baru.

2.1.1 Industri

Pada umumnya, industri dapat dimaknai secara

sempit dan luas. Dalam arti sempit, industri ialah

sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang

sejenis dan/atau mempergunakan bahan baku yang

sejenis pula dalam proses produksinya. Dalam arti luas,

industri ialah sekumpulan perusahaan yang

menghasilkan produk dengan elastisitas permintaan

silang yang tinggi.

Menurut Sudharman (1990), industri merupakan

sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk yang

sejenis. Adapun hasil Simposium Hukum Perindustrian

mendefinisikan industri sebagai serangkaian usaha yang

mencakup kegiatan pengolahan, pengerjaan,

pengubahan, dan perbaikan bahan baku ataupun barang

jadi agar bertransformasi menjadi lebih berguna dan

bermanfaat bagi masyarakat.

23

Winardi (1998:181) mengartikan industri sebagai

suatu usaha produktif yang utamanya bergerak di bidang

produksi barang ataupun jasa tertentu, seperti

transportasi atau perkembangan yang relatif

mempergunakan modal ataupun tenaga kerja dalam

jumlah besar.

Di lain sisi, Teguh S. Pambudi mendefinisikan

industri sebagai sekelompok perusahaan yang

menghasilkan produk yang bisa saling menggantikan

produk satu sama lainnya. Adapun menurut Hinsa

Sahaan, industri itu sendiri ialah bagian dari suatu proses

pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang

bernilai lebih dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh Hasibuan (2000), definisi industri dibedakan

ke dalam dua lingkup, yakni makro dan mikro. Dari segi

mikro, industri diartikan sebagai sekumpulan perusahaan

yang menghasilkan barang yang homogen ataupun yang

memiliki karakteristik yang dapat saling menggantikan

satu sama lainnya. Dari segi makronya, yakni terkait

pembentukan pendapatan, industri didefinisikan sebagai

kegiatan ekonomi untuk menciptakan suatu nilai tambah.

Dari kedua segi definisi tersebut, batasan industri secara

24

mikro ialah sekumpulan perusahaan yang menghasilkan

barang, sedangkan secara makronya ialah kegiatan untuk

menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU Perindustrian,

yakni UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, industri

ialah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah

bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya

industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai

nilai tambah atau atau manfaat lebih tinggi, termasuk

jasa industri.

Berbeda dengan definisi lainnya yang telah

diuraikan sebelumnya, Sadono Sukirno (2002)

mengartikan industri sebagai suatu sektor yang berperan

penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Pengelolaan yang dilakukan secara tepat terhadap sektor

ini akan mendorong terjadinya peningkatan ekspor atas

produk lokal dan pendapatan masyarakat lokal terkait,

serta penyerapan dan pemerataan tenaga kerja. Sektor

industri diyakini mampu memimpin sektor lainnya

dalam memajukan perekonomian nasional, sehingga

wajar jika dinilai berandil besar dalam pertumbuhan

ekonomi.

25

2.1.2 Pengelompokan industri

Pengklasifikasian industri itu sendiri memiliki

kriteria yang sangat bervariasi di Indonesia. Dalam hal

ini, ada tiga kriteria berbeda yang ditetapkan oleh

lembaga yang berbeda pula, yakni Biro Pusat Statistik

(BPS), Kementerian Perindustrian, dan Bank Indonesia.

Definisi IKM yang ditetapkan oleh ketiga lembaga

tersebut di antaranya meliputi dua aspek, yakni nilai

investasi awal (jumlah aset) dan jumlah tenaga kerja.

a. Menurut BPS

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja,

industri dikelompokkan menjadi empat kelompok

yaitu:

1) Industri besar ialah industri yang memiliki ≥100

orang pekerja.

2) Industri sedang ialah industri yang memiliki 20-

99 orang pekerja.

3) Industri kecil ialah industri yang memiliki 5-19

orang pekerja

4) Industri kerajinan atau rumah tangga ialah

industri yang memiliki < 5 orang pekerja.

26

b. Menurut Departemen Perindustrian Indonesia

(Arsyad, 2001)

1) Industri besar

Industri besar terdiri dari industri mesin dan

industri logam dasar (IMLD) serta industri kimia

dasar (IKD). Kelompok IMLD terdiri dari

industri elektronika, mesin, pertanian, kereta api,

dan lain-lain. Adapun kelompok IKD terdiri dari

industri karet alam, industri pengolahan kayu,

industri petisida, dan sebagainya. Industri besar

tersebut bertujuan utama untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

2) Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari kelompok industri

pangan dan sandang, industri kimia dan industri

bangunan, serta industri galian logam dan bukan

logam. Fungsi dari industri kecil ini adalah

menyerap tenaga kerja dan meningkatkan value

added suatu produk.

3) Industri Hilir

Industri hilir terdiri dari kelompok aneka industri

seperti, industri pengolahan sumber daya hutan,

27

industri pengolahan hasil pertambangan, dan

lain-lain.

c. Menurut Eksistensi Dinamis

Klasifikasi industri berdasarkan eksistensi

dinamisnya digolongkan menjadi tiga (Shaleh,1986),

antara lain:

1) Industri lokal

Pada umumnya hidup industri ini

berketergantungan dengan pasar setempat yang

jangkauannya sangat terbatas. Skala usaha pada

kelompok industri ini sangatlah kecil sehingga

lebih bersifat subsisten. Dalam pemasarannya

kelompok industri ini sangat terbatas karena

hanya menggunakan sarana transportasi masih

sederhana. Peran pedagang perantara hampir

tidak ada karena pemasarannya dapat ditangani

sendiri.

2) Industri Sentra

Industri sentra adalah industri yang skala

usahanya kecil tetapi industri ini mengelompok

pada satu kawasan tertentu. Pada umumnya

industri sentra memproduksi barang yang sejenis.

28

Dalam aspek pemasarannya, industri ini lebih

luas daripada industri lokal, sehingga distributor

memiliki peranan yang cukup penting.

3) Industri Mandiri

Industri mandiri masih tergolong dalam industri

kecil namun yang menjadi pembedanya adalah

kemampuan industri ini dalam mengadopsi

teknologi produksi yang lebih canggih.

Pemasaran industri ini relatif tidak bergantung

pada distributor.

Menurut KADIN dan Asosiasi serta Himpunan

Pengusaha Kecil, juga berdasarkan kriteria yang

ditetapkan Bank Indonesia, usaha yang dikategorikan

sebagai usaha kecil di antaranya ialah sebagai berikut.

a. Usaha perdagangan

Usaha ini mencakup keagenan, pengecer,

ekspor/impor dan lain - lain dengan modal aktif

perusahaan (MAP) < Rp150 juta per tahun dan

capital turn over (CTO) atau perputaran modal <

Rp600 ribu.

29

b. Usaha Pertanian

Usaha ini mencakup pertanian, perkebunan,

perikanan darat dan laut, peternakan dan usaha

lainnya yang ada di lingkup kendali Departemen

Pertanian dengan ketentuan MAP dan CTO yang

sama dengan kriteria pada usaha perdagangan.

c. Usaha industri

Usaha ini mencakup industri logam dan kimia,

makanan dan minuman, tambang dan bahan

galian, serta aneka industri kecil lainnya dengan

batas MAP yang mencapai Rp250 juta dan CTO

yang mencapai Rp1 milyar.

d. Usaha jasa

Usaha ini mencakup berbagai usaha yang

memperdagangkan jasa dengan batas MAP dan

CTO sebagaimana usaha perdagangan dan

pertanian di atas.

e. Usaha jasa kontruksi

Usaha ini mencakup kontraktor bangunan,

jembatan pengairan dan sebagainya yang

berkaitan dengan konstruksi bangunan dengan

batas MAP dan CTO sebagaimana usaha industri.

30

2.1.3 Industri Kecil

Secara mikro, industri kecil ialah sekelompok

perusahaan berskala kecil yang menghasilkan produk

yang homogen ataupun yang bisa saling menggantikan

produk lainnya. Ada begitu banyak pengertian industri

kecil saat ini, karena masing-masing lembaga atau

departemen mendefinisikan pada kriteria yang saling

berbeda.

Menurut Mintzberg (Jannah, 2004:1), industri kecil

atau small scale industry memiliki banyak terjemahan.)

mendefinisikan sektor usaha kecil sebagai organisasi

yang mempunyai entreprenerial organization dengan

karakteristik yang antara lain mencakup struktur

organisasi yang sederhana, karakter khas elaborasi,

hierarki manajer yang kecil, aktivitas formal dan proses

perencanaan yang sedikit, pelatihan SDM yang jarang,

aset yang sulit dipisahkan dengan aset pribadi

pemiliknya, serta sistem akutansi yang kurang baik atau

bahkan tidak ada sama sekali.

Pendefinisian dan pengkriteriaan industri kecil di

Indonesia masih berbeda antara satu institusi dengan

institusi lain. Misalnya, Deperindag membatasi kriteria

31

industri kecil pada investasi perusahaan hingga Rp200

juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

dan harus milik WNI), sementara BPS mempergunakan

kriteria pekerja antara 1 sampai 19 orang. Kriteria

tersebut pun kemudian digolongkan ke dalam dua sub

kategori, yakni: (1) industri rumah tangga dengan 1-4

orang pekerja, dan (2) pabrik kecil dengan 5-19 orang

pekerja. ( Thoha dalam Jannah, 2004:2).

Berdasarkan Permen Perindustrian RI No. 64/M-

IND/PER/7/2016, industri kecil ialah industri yang

mempekerjakan maksimal 19 orang tenaga kerja dan

mempunyai nilai investasi < Rp 1 milyar tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya

menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Barney dalam Jannah (2004:5) menuliskan bahwa

government policy as a barrier to entry. Hal ini

disebabkan kebijakan yang dibut oleh pemerintah dapat

menyebabkan semakin maju atau semakin mundurnya

berbagai bidang, termasuk bidang industri ketika sebuah

regulasi dibuat untuk menghambat pengusaha kecil lain

untuk masuk, maka kemungkinan yang terjadi adalah

monopoli. Ketika keikutsertakan semua pihak

32

dibebaskan, maka akan terjadi persaingan yang sehat.

Namun demikian, hal ini tetap harus diatur pemerintah

untuk mengawasi dan mengatur jalannya perekonomian

yang ada terutama pembinaan sektor kecil.

Beberapa pengertian mengenai industri kecil

diuraikan sebagai berikut.

a. Menurut Departemen Perindustrian

Berdasarkan Permen Perindustrian, dijelaskan

beberapa definisi yang berhubungan dengan UKM,

yakni sebagai berikut.

1) Perusahaan Industri Kecil (IK) ialah perusahaan

yang bergerak di bidang industri dengan nilai

investasi maksimal Rp200 juta, tidak termasuk

tanah dan bangunan usaha.

2) Perusahaan Industri Menengah (IM) ialah

perusahaan yang bergerak di bidang industri

dengan nilai investasi antara Rp200 juta - Rp10

milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.

3) Industri kecil dan Menengah (IKM) ialah

perusahaan industri yang terdiri dari industri

kecil (IK) dan industri menengah (IM).

33

b. Menurut Departemen Perdagangan

Departemen perdagangan dalam mendefinisikan

industri kecil lebih menitikberatkan pada aspek

permodalan, yaitu industri dengan modal kurang dari

Rp. 25.000.000 (Mudrajad Kuncoro, 2000:310).

c. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM

Sebagaimana yang dikutip oleh Kuncoro (2000:310),

definisi yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan

UKM berkaitan dengan UKM itu sendiri ialah

sebagai berikut.

1) Usaha mikro ialah suatu usaha dengan aset di

luar tanah dan bangunan < Rp 200 juta dan omzet

< Rp1 milyar per tahun.

2) Usaha menengah ialah suatu usaha dengan aset >

Rp200 juta dan omzet antara Rp1 milyar - Rp10

milyar per tahun.

d. Definisi usaha kecil yang dikemukakan oleh Tohar

(1999:2) dari berbagai aspek diuraikan sebagai

berikut

a. Berdasarkan asetnya, pengusaha kecil ialah

pengusaha dengan kekayaan bersih maksimal

34

Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan penjualannya, pengusaha kecil ialah

pengusaha dengan penjualan bersih maksimal

Rp1 milyar per tahun.

c. Berdasarkan status kepemilikannya, pengusaha

kecil ialah usaha perseorangan yang dapat

berbadan hukum ataupun tidak, termasuk

koperasi.

Industri kecil harus diperhatikan sedemikian rupa

karena tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan

bagi sebagian masyarakat, tetapi juga berperan sebagai

kunci pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, industri

kecil mampu menambah penghasilan suatu keluarga

yang dalam kondisi krisis difungsikan dalam untuk

mempertahankan hidup keluarga tersebut.

Pengembangan industri kecil itu sendiri pada dasarnya

sangat bergantung pada peran entrepreneur yang terkait.

35

2.1.4 Karakteristik Industri Kecil

Awalnya, suatu industri kecil umumnya berbentuk

home industry, dimana satu tempat yang sama

difungsikan sebagai tempat tinggal dan kerja sekaligus.

Dalam praktiknya, seluruh pekerjaan yang diinstruksikan

pimpinan, termasuk produksi dan penjualan akan

dijalankan oleh anggota dari keluarga yang

bersangkutan. Modal produksi dalam home industry

tersebut juga seringkali tercampur dengan uang rumah

tangga yang bersangkutan yang semestinya

dipergunakan untuk membiayai keperluan harian dari

keluarga terkait, sehingga laba dan rugi menjadi sulit

untuk dibedakan.

Menurut Kuncoro (2000), suatu industri kecil

umumnya mempunyai karakteristik serupa, yakni

sebagai berikut.

a. Tidak memiliki pembagian tugas yang jelas di antara

bidang administrasi, pemilik dan pengelola industri,

serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan

teman dekatnya.

b. Mempunyai akses yang rendah terhadap lembaga

kredit formal, sehingga sebagian besar industri kecil

36

menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal

sendiri atau bahkan sumber lain–lain seperti

keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan

rentenir.

c. Kebanyakan industri kecil belum berstatus badan

hukum. Berdasarkan data BPS (1994), dari 124.990

industri kecil, 90,6% di antaranya merupakan

perusahaan perseorangan yang tidak mempunyai akta

notaris, 4,7% di antaranya merupakan usaha

perseorangan yang mempunyai akta notaris, dan

hanya 1,7% sajalah yang sudah berbadan hukum.

Berdasarkan temuan AKATIGA, The Center for

Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan

The Center for Economic and Social Studies (CESS) di

tahun 2000, karakteristik IKM di Indonesia di antaranya

ialah berdaya tahan hidup dan berkemampuan untuk

meningkatkan kinerjanya selama berlangsungnya krisis

ekonomi. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya

fleksibilitas IKM dalam menyesuaikan proses

produksinya, mengembangkan modalnya sendiri, dan

37

mengembalikan pinjaman, serta untuk tidak melibatkan

dirinya dalam birokrasi.

Di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

itu sendiri berperan penting dalam menopang dan

menggerakkan perekonomian, yakni dalam menyediakan

lapangan kerja di luar sektor formal, berkontribusi dalam

Produk Domestik Bruto (PDB), dan menghasilkan

devisa negara dari kegiatan ekspor atas berbagai produk

lokal. Dalam hal serapan tenaga kerja, 99,5 % tenaga

kerja Indonesia terbukti bekerja pada UKM (Kurniawan,

2008). Pentingnya peranan UKM tersebut disadari oleh

pemerintah dan mendorongnya untuk menjadikan UKM

sebagai salah satu fokus pembangunan yang di antaranya

dituangkan dalam kebijakan berupa UU dan PP.

Kemampuan IKM itu sendiri untuk menjangkau

pasar internasional, meningkatkan ekspor, dan bersaing

dengan produk impor di pasar domestik pada dasarnya

ditentukan oleh keunggulan komparatif dan

kompetitifnya. Dalam hal ini, IKM diharapkan tidak

hanya didukung oleh keunggulan komparatif yang

diperkuat oleh proteksi ataupun bantuan pemerintah,

tetapi juga ditunjang oleh keunggulan kompetitif yang

38

dimilikinya sendiri agar bisa unggul dalam kompetisi

global (Tambunan, 2002:7).

Menurut Tambunan yang dikutip oleh Partomo

(2004), ada subkelompok UKM yang mempunyai

entrepreneurship, tetapi ada juga yang tidak

menunjukkan karakteristik tersebut. Dengan kriteria

entrepreneurship tersebut, UKM bisa dibagi ke dalam

empat bagian berikut.

1. Livelihood Activities

UKM yang masuk kategori ini pada umumnya

bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari

nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki

jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai

sektor informal. Di Indonesia, jumlah UKM kategori

ini adalah yang terbesar.

2. Micro enterprise

UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan

tidak bersifat entrepreneurship (kewiraswastaan).

Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.

3. Small Dynamic Enterprises

UKM ini yang sering memiliki jiwa

entrepreneurship. Banyak pengusaha skala

39

menengah dan besar yang tadinya berasal dari

kategori ini. Kelompok UKM ini biasanya sudah

mampu menerima ekspor dan subkontrak. Apabila

dibina dengan baik, maka UKM dari kategori ini bisa

masuk ke dalam kategori empat. Banyaknya

kelompok UKM ini sendiri lebih kecil daripada

UKM berkategori satu dan dua.

4. Fast Moving Enterprises

UKM ini merupakan UKM tulen yang berjiwa

entrepreneurship sejati yang nantinya akan

memunculkan usaha berskala menengah dan besar.

Banyaknya UKM dalam kelompok ini juga lebih

sedikit daripada UKM pada kategori satu dan dua.

Dari segi efektivitas pembinaan, pemerintah

disarankan untuk berfokus pada UKM di kategori tiga

dan empat karena kemampuannya dalam menyerap

materi training. Pembinaan terhadap UKM di kedua

kategori tersebut pada dasarnya bertujuan untuk

mengembangkannya menjadi usaha berskala menengah.

Dalam membina UKM itu sendiri, dua faktor internal

yang perlu diperhatikan, yakni SDM dan manajemen.

40

Faktor SDM itu sendiri mencakup kemampuan untuk

meningkatkan kualitas SDM berdasarkan upaya sendiri

ataupun ajakan pihak luar, etos kerja, dan naluri bisnis.

Adapun faktor manajemen pada dasarnya mencakup

aspek berpikir, bertindak, dan kontrol.

Menurut Suryana (2001:85), usaha kecil

mempunyai keunggulan dan kelemahannya tersendiri.

Keunggulan usaha kecil itu sendiri, di antaranya ialah

sebagai berikut

a. Berkebebasan untuk bertindak

Bila ada perubahan misalnya perubahan produk baru,

teknologi baru dan perubahan mesin baru, usaha

kecil bisa bertindak dengan cepat untuk

menyesuaikan dengan keadaan yang berubah

tersebut. Sedangkan pada perusahaan besar, tindakan

tersebut sudah dilakukan.

b. Fleksibel

Perusahaan kecil dapat menyesuaikan dengan

kebutuhan setempat. Bahan baku,tenaga kerja dan

pemasaran produk usaha kecil pada umumnya

menggunakan sumber-sumber setempat yang bersifat

lokal.

41

c. Tidak mudah goyah

Dikarenakan kebanyakan bahan baku dan sumber

dayanya bersifat lokal, perusahaan kecil cenderung

tidak peka terhadap fluktuasi bahan baku impor yang

di antaranya disebabkan oleh fluktuasi kurs.

Kelemahan dari usaha kecil itu sendiri bisa dapat

diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Kelemahan struktural, yang mencakup kelemahan

manajemen dan organisasi, kelemahan

dalam pengendalian mutu, kelemahan dalam

mengadopsi dan penguasaan teknologi, kesulitan

untuk mencari permodalan, tenaga kerja yang masih

lokal, dan terbatasnya akses pasar.

b. Kelemahan kultural, yakni kelemahan yang nantinya

akan menimbulkan kelemahan struktural. Kelemahan

ini mencakup kurangnya akses informasi dan

lemahnya berbagai persyaratan lain guna

memperoleh akses permodalan, pemasaran dan

bahan baku seperti informasi peluang dan cara

memasarkan produk, informasi untuk mendapatkan

bahan baku murah dan mudah didapat, informasi

42

untuk memperoleh fasilitas dan bantuan

pengusaha besar dalam menjalin kemitraan untuk

mendapatkan bantuan modal dan pemasaran,

informasi mengenai cara pengembangan rancangan,

kualitas, dan kemasan produk, serta informasi yang

ditujukan untuk menambah sumber modal dengan

syarat yang terjangkau.

Adapun keunggulan usaha kecil menurut Subanar

(2001:6) diuraikan sebagai berikut.

a. Pemilik memiliki peran yang sekaligus merangkap

sebagai manajer yang bekerja sendiri dan memiliki

gaya manajemen sendiri, serta merangkap semua

fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan

administrasi.

b. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan, produk,

dan inovasi yang baru terhadap sumber daya.

c. Risiko usaha dibebankan kepada pemilik.

d. Mempunyai prosedur hukum yang sederhana.

e. Paling cocok untuk mengelola produk ataupun

proyek rintisan yang benar-benar baru, sehingga

jumlah pesaingnya hanyalah sedikit.

43

Adapun kelemahan dari usaha kecil itu sendiri

mencakup hal-hal berikut.

a. Kurangnya akses terhadap informasi bisnis, sehingga

relatif hanya berpedoman pada intuisi dan

ambisi pengelolanya saja yang pada akhirnya

membuat kemampuan usaha tersebut dalam

berpromosi menjadi rendah.

b. Tidak proporsionalnya pembagian kerja, sehingga

seringkali menyebabkan pengelola kelimpahan

pekerjaan yang terlampau banyak ataupun karyawan

menjadi dituntut untuk bekerja melebihi standar jam

kerjanya.

c. Risiko utang turut dibebankan kepada kekayaan

pribadi pemiliknya.

d. Pengembangan usahanya sangat bergantung pada

pemiliknya yang sewaktu-waktu bisa saja

berhalangan sakit ataupun meninggal.

2.1.5 Industri Menengah

Pemerintah Indonesia pada tahun 1998

mengeluarkan Inpres No.10 yang menjelaskan tentang

apa itu sebenarnya usaha menengah. Dalam inpres ini

44

dijelaskan bahwa usaha menengah ialah sebuah usaha

produktif dengan kekayaan usaha bersih sekitar Rp200

juta - Rp10 milyar. Jumlah kekayaan tersebut berada

diluar nilai tanah serta bangunan tempat usaha didirikan.

Berdasarkan Permen Perindustrian RI Nomor

64/M-IND/PER/7/2016, industri menengah merupakan

industri yang mempekerjakan maksimal 19 orang

pekerja dan mempunyai nilai investasi minimal Rp1

milyar. Dalam Permen yang sama, industri menengah

juga bisa didefinisikan sebagai industri yang

mempekerjakan minimal 20 orang pekerja dan

mempunyai nilai investasi maksimal Rp15 milyar.

Ciri-ciri usaha menengah sebenarnya tidaklah

jauh berbeda dengan ciri-ciri usaha besar atau usaha

kecil. Namun walaupun seperti itu, berikut ciri-ciri usaha

menengah yang bisa anda jadikan acuan untuk mengenal

lebih jauh apa sebenarnya usaha menengah itu:

a. Mempunyai Manajemen dan Struktur Organisasi

yang Lebih Baik

Tidak sulit mencari perbedaan perusahaan kecil,

menengah, dan besar. Salah satunya adalah dari sisi

manajemen dan struktur organisasi yang dimilikinya.

https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/ciri-ciri-usaha-besarhttps://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/perbedaan-perusahaan-kecil-menengah-dan-besarhttps://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/perbedaan-perusahaan-kecil-menengah-dan-besar

45

Ciri-ciri usaha menengah yang pertama adalah sudah

memilikinya sistem manajemen yang lebih baik jika

dibandingkan usaha kecil yang segalanya masih

dikerjakan seorang diri. Selain itu, struktur organisasi

pada usaha menengah juga mulai kompleks karena

usaha menengah merupakan jenis usaha yang sedang

berkembang sehingga kebutuhan akan pelaporan

administrasi serta urusan yang lainnya sedang

mengalami peningkatan kerja.

b. Lebih Tersistem

Selain manajemen yang lebih baik, ciri-ciri usaha

menengah selanjutnya adalah sistem yang lebih baik

dan teratur. Usaha kecil termasuk jenis usaha

merintis karena segalanya masih dapat dilakukan

seorang diri bahkan sistem yang dimilikinya hanya

mengenai dirinya sendiri. Berbeda dengan jenis

usaha menengah dimana sistem yang dibangun sudah

mulai difungsikan untuk mengatur cara kerja orang

lain didalam membangun usahanya.

c. Memiliki Pembagian Tugas untuk Para Karyawannya

Menyangkut pada poin pertama tentang organisasi

yang mulai kompleks dan melibatkan banyak orang,

46

ciri-ciri usaha menengah selanjutnya adalah mulai

berlakunya pembagian tugas. Pembagian tugas

adalah hal yang sangat penting karena dengan begitu

seluruh aspek bagian usaha dapat dikerjakan secara

fokus dan berkelanjutan dan menjadikan usaha dapat

berjalan lebih maksimal. Pembagian tugas ini adalah

salah satu fungsi manajemen menurut para

ahli karena jika usaha dapat berjalan maksimal,

perkembangan usaha menjadi lebih besar akan

semakin cepat terjadi.

d. Pelaporan Mulai Rumit

Jika pada usaha kecil pelaporan administasi hanya

sebatas barang keluar atau barang masuk dan daftar

orang yang berhutang, pelaporan pada usaha

menengah mulai rumit. Seperti disinggung diatas,

usaha menengah merupakan jenis usaha yang sedang

berkembang dan sedang mengarah menjadi usaha

besar. Untuk itulah pelaporan administrasi mereka

mulai rumit karena pelaporan yang mereka miliki

tidak lagi sebatas barang keluar atau barang masuk.

Pelaporan administrasi mereka mulai meluas menjadi

berbagai jenis pelaporan seperti tentang daftar asset

http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/manajemen/fungsi-manajemen-menurut-para-ahlihttp://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/manajemen/fungsi-manajemen-menurut-para-ahli

47

yang dimiliki, daftar investor, bahkan daftar hutang

serta jenis-jenis pelaporan akuntansi lainnya.

Pelaporan ini wajib dimiliki oleh usaha menengah

karena dengan adanya pelaporan ini, proses audit

akan dengan mudah dilaksanakan. Bahkan, laporan

keuangan yang rumit ini menjadi salah satu syarat

pertimbangan bagi para investor untuk berinvetasi

pada usaha tersebut. Pentingnya pelaporan ini karena

tidak lengkapnya pelaporan termasuk faktor

kegagalan wirausaha yang paling sering ditemui.

Karena dari pelaporan inilah anda akan mengetahui

apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak.

e. Adanya Asuransi Kesehatan, Pensiunan, Ataupun

Tunjangan Hari Raya

Salah satu fokus utama usaha menengah adalah fokus

dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu,

demi menjaga kualitas produk atau jasa yang

dimilikinya, sumber daya manusia yang mereka

miliki harus mendapatkan perlindungan dan jaminan.

Perlindungan yang dimaksud bisa berupa asuransi

dalam keselamatan kerja, jaminan hari tua atau dana

Pensiunan, ataupun Tunjangan Hari Raya.

http://dosenekonomi.com/bisnis/tips-bisnis/faktor-kegagalan-wirausahahttp://dosenekonomi.com/bisnis/tips-bisnis/faktor-kegagalan-wirausaha

48

f. Memenuhi Syarat Legalitas

Usaha kecil adalah jenis usaha yang tidak

memerlukan legalitas yang berbelit. Karena biasanya

usaha kecil berdiri hanya berdasarkan sepengtahuan

RT/RW setempat usaha mereka beraktifitas. Namun

ketika usaha mulai berkembang menjadi usaha

menengah, segala persyaratan legalitas harus mereka

miliki. Hal ini menjadi salah satu syarat utama usaha

menengah dapat berjalan karena legalitas

menyangkut izin aktifitas, izin produksi, izin tempat,

ataupun legalitas lainnya seperti kewajiban untuk

membayar pajak. Pemenuhan legalitas ini adalah

salah satu cara mengatasi kegagalan dalam

berwirausaha yang sangat besar dampaknya. Karena

tanpa adanya legalitas ini, segala aktifitas dapat

dihentikan karena terindikasi kegiatan illegal.

g. Memiliki Akses Sumber Pendanaan

Salah satu kendala utama sebuah usaha kecil

berkembang menjadi usaha besar adalah dari segi

modal. Namun permasalahan ini ternyata semakin

menemukan titik terang pemecahannya seiring usaha

tersebut berkembang. Salah satunya adalah

http://dosenekonomi.com/bisnis/tips-bisnis/cara-mengatasi-kegagalan-dalam-berwirausahahttp://dosenekonomi.com/bisnis/tips-bisnis/cara-mengatasi-kegagalan-dalam-berwirausaha

49

menemukan sumber-sumber pendanaan baru. Salah

satu cara mereka mendapatkan sumber-sumber

keuangan baru ini adalah dengan semakin meluasnya

pergaulan serta produk yang mereka miliki sehingga

mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Dan jika

usaha yang mereka miliki memiliki kualitas produk

yang baik maka akan semakin besar pula suntikan

dana yang akan mereka dapatkan.

h. SDM Terdidik dan Terlatih

Dalam rangka memproduksi produk berkualitas

unggul, kualitas karyawan adalah satu hal yang harus

diperhatikan. Tanpa adanya karyawan yang

berkualitas sudah pasti produksi yang dihasilkan

akan biasa-biasa saja. Untuk menuju kearah sana,

pendidikan karyawan adalah hal yang harus

didahulukan. Karena dengan begitu, karyawan akan

tahu hal apa yang semestinya dikerjakan olehnya dan

hal apa yang tidak seharusnya dilakukan olehnya.

Pendidikan dan pelatihan tidak hanya tentang skill

atau kemampuan dalam bekerja tapi juga sikap dan

etos kerja dalam bekerja sama didalam sebuah tim.

50

i. Jumlah Tenaga Kerja

Ciri-ciri usaha menengah yang paling mudah

dikenali adalah jumlah karyawannya. Setiap jenis-

jenis badan usaha memiliki jumlah karyawan yang

berbeda-beda. Namun walaupun seperti itu, jumlah

karyawan dapat digolongkan menjadi tiga jenis.

Seperti misalnya usaha kecil yang memiliki jumlah

karyawan berkisar antara 2-20 orang, usaha

menengah 21-99 orang, dan usaha besar dengan

jumlah karyawan > 100 orang.

2.2. PERAN IKM DALAM PENYERAPAN

TENAGA KERJA

Jumlah IKM di Indonesia terbilang banyak

berdasarkan data BPS yang menunjukkan adanya

dominasi IKM dalam struktur industri nasional.

Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan intensif dan

kontinu terhadap IKM diyakini mampu meningkatkan

perekonomian masyarakat. Keyakinan atas dampak

pengembangan IKM tersebut dilandasi oleh realitas IKM

itu sendiri sebagai industri yang berbasis masyarakat,

yakni yang di-manage langsung oleh masyarakat,

https://dosenekonomi.com/bisnis/jenis-jenis-badan-usahahttps://dosenekonomi.com/bisnis/jenis-jenis-badan-usaha

51

sehingga hasil dari IKM tersebut pun dinilai akan

langsung berdampak pada masyarakat yang

bersangkutan itu sendiri. Oleh sebab itulah,

pengembangan IKM yang baik di setiap daerah

dipercaya mampu meningkatkan perekonomian

masyarakat daerah tersebut, sehingga nantinya akan

meningkatkan pendapatan daerah tersebut secara

otomatis. Dalam konteks tersebut, Alfred Marshall juga

sudah melihat potensi klater industri yang mencakup

IKM itu sendiri dalam mendorong pertumbuhan

perekonomian suatu negara.

Berdasarkan data yang dicatat Kemenperin, setiap

tahunnya IKM senanatiasa meningkatkan value added di

dalam negeri secara signifikan. Hal tersebut bisa dilihat

dari capaiannya di tahun 2016 yang mencapai Rp520

triliun atau naik sebesar 18,3% dari tahun sebelumnya.

Terkait peran IKM dalam menyerap tenaga kerja lokal,

penambahan tenaga kerja di sektor IKM diestimasi

mencapai 400 ribu orang di tahun 2017. Jumah IKM itu

sendiri ditargetkan untuk naik di tahun 2017, yakni

sebesar 4,7% atau tepatnya sebanyak 182 ribu unit

52

menjadi 4,03 juta unit di tahun 2017 dari total 3,85 juta

unit di tahun 2016.2

Target IKM di atas diupayakan untuk diwujudkan

dengan jalan membangun kemitraan di antara IKM lokal

dan IKM dari Jepang, yang salah satunya dilakukan

dengan menggandeng Japan External Trade

Organization (Jetro). Selain berupaya mendorong

investasi perusahaan besar Jepang di Indonesia,

pemerintah juga turut mendorong agar IKM Jepang

bersedia untuk bermitra dengan IKM lokal. Pada intinya,

kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memelihara

konsistensi peranan IKM dalam berkontribusi terhadap

perekonomian nasional.

Realitas IKM sebagai sektor perekonomian

nasional yang strategis tidak lagi dapat dipungkiri

dengan adanya fakta berupa data sebagaimana yang

diungkapkan dalam uraian sebelumnya. IKM juga

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam

perekonomian Indonesia yang terbukti mampu

mengamankan perekonomian nasional saat terjadinya

2 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2896111/kemenperin-

targetkan-4-juta-industri-kecil-dan-menengah-pada-2017

53

krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator bagi

pertumbuhan ekonomi itu sendiri pasca krisis tersebut.

Hal tersebut mencerminkan bahwa IKM benarlah

berperan besar dalam membangun bangsa ini, utamanya

dari segi ekonomi.

Tingginya daya tahan IKM terhadap krisis itu

sendiri di antaranya disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. IKM cenderung menawarkan jasa dan barang

konsumsi yang memiliki elastisitas permintaan yang

rendah terhadap pendapatan, sehingga penurunan

pendapatan sekalipun relatif tidak berpengaruh

terhadap permintaan pasar atas jasa dan barang yang

dimaksud.

2. IKM cenderung menggunakan modal pribadi

pemiliknya daripada modal dari perbankan ataupun

bentuk lembaga keuangan lainnya, sehingga

keterpurukan sektor perbankan dan kenaikan suku

bunga saat krisis relatif tidak berpengaruh

terhadapnya.

3. IKM biasanya menspesialisasikan produknya secara

ketat, yakni hanya memproduksi barang ataupun jasa

tertentu, sehingga memberikan peluang kepada lebih

54

banyak orang untuk membuka usaha berskala kecil

lainnya yang memproduksi produk lain yang

berbeda.

Salah satu peran penting lainnya yang dipegang

oleh IKM ialah memperluas peluang kerja untuk

menyerap tenaga kerja. Perluasan peluang kerja itu

sendiri merupakan suatu upaya pengembangan sektor

yang ditujukan untuk menyerap tenaga kerja. Dalam

praktiknya, penyerapan tenaga kerja itu sendiri akan

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah

penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi,

produktivitas tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah

yang relevan. Pada akhirnya, perluasan penyerapan

tenaga kerja dijalankan melalui pengembangan industri,

khususnya yang bersifat padat karya.

Potensi IKM dalam menyerap tenaga kerja

merupakan salah satu potensinya yang paling dominan.

Dalam hal ini, kemampuan IKM dalam menyerap tenaga

kerja secara merata ditunjang oleh bervariasinya jenis

IKM itu sendiri, jumlahnya yang banyak, dan

sebarannya yang merata di berbagai sektor ekonomi

55

(Partomo, 2004:13). Prabowo dalam Woyanti (2010)

mengemukakan bahwa jumlah unit usaha akan

berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja,

sehingga naiknya jumlah unit usaha IKM akan

berdampak pada naiknya jumlah permintaan terhadap

tenaga kerja. Dalam hal ini, peningkatan unit usaha di

sektor IKM akan secara otomatis menambah lapangan

kerja dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga

kerja untuk selanjutnya ditempatkan pada lapangan kerja

yang baru tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa

banyaknya jumlah unit usaha IKM akan selaras dengan

besarnya penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan besar

IKM dengan angkatan kerja yang tercermin dalam

hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja tersebut

pada akhirnya menunjukkan peranan penting yang

dipegang oleh IKM itu sendiri.

Dibandingkan dengan usaha besar, UKM terbukti

berperan lebih besar dalam menyerap tenaga kerja di

periode 2010-2013. Dalam konteks tersebut, UKM rata-

rata berkontribusi dalam menyerap 96,66% tenaga kerja

nasional, sementara usaha besar hanya mampu menyerap

rata-rata 3,32% tenaga kerja nasional. Tingginya

56

kemampuan UKM dalam menciptakan peluang kerja jika

diperbandingkan dengan usaha besar menandai bahwa

UKM sesungguhnya mempunyai potensi besar untuk

dikembangkan dan difungsikan untuk mengatasi

permasalahan tenaga kerja nasional.

Berikut ini tersaji tabel jumlah penyerapan tenaga

kerja nasional pada berbagai sektor ekonomi di periode

2010-2013.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Per Sektor Ekonomi (Orang)

Tahun 2010-2013

(Sumber: BPS, 2013)

57

Peran IKM lainnya yang juga sama pentingnya

dengan pertumbuhan perekonomian dan perluasan

peluang kerja ialah pemerataan pendapatan. Begitu

banyak dan strategisnya peranan IKM di Indonesia

menuntut pemerintah untuk menetapkan berbagai

kebijakan makroekonomi yang mampu menunjang

perkembangan sektor tersebut. Pemberian stimulus

ekonomi yang lebih besar kepada sektor tersebut salah

satunya diyakini mampu memberi dampak yang lebih

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, peluang kerja,

serta pendistribusian dan pemerataan pendapatan di

Indonesia. Stimulus yang dimaskudkan disini bisa saja

diberikan melalui investasi dari pemerintah, swasta

domestik, ataupun bahkan luar negeri. Dalam

mewujudkan hal tersebut, salah satunya diperlukan

komitmen kuat pemerintah untuk mengalokasikan dana

APBN ataupun APBD-nya untuk diinvestasikan kepada

IKM.

Terkait upaya untuk mendorong pihak swasta dan

asing agar bersedia menginvestasikan dananya kepada

IKM, pemerintah perlu turut memberikan kemudahan

dalam sistem administrasi birokrasi dan pajak, serta

58

dengan menyediakan database dan infrastruktur yang

menunjang. Dana pinjaman dan hibah dari luar negeri

juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan IKM

dalam rangka memperkuat peranan IKM itu sendiri.

2.3 PERKEMBANGAN IKM

Pengembangan ekonomi lokal sebenarnya bukan

merupakan hal baru, tetapi konsep dan teknik

pengimplementasiannyalah yang terus dikembangkan.

Pengembangan ekonomi lokal umumnya diupayakan

untuk memperkuat daya saing perekonomian lokal dalam

rangka mengembangkan perekonomian daerah dan

memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, IKM

merupakan salah satu tumpuan pemerintah dalam

membangun lapangan kerja, utamanya pasca krisis

ekonomi. Peran penting lainnya yang dijalankan oleh

IKM juga tercermin dari banyaknya jumlah IKM itu

sendiri yang mencapai 99% dari keseluruhan badan

usaha di Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga

kerja mencapai 99,6% dan kontribusi sebesar 56,7%

pada output nasional dan 15% pada sektor ekspor

59

nonmigas per tahun 2000 (“Menuju UKM”, 2001).

Meskipun begitu, IKM nyatanya cenderung kurang

kurang mendapat perhatian yang memadai dari

pemerintah.

Berry, et al. (2001) menjelaskan bahwa ada tiga

alasan mengapa IKM sangat dibutuhkan, yakni: (1) IKM

cenderung berkinerja lebih baik dalam menghasilkan

tenaga kerja yang produktif; (2) IKM seringkali

meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan

adaptasi terhadap teknologi; serta (3) IKM dinilai unggul

daripada usaha besar dalam hal fleksibilitas.

IKM itu sendiri mempunyai tiga keunggulan dari

usaha berbentuk korporasi, yakni: (1) relatif kecilnya

modal usaha; (2) pengelolaannya tidak melibatkan orang

banyak, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya

berbagai improvisasi yang diperlukan dalam praktik

operasionalnya; serta (3) berfleksibilitas tinggi. Secara

luas, IKM unggul dalam hal penyerapan tenaga kerja dan

pemerataan pendapatan.

Jumlah UKM binaan di Indonesia setiap tahunnya

terus bertambah. Berikut ini tersaji data perkembangan

60

jumlah UKM binaan di Indonesia untuk periode 2011-

2015.

Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM Binaan

Pengembangan UMKM itu sendiri bisa

didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan dan etos kerja dari SDM

yang terkait agar bisa memenuhi berbagai kriteria yang

dipersyaratkan oleh setiap pekerjaan ataupun jabatan

yang ditawarkan dalam UMKM yang bersangkutan.

Pengembangan UKM biasanya cenderung mengarahkan

pelaku ekonominya untuk berdaya saing tinggi melalui

penguatan entrepreneurship dan peningkatan

61

produktivitas dengan didukung oleh peningkatan

kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar,

pemanfaatan inovasi, dan penerapan teknologi

(Afifuddin, 2010:180). Di Indonesia, pengembangan

UMKM yang ditunjang oleh peranan aktif pemerintah

diyakini mampu untuk memberi dampak positif terhadap

pertumbuhan UMKM itu sendiri, baik secara langsung

ataupun tidak langsung.

Menurut Hafsah (2004), pengembangan UMKM

akan menghadapi berbagai masalah internal dan

eksternal. Masalah internal yang dimaksudkan disini di

antaranya mencakup rendahnya profesionalisme SDM

yang me-manage UMKM tersebut, terbatasnya akses

terhadap modal, perbankan, dan pasar, rendahnya

penguasaaan teknologi. Adapun masalah eksternalnya

antara lain mencakup kurang menguntungkannya iklim

usaha bagi pengembangan usaha kecil itu sendiri, belum

memihaknya kebijakan pemerintah terhadap

pengembangan usaha kecil, serta kurangnya upaya

pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas SDM.

Brom dan Longenecker (1979:31) menyebutkan

bahwa kegagalan suatu usaha kecil biasanya diakibatkan

62

oleh merosotnya posisi modal kerja, menurunnya

penjualan dan laba, serta meningkatnya utang. Adapun

menurut Scarborough dan Zimmerer (1993:12),

kegagalan usaha kecil untuk berkembang biasanya

diakibatkan oleh lemahnya kemampuan pengambilan

keputusan, inkompetensi manajemen, kurangnya

pengalaman, dan lemahnya kontrol finansial. Rendahnya

perkembangan usaha kecil umumnya disebabkan oleh

keterbatasan dukungan modal karena asumsi yang

membuat usaha tersebut dinilai seolah tidak potensial

dan tidak layak oleh bank dan lembaga finansial lainnya

akibat tidak adanya agunan yang ditawarkan dan

rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Akibatnya,

akses pengusaha kecil terhadap modal menjadi sangat

terbatas, sehingga pengusaha tersebut cenderung untuk

menggantungkan usahanya pada modalnya sendiri

semata.

Pengembangan UMKM pada dasarnya

dipertanggung jawabkan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat. Berbagai masalah yang dihadapi UMKM

bisa diatasi dengan mengupayakan iklim usaha yang

kondusif, bantuan modal, proteksi usaha, pengembangan

63

kemitraan dan kerja sama yang setara, pelatihan, serta

pengembangan promosi (Hafsah 2004:43).

Pengembangan IKM itu sendiri akan melalui

empat tahapan, yakni tahapan memulai usaha (start-up),

pertumbuhan (growth), perluasan (expansion), dan

perambahan ke luar negeri (going overseas). Keempat

tahapan tersebut sebenarnya bersumber dari model

pengembangan IKM yang sudah berhasil diterapkan di

Singapura. Berbanding terbalik dengan Singapura,

Indonesia hingga kini masih belum juga mempunyai

model komprehensif yang bisa untuk diterapkan dalam

pembinaan IKM berjangka menengah ataupun berjangka

panjang (Sartika dan Soejoedono, 2002).

Secara lanjut, Sartika dan Soejoedono (2002)

menjelaskan bahwa pengembangan IKM bisa dilakukan

dengan strategi-strategi berikut.

1. Kemitraan Usaha

Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha di

antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat

sukarela, dan berdasarkan prinsip saling

membutuhkan, saling mendukung, dan sating

menguntungkan dengan disertai pembinaan dan

64

pengembangan IKM oleh usaha besar. Salah satu

bentuk kemitraan usaha yang melibatkan IKM dan

usaha besar adalah producton linkage. IKM sebagai

pemasok bahan baku dan bahan penolong dalam

rangka mengurangi ketergantungan impor, di mana

saat ini harga produk impor cenderung sangat tinggi

karena depresiasi rupiah.

2. Permodalan IKM

Pada umumnya permodalan IKM sangat lemah, baik

ditinjau dari mobilisasi modal awal (start-up

capital) dan akses ke modal kerja jangka panjang

untuk investasi. Untuk memobilisasi modal awal

perlu dipadukan tiga aspek yaitu bantuan

keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan,

sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan

perlu pengoptimalan peranan bank dan lembaga

keuangan mikro untuk IKM. Sementara itu daya

serap IKM terhadap kredit perbankan juga masih

sangat rendah. Lebih dari 80 persen kredit perbankan

terkonsentrasi ke segmen korporat, sedangkan porsi

kredit untuk IKM hanya berkisar antara 15-21 persen

dari total kredit perbankan. Untuk mengoptimalkan

65

jangkauan pemberian kredit kepada IKM telah

dikembangkan skim kredit dengan Program

Kemitraan Terpadu, misalnya Program Kemitraan

BUMN dan Bina Lingkungan (PKBL), Program

Kemitraan dengan BPR, Koperasi dan Asosiasi, serta

kredit program.

3. Modal Ventura

Pada umumnya IKM kurang paham atau tidak

menyukai prosedur atau persyaratan yang diwajibkan

oleh lembaga perbankan, sebaliknya lembaga

perbakan kadangkadang juga memberikan persepsi

inferior mengenai potensi IKM. Hal ini menimbulkan

terjadinya distorsi dalam pembiayaan IKM. Oleh

karena itu, modal ventura dapat dijadikan sebagai

alternatif sumber pembiayaan IKM. Menurut

Keppres No. 61 Tahun 1998, perusahaan modal

ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha

pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke

dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiyaan

dengan modal ventura ini berbeda dengan bank yang

memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman

66

atau kredit. Usaha modal ventura memberikan

pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan

modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai.

Dalam hal ini, perusahaan yang dibiayai disebut juga

sebagai perusahaan pasangan usaha (investee

company), sementara perusahaan yang

membiayainya akan disebut sebagai perusahaan

pemodal (investment company / venture capitalist).

2.4 HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN IKM

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

mengakui bahwa pelaku IKM hingga kini masih

menghadapi berbagai hambatan. Salah satu

permasalahan yang dihadapi tersebut ialah inkonsistensi

mutu (https://economy.okezone.com/17/9/2013). Selain

itu, kendala krusial lain yang dihadapi dalam

pengembangan IKM antara lain sebagai berikut.

a. Terbatasnya akses kredit dalam pembiayaan

Hal ini disebabkan oleh belum tertata rapinya laporan

keuangan UMKM, terbatasnya kemampuan SDM

terkait dalam menyusun laporan keuangan, dan

https://economy.okezone.com/17/9/2013)

67

terbatasnya pelatihan karyawan dalam manajemen

keuangan.

b. Terbatasnya akses pasar/pemasaran

Keterampilan beberapa Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kurang mumpuni juga menjadi kendala

untuk bersaing di pasar. Kemampuan berpromosi

para pelaku IKM dirasa masih sangat kurang, baik

promosi melalui pameran maupun penyebaran

informasi.

c. Terbatasnya keterampilan SDM

Pada umumnya, IKM belum memiliki divisi khusus

riset dan pengembangan. Masih belum dimanfaatkan

secara maksimal sehingga masih diproduksi secara

tradisional.

d. Kapasitas produksi yang terbatas

Kemampuan pemenuhan order yang besar dalam

waktu yang singkat menjadi kendala meningat rata-

rata pelaku IKM memilki kapasitas produksiyang

terbatas. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

IKM melalui berbagai macam pelatihan serta

memberikan fasilitasi bantuan mesin peralatan baik

68

program revitalisasi maupun program restrukturisasi

untuk dapat meningkatkan produktivitas IKM.

69

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH

TERHADAP IKM

3.1 PERKEMBANGAN IKM DI INDONESIA

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan

UMKM, UKM di Indonesia per 2012-2017 tercatat

mengalami perkembangan jumlah unit usaha sebanyak

7,72 juta unit atau setara dengan 13,98% dari

keseluruhan jumlah usaha. Adapun perkembangan total

serapan tenaga kerja UMKM tercatat mencapai 14,95

juta orang, sementara perkembangan ekspor yang

mampu dikontribusikan oleh produk yang dihasilkan dari

UMKM itu sendiri atau total ekspor nonmigas-nya

tercatat mencapai Rp110,76 miliar atau setara dengan

59,09% dari keseluruhan total produk ekspor.

Namun dari perkembangan yang dicapai oleh

UMKM baik dari konstribusi peneyerapan tenaga kerja

maupun jumlah eksport, masih banyak menyisakan

persoalan antara lain:

1. Permodalan untuk penegembangan UMKM yang

masih sangat terbatas;

70

2. Kemampuan manajerial dan SDM yang masih

lemah;

3. Masih rendahnya produktivitas;

4. Kemampuan membangun jaringan usaha dan

penetrasi pasar yang masih lemah; serta

5. Kelemahan lain yang terkait dengan efisiensi proses

produksi yang masih lemah.

Disinilah peran pemerintah sangat diharapkan

dalam membantu untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi UMKM dengan tidak hanya sekedar membuat

regulasi kebijakan, tetapi juga turut membantu

menyelesaikan akar masalah secara riil melalui

pemberdayaan terhadap pelaku usaha.

3.2 PERAN PEMERINTAH TERHADAP

PERKEMBANGAN IKM DI INDONESIA

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi

sekaligus pembina terhadap perkembangan IKM

sangatlah penting dan strategis. Di Indonesia sendiri, ada

sekitar 99,85% IKM dari keseluruhan unit usaha yang

ada dengan daya serap yang mencapai kisaran 96,66%.

71

Sektor IKM tersebut juga mampu memenuhi 57%

kebutuhan produk masyarakat, serta memberikan

kontribusi di kisaran 2-4% terhadap ekspor dan

pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2014). Di tahun

1997, IKM juga terbukti lebih andal dari skala usaha

lainnya dalam mengatasi berbagai dampak dari krisis

ekonomi. Padahal berdasarkan data BPS menunjukkan

terjadinya penurunan jumlah usaha secara drastis di

tahun 1998, yakni sebanyak 7,42% dari jumlahnya di

tahun 1997, dimana jumlah usaha besar pada periode

tersebut justru mengalami penurunan lebih dari 10%.

Peran strategis IKM dalam menggerakkan

ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat

tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan jika di

dukung oleh kebijakan pemerintah yang di perlukan

oleh pelaku industri kecil dan menengah. Kebijakan

strategis pemerintah untuk mengembangkan dan

memajukan IKM tidak hanya dalam bentuk stimulus

pendanaan, kemudahan, perlindungan, dan bentuk

stimulus lain. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah

keperpihakan kepada kepentingan pelaku industri kecil

dan menengah dalam menghadapi era persaingan global.

72

Sebagai gambaran Indonesia menganut sistem

pasar terbuka yang berawal adanya kesepakatan

pengelompokan kerja sama regional di bidang

perdagangan: ASEAN Free Trade Area (AFTA), tahun

1980-an, dengan adanya kerja sama tersebut disepakati

hambatan-hambatan dibidang perdagangan dalam bentuk

tarif ataupun nontarif di antara negara anggota

dihilangkan guna percepatan pembangunan ekonomi dari

masing-masing negara anggotanya. Dengan adanya

kesepakatan tersebut industri Negara anggota dituntut

untuk mempersiapkan diri untuk bersaing dikawasan

negara-negara ASEAN. Kesepakatan kerja sama

ekonomi regional tersebut berlanjut untuk membentuk

kawasan ekonomi baru di wilayah ASEAN yang disebut

dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ditambah

lagi Indonesia menjadi anggota 9 (Sembilan) kelompok

negara-negara Free Trade Area diantaranya: kerjasama

ASEAN-China, ASEAN-India, kerjasama regional

AFTA, APEC dan seterunya. Berdasarkan fakta

dilapangan keberadaan forum kerjasama tersebut tidak

selalu menguntungkan Indonesia.

73

Kehadiran pemerintah melalui regulasi dalam

kancah kerja sama ekonomi global sangat dibutuhkan

pelaku usaha, sebab tidak semua forum kerja sama

regional maupun global tersebut selalu menguntungkan

dan menjadi peluang bagi pelaku usaha didalam negeri

namun justru sebaliknya menjadi ancaman baru bagi

pelaku usaha didalam negeri terutama produk-produk

yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Untuk

itu pemerintah dituntut harus selalu jeli dan tanggap

dalam melihat dan mengidentifikasi masalah-masalah

yang dihadapi oleh pelaku usaha khususnya IKM

sebagai imbas dari pemberlakuan kerja sama ekonomi

regional.

Banyak kasus yang dialami oleh pelaku IKM di

Indonesia, dimana produk-produk yang dihasilkan

mengalami kesulitan untuk mengirimkan atau menjual

produknya ke negara lain (ekspor) seperti ke negara

tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Penyebab dari persoalan tersebut bukan pada produk

yang kurang berkualitas atau produk IKM yang daya

saingya rendah, tetapi lebih pada persoalan birokrasi

pada instansi pemerintah. Kurangnya koordinasi,

74

singkronisasi, dan integrasi antara instansi terkait (dinas

perdagangan, dinas industri, dinas koperasi dan UKM,

bea cukai, dan keimigrasian) menjadikan proses ekport

produk-produk yang dihasilkan IKM kurang optimal.

Contoh kasus produk-produk IKM di daerah perbatasan

Indonesia-Malaysia dipropinsi Kalimantan Barat

(Singkawang, Sambas, Pontianak) dan provinsi

Sumatera Utara (Tanjung Balai dan Medan). Produk-

produk IKM kita merasa kesulitan untuk mengirim

(ekport) produknya ke Malaysia baik untuk dijual atau

untuk kepentingan pameran.

Hal tersebut di atas sangatlah berbeda dengan

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia

yang membuka lebih luas pelabuhan/terminal ekspor di

wilayah perbatasan, sehingga untuk merealisasi ekspor

ke Indonesia bisa langsung dari lokasi ketempat tujuan

yang ingin dicapai tanpa tambahan biaya dan

transportasi yang besar. Dengan demikian negara jiran

Malaysia berpeluang besar untuk me ngambil manfaat

”Create Creation” yang ditimbulkan adanya

pengelompokan regional antar negara-negara Kelompok

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

75

Berdasarkan fakta lapangan di atas, meskipun

produksi kawasan wilayah Indonesia diwilayah

perbatasan di Sumatera Utara dan di Kalimantan Barat

terjadi hambatan didalam pelaksanaan ekspor ke

Malaysia akan tetapi posisi tawar produk Indonesia kuat.

Hal ini dikarenakan pelabuhan ekspor dibatasi oleh

kebijakan pemerintah. Oleh karena itu disarankan

pelabuhan ekspor diperbatasan diperbanyak sehingga

ekspor bisa dilaksanakan ke wilayah Malaysia yang ada

diperbatasan Indonesia-Malaysia dapat dengan mudah

dan murah tanpa tambahan biaya.

3.3 POLA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM

MEMBANTU UMKM

Ada sebuah motto yang cukup menarik dari

Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu “UMKM sehat,

indikator kemajuan pembangunan daerah”. Namun

dibalik motto tersebut ada ungkapan yang kurang

menyenangkan yaitu pelaku usaha kecil dan menengah

kerap dipandang sebelah mata, pemberdayaan mereka

pun banyak dinilai setengah hati, malah ada dengan

pendekatan proyek. Hal ini mengindikasikan pada

76

tataran kebijakan puncak tingkat pemerint