Pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif dalam pembangunan daerah
-
Upload
fatiyathamrin -
Category
Education
-
view
2.805 -
download
13
Transcript of Pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif dalam pembangunan daerah
PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Disampaikan Oleh:Bappeda Kabupaten Paser
Pada Semiloka DPRD, PNPM Mandiri Perdesaan TA 2012
Tana Paser, 23 April 2012
PROLOG
“Musrenbang – reses tanpa hasil” (Kaltimpost, 10 April 2012)
“Musrenbang jangan hanya formalitas” (Kaltimpost, 4 Maret 2012)
BEBERAPA FAKTA
Proses perencanaan yang berasal dari bawah masih belum berjalan sesuai harapan.
Perencanaan masih didominasi pendekatan top down.
Proses Musrenbang belum mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat mengingat proses penganggaran masih didominasi dinas-dinas / SKPD.
LANJUTAN:
Upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif ke dalam perencanaan pembangunan daerah
menjadi strategis
Ada kesadaran bahwa salah satu kegagalan pembangunan disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat
Perlu permberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
AMANAT UNDANG-UNDANG
- Teknokratis - Partisipatif
- Politis - Top down
- Bottom up
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjamin mekanisme perencanaan yang partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
DASAR HUKUM Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2007 tentang Desa Peraturan Pemerintah no 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri 66 Tahun 2007 ttg Perencanaan Pembangunan Desa
Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah
5 PRINSIP PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Keterpaduan (Proses, Aspirasi dan kebijakan)
Desentralisasi (kewenangan memutuskan dan mengelola pembangunan desa)
Bottom up – Top Down (Musrenbang sbg forum bertemunya aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas)
Efisiensi Keberlanjutan
RANAH PENGINTEGRASIAN
Proses Perencanaan Kegiatan dan
Penganggaran
Pengintegrasian Horizontal Pengintegrasian Vertikal
PENGINTEGRASIAN PROSES PERENCANAAN
Penggalian
Gagasan
MMDD
Musdes Perencanaan
dan MKP
Musyawarah Antar Desa
Prioritas
TITIK TEMU INTEGRASI
PROSES PERENCANAAN
PENGINTEGRASIAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN
Penggalian Gagasan
Musrenbang Desa
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Musrenbang Kabupaten
Diusulkan ke Musrenbang Desa
Diusulkan ke Musrenbang Kecamatan
Diusulkan ke Forum SKPD
Dilaksanakan Swadaya
Dilaksanakan dengan APB Desa
Dibiayai dengan BLM (DDUPB)
Dibiayai dengan APBD
KUNCI SUKSES PENGINTEGRASIAN Proses Musrenbang Desa dan Musrenbang
Kecamatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di desa dan kecamatan
Usulan Masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang kabupaten, benar-benar prioritas kebutuhan masyarakat
Bappeda dalam merumuskan RKP Kabupaten mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten
SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten
Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari kecamatan daerah pemilihan ybst
Anggota DPRD kabupaten memiliki informasi yang lengkap dan benar mengenai permasalahan atau aspirasi masyarakat yang ada di kabupaten
LANJUTAN
Adanya komitmen dari KDH, SKPD dan DPRD untuk mensinkronkan proses partisipatif, proses teknokratis dan proses politik dalam Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran.
Adanya ADD yang cukup untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan desa, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Adanya kerelaan SKPD untuk menyerahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu secara swakelola.
Adanya BLM Kecamatan (DDUPB)
KESIMPULAN
Pentingnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan (berpadu dengan pendekatan teknokratis, politis, bottom up dan top down)
Diperlukan sinergi yang baik antar stakeholder pembangunan daerah (eksekutif, legislatif, masyarakat dan swasta)
Diperlukan revitalisasi mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang
THANKS