Pengingkaran kewajiban warga negara
-
Upload
prisma-rozandika -
Category
Documents
-
view
67.065 -
download
1
Transcript of Pengingkaran kewajiban warga negara
TUGAS PKN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Disusun oleh :
Prisma Hilmi Rozandika ( 20 )
Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya , penulis dapat menyelesaikan makalah
Kewajiban Warga Negara dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara dengan
baik dan lancar .
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Makalah Kewajiban Warga Negara dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara ini disajikan dalam konsep dan bahasa
yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalah
ini . Dengan makalah ini , diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak
dan kewajiban sebagai anggota warga negara .
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Guru mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk berkarya menyusun makalah Kewajiban Warga Negara dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara . Tidak lupa penulis sampaikan
terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa konsep
dan pemikiran dalam penyusunan makalah ini .
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca . Saran , kritik dan
masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses membangun
mutu makalah ini .
Nganjuk, 17 Februari 2013
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG 4
RUMUSAN MASALAH 5
TUJUAN PENULISAN 5
MANFAAT PENULISAN 5
PEMBAHASAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA 6
KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945 7
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BESERTA PENDAPAT8
PENUTUP
KESIMPULAN 13
SARAN 14
DAFTAR PUSTAKA 14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain ,
sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala
sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota
warga negara sejak masih berada dalam kandungan , sedangkan kewajiban
merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran
sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai
dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan
secara imbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan
yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan
individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara .
Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak
tanpa diimbangi dengan kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang kian
tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan .
1.2 RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah pada makalah ditujukan untuk merumuskan permasalahan
yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah . Ada pun rumusan masalah
yang akan dibahas dalam makalah , sebagai berikut :
1. Apa kewajiban warga negara ?
2. Bagaimana kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 ?
3. Apa saja bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan apa bentuk
pendapat dari permasalahan tersebut ?
1.3 TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk mencari tujuan dari
dibahasnya pembahasan atas rumusan masalah dalam makalah . Ada pun tujuan
penulisan makalah , sebagai berikut :
1. Memahami kewajiban warga negara .
2. Memahami kewajiban – kewajiban warga Negara menurut UUD 1945.
3. Memahami bentuk – bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan dapat
memberikan solusi atau pendapat dari permasalahan tersebut.
1.4 MANFAAT PENULISAN
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan
nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam
makalah . Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Memahami kewajiban warga negara .
2. Memahami kewajiban – kewajiban warga Negara menurut UUD 1945.
3. Memahami bentuk – bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara dan dapat
memberikan solusi atau pendapat dari permasalahan tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh
individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak
pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban
atas kewajiban .
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan /
kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna
mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah
pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai
anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan
pelaksanaan kewajiban tersebut .
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain ,
sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Jika hak dan
kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan , maka akan
terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam
kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara .
Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan
gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok . Gejolak
tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan
kewajiban secara seimbang . Oleh sebab itu , untuk menghindari adanya gejolak
pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut
diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus
dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan
kewajiban tersebut .
2.2 KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945
Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi.
a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
1. Hak berserikat dan berkumpul.
2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
b. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.Arti pesan yang terkandung adalah:
1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah:
7. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
8. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya:
o bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.
d Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.Arti pesannya adalah:
1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.
2.3 Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Beserta Pendapat
Pengingkaran terhadap kewajiban warga Negara mencakup kejahatan
melanggar hokum baik pidana maupun perdata seperti pembunuhan, tidak mau
membayar pajak maupun korupsi. Selain itu, kegiatan mengganggu ibadah agama
lain seperti ancaman kekerasan terhadap pemeluk agama lain merupakan
pengingkaran kewajiban menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.
Penyimpangan terhadap kewajiban warga Negara diperlukan kebaikan dan
kesadaran yang dibangun oleh masyarakat seperti kesadaran umum dan moral agar
setiap warga dapat saling menghormati. Demi kondisi Negara yang lebih baik,
maka pengingkaran kewajiban warga Negara merupakan hal yang perlu diperbaiki
oleh pemerintah dan warga Negara.
Berikut contoh – contoh pengingkaran kewajiban warga Negara :
1. Pengingkaran terhadap pembayaran pajak atau retribusi yang telah
ditetapkan oleh pemerintahan atau pemda setempat.
Rabu, 20 November 2013 18:59
MAKASSAR, BKM -- Sebanyak 72 pengusaha Hiburan Makassar menolak membayar pajak hiburan seiring dengan pemberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan hingga dipenghujung akhir tahun 2013 ini. Perda yang mulai diterapkan Januari 2013 lalumewajibkan pengusaha karaoke umum di kota Makassar untuk membayar pajak 50 persen dari omset.Mereka menilai kenaikan pajak dari 35 persen menjadi 50 persen sangat membebani pengusaha. 72 usaha hiburan tersebut berjenis, karaoke umum, rumah bernyanyi keluarga, pub dan massage, diskotik serta pijat tradisonal.Menyikapi sikap dari 72 usaha hiburan tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurmiati, Selasa, (19/11) meminta pihak Dispenda Makassar segera bersikap tegas dengan mengeluarkan peringatan keras kepada usaha hiburan yang menolak membayar pajak.
"Perda dan perwali sangat jelas mengatur kewajiban para pengusaha hiburan. Jadi hal yang sangat lucu jika ada pengusaha yang mengaku usahanya merugi dengan adanya regulasi perda dan perwali tersebut," tegas legislator Hanura itu.Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Asryadi Samad menegaskan akan memanggil seluruh stakeholder yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) dan Dispenda untuk membahas permintaan kebijaksanaan penurunan pajak hiburan sebesar 25 persen dari 50 persen."Pada prinsipnya selaku anggota dewan kami akan memfasilitasi rencana judicial revieuw dari permintaan penurunan pajak hiburan,"ujar Asryadi Samad.Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makaassar (AUHM), Zulkarnaen Ali Naru mengatakan, pihaknya akan tetap berusaha memperjuangkan aspirasi pengusaha hiburan seperti rumah bernyanyi dan karaoke yang ada di kota Makassar.
Apalagi besaran dari pajak tersebut memang terlalu tinggi dan tidak dilandasi aturan yang ada sebelumnya."semua pengusaha TMH
yang ada di Makassar merasa keberatan dengan kenaikan pajak itu. Memang sangat tinggi dan memberatkan, jadi wajar ada penolakan," katanya.
Zul menambahkan,pihaknya mendapat isyarat positif dari Komisi B terkait rencana revisi penetapan nilai pajak hiburan. Atau
permintaan peninjauan ulang nilai pajak hiburan hingga 25 persen."Kami mengajukan permintaan legislatif review dalam perda/perwali itu agar
walikota Makassar mencabut atau membatalkan pemberlakuan peraturan walikota nomor 12 tahun 2012 tentang pajak daerah. Kami minta jangan
memeras pengusaha," tutupnya. (ril/war/b)
Pendapat saya :
Dari kutipan wacana di atas, telah kita ketahui bahwa sebanyak 72 pengusaha
hiburan yang berada di Makassar enggan untuk membayar pajak atau retribusi
yang telah ditentukan oleh pemda setempat. Padahal telah ada peraturan yang
dikeluarkan oleh pemda setempat untuk membayar pajak sebesar 50% dari omset
mereka. Tetapi menurut saya memang benar, peraturan pembayaran pajak yang
ditentukan oleh pemda setempat terlalu besar sehingga dapat merugikan para
pengusaha hiburan tersebut. Sebaiknya pemerintah setempat mereview kembali
peraturan tersebut dan untuk para pengusaha hiburan tersebut tetap wajib
membayar pajak sesuai dengan UUD 1945 dalam bidang ekonomi yang
mewajibkan warga Negara membantu negara dalam pembangunan misalnya
membayar pajak tepat waktu.
2. Pengingkaran kewajiban warga Negara dalam menjaga keutuhan Negara
MANOKWARI (voa-islam.com) – Obama Datang
Papua Senang. Kedatangan Presiden Amerika
Serikat Barack Obama ke Indonesia dimanfaatkan
oleh separatis Papua Barat untuk memisahkan diri
dari NKRI. Mereka berharap pada Obama agar
mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan
mengintervensi Pemerintah RI.
Bersamaan dengan kedatangan Presiden Amerika
Serikat Barack Obama ke Indonesia, ribuan orang
yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) dan Dewan Rakyat Papua menggelar unjuk
rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, hari
Kamis (17/11).
Para pengunjuk rasa yang mengarah ke kantor DPRD
Papua Barat itu menyerukan pemisahan Papua dari
Indonesia dan membawa petisi berisi pernyataan
rakyat.
Tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML
Wanma, mengatakan isi petisi itu antara lain
mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua.
"Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua
III di Jayapura sekaligus telah terbentuk
pemerintahan transisi," kata Wanma.
"Kedua, karena kami sudah merdeka maka kami
menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta,"
tambah dia.
Selain itu, lanjut Wanma, dengan pernyataan
kemerdekaan ini maka mereka tidak lagi memikirkan
opsi referendum.
Petisi itu kemudian diserahkan kepada DPRD Papua
Barat yang diharapkan meneruskannya ke
pemerintah pusat di Jakarta.
Selain menyampaikan petisi untuk pemerintah
Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Obama
memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan
Papua.
"Saya sudah menyurati kedutaan besar Amerika
Serikat di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang
karena kami mempercayai Presiden Obama," ujar
Wanma. "Rakyat Papua meminta Obama
menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta
mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan
masalah di sini," tambahnya.
Saat ditanya apakah muncul kekhawatiran
pemerintah akan menanggapi dengan keras
pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan
dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap
dengan konsekuensinya.
"Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi
militer Indonesia. Kami dengan TNI sudah menambah
dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini.
"Tapi saya kira menyelesaikan masalah Papua
dengan menggunakan kekuatan militer bukan solusi
yang tepat," tegas Wanma.
Situasi politik Papua memanas setelah aparat
keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III
di Jayapura, pertengahan Oktober lalu.
Pemerintah sejauh ini berupaya mengedepankan
dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi
paling timur itu.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua
dan Papua Barat (UP4B) yang diharap bisa
mempercepat penyelesaian masalah Papua. [taz,
up/bbc]
Pendapat saya :
Dari kutipan wacana di atas dapat diketaui bahwa para separatis Papua Barat dan
rakyat – rakyat Papua Barat yang menghendaki untuk memisahkan diri dari NKRI
telah mengingkari kewajiban warga Negara dalah hal menjaga keutuhan bangsa
dan Negara. Menurut saya mereka seharusnya sadar diri dan bercermin kepada
para pendahulunya bagaimana berat dan usahanya untuk menjaga keutuhan bangsa
pada zaman dahulu. Bagaimana merebut tanah air ini dari para penjajah.
Bagaimana susahnya mencapai kemerdekaan ini, malah sekarang mereka ingin
memisahkan diri dari NKRI. Sebaiknya jika ada masalah diselesaikan baik – baik.
Jangan dengan membentuk kelompok seperti itu. Kita harus sadar kita ini bangsa
Indonesia dan kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjaga dan
membangun keutuhan NKRI tercinta ini. Belum tentu juga setelah mereka berpisah
dengan Indonesia mereka dapat hidup dengan nyaman dan damai, mungkin bias
sebaliknya. Maka dari itu, kita rakyat Indonesia berjanji dan berjuang bersama –
sama untuk menjaga keutuhan NKRI ini dan memajukan bangsa ini menjadi
bangsa yang lebih maju.
3. Pengingkaran kewajiban warga Negara tentang pertahanan dan keamanan
Negara.
SURABAYA — Densus 88 Anti Teror menangkap 2 orang terduga pelaku teroris, di kawasan Kedung Cowek Surabaya, Senin (20/1) malam. Terduga teroris ditangkap di sebuah SPBU tanpa perlawanan,
meski sempat melarikan diri dari sergapan polisi.
Kepala Kepolisian Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono mengatakan, sejumlah tempat hiburan dan pos-pos polisi, diduga akan menjadi sasaran aksi terorisme dari kedua orang yang ditangkap.
Unggung Cahyono mengatakan, “Sasarannya dia pos-pos, pos-pos kita, pos polisi, sasarannya pos dia. Sempat malarikan diri, sudah kita ikuti mulai tadi (Minggu) malam, jadi ransel ini sudah dibawa mulai tadi malam sebetulnya, kita ikuti terus mulai tadi malam, maka tadi (Senin) pagi kita laksanakan evaluasi dengan Densus di Polda, baru tadi kita laksanakan penangkapan malam hari.”
Unggung Cahyono mengatakan, hasil penggeledahan di rumah terduga pelaku teroris di jalan Tanah Merah Sayur 1 Nomor 14, polisi menemukan 2 bom rakitan, bendera jihad warna hitam bertuliskan huruf Arab, tas punggung, tiga buah HP, charger, baterai, timer dari jam digital, rangkaian elektronik berupa saklar dan transistor, lampu LED 5 buah, sumbu api 1 plastik, paku panjang 5 cm dan sejumlah barang bukti lainnya.
“Jadi tadi tepatnya jam tujuh (19.00 WIB), itu di pom bensin Kedung Cowek, dia ditangkap 2 orang, inisialnya R dengan M. Jadi yang kita laksanakan penggeledahan di rumah, kita laksanakan sterilisasi, ditemukan ada bom di situ,” tambah Cahyo
Saat ini, kedua terduga pelaku teroris dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Unggung menegaskan proses penangkapan berjalan tanpa adanya baku tembak atau perlawanan, sehingga terduga teroris ditangkap dalam keadaan hidup.
“Tidak ada, tidak ada. Kita tangkap (mereka) dalam keadaan hidup-hidup,” demikian menurut Unggung Cahyono.
Pendapat saya :
Dari kutipan wacana diatas dapat kita ketauhi bahwa sekarang ini banyak muncul
teroris – teroris yang ingin menghancurkan Negara ini. Mereka telah ingkar akan
kewajibannya sebagai warga Negara menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang
berbunyi “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara”. Mengapa hal ini terjadi ? hal ini terjadi
dikarenakan kurangnya rasa patriotism mereka, kurangnya rasa cinta tanah air
mereka. Maka kita sebagai warga Negara hendaknya meningkatkan rasa cinta
tanah air kita, budaya kita dan jauhi orang – orang yang mengajak kita berbuat
yang tidak bercerminkan nilai – nilai Pancasila. Maka perangilah para teroris
dengan cara meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah,
mengingkatkan rasa kepedulian kita terhadap Negara dan teruslah menuntut ilmu
dan membanggakan Negara.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan
oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam
kandungan , sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi
individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat
pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan
kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam
praktik harus dijalankan dengan seimbang .
Selain kita mendapatkan hak sebagai warga Negara, kita juga tetap harus
melaksanakan apa yang seharusnya atau apa kewajiban kita sebagai warga Negara
yang baik. Jika kita satu sama lain mendapatkan hak dengan baik dan
melaksanakan kewajiban dengan baik, maka tidak akan ada sesuatu hal yang tidak
kita inginkan. Hidup menjadi aman, damai. Negara kita menjadi aman, damai
tentram dan sejahtera. Maka kita sebagai warga Negara yang baik harus sadar diri
akan hal tersebut.
3.2 SARAN
Kita sebagai warga Negara yang baik hendaknya menyeimbangkan mana
yang merupakan hak kita sebagai warga Negara dan mana yang merupakan
kewajiban kita sebagai warga Negara untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan
NKRI. Peran tersebut yaitu :
o Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara
o Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahano Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasionalo Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan
pembinaan kepada fakir miskinMenjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
o Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwao Menciptakan kerukunan umat beragamao Ikut serta memajukan pendidikan nasionalMerubah budaya negatif yang
dapat menghambat kemajuan bangsao Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll)
Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
o Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/