Pengertian maslahat

1. Menurut bahasa

Mengenai kata “manfaat” dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa manfaat artinya: guna

dan faedah . sedangakn bermanfaat artinya: ada manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfaat juga

diartikan sebagai kebalikan/lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.

Dalam bahasa arab, kata maslahat, selain merupakan bentuk masdrar (adverb),

merupakan isim (noun) bentuk mufrad (singular) dari kata (masalih). Pengerang Lisan al-‘Arab

menyatakan:

المصلحة الصالح, والمصلحة واحدة المصالح

“Maslahah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk mufrad/singular dari kata

masalih”

Dalam mukhtar as-shihahdisebutkan.

الصالح ضد الفساد، والمص��لحة واح��دة المص��الح، واإلستص��الح ض��د�

اإلستفاد

“Makna as-salah (kebaikan) adalah kebalikan dari kata al-fasad (kerusakan). Kata

maslahah (bentuk tunggal) dari kata masalih; dan makna al-istilah(mencari maslahat,

memandang maslaht/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan) adal;ah kebalikan dari “al-istifsad”

(memandang buruk [rusak], mendapatkan keburukan [kerusakan]).”

Pengarang al-misbah al-munir menyatakan.

صلح ضد فسد، وأصلح أتى بالصالح وهو الخير والصواب، وفى اآلمر

مصلحة اى خير، والجمع مصالح.

Saluha (baik) dengan dibaca dammah lam-nya lawan kata fasada (rusak). Kata aslaha

berarti mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Ungkapan fi al-amri maslahah berarti sesuatu

itu mengandung kebaikan. Dan maslahah jamaknya adalah masalih.

Dalam al-Qamus al-muhit disebutkan.

الصالح ضد الفساد، واصلحه ضد� أفسده، والمصلحة واحدة

As-salah (baik, kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak/kerusakan). Kata

aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan padanya) adalah kebalikan kata

afsadahu (merusak sesuatu, mendatangkan sesuatu padanya). Kata maslahah adalah mufrad dari

kata masalih. Kata istaslaha (memandang baik, memperoleh kebaikan, mencari/mendapatkan

kebaikan) adalah lawan kata istafsada (memandang buruk (rusak), mendapatkan keburukan

[kerusakan], mencari/menemukan keburukan).”

Al-jauhari (w. 1005 M) menyebutkan.

الصالح ضد الفساد، تقول ص��لح الش��يء يص��لح ص��لوحا، مث��ل دخ��ل

ي���دخل دخ���وال، واإلص���الح نقضاإلفس���اد، والمص���لحة واح���دة المص���الح،

واإلسنصالح نقيض اإلستفساد.

“Kata as-salah lawan kata al-fasad. Ucapan salaha as-syai’u yasluhu suluhan sewazan

dengan kata dakhala-yadlukhu-dakhalan. Kata al-islah (kebaikan) lawan kata al-ifsad

(kerusakan). Kata maslahah adalah bentuk mufrad dari kata masalih. Kata al-istislah

(memandang baik, memperoleh/mencari kebaikan) lawan dari kata al-istifsad (memandang

buruk, mendapatkan/mencari keburukan [kerusakan]).”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Arab:

1. Kata maslahah sama dengan kta manfa’ah, baik dari segi entuk lafaz maupun

maknanya. Dalam hal ini, kata maslahah bisa merupakan bentuk masdar (adverb) yang artinya

salah (kebaikan) sebagaimana halnya kata manfa’ah yang berarti manfaat/kegunaan. Maslahah

bisa juga merupakan isim mufrad (kata benda tunggal) dari kata masalih, sebagaimana halnya

kata manfa’ah merupakan mufrad dari kata manafi.

2. Maslahah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai

bentuk majaz mursal (metaforis) min babi itlaqi ism al-musabbab ‘ala as-sabab/ إطالق باب من

المسبب على المسبب .(yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya) اسم

Ungkapan bahwa berdagang dan mencari ilmu itu maslahat maksudnya adalah berdagang dan

mencari ilmu tiu merupakan sebab untuk memperoleh manfaat baik materi maupun immateri.

Dengan demikian, maslahah berarti kebalikan dari massada. Keduanya merupakan dua

kata yang berlawanan (opposite), sebagaimana kata manfa’ah yang menjadi lawan kata darar

yang berarti bahaya atau hal-hal yang membahayakan, merusak.

‘Izz ad-Din bin ,Abd as-Sal?m (w. 660 H) menyebutkan.

“Maslahah dan mafsadah sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan

mudarat, bagus dan jelek, sebab semua maslahah itu baik, membahayakan tidak baik. Dalam al-

Qur’an, kata al-hasanat (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian al-masalih (kebaikan),

dan kata al-sayyi’aat (keburukan) dipergunakan untuk pengertian al-mafasid (kerusakan-

kerusakan).”

Dalam bagian lain ‘Izz ad-Din menyatakan.

“Maslahah itu ada empat macam:

1. Kelezatan

2. Sebab-sebabnya/sarananya

3. Kesenangan

4. Sebab-sebabnya/sarananya

Mafsadah juga ada empat:

1. Rasa sakit/tidak enak

2. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkannya

3. Rasa sedih

4. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkannya

Mengenai pengertian manfaat, sebagian ulama memberikan rumusan bahwa manfaat

adalah kelezatan/kenikmatan atau jalan untuk memperolehnya, baik dalam bentuk aktif, yakni

upaya untuk meraih kelezatan atau kenikmatan tersebut, maupun dalam bentuk pasif, yaitu

upaya memelihara dan melestarikannya dengan cara menghindarkan diri dari bencana. Imam al-

Razi (pengertian manfaat) tidak perlu didefinisikan, sebab ia merupakan sesuatu yang daruri,

dimana setiap orang dapat mengetahui dan merasaknnya, tanpa memerlukan rumusan definisi.

Pengertian maslahat menurut bahasa diatas ada relevansinya dan pengertian maslahat

menurut istilah sebagaimana akan tergambar pada uraian berikut.

2. Menurut istilah

Pengertian maslahah menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Usuliyyin (para pakar

usul al-fiqh) pada saat membicarakn munasib (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah ‘illat

atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan maslahah sebagai dalil hukum. Ada

beberapa rumusan definisi maslahah menurut istilah sebagai berikut:

1. Al-Khawarizmi (W.997H) memberikan definisi.

“Masalahah ialah memelihara tujuan hukum Islam denganmenolak bencana

/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

Ulama telah konsensus bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal,

jiwa, dan keturunan/kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan

untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat

merusak/membahayakanny, disebut maslahah.

Dari rumusan al-Khawarizmi tersebut dapat difahami bahwa untuk menentukan apakah

sesuatau itu maslahah ataukah tidak, baromaternya adalah agama (hukum Islam), bukan akal.

Setiap hal yang mempunyai implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan

keturunan/kehormatan adalah maslahat/baik, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian

juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan ke lima hal tersebut adalah masfadah/buruk,

sekalipun akal mungkin menyatakan baik.

2. At-Tufi (657 H-716H) merumuskan sebagai berikut.

“Definisi maslahat menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah

sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang

memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslaht adalah sebab yang membawa

akibat bagi tercapainya tujuan Syar’i (Pembuat hukum Islam, yakni Allah), baik dalam bentuk

ibadat maupun adat/muamalat. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua: (1) maslahat yang

dikehendaki oleh Syar’I sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadat, dan (2) maslahat yang

dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.”

Dari rumusan at-Tufi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Maslahat menurut pengertian umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap

sarana yang bisa membawa manfaat, pengertian ini sejalan dengan pengertian maslahat menurut

bahasa seprti telah diuraikan diatas dan sejalan pula dengan pandangan Al-Ghazali seperti akan

diuraikan kemudian.

2. At-Tufi membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia)

dan tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh Syari’ (Allah selaku pembuat hukum). Dengan ini ia

ingin menegaskan bahwa maslahat yang dikehendaki oleh hukum Islam tidak sama dengan

maslahat yang dikehendaki oleh manusia. Hukum qisas adalah maslahat menurut pandangan at-

Tufi, karena dengan qisas pertumpahan darah akan dapat dihindarkan. Inilah maslahat yang ingin

diwujudkan oleh hukum Islam dengan penetapan hukum qisas itu. Hukuman rajam atau dera 100

kali bagi pezina adalah maslahat menurut pandangan at-Tufi, karena dengan dilaksanakan

hukuman ini orang akan merasa takut melakukan perbuatan zina; sehinggan dengan demikian,

kehormatan dan keturunan akan dapat terjaga dan terpelihara. Itulah maslahat yang ingin dicapai

oleh hukum Islam dengan penetapan hukum rajam atau dera/jilid 100 kali bagi pezina.

3. Al-Ghazali (450 H – 505 H) memberikan definisi sebagai berikut.

“Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat/hal-hal

yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan

menghindar dari mudarat adalah tujuan makhluk (mnausia). Kemaslahatan makhluk terletak

pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara

syara’/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai oleh makhluk/manusia ada lima,

yaitu hukum yang mengandung tujuan memelihara kelimka hal ini disebut maslahat; dan setiap

hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.”

Dari ta’rif maslahat menurut al-Ghazali diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Makna asal maslahat menurut al-Ghazali adalah meraih/menarik manfaat dan

menghindarkan bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejalan dengan pengertian maslahat menurut

bahasa seperti diuraikan diatas. Tetapi bukan ini yang dikehendaki al-Ghazali dengan maslahat,

sebab ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

2. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam. Inilah yang

dimaksud dengan maslahat secara etimologis menurut al-Ghazali. Menurutnya, tujuan hukum

Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Oleh karena

itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahat.

Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang

membahayakan dan mengancamnya dinamakan maslahat.

3. Al-Ghazali secara tegas membedakan antara maslahat menurut pandngan manusia

dengan maslahat menurut pandangan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemaslahatan dan

hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan yang

dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum

Islam. Demikian juga sibaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam belum tentu

sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Dengan demikian, apa yang dinilia

maslahat oleh manusia belum tentu maslahat menurut kacamata hukum Islam.

Oleh kerana itu, untuk menentukan apakah sesuatau itu maslahat ataukah tidak

baromaternya bukanlah selera atau hawa nafsu manusia, tetapi patokannya adalah apa kata

syara’/hukum Islam. Sebagai contoh shalat, puasa, zakat, ibadah haji, menikah, berlaku jujur dan

benar jelas maslahat menurut pandangan hukum Islam, yang oleh karenanya diperintahkan. Akan

tetapi, sementara kalangan mungkin justru menilai sebaliknya, apalagi kalau sudah dipengaruhi

oleh hawa nafsu.

Korupsi, kolusi, manipulasi, mengambil hak orang lan, berzina, berganti-ganti pacar,

minum-minuman keras mungkin dianggap maslahat (baik) oleh sementara kalangan; tetapi

hukum Islam secara tegas memandangnya sebagai mafsdat/tidak baik dan merusak yang oleh

karenanya dilarang.

Dari beberapa rumusan ta’rif maslahat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa maslahat

menurut istilah hukun Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal,

jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta. Keliuma hal ini merupakan kebutuhan primer bagi

hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpelihara dan terjaminnya kelima hal tersebut, manusia

akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani

rohani, material spiritual, dunia dan akhirat, yang tergambarkan dalam sebuah do’a yang

diajarkan oleh al-Qur’an, . inilah misi pokok kehadiran agama Islam dengan seperangkat

hukum-hukumnya.

Apabila salah satu dari kelima hal tersebut terganggu, apalagi keseluruhannya,

kehanmcuran dan kebinasaanlah yang akan diperoleh oleh manusia, baik selaku individu maupun

selaku kelompok masyarakat, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti,

dalam kondisi seprti ini, manusia yang semestinya memiliki atribut sebagai makhluk yang paling

mulia akan terjerumus kedalam lembah kehinaan.

Pengertian maslahah mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Mengenai

pengertian maslahat menurut bahasa dan istilah telah diuraikan dalam Bab II. Mursalah artinya

sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada

dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, sebagaimana nanti akan dijelaskan

dalam pengrtian maslahah mursalah menurut istilah. Dalam kajian usul fiqh, dapat disebut

maslahah mursalah (dalam bentuk mufrad) atau masalih mursalah (dalam bentuk jamak).

Keduanya lazim dipergunakan.

Menurut penelitian, yang mula-mula menemukan dan mempopulerkan istilah ini

(maslahah mursalah) adalah ulama-ulama usul fiqh dari kalangan Syafi’iyah, dan diantaranya

yang paling banyak membahas dan mengkajinya adalah hujjah al-Islam al-Ghazali.

Maslahah mursalah sering diseut dengan istilah. Istislah adalah metodenya yang

dipergunakan untuk mencari dan menemukan maslahah mursalah tersebut yang kemudian

berdasarkan maslahah mursalah yang ditemukan itu, hukum Islam ditetapkan oleh mujtahid

dengan mempergunakan metode istislah tadi. Menurut penelitian Dr. Muhammad Sa’ad asy-

Syanawi, tokoh usuliyyin yang pertama kali memunculkan dan mempopulerkan istilah istislah

ini adalah Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H). Antara lain hal ini disebutkan dalam

berbagai kesempatan dalam kitabnya al-Burhan.

Sebagian usuliyyun menyebutnya dengan istidlal mursal, seperti Imam Zarkasyi (w. 794

H) dalam al-Bahr al-Muhit. Istidlal mursal adalah istilah yang sering dipakai oleh fuqaha’. Akan

tetapi, al-Ghazali didalam al-Mankhul menyebutnya dengan istidlah shahih, sebagai kebalikan

dari istidlal mursal. Menurut al-Ghazali, istidlal mursal tidak dapat dijadikan pedoman dalam

berijtihad. Dalam hal ini nampaknya al-Ghazali mempergunakan istilah khusus; dimana untuk

menyebutkan maslahah mursalah, ia pergunakan istilah istidlal shahih.

Sebagian fuqaha’ dan usuliyyin menamakannya dengan munasib mursal. Dengan

demikian, maslahah mursalah, masalih mursalah, istislah, istidlal mursal, istidlal shahih

(menurut al-Ghazali), munasib mursal adalah babarapa istilah yang dipakai oleh fuqaha’ dan

usuliyyin untuk satu pengertian yaitu maslahah mursalah. Penamaan istidlal dan istislah banyak

ditekankan pada metodenya. Penamaan maslahat dilihat dari segi bahwa hal itu merupakan ‘illat

(latar belakang) yang karenanya hukum harus ditetapkan. Dinamakan mursal (maslahah

mursalah, munasib mursal) karena hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, baik yang

membenarkan maupun yang membatalkan.

Semua istilah tersebut, selain istidlal mursal, dipergunakakn oleh al-Ghazali. Dalam Asas

al-Qiyas, al-Ghazali mempergunakan istilah maslahah mursalah. Didalam al-Mankhul ia

mempergunakan istilah munasib mursal dan maslahah mursalah. Sedang didalam al-Mustasfa,

ia mempergunakan istilah istislah dan maslahah mursalah.

Mengenai rumusan definisi maslahah mursalah menurut istilah usuliyyin dapat

dikemukakakn sebagagi berikut:

1. Menurut al-Ghazali (450-505 H);

“Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara’, yang membatalkan atau

membenarkan.”

Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga. Pertama maslahat yang dibenarkan oleh

syara’; kedua dibenarkan oleh syara’; dan ketiga, maslahat yang tidak ada dalil tertentu yang

membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya

kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedang yang ketiga inilah yang

disebut dengan maslahah mursalah.

Untuk mempertegas maslahat dalam kategori ketiga tersebut (maslahah mursalah), al-

Ghazali menyatakan.

“setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara’ yang diketahui dari al-

Kitab (al-Qur’an), sunnah, dan ijma’, maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak

dinamakan qiyas, tetapi dinamakan maslahah mursalah. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu.

Adanya maslahat tersebut dikehendaki oleh syara’ diketahui bukan saja dari satu dalil, namun

berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur’an, sunnah, kondisi

dan situasi, serta tabda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan maslahah mursalah.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah menurut al-Ghazali ialah

maslahat yang sejalan dengan tindakan syara’ (mula’imah li-tasarrufat asy-syar’), yang

dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang

menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur’an, sunnah, atau ijma’.

2. Menurut asy-Syatibi (730-790 H).

“Maslahat itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan

atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara’. Artinya pada maslahat tadi ada jenis yang

dibenarkan oleh syara’ dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursal yang

dinamakan masalih mursalah.

Asy-Syatibi membagi maslahat menjadi tiga. Pertama, maslahat yang ditunjukkan oleh

dalil syara’ untuk diterima. Kedua, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil syara’ untuk ditolak.

Dan ketiga, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Yang

ketiga ini kemudian dibagi menjadi dua. Pertama, maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil

khuus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nass yang sejalan dengan maslahat

tersebut. Untuk hal ini, asy-Syatibi mencontohkan dengan masalah pengandaian; yaitu seperti

masalah terhalangnya bagian waris seseorang yang membunuh ahli warisnya, seandainya tidak

ada nass/hadis Nabi yang memberi ketetapan tentang hal tersebut. Dengan demikian, pada

hakikatnya tidak ada, yang oleh karenanya tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang kedua,

maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan

maslahat tersebut sejalan dengan tindakan syara’. Inilah yang dikenal dengan maslahah

mursalah.

Dalam kaitan ini asy-Syatibi didalam al-Muwafaqat menyatakan.

“setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nass tertentu, dan ia

sejalan dengan tindakan syara’, maknanya diambil dari dalil-dalil syara’ maka hal itu benar,

dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali. Demikian itu apabila

kemaslahatan tersebut berdasarkan kumpulan bberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya.

Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa

dihimpun dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Karena yang demikian itu

nampaknya sulit terjadi. Termasuk hal ini adalah istidlal mursal yang dipedomani oleh Malik

dan Syafi’i. Kendati cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung oleh

dalil kulli (yang bersifat umum). Dalil kulli apabila bersifat qat’i statusnya sama dengan dalil

tertentu.”

Apa yang disampaikan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi tentang maslahah mursalah

diatas, menurut hemat penulis, sekalipun redaksionalnya berbeda, intinya sama.perbedaan hanya

terjadi pada pembagian maslahat. Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang

membenarkan atau yang membatalkan oleh asy-Syatibi dibagi menjadi dua. Sementara al-

Ghazali tidak membaginya lagi. Sebab contoh pengandaian yang diberikan oleh asy-Syatibi itu

dianggap tidak ada oleh al-Ghazali. Untuk itu, tidak perlu ada pembagian seperti itu. Disini

pandangan al-Ghazali nampak lebih realistis dan mudah dipahami.

3. Menurut Zakiy ad-Din Sya’ban:

“Maslahat /kemaslahatan yang dengan ditetapkannya hukum padanya akan berhasil

menarik manfaat dan menolak mafsadah dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang

menunjukkannya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.

4. Menurut Badaran Abu al-‘Ainan Badran:

“Maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak diketahui dari syara’ adanya dalil yang

membenarkan atau membatalka.”

5. Menurut Husain Hamid Hassan:

“Maslahah mursalah ialah maslahah yang masuk/tercakup kedalam dalil syara’ yang

diambil/difahami lewat penelitian dari berbagai nass syara’.”

6. Menurut Wabbah Zuhaili:

“Maslahah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan

syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang membenarakan atau menggugurkan, dan

dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari

manusia.”

7. Menurut Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti:

“Hakikat maslahah mursalah ialah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan Syar’i

(Pembuat hukum Islam) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.”

Dari semua redaksi rumusan ta’tif maslahah mursalah diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Semua sepakat menyatakan bahwa maslahat/kemaslahatan itu tidak ditunjukkan oleh

dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkan.

2. Dalam ta’rif ada yang menyatakan bahwa maslahat/kemaslahatan itu “sejalan dengan

tindakan syara’ (hukum Islam)” dan ada yang menyatakan bahwa

maslahat/kemaslahatan itu “tercakup kedalam tujuan syara’ (hukum Islam)”, dan ada

lagi yang menyatakan maslahat itu “tercakup kedalam dalil syara’”. Menurut hemat

penulis, perbedaan itu hanya bersifat redaksional. Inti dan maksudnya adalah sama,

yakni maslahat itu relevan dan seirama dengan tindakan syara’ (penetapan hukum

Islam) yang tiada lain dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda,

dan kehormatan/keturunan.

3. Pernyataan “dapat menarik maslahah dan menolak mafsadah” dalam sebagian

rumusan ta’rif, menurut hemat penulis, hanya berupa keterangan yang berfungsiuntuk

memperkuat. Sebab jika sudah dikatakan bahwa maslahat itu sejalan dengan tindakan

syara’, “menarik maslahat dan menolak mafsadah” itu sudah secara otomatis

tercakup didalamnya. Karena tindakan syara’/hukum Islam memang dimaksudkan

untuk tujuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, unsur inti yang harus ada dalam maslahah mursalah,

menurut hemat penulis, ialah:

1. Adanya maslahat atau kemaslahatan. Jadi bila yang ada justru mafsadah (kerusakan),

berarti unsur pokok yang menjadi bangunan pondasi maslahah mursalah sudah tidak

ada. Dalam kondisi semacam ini tentu tidak akan ada cerita lagi tentang maslahah

mursalah.

2. Maslahat itu sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara’ (penetapan hukum Islam).

Sebagaimana diketahui, tindakan syara’ adalah dimaksudkan untuk mewujudkan

kemaslahatan dengan terpeliharanya ad-daruriyat al-khams (kebutuhan hidup dan

kehidupan pokok manusia yang jumlahnya ada lima, yaitu agama, akal, jiwa, harta,

keturunan/kehormatan).

Apabila maslahat itu tidak sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara’ atau

bertentangan dengan dalil hukum Islam, berupa al-Qur’an, sunnah, dan ijma’,

maslahat tersebut tidak dapat dipedomani.

3. Maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh

dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan. Apabila maslahat tadi ada dalil

khusus yang membenarkan, ia termasuk kedalam cakupan qiyas, bukan maslahah

mursalah. Dan apabila ada dalil tertentu yang membatalkan, ia tidak dapat diterima,

dan jelas bukan termasuk maslahah mursalah.

Dari uraian diatas kiranya dapat dirumuskan ta’rif maslahah mursalah sebagai berikut:

“Maslahah mursalah ialah maslahat/kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’

dan tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.”

Contoh maslahah mursalah seperti tindakan Abu Bakar Siddiq mengkodifikasikan al-

Qur’an, inisiatif beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti (khalifah) sepeninggal

beliau, tindakan Umar bin Khattab menata administrasi pemerintahan, mendirikan perkantoran,

membuat rumah tahanan, kentor pos, memotong pohon yang dikramatkan, mengatur sistem

penggajian, tidak memberi bagian zakat kepada mu’allaf, tidak membagi-bagi tanah yang

ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya, tindakan Usman bin Affan membuat al-

Qur’an yang tidak resmi, mengambil inisiatif agar onta yang hilang ditangkap untuk diamankan,

azan jum’at dua kali, dan lain-lain.

Semua percontohan ini merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’.

Penetapannya tidak berdasarkan al-Qur’an, sunnah/hadis, atau ijma’, karena memang tidak ada

dalil yang menunjukkannya, tetapi berdasarkan maslahah mursalah. Metode yang dipergunakan

di kemudian hari oleh usuliyyin dikenal dengan istislah.

Maslahah Mursalah sebagai dalil Hukum Islam yang Diperselisihkan

Berdasarkan istiqra’ (penelitian induktif) dalil atau sumber hukum Islam dilihat dari segi

penggunannya terbagi menjadi dua. Pertama dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh

jumhur. Keduadalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama

memandangnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.

Dalil hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama ada empat, yaiut al-Qur’an,

sunnah/hadis, ijma’, dan qiyas. Mereka juga telah konsensus bahwa urutan penggunaan dan

pemakaiannya dalam ber-istinbat adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, lalu qiyas. Artinya apabila

seorang mujtahid akan berijthad untuk menetapkan hukum suatu kasus, langkah awal yang

dilakukannya ialah ia harus mencari dalil pemecahannya dalam al-Qur’an. Apabila ditemukan, ia

wajib mengikutinya. Apabila tidak ditemukan, langkah ketiga ia harus mencari pemecahannya

lewat ijma’. Adakah ijma’ ulama terdahulu tentang masalah yang sedang dihadapi itu. Apabila

ada, ia wajib mengikuti hukum yang telah di-ijma’-kan tersebut. Apabila ternyata hal itu tidak

ditemukan, ia harus melakukan ijtihad berdasarkan qiyas.

Argumentasi yang dijadikan landasan fuqaha’ dan usuliyyin tentang ketentuan tersebut

ialah:

1. Al-Qur’an, surat an-Nisa’ [4]: 59:

Hai orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri

diantara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an)

dan Rasul (sunnah/hadis). Demikian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah taat kepada Allah artinya perintah untuk mengikuti al-Qur’an. Perintah taat kepada Rasul

artinya perintah untuk mengikuti sunnah/hadis. Perintah mentaati ulil amri artinya perintah untuk

mengikuti hasil kesepakatan ulama dibidang hukum Islam. Mengembalikan masalah yang diperselisihkan

kepada Allah dan Rasul-Nya artinya memecahkan masalah tersebut melalui qiyas, yaitu menganalogikan

hukum masalah yang ditegaskan oleh nass (al-Qur’an atau sunnah) berdasarkan ‘illat/kausalitas hukum

(maslahat) yang mempertemukannya.

2. Hadis riwayat Abu Dawud (w. 275 H.):

“Ketika Rasulullah Saw akan mengutus Mu’az ke Yaman, beliau berkata, “bagaimana engkau

memutuskan perkara apabila datang kepadamu persoalan yang perlu diputuskan?” Mua’z menjawab, “aku

akan memutuskannya berdasarkan Kitab Allah (al-Qur’an). Apabila aku tidak menemukan, aku akan

memutuskannya berrdasarkan sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad

dengan seksama.” Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’az dan berkata, “Segala puji bagi

Allah yang telah member taufik kepada utusan Rasulullah kepada hal-hal yang diridhai oleh

Rasulullah.”(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hafs bin Umar dari Syu’bah dari Abi ‘Aun dari al-Haris

ibn ‘Amr dari kemenakan al-Mughirah bin Syu’bah dari para sahabat Mu’az bin Jabal)

Timbul persoalan, bagaimana jika kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat itu tidak dapat

juga diselesaikan melalui qiyqs? Maka muncullah dalil-dalil lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil itu

yang paling menonjol ialah istislah (maslahah mursalah) diperselisihkan oleh fuqaha’ dan usuliyyun.

Dengan arti bahwa sebagian ulama memandang sebagai hujjah (menjadikannya sebagai dalil istinbat

hukum Islam). Jadi istislah atau maslahah mursalah yang tengah dibicarakan ini merupakan dalil yang

status ke-hujjah-annya diperselisihkan.

Siapa dan kelompok mana sajakah dari kalangan fuqaha’ dan usuliyyin yang memandang istislah

(maslahah mursalah) sebagai hujjah, kemudian siapa dan kelompok mana yang tidak memandangnya

sebagai hujjah. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut al-Amidi (w. 631 H).

Al-Amidi dalam al-Ihkam menyatakan bahwa fuqaha’ dari klangan Syafi’iyah dan Hanafiyah dan

yang lain tidak memandang maslahah mursalah sebagai hujjah. Ia menyatakan itulah pendapat yang

benar. Pendapat yang dinukil dari Malik, ia memandang sebagai hujjah, tetapi ashab Malik menolaknya.

Kalaulah penukilan dari Malik itu benar, nampaknya ia tidak menerima semua maslahat, tetapi hanya

menerima maslahah yang statusnya daruriyah, qat’iyah, dan kauliyah.

Pendapat al-Amidi ini banyak dikritik oleh kalangan muta’akhkhirin, dinilai kontradiktif, dan

tidak sesuai denagn kenyataan.

2. Menurut Imam Syaukani (w. 1250 H).

Asy-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhuk menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang ke-

hujjah-an maslahah mursalah. Jumhur menolak secara mutlak. Imam Syafi’I dalam qaul qadim

menerima maslahah mursalah. Sebagian ulama Malikiyah menolak bahwa Malik mamandang maslahah

mursalah sebagai hujjah. Diantara mereka adalah Imam Qurtubi (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad,

w. 671 H). imam Qurtubi menyatakan bahwa Imam Syafi’I dan sebagian besar ulama Hanafiyah menolak

maslahah mursalah. Ia mengatakan bahwa itulah pendapat Malik. (Jadi menurut Imam Qurtubi, Imam

Malik tidak menerima maslahah mursalah).

Imam Syaukani lebih lanjut menyatakan bahwa menurut imam Daqiq al-‘Id (w. 752H), Imam

Malik paling banyak mempergunakan maslahah mursalah jika dibanding dengan ulama yang lain.

Berikutnya adalah Imam Ahmad bin hambal (w. 241 H). Menurut Al-Qarafi (w. 684 H), semua mazhab

pada hakikatnya mempergunakan maslahah mursalah, sebab mereka mempergunakan qiyas dengan

munasabah tanpa didukung oleh dalil. Dan itulah maslahah mursalah. Ibn Burhan dalam al-Wajiz

meriwayatkan bahwa Imam Syafi’I menerima maslahah mursalah dengan ketentuan maslahatnya itu

sejalan denagn dalil-dalil syara’ yang bersifat umum atau kepada dalil juziy yang dibenarkan untuk

menjadi landasan hukum. Imam al-Haramain berpendapat bahwa Imam Syafi’I dan sebagian besar ulama

Hanafiyah dapat menerima maslahah mursalah dengan ketentuan sejalan dengan maslahat mu’tabarah

yang didukung oleh dalil. Al-Ghazali dan al-Baidawi menerima maslahah mursalah dengan syarat

qat’iyah, daruriyah, dan kauliyah.

3. Menurut Asy-Syatibi (w. 790 H).

Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menyatakan bahwa maslahah mursalah diperselisihkan oleh

ulama. Qadi Abu Bakar al-Baqilani (w. 403 H) dan sebagian usuliyyin menolaknya. Imam Malik

menerimanya secara mutlak. Syafi’I dan sebagian ulama Hnafiyah menerimanya dengan catatan

berstandar pada dalil shahih dan dekat dengan kemaslahatan pokok yang diakui menurut riwayat Imam

al-Juwaini. Al-Ghazali menerimanya dengan ketentuan maslahat itu bersifat daruri, sesuai dengan

kitabnya yang terakhir, yaitu al-Mustasfa. Disamping itu, ia menerima maslahat yang statusnya hajiyah

sesuai denagn pandangan dalam syifa’ al-Galil.

4. Menurut al-Asnawi (w. 772 H).

Al-ASnawi menyatakan dalam minhaj al-Wusul bahwa dalam menanggapi kehujjahan maslahah

mursalah ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, menolak secara mutlak. Ibnu Najib (w. 646 H)

menilai sebagai pendapat yang benar yang disepakati oleh fuqaha’. Kedua, menerima sebagai hujjah

secara mutlak . inilah pendapat yang masyhur dari Malik. Dan dipilih oleh Imam al-Haramain.

Ibn al-Najib (w. 646 H) menyatakan hal yang sama diriwayatkan dari Imam Syafi’i. tetapi Imam

al-Haramain member komentar bahwa Imam Syafi’I menerima maslahah mursalah dengan ketentuan

maslahatnya menyerupai maslahat mu’tabarah. Pendapat ketiga menerima maslahah mursalah dengan

ketentuan maslahatnya harus daruriyah, qat’iyah, dan kauliyah. Inilah pendapat al-Ghazali yang juga

dipilih oleh al-Baidawi.

5. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili.

Dr. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ulama yang menerima maslahah sebagai hujjah adalah

ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah. Kelompok Hanafiyah menerima maslahaha mursalah melalui

jalur istihsan. Sedangkan ulama yang menolak maslahah mursalah menurut Wahabh adalah Zahiriyah,

Syi’ah, mayoritaas Syafi’iyah, dan Ibn al-Najib dari Malikiyah.

6. Menurut Dr. Zakiy ad-Din Sya’ban

Ia berpendapat bahwa jumhur ulama menerima maslahah mursalah sebagai hujjah syar’iyyah.

Termasuk kelompok ini adalah semua imam mazhab empat dan mayoritas ashab (ulama pendukuna

mazhab) mereka. Jadi bukan saja Imam Malikm dan ashab-nya. Zakiy ad-Dinj berargumentasi bahwa

sekalipun para imam itu tidak secara jelas menyebutkan maslahah mursalah sebagai dalil dalam buku-

buku usul; al-fiqh mereka, ternyata banyak ditemukan hasil ijtihad atau fatwa mereka yang tersebar dalam

buku-buku fiqh mereka yang berstandarkan pada maslahah mursalah. Sedangakan ulama yang menolak

maslahah mursalahahiriyah, sebagian Syafi’iyah seperti al-Amidi dan sebagian Malikiyah seperti Ibn al-

Najib.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan al-Qarafi sebagaimana disebutkan oleh asy-Syaukani

(nomor 2 dari tulisan ini). Hal yang sama juga disampaikan al-Qarafi dalam Tanqih al-Fusul.

Mayoritas penulis usul fiqh angkatan baru, seperti al-Buti, Husain Hamid Hassan berpendapat

bahwa pada prinsipnya mayoritas fuqaha’ dan usuliyyin termasuk al-a’immah al-arba’ah (imam mazhab

empat) menerima maslahah mursalah sebagai hujjah. Sekalipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam

buku-buku usul al-fiqh mereka, tetapi dapat ditelusuri dari hasil-hasil ijtihad mereka yang tersebar dalam

berbagai buku fiqh. Ternyata banyak ditemukan hasil ijtihad mereka yang berstandarkan maslahah

mursalah.

Dari beberapa nukilan diatas dapat diketahui bahwa sebagaimana para ulama berbeda pendapat

tentang ke-hujjah-an maslahah mursalah, mereka juga berbeda pendapat tentang siapa dan kelompok

mana saja yang memandang maslahah mursalah sebagai hujjah dan mana yang tidak. Menurut hemat

penulis, adanya silang pendapat ini antara lain muncul dari sumber informasi/periwayatan yang

nampaknya saling kontradiksi dan adanya perbedaan persepsi mereka dalam menilaio hakikat maslahah

mursalah.

Terlepas dari itu semua, yang jelas fuqaha’ dan usuliyyun dalam menanggapi maslahah mursalah

ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, memandang maslahah mursalah sebagai

hujjah/Islam. Termasuk kelompok ini adalah al-Ghazali. Dan kedua, memandang bahwa maslahah

nursalah tidak dapat dijadikan hujjah/dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Untuk memperkuat pendirian mereka, masing-masing mengajukan argumentasi sebagai berikut.

1. Argumentasi kelompok yang memandang maslahah mursalah sebagai hujjah.

Ada beberapa argumentasi yang dijadikan dalil oleh kelom[pok yang memandang maslahah

murasalah sebagai hujjah/dalil pendapat hukum islam. Diantaranya:

a. Adanya perintah qal-qur’an (surat al-nisa’ [4] ayat 49) untuk mengembalikan persoalan yang

diperselisihkan kepada al-qur’andan sunah, dengan wajah istidlal (metode analisis

pemahaman) bahwa perselsihan itu trjadi karena ia meruapakan masalah baruyang tidak

ditemukan dalilnya di dalam al-qur’an dan sunah. Untuk memecahklan masalah semacam itu,

selain dapat ditempuh dengan metode qiyas, tentu saja dapat ditempuh dengan metode lain

seperti istislah. Sebab tidak semua kasus semacam itu dapat diseleseikan dengan metode

qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidaqk langsung juga memerintahkan mujtahid

untuk mengembalikan persoalan baru yang diahadapi kepada al-qur’an dan sunah dengan

mengacu pada prinsip maslahah yang selalu ditegakkan oleh al-qur’an dan sunah. Cara ini

dapat ditempuh melalui istislah (dengan menjadikan maslahah mursalah sebagai bahan

pertimbangan penetapan hukum islam).

b. Hadit m uadz bin jabal. Dalam haits itu rasulullah membenarkan dan member restu kepada

muadz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perl;u diputuskan hukumnya tidak

terdapat dalam al-qur’an dan sunah, dengan majah istidlah bahwa dalam ijtihad banyak

metode yang dapat dipergunakan. Dapat melalui metode qiyas apabila kasus yang diahadapi

ada percontohan hukumnya telah ditegaskan oleh nass (al-qur’an dan sunah) lantaran ada illat

yang mempertemukan.

Dalam kasus itu tidak ada percontohannya yang hukum nya sudah ditegaskan oleh al-qur’an

dan sunah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi semacam itu

metode istislah merupakan alternatif yang paling tepat. Dengan demikian, restu rasulullah

kepada muadz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid

mempergunakan istislah dalam berijtihad.

c. Tujuan pokok penetapan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatn bagi umat

manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan

jaman. Dalam kondisi semacam ini akan banyak timbul maslah baru yang hukumnya

belumditegaskan dalam al-qur’an dan sunah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya

ditempuh melalui qiyas maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diseleseikan

oleh hukum islam. Hal ini akan menjadi persolan yang serius dan hukum islam akan

ketinggalan jaman. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh lewat metopde ijtihad yang

lain, diantaranya adalah istislah.

d. Di jaman sahabat muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman rasulullah.

Untuk mengatasi hal ini sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah mursalah.

Cara dan tindakan ini menjadi konsensu para sahabat.

2. Argumentasi kelompok yang menolak maslahah mursalah sebagai dalil hukum islam

Untuk mendukung pendiriannya, mereka mengajukan beberapa argumentasi. Di antaranya:

a. Maslahah ada yang dibenarkan oleh sara’, ada yang ditolak, dan ada yang

diperselisihkan/tidak ditolak dan tidak dibenarkan. Maslahah mursalah termasuk kategori

ketiga.mamandang maslahah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum

islam terhadap sesuatau yang meragukan dan mengambil satu di antara dua kemungkinan

dengan tanpa dalil yang mendukung.

Argumentasi ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan, tidak benar kalau

dikatakan bahwa memandang maslahah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum

islam pada keraguan. Sebab maslahah mursalah itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan

pertimbangan, sehingga menghasilkan zann yang kuat. Dalam kajian fiqh dikenal adanya

prinsip (beramal berdasarkan zann dianggap cukup), karena fiqh semuanya zann.

Demikian juga tidak benar kalau dikatakan bahwa menjadikan maslaha mursalah sebagai

hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung dalil. Sebab, kalau diadakan

perbandingan anatara maslahah yang dibenarkan oleh sara’ dengan maslahah yang ditolak

oleh sara’ maka yang banyak adalah maslahah yang diterima oleh sara’. Dengan demikian,

ada maslahah tidak ada dalil yang membenarkan dan yang menolak maka yang tepqat tentu

maslahat itu haru sdisamakan dengan yang banyak (yang dibenarkan), mbaukan yang seidikit

(yang ditolak).

b. Memandang maslahah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan

memperturutkan hawa nafsu dengan dalih maslahat. Dengan cara ini akan banyak penetapan

hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab dunia terus bertambah

maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang pleh nafsu dipandang maslahat,

padahal menurut syara’ membawa mafsadah. Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan

maslahat adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat

dibenarkan.

Argumentasi ini dijawab oleh kelompok peertama, tidak benar kalau dikatakan bahwa

penetapan hukum Islam berdasarkan maslahah mursalah berarti penetapan hukum Islam

berdasarkan nafsu. Sebab, untuk dapat dijadikan hujjah, maslahah mursalah itu harus

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi tidak asal maslahat. Persyaratan inilah yang

akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah

dalam menetapkan hukum Islam berarti secara tidak langsung tidak mengakui prinsip ini.

Artinya hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian

juga memandang maslahah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya

perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan

universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.

Alasan ini disanggah oleh kelompok pertama dengan mengatakan, Islam memang telah

lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud lengkap dan sempurna disini adalah pokok-

pokok ajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semuanya sudah ada

hukumnya. Ini terbukti cukup benyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh

al-Qur’an dan sunnah, yang baru diketahui setelah digali lewat ijtihad. Jadi ijtihad untuk

menetapkan hukum masalah baru dengtan metode-metode ijtihad yang telah ditentukan

termasuk istislah amat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa Islam itu

lengkap dan sempurna. Bila hal ini tidak dibenarkan akn banyak masalah baru muncul yang

tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam.

Demikian juga tidak benar kalau dikatakan bahwa memandang maslahah mursalah sebagai

hujjah akan menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam, tetapi yang

terjadi justru sebaliknya, dengan mempergunakan maslahah mursalah, universalitas,

keluasan, dan keluwesan hukum Islam itu akan dapat dibuktikan.

Menurut hemat penulis, pandangan yang tidak membenarkan maslahah mursalah menjadi

hujjah/dalil dalam penetapan hukum Islam tidak realistis dan kontra dengan watak dasar

hukum Islam itu sendiri yang begitu besar perhatiannya terhadap prinsip maslahat ini seperti

telah diuraikan pada bab II dan III. Demikian juga argumentasi yang diajukannya banyak

mengandung kelemahan seprti telah disanggah oleh kelompok pertama.

Menurut hemat penulis, selain hal-hal diatas, menyatakan bahwa maslahah mursalah tidak

dapat dijadikan alasan untuk mengambil keputusan dalam berijtihad berarti menganggap

salah sekian banyak hasil ijtihad dan tindakan para sahabat yang ternyata dasar

pertimbangannya adalah maslahah mursalah (lihat pada Bab II tentang maslahat dalam

pandangan sahabat).

Perlu diberi catatan disini bahwa ulama yang memandang maslahah mursalah sebagai

hujjah/dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam berijtihad, mereka memberikan

batasan wilayah operasionalnya hanya dalam bidang muamalat/adat dengan criteria-kriteria

tertentu, seperti akan terlihat pada pembahasan maslahah mursalah menurt asy-Syatibi dan

al-Ghazali. Sebab, ulama telah consensus bahwa maslahah mursalah tidak berlaku dalam

ibadat. Sebagian yang lain menambahkan juga tidak dibenarkan dalam hadud (hukum pidana

Islam) dan muqaddarat (hal-hal yang kadar ukurannya sudah ditentukan secara pasti oleh

syara’), seperti bagian waris, kaffarat, dan iddah.

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka

harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengaan apa yang

terkandung dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini

harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi

diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku

disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan

standar yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:

Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari’. Yang secara

ushul dan furu’nya tidak bertentangan dengan nash.

Kemaslahatan hanya dapat dihususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat)

dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena

dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Dzaruriyyah, Hajjiyah, dan

Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS: al-Hajj:

78)

2. Menurut A-Ghazali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’.

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (al-Qur’an dan al-

Hadits).

c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang Dzaruri atau suatu kebutuhan yang

mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam

bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan

prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan

kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazaratan,

maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tiodak

berdasarkan syari’at yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang

khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut

harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudzaratan terhadap orang

banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-

Qur’an dan al-Hadits baik secara Dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu

kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki

dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih

kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahawa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai

landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai

tersebut diatas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas

kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan

menolak kemudzaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum denagn

mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-

Qur’an dan al-Hadits.

APLIKASI MASLAHAH MURSALAH DALAM KEHIDUPAN

Ada beberapa contoh yang dipraktekkan para sahabat dan ulama yang berdasar pada

kemaslahatan (maslahah mursalah), diantara contoh terseut adalah:

1. Berbagai putusan Umar Ibn Khattab. Banayk keputusan Umar Ibn Khattab yang berdasar

kepada kemaslahatan, dimana kebijakan tersebut tidak diterangkan didalam al-Qur’an,

contohnya pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak

mudah saja menjatuhkan talak. Tindakan Sahabat Umar dalm memberhentikan zakat kepada

orang-orang mu’allaf. Kebijakan beliau terhadap peraturan pajak, dan masih banyak lagi

kebijakan beliau yang berdasar kepada kemaslahatan.

2. Usaha Sahabat Ali Ibn Abi Thalib dalam memberantas kaum Syi’ah Rafidlah yang telah

berlebih-lebihan dalam kepercayaan mengagung-agungkan “Ali In Abi Thalib dan

keluarganya” dan tindakan mereka yang tidak sesuai syari’ah.

3. Fatwa Ulama Hanafiyah agar mufti yang gila (tercela akhlaknya) dan tobib yang bodoh agar

ditaruh dibawah perwalian.

PENDAPAT ULAMA TENTANG MASLAHAH MURSALAH

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam mengandung berbagai ajaran meliputi bermacam

aspek kehidupan baik aspek teologi, politik, sosial, dan ekonomi. Para ulama secara garis besar

membagi ajaran al-Qur’an menjadi tiga kelompok besar yaitu Teologi (aqidah), etika

(khuluiqyyah), dan amaliyyah. Aspek teologi berkaitan dengan permasalahan bdasar keimanan,

khuqiyyah berkaitan dengan etika dan moral, sedang amaliyyah berkaitan denagn aspek-aspek

hukum yang berkembang dimasyarakat, baik yang bersifat aqwal (perkataan) atau yang berupa

af’al (perbuatan manusia).

Amaliyah sebagai aspek yang peka terhadap dinamika sosial, akan selalu tidak dapat

terlepaskan dari keterkaitannya dengan hukum (terutama hukum Islam), sehingga dalam hal ini

sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua grand part (dua kelompok besar). Pertama,

berkaitan dengan masalah-masalah ibadah yang didalamnya diatur pola-pola hubungan manusia

dengan Tuhan ().

Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an tidak memuat secra rinci peraturan-peraturan yang

menyangkut permasalahan ibadah dan mu’amalah. Dari 6360 ayat al-Qur’an hanya terdapat 368

ayat yang berkaitan dengan aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar

permasalahn-permasalahan hukum Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-

prinsip yang global dalam al-Qur’an.

Berdasar kenyataan diatas maka dituangkanlah hdits Nabi sebagai penjelas terhadap al-

Quir’an yang maknanya masih Zanny al-Dalalah (interpretable). Karena sifatnya yang masih

interpretable dalam bidang muamalah inilah, maka muncul beberapa ulama yang mencoba

melakukan ijtihad sebagai wahana member solusi yang baik terhadap permasalahan masyarakat

yang makin komplek. Termasuknya al-Syatibi ( w. 790 H/ 1388 M). Beliau mengembangkan

konsep pemikirannya dalam hukum Islam yaitu: masalih al-Ammah (pertimbangan kepentingan

umum), al-Syatibi mencoba mengelastikan teori ushul al-fiqh yang agak kaku dengan

merumuskan maqashid al-Syar’iyyah yang terbagi dalam tiga varian yaitu Dzaruriyah, Hajiyyah,

dan Tahsiniyyah.

Disamping alasan diatas didalam al-Qur’an dan al-Hadits juga terdapat teks-teks yang

memiliki makna yang tegas dan pasti, yang disebut qath’iy al-Dalalah, dan juga memiliki makna

yang bersifat zany al-Dalalah yang masih memerlukan penafsiran, dan pemikiran yang

mendalam.

Begitu juga dalam al-Qur’an dan al-Hadits tidak mengandung hal-hal yang belum pernah

muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw, disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini

mengakibatkan perkembangan masyarakat akibat masih meluasnya wilayah dakwah Islam,

makin banyaknya bangsa-bangsa non-Ara yang memeluk agama Islam yang sebelumnya telah

memiliki adat istiadat dan budaya yang sudah mengakar sebagai peninggalan nenek moyang

mereka. Serta makin banyaknya sahabat Nabi yang menetap di daerah-daerah baru yang jauh

dari daerah asalnya dan munculnya mazhab-mazhab.

Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum dan pembuatan peraturan setelah

habisnya periode turunnya wahyu sejauh tidak ada petunjuk nash yang jelas adalah diserahkan

kepada ijtihad bi al-Ra’yinya para Mujtahid. Berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak

disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits ataupun terhadap teks dari keduanya yang

mengandung makna zany al-Dalalah (lafadnya masih interpretable) dapat ditempuh dengan

berbagai cara dan metode, diantaranya adalah dengan metode “Maslahah Mursalah”.

Memelihara kepentingan hidup manusia melalui metode maslahah mursalah sebagai

dasar hukum Islam yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama ushul, maka sama juga

diselisihkan penggunaan dan aplikasinya dalam sehari-hari dalam kehidupan. Para ulama ushul

sepakat terhadap penggunaan maslahah mursalah sebagai hujah hukum Islam sebagaimana

penggunaan qiya, istihsan, dan ‘urf , sejauh maslahah mursalah tidak bersangkutan dengan

hukm-hukum yang berkait denagn masalah ibadat, hudud, mawaris, iddah, dan lainnya yang

berkaitan dengan ta’abbudy (hukum yang ketentuannya langsung dari Allah) dan tidak ada

tempat bagi akal yang relatif untuk menetapkan sesuatu kemaslahatan dalam bidang ini.

Adapun diluar ketentuan diatas, maka mereka berbeda pendirian sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal dengan tegas membolehkan pemakaian

maslahah mursalah sebagai dalil syari’at untuk menetapkan hukum Islam terhadap

sesuatau kejadian atau masalah yang belum ada ketentuannya didalam nash dan atau

belum ada ijma’. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan

maslahah mursalah sebagai hujjah syari’ah yang kemudian diikuti penggunaannya

oleh sebagian ulama ushul. Sedangkan pertimbangan penggunaannya adalah sebagai

berikut:

a. Semua hukum yang telah ditetapkan Allah adalah mengandung maslahah bagi

hambanya.

b. Mengingat berkembangnya kepentingan dan kebutuhan manusia yang senantiasa

membutuhkan pemecahan masalah yang dihadapi, sementara nash yang jelas atau

setidaknya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Nabi Muhammad saw,

belum pernah memberikan petunjuknya, maka merupakan kemaslahatan bagi

manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam.

c. Mengingat bahwa sebenarnya praktek yang sama telah terjadi dalam kalangan

salaf (sahabat) terhadap pemakaian maslahat dan kaedah umum dalm menetapkan

hukum tanpa qiyas. Misalnya Khalifah Abu Bakar, beliau telah mengumpulkan

al-Qur’an, Khalifah Umar Ibn Khattab telah menetapkan talak yang dijatuhkan

tiga sekaligus dianggap jatuh tiga kali, padahal pada masa Rasullah yang

demikian itu dianggap satu dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang

dikemukakan oleh para sahabat dan ulama.

2. Imam Syafi’i dan pengikutnya menolak memakai maslahah mursalah. Penolakan

Imam Syafi’i terhadap penggunaan maslahah mursalah ini berpangkal dari penolakan

beliau terhadap istihsan. Menurutnya, istihsan merupakan titik awal bagi maslahah

tanpa alasan dari agama, karena itu beliau mengatakan: “bahwa berfatwa dengan

dasar istihsan dan istislah berarti mereka sama membuat syari’at Allah mengabaikan

kemaslahatan hambanya didalam menentukan hukum. Karena itu Imam Syafi’i tidak

memakai pertimbangan maslahah mursalah dalam ber-istinbat, demikian penilaian

para fuqoha’ pada umumnya tentang sikap Imam Syafi’i terhadap penggunaan

maslahah mursalah.

3. Al-Tufi dari golongan ulama Hambali mengatakan bahwa kepentingan umum itu

lebih diutamakan dari pada dalil-dalil syari’ walaupun termuat dalam al-Qur’an dan

al-Hadits, jika dalil-dalil itu bertentangna dengan kepentingan umum, maka

kepentingan umum (kemaslahatan) harus didahulukan, betapapun kuat dalilnya.

Karena menurut beliau, kepentingan itu justru yang menjadi tujuan yang dimaksud

oleh pencipta Syari’at. Sedangkan dalil-dalil dan kalimatnya hanyalah sekedar sarana

untuk mewujudkan tujuan tersebut,dan karenanya harus didahulukan daripada syara’.

Menurut Al-Tufi kepentingan (maslahah) dan dalil-dalil syari’ itu ada kalanya seiring

dan sejalan, tetapi ada kalanya berselisih. Jika sama pendapatnya, maka digunakanlah

keduanya seperti kesepakatan nash dan ijma’. Tetapi apabila keduanya bertentangan,

maka jika dapat dipertemukan, hendaknya dipertemukannya seperti diterapkannya

sebagian dari dalil-dalil pada sebagian dari hukum dan peristiwanya (bukan

semuanya), dengan cara yang tidak merusak kepentingan dan tidak sampai

mempermainkan dalil semuanya atau sebagiannya. Dan apabila tidak mungkin

dipertemukan, maka didahulukan kepentingan atas yang lainnya. Meskipun demikian

Al-Tufi berpendapat, bahwa maslahah mursalah itu diambil sebagai sumber hukum

islam sebagai mana dalil-dalil syari’ yang berkisar pada bidang mu’amalah dan adat.

Adapun masalah ibadah dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh nash, maka maslahah

mursalah tidak patut dijadikan landasan hukum islam.

4. Imam Ghazali (dari golongan syafi’iyyah) menolak tegas dengan maslahah mursalah,

dengan alasan bahwa kemaslahatan secara menyeluruh telah tercakup dalam al-

Qur’an, disamping untuk mengantisipasi kecenderungan manusia untuk mencari-cari

kemaslahatan atas dasar hawa nafsu (dalam istilah al-Syafi’i terkenal dengan sebutan

“talazzuz”).

Sementara itu menurut para pemikir hukum Imam dalam menanggapi penggunaan

maslahah mursalah sebagai dalil syari’ah ini, mereka bersifat tawasut (tidak menolak

sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana dikatakan

Yusuf al-Qardlowy, bahwa tidak mungkin terjadi dalam syari’at yang telah pasti, ada suatu

hukum yang bertentangan dengan maslahah makhluk atau terdapat hukum yang membahayakan

mereka. Jadi nash al-Qur’an atau Hadis dianggap sebagai maslahah yang dibatalkan dan tidak

boleh dipergunakan, karena nash al-Qur’an lah yang wajib diikuti, dan al-Qur’an itulah yang

dijadikan dasar untuk ibadah kepada Allah swt. Dan secara kenyataan maslahah yang

bertentangan dengan nash, apabila direnungkan secara mendalam dan dianalisa secara detail,

maka bukanlah maslahah yang hakiki, melainkan maslahah yang belum pasti yang dihiasi pada

pelakunya oleh sifat kekurangan, kelengahan, hawa nafsu, atau tindakan ikut-ikutan dengan

orang lain. Para ahli ushul al-fiqh telah menyebutkan contoh maslahah yang dibatalkan oleh nash

seperti kepada salah seorang Amir (penguasa) di Andalusia ketika beliau bersebadan dengan

istrinya pada siang hari dalam bulan Ramadhan. Sebenanya beliau harus mengatakan kepada

Amir tersebut bahwa “kifaratmu adalah memerdekakan budak seperti yang dijelaskan oleh hadis

shahih”. Tetapi al-Qadhi mengharuskan Amir untuk berpuasa dua bulan berturut-turut dan tidak

menyarankan memerdekakan budak seperti ketentuan dalam al-Qur’an. Karena al-Qadhi

beralasan bahwa Amir akan bisa ber-sebadan disiang hari Ramadhan setap hari karena beliau

akan selalu mampu memerdekakan budak sebagai kifaratnya. Jadi puasa menurut pandangan al-

Qadhi adalah sebagai hukuman pencegah perbuatan jima’ tersebut dan tidak perlu dengan

memerdekakan budak atau member makan pada orang miskin.

Disini Yusuf al-Qordlowy menyanggah, bahwa ahli fiqh ini melihat kepada maslahah

untuk diri Amir, tetapi melupakan maslahah yang lebih penting dan lebih besar yaitu maslahah

para budak yang perlu dimerdekakan dan dibebaskan dan keluar dari perbudakan yang dianggap

oleh syara’ sebagai kematian menuju kebebasan yang diangap sebagai kehidupan. Untuk itulah

al-Qur’an dan al-Hadits menganggap “perbuatan memerdekakan budak” sebagai ibadah paling

besar untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Prof. K.H. Ibrahim Husen, seorang pakar hukum Islam di Indonesia, dalam

rangka pembaharuan hukum Islam, Maslahah Mursalah perlu digalakkan, sebab tujuan inti

pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di Dunia atau di

Akhirat.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Zakaria Ibnu Barry:

“Dimana ada kemaslahatan maka disanalah hukum Allah”

Alasan lain yang dikemukakan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen terhadap penggalakan

maslahah mursalah ini adalah karena kemaslahatan itu selalu berkembang dan berubah-ubah

sesuai dengan kemajuan zaman. Berdasar maslahah mursalah inilah, menurutnya banyak

permasalahan baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh al-Qur’an dan al-Hadits serta belum

terpecahkan oleh dalil-dalil lain yang dapat diketahui hukumnya. Sebagai contoh misalnya,

berdasarkan maslahah mursalah pemerintah bisa menetapkan mata uang, pajak harta, harga

resmi dan mengambil sekian persen dari gaji pegawai negeri un tuk pembangunan lainnya.

Pandangan Ibrahim Hosen tentang maslahah ini moderat atau tawassut, tidak kaku sebagaimana

pandangan ulama yang tidak mau mempergunakannya (tidak memandang sebagai dalil Hukum)

seperti ulama Hanafiyyah yang antara lain menyatakan apabila bertentangan antara naash dengan

kemaslahatan maka yang didahulukan adalah kemaslahatan.

Maslahah mursalah

Pengertian

Maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan

tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang

jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah

disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau

kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah semata-mata untuk

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak

kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Maslahah mursalah atau istislah ialah maslahat-malahat yang bersesuaian dengan tujuan-

tujuan syari’at Islam, dan tidak topang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi

atau membatalkan maslahat tersebuit. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus,

maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat ashl khas (sumber dalil yang

khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat

dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syari’.

Posisi para ulama dalam al-Maslahah al-Mursalah

Penerimaan Imam Malik dan pandangan para ulama

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masalah istislah merupakan permasalahan yang

menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat,

dinyatakan bahwa tidak sah mengambil masalahyang menggunakan al-Maslahah al-Mursalah

karena tidak ada dalil yang mengisyaratkannya.

Diantara para ulama, tidak ada seorang pun yang menyangkal pendapat diatas, kecuali

Imam Malik. Dibawah ini akan diterangkan pendapat beberapa orang ulama dalam kitab Ushul

tentang al-Maslahah al-Mursalah:

1. Al-Amidi berkata dalam kitab al-Hikam, IV : 140, “Para ulama dari golongan Syafi’i,

Hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istislah, kecuali

Imam Malik, dan dia pun tidak sependapat dengan para pengikutnya. Para ulama

tersebut sepakat untuk tidak memakai istislah dalam setiap kemaslahatan, kecuali

dalam kemaslahatn yang penting dan khusus secara qath’iy. Mereka tidak

menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta

tidak kuat.

2. Menurut Ibnu Hajib, sesuatu yang tidak ada dalilnya itu disebut mursal. Akan tetapi

kalau gharib atau ada pembatalnya maka dalil itu tertolak secara sepakat. Adapun bila

dalilnya sesuai, maka Imam al-Ghazali memakainya, dia menerimanya dari asy-

Syafi’i dan Malik. Namun, yang lebih utama adalah menolaknya.

3. Imam asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-Istifham, II : 111-112:

Pendapat tentang adanya maslahah mursalah itu telahdiperdebatkan dikalangan para

ulama, yang dapat dibagi dalam empat pendapat:

a. Al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu

yang tidak ada dasarnya.

b. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.

c. Imam asy-Syafi’i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai al-Maslahah

al-Mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang

shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang

shahih. Hal itu senada dengan pendapat al-Juwani.

d. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya tiu ada dalam tahap

tahsin atau tajayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih

jelas. Adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus

memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid

menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang

derajat pertengahan: yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab Al-Mustasyfa, dia

menolaknya, namun dalam kitab Syafa’u al-Ghalil, dia menerimanya (Al-

Mustasyfa, I : 141)

Dengan melihat beberapa pendapat ulama diatas jelaslah bahwa hanya Imam Malik yang

menerima istislah secara mutlak.

Posisi Imam Abu Hanifah terhadap Al-MAslahah Al-Mursalah

Abdul Wahaf Khalaf berkata dalam kitab Mashadiru At-Tasyri’ Al-Islamy hal 89:

“Pendapat yang masyhur yang tertulis dalam berbagai kitab adalah Abu Hanifah tidak memakai

istislah dan tidak menganggapnya sebagai dalil syara’. Hal itu didasarkan pada berbagai

tinjauan:

1. Para ahli fiqh Irak dalam muqaddimahnya berkata bahwa hukum syara’ itu

mengandung maksud kemaslahatan, sehingga perlu mencari berbagai alasan untuk

mencapai kemaslahatan tersebut. Mereka menggunakan akal dan roh nash sehingga

banyak sekali membuat takwil-takwil yang sesuai dengan akal mereka dengan

maksud untuk mencari kemaslahatn. Pendapat yang lebih jauh lagi bahwa para

pemimpin fiqh Irak tidak menggunakan istislah, seperti Ibrahim An-Nakha’I, dia

menggunakan istislah, tetapi senantiasa ber-hujjah untuk kemaslahatan. Mereka

termasuk yang mendahulukan qiyas dan menjaga kemaslahatan.

2. Mereka hanya memiliki istihsan dan tidak menggunakan istislah, dan menganggap

bahwa istislah itu bagian dari istihsan yang berstandarkan pada adat, kepentingan,

dan kemaslahatan. Namun, bila mereka dikatakan ber-hujjah dengan istislah, mereka

tidak mengakuinya dan hanya menganggap bahwa mereka telah berdalil dengan

istihsan dan ‘urf.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa para ulama telah mengeluarkan berbagai

istinbat hukum dengan cara istislah yang sama artinya dengan istihsan menurut Imam Abu

Hanifah.

Adapun penggunaan ‘urf khususnya terhadap hal-hal yang tidak ada nash-nya. Hal itu

tentunya bebas bagi tiap-tiap daerah dalam kehidupannya dengan maksud untuk mencapai

kemaslahatan hidup mereka. Tak heran kalau banyak hukum yang didasarkan pada ‘urf menurut

Hanafiyah sebenarnya sama dengan istislah menurut ulama lainnya.

MASLAHAH AL-MURSALAH (KEHUJJAHANNYA)

1. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Al-Marsahatul Al-Mursalah sebagai dalil

dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling

banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan Al-Mashlahatul Al-Mursalah

sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:

a. Ke-maslahat-an itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis ke-

maslahat-an yang didukung nash secara umum.

b. Ke-maslahat-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan sehingga

hukum yang ditetapkan melalui maslahatul mursalah itu benar-benar

menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-mudharat-an.

c. Ke-maslahat-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan

pribadi atau kelompok kecil tertentu.

2. Golongan Syafi’iyah pada dasarnya juga menjadikan maslahatul mursalah sebagai

salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi’i memasukkannya dalam qiyas.

Al-Ghazali, mensyaratkan ke-maslahat-an yang dapat dijadikan hujjah dalm meng-

istinbat-kan hukum, antara lain:

a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’

b. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

c. Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah maslahah maslahah yang

dharuri, baik menyangkut ke-maslahat-an pribadi maupun ke-maslahat-an orang

banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

3. Jumhur ulama menerima maslahat al-Mursalah sebagai metode istinbat hukum,

dengan alasan:

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum

mengandung ke-maslahat-an bagi umat manusia.

b. Ke-maslahat-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat,

zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada

hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.