DAFTAR ISI

Disusun oleh:

Fika Fatriana (11090748)Iin Apriyanti (11090735)Rati Novitasari (11090718)Utami Nursyayekti (11090281)

PARTISIPASI SOSIAL

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Halaman Judul………………………………………………………………iDAFTAR ISI……………………………………………………………….iiKATA PENGANTAR……………………………………………………..iii

BAB I PENDAHULUAN A) Latar Belakang Masalah ………..…………………………1B) Rumusan Masalah……. ………..…………………………1 C) Tujuan Penulisan..……. ………..…………………………1

BAB II PARTISIPASI SOSIAL A) Pengertian partisipasi sosial……………….………………2 B) Hukum partisipasi sosial dan urgensinya…………...……..5 C) Bidang-bidang partisipasi sosial………..………………….5 (a) Kegiatan sosial…………………………………………5 (b) Kegiatan keagamaan…………….……………………..6 (c) Kegiatan dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar……..6 D) Hubungan dengan ibadah……….………………………….6 E) Hubungan dengan amar ma’ruf nahi mungkar………….…..6

BAB III PENUTUP………………………Kesimpulan……………………..

DAFTAR PUSTAKA………………………….

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah agama ini untuk memenuhi tugas yang di berikan oleh dosen dalam mata kuliah agama.

Makalah dengan judul partisipasi sosial ini sengaja kami susun dengan harapan para pembaca mengetahui pentingnya berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat sehingga keamanan, kenyamanan serta ketentraman hidup bermasyarakat dapat tercipta.

Kami menyadari makalah yang kami buat ini masih banyak kekurangannya, saran dan kritik dari para pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini.

Jakarta, 27 November 2009

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Partisipasi sosial mempunyai pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia. Dan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan spiritual seseorang yaitu melalui ibadah. Karena dengan ibadah dapat melahirkan hubungan yang terus menerus serta perasaan mengabdi kepada Allah swt serta rasa saling menghargai antara sesama umat manusia. Hikmah yang paling mendasar dari perasaan tersebut adalah mengaitkan hamba kepada Tuhannya, memperkokoh hubungan dengan-Nya.Pada prinsipnya, semua manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang fitri, suci, bersih, sehat serta atribut-atribut positif lainnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaannya, maka seharusnya manusia selalu berpegang teguh pada norma – norma agama.

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya peranan Partisipasi itu besar sekali manfaatnya, namun eksistensinya kurang disadari oleh banyak pihak terutama dalam kehidupan bermasyarakat.Dari pernyataan diatas itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tentang ” URGENSI PARTISIPASI SOSIAL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN IBADAH ”.

B. Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Pengertian dari partisipasi sosial 2. Hukum partisipasi sosial deserta urgensinya3. Bidang – bidang dalam partisipasi sosial4. Hubungan partisipasi dengan ibadah dan amar ma’ruf nahi munkar.

B. Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama.Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah :1. Untuk mengetahui Pengertian dari partisipasi sosial 2. Untuk mengetahui Hukum partisipasi sosial beserta urgensinya3. Untuk mengetahui apa saja bidang – bidang dalam partisipasi sosial4. Untuk mengetahui Hubungan partisipasi dengan ibadah dan Amar ma’ruf nahi munkar.

BAB II

PARTISIPASI SOSIAL

A. Pengertian dan Prinsip Partisipasi Sosial

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”.Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan.

Partisipasi Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi sosial menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat,  yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

1. Cakupan semua orang dan wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership).

3. Transparansi.   

4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership).    

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).    

6. Pemberdayaan (Empowerment).  

7. Kerjasama.

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang

diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan atau penghasilan dan lamanya tinggal atau menetap.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan

membangun atas kekuatan sendiri;5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui

sebagai/menjadi milik masyarakat;6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan

masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-

kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;

2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;

3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;

4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

B. Hukum Partisipasi sosial:

Dalam hal ini pemerintah tidak pernah menciptakan pasal atau hukum atau sangsi yang di tujukan kepada seseorang atau suatu organisasi atas ketidak aktifan atau ketidak ikut sertaan dalam berpartisipasi sosial. Pemerintah hanya membuat pasal-pasal yang tidak boleh di langgar dalam melakukan kegiatan berorganisasi. Hukum berpartisipasi sosial hanya berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat seperti norma agama dan norma adat istiadat atau budaya.

Dari segi agama, partisipasi sosial hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual (fardhu ‘ain) yang tidak bisa diwakilkan (untuk kasus tertentu, boleh diwakilkan) kepada orang lain karena hal tersebut juga berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga bersifat individual. Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau sosial (fardhu kifayah), sehingga lebih menjamin terealisasikannya kepentingan umum tersebut. Namun, posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini tetap sentral. Setiap orang wajib memberikan kontribusi dan partisipasinya sesuai kapasitas masing- masing, dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat kecukupan (kifayah) dalam ukuran kepentingan umum.

Permasalahan dan urgensitas peningkatan partisipasi sosial.

Norma-norma dan tata nilai kepedulian ini semakin berkurang apabila masyarakat itu telah menerima pengaruh budaya barat yang bersifat immaterial dan cenderung berseberangan dengan budaya timur. Masyarakat yang kehilangan rasa kepedulian horizontalnya, akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk dapat bersyukur, dan ini berakibat pada penyempitan psikologi dan dapat berubah kearah ketidakpekaan (insentifitas) manusianya yang akhirnya dapat menghasilkan sistem sosial yang apatis.

Manfaat partisipasi sosial:

1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks social, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.

2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan.

3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses. Khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawabkeputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan)

4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibelberdasarkan keadaan setempat.

5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.

6. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat

C. Penerapan partisipasi sosial dalam berbagai kegiatan.

Semakin sering seseorang bersosialisasi, semakin banyak kesempatan orang tersebut untuk mengetahui keadaan dan peka dengan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia di haruskan saling menghormati, menghargai dan tolong-menolong. Dalam hal tolong-menolong dapat di wujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat di berbagai kegiatan yang antara lain kegiatan social, keagamaan dan dakwah.

Dalam kegiatan sosial, partisipasi yang dapat dilakukan dengan mengikuti kerja bakti, menjenguk dan menggalang dana untuk tetangga kita yang sedang terkena musibah, yang akan membangun masyarakat menjadi pribadi yang lebih mempunyai rasa toleransi dan kasih sayang. Bukan pribadi yang acuh seperti yang kebanyakan terjadi dewasa ini.

Partisipasi juga dapat di lakukan dalam kegiatan keagamaan dengan menjaga keamanan pada saat pemeluk agama lain menjalankan ibadah agamanya dan dapat acara tersebut berlangsung karena sesuai dengan perintah agama untuk tidak mencampur adukan ajaran agama dengan ajaran agama lain. Dengan adanya partisipasi sosial dalam bentuk tersebut tentunya akan meningkatkan rasa saling menghormati, kerukunan dan terciptanya kedamaian di-antara umat beragama.

Sedangkan dalam kegiatan dakwah, partisipasi dapat dilakukan dengan memberi nasihat-nasihat atau arahan kepada orang yang perbuatannya telah menyimpang dari norma-norma atau peraturan. Biasanya nasihat-nasihat itu dilakukan dengan pendekatan agama karena hanya dengan pendekatan agama semua orang dapat kembali ke jalan yang benar sehingga amar ma’ruf nahi mungkar dapat tercipta.

D. Hubungan partisipasi sosial dengan ibadah.

Partisipasi sosial erat hubungannya dengan ibadah karena tidak lepas dari budi pekerti yang luhur / baik sesuai dengan norma-norma agama, adat istiadat serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Partisipasi sosial harus dilakukan sebagai panggilan Ibadah, didasari oleh mencari Rahmat Allah swt, harus disandarkan pada tanggungjawab sebagai khalifah fil ardl, harus dimaknai sebagai amanah yang diberikan masyarakat dan Allah swt.

Partisipasi sebagai salah satu kegiatan sosial harus menjadi kehormatan bagi pelakunya dan yang lebih penting adalah dapat memberikan pelayanan kepada sesama

umat manusia dan diabdikan kepada kepentingan umat manusia. Jika bekerja didasari oleh hal ini, maka tentu akan ada keyakinan bahwa bekerja merupakan sesuatu hal yang harus dilakkan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada orang yang bekerja hanya dengan semaunya sendiri.

Dalam konteks ini kita harus peka dan proaktif untuk mewujudkan rasa solidaritas kita dengan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, misalnya bencana alam di NAD dan Sumatra Barat atau kepedulian kita terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum dan bagi anak turun kita pada khususnya.

E. Hubungan Partisipasi sosial dengan dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar:

Dalam penerapannya partisipasi sosial membawa dampak sangat positif dalam kehidupan saharí-hari, oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial yang juga sekaligus makhluk beragama yang mempunyai aturan apa saja yang wajib di kerjakan dan wajib ditinggalkan harus bisa melaksanakan hal2 yang di wajibkan dalam agama tanpa mengabaikan keadaan lingkungan. Hal ini tersirat dengan beberapa Hadist antara lain:

Abul -Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul-Aziz berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menyiksa orang-orang umum kerana dosa-dosanya orang-orang yang tertentu tetapi apabila perbuatan dosa itu merahajalela dan terang-terangan kemudian tidak ada yang menegur, maka bererti semuanya sudah layak menerima hukuman."

Dan diriwayatkan bahawa Allah s.w.t. telah mewahyukan kepada Yusya bin Nuh a.s.: "Aku akan membinasakan kaummu empat puluh ribu orang yang baik-baik dan enam puluh ribu orang yang derhaka." Nabi Yusya bertanya: "Ya Tuhan, itu orang derhaka sudah layak, maka mengapakah orang yang baik-baik itu?" Jawab Allah s.w.t.: "Kerana mereka tidak murka terhadap apa yang Aku murka, bahkan mereka makan minum bersama mereka yang derhaka itu."

Abu Hurairah r.a. berkata: "Nabi Muhammad s.a.w. bersabda (yang bermaksud): "Anjurkan lah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya dan cegahlah segala yang mungkar meskipun kamu belum menghentikannya."

Dari contoh beberapa hadist di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial selain bersifat horizontal juga bersifat vertical. Dan segala sesuatu yang bersifat vertikal merupakan peraturan yang sudah tidak di rubah lagi ketentuan dan konsekwensinya.

PENUTUP

Demikian makalah ini kami buat, semoga berguna bagi para pembaca dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan hingga proses penyelesaian makalah ini.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam meningkatkan kepekaan partisipasi sosial, seseorang memerlukan kemampuan kepekaan sosial, kapan dan dimana kita harus melakukan action. Kemudian kepekaan, kejadian dan kecepatan untuk memperoleh informasi tentang adanya suatu hal yang memerlukan bantuan.

Dalam berpartisipasi sosial seseorang di tuntut untuk benar-benar teliti dan jeli dalam melihat kondisi atau keadaan dan terlebih dahulu bermusyawarah dengan orang lain agar keadaan benar-benar dapat teratasi

Melalui peningkatan partisipasi sosial ini, diharapkan kesenjangan sosial atau jarak sosial dapat dipersempit, dan kita dapat memberikan kontribusi dalam bentuk upaya perawatan dan peningkatan modal sosial (social capital) bangsa Indonesia dalam rangka menuju kenyamanan dan ketentaraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.

Holil Soelaiman. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung.

Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). Community Organization: theory, principles and practice. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.

Sumampouw, Monique. (2004). “Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.” Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.