PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS RTRWN

oleh :

Ir. Ruchyat Deni Dj., M.EngDirektur Penataan Ruang NasionalDirektur Jenderal Penataan Ruang

Departemen Kimpraswil

Latar Belakang Pembangunan perdesaan didorong oleh

kesenjangan kawasan perkotaan dan perdesaan dan kemiskinan di perdesaan

Pendekatan yang dilaksanakan mengakibatkan urban bias

Urbanisasi di Indonesia: 37,5% (1995) menjadi 40,5% (1998).

Proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas pertanian.

Latar Belakang (lanjutan)

Indonesia harus mengimpor produk-produk pertanian

- kedelai : 1.277.685 ton/ US$ 275 juta

- sayur-sayuran: US$ 62 juta

- buah-buahan: US$ 65 juta

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan melalui urban-rural linkages untuk mencegah urban bias

RTRWN sebagai kesepakatan bersama pengaturan wilayah nasional merupakan acuan pengembangan kawasan agropolitan.

Issue dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Perdesaan

UU No. 24/ 1992:

pentingnya penegasan terhadap “kedudukan” kawasan perdesaan (fungsi dan peran kawasan perdesaan)

Laju pertumbuhan perekonomian tinggi memunculkan ketimpangan kesenjangan kawasan perdesaan dan perkotaan.

Issue dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Perdesaan (lanjutan)

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memunculkan kerisauan terjadinya keadaan “rawan pangan”

Lemahnya dukungan ekonomi makro seringkali menghambat pembangunan perdesaan

Rendahnya produktifitas pertanian, sistem pemasaran, dan kualitas lingkungan permukiman serta kelembagaan yang tidak kondusif.

Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan agropolitan:

sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya.

Pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten)

Ciri: berjalannya sistem & usaha agribisnis di pusat agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Keterangan:Penghasil Bahan Baku

Pengumpul Bahan Baku

Sentra Produksi

Kota Kecil/Pusat Regional

Kota Sedang/Besar (outlet)

Jalan & Dukungan Sapras

Batas Kws Lindung, budidaya, dll

Batas Kws Agropolitan

PASAR/GLOBAL

DPP

DPP

DPP

DPP : Desa Pusat Pertumbuhan

Keterkaitan Pusat Agropolitan dengan Sistem Pusat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten

Jalan Propinsi

Jalan Kabupaten

Jalan Lokal

Jalan Propinsi

Jalan Kabupaten

Jalan Lokal

Jalan Nasional

Kawasan 1Kawasan 2

Keterangan :

Pusat Kegiatan Nasional

Pusat Kegiatan Wilayah

Pusat Kegiatan Lokal

Pusat Agropolitan

Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sebagai acuan penyusunan program pengembangan kawasan agropolitan

Muatan:1. Sistem pusat-pusat kawasan yang terkait

Sistem Nasional, Propinsi/ Kabupaten

2. Unit-unit kawasan pengembangan

3. Penetapan sektor unggulan.

4. Dukungan sistem infrastruktur

5. Dukungan sistem kelembagaan

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agropolitan

1. Kebijakan Pengembangan berorientasi pada kekuatan pasar (market

driven), melalui pemberdayaan masyarakat

penyediaan prasarana dan sarana pendukung pengembangan agribisnis

komoditi yang akan dikembangkan bersifat export base bukan row base

Consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa dan kota (urban-rural linkage).

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agropolitan (lanjutan)

2. Strategi Pengembangan

Penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan yang menjadi acuan masing-masing wilayah/ propinsi

Penetapan Lokasi Agropolitan terkait Sistem Nasional, Propinsi/ Kabupaten

Sosialisasi Program Agropolitan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

a. Penyiapan Master Plan Kawasan Agropolitan

b. Dukukungan prasarana dan sarana Kimpraswil (PSK):

- Tahun 1: kawasan-kawasan sentra produksi (air baku, jalan usaha tani & pergudangan)

- Tahun 2: meningkatkan nilai tambah & pemasaran (sarana penjaga kualitas & pemasaran ke luar kawasan)

- Tahun 3: meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (lanjutan)

c. Pendampingan Pelaksanaan Program masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga mendapatkan keberhasilan yang lebih optimal

d. Pembiayaan Program Agropolitan

- dilakukan oleh masyarakat,

- fasilitasi pemerintah melalui dana stimultans

Dukungan Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah

Tahun Anggaran 2002

1. Bantek Penyusunan Rencana Teknis & DED 7 kawasan di 7 Propinsi.

2. Dana stimulan pengembangan prasarana dan sarana.

3. Sosialisasi program-program pengembangan kawasan agropolitan.

4. Bantek Identifikasi dan Penyusunan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di 29 Propinsi

Dukungan Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah (lanjutan)

Tahun Anggaran 2003

1. Penyiapan Pedoman Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan .

2. Pengembangan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan minimal 1 kawasan di setiap Propinsi.

3. Penyiapan dukungan sarana dan prasarana wilayah untuk kawasan agropolitan

Lesson Learned Pengembangan Kawasan Agropolitan Pacet-Cianjur

Kawasan ditetapkan berdasarkan Kriteria Lokasi Kawasan Agropolitan (Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan) dan Hasil Kaji Tindak Identifikasi Potensi dan Masalah

Kendala-kendala yang dihadapi : Berkembangnya proses pencaloan/ ijon dapat menghambat

proses pengembangan kawasan agropolitan Tingkat produktifitas petani yang cenderung subsisten dan sulit

untuk meningkatkan produktifitasnya akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan agroindustri

Terdapatnya ruas-ruas jalan yang kondisinya rusak terutama pada jalan poros desa dan jalan antar desa.

Fasilitas ekonomi seperti pasar belum memadai dan mencukupi untuk kebutuhan pemasaran hasil panen.

Dibutuhkan penjadwalan waktu dan kelembagaan yang terintegrasi.

Penutup Pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa

dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan

Pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam kontek pengembangan wilayah:

1. Kawasan & sektor sesuai dengan keunikan lokal.

2. Pengembangan kawasan agropolitan meningkatkan pemerataan.

3. Keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti

sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya.

4. Penetapan sistem pusat agropolitan terkait Sistem Nasional, Propinsi, dan Kabupaten