PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT...
Transcript of PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT...
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NO 41 TAHUN 2016
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PPM
KETENTUAN PERALIHAN
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAPORAN DAN SANKSI
PEMBIAYAAN PPM
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
PERTAMBANGAN REMOTE AREA
tambang
Peladang
hutan
hutan
hutan
PERTAMBANGAN SEKARANG
tambang
Peladang
pedesaan
hutan
perkotaan
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Pemikiran Dasar
Tambang ada Pasca tambang(Amdal, Dokumen Pasca tambang, ada FS)
Masyarakat ?
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
COMDEV DENGAN CSR
No Aspek Community Development Corporate Social Responsibility
1 Subyek (pelaku) Perusahaan dalam skala Operasional
perusahaan di lapangan
Perusahaan dalam skala luas
2 Obyek Masyarakat sekitar daerah dampak
operasional
Nasional dan internasional
3 Pendekatan Empowerment dan bekerja bersama-sama Charity / pemberian cuma-cuma
4 Tujuan Masyarakat mandiri (jangka panjang) Branding, tanggung jawab sosial (jangka
pendek)
5 Program Pemberdayaan, pembelajaran Sumbangan, kegiatan sosial
6 Pendanaan Operasional perusahaan Diambil dari keuntungan perusahaan
• Community Development (Pengembangan Komunitas) adalah kegiatan membantu komunitas di luar perusahaan untukmeningkatkan kapasitas dalam mengatasi persoalan dan memanfaatkan peluang, menemukan kesamaan kepentingan danmenyeimbangkan kepentingan yang mungkin bertentangan (Frank dan Smith, 1999).
• Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tindakan organisasi untuk bertanggung-jawab atas dampak dari keputusan danaktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dengan cara yang transparan dan beretika (ISO 26000).
• Jadi Community Development merupakan bagian dari CSR. Dalam ISO 26000, Community Development hanya salah satu bagiandari tujuh subyek utama ruang-lingkup CSR. Kegiatan CSR ditujukan untuk pemangku-kepentingan di dalam perusahaan (seluruhkaryawan) dan di luar perusahaan (komunitas).
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
Undang - Undang• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,
Psl 141 ayat 1(k). pengembangan dan pengembangan masyarakat setempat;
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah • PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara pasal 106 – 109, Pasal 111
• PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri• Permen ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
• Permen ESDM Nomor 41 tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
Ditetapkan Gubernur, Setelah mendapatkan
Pertimbangan Direktur Jenderal
Badan Usaha menyusun
Rencana Induk Program
PPM Selama Tahap
Kegiatan Operasi
Produksi Termasuk Pascatambang Badan Usaha Membuat
Rencana Program PPM
Tahunan Dimasukkan
dalam RKAB yang
disahkan oleh direktur jenderal
Badan usaha
pertambangan wajib
menyampaikan Laporan
Realiasi Program PPM
Tahunan Semester
(6 Bulan) paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender
sejak berakhir periode
pelaksanaan program PPM
Badan usaha
pertambangan wajib
menyampaikan Standard
Operating Procedure
CETAK BIRU (Blue Print)
RENCANA INDUK PPM
PROGRAM PPM TAHUNAN
SOP
PELAKSANAAN PROGRAM PPM OLEH
BADAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL
ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PPM
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
Cetak Biru (Blue Print) PPM
Cetak Biru (Blue Print) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah
kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
Gubernur menyusun cetak biru (Blue Print) secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal
Penyusunan cetak biru (blue print) memperhatikan :
a. Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan
daerah
b. Melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan
Cetak biru sebagaimana dimaksud sekurang – kurangnya memuat :
a. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat (pendidikan).
b. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang
c. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan
d. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM
e. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM
Cetak Biru (Blue Print) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal
Cetak Biru (Blue Print) dapat dievaluasi dan diubah 1 (Satu) kali setiap 5 (Lima) Tahun
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
• Cetak Biru (Blue Print) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah
kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
• Gubernur menyusun cetak biru (Blue Print) secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal
• Penyusunan cetak biru (blue print) memperhatikan :
a. Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional
dan daerah
b. Melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan
• Cetak biru sebagaimana dimaksud sekurang – kurangnya memuat
a. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat (pendidikan).
b. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang
c. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan
d. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM
e. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM
• Cetak Biru (Blue Print) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal
• Cetak Biru (Blue Print) dapat dievaluasi dan diubah 1 (Satu) kali setiap 5 (Lima) Tahun
Cetak Biru (Blue Print) PPM
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
RENCANA INDUK
Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak biru
(blue print) PPM
• Badan usaha wajib menyusun rencana induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (Blue Print) PPM
Penyusunan Rencana Induk PPM dilakukan bersamaan dengan dokumen studi kelayakan dan dokumen
lingkungan hidup dan menjadi bagian dari studi kelayakan;
• Rencana Induk PPM memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk
pascatambang;
• Rencana Induk PPM disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal
masyarakat sekitar tambang (kesehatan, pendidikan, sosbud, lingkungan kehidupan masyarakat, infrastruktur,
kemandirian ekonomi, kelembagaan komunitas masyarakat dlm menunjang kemandirian ekonomi).
• Rencana induk PPM sekurang – kurang memuat :
a. Program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang
b. Waktu Pelaksanaan program
c. Rencana Pembiayaan
• Badan usaha wajib melakukan konsultasi atas rencana induk PPM dengan direktur jenderal atas nama menteri
sesuai kewenangannya, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan masyarakat sekitar tambang.
• Rencana induk wajib di evaluasi secara berkala 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan
dokumen blue print, studi kelayakan dan dokumen lingkungan
• Masyarakat dapat memberikan usulan program dalam rencana induk melalui pemerintah dan/atau gubernur
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM TAHUNAN
• Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM Tahun berjalan sebagai
bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
• Badan Usaha pertambangan wajib menyusun program PPM Tahunan dengan mengacu pada
rencana induk;
• Program PPM Tahunan sekurang – kurangnya memuat :
Rencana rincian kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Pembiayaan Program PPM Tahunan. Kriteria
Keberhasilan, Realisasi Program PPM Tahunan sebelumnya;
• Badan Usaha Pertambangan Wajib melakukan konsultasi atas program PPM Tahunan dengan
Direktur Jenderal atas nama menteri sesuai kewenangan gubernur, serta melibatkan
bupati/walikota setempat dan masyarakat sekitar tambang
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
PELAKSANAAN PPM PERUSAHAAN
• Badan usaha pertambangan wajib melaksanakan sendiri Program PPM Tahunan
yang telah disetujui dalam RKAB
• Badan usaha pertambangan wajib menyampaikan Standard Operating
Procedure kepada menteri c.q direktur jenderal atau gubernur sesuai
kewenangan
• Unit pelaksana PPM pada badan usaha paling rencah dipimpin oleh level
pimpinan setingkat manajer
• Badan usaha pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi PPM
tahunan per semester kepada menteri c.q direktur jenderal atau gubernur sesuai
kewenangan
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Direktur Jenderal atas nama menteri melakukan pembinaan terhadap penyusunancetak biru (blue print) PPM yang dilaksanakan oleh gubernur.
• Direktur Jenderal atas nama menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan rencanainduk PPM dan program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh badan usahapertambangan.
• Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap binwas yangdilakukan oleh Gubernur terhadap badan usaha pertambangan
• Direktur Jenderal atas nama menteri meminta badan usaha pertambangan untukmempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan program PPM Tahunan.
• Dirjen dan/atau Gubernur menunjuk pejabat untuk melakukan binwas
• Gubernur menyampaikan laporan binwas PPM kepada Menteri setiap 6 bulan sekalipaling lambat 60 hari
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
PELAPORAN DAN SANKSIPELAPORAN
• Badan Usaha Wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program PPM Tahunan
kepada menteri c.q direktur jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan tembusan
kepada bupati/walikota setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan;
• Penyampaian laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhir periode
pelaksanaan program PPM;
• Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan disusun menerapkan prinsip tepat,
akurat, jelas, seimbang, dan dapat dibandingkan.
SANKSIDikenakan sanksi administratif Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa :
a) Peringatan Tertulis (Tiga Kali;Jangka Waktu Peringatan 30 Hari)
b) Penghentian Sementara Sebagian Atau Seluruh Kegiatan Usaha Pertambangan
c) Pencabutan IUP Atau IUPK
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
PEMBIAYAAN PPM
• Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional badan usaha pertambangan yang tercantum pada RKAB
• Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh badan usaha pertambangan
• Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya
• Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
KETENTUAN PERALIHAN
• Program PPM yang telah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri ataugubernur sesuai kewenangan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku dan dilaksanakansesuai dengan persetujuan RKAB.
• Dalam hal belum terdapat Cetak Biru (Blue Print) PPM, Badan Usaha pertambangan wajib menyusunrencana induk PPM.
• Badan Usaha Pertambangan, KK & PKP2B, wajib menyusun rencana induk PPM Sesuai ketentuan dalamperaturan menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturanmenteri.
• Dalam Hal rencana induk PPM belum tersusun, Badan usaha, KK, PKP2B wajib menyusun program PPMTahunan mengacu pada peraturan menteri.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 17
www.minerba.esdm.go.id