PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI - …bckotabaru.net/Peraturan/01. Impor Untuk Dipakai...
Transcript of PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI - …bckotabaru.net/Peraturan/01. Impor Untuk Dipakai...
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
PERDIRJEN NOMOR PER-16/BC/2016
DASAR HUKUM
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
•Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 UU
•228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
•224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
•225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;
•226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean;
•227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Perhitungan dan Pembayaran Bea Masuk
PMK
•PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
•PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
•PER-___/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
PDJ
RUANG LINGKUP
3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU
TEMPAT LAIN YANG DIPERLAKUKAN SAMA
DENGAN TPS
Impor Untuk Dipakai
Barang Pindahan
Barang Penumpang, ASP, Pelintas Batas
Barang Kiriman
Rush Handling
Barang Tertentu, ditetapkan Dirjen
DIATUR DENGAN PER-16/BC/2016
TIDAK TERMASUK YANG DIATUR DENGAN PER-16/BC/2016
PENGELUARAN BARANG IMPOR
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGELUARAN BARANG IMPOR
BARANG
• Barang bersifat umum
PIB
• Bayar BM & PDRI
• Lartas
KELUAR
• Dasar SPPB atau SPPF
BARANG
• Listrik, Cair, Gas
• Transmisi
KELUAR
• Dokap & Jaminan
• Lartas
PIB
• Berkala
• Bayar BM & PDRI
Ketentuan PIB Berkala
• dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
• disampaikan ke Kantor Pabean paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu berakhir
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Ketentuan PIB
•Dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri BM & PDRI
•Disampaikan setiap pengeluaran barang dengan tujuan diimpor untuk dipakai
•Dapat dilakukan sebelum atau setelah penyampaian inward manifest (BC 1.1)
•Disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS tempat tujuan akhir pengangkutan barang Impor
•Dalam hal angkut lanjut melalui darat ditolak, PIB diajukan ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penimbunan
Penyampaian PIB
•Disampaikan dalam bentuk data elektronik (PDE atau Media Penyimpan Data) atau tulisan di atas formulir
•Dapat disampaikan melalui Portal INSW dalam hal Kantor Pabean telah terhubung dengan Portal INSW (Single Submission)
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGAJUAN DOKAP SEBAGAI LAMPIRAN PIB
Penelitian lartas, dalam hal tidak disampaikan melalui INSW
Dilakukan penelitian dokumen sebelum pengeluaran
Dilakukan pemeriksaan fisik barang
KETENTUAN PENGAJUAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
PIB dengan jalur hijau hanya wajib menyerahkan Dokap apabila diminta oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk kepentingan penelitian
Dalam hal diperlukan untuk kepentingan penelitian dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat meminta tambahan Dokap
AEO/MITA dikecualikan dari ketentuan kewajiban penyampaian Dokap dan permintaan tambahan Dokap
Dokap dapat berupa cetakan (hardcopy) atau data elektronik (hasil pemindaian atau data elektronik lainnya)
Penyampaian Surat Keterangan Asal dalam bentuk cetakan atau elektronik sesuai dengan perjanjian internasional
Dokap wajib diserahkan paling lambat hari (kerja) berikutnya setelah SPJK, SPJM, atau permintaan; sanksi tidak dilayani pengajuan dokumen berikutnya
PIB BERKALA
7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Importir mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean Persetujuan diberikan dalam hal dalam jangka waktu yang
ditetapkan: telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan jumlah dapat diukur dengan alat ukur di bawah pengawasan
pabean Jenis barang tidak berubah-ubah
Persetujuan berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan Persetujuan merupakan dokumen pelengkap pabean untuk
pengeluaran Impor dengan PIB berkala wajib menyerahkan jaminan: senilai perkiraan jumlah BM & PDRI pada jangka waktu berkala diserahkan sebelum pengeluaran barang impor
Pengukuran dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir jangka waktu
Prosedur PIB berkala dilaksanakan dengan pelayanan Jalur Hijau
PEMBAYARAN BM, CUKAI & PDRI
8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PEMBAYARAN BM, CUKAI, PDRI
TUNAI
BERKALA AEO
MITA YANG IMPORTIR PRODUSEN
PEMBAYARAN DENGAN BILLING YANG DIPEROLEH DARI SKP BM, CUKAI & PDRI WAJIB DILUNASI SEBELUM PIB MENDAPATKAN NOMOR
PENDAFTARAN UNTUK PENANGGUHAN, WAJIB MENYERAHKAN JAMINAN
NILAI PABEAN
•Nilai transaksi barang yang bersangkutan
• Incoterm CIF
•Sesuai ketentuan Nilai Pabean
TARIF
•Sesuai BTKI
•Klasifikasi dan pembebanan yang berlaku saat PIB didaftarkan
KURS
•NDPBM yang berlaku saat PIB diserahkan ke Kantor Pabean
•Sesuai ketentuan NDPBM
PERHITUNGAN BM, CUKAI DAN PDRI
9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BM yang dibayar, ditunda, dan ditanggung pemerintah
Cukai yang dibayar atau dilunasi Dalam hal diatur secara khusus,
pemungutan PDRI mengikuti ketentuan tersebut
Bea Masuk tersebut termasuk: BM Anti Dumping BM Anti Dumping Sementara BM Tindakan Pengamanan BM Tindakan Pengamanan Sementara BM Imbalan BM Imbalan Sementara BM Pembalasan
Setiap pungutan dibulatkan dalam satuan ribuan penuh dalam PIB
BARANG LARANGAN/PEMBATASAN
10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Distributor
IMPORTIR
Instansi Teknis Terkait
Perijinan Impor :
IP, IT, PI, LS, SPB, SKI
PENELITIAN LARTAS
DJBC
SPPBPasar
Start
Finish
Regulator
Eksekutor
PORTAL INSW
OTOMASI PENELITIAN LARTAS DAN
PEMOTONGAN KUOTA
PENDAFTARAN PIB
11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
SYARAT PENDAFTARAN PIB UMUM
Telah melunasi/membayar BM, Cukai & PDRI atau menyerahkan
jaminan
Berdasarkan PIB, ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah
dipenuhi
Barang telah ditimbun di TPS
atau
Barang telah mendapatkan nomor dan tanggal BC 1.1
AEO/MITA wajib menyampaikan nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan subpos serta kode TPS ke Kantor Pabean paling lama 7 hari sejak tanggal pengeluaran barang
SYARAT PENDAFTARAN PIB AEO/MITA
Telah melunasi/membayar BM, Cukai & PDRI atau menyerahkan
jaminan
Berdasarkan PIB, ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah
dipenuhi
PEMERIKSAN PABEAN
12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
JALUR LAYANAN
IMPOR
JALUR MERAH
JALUR KUNING
JALUR HIJAU
Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen
Dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang
Dilakukan pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang
Profil Operator Ekonomi
Profil Komoditi
Pemberitahuan Pabean
Metode Acak
Informasi Intelijen
OPERATOR EKONOMI
• Importir
• PPJK
• Pengangkut
• Pengusaha TPS
• Pihak lain terkait supply chain barang impor, seperti Penyelenggara Pos dan Eksportir di luar negeri
Dalam hal diperoleh setelah penetapan jalur, Unit Pengawasan dapat menerbitkan NHI dan dilakukan pemeriksaan fisik
PEMERIKSAAN FISIK, PEMINDAI & LAB
13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Dasar Prosedur Pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Pemeriksaan Fisik Barang Impor: Menyerahkan dokumen pelengkap pabean Menyiapkan barang untuk diperiksa dan
menyampaikan pernyataan kesiapan barang untukdiperiksa fisik
Hadir dalam pemeriksaan fisik dan membukasetiap kemasan atau peti kemas yang akandiperiksa
Tata cara pemeriksaan fisik barang impor sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai
pemeriksaan pabean
LABORATORIUM
• Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat memerintahkan Uji Laboratorium
PEMINDAI
• Dalam hal di Kantor Pabean terdapat Pemindai Peti Kemas, Pemeriksaan Fisik dapat menggunakan Pemindai Peti Kemas
PENELITIAN TARIF DAN NILAI PABEAN
14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PFPD
TARIF DAN NILAI PABEAN OKE?
LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN OKE?
SPPB
SPBL
LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN OKE?
SPTNP / SPPJ
SPTNP / SPPJ DAN SPBL
Y
Y
Y
T
T
T
SPPB: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau
Pembatasan SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan Nilai Paean SPPJ: Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan Untuk importir profil risiko rendah, selama lartas oke,
SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB
Penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen
dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan
mengenai penetapan tarif dan nilai pabean
KETENTUAN LAIN-LAIN
15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran Barang ImporMengakomodasi pengawasan pengeluaran barang impor oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang atau Pengusaha TPS (untuk TPS online yang telah menerapkan auto-gate system)
Barang Impor EksepPIB semula dapat digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPB (Tata kerja pada Lampiran IV)
Impor Barang Kena CukaiImpor BKC wajib dilunasi cukainya sebelum PIB didaftarkan
Pengeluaran Sebagian Barang ImporDapat diberikan untuk barang yang tidak terkena aturan lartas atau telah memenuhi ketentuan lartas (Tata kerja pada Lampiran V)
Pembatalan PIBPIB yang belum mendapatkan nopen dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor PabeanPIB yang telah mendapatkan nopen dalam hal tertentu dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean
SKP yang digunakanDalam hal SKP yang beroperasi secara penuh berdasarkan ketentuan ini belum ada, pelayanan kepabeanan dilakukan dengan SKP di Kantor Pabean.
PEMBERLAKUAN DAN PERALIHAN
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BERLAKU 30 HARI SEJAK TANGGAL DITETAPKAN (29 APRIL 2016)
TATA KERJA SEBELUMNYA MASIH BERLAKU DALAM HAL TELAH MENDAPAT NOPEN PALING
LAMBAT TANGGAL 31 JULI 2016
PERBANDINGAN
17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEGIATAN P-42/2008 JO P-08/2009 & P-07/2007 PER-16/2016
PENGAJUAN PIB - DIAJUKAN SETELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN
- BC 1.1 DAN KODE TPS HARUS DIISI SEBELUM DIAJUKAN
- TIDAK ADA TANGGAL PENGAJUAN
- DIAJUKAN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN
- BC 1.1 DAN KODE TPS DAPAT DIAJUKAN SEBELUM NOPEN
- TANGGAL PENGAJUAN DIBERIKAN KANTOR PABEAN
PEMBAYARAN BM & PDRI
BERDASARKAN PIB SEBELUM DIAJUKAN KE KANTOR PABEAN
BERDASARKAN BILLING YANG DITERBITKAN KANTOR PABEAN
JALUR KUNING DAPAT MEMINTA PENGAMBILAN CONTOH BARANG
TIDAK ADA PERMINTAAN CONTOH BARANG, PAKAI MEKANISME NHI
PEMERIKSAAN FISIK - 3 HARI SETELAH SPJM, DAPAT DIPERPANJANG 2 HARI LAGI
- APABILA TIDAK DIPERIKSA PADA WAKTUNYA, DILAKUKAN PEMERIKSAAN JABATAN
- JAM 12 HARI BERIKUTNYA BARANGHARUS SIAP, 1 JAM SETELAH SIAP HARUS MULAI DIPERIKSA
- APABILA TIDAK DIPERIKSA PADA WAKTUNYA, DIPERIKSA BERSAMA PETUGAS TPS
BKC BKC HARUS DILUNASI CUKAINYA SEBELUM SPPB
BKC HARUS DILUNASI CUKAINYA SEBELUM NOPEN, APABILA BELUM DILEKATI, DAPAT DILEKATI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGAJUKAN PIB
PERBANDINGAN
18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEGIATAN P-42/2008 JO P-08/2009 & P-07/2007 PER-16/2016
PENGELUARAN BARANG JALUR KUNING/MERAH DALAM HAL TERKENA SPTNP
- DILAKUKAN SETELAH PEMBAYARAN BM PDRI; ATAU
- DIAJUKAN JAMINAN DALAM RANGKA KEBERATAN
- DILAKUKAN SETELAH PEMBAYARAN BM PDRI; ATAU
- DIAJUKAN JAMINAN DALAM RANGKA KEBERATAN
- UNTUK IMPORTIR RISIKO RENDAH DAPAT DITERBITKAN SPPB BERSAMA SPTNP
NDPBM (KURS) UNTUK PIB
SAAT PEMBAYARAN BM PDRI SAAT PENYERAHAN PIB KE KANTOR PABEAN (SESUAI BILLING YANG DITERIMA)
NPBL SKP/AP PIB REJECT APABILA TIDAK DILENGKAPI SETELAH 3 HARI
PIB TIDAK DIREJECT, STATUS PIB BELUM MENDAPATKAN NOPEN SEBELUM LARTAS DIPENUHI
PENETAPAN LARTAS PFPD
NPBL DARI PFPD SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (SPBL)
PERMINTAANJAMINAN PFPD
SURAT PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN (SPTNP)
SURAT PERMINTAAN PENYESUAIANJAMINAN (SPPJ)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pertanyaan/Saran mohon dapat disampaikan ke: