PENGELOLAAN WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS …

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS

INDONSEIA DAN IMPLIKASI HUKUM DE-LISTING BAGI NAZHIR

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Aziiz Barianto

Nim: 11140460000139

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

ii

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS

INDONSEIA DAN IMPLIKASI HUKUM DE-LISTING BAGI NAZHIR

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk

Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Aziiz Barianto

Nim: 11140460000139

Dibawah Bimbingan Pembimbing

Ahmad Chairul Hadi, M.A

NIP: 197205312007101002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

iii

PENGESAHAN PANITIA SKRIPSI

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aziiz Barianto

NIM : 11140460000139

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya, diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)


3. Jika dikemudian harin terbukti bahwa karya ini bukan karya saya atau

merupakan jiplakan orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi yang

berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 09 Juli 2021

Aziiz Barianto

v

ABSTRAK

Aziiz Barianto. NIM 11140460000139, PENGELOLAAN WAKAF

SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS INDONSEIA DAN IMPLIKASI HUKUM

DE-LISTING BAGI NAZHI Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442

H/2021 M. Ix 63 halaman.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban

nazhir apabila Portofolio wakaf saham Perusahaan PT Phillip Sekuritas Indonesia

de-listing serta mengalami kerugian dan Bagaimana Pengawasan wakaf saham

perusahaan bila nazhir wakaf saham Perusahaan PT Phillip Sekuritas Indonesia

berbadan hukum.

Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan

pendekatan penelitian normatif empiris sehingga penelitian ini dilakukan dengan

mengumpulkan data-data dan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di

lapangan tempat penelitian dilakukan yaitu pada PT Phillip Sekuritas Indonesia

serta menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan wawancara dengan

menganalisis pelaksanaan wakaf saham di PT Phillip Sekuritas Indonesia. Analisis

dan identifikasi data yang didapatkan disandingkan dengan regulasi hukum Islam

di Indonesia yaitu fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad-akad yang digunakan.

Adapun penemuan penulis terkait Secara prinsip dan pelaksanaan mengacu

kepada pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019

tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Yakni, nazhir harus

melakukan istibdal paling lambat 10 (hari) kerja setelah saham yang menjadi

mauquf bih dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria saham syariah. Kemudian

apabila terjadi kerugian pada potofolio wakaf saham yang disebabkan karena

kesalahan nazhir karena kurangnya prinsip kehati-hatian maka nazhir dapat diminta

pertanggungjawaban sesuai dengan tanggungjawab yang didasarkan pada

kesalahan (based on fault).

Kegiatan pengawasan dalam pengelolaan portofolio saham yang

diwakafkan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan

teknis pengawasan tersebut dimana OJK dan DSN-MUI secara berkala melakukan

peninjauan saham-saham yang sesuai dengan kriteria syariah dimana dihimpun

dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dan pengawasan pengelolaan wakaf (Nazhir)

berdasarkan Undang-undang wakaf menyebutkan nazhir memperoleh pembinaan

apabila terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia menurut Peraturan

Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak

Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Saham, De-Listing, PT Phillip Sekuritas Indonesia

Pembimbing : Ahmad Chairul Hadi, M.A.

Daftar Pustaka : Tahun 1988 sampai 2021

vi

KATA PENGANTAR

حي حمن الر الر بسم الله

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah

melimpah curahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Shalawat dan

salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena dengan

Rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat

bermanfaat.

Dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT,

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah Saya dalam bentuk

skripsi dengan Judul “Pengelolaan Wakaf Saham dan Perusahaan De-Listing dalam

Kontek Hukum di Indoneisa Studi Kasus (PT Phillip Sekuritas Indonesia).”

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali tantangan yang peneliti hadapi

namun semua itu selesai karena banyaknya motivasi dan do’a dari para pihak, untuk

itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada para

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada yang

terhormat :

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. A.M.Hasan Ali, M.A. dan Dr. Abdurrauf, Lc., M.A. Ketua dan Sekretaris

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN


3. Dr. Abdurrauf, Lc. M. A. Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan

motivasi, arahan, dan saran-saran serta banyak meluangkan waktu untuk

mengoreksi tulisan penulis agar lebih baik.

4. Zainal Falah, Selaku Vice President POEMS Syariah. yang telah bersedia

untuk menjadi narasumber wawancara guna membantu peneliti untuk

mendapatkan sumber informasi di PT Phillip Sekuritas Indonesia dengan

tangan terbukanya.

vii

5. Pimpinan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Pimpinan

perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang telah memberi fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

6. Terkhusus Kepada Keluarga Orang Tua yang selalu memanjatkan doa dan

harapan untuk penulis tiada hentinya serta kakak dan adik penulis.

7. Juga kepada lingungan pertemanan Keluarga Besar HMI Komfaksy, Native

C, Wacaners, KS dan Marjinskuy tempat mengisi hari-hari akhir masa

perkuliahan.

Kepada semua pihak yang telah banyak terlibat dalam menyalurkan ilmu

pengetahuan, pengalaman, dukungan, serta do’a. Peneliti ucapkan terimakasih

banyak dan mohon maaf jika dalam penulisan ini ada kesalahan ataupun ada pihak

yang dirugikan. Untuk itu kritik dan saran selalu terbuka untuk pembaca.

Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kaumnya yang selalu

memberikan bantuan kepada sesama.

Aamiin

Jakarta, 9 Juli 2021

Aziiz Barianto

DAFTAR ISI

COVER .................................................................................................. i

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................... iii

SURAT PERNYATAAN ...................................................................... iii

ABSTRAK ............................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................... 1

B. Identifikasi Masalah ................................................. 4

C. Pembatasan Masalah ................................................ 5

D. Rumusan Masalah .................................................... 5

E. Tujuan Penelitian ...................................................... 5

F. Manfaat Penelitian .................................................... 6

G. Metode Penelitian ..................................................... 6

H. Rancangan Sistematika Penulisan ............................ 9

BAB II WAKAF SAHAM DALAM KONTEK HUKUM

DI INDONESIA

A. Kerangka Teori ......................................................... 11

1. Teori Hukum ..................................................... 11

2. Konsep Wakaf ................................................... 12

a. Pengertian Wakaf ....................................... 12

b. Dasar Hukum Wakaf .................................. 19

c. Rukun dan Syarat ....................................... 21

d. Macam-Macam Wakaf ............................... 25

B. Kerangka Konseptual ............................................... 27

C. Studi (Review) Terdahulu ......................................... 27

BAB III GAMBARAN UMUM WAKAF SAHAM DI PT PHILLIP

SEKURITAS INDONESIA

ix

A. Gambaran Singkat PT Phillip Sekuritas Indonesia .. 31

1. Sejarah Berdirinya PT Phillip Sekuritas

Indonesia ............................................................ 31

2. Fungsi dan Kebijakan Manajemen Resiko ......... 31

3. Tugas dan Tanggung Jawab ............................... 32

B. Pengertian Wakaf Tunai ........................................... 33

C. Wakaf Saham ........................................................... 34

D. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Saham ................... 36

E. Regulasi Terkait Wakaf Saham ................................ 37

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN

PENGAWASAN WAKAF SAHAM DI PT

PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

A. Pertanggung Jawaban Pengelola Wakaf (Nazhir)

Apabila Portofolio Wakaf Saham Mengalami

Kerugian di PT Phillip Sekuritas Indonesia ............. 39

1. Rukun dan Syarat Wakaf dan Penerapannya

dalam Wakaf Saham ............................................ 39

2. Konsep Objek Hukum Wakaf Klasik terhadap

Saham sebagai Objek Wakaf ............................... 41

B. Pengawasan Terhadap Nazhir Wakaf Berbadan

Hukum ...................................................................... 51

BAB V PENUTUP

1. Simpulan ................................................................... 55

2. Rekomendasi ............................................................ 56

DAFTAR PUSTAKA

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Wakaf Saham .......................................................... 37

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan

untuk pengentasan masalah sosial dalam jangka panjang.1 Umat muslim harus

memberikan perhatian khusus pada filantropi. Terutama terkait penyesuaaian

terhadap perkembangan dan tantangan zaman. Filantropi Islam sebagai salah

satu pilar agama haruslah menjadi yang terdepan bagi umat lainnya.

sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis “Islam itu tinggi dan tidak ada yang

lebih tinggi darinya.” (H.R. Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi). Salah satu

filantropi yang memiliki potensi cukup besar dalam konsep pemberdayaan

ekonomi kerakyatan yakni wakaf. Hal tersebut berbanding lurus dengan

ungkapan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa wakaf memiliki potensi besar

menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni

dengan potensi mencapai Rp. 40,5-75 triliun per tahunnya.2

Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah

memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana di

dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti

uang, logam dan lain-lain serta benda tidak bergerak seperti tanah. Yang

bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.3 Sangat sesuai sudah

1 Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan

Akibat Pandemi Covid-19”, Al-Manhaj: Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 (1), (2021)

35-36, h. 41. 2 Muhammad Wildan, “Wakaf Miliki Peran Besar dalam Pembangunan, Ini

Penjelasannya”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/9/1128809/wakaf-miliki-peran-besar-

dalam-pembangunan-ini-penjelasannya, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 22.03 WIB. 3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,

(Jakarta: Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 1.

2

dengan salah satu upaya Indonesia yang ada didalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yakni memajukan kesejahteraan

umum. Penggalian potensi dan perkembangan dibidang pemberdayaan

ekonomi kemasyarakatan di Indonesia tersebut terus bergulir sampai detik ini

dengan adanya aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk pada barang

yang tetap semisal tanah maupun bangunan. Namun kini, wakaf juga banyak

dilakukan pada benda bergerak contohnya uang dan surat berharga. Wakaf uang

(cash waqf) sudah cukup lama diaplikasikan di beberapa negara contohnya

Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara lainnya yang berada

di Timur Tengah.4

Dalam praktiknya penerapan prinsip syariah pada industri pasar modal

terkhusus saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan ini

berdasarkan instrumen saham. Saham merupakan bukti sertifikat yang

menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki

hak klaim atas penghasilan serta aktiva perusahaan. Harga suatu saham akan

cenderung naik jika suatu saham mengalami kelebihan penawaran.5

Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan Saham Syariah yakni

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak

bertentangan dengan syariat Islam, serta tidak termasuk saham yang memiliki

hak-hak istimewa. Pada tanggal 8 Agustus 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI)

memberikan terobosan pada ranah filantropi Islam dengan meluncurkan

instrumen wakaf baru yakni Wakaf Saham.6 Program ini merupakan bentuk

kerjasama antara BEI, perusahaan sekuritas yang telah memiliki Sharia Online

Trading System (SOTS), dan Nazir Wakaf di Indonesia. Salah satu perusahaan

4 M.E. Burhanudin, “Status Wakaf Saham Pada Emiten yang Keluar dari Daftar Efek

Syariah”, vol. 12 no.1, (Bandung: Al-Awqaf ; Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam h.72-85, 2019),

h.73. 5 Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syaria, Pustaka Setia.

Bandung, 2013, h.33. 6 Ed. Ari Nursanti, “Global Wakaf Luncurkan Layanan Wakaf Saham di BEI”, diakses dari

https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01317226/global-wakaf-luncurkan-layanan-wakaf-

saham-di-bei, pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 13.20 WIB

3

sekuritas yang telah meluncurkan program Wakaf Saham adalah PT. Philip

Sekuritas Indonesia yang bekerjasama dengan Rumah Zakat sebagai nazir serta

didukung oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).7

Berdasarkan temuan awal peneliti, benda wakaf (mauquf) adalah saham

yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sebagaimana yang kita

ketahui pengertian saham pada konteks saham syariah merujuk kepada definisi

saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar

modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi

saham syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangaan Nomor

35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua

adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau

perusahan publik syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

17/POJK.04/2015.

Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia,

baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek

Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan

November. 8 Dilihat dari ketentuan saham yang masuk dalam kriteria saham

syariah menurut peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 peniliti melihat

persoalan yang mendasar. Dimana perusahan yang terdaftar dalam Daftar Efek

Syariah (DES) memiliki risiko bisa keluar dari daftar tersebut. Hal ini diketahui

sebagaimana pada tanggal 28 November 2019 diumumkan terdapat 26 emiten

saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah teruntuk periode 1

Desember 2019 dari perhitungan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI).9

7Dompet Dhuafa Luncurkan Wakaf Saham,

http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/Dompet-Dhuafa-Luncurkan-Wakaf-Saham, diakses pada

tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.10 WIB. 8 https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/, diakses pada tanggal 22 Juni 2021

pukul 23.15 WIB. 9 tahir saleh, https://www.cnbcindonesia.com/market/20191128092842-17-118572/26-

saham-didepak-dari-efek-syariah-hanya-31-saham-baru-masuk, diakses pada tanggal 21 Juni 2021

pukul 23.20 WIB.

4

Melihat realita hari ini wakaf saham belum memiliki peraturan atau

fatwa tersendiri untuk mengatur bagaimana regulasinya. Objek dari wakaf

saham itu sendiri merujuk kepada peraturan dan regulasi yang sama terhadap

wakaf uang. Dimana wakaf uang mengacu pada nilai nominal rupiah (al-ashl)

dan nilai pokok Wakaf harus dijaga kelestarian nilainya oleh Nazhir. Sesuai

Fatwa DSN MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, surat berharga tergolong

dalam wakaf uang. Maka sesuai konsep wakaf uang, nilai pokok wakaf yang

harus dilestarikan adalah nilai nominal rupiah (al-ashl), bukan jumlah lot saham

(al-ain). Artinya objek pada wakaf tersebut tidak boleh berubah (berkurang)

sebagaimana yang peneliti ketahui saham sendiri memiliki nilai yang voliteil

atau tingkat volatilitas yang tinggi. Karena nilai saham cenderung fluktuatif

(berubah-ubah).10 Kemudian bagaimana pengelolaan wakaf saham apabila

terjadi objek wakaf saham tersebut keluar dari daftar efek syariah dan juga

pengawasan terhadap pengelolaan wakaf saham.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

membahas masalah wakaf saham dengan mengambil judul “PENGELOLAAN

WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS INDONSEIA DAN

IMPLIKASI HUKUM DE-LISTING BAGI NAZHIR”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

1. Kesesuaian implementasi wakaf saham di perusahaan sekuritas;

2. Tata cara pengelolaan aset wakaf saham;

3. Kepastian hukum dalam pengelolaan aset wakaf saham;

4. Kesesuaian pengelolaan wakaf produktif dalam hukum positif dan hukum

syariah;

5. Kriteria saham yang dapat diwakafkan persepektif keuangan dan syariah;

6. Kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif saat ini;

10 Fatwa DSN MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

5

7. Pengawasan pengelolaan wakaf saham;

8. Kerugian investasi pada produk wakaf saham;

C. Pembatasan Masalah

Setelah latar belakang dan identifikasi masalah diuraikan, untuk

membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, pembatasan masalah perlu

dilakukan. Untuk memfokuskan penelitian dan memudahkan proses analisis,

maka penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas permasalahan

pertanggungjawaban nazhir terhadap portofolio wakaf saham yang ada pada PT

Phillip Sekuritas Indonesia yang mengalami de-listing serta pengawasan wakaf

saham yang dikelola nazhir yang berbadan hukum. Studi ini juga dibatasi hanya

pada produk wakaf saham di PT Phillip Sekuritas Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berikut merupakan perumusan masalah penelitian yang dirincikan

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban nazhir apabila Portofolio wakaf saham

Perusahaan PT Phillip Sekuritas Indonesia de-listing serta mengalami

kerugian?

2. Bagaimana Pengawasan wakaf saham perusahaan bila nazhir wakaf saham

Perusahaan PT Phillip Sekuritas Indonesia berbadan hukum?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana hukum positif dan syariah mengatur persoalan

pertanggung jawaban nazhir apabila wakaf saham yang berupa portofolio

saham yang dimiliki mengalami kerugian karena de-listing pada Daftar Efek

Syariah.

2. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif dan syariah mengenai

pengawasan pengelolaan wakaf saham .

6

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Untuk menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan

memberikan informasi terkait dengan implementasi wakaf saham

dilembaga keuangan syariah terkait isu yang diangkat oleh penulis.

2. Praktis

Memberikan panduan dalam pelaksanaan wakaf saham apa bila

terjadi persoalan wakaf saham yang mengalami de-listing pada Daftar Efek

Syariah dan memahami pertanggungjawaban serta pengawasan nazhir yang

berbadan hukum melalui perspektif hukum positiv dan syariah..

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan pendekatan hukum

normatif empiris. Pendekatan hukum normatif empiris ialah metode yang

dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

daftar pustaka yang ada serta berdasarkan data studi lapangan yang

diperoleh dengan melakukan observasi berupa data-data di lapangan serta

data hasil wawancara yang dilakukan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif – kualitatif. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang

sesuatu hal di daerah tertentu.11 Selanjutnya, metode kualitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah,

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.12

11 Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), h.8. 12 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 347.

7

Dengan metode ini penulis mengumpulkan dan memaparkan data

yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan (Field research) dan

penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan wawancara, yang

kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan oleh penulis dalam

bentuk kata-kata tanpa menggunkan data angka.

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian dengan

rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber rujukan

utama untuk dianalisis, bersumber baik dari literatur kepustakaan berupa

ketentuan syariah yang telah dipositivisme menjadi hukum positiv yang

berlaku di Indonesia, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

2) Peraturan Meneri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tentang

Tatacara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

Selain Uang,

3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang guna menguatkan

sumber data primer yang dirasa kurang melengkapi inti dari masalah

yang diteliti, yang bersumber baik dari literatur kepustakaan yakni dari

sumber Al-Qur’an, Hadist, buku-buku ilmiah, kitab-kitab, makalah-

makalah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan erat dengan skripsi

ini. Serta data penunjang yang didapat langsung dari hasil Interview

ditempat terjadinya permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan

kecocokan dari apa yang dijelaskan melalui sumber data primer dan juga

data sekunder.

8

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhan dalam

penelitian ini, penulis melakukan kajian dengan cara :

a. In-Depth Interview

Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau

orang yang diwawncarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

(guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama.13 Penelitian ini melaksanakan

wawancara mendalam dengan pihak PT Phillip Sekuritas Indonesia

tentang pelaksanaan wakaf saham.

b. Library Research

Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta

mengolah bahan penelitian.14 Dengan teknik pengumpulan studi pustaka

ini digunakan untuk mendapatkan acuan teori dalam mempelajari serta

melengkapi data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi. Data-

data yang digunakan diperoleh dari mempelajari berbagai macam teori

yang diperoleh dari memmbaca dan mempelajari beberapa literatur,

buku-buku, dan catatan yang sesuai dengan pembahasan yang akan

diteliti.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik wakah saham yang dilaksanakan

di PT Phillip Sekuritas Indonesia. Didirakan pada 1975 secara global dan

13 Sutopo, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UMS, 2006), .h. 72. 14 Mestika, Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia), 2008,

h.3.

9

memasuki Indonesia pada tahun 1994. PT Phillip Sekuritas Indonesia

adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Keuangan dengan produk

sekuritas dan Manajer Investasi.15

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis hermeunetik yakni dengan

melakukan interpretasian kepada aturan-aturan syariah terkait dengan

wakaf, dan melakukan analisis terhadap penerapan wakaf saham.

7. Metode Penulisan

Penelitian menggunakan metode penulisan yang terdapat pada Buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok

penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari

tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar

belakang penelitian yakni gambaran tentang risiko hukum yang berpotensi

terjadi pada wakaf saham. Masalah yang telah terinventarisir kemudian

dihimpun dan dibatasi, akhirnya merumuskan permasalahan penelitian. Bab ini

juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk

menjelaskan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab II Wakaf Saham dalam Konteks Fiqh dan Hukum di Indonesia. Setelah

tergambar permasalahan dan metode penelitiannya, pada Bab II peneliti

15 https://www.phillip.co.id/TentangKami/Profil, diakses pada Kamis, 10 Juni 2021 pada

pukul 18.21 WIB.

https://www.phillip.co.id/TentangKami/Profil

10

menjabarkan mengenai kerangka teori. Adapaun teori yang digunakan untuk

membantu peneliti dalam mengurai dan menjelaskan permasalahan terdiri dari,

teori-teori fiqh mengenai wakaf saham, nishab wakaf saham, kadar wakaf

saham, perhitungan wakaf saham, mekanisme wakaf saham dan hukum serta

aturan terkait dengan wakaf saham.

Pada bagian ketiga menjelaskan mengenai Gambaran Umum Layanan

Wakaf Saham Di PT Phillip Sekuritas Indonesia. Pembahasan dimulai dari

profil singkat PT Phillip Sekuritas Indonesia, produk-produk yang ditawarkan,

Syariah Online Trading System, hingga layanan wakaf saham.

Selanjutnya pada Bab IV Analisis Pertanggung Jawaban dan

Pengawasan Wakaf Saham di PT Phillip Sekuritas Indonesia. Pada Bab ini,

peneliti melakukan analisa terhadap permasalahan penelitian, yakni mengenai

pertanggung jawaban apabila terjadi risiko hukum dan dan kerugian terhadap

objek wakaf. Melalui Bab ini juga akan dijabarkan hasil analisis terhadap

permasalahan melalui teori dan aturan perundang-undangan terkait dengan

mekanisme pengawasan praktik wakaf saham.

Pada bagian terakhir yaitu Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.

11

BAB II

WAKAF SAHAM DALAM KONTEK HUKUM DI INDONESIA

A. Kerangka Teori

Segala bentuk kegiatan hukum yang sifatnya praktikal pasti didasari

dengan teori dasar yang menguatkan tentang sebab akibat yang berlaku, begitu

pula dengan terjadinya suatu hukum.Hukum terjadi sebab adanya suatu teori

yang mendasarinya, teori hukum tidaklah sama dengan Ilmu Hukum sebab,

dalam Tradisi Anglo Saxon, jurisprudence terkadang diselasarkan sebagai

teori hukum. hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah teori hukum adalah

penjelasan dari mengenai aspek-aspek tertentu dalam sebuah field hukum

sedangkan ilmu hukum adalah cabang dasar dari segala aspek-aspek dasar yang

berkaitan dengan hukum.

Mengenai Teori hukum, poin-poin penting mengenai teori hukum yang

berkaitan dengan penelitian ini terangkum beberapa diantaranya sebagai

berikut:

1. Teori Hukum

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana

telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi

hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum

merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari

keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa

seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu.1

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh

Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu

dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan

1 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1993), h. 2.

12

hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin

mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu

sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari

keadilan.

b. Teori Pendekatan Hukum dan Kebijakan

Hukum bekerja mengikuri peristiwa-peristiwa konkret yang

muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus

diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya.

Hukum pun tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu

ada pendekatan inter disipliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu

seperti ekonomi, sosiologi, kriminologi, dan psikologi. Dengan

penyelidikan terhadap faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut

dapat disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta-

fakta (realita) kehidupan sosial. Semua itu diarahkan agar hukum

dapat bekerja secara lebih efektif.2

Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa positivisasi

norma-norma hukum adalah suatu proses politik, yang amat

menentukan bagi perkembangan hukum sebagai suatu applied art.

Ajaran hukum ini dengan jabaran-jabaran yang dikembangkan

sebagai doktrin (seperti netralitas dan objektivitas hukum) sudah

demikian standar sejak awal abad ke-19.3

2. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “waaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”.

Adapun asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau

“diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan”

2 Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. (Surakarta: WR,

2016), h. 43. 3 Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. (Surakarta: WR,

2016), h. 45.

13

memiliki makna yang sama dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.4

mennurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah,

misalnya ان عسير saya menahan diri dari berjalan”.5 Maksud “ وقفت

dari menghentikan disini apabila dikaitkan dengan waqaf dalam

istilah ilmu Tajwid, yakni tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an.

Begitu juga jika dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf,

berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, pengertian menghentikan, menahan atau wakaf di sini

yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring

disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas

biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang

bermazhab Maliki.6 Begitupun istilah syara’, menurut Muhammad

Jawad Mughniyah yang terdapat dalam Fiqih Lima Mazhab, wakaf

merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya diaplikasikan

dengan cara menahan (pemilikan) asal ( الأصلت حبيس ), kemudian

dijadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Maksud dari تحبيس الأصل

itu sendiri yakni menahan barang yang diwakafkan agar tidak

diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan,

disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara

pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan

kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.7

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda

pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan

tersebut menyebabkan akibat yang berbeda pada hukum yang

ditimbulkan.

Adapun definisi wakaf menurut para ahli fiqih adalah sebagai

berikut :

4 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr alMu’ashir,

2008), h. 151. 5 Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-

Kaff, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2007), h. 635. 6 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: UI Press, 1988), cet. 1, h. 80. 7 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: UI Press, 1988), cet 1, hlm. 80

14

1) Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut

hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan

manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka

pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia

dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si

wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli

warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah

“menyumbangkan manfaat”.

Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah

: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang

berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan

manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang

maupun akan datang”.8

2) Menurut Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari

kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif

melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban

menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali

wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya agar

digunakan kepada mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang

dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk

dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan

dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai

dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi

membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu

pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap


2008), h. 151.

15

menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf

kekal (selamanya).9

3) Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Adapun pendapat beliau berdua bahwa wakaf adalah

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,

setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh

melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti:

perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain,

baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada

mauquf ‘alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang

mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran

sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli

(pihak yang memutuskan perkara) berhak memaksanya agar

memberikannya kepada mauquf ‘alaih.

Maka dari itu Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf

adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang

berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan

manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.10

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua

hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat

dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan

mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara

spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut

kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak

menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan.


2008), h. 152. 10 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr al-

Mu’ashir, 2008), h. 153.

16

Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia

memaknai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu,

abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus

mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka

wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan

juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali

menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat

dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda

yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu,

tapi buat selama-lamanya.11

4) Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف فى عينه حبس مال

االله تعالى تصرفمنافعه فى البر تقربا الي

Artinya: “Dengan wakaf dimungkinkan adanya

pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta

yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan

untuk mendekatkan diri kepada Allah”.12

5) Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus

Syakhsiyah

Mengatakan wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang

menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya

pada jalan yang bermanfaat.13

6) Sayyid Sabiq

حبس الاصل وتسبيل الثمرة اى حبس المال وصرف منافعه فى سبيل .االله

11 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr al-

Mu’ashir, 2008), h. 153.

12 Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar, Juz 1, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th), h.

319. 13 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwad al-Syakhsiyah, dikutip oleh Abdul Halim,

Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 9.

17

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan

manfaatnya dijalan Allah”.14

Jadi bisa juga dikatakan pengertian wakaf sendiri dalam

syari’at Islam apabila ditinjau dari perbuatan orang yang

mewakafkan, wakaf merupakan bagian dari perbuatan hukum

seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan

harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan

umum dalam hal kebaikan dan serta merta berada di jalan Allah

untuk mendapatkan ridho-Nya.

Eksistensi wakaf di Indonesia sudah bukan menjadi hal

baru lagi, hal ini sudah diberlakukan dalam suatu peraturan

perundang-undangan, salah satunya termaktub dalam Undang

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang merupakan

kenyataan dari tuntutan masyarakat di Indonesia. Bergulirnya ide

wakaf tunai dan banyaknya penerapakan aktifitas perwakafan di

Indonesia seperti: Dompet Duafa Republika, Pos Keadilan Peduli

Umat, bahkan hadirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adanya

MUI ini menjadi solusi dari persoalan yang timbul dan dihadapi

oleh masyarakat muslim baik diminta atau tidak, maka ini bernilai

suatu hal yang positif dan responsif dalam menangani suatu

permasalahan umat.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang

sebagai berikut :

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan

14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub, t.th.), h. 378.

18

umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Berdasarkan

ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda

wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali

pakai dan bernilai menurut ajaran Islam

2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat

(1).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

3) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU

No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1)

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat

ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.

2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis

apabila dipakai.

3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya,

kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan,

ataupun diperjual belikan.

4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum

sesuai dengan ajaran Islam.15

15Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

491.

19

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya untuk wakaf

bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah.

Akan tetapi tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas

menjelaskan tentang ajaran wakaf. Namun pemahaman konteks

terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan memilik kandungan

makna seperti wakaf yakni terkait amal kebaikan. Dengan demikian

ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit.

Misalnya Firman Allah :

1) Surat Ali Imran ayat 92

بهۦ عليم ا تحبون وما تنفقوا من شىء فإن ٱلل لن تنالوا ٱلبر حتى تنفقوا مم

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka

Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.16

2) Surat Al-Baqarah ayat 261

ثم ل يتبعون ما أنفقوا منا ول أذى لهم أ جرهم عند لهم فى سبيل ٱلل ٱلذين ينفقون أمو

رب هم ول

خوف عليهم ول هم يحزن ون

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-

tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema, 2009), h. 62.

20

siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya)

lagi Maha mengetahui”.17

3) Surat Al-Hajj ayat 77

لة أ بيكم ين من حرج م حق جهادهۦ هو ٱجتبىكم وما جعل عليكم فى ٱلد هدوا فى ٱلل وج

هيم سول شهيدا عليكم وتكونوا إبر ذا ليكون ٱلر ىكم ٱلمسلمين من قبل وفى ه هو سم

هو مولىكم فنعم شهداء على ٱلناس كوة وٱعتصموا بٱلل لوة وءاتوا ٱلز فأقيموا ٱلص

ٱلمولى ونعم ٱلنصير

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad

yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah)

telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu,

dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas

segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah

Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-

baik Penolong”.18

Menanggapi ayat-ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam

tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang

mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan

bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian

gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah

kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti

mengadakan hubungan silaturrahmi dan menghiasi diri dengan akhlak

17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema, 2009), h.32. 18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema, 2009), h. 341.

21

yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan

yang kalian cita-citakan.19

Selain dalam Al-Qur’an di dalam beberapa Hadits juga

dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami

sebagai wakaf.

Diantaranya Sabda Nadi SAW:

عن ابي هريرة ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال اذا: مات النسان انقطع عنه

عمله المن ثلاثة : الصدقة جارية, اوعلم ينتفع به, او ولد صالح يدعوله.

.(رواه مسلم ).

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw

bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga

(perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau

anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).20

c. Rukun dan Syarat

Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. Pertama,

pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf

itu hanya satu yaitu “ṣighat”. ṣighat adalah lafaz yang menunjukkan

arti wakaf, seperti ucapan, Aku wakafkan tanah ini kepada fakir

miskin untuk selamanya". Atau dengan ucapan "Aku wakafkan tanah

ini" tanpa menyebutkan tujuan tertentu.16 Kedua, pendapat jumhur

ulama (mazhab Maliki, Shafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun

wakaf ada empat:

1) Wāqif atau orang yang berwakaf

2) Mauqūf atau barang atau benda yang akan diwakafkan

3) Mauqūf alaih atau orang yang menerima wakaf

19 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17, (Semarang : Karya

Toha Putra, tth), h. 262. 20 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth), h. 1255.

22

4) Ṣighat atau lafaẓ wakaf 21

Berdasarkan dari keempat rukun wakaf di atas dan sudah

menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap unsur dari rukun

tersebut harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat itu merupakan elemen penting yang dianut oleh keempat

rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka

pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gugur dan tidak sah

dalam syariah.

Sebagai bentuk sebuah akad, wakaf memerlukan rukun dan

syarat. Sehingga wakaf dapat dinyatakan sah yang rukun dan syaratnya

terdiri dari wakif (orang yang mewakafkan harta), mauquf ‘alaih (orang

yang mendapatkan manfaat dari wakaf/pihak yang diberi wakaf),

mauquf bih (harta atau barang/benda yang diwakafkan) dan shighat (

pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan

sebagian harta bendanya).22

Menurut Pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf

dilakukan dengan terpenuhinya unsur wakaf sebagai berikut:

1) Wakif

Adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Wakif terbagi dalam: perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Wakif perseorangan dapat memenuhi syarat-syarat yaitu: dewasa,

berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan

pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat

melakukan jika memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan

21 Muhammad Khaṭīb, al-Sharbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, Jilid II (Beirut Dar lhyā' al-Turāth

al- 'Arabī, t.th.).h. 279 22 Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktotarat

Pemberdayaan Wakaf, Fiqih wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 21.

23

anggran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum

dapat melaksanakan wakaf apabila dapat memenuhi ketentuan

badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan

hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang

bersangkutan.

2) Nazhir

Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Tugas nazhir ialah:

a) Melakukan pengadminsitrasian harta benda wakaf

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf

Indonesia (BWI)

Dalam pelaksanaan tugasnya nazhir dapat menerima imbalan dari

hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

yang besarnya tidak melebihi 10%. Nazhir pun memperoleh pembinaan

dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

3) Harta benda wakaf

Merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi

menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf

terbagi atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

a) Benda tidak bergerak

Hak atas tanah yang berlaku baik yang sudah maupun

yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan,

tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak

milik atas seluruh rumah susun sesuai dengan ketentuan

24

peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan lain.

b) Benda bergerak

Ialah harta benda yang tidak bisa habis karena

dikonsumi diantaranya: uang, logam muliah, surat berharga,

kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ikrar wakaf’

Adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara

lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta

benda miliknya. Pelaksanaan ikrar wakaf yaitu wakif menyatakan

kehendaknya kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan

oleh 2 orang saksi baik melalui lisan maupun tulisan yang

selanjutnya akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) suatu pejabat yang

berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar

wakaf. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau

kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta

benda wakaf kepada PPAIW.

5) Peruntukan harta benda wakaf

Hal ini diperuntukan untuk mencapai tujuan dan fungsi dari

wakaf itu sendiri, dijelaskaan dalam Pasal 22 Undang Undang

Nomor 41 Tahun 2004 wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a) Sarana dan kegiatan ibadah

b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea

siswa

d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan./atau

25

e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan.

6) Jangka waktu wakaf

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf (“Undang-Undang Wakaf”), wakaf

diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syariah.

d. Macam Macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya kepada siapa saja wakaf itu

diserahkan, maka wakaf terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Wakaf ahli

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang

tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Dapat

juga disebut sebagai wakaf Dzurri, atau wakaf ‘alal aulad adalah

wakaf yang peruntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam

lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.23

2) Wakaf khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama

atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Dalam hal misalnya

pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti

asuhan, anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini diorientasikan

untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya

23 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 461.

https://hukumonline.com/pusatdata/detail/20145/undangundang-nomor-41-tahun-2004

https://hukumonline.com/pusatdata/detail/20145/undangundang-nomor-41-tahun-2004

26

yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan

umat manusia.

Dalam tinjauannya wakaf jenis ini memiliki banyak

manfaat dibandingkan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-

pihak yang ingin mengambil manfaat, wakaf khairi ini

sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri

secara umum. 24

Indonesia sendiri wakaf cukup mendapatkan perhatian

dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Mengulas kebelakang adanya kelebihan dan kekurangan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan

tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 yang

pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf. Dikeluarkannya

berbagai aturan -aturan sebagai usaha awal pembaharuan hukum

nasional dalam lingkup perwakafan sehingga yang saat ini menjadi

pusat rujukan, dengan hadirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang wakaf.

Penerbitan peraturan mengenai wakaf pada awalnya dipicu

oleh bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A.

Mannan, wakaf tunai sebagai instrumen financial, keuangan sosial

dan perbankan sosial. Sehingga diterbitkannya Fatwa Majelis

Ulama Indonesia yang mengatur mengenai wakaf uang, yang

dihukumi boleh dilaksanakan. Dapat terlihat jika perkembangan

wakaf di Indonesia sangat perlu untuk diperhatikan karena

24 Choirun Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf”, Tazkiya Jurnal

Keislaman, Kemasyarakatan & kebudayaan, vol 18 No. 2, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

2017, h. 217.

27

memang dampak dari keberlakuan wakaf dapat memberikan suatu

hal yang produktif dan untuk kepada kesejahteraan umat.

B. Kerangka Konseptual

Agar tidak terdapat kekeliruan dalam memahami istilah-istilah kunci

dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan definisi-definisi sebagai

berikut:

1. Wakaf Saham

Yang dimaksud disini adalah wakaf yang objeknya saham atau

keuntungan investasi saham, yang mana saham ini akan dikelola oleh

Nazhir Badan Wakaf Indonesia yang kemodian akan disalurkan untuk

kemaslahatan umat.

2. Perusahaan De-Listing

Mengenai pengertian De-Listing harus dipahami dari Listing

dalam pasar modal, listing pada pasar modal adalah pencatatan, yaitu

pencatatan perusahan yang menjadi go public. Dengan kata lain

perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan tertutup (private) menjadi

perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada pun

Perusahaan De-Listing adalah perusahaan yang tidak ada dalam daftar

Bursa Efek Indonesia atau berniat untuk didaftarkan menjadi untuk

perushaan terbuka.

3. Hukum Indonesia

Adalah cara pandang hukum yang berlaku di Indonesia sebagai

bahan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

C. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur-literatur terkait dengan

penelitian terdahulu tentang wakaf saham, maka peneliti dapat menginventarisir

penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian ini, yaitu

sebagati berikut:

28

1. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang” oleh Latif Ali Romadhoni Program

Studi Muamalat Fakultass Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2015. Penelitian mencari bagaimana

kedudukan hukum wakaf uang menurut Syari’ah Islam dan bagaimana

istinbat hukum yang digunakan oleh Majelsi Ulama Indonesia dalam

menetapkan hukum wakaf uang yang menghasilkan penelitian

bahwasannya hukum wakaf uang diperbolehkan melalui peninjauan

aspek-aspek hukum Islam, didasari karena unsur memiliki manfaat meski

secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uangnya yang diwakafkantetap

terpelihara kekekalannya serta metodologi istinbat hukum yang digunakan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan keputusan

fatwa didassarkan pada al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ dan qiyas, akan tetapi

Komisis Fatwa Majelsi Ulama Indonesia tidak konsisten dalam

menerapkan metode istinbat hukum tersebut. Hal ini terlihat pada fatwa

wakaf uang tidak dicantumkan qiyas dan kaidah-kaidah usul fiqh sebagai

pertimbangan penetapan hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan fatwa

wakaf uang sebagai landasan hukum guna menggali proses wakaf saham

yang terjadi pada PT Phillip Sekuritas Indonesia.

2. Jurnal yang berjudul “Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam” oleh

Siti Hanna dalam Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 1, tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali legitimasi syariah wakaf saham

dan ketepatan tujuan pentasyrian wakaf dalam Islam. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa, saham hukumnya mubah untuk dijadikan

sebagai objek wakaf, walaupun tidak ada dalil-dalil nash yang secara

langsung mengatur kebolehan wakaf saham. Saham dihukumi sebagai

harta berharga yang memiliki nilai manfaat, sehingga diperbolehkan untuk

dijadikan sebagai objek wakaf. Transaksi pemindah tanganan saham

dikatakan boleh juga dilakukan, asal tetap menjaga nilai wakaf.

29

Perbedaan antara penelitian pada artikel tersebut dengan penelitian

yang akan peneliti lakukan, yakni artikel tersebut hanya membahas tentang

kebolehan wakaf saham berdasarkan perspektif hukum Islam dengan cara

menggali fakta-fakta sejarah dan dalil-dalin nash sebagai dasar kebolehan

dari wakaf saham. Sementara peneliti, akan membahas penelitian tersebut

lebih lanjut, terutama dalam hal apabila saham yang telah dijadikan

sebagai objek wakaf dalam suatu waktu tidak memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan untuk masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Kemudian, peneliti juga akan membahas tentang panduan dalam

mengelola potensi kerugian dari berinvestasi saham yang dijadikan asset

wakaf produktif dalam perspektif hukum positif dan syariah.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada

Pelaksanaan Wakaf Saham di PT MNC Sekuritas Bandung” oleh Frida

Yustika Rahmat, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalat) Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa

mekanisme pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas pada dasarnya

adalah sama seperti wakaf pada umumnya, yang pelaksanaannya sangat

mudah dan efisien. Pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung

secara keseluruhan telah sesuai dengan perspektif Fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2000

Karena dalam hal harta wakaf yang diwakafkan telah sesuai dengan syariat

Islam yakni saham syariah yang telah masuk ke dalam Daftar Efek

Syariah.

Yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penulis punya

terkait mitigasi risiko wakaf saham yang keluar dari daftar efek syariah,

serta lapangan penelitian yang berbeda dimana penulis melakukan

peelitian pada PT Phillip Sekuritas.

4. Jurnal yang berjudul “Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di

Indonesia” oleh Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi dalam Jurnal

Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 5, No. 2, tahun 2019. Hasil

30

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua model wakaf saham yang

dapat dilakukan. Model pertama menggunakan keuntungan investasi

saham sebagai objek wakaf investor saham yang terdaftar dalam Syariah

Online Trading System (SOTS). Model kedua menggunakan saham yang

terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) sebagai objek wakaf. Penelitian

tersebut juga menemukan bahwa potensi wakaf saham di Indonesia sangat

besar dengan didasari dua indikator, yakni besarnya jumlah muslim di

Indonesia dan peningkatan signifikan pada jumlah investor saham syariah.

Peneliti mencoba melanjutkan penelitian di atas terutama dalam

penggunaan model wakaf saham yang menjadikan saham dari Daftar Efek

Syariah (DES) sebagai objek wakaf apabila suatu waktu keluar dari DES.

31

BAB III

GAMBARAN UMUM WAKAF SAHAM DI PT PHILLIP SEKURITAS

INDONESIA

A. Gambaran Singkat PT Phillip Sekuritas Indonesia

1. Sejarah Berdirinya PT Phillip Sekuritas Indonesia

Sejak 1975, Phillip Capital telah berkembang sebagai lembaga

keuangan Asia yang terintegrasi dan secara umum menawarkan berbagai

layanan yang berkualitas dan inovatif untuk pelanggan ritel, korporasi dan

institusi. Kehadiran Phillip Capital Group di Indonesia ditandai dengan

dimilikinya saham mayoritas PT Phillindo Santana Perkasa oleh Phillip

Brokerage Pte Ltd pada tahun 1994. 1

Di tahun 2003, PT Phillindo Santana Perkasa resmi berganti nama

menjadi PT Phillip Securities Indonesia dan terus menciptakan berbagi

inovasi hingga kini menjadi salah satu perusahaan sekuritas dengan

kepercayaan dan layanan terbaik di Indonesia. Sejarah berdirinya Phillip

Sekuritasi Indo dari masa ke masa dapat di jabarkan melalui tabel berikut

ini. 2

2. Fungsi dan Kebijakan Manajemen Resiko

Menetapkan arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko pada

level Perseroan (firm-wide) dan pada level Divisi atau Bagian, sebagai

berikut:

a. Menetapkan toleransi risiko Perseroan dan mengalokasikannya ke

masing – masing divisi / business unit.

b. Menetapkan kebijakan mengenai batasan – batasan bertransaksi dengan

pihak ketiga serta batasan pengelolaan investasi untuk dana Perseroan

maupun untuk dana pihak ketiga/ nasabah.

1 https://www.phillip.co.id/TentangKami/Profil, diakses pada Kamis, 10 Juni 2021 pada

pukul 18.21 WIB. 2 Data Company Profile PT. Phillip Sekuritas Indonesia, h. 3.


32

c. Menetapkan sistem manajemen risiko yang akan digunakan dalam

pengelolaan risiko usaha Perseroan.

d. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen

risiko pada level Perseroan dan pada level Divisi atau Bagian.

e. Menetapkan system pengendalian risiko yang menyeluruh dan

terintegrasi.

f. Menetapkan kebijakan mengenai penetapan kewenangan dalam

melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

3. Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko pada level

Perseroan (firm-wide) dan pada level Divisi atau Bagian

b. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) toleransi risiko Perseroan dan mengalokasikannya ke masing –

masing divisi/ business unit

c. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) kebijakan mengenai batasan – batasan bertransaksi dengan pihak

ketiga serta batasan pengeloalaan investasi untuk dana Perseroan

maupun untuk dana pihak ketiga/ nasabah

d. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) system manajemen risiko, termasuk metodologi dan model yang

akan digunakan dalam pengololaan risiko usaha Perseroan

e. Memantau dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali)

standard operating procedure (SOP) dari masing – masing bagian

berkoordinasi dengan unit terkait

f. Melakukan pemantauan dan penilaian secara periodic (minimal 3 bulan

sekali) terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada level Perseroan dan

pada level Divisi atau Bagian

33

g. Memberikan masukan, atau jika diperlukan peringatan, kepada divisi/

bagian jika ditemui indikasi penyimpangan terhadap arahan, kebijakan

dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelumnya

h. Menetapkan dan meninjau ulang (minimal 1 tahun sekali) risk-based

performance appraisal system yang dikaitkan dengan pengelolaan

risiko masing – masing divisi/ bagian

i. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) system pengendalian risiko yang menyeluruh dan terintegrasi

j. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun

sekali) kebijakan mengenai penetapan kewenangan dalam melakukan

transaksi dengan pihak ketiga

k. Merubah arahan, kebijakan atau strategi manajemen risiko dalam

kondisi tertentu secara ad hoc bilamana diperlukan untuk kepentingan

Perseroan

l. Melakukan rapat Komite secara periodic (minimal 3 bulan sekali)

terutama untuk memantau dan menilai pelaksanaan manajemen risiko

baik pada level Perseroan maupun pada level divisi/ bagian

m. Mengadministrasikan keputusan – keputusan dan laporan/ surat Komite

secara baik dan tertib.

Pemimpin Divisi/ Pemimpin Bagian dapat menunjuk bawahany

B. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.3 Wakaf tunai

atau yang sering kita kenal dengan istilah cash waqf masuk kedalam kategori

wakaf benda bergerak dimana objek wakaf tersebut adalah uang tunai. Hukum

Wakaf tunai sendiri sudah menjadi perhatian para fuqaha’ (juris Islam). Wakaf

tunai pertama kali diaplikasikan saat era Utsmani di Mesir, di akhir abad ke-16

3 Kementrian Agama RI, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktotarat Jendral

Bimbimbingan Masyarkat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 1.

34

(1555-1823 M). Pada masa Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fiqih

Hanafi dalam menjalankan aktifitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad

asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang

kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal

itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu.

C. Wakaf Saham

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri

atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam peraturan

pelaksanaannya, terdapat pembagian jenis benda bergerak, yaitu benda

bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.4 Selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan benda

digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau

dipindahkan maupun karena ketetapan Undang-Undang. Benda bergerak

terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat

dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena

pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang

persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan

karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip

syariah.5

Wakaf saham merupakan kegiatan menyumbangkan sebagian saham

berkategori syariah yang investor miliki, untuk dikelola oleh Nazhir yang

tepercaya. Keuntungan dari saham-saham ini nantinya akan disalurkan kepada

pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya melalui wakaf saham ini, investor

dapat mengumpulkan bekal amal akhirat serta membantu sesama yang

membutuhkan.6

4 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 5 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 6 https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v84/vol84_

wakafsahamadalah.html, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 01.45.

35

1. Saham Syariah

Perkataan saham berasal dari bahasa Arab sahm atau sahmun, yang

bermakna bagian. Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang

dalam sebuah perusahaan. Saham berwujud selembar kertas yang

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang

menerbitkan surat berharga tersebut. Saham juga diartikan sebagai salah

satu produk keuangan yang merupakan bukti kepemilikan suatu entitas,

juga salah satu jenis surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar

modal.7

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah, efek berupa saham termasuk Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah,

emiten harus menyatakan bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha dari emiten saham

syariah harus terbebas dari unsur riba’, gharar, maysir, tadlis, ihtikar,

riswah, dan sebagainya, serta barang atau jasa produk emiten saham

syariah tidak boleh haram zatnya (haram li-dzatihi) dan haram buka

karena zatnya (haram lighairihi).

Emiten saham syariah juga harus memenuhi ketentuan rasio-rasio

keuangan sebagai berikut:

a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak

lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau

b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratur),

Saham yang memenuhi kriteria di atas, kemudian dimuat dalam

Daftar Efek Syariah (DES) yang akan diterbitkan secara periodik 2 (dua)

7 G. Havita dan G. Hakim, “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan

Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”,

Jurnal Syarikah, Vol. 3, No. 1, (Juni 2017), h. 360

36

kali setiap tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Efek berupa saham

dapat tetap berada dalam DES sepanjang termasuk efek syariah yang

ditetapkan oleh regulator dan/atau penyedia indeks di luar negeri yang

menggunakan kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling

kurang terdiri dari rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan

rasio terkait pendapatan non halal.

2. Objek Wakaf Saham

Wakaf saham dapat dilakukan dengan dua model, yaitu: 1) objek

wakaf yang berupa saham syariah; dan 2) objek wakaf yang berupa

keuntungan investasi dari saham syariah. Objek wakaf yang berupa saham

terdiri dari saham syariah perseroan terbatas terbuka (tercatat di BEI)

maupun tertutup (tidak tercatat di BEI). Saham syariah yang tercatat di

BEI harus masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).8

3. Rukun dan Syarat Wakaf dan Penerapannya dalam Wakaf Saham

Kesesuaian rukun dan syarat wakaf pada kitab fiqh klasik dengan

penerapannya pada wakaf saham.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);

b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);

c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk

mewakafkan sebagian harta bendanya).9

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf.

Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka

memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah

dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf

alaih, mauquf bih dan sighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan

8 Indonesia Stock Exchange, “Wakaf Saham di Pasar Modal Syariah,” Makalah Webinar

Rumusan Aturan Wakaf Saham sebagai Instrumen Wakaf Produktif, 8 Agustus 2020, h. 19. 9 Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h, 21.

37

pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah

sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.10

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang

berjudul. Pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf itu adalah

pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf

(mauquf ‘alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola

(nazhir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang

bertangguang jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta

menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.11

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Wakif;

b. Nazhir;

c. Harta benda wakaf;

d. Ikrar wakaf;

e. Peruntukan harta benda wakaf;

f. Jangka waktu wakaf

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan

wakaf dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun tersebut, wakif,

nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf,

jangka waktu wakaf. Hal tersebut merupakan titik temu antara hukum

positif yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan

fiqh klasik. Wakaf dengan harta benda wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf

yang telah disebutkan adalah waqif (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru’

(mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap

10 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Depok: IIMan Press, 2004), h.

83. 11 Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, (Yogyakarta:

Dinamika, 2009), h. 58.

38

melakukan tindakan tabarru’.12 Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan

sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur

baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh

karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang

terpaksa/dipaksa, tidak sah.

Menurut Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia

mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu :

a. Wakaf harus orang yang merdeka;

b. Baligh;

c. Berakal;

d. Cerdas.

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas

haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu

orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang

“shihhatu ibarah dan ahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam

bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan,

anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal

mu’amalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa,

sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur

keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara

utuh.13

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang

telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan

benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

12Muhammad Rawas Qal’ah, Mausuah Fiqh ‘Umar ibn al-Khattab, (Beirut : Dar al-Nafais,

1409H/1989M), dikutip oleh Ahmad Rofiq, op, cit, , h. 493 13Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 9.

39

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa

Waqif meliputi :

a. Perseorangan;

b. Organisasi;

c. Badan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,

bahwa :

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta

benda wakaf;

b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan

anggaran saran organisasi yang bersangkutan;

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun

2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2 Wakif adalah pihak yang mewakafkan

harta benda miliknya.

D. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Saham

Wakaf saham dilaksanakan dengan jangka waktu abadi. Satuan objek

wakaf saham syariah dihitung berdasarkan lot saham dan nilai rupiahnya. Nilai

saham syariah sebagai objek wakaf mengacu pada nilai rupiah nominal saham

pada saat ikrar wakaf dengan menggunakan harga saham di akhir hari bursa

sebelumnya sebagai dasar perhitungan.

Mekanisme dari wakaf saham yaitu investor melakukan transaksi wakaf

saham dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas kemudian

mentransfer saham ke rekening efek nazhir untuk dikelola. Perlu diingat bahwa

saham yang boleh diwakafkan untuk wakaf saham ini adalah saham syariah.

40

Saham syariah yang akan diwakafkan tadi disetor atau diserahkan ke

lembaga pengelola investasi. Selanjutnya, keuntungan yang berasal dari

pengelolaan saham syariah oleh pengelola investasi akan disetor ke lembaga

pengelola wakaf. Pemanfaatan wakaf saham yang akan digunakan adalah hasil

dividen atau pembagian laba dari pemegang saham.14

Dalam hal ini lebih jelas digambarkan melalui skema yang ada di bawah

ini.

Gambar 3.1

Skema Wakaf Saham

E. Regulasi Terkait Wakaf Saham

Adapun regulasi terkait wakaf saham antara lain:

a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang segala macam regulasi

tentang pengertian wakaf, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf,

peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf.

PP ini dibuat untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas,

efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda perundang-undangan

14 Data Company Profile PT. Phillip Sekuritas Indonesia, h. 26.

41

yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.

c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara

perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

d. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003

tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

42

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN WAKAF

SAHAM DI PT PHILIP SEKURITAS

A. Pertanggung Jawaban Pengelola Wakaf (Nazhir) Apabila Portofolio

Wakaf Saham De-listing dan Mengalami Kerugian di PT Philip Sekuritas

Indonesia

1. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Wakaf (Nazhir) di PT Philip

Sekuritas Indonesia

Dalam mengelola wakaf saham PT. Philip Sekuritas Indonesia

bekerjasama dengan Dhompet Duafa selaku Nazhir. Yang mana dalam

pengelolaan tesebut sudah diatur dalam Undang-Undang, Dompet Dhuafa

juga telah memenuhi kriteria nazhir profesional sebagaimana yang

dirumuskan oleh BWI. Asas profesionalitas moral diterapkan dengan shiddiq,

amanah, tablig, dan fathanah. Selain itu, juga telah diterapkan asas

profesionalitas manajemen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

kewajaran, dan independensi.

Undang-undang wakaf mengatur bahwa nazhir memiliki tugas

sebagai berikut:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi dan peruntukannya;

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.1

Pengertian dari melakukan pengadministrasian adalah PPAIW

(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama nazhir mendaftarkan harta

benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.2

1 Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2 Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

43

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan,

fungsi, dan peruntukannya maksudnya nazhir wajib mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang

tercantum dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf). Nazhir dapat bekerja sama dengan

pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.3

Pengelolaan dan pengembangannya harus dilakukan secara produktif seperti

investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, pembangunan gedung, pasar

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan

usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.4

Adapun maksud dari mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

adalah nazhir harus melaksanakan tertib hukum dan administrasi wakaf.

Wakaf yang diserahkan wajib dicatat dan dituangkan dalam AIW, didaftarkan

dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan serta harus

dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar harta benda wakaf aman dari campur

tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Selain itu juga perlu

meningkatkan kemampuan profesional nazhir agar saham yang dikelolanya

dapat berkembang.5

Kemudian arti dari yang dimaksud dengan melaporkan pelaksanaan

tugas kepada BWI yakni nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan

wakaf saham kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI

setiap enam bulan sekali. Dalam laporan tersebut disertai pelaksanaan

pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.6 Sehingga

BWI dalam menjalankan tugasnya dapat mengawasi dan mengevaluasi

laporan dari nazhir untuk selanjutnya dibahas saat pembinaan oleh Menteri

Agama dan BWI. Undang-undang wakaf menyebutkan nazhir memperoleh

pembinaan apabila terdaftar pada menteri dan BWI.

3 Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 4 Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 5 Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf. 6 Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

44

Kemudian jika nazhir telah melaksanakan tugasnya sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih

atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak

melebihi 10% (sepuluh persen). 7

2. Pertanggung Jawaban Nazhir Terhadap Kerugian Investasi wakaf

Saham Menurut Hukum Positif

Para ulama mazhab sepakat bahwa terhadap pengelola harta wakaf

yang ditunjuk olehpara pewakaf atau hakim boleh mengangkat siapa saja

yang dia kehendaki untuk mengusahakan kemaslahatan dari barang yang

diwakafkan.8 Sebagai pengelola wakaf, nazhir bertanggung jawab penuh

terhadap pemeliharaan harta wakaf. Nazhir adalah seorang figur penting yang

menentukan berkembang atau tidaknya harta wakaf.9

Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, seorang

nazhir, baik perorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa

tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pengadminstrasian harta benda wakaf

b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai

dengan tujuan, fungi peruntukannya.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d.Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan

Kembangan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir

perseorangan, organisas ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang

sama, yaitu memegang amant untuk memelihara, mengurus dan

menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menyatakan nazhir

berkewajiban melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang

7 Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 8 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritam, 1990). 9Adijani Al- Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, (Raja

Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h. 38.

45

diakui secara hukum atau syarat tertulis saat serah terima dan tidak boleh

melanggar kecuali jika ada faktor lain yang memperbolehkannya. Kemudian

nazhir berkewajiban untuk membela mempertahankan kepentingan harta

wakaf jika terjadi suatu sengketa.10 Dalam usaha mengembangkan harta

wakaf itu, agar produktif, menurut ulama mazhab Hanafi, nazhir demikian

kata mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar.11

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai nazhir yang begitu

berat, maka seorang nazhir hendaknya memiliki kemampuan, diantaranya:

a. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer,

mendesain ruangan dan lainnya.

b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya

kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.

c. Keahlian konseptual dalam rangka memegang dan memproduktif harta

wakaf.

d. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan

dipikir secara matang

e. Keahlian dalam mengelola waktu, dan

f. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil

resiko, antusias, dan percaya diri.

Nazhir sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan

seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan

menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazhir juga memiliki kewajiban untuk

membagi hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya

sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa

harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan

umat.

10 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah

Terjemahan AhlulSani Fatkhurrahman, Et Al. Hukum Wakaf, (Jakarta: Dompet Dhuafa dan Imam,

2005), h. 479. 11H. Harun Nasutionm Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 1910.

46

Seorang nazhir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf

produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek

sahabat Umar Bin Khatab dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut madzhab Hanafi,

Maliki dan Imam Ahmad nazhir berhak mendapat upah dari hasil isaha harta

wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain

sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Tetap sesuai

dengan ketentuan wakif, jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh

hakim atau kesepakatan para pengelola/managemen wakaf yang ada.

Sementara madzhab Syafi’i menyatakan bahwa wakif tidak berhak

mendapatkan bagian. Lembaga kenazhiran memiliki peran sentral dalam

pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas

SDM nazhir harus betul-betul diperhatikan. Nazhir (baik perorangan,

organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang

berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu

administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas

tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum,

pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila

nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan

menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau

tidak.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan, di

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin

tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana hanya dapat diberikan

apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan

peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Untuk itu, nazhir juga

diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala mengenai hasil

pengelolaan usaha tersebut.12

12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

47

Nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang

yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf serta

diberhentikan dan digantikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena

pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap

memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan

serta fungsi wakaf.

Harta akan dimintai pertanggungjawaban. Maka lakukanlah

tindakan pada harta sesuai yang Allah syariatkan, maka dari itu jika terjadi

kerugian maka dilakukannya Istibdal (mengganti harta yang diwakafkan

dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti)

apabila terjadi kerugian wakaf dalam hal turunnya nilai saham maka dalam

hal ini nazhir mengganti saham tersebut kepada saham yang lain yang di

nilainya itu berdasarkan tim pengelola investasi saham cenderung naik.

Apabila masalah atau kerugian wakaf saham disebabkan karena

kesalahan dari pihak nazhir, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan

tidak diperhatikannya prinsip kehati-hatian, maka nazhir dapat dimintakan

pertanggungjawaban sesuai dengan tanggungjawab yang didasarkan pada

kesalahan (based on fault). Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) khususnya terdapat

dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru

dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum jika ada unsur

kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal

sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan

terpenuhinya empat unsur pokok, yakni:

a. Adanya perbuatan melawan hukum;

b. Adanya unsur kesalahan;

c. Adanya kerugian yang diderita;

48

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.13

Dengan demikian apabila beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dibuktikan, maka nazhir

diharuskan mengganti kerugian dan mengembalikan dana wakaf tersebut

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa saham yang

diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus melalui proses

screening sebelum dinyatakan sebagai saham syariah. Saham-saham yang

telah melalui proses screening, kemudian dihimpun ke dalam Daftar Efek

Syariah (DES). Pasal 1 poin (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

mendefinisikan Daftar Efek Syariah sebagai kumpulan Efek Syariah, yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit

Daftar Efek Syariah.14

Risiko melekat dalam setiap investasi, termasuk juga saham syariah.

Adapun risiko yang melekat pada investasi saham syariah adalah sebagai

berikut:

a. Capital Loss, yakni ketika investor menjual sahamnya saat kondisi saham

tersebut harga jualnya lebih rendah dibandingkan harga beli;

b. Risiko Likuidasi, yakni ketika perusahaan (emiten) dinyatakan bangkrut

oleh Pengadilan atau dibubarkan;

c. Delisting dari Bursa, yakni ketika saham syariah suatu emiten dihapus

dari pencatatan Saham dari Bursa oleh Bursa Efek Indonesia (BEI);

d. Delisting dari Daftar Efek Syariah (DES), yakni kondisi ketika saham

syariah keluar dari kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa

13Siti Nurhayati dan Nurjamil, “Tanggungjawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS

PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech”, Jurnal RES NULLIUS, Vol. 2,

No. 2, (Juli 2020), h. 155 14 Pasal 1 poin (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

49

Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan

Daftar Efek Syariah.15

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu risiko yang melekat pada

investasi saham syariah adalah keluarnya saham dari Daftar Efek Syariah

(DES). Hal ini dikarenakan strategi bisnis emiten terutama dalam pengelolaan

keuangan perusahaan yang dinamis. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) melakukan peninjauan ulang terhadap saham-saham yang terdaftar

pada Daftar Efek Syariah (DES) secara berkala setiap tahunnya. Lebih

detailnya dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

sebagai berikut:

a. Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan

secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:

1) penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5

(lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku

efektif pada tanggal 1 Juni; dan

2) penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5

(lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan

berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.

b. Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau media massa lainnya.16

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, pada wakaf saham, yang

menjadi objek wakaf (mauquf bih) adalah saham syariah. Maka dari itu,

dalam pengelolaan saham syariah sebagai portofolio wakaf melekat juga

risiko investasi saham syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Fokus

peneliti disini adalah risiko keluarnya mauquf bih dari Daftar Efek Syariah

(DES).

15 Schroders, “Saham Syariah”, diakses dari https://www.schroders.com/id/id/investasi-

reksadana/edukasi/tips-dan-artikel/saham-syariah/, pada 20 Juni 2021 pukul 16.03 WIB. 16 Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah.

50

Berdasarkan hasil indepth interview (wawancara mendalam) yang

dilakukan peneliti kepada pihak Philip Sekuritas, menemukan bahwa ketika

terjadi kondisi dimana saham syariah suatu emiten yang dijadikan objek

wakaf (mauquf bih) oleh nazhir dalam hal ini Dompet Dhuafa keluar dari

Daftar Efek Syariah (DES), maka akan dilakukan penggantian (istibdal),

yakni nazhir melakukan penjualan saham syariah tersebut kemudian uang

hasil penjualannya dibelikan saham yang dinyatakan terdaftar pada Daftar

Efek Syariah (DES).17

Risiko yang melekat pada wakaf saham menurut peniliti merupakan

hal yang lumrah, karena dalam mengelola asset produktif pasti melekat risiko.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الغنم بالغرم

Artinya: “Keuntungan itu diberikan karena ada risiko kerugian”

Kaidah al-ghunm bi al-ghurm dalam banyak literatur selalu

bersandingan dengan kaidah al-kharāj bi al-ḍamān. Kaidah al-ghunm bi

al-ghurm maknanya adalah profit muncul bersama risiko atau risiko

itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah al-ghunm bi al-ghurm ialah

bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung

risiko. Sedangkan menurut ‘Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat

dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat

dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab

atas dharār atau ghurm serta ḍamān yang akan terjadi.18

Seperti dijelaskan di atas, mengenai risiko yang melekat pada

pengelolaan asset produktif, tidak hanya dijelaskan dengan kaidah al-ghunm

bi al-ghurm melainkan juga kaidah al-kharaj bi al-dhaman sebagai berikut

yang diriwayatkan dari hadis Aisyah R.A. yang artinya:19

17 Hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan Bapak Zainal Falah, Vice

President POEMS Syariah. 18 Hendri Hermawan Adinugraha, “Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam

Pembiayaan Mushārakah pada Perbankan Syariah Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.

1, (2017), h. 84. 19 Hendri Hermawan Adinugraha, “Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm…, h. 85

51

“Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak

kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama yang Allah

kehendaki. Kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak

tersebut dan melaporkan kepada Nabi saw. Maka Nabi

mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual.Lalu laki-

laki ituberkata, “Wahai Rasulullah,ia (pembeli) telah

mempekerjakan (mengambil manfaat) dari budakku”. Rasulullah saw.

bersabda, “Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan

menanggung kerugian”.(HR. Abu Dawud)

Mengenai istibdal yang dilakukan oleh nazhir ketika terjadi risiko

mauquf bih keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) dijelaskan lebih lanjut oleh

oleh pihak Philip Sekuritas Syariah pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saham wajib ditukarkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, mengikuti

ketentuan tentang Reksadana Syariah. Kalau di Reksadana Syariah seperti itu

kalau ada saham-saham yang keluar dari DES maka wajib ditukar atau

dibelikan ke saham yang lain yang berkategori syariah dikenal dengan istilah

cleansing. Dimana selama 10 (sepuluh) hari saat setelah ditetentukan oleh

DES, bahwa saham tersebut keluar dari DES.”20

Mauquf bih yang dapat keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) apabila

tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada poin (2) Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek

Syariah jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.

135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham sebagai berikut:

a. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau

Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara

20 Hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan Bapak Zainal Falah, Vice

President POEMS Syariah.

52

pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah

sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;

b. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau

Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta

cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

1) tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) perjudian dan permainan yang tergolong judi;

b) perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:

c) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan

barang/jasa;

2) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;

a) jasa keuangan ribawi, antara lain:

b) bank berbasis bunga;

3) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;

a) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian

(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi

konvensional;

b) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan,

dan/atau menyediakan antara lain:

c) barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);

d) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram

lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;

e) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan

total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per

seratus); atau

(2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal

lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha

(revenue) dan

53

(3) pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per

seratus);21

Berdasarkan pernyataan pihak Philip Sekuritas Syariah di atas dapat

peneliti interpretasikan bahwa dalam kondisi terjadi risiko keluarnya mauquf

bih dari Daftar Efek Syariah (DES), nazhir harus melakukan istibdal

mengikuti ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 57 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan

Reksa Dana Syariah. Mengapa harus menyadur POJK tersebut? Hal itu

dikarenakan belum ada aturan khusus mengenai Wakaf Saham. Adapun bunyi

dari Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019

tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah sebagai

berikut:

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen

pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g, yang

bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian,

Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak:

a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan

selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih tercantum

dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva

bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau

b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi

Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual

dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar

Modal, dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana

Syariah.

21 Poin (2) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

54

Berdasarkan aturan di atas, nazhir diberikan tenggat waktu selama 10

(sepuluh) hari untuk melakukan istibdal sejak pengumuman yang

menyatakan bahwa mauquf bih dalam portofolio wakaf telah keluar dari

Daftar Efek Syariah (DES). Istibdal menurut bahasa adalah menjadikan

sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Pada konteks wakaf yang

dimaksud istibdal adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain

karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti.22

Merujuk pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa

dalam kondisi mauquh bih harus diganti dinyatakan wakafnya sah. Tetapi

terdapat masalah dimana menurut ulama Hanafiyah, syarat wakaf tersebut

batal.23 Adapun syarat wakaf yang dimaksud adalah mauquf bih harus bernilai

tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika nazhir melakukan istibdal

terhadap saham yang menjadi mauquf bih, dinyatakan wakafnya sah namun

syaratnya telah batal.

Meskipun saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) tersebut

memiliki profitabilitas yang baik, namun tetap harus dilakukan istibdal

karena tidak memenuhi prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat

Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Ibn Taimiyyah yang membolehkan

istibdal wakaf dengan sesuatu yang lebih baik meskipun masih bermanfaat.24

B. Pengawasan terhadap Pengelola Wakaf Saham Berbadan Hukum

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam menjalankan aktivitas wakaf

saham, PT Philip Sekuritas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Dompet

Dhuafa. Peran nazhir dalam hal ini dilakukan oleh Yayasan Dompet Dhuafa,

sementara PT Philip Sekuritas Indonesia dalam hal ini bertindak sebagai

perusahaan sekuritas atau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal dikenal sebagai istilah Perusahaan Efek.

22 Nazih Hammad, Mu’jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Iqtishadiyyyah, (Damaskus:

Darul Qalam, 2008), h. 51 23 Dubyan bin Muhammad Al Dubyan dikutip oleh Atep Hendang Waluya, “Istibdal Wakaf

Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer”, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan

Masyarakat, Vol. 29, No. 2, (2018), h. 56. 24 Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, (Mesir: Dar Al Hadits, 2004), h. 1072.

55

PT Philip Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan efek, berdasarkan

Pasal 1 Poin (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan

atau Manajer Investasi.25 Terkait dengan aktivitasnya dalam wakaf, Philip

Sekuritas tidak terlibat dalam hal pengelolaan, melainkan terbatas pada kegiatan

perdagangan saham yang di wakafkan oleh nasabah Philip Sekuritas.

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham yang di wakafkan

sebetulnya tidak ada aturan khusus, namun apabila merujuk pada Pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dilakukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang selanjutnya diubah dengan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menjadi kewenangan dari OJK.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf saham,

Philip Sekuritas sebagai perusahaan efek tetap memiliki peranan penting dalam

aktivitas wakaf, hal ini dikeranakan kewenangan Philip Sekuritas sebagai

pemegang saham Bursa Efek berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, Philip Sekuritas juga dapat

memberikan rekomendasi kepada nazhir tentang saham yang baik untuk dibeli

dan dijual sebagaimana diatur pada Pasal 35 huruf (d) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal itu patut dilakukan karena kompetensi

Perusahaan Efek telah mumpuni dalam pengelolaan portofolio investasi, agar

mengurangi risiko kerugian pengelolaan wakaf saham yang dilakukan oleh

nazhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam

pengawasan aktivitas Pasar Modal, melakukan kegiatan pengawasan melalui

laporan yang disampaikan oleh Perusahaan Efek secara berkala. Berdasarkan

Pasal 96 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor , Perusahaan Efek

wajib menyampaikan laporan ke OJK secara berkala diklasifikasikan dalam

beberapa periode kewajiban sebagai berikut:

25Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

56

a. tahunan;

b. tengah tahunan;

c. triwulanan;

d. bulanan;

e. harian;

f. insidentil.

Sementara itu, Yayasan Dompet Dhuafa yang bekerjasama dengan

Philip Sekuritas dalam aktivitas wakaf saham, diawasi oleh Badan Wakaf

Indonesia (BWI). Sebagai organisasi berbadan hukum yayasan, Dompet Dhuafa

memisahkan kekayaannya yang diperuntukkan pada kegiatan di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana diatur pada Pasal 1 poin (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lebih khusus lagi,

sebagai badan hukum yayasan yang menjalankan kegiatan wakaf kegiatannya

diawasi oleh Kementerian Agama dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI)

sebagaimana di atur pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 41 Tahun 2004

tentang Wakaf. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui penyampaian laporan

pelaksanaan tugas nazhir kepada BWI sesuai dengan amanat Pasal 11 Undang-

Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun terkait dengan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan

portofolio saham yang diwakafkan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI). Terkait dengan teknis pengawasan tersebut dimana OJK dan

DSN-MUI secara berkala melakukan peninjauan saham-saham yang sesuai

dengan kriteria syariah dimana dihimpun dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Selanjutnya yang dimaksud dengan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI

adalah nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf saham kepada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI setiap enam bulan

sekali. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan

penggunaan hasil pengelolaan. Hal ini dilakukan agar BWI dapat mengawasi

dan mengevaluasi laporan dari nazhir untuk selanjutnya dibahas saat pembinaan

57

oleh Menteri Agama dan BWI. Undang-undang wakaf menyebutkan nazhir

memperoleh pembinaan apabila terdaftar pada menteri dan BWI. 26

26 Pasal 28, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda

Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban nazhir apabila portofolio wakaf saham de-listing

yang mana dinyatakan tidak lagi sesuai dengan kriteria Daftar Efek

Syariah (DES) sebagaimana di atur oleh Surat Keputusan Bapepam

Lembaga dan Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria

dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Secara prinsip dan pelaksanaan

mengacu kepada pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana

Syariah. Yakni, nazhir harus melakukan istibdal paling lambat 10 (hari)

kerja setelah saham yang menjadi mauquf bih dinyatakan tidak lagi

memenuhi kriteria saham syariah. Kemudian apabila terjadi kerugian

pada potofolio wakaf saham yang disebabkan karena kesalahan nazhir

karena kurangnya prinsip kehati-hatian maka nazhir dapat diminta

pertanggungjawaban sesuai dengan tanggungjawab yang didasarkan

pada kesalahan (based on fault). Hal tersebut diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366 dan 1367. Pasal

1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan

melawan hukum maka nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian atau hutang yang timbul berdasarkan prinsip tanggungjawab.

2. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf saham dalam pengelolaan

portofolio saham yang diwakafkan dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan teknis pengawasan

tersebut dimana OJK dan DSN-MUI secara berkala melakukan

peninjauan saham-saham yang sesuai dengan kriteria syariah dimana

dihimpun dalam Daftar Efek Syariah (DES) sesuai dengan Undang-

59

Undang Nomor 21 tahun 2011. Selanjutnya yang dimaksud dengan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI adalah nazhir wajib

menyampaikan laporan pengelolaan wakaf saham kepada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI setiap enam bulan

sekali. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan,

pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Hal ini dilakukan

agar BWI dapat mengawasi dan mengevaluasi laporan dari nazhir untuk

selanjutnya dibahas saat pembinaan oleh Menteri Agama dan BWI.

Undang-undang wakaf menyebutkan nazhir memperoleh pembinaan

apabila terdaftar pada menteri dan BWI menurut Peraturan Menteri

Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda

Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peraturan yang berlaku untuk wakaf Saham masih mengikuti wakaf

uang meskipun secara objeknya sama tapi tetap meiliki kriteria yang

berbeda. Sehingga menimbulkan stigma kepada masyarakat umum

wakaf saham sendiri masih ambigu, artinya dibutuhkan secara khusus

peraturan yang mengatur secara keseluruhan tentang wakaf saham.

2. Nazhir dalam pengelolaan portofolio wakaf saham harus menjunjung

tinggi prinsip kehati-hatian. Dikarenakan dengan potensi keuntungan

saham yang besar, juga melekat risiko kerugian yang besar juga.

3. Peneliti selanjutnya disarankan membuat penelitian wakaf saham

dengan membandingkan bebrapa praktik wakaf saham di Indonesia.

Baik dari perspektif perusahaan sekuritas, maupun lembaga wakaf

sebagai nazhir.

60

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakr, Taqiyuddin. (t.th). Kifayah al-Akhyar. Mesir: Dar al-Kitab al-Araby.

Adinugraha, Hendri Hermawan. (2017). Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm

dalam Pembiayaan Mushārakah pada Perbankan Syariah. Vol. 8, No. 1.

Economica: Jurnal Ekonomi Islam,.

Al- Alabij, Adijani. (2002). Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan

Praktek. Raja Grafindo Persada: Jakarta,.

Ali, Muhammad Daud. (1988) Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: UI Press.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2005). Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syariah Al-

Islamiyah Terjemahan AhlulSani Fatkhurrahman, Et Al. Hukum Wakaf.

Jakarta: Dompet Dhuafa dan Imam.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17, (Semarang :

Karya Toha Putra, tth),

Bambang, Waluyo. (2008). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta:Sinar

Grafika.

Data Company Profile PT. Phillip Sekuritas Indonesia

Departemen Agama RI, (2009). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : PT.

Sygma Examedia Arkanleema.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,

(Jakarta: Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Dompet Dhuafa Luncurkan Wakaf Saham,

http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/Dompet-Dhuafa-Luncurkan-

Wakaf-Saham, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.10 WIB.

Dubyan bin Muhammad Al Dubyan dikutip oleh Atep Hendang Waluya, “Istibdal

Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer”, Misykat Al-

Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 29, No. 2, (2018),

Ed. Ari Nursanti, “Global Wakaf Luncurkan Layanan Wakaf Saham di BEI”,

diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-

01317226/global-wakaf-luncurkan-layanan-wakaf-saham-di-bei, pada

tanggal 22 Juni 2021 pukul 13.20 WIB

Fatwa DSN MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

61

Hammad, Nazih. (2008). Mu’jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al

Iqtishadiyyyah, Damaskus: Darul Qalam.

Havita, G. dan G. Hakim, “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan

Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf”, Jurnal Syarikah, Vol. 3, No. 1, (Juni 2017),

https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/, diakses pada tanggal 22 Juni

2021 pukul 23.15 WIB.


https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v84/vol84_wakafsaham

adalah.html, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 01.45.

Indonesia Stock Exchange, “Wakaf Saham di Pasar Modal Syariah,” Makalah

Webinar Rumusan Aturan Wakaf Saham sebagai Instrumen Wakaf

Produktif, 8 Agustus 2020,.

Isharyanto. (2016). Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik.

Surakarta: WR,

Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai

(Jakarta: Direktotarat Jendral Bimbimbingan Masyarkat Islam dan

Pemberdayaan Wakaf, 2013),.

Khaṭīb, Muhammad. al-Sharbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, Jilid II (Beirut Dar lhyā' al-

Turāth al- 'Arabī, t.th.).

M.E. Burhanudin, “Status Wakaf Saham Pada Emiten yang Keluar dari Daftar Efek

Syariah”, vol. 12 no.1, (Bandung: Al-Awqaf ; Jurnal Wakaf dan Ekonomi

Islam h.72-85, 2019),

Mertokusumo, Sudikno. (1993) Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:

Citra Aditya Bakti,),

Mestika, Zed. (2008),.Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta:Yayasan Obor

Indonesia

Mughniyah, Muhammad Jawad. (1990). Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: PT Lentera

Basritam,.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2005). al-Ahwad al-Syakhsiyah, dikutip oleh

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, ,


62

Muslim, Imam. Shahih Muslim, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth),.

Nasution, H. Harun. (1998). Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Nawawi, Ar-Raudhah, (2006), dikutip oleh Direktotarat Pemberdayaan Wakaf,

Fiqih wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Nissa, Choirun “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf”, Tazkiya

Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & kebudayaan, vol 18 No. 2, UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017,

Nurhayati, Siti dan Nurjamil, “Tanggungjawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai

LKS PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech”,

Jurnal RES NULLIUS, Vol. 2, No. 2, (Juli 2020),

Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan

Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Poin (2) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan

Daftar Efek Syariah

63

Rizal, Fitra dan Haniatul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi atas Masalah

Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”, Al-Manhaj: Jurnal hukum dan

Pranata Sosial Islam, Vol. 3 (1), (2021) 35-36, h. 41.

Rofiq, Ahmad. (2007). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Sabiq, Sayid. (2004) Fiqh Al Sunnah, (Mesir: Dar Al Hadits,)

Saleh, Tahir. https://www.cnbcindonesia.com/market/20191128092842-17-

118572/26-saham-didepak-dari-efek-syariah-hanya-31-saham-baru-

masuk, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 23.20 WIB.

Schroders, “Saham Syariah”, diakses dari

https://www.schroders.com/id/id/investasi-reksadana/edukasi/tips-dan-

artikel/saham-syariah/, pada 20 Juni 2021 pukul 16.03 WIB.

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung:Alfabeta.

Sutopo, Tahir.(2006)Metodelogi Penelitian Kualitatif,. Surakarta: UMS.

Umam, Khaerul. (2013) Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syaria,

Pustaka Setia. Bandung.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



Wildan, Muhammad. “Wakaf Miliki Peran Besar dalam Pembangunan, Ini

Penjelasannya”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/9/1128809/wakaf-

miliki-peran-besar-dalam-pembangunan-ini-penjelasannya, diakses pada

tanggal 22 Juni 2021 22.03 WIB.

Zuhaili, Wahbah . (2008). Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu. (Damaskus:Dar al-Fikr

alMu’ashir,.

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS …

Documents

Transcript of PENGELOLAAN WAKAF SAHAM PT PHILLIP SEKURITAS …