Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak · buku; • Tarif royalty ... PNBP dimaksud akan diatur...
-
Upload
phungkhuong -
Category
Documents
-
view
239 -
download
1
Transcript of Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak · buku; • Tarif royalty ... PNBP dimaksud akan diatur...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DI
BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
MALANG
18 FEBRUARI 2012
PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
POKOK BAHASAN
LANDASAN HUKUM
TARIF PNBP
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
PELAPORAN PNBP
RENCANA PNBP
PENGGUNAAN PNBP
2
4
LANDASAN HUKUM PNBP
UU NO. 20 TAHUN 1997
TENTANG PNBP
PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PNBP
PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP
YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN RENCANA DAN
LAPORAN REALISASI PNBP
PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG
PEMERIKSAAN PNBP PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH
DAN PENYETORAN PNBP YANG TERUTANG
PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN ATAS PENETAPAN PNBP YANG
TERUTANG
PENGATURAN UMUM JENIS DAN TARIF PNBP
Penetapan tarif atas jenis PNBP mengikuti ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yaitu :
Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan :
o dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya;
o biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan; dan
o aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
(Pasal 3 ayat (1) UU PNBP)
Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.
(Pasal 3 ayat (2) UU PNBP)
5
1. TARIF SPESIFIK
Tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu.
Contoh :
• Biaya legalisasi dokumen di perwakilan RI : US$20 per dokumen.
2. TARIF ADVALOREM
Tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk persentase.
Contoh :
• Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi : 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi per tahun buku;
• Tarif royalty pertambangan umum untuk emas sebesar 3,75% dari harga jual per kg.
PENETAPAN TARIF PNBP
6
1. TARIF COST MINUS
Besaran tarif PNBP yang dikenakan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan.
Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp10.000,00/layanan, biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
2. TARIF COST RECOVERY
Besaran tarif PNBP yang dikenakan sama dengan biaya yang dikeluarkan
untuk memberikan layanan.
Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp15.000,00/layanan, biaya
pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
3. TARIF COST PLUS
Besaran tarif PNBP yang dikenakan lebih tinggi daripada biaya yang
dikeluarkan untuk memberikan layanan.
Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp20.000,00/layanan, biaya
pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
PENDEKATAN BIAYA DALAM PENETAPAN TARIF PNBP
7
Pengaturan jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan aset
akan dilakukan mengikuti kriteria sebagai berikut :
a. Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) akan diatur mengikuti ketentuan pada UU No.
20 Tahun 1997 tentang PNBP. Jenis dan tarif atas jenis
PNBP dimaksud akan diatur dalam RPP/PP tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Kementerian/Lembaga.
Contoh : Pemanfaatan gedung asrama untuk
kegiatan diklat.
8
PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN
PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN
b. Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN yang tidak terkait atau tidak
dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi akan diatur
mengikuti ketentuan pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
BMN dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMN.
Contoh : Pemanfaatan gedung pertemuan untuk kegiatan pernikahan.
c. Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud
pada huruf a tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat
peran atau tidak melibatkan Kuasa Pengguna Barang, akan diatur
mengikuti ketentuan pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
BMN dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Peng-hapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara.
Contoh : Pemanfaatan gedung untuk kegiatan diklat yang
diselenggarakan oleh pihak lain
9
PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN
Menteri Keuangan telah menerbitkan surat No. S-420/MK.02/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang pada intinya meminta masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan inventarisasi jenis PNBP terkait pemanfaatan BMN dalam usulan revisi PP atau dalam PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
Selanjutnya, berdasarkan hasil inventarisasi, masing-masing Kementerian/Lembaga diminta agar : mengusulkan pengaturan pemanfaatan asset sesuai PP No. 6
Tahun 2006 dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, dan
mengusulkan revisi PP atau RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP kementerian/Lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
10
Pembahasan dengan instansi
terkait :
• K/L bersangkutan
• Biro Hukum, Kemenkeu
• DJKN, Kemenkeu (jika terdapat
jenis PNBP berupa pemanfaatan
aset negara)
• Kementerian Hukum dan HAM
• Sekretariat Negara
Pimpinan K/L
Konsep RPP
Menteri
Keuangan
Dirjen
Anggaran
Direktur PNBP
Konsep RPP Hasil
Pembahasan dan surat
Menkeu ke Menkumham
Menteri Hukum
dan HAM
Konsep RPP Hasil
Harmonisasi dan surat
Menkumham ke Menkeu
Presiden
Konsep RPP Hasil
Harmonisasi untuk
ditetapkan
PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L
11
Kementerian Pendidikan Nasional s.d. Saat ini belum
memiliki PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian Pendidikan
Nasional.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran telah
beberapa kali mengirimkan surat meminta
Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera
mengusulkan draft PP tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis PNBP, terakhir melalui surat No. S-18/AG/2012
tanggal 5 Januari 2012.
12
PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
(Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997)
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
(Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003)
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara tepat pada waktunya.
(Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
13
Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN.
(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997)
Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
(Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004)
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
14
Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah
untuk menagih dan atau memungut PNBP yang
Terutang.
(Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
15
16
Temuan BPK atas Laporan Keuangan KL TA 2010 pada Kemdikbud (BA 023):
PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Jenis temuan Jenis PNBP Nilai PNBP
PNBP Terlambat disetor Pendapatan Jasa Giro Rp.501.647.165,26
Penerimaan sewa, Kerjasama Rp.937.955.048
Denda keterlambatan Rp.5.192.153.821
PNBP digunakan langsung Rp.25.833.675.795
Opini BPK atas LKKL Kemdikbud
2008 2009 2010
WDP WDP TMP
Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan.
(Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997)
Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan
secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah
kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir.
(Pasal 5 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2004)
PELAPORAN PNBP
17
SEKJEN/
SESTAMA/
SEKUM
MENTERI
KEUANGAN
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
DITJEN X
BADAN Y
Laporan realisasi triwulanan PNBP
disampaikan oleh Sekjen atau jabatan
setingkat pada K/L yang bersangkutan
kepada Menteri Keuangan
Laporan realisasi triwulanan PNBP terdiri dari
laporan realisasi penerimaan dan
penggunaan dana PNBP
MEKANISME PELAPORAN PNBP
18
Kementerian Pendidikan Nasional masih belum tertib dalam menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan.
Satker BLU di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional belum memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
19
PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP wajib menyampaikan target (rencana) PNBP secara tertulis kepada Menteri Keuangan.
(Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)
Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan target (rencana) PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.
(Pasal 2 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2004)
RENCANA PNBP
20
Target PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan PNBP, yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang (1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang akan datang).
Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan
Keuangan masing – masing K/L.
Target (rencana) PNBP disusun se-realistis mungkin dengan menggunakan
formula volume x tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif
layanan yang ditetapkan Menkeu untuk satker BLU.
Dalam penyusunan target, masing – masing jenis PNBP dikelompokkan sesuai
Akun PNBP, dengan mengacu pada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan
Akun Standar.
Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukan secara berjenjang naik sesuai
klasifikasi menurut organisasi, mulai dari Organisasi Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran tingkat terendah hingga yang tertinggi, yaitu dari tingkat
Satker/UPT, Unit Eselon I s.d. K/L.
PENYUSUNAN TARGET PNBP
21
Latar belakang;
Visi dan misi;
Tugas pokok dan fungsi;
Realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun anggaran berjalan;
Pokok-pokok kebijakan PNBP;
Target PNBP TA yang dianggarkan;
Alasan/justifikasi kenaikan atau penurunan target PNBP TA yang dianggarkan dari target tahun anggaran sebelumnya;
Besaran pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP dengan mengacu pada persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan;
Perkiraan target dan pagu penggunaan PNBP 3 (tiga) tahun yang akan datang dari tahun yang dianggarkan.
OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP
PENYUSUNAN TARGET PNBP
22
Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
(Pasal 8 UU No 20 Tahun1997 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999)
Instansi dapat menggunakan sebagian dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh
persetujuan dari Menteri. (Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999)
PENGGUNAAN PNBP
23
Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu meliputi :
1. Penelitian dan pengembangan teknologi,
2. Pelayanan kesehatan,
3. Pendidikan dan pelatihan,
4. Penegakan hukum,
5. Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu,
6. Pelestarian Sumber Daya Alam.
PENGGUNAAN PNBP
24
(1) Permohonan penggunaan PNBP diajukan oleh Pimpinan
Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri
Keuangan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling
sedikit dilengkapi dengan :
a. Tujuan penggunaan dana PNBP;
b. Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan
dibiayai PNBP;
c. Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku;
d. Laporan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya, perkiraan
tahun anggaran berjalan, serta perkiraan 3 (tiga) tahun
mendatang.
(Pasal 6 PP No. 73 Tahun 1999)
PENGGUNAAN PNBP
25
Dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
(Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP
26
Berdasarkan hasil pembahasan target (rencana) PNBP, Direktorat PNBP menetapkan pagu penggunaan PNBP dengan formula sebagai berikut :
TARGET (RENCANA) PNBP
% PERSETUJUAN PENGGUNAAN PNBP
DARI MENKEU
PAGU PENGGUNAAN
PNBP
Pengalokasian pagu penggunaan PNBP lebih lanjut ke dalam program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, dan akun belanja dilakukan oleh Direktorat Anggaran I, II, III dengan berpedoman pada juknis penyusunan RKA-KL serta KMK Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP.
PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP
27
a. Dasar Hukum Revisi Anggaran
1) UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 :
Pasal 22 : Perubahan/pergeseran
Pasal 23 : Penggunaan Hasil Optimalisasi
Ditetapkan oleh Pemerintah.
2) Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011:
Pasal 2 : Perubahan/pergeseran
Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3) PMK No. 49/PMK.02/2011 ttg Tatacara Revisi
Anggaran
1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan
prioritas kebutuhan;
2) Mempercepat pencapaian kinerja;
3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran yang
terbatas.
b. Tujuan Revisi Anggaran
28
REVISI PNBP
• Kondisi :
– berdasarkan perkembangan realisasi tahun berjalan dan adanya kebijakan
tertentu mengakibatkan adanya potensi tambahan PNBP realisasi PNBP
sehingga sampai dengan akhir tahun diperkirakan melampaui target yang
telah ditetapkan.
• Solusi => diproses melalui mekanisme APBN-P
– Unit yang berwenang memproses : Direktorat Jenderal Anggaran
– Prosedur :
• Satuan Kerja terkait segera mengusulkan perubahan target PNBP untuk
ditampung dalam RAPBN-P tahun berjalan secara berjenjang kepada
Setjen Kementerian Perhubungan;
• Sekjen Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan RAPBN-P
atas perubahan target PNBP di seluruh Satuan Kerja kepada Direktorat
Jenderal Anggaran.
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN
TARGET PNBP
• Solusi (lanjutan):
– Prosedur (Lanjutan) :
• Direktorat Jenderal Anggaran akan memproses seluruh usulan
RAPBN-P Kementerian/Lembaga sebagai bahan Nota Keuangan
RAPBN-P.
Notes : apabila diperlukan, DJA akan melakukan penelaahan
usulan perubahan target PNBP.
• Presiden menyampaikan usulan RAPBN-P kepada DPR RI.
• Setelah APBN-P ditetapkan, Kementerian/Lembaga segera
menindaklanjuti sesuai mekanisme revisi anggaran.
– Dokumen yang diperlukan : Proposal perubahan target, justifikasi
perubahan target beserta perhitungannya
– Batas waktu penyampaian mengikuti siklus APBN-P
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN
TARGET PNBP
• Kondisi :
– Berdasarkan perkembangan realisasi tahun berjalan, realisasi
PNBP (bukan perkiraan realisasi) yang telah disetorkan ke Kas
Negara telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN
• Solusi => diproses melalui Revisi Anggaran
– Unit yang berwenang memproses : Direktorat Jenderal Anggaran
– Prosedur:
• Satuan Kerja terkait segera mengusulkan perubahan target
PNBP untuk ditampung dalam RAPBN-P tahun berjalan
kepada Setjen Kementerian Perhubungan;
• Setjen Kem. Perhubungan melakukan verifikasi awal atas
adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target PNBP.
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN
REALISASI PNBP
– Prosedur (lanjutan):
• Apabila berdasarkan hasil verifikasi awal telah terjadi kelebihan
realisasi, Sekjen Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan
revisi anggaran kepada Dirjen Anggaran.
• Ditjen Anggaran c.q Direktorat PNBP melakukan verifikasi usulan
revisi untuk meyakinkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas
target PNBP (sesuai data yang ada di Direktorat PNBP).
• Apabila dokumen pendukung telah lengkap dan realisasi PNBP
telah melebihi target PNBP, Direktorat PNBP akan menyampaikan
rekomendasi adanya kelebihan realisasi PNBP beserta tambahan
pagu kepada Direktorat Anggaran I/II/III.
• Direktorat Anggaran I/II/III menindaklanjuti rekomendasi Direktorat
PNBP sesuai mekanisme revisi anggaran.
– Dokumen yang dibutuhkan : RKA-Satker yang memuat usulan
perubahan PNBP, fotokopi SSBP dan NTPN yang telah divalidasi oleh
KPPN Setempat
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN
REALISASI PNBP
– Dokumen yang dibutuhkan (lanjutan) : RKA-Satker yang
memuat usulan perubahan PNBP, fotokopi SSBP dan
NTPN yang telah divalidasi oleh KPPN Setempat
– Ketentuan tentang kelebihan realisasi :
• Dapat digunakan sesuai ketentuan izin penggunaan
yang berlaku;
• Termasuk adanya jenis baru yang ditetapkan dalam
PP;
• Termasuk adanya KMK izin penggunaan baru atau
tambahan prosentase penggunaan;
• Termasuk kontrak atau dokumen yang dipersamakan
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN
REALISASI PNBP
1. Batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 adalah :
a. tanggal 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;
b. Tanggal 28 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Pengajuan revisi anggaran khusus untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sbgm diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.
3. Pada saat pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, seluruh dokumen telah diterima secara lengkap termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR RI.
REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN
REALISASI PNBP