Pengelolaan Jaringan Irigasi & Permasalahnnya
description
Transcript of Pengelolaan Jaringan Irigasi & Permasalahnnya
www.ilmutekniksipil.com
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
DAN PERMASALAHANNYA
I. PENDAHULUANPesatnya perkembangan penduduk dan industri terutama di Jawa, menyebabkan
keseimbangan antara penyediaan dan pemanfaatan air menjadi terganggu. Di satu
pihak ketersediaan air dari sumbernya mengalami penurunan sebagai akibat dari
perubahan/terganggunya cathment area dan dilain pihak kebutuhan akan air semakin
meningkat dengan penggunaan yang beraneka ragam (pertanian, industri,perumahan,
penggelontoran kota dan sebagainya).
Meningkatnya erosi tanah sehingga kandungan lumpur dalam air sungai juga
meningkat, yang mengakibatkan pendangkalan, baik di jaringan irigasi maupun di
sungai itu sendiri menjadi semakin cepat pula. Hal tersebut sangat berpengaruh pada
pengelolaan dan fungsi pelayanan dari jaringan irigasi.
Peningkatan usaha-usaha intensifikasi pertanian dan diversifikasi tanaman yang
akhir-akhir ini digalakkan, memerlukan pula dukungan penyediaan air secara tepat
baik dalam segi waktu, ruang, jumlah maupun mutunya.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, diperlukan usaha-usaha berupa
pengelolaan jaringan irigasi yang baik, yaitu operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi
sehingga jaringan irigasi dapat berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana
mestinya, untuk jangka waktu yang telah direncanakan.
II. PENGERTIANPembangunan di bidang Sumber Daya Air khususnya irigasi, baik berupa
pembangunan baru, peningkatan maupun rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka
menunjang peningkatan produksi pangan oleh Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan
dengan cukup berhasil , baik investasi dari rupiah APBN dan dana bantuan luar negeri.
Setelah tahap pembangunan tersebut selesai, maka tahap berikutnya adalah pemanfaatan
www.ilmutekniksipil.com
jaringan irigasi yang lebih dikenal dengan sebutan Pengelolaan jaringan irigasi, yang
terdiri dari :
Operasi Jaringan Irigasi
Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006,
tentang irigasi, operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi,
menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana
pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data,
memantau dan mengevaluasi.
Dalam pengertian luas, operasi jaringan irigasi adalah kesatuan proses
penyadapan air dari sumber air ke petak-petak sawah serta pembuangan air yang
berlebihan sehingga :
- Air yang tersedia digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien ;
- Air yang tersedia dibagi secara adil dan merata ;
- Air diberikan ke petak-petak sawah secara tepat sesuai dengan kebutuhan
pertumbuhan tanaman (tepat caranya, tepat waktunya dan tepat jumlahnya) ;
- Akibat-akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air dapat dihindarkan.
Jika ditinjau dari segi pertanian, maka operasi jaringan irigasi adalah usaha
pengaturan air sedemikian rupa agar petak-petak sawah terjadi kombinasi yang
tepat sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman yang dapat menghasilkan
produksi maksimal.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka jelas bahwa operasi
jaringan irigasi harus dapat menciptakan keberhasilan usaha peningkatan
produksi pangan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat tani, baik secara individu maupun secara keseluruhan.
Kegiatan Operasi Meliputi :
- Pengumpulan data ;
- Penyediaan air irigasi ;
- Menyusun rencana tata tanam ;
www.ilmutekniksipil.com
- Menyusun sistem golongan ;
- Menyusun rencana pembagian air ;
- Pemberian air irigasi ;
- Membuka menutup pintu;
- Kalibrasi ;
- Monitoring dan evaluasi.
2.1.1. Pengumpulan Data (Tugas Dinas Irigasi Kab/Kota,Prov,Balai WS)
Adapun data yang harus dikumpulkan untuk keperluan operasi yang baik
dan benar serta kesinambungannya, meliputi data :
1) Data hidrologi antara lain data debit air tersedia ;
2) Data agroklimatologi antara lain kebutuhan air tanaman;
3) Data jenis tanaman, macam dan arealnya.
2.1.2. Penyediaan Air Irigasi (Tugas Dinas Irigasi Kab/Kota,Prov, Balai WS
dan KOMIR)
Penyediaan dan pengaturan air irigasi dimulai dari air yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang berasal dari :
1) Air hujan yang jatuh di daerah yang bersangkutan ;
2) Air irigasi dari sumber air (sungai, waduk, mata air dan air tanah
yang dipompa).
Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas
lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang
maksimal dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya, tetapi
penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada
merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas
semua kebutuhan.
Air irigasi di Indonesia umumnya diambil dari sumber air sungai
yang tidak didukung oleh waduk yang diperkirakan meliputi ± 89 %
www.ilmutekniksipil.com
dari total areal irigasi, sedangkan yang sudah didukung waduk baru
sekitar ± 11% dari total areal irigasi.
Air yang tersedia di sungai selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu,
karenanya perlu ditentukan besarnya debit air yang tersedia, yang
diharapkan agak secara pasti dapat terjadi, yang dapat dipergunakan
sebagai dasar perencanaan untuk mengatur rencana pembagian air
dan menentukan rencana tata tanam.
Disamping itu debit tersedia tidak dapat dimanipulir, dalam arti
disimpan dulu, tetapi semua kegiatan yang berkaitan dengan
memanfaatkan irigasi harus menyesuaikan dengan debit tersedia,
baik waktu pemanfaatan dan jumlahnya. Waktu tersedianya juga
cenderung makin pendek sebagai akibat rusaknya hutan daerah
tangkapan air dibagian hulu, sebaliknya jumlah tersedianya melebihi
yang dibutuhkan, dimana terjadi banjir dan tidak dapat dimanfaatkan.
Rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi
disusun oleh Dinas kabupaten/kota atau Dinas Provinsi yang
membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan atau pemakai air
irigasi lainnya. Rencana tahunan penyediaan air irigasi tersebut harus
dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
2.1.3. Menyusun Rencana Tata Tanam (Tugas KOMIR), Partisipasi
P3A/GP3A
Rencana tanam tahunan secara garis besar berisi pola dan jadwal
tanam dalam satu tahun untuk setiap jenis tanaman dengan luas
tanam masing-masing. Pola tanam merupakan gambaran mengenai
pergiliran penanaman untuk jenis tanaman yang berbeda selama satu
tahun, misalnya padi-padi-palawija. Sedang jadwal tanam
merupakan penetapan waktu untuk pelaksanaan kegiatan penanaman,
www.ilmutekniksipil.com
mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Secara lengkap Rencana
Tata Tanam Tahunan berisi:
a. Luas lahan yang akan ditanami ;
b. Tanggal dimulainya pemberian air irigasi;
c. Pembagian golongan tanam;
d. Jumlah golongan dalam satu DI;
e. Tanggal dimulainya masa pengolahan tanah dalam setiap
golongan;
f. Luas tanaman padi gadu yang disepakati dalam satu golongan;
g. Luas tanam palawija dan tebu yang akan ditanam setiap
golongan.
Rencana tata tanam tahunan disusun sebelum masa tanam dimulai.
Penyusunan rencana tata tanam tahunan dilakukan berdasarkan
prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat
petani. Pada penyusunan rencana tata tanam partisipatif ini, petani
secara aktif mendiskusikan komoditas yang akan ditanam bersama
dengan petani lain dalam P3A maupun dengan kelompok P3A
lainnya. Sementara itu pemerintah bertindak dan berperan sebagai
pembimbing atau penasehat yang memberi masukan-masukan dan
pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air
yang mungkin bisa dipergunakan untuk pertanian. Sebelum
dilakukan penyusunan rencana terlebih dahulu Dinas PU Pengairan
menghitung dan mengevaluasi debit andalan yang ada untuk
digunakan sebagai masukan pada saat penyusunan rencana tata
tanam oleh P3A maupun GP3A.
2.1.4. Menyusun Sistem Golongan (Tugas Dinas & Pertambangan
KOMIR), partisipasi P3A/GP3A.
Apabila debit tersedia sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah
mengatur perlu tidaknya menyusun sistem golongan, hal ini
disebabkan untuk pengolahan tanah pada awal musim tanam padi
www.ilmutekniksipil.com
diperlukan air sangat banyak, terutama bagi tanaman musim hujan
yang justru harus dimulai pada akhir musim kemarau, dimana debit
sungai umumnya masih kecil dan curah hujan masih sedikit. Oleh
karena itu untuk pengaturan air irigasi perlu dilakukan dengan sistem
golongan, dimana awal pengolahan tanah seluruh daerah irigasi tidak
serentak.
Caranya daerah irigasi tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian
(3-5 bagian/golongan), dimana awal pemberian air untuk masing-
masing bagian tidak sama. Pada umumnya berjarak 10 atau 15 hari
antara golongan yang satu dengan golongan berikutnya. Cara ini
disebut pembagian air secara golongan, masing-masing bagian daerah
irigasi tersebut dinamakan golongan. Dengan sistem golongan ini
terdapat keuntungan berupa dapat diperkecilnya dimensi saluran dan
bangunan, akibat dapat diperkecilnya puncak kebutuhan air.
2.1.5. Rencana Pembagian Air (Tugas Dinas Irigasi Kab/Kota,Prov,Balai
WS)
Rencana tahunan pembagian air irigasi disusun oleh Dinas
Kabupaten/kota, maupun Dinas Provinsi yang membidangi irigasi
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan
penyediaan air irigasi, usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A)
dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
Rencana pembagian air irigasi ditetapkan oleh Bupati/walikota atau
Gubernur sesuai dengan kewenangan dan atau penyelenggaraan
wewenang yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang
bersangkutan, sedangkan rencana tahunan pemberian air pada daerah
irigasi lintas Provinsi dan strategis nasional yang belum dilimpahkan
kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten /kota disusun
oleh instansi tingkat pusat yang membidangi irigasi dan disepakati
bersama dalam forum koordinasi komisi irigasi atau yang disebut
dengan nama lain dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan hak guna
www.ilmutekniksipil.com
air untuk irigasi yang telah ditentukan atau kebutuhan air irigasi yang
diperlukan berdasarkan usulan petani.
2.1.6. Pemberian Air Irigasi (tugas Dinas Irigasi Kab/kota, Balai WS)
Rencana pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kabupaten/kota atau
Dinas Provinsi yang membidangi irigasi sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi,
usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan pemakai air untuk
kepentingan lainnya. Rencana pemberian air irigasi harus disepakati
oleh Komisi Irigasi Kabupaten/kota atau komisi irigasi Provinsi sesuai
dengan cakupan tugasnya berdasarkan :
1) Kebutuhan air irigasi yang diperlukan;
2) Kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A)
Ada beberapa cara pemberian air irigasi ke petak tersier yaitu :
1) Kondisi debit lebih besar dari 70% debit rencana.
Air irigasi dari saluran primer dan sekunder dialirkan secara terus
menerus (continuous flow) ke petak-petak tersier melalui pintu
sadap tersier. Dalam petak tersier air tetap mengalir dari petak
sawah yang lebih tinggi ke petak sawah yang lebih rendah. Jika
ada kelebihan air maka air dari petak sawah yang terendah akan
masuk kesaluran pembuang.
2) Kondisi debit kurang dari 70 % sampai dengan 50 % dari debit
rencana.
Apabila kondisi debit tersedia kurang dari 70 % sampai dengan
50 % dari debit rencana, maka pelaksanaan pemberian air ke
petak-petak tersier dilakukan dengan rotasi. Pelaksanakan rotasi
dapat diatur antar sekunder, misal suatu jaringan irigasi
mempunyai 2 (dua) sekunder yaitu sekunder A dan sekunder B,
maka selama 3 (tiga) hari air irigasi dialirkan ke sekunder A dan
3 (tiga) hari berikutnya ke sekunder B begitu setiap 3 (tiga) hari
www.ilmutekniksipil.com
dilakukan pergantian sampai suatu saat debitnya kembali normal
dan pemberian air berubah menjadi continuous flow.
Rotasi juga dapat dilakukan antar petak tersier, dimana petak-
petak tersier sudah diberi nomor 1,2,3 dan pada umumnya tidak
lebih dari 4 maka, tiap (tiga) hari pertama air dialirkan ke petak-
petak tersier yang bernomor ganjil dan 3 (tiga) hari berikutnya
dialirkan ke petak-petak tersier yang bernomor genap.
3) Cara Pemberian Air Intermitten
Cara pemberian air Intermitten biasanya dilaksanakan kalau
jaringan irigasi mempunyai sumber air waduk, atau dari sistem
irigasi pompa, dimana misalnya 1 (satu) minggu air waduk
dialirkan ke jaringan irigasi dan 1 (satu) minggu kemudian
waduknya ditutup demikian seterusnya sehingga setiap minggu
dapat air dan satu minggu kemudian tidak dapat air. Pada sistem
irigasi pompa, juga demikian misalnya 1 (satu) hari pompa
dihidupkan dan 1 (satu) hari kemudian tidak dihidupkan.
2.1.7. Membuka dan Menutup Pintu (Tugas Dinas Irigasi kab/kota, Prov,
Balai WS)
Kegiatan membuka dan menutup pintu meliputi :
1) Pintu dibendung, setiap bendung harus dilengkapi dengan
manual operasi bendung;
2) Pintu bangunan bagi di saluran primer dipergunakan untuk
membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder;
3) Pintu bangunan bagi di sekunder dipergunakan untuk membagi
air petak tersier.
2.1.8. Kalibrasi (Tugas Dinas Irigasi Kab/Kota, Prov, Balai WS)
Kegiatan kalibrasi dimaksudkan untuk menera kebenaran debit yang
keluar baik dari pintu bendung, bangunan bagi sekunder. Penerapan
biasanya menggunakan alat current meter dan pelampung.
www.ilmutekniksipil.com
2.1.9. Monitoring dan Evaluasi (Tugas Dinas Irigasi Kab/Kota, Prov, Balai
WS)
Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sangat penting untuk
perencanaan operasi pada tahun mendatang, yang meliputi monitoring
dan evaluasi ketersediaan air, waktu pembagian air, tata tanam dan
sistem golongan.
Catatan :
1) Operasi jaringan irigasi adalah semua kegiatan yang berkaitan
dengan air irigasi.
2) Hampir semua kegiatan operasi jaringan irigasi tidak dapat
dilaksanakan dengan partisipasi P3A/GP3A, kaitannya Permen
PU No.30/PRT/M/2007.
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang
Irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya mejaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar
pelaksanaan operasi , dan mempertahankan kelestariannya.
Jaringan irigasi dapat cepat rusak karena adanya hujan/air, sengatan sinar dan
panas matahari secara langsung, hewan/manusia, tanaman liar atau karena
rancangan dan konstruksi fasilitas dan jaringan yang kurang baik, sehingga :
- Sinar matahari yang panas akan mengakibatkan keretakan yang
memudahkan badan saluran terkikis;
- Hujan lebat akan menekankan dan menerpa badan bangunan sehingga
mudah tergerus dan tererosi;
- Air yang mengalir deras melebihi kecepatan rencana, akan mengikis badan
saluran sehingga proses penggerusan dan erosi akan terjadi sangat mudah;
- Keberadaan hewan yang dilepas secara liar di sekitar bangunan dan fasilitas
irigasi akan dapat merusak fasilitas tersebut apabila tidak ditangani secara
baik;
www.ilmutekniksipil.com
- Bagian dari tanaman liar (daun, batang,akar) akan mengganggu kelancaran
pengaliran air;
- Ukuran, letak, spesifikasi dan kualitas bangunan yang tidak tepat akan
berpengaruh negatif terhadap pemeliharaan jaringan;
- Sementara itu, perbuatan manusia yang seringkali kurang sadar dan kurang
memahami pentingnya upaya pembagian air, dengan sendirinya akan
banyak berpengaruh terhadap tidak efektifnya fungsi jaringan irigasi.
Kegiatan Pemeliharaan Meliputi :
1) Pengamanan/pencegahan
2) Pemeliharaan rutin
3) Pemeliharaan berkala
4) Pemeliharaan darurat
2.2.1. Pengamanan Jaringan Irigasi
Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006, tentang Irigasi, pasal 59
menyebutkan bahwa pengamanan jaringan bertujuan untuk mencegah
kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau
daya rusak alam.
Jaringan irigasi (antara lain bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan
bagi, saluran dan semacamnya) perlu diamankan agar fungsi dan
kondisinya dapat terus terjaga. Kondisi fisik jaringan irigasi yang baik
belum tentu fungsinya juga baik, demikian juga sebaliknya fungsinya
bisa berlangsung secara baik meskipun kondisi fisiknya hanya berupa
jaringan dan bangunan yang sederhana saja, Untuk menjaga jaringan
irigasi tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengamanan, yang
tidak saja dilakukan oleh petugas Pemerintah namun juga harus
dilakukan oleh petani pemakai air.
Untuk dapat melakukan pengamanan jaringan irigasi yang memadai
secara fisik maupun fungsinya, perlu diketahui hal-hal yang harus
dihindarkan yang berkaitan dengan jaringan irigasi tersebut. Hal-hal
tersebut perlu dihindarkan karena secara teknis akan berpengaruh
www.ilmutekniksipil.com
terhadap kemampuan jaringan sedemikian rupa untuk mampu secara
efisien menyalurkan air ke petak-petak sawah. Namun demikian, apabila
masyarakat tani dengan secara dialogis sepakat bahwa hal tersebut tidak
perlu dilarang dengan resiko yang ada, maka hal tersebut dengan
sendirinya dapat dibenarkan secara intern dilingkungan mereka.
Konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap hal-hal yang seharusnya
dapat dihindari tapi masih dilakukan oleh beberapa petani, akan
mengakibatkan permasalahan yang berbuntut perselisihan, baik antar
anggota P3A atau antar P3A dengan organisasi lain yang setidak-
tidaknya memerlukan upaya dan waktu untuk mengatasinya.
Termasuk kegiatan pencegahan antara lain :
1) Menetapkan garis sepadan .
2) Memasang tanda larangan membuang sampah di
saluran/bangunan.
3) Memasang portal pada jalan inspeksi, untuk mencegah
kendaraan berat roda 4 masuk jalan inspeksi.
2.2.2 Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan rutin adalah kegiatan perawatan pada jaringan irigasi yang
biasanya dilaksanakan setiap tahun seperti :
1) Membersihkan sampah, lumpur dan pintu air;
2) Memotong rumput dan tumbuhan pengganggu di sepanjang
saluran;
3) Mengoptimalkan penampang saluran;
4) Menutup bocoran kecil;
5) Memberikan pelumas pintu air.
Diharapkan perkumpulan petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam
pemeliharaan rutin yang akan dibahas lebih lanjut pada pengelolaan
irigasi partisipatif.
www.ilmutekniksipil.com
2.2.3 Pemeliharaan Berkala
Pemeliharaan perbaikan berkala adalah kegiatan perbaikan pada jaringan
irigasi yang biasanya dilaksanakan lebih dari 1 tahun, misalnya :
1) Mengecat pintu air dan mengganti skot balk yang lapuk ;
2) Menggali endapan lumpur;
3) Memperbaiki sayap bangunan dan tembok saluran;
4) Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan bagi;
5) Meninggikan tanggul saluran;
6) Memperbaiki bendung (sayap, pintu air dan lain-lain);
7) Mengganti pintu air yang rusak;
8) Memperbaiki kerusakan akibat bencana alam secara pemanen,
setelah lebih dulu sudah dilaksanakan dengan perbaikan darurat.
2.2.4 Kegiatan Pemeliharaan Darurat
Adalah perbaikan sebagai akibat bencana alam, dimana asal air irigasi
dapat mengalir, agar fungsi jaringan irigasi dapat melayani daerah irigasi
dan dilaksanakan dalam waktu yang cepat.
Tergantung pada tingkat kerusakannya, maka pelaksana kegiatan
pemeliharaan (kondisi seperti ini dengan sendirinya memerlukan
musyawarah untuk kesepakatan).
Catatan :
1) Pemeliharaan jaringan irigasi adalah semua kegiatan yang berkaitan
dengan phisik jaringan irigasi.
2) Hampir semua kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan
partisipasi P3A/GP3A, kaitannya Permen PU No.30/PRT/M/2007.
Rehabilitasi
Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang
Irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi
guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula. Suatu jaringan
www.ilmutekniksipil.com
irigasi meskipun dioperasikan dan dipelihara sebaik-baiknya, pada suatu saat
akan sampai pada batas masa pelayanannya. Panjang atau pendeknya masa
pelayanan suatu jaringan irigasi akan tergantung kepada :
- Keadaan sumber airnya;
- Konstruksi bangunan (permanen, semi permanen atau sederhana);
- Pelaksanaan O&P nya;
- Keadaan alamnya (jenis tanah, kemiringan tanah, curah hujan, tumbuh-
tumbuhan, bencana alam dan sebagainya).
Diharapkan masa pelayanan dari suatu jaringan irigasi mencapai 25 tahun
sampai 30 tahun setelah pembangunan dan atau biasanya fungsi pelayanan
jaringan irigasi turun kurang 60 %, sedangkan kerusakan bangunan-bangunan
dan saluran irigasi lebih dari 40 %.
Dari pengertian rehabilitasi tersebut diatas maka rehabilitasi adalah perbaikan
baik bangunan maupun saluran seluruh jaringan irigasi dalam satu daerah irigasi,
namun demikian dalam prakteknya akhir-akhir ini suatu bendung yang
mercunya rusak dan kolap, perbaikan mercu bendung tersebut masuk kategori
rehabilitasi.
Catatan :
1) Rehabilitasi berkaitan dengan fisik jaringan irigasi
2) Sebagian pekerjaan/kegiatan rehabilitasi dapat di dilaksanakan dengan
partisipasi P3A/GP3A, kaitannya Permen PU No. 30/PRT/M2007.
Hubungan antara Pelaksanaan OP, masa pelayanan dan rehabilitasi.
Suatu DI sekalipun di OP dengan biaya cukup, personil juga cukup dan manual
lengkap, tetap akan memerlukan rehabilitasi, tetapi masa pelayanannya sesuai
dengan waktu yang direncanakan.
Dibawah ini akan diberikan ilustrasi secara grafis, hubungan antara pelaksanaan
OP dengan masa pelayanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
sebagai berikut:
www.ilmutekniksipil.com
Grafik Hubungan antara Pelaksanaan OP, Masa Pelayanan dan
Rehabilitasi
Keterangan:
- Kondisi I, terjadi pada Daerah Irigasi yang biaya OP-nya kurang, personil
(SDM) kurang memadai ditambah masalah pelumpuran, maka jaringan
irigasi pada DI tersebut kurang dari 15 tahun fungsinya sudah menurun
dibawah 60 % dan segera memerlukan rehabilitasi.
- Kondisi II, terjadi pada Daerah Irigasi yang biaya OP-nya cukup, personil
(SDM) memadai. Dilengkapi dengan Panduan/Manual OP yang benar,
sekalipun ada masalah pelumpuran, maka jaringan irigasi pada DI tersebut
dapat dipertahankan fungsi pelayanannya sampai dengan sekitar 20 tahun,
baru memerlukan rehabilitasi.
- Kondisi III, terjadi pada Daerah Irigasi yang biaya OP-nya cukup, personil
(SDM) memadai, dilengkapi dengan Panduan/Manual OP yang benar,
ditambah DI tersebut didukung oleh waduk, maka fungsi pelayanannya bisa .
30 tahun, baru memerlukan rehabilitasi.
www.ilmutekniksipil.com
III. KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASIPengelolaan jaringan irigasi yang terdiri dari kegiatan operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi jaringan irigasi, kewenangan pengelolaannya selain didasarkan pada
keberadaan jaringan irigasi tersebut terhadap wilayah administrasi juga
didasarkan pada strata luasannya sesuai dengan ketentuan didalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penjelasan Pasal 41, dan
PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, penjelasan pasal 16,17 dan 18 diatur
sebagai berikut.
Pemerintah Pusat
Bertanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha atau pada daerah irigasi lintas
provinsi, lintas negara, dan strategis nasional, dengan penjelasan pelaksanaan
pengelolaan sebagai berikut :
a. Dapat melaksanakan pengelolaan irigasi dari Dana Pengelolaan Irigasi
APBN untuk DI lintas Provinsi, strategis nasional, dan lintas negara
dengan membentuk unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat.
b. Dapat memberikan tugas pembantuan kepada Gubernur untuk
melaksankan DPI APBN untuk provinsi dengan luasan daerah irigasi
tertentu sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kemampuan daerah
provinsi.
c. Dapat memberikan tugas pembantuan kepada Bupati/walikota untuk
melaksanakan DPI APBN dengan luasan daerah irigasi tertentu sesuai
dengan kondisi, karakteristik dan kemampuan daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi
Bertanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah
irigasi <dari 1.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota. Dengan penjelasan
pelaksanaan pengelolaan sebagai berikut :
www.ilmutekniksipil.com
a. Melaksanakan sendiri Dana Pengelolaan Irigasi APBD Provinsi untuk DI
lintas kabupaten/kota, melalui balai PSDA.
b. Dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat sesuai butir
3.1.b diatas.
c. Dapat memberikan tugas pembantuan kepada Bupati/walikota untuk
melaksanakan DPI APBD Provinsi yang luas DI-nya 1.000-3.000 ha.
Pemerintah Kabupaten/kota
Bertanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi dalam satu Kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
Dengan penjelasan pelaksanaan pengelolaan sebagai berikut :
a. Melaksanakan sendiri DPI APBD Kabupaten/kota yang berada dalam
Kabupaten/kota untuk DI yang luasnya <1.000 ha.
b. Dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, sesuai
butir 3.2.c diatas.
c. Dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat untuk
Kabupaten/kota dengan luasan daerah irigasi tertentu sesuai dengan
kondisi, karakteristik dan kemampuan daerah Kabupaten/Kota sesuai butir
3.1.c diatas.
Pemerintah Desa
Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama
lain meliputi :
a. Melaksanakan peningkatan dan/atau pengelolaan sistem irigasi yang
dibangun oleh Pemerintah desa.
b. Menjaga efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan
sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa.
c. Menjaga efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa.
www.ilmutekniksipil.com
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Bertanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi tersier. Namun demikian
P3A dapat ikut serta dalam pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan
pembiayaan. Dalam hal P3A/ masyarakat petani tidak mampu melakukan
rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, maka
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, atau
Pemrintah desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Badan Usaha, badan Sosial dan Perseorangan
Bertanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi yang dimilikinya.
Khusus Pemberdayaan P3A
Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota dengan
pembiayaan sesuai dengan kewenangannya. Tanggungjawab pengelolaan tersebut
mengharuskan Pemerintah dan pemerintah daerah, Kabupaten/kota Provinsi, dan
P3A serta badan usaha, badan sosial dan perseorangan pemilik jaringan irigasi
untuk mengalokasikan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) tertentu didalam APBN,
APBD Kabupaten/kota, anggaran P3A dan anggaran badan usaha, badan sosial
dan perseorangan yang bersangkutan.
IV. PERMASALAHAN PENGELOLAAN IRIGASIPrasarana Fisik Jaringan Irigasi
Berdasarkan kelengkapan dan jenis konstruksinya, jaringan irigasi di Indonesia
dapat dibedakan atas tiga kelas jaringan irigasi yaitu teknis, semi teknis dan
sederhana. Disamping kelas jaringan dan kelengkapannya, yang penting
diperhatikan dalam prasarana fisik irigasi adalah kondisinya. O&P jaringan
irigasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila kondisinya dalam
www.ilmutekniksipil.com
keadaan baik yaitu mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang
direncanakan.
Untuk mengetahui lebih rinci keadaan masing-masing jaringan irigasi, perlu
dilakukan kegiatan inventarisasi termasuk kondisinya secara rutin sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Fasilitas Penunjang
Peralatan Pemeliharaan
Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan baik dengan
cara diborongkan maupun dengan cara swakelola. Pekerjaan pemeliharaan
yang diborongkan sebagai pelaksanaannya adalah kontraktor. Dengan
demikian bahan peralatan dan tenaga kerja disediakan oleh kontraktor
yang bersangkutan. Untuk kegiatan pemeliharaan yang rutin dan ringan
dikerjakan secara swakelola untuk itu peralatan kegiatan pemeliharaan
tersebut harus disediakan oleh Pemerintah Dinas SDA Kabupaten/kota,
alat-alat berat seperti pengeruk lumpur, buldozer dan lain-lain dapat juga
dipergunakan, tetapi terbatas pada daerah-daerah irigasi yang bebas
dengan dimensi saluran cukup besar.
Pengangkutan /Mobilitas
- Dinas SDA Kabupaten/kota pada umumnya mengelola daerah irigasi
15.000 s/d ± 30.000 ha, sedang fasilitas angkutan yang dipergunakan
untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan di lapangan adalah
Jeep. Disamping kendaraan Jeep untuk tugas operasional lapangan, perlu
dilengkapi dengan kendaraan pick-up/light truck untuk mengangkut
bahan-bahan dari Dinas SDA Kabupaten/kota.
- Cabang Dinas SDA Kabupaten/kota di Kecamatan umumnya mengelola
daerah irigasi ± 3.000 s/d 6.000 ha. Fasilitas angkutan yang diperlukan
adalah sepeda motor. Agar O&P jaringan irigasi dapat dilaksanakan
dengan baik ditingkat cabang Dinas SDA, maka fasilitas angkutan
tersebut di atas perlu dilengkapi dengan sebuah pick-up, yang
www.ilmutekniksipil.com
dipergunakan untuk angkutan bahan/material ke tempat lokasi pekerjaan
yang letaknya tersebar, serta untuk mengangkut tenaga-tenaga kerja ke
tempat lokasi yang bersangkutan.
- Juru pengairan mengelola daerah irigasi 750-1.500 ha. Fasilitas untuk
mobilitas juru pengairan adalah sepeda, sedangkan kegiatan juru
meliputi antara lain kegiatan operasi (mengatur pintu air, mencatat
keadaan tanaman maupun debit setiap hari, pemeliharaan, inventarisasi
jaringan irigasi, pembinaan P3A dan sebagai tenaga pembimbing petani.
- Penjaga Pintu Air (PPA) mempunyai tugas untuk mengatur sejumlah
pintu air yang jaraknya cukup jauh, sedangkan alat transportasi tidak ada.
Apabila membuka/menutup pintu air pada bangunan-bangunan bagi
sadap yang jarak antara satu dengan lainnya berjauhan maka PPA
tersebut harus berjalan kaki, sehingga membutuhkan waktu cukup lama
dan merupakan suatu hambatan. Untuk itu PPA seharusnya diberikan
sepeda sebagai alat penunjang untuk mempercepat pengaturan pintunya.
- Penjaga Bendung diberi tugas untuk mengatur pintu-pintu dibangunan
utama masih banyak yang belum mempunyai sepeda. Mereka biasanya
enggan menempati rumah yang disediakan disekitar bendung karena
lokasinya banyak yang jauh dari kampung, sehingga bilamana terjadi
banjir (sering pada malam hari) sulit untuk mengatur pintu secepatnya.
Maka untuk para penjaga soyogiyanya juga perlu disediakan sepeda
untuk memperlancar tugasnya.
Kantor dan Peralatannya
Kantor Dinas SDA Kabupaten/kota memfasilitasi antara lain untuk
merencanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi baik yang
swakelola maupun yang diborongkan, menindak lanjuti hasil rapat
komisi irigasi untuk menentukan tata tanam sesuai debit yang
diandalkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaaan O&P jaringan
irigasi dan lain-lain. Untuk itu kantor Dinas SDA Kabupaten/kota perlu
peralatan-peralatan kantor seperti meja gambar, komputer, printer dan
www.ilmutekniksipil.com
lain-lain yang dianggap sangat penting guna menunjang pelaksanaan
O&P.
Peralatan Komunikasi
Kegiatan O&P jaringan irigasi yang rutin mencakup pencatatan debit
sungai dan saluran, curah hujan dan keadaan luas tanam dan lain-lain.
Data tersebut perlu dilaporkan ke Dinas SDA Kabupaten/kota oleh juru
pengairan setiap 2 (dua) minggu sekali pada rapat di tingkat cabang
Dinas SDA Kabupaten/kota dan kemudian diteruskan ke kantor Dinas
SDA kabupaten/kota setelah dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya di
kantor cabang Dinas SDA. Laporan keadaan banjir dan kerusakan tanam
kadang-kadang terlambat karena jaringan komunikasi antara penjaga
bendung dengan kepala cabang Dinas SDA kabupaten/kota maupun
kepala Dinas SDA belum memadai, untuk itu adanya jaringan
komunikasi yang memadai sangat diperlukan.
Rumah jaga
Rumah jaga juga ada dilapangan dirasa sangat kurang dan biasanya letak
bangunannya jauh dari bendung maupun bangunan bagi, sehingga dalam
mengoperasikan pintu-pintu air kurang efisien. Seharusnya rumah-
rumah jaga ini dibangun pada lokasi yang tepat misalnya dekat bendung
dan bangunan bagi, tetapi tidak terpencil dari perkampungan agar PPA
mau menempati sehingga dalam mengoperasikan pintu-pintu air bisa
lebih efisien.
Gudang
Gudang biasanya untuk menyimpan skote balok dan peralatan/bahan-
bahan untuk pekarjaan swakelola. Kebanyakan gudang yang ada pada
saat ini letaknya berjauhan/terpisah dengan rumah jaga sehingga
mengakibatkan skote balok dan peralatan banyak yang hilang. Jumlah
gudang yang ada pada saat ini dirasa masih kurang, sebaiknya gudang
www.ilmutekniksipil.com
dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dekat rumah jaga, agar mudah
dalam mengontrol barang-barang yang disimpan digudang tersebut.
Organisasi dan Personalia O&P
a. Organisasi
Sehubungan dengan era desentralisasi, organisasi pelaksana O&P
kabupaten/kota akan dilaksanakan oleh Dinas SDA kabupaten/kota. Yang
menjadi masalah apakah semua kabupaten/kota di Indonesia nantinya
menjadi Dinas SDA kabupaten/kota atau Dinas SDA/Pengairan
kabupaten/kota.
b. Personalia
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, personil dibidang SDA/irigasi
di Dinas SDA kabupaten/kota sangat memprihatinkan. Kualitas personil
pengelola jaringan irigasi di kantor Dinas SDA kabupaten/kota perlu
ditingkatkan melalui latihan-latihan/kursus-kursus O&P jaringan irigasi
serta latar belakang pendidikan yang memadai.
Manual dan Prosedur O&P Jaringan Irigasi
Setiap daerah irigasi biasanya mempunyai banguanan pengambilan utama dan
sistem jaringan yang berbeda-beda berdasarkan sumber air, luas daerah irigasi,
tata tanam, topographi, jenis tanah, kebutuhan air dan sebagainya, sehingga cara
O&P jaringannya juga bervariasi. Mengingat hal tersebut di atas, untuk
pengoperasian maupun pemeliharaan jaringan irigasi yang baik dan benar
diperlukan dasar irigasi bermacam peta dan skema jaringan dan manual
(pedoman) O&P, termasuk prosedurnya.
Data dasar yang diperlukan mencakup data tentang jenis tanah, debit sungai,
curah hujan, kebutuhan air sawah, kehilangan air dan sebagainya untuk analisa
neraca air dan penyusunan rencana pembagian air. Permasalahan yang sering
dijumpai mengenai data tersebut, khusus untuk data curah hujan dan debit
sungai, yaitu kualitas dan kontinuitas dalam seri waktu tertentu misalnya 5
tahun, datanya tidak lengkap.
www.ilmutekniksipil.com
Khusus mengenai peta masing-masing peta tersier yang menggambarkan batas-
batas pemilikan sawah, manfaatnya cukup besar dan dapat digunakan oleh
berbagai pihak, yaitu bagi juru pengairan untuk keperluan P3A dan untuk
menyusun, memonitor dan mengevaluasi wilayah kerjanya juga untuk
mengetahui dengan pasti lokasi sawah masing-masing pemilik/penggarap dari
anggota P3A yang bersangkutan, untuk pengelolaan air ditingkat jaringan tersier,
serta untuk memonitor perkembangan realisasi tanam yang harus dilaporkan
oleh P3A kepada juru pengairan, bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk
kepentingan pemungutan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan Iuran Pelayanan
Irigasi.
Sumber Air dan Pemanfaatannya
Sebagaimana disebutkan dimuka, sumber air irigasi dapat terdiri dari waduk,
sungai, mata air, pompa dan lain-lain, yang menjadi masalah yaitu air yang
tersedia disumber tersebut, terutama dari sungai, umumnya tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sepanjang tahun. Terlebih-lebih dengan merosotnya
kondisi catchment area dan penggunaan air yang bermacam-macam serta faktor
iklim.
Disamping itu ada kecenderungan petani dibagian hulu menggunakan air secara
berlebihan sehingga petani yang dibagian hilir merasa kekurangan air.
Masyarakat Tani dengan P3A nya
Sesuai dengan UU No.07 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, pasal 64 ayat
(6), menyatakan :
a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder
menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
b. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak
dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
Untuk melaksanakan butir (b), para petani dalam suatu petak tersier
diharapkan dapat membentuk organisasi Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).
www.ilmutekniksipil.com
Permasalahan pada P3A ini antara lain :
- Kepemilikan tanah yang rata-rata kecil (± 0,3 ha di Jawa) maka tiap P3A
mempunyai anggota cukup banyak, sehingga sulit untuk berkembang.
- Petani belum menyadari atau merasakan manfaat anggota P3A.
- Perbedaan kepentingan antara petani yang memiliki/menggarap sawah di
hulu dengan yang di hilir dari jaringan tersier. Petani yang di hulu karena
dekat dengan pintu sadap mereka merasa sudah kecukupan air dan merasa
tidak perlu menjadi anggota P3A.
- Batas wilayah kerja P3A ada yang berdasarkan batas hidrolus yaitu petak
tersier dan ada yang batasnya wilayah administrasi Pemerintah Desa.
- Masih kurangnya pembinaan dari instansi terkait (PEMDA,PU dan
DIPERTA).
Dana Pengelolaan Irigasi
Untuk pelaksanaan O&P yang baik dan benar harus disediakan anggaran yang
memadai dan perhitungannya sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan bagi
masing-masing jaringan irigasi. Kenyataan tingkat pembiayaan yang
dialokasikan untuk masing-masing daerah irigasi masih belum mencukupi. Hal
ini mengakibatkan pelaksanaan sejumlah pekerjaan pemeliharaan menjadi
tertunda dengan demikian dalam beberapa tahun akan terjadi kumulatif
pekerjaan – pekerjaan yang tertunda tersebut.