Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
-
Upload
gusti-riyan-sezar -
Category
Documents
-
view
39 -
download
0
description
Transcript of Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
I. Pendahuluan
Laju pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan di berbagai
kawasan di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya air,
terutama air bersih, yang sering dikesampingkan namun berperan penting dalam
menopang kehidupan sehari-hari. Ketersediaan sumberdaya air tak hanya
persoalan berkurangnya pasokan, namun juga karena distribusi sumberdaya air
yang tidak merata terhadap persebaran dan jumlah penduduk. Di sisi lain,
berbagai aktivitas manusia dan alam turut mencemari dan memperburuk kualitas
sumberdaya air, sehingga manusia tidak dapat langsung memanfaatkannya
sebagai air bersih.
Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam produksi
pangan. Jika air tidak tersedia maka produksi pangan akan terhenti. Ini berarti
bahwa sumberdaya air menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan pertanian
khususnya pertanian beririgasi1. Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)
secara sederhana diartikan disini sebagai upaya memelihara, memperpanjang,
meningkatkan dan meneruskan kemampuan produktif dari sumberdaya pertanian
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Guna mewujudkan pertanian
1 Pernah disampaikan pada Seminar ”Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Tanah dan Air yang Tersedia untuk Keberlanjutan Pembangunan, Khususnya Sektor Pertanian”.
berkelanjutan, sumberdaya pertanian seperti air dan tanah yang tersedia perlu
dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kebutuhan akan
sumberdaya air dan tanah cenderung meningkat akibat pertambahan jumlah
penduduk dan perubahan gaya hidup, sehingga kompetisi dalam pemanfaatannya
juga semakin tajam baik antara sektor pertanian dengan sektor non-pertanian
maupun antar pengguna dalam sektor pertanian itu sendiri.
Bumi memiliki kawasan khusus yang meresapkan dan menyimpan air
secara alami sebagai sumberdaya air tanah. Saat hujan, kawasan tersebut
meresapkan air dan mengeluarkannya ke permukaan saat kemarau sebagai
sumberdaya mata air yang kemudian mengalir menjadi sumberdaya air sungai.
Kedua sumberdaya air tersebut, baik mata air maupun air sungai berperan penting
menunjang berbagai kegiatan manusia.
Berbicara tentang air, terlebih dahulu harus kita sadar bahwa air adalah
kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Hal ini pun sangat berkaitan dengan Hak
Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai Hak Asasi Manusia mengindikasikan ke
dalam dua hal, yang pertama adalah pengakuan bahwa air merupakan kebutuhan
penting bagi kebutuhan setiap umat manusia. Yang kedua adalah perlunya
perlindungan kepada setiap orang untuk dapat mengakses atau mendapatkan air.
Oleh karena itu, Negara, dalam hubungannya dengan air sebagai Hak Asasi
Manusia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
setiap kebutuhan individu untuk mendapatkan air serta mengakses sumber-
sumbernya
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber
daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat2.
Persediaan air beserta sumber-sumbernya di Indonesia yang melimpah karena
ditunjang oleh kondisi curah hujan yang tinggi dan beriklim basah. Hal ini
mengakibatkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sumber daya air
yang tersedia di wilayah Bumi Nusantara merupakan persediaan yang tidak
terbatas jumlahnya. Akan tetapi kenyataannya justeru sebaliknya, kondisi telah
menunjukkan persediaan air menjadi semakin langka, terutama dipandang dari
waktu, tempat, dan kualitasnya, yaitu apabila musim hujan tiba maka jumlah air
yang besar akan menjadi banjir dan menyebabkan erosi lahan, sedangkan apabila
datang musim kemarau menunjukkan jumlah air menyusut yang menyebabkan
kekeringan dan pencemaran air pada sumber-sumber air serta menyebabkan
kualitas air menurun. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam
pengelolaan sumber daya air yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga
menyebabkan kerusakaan pada lingkungan.
Sebagai akibat lebih jauh dari kerusakan lingkungan adalah terganggunya
keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan
peradaban manusia. Pembangunan berkelanjutan menuntut bahwa sebelum daya
dukung sumber daya air ini terlampaui, maka masyarakat harus menjamin
keseimbangan akses kepada sumber-sumber daya air yang terbatas jumlahnya
serta perubahan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi tekanan-tekanan
2 bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.
terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dan lingkungan hidup. Karena itu
diperlukan landasan pembangunan nasional yang merupakan dasar dalam
melakukan kebijakan pengelolaan dalam pemanfaatan air beserta sumber-
sumbernya secara bijaksana. Sebagai aspek pembangunan nasional, kebijakan
pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan harus meminimalkan kegagalan
dengan memenuhi prinsip berkelanjutan dan berbasiskan kerakyatan. Strategi
pembangunan hukum yang responsif dalam pengelolaan sumber daya air
dilaksanakan dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan air beserta sumber-
sumbernya bagi seluruh rakyat secara lebih maksimal yang ditetapkan dalam
kebijakan otonomi daerah.
Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pasal 20 ayat 1,
secara jelas ditegaskan bahwa “Konservasi sumber daya air ditujukan untuk
menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi
sumber daya air.” Oleh karena itu menjadi penting untuk diingat bahwa perusakan
lingkungan yang dapat mengganggu keberadaan sumber daya air adalah tindakan
yang melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan.
Sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam (natural resources),
di dalam pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya
masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan
undang-undang.3
3 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 disebutkan diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
Kajian terhadap permasalahan ini adalah apakah landasan pembangunan
nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya;
faktor-faktor kondisional yang relevan terhadap pembangunan sumber daya air
nasional; relevansi pembangunan hukum pengelolaan sumber daya air nasional
terhadap prinsip berkelanjutan dan berbasiskan kerakyatan; politik hukum
pengelolaan sumber daya air dalam perspektif otonomi daerah serta sinkronisasi
pemanfaatan sumber daya air nasional.
II. Pembahasan
Permasalahan Sumber Daya Air
Berbagai permasalahan sumberdaya air antara lain adalah sebagai berikut:
1. Adanya gejala krisis air
Gejala krisis air rupanya sudah mulai nampak dewasa ini. Krisis air
dapat diukur dari Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio antara
penggunaan dan ketersediaan air. Semakin tinggi angka IPA semakin
memprihatinkan ketersediaan air di suatu wilayah. Apabila angka IPA
berkisar antara 0,75– 1,0 maka dikatakan keadaan “kritis”.Jika lebih
dari 1,0 maka suatu wilayah dikatakan “sangat kritis” atau defisit air,
sedangkan jika IPA -nya berkisar antara 0,30 – 0,60 tergolong
“normal” dari segi ketersediaan air. Terjadinya krisis air dapat dipicu
oleh sikap dan prilaku masyarakat yang cenderung boros dalam
memanfaatkan air karena air sebagai milik umum (common property)
dianggap tidak terbatas adanya dan karenanya dapat diperoleh secara
cuma-cuma atau gratis. Padahal, air sebagai sumberdaya alam, adalah
terbatas jumlahnya karena memiliki siklus tata air yang relatif tetap.
Ketersediaan air tidak merata penyebarannya dan tidak pernah
bertambah.
Sebagai akibat dari persaingan dalam pemanfaatan air akan
semakin tajam pada masa-masa mendatang, maka dapat diantisipasi
bahwa air terlebih lagi air bersih (air minum) relatif semakin langka dan
karenanya akan menjadi economic good. Suatu saat mungkin akan
terjadi suatu situasi dimana kalau si pengguna tidak punya uang untuk
membayar air yang dibutuhkannya maka ia tidak akan mendapatkan air
(“no money no water”).4 Dengan demikian maka orang akan terpaksa
harus berhati-hati dan hemat dalam menggunakan air termasuk air
untuk irigasi. Dengan kata lain, gejala krisis air menuntut pengelolaan
sumberdaya air yang lebih cermat , lebih hemat dan lebih efisien.
2. Degradasi Sumber Daya Air
Intrusi air laut juga telah terjadi di beberapa tempat karena
eksploitasi yang berlebihan terhadap air tanah. Pembabatan hutan
dengan semena-mena tanpa kendali mengakibatkan berkurangnya
kuantitas air dan tidak jarang menimbulkan banjir terutama pada
4 Helmi., 1997. “ Kearah Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan: Tantangan dan Agenda untuk Penyesuaian Kebijaksanaan dan Birokrasi di Masa Depan”. Dalam VISI Irigasi Indonesia Nomor 13 (7) 1997.hlm. 3-12, Jakarta: Pusat Studi Irigasi.
musim penghujan. Air tanah dan air permukaan mulai terkontiminasi
zat-zat kimia yang mengandung racun akibat limbah industri, limbahan
dari saluran irigasi yang mengandung pestisida maupun limbah
domestik. Degradasi sumberdaya air dapat berpengaruh negatif
terhadap kesehatan masyarakat. Air irigasi yang tercemar juga dapat
berakibat buruk terhadap hasil panen, sehingga secara keseluruhan
tercemarnya sumber daya air dapat mengancam kesejahteraan
masyarakat.
3. Konflik Akibat Persaingan yang Semakin Tajam antar Pengguna
Air
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk serta
pembangunan di segala bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan akan
air yang terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya.Persaingan yang menjurus ke arah konflik kepentingan
dalam pemanfaatan air antara berbagai sektor terutama antara sektor
pertanian dan non- petanian cenderung meningkat di masa-masa
mendatang. Hal ini dapat dipahami karena air yang sebelumnya
dimanfaatkan lebih banyak untuk pertanian, sekarang dan di masa-
masa mendatang harus dialokasikan juga ke sektor non-prtanian.
4. Kurang Jelasnya Ketentuan Hak Penguasaan Air
Pemerintah memang sebenarnya telah menetapkan susunan
prioritas penggunaan air dengan urutan kepentingan sebagai berikut:
(1) air minum, rumah tangga, pertahanan / keamanan , peribadatan, dan
usaha perkotaan; (2) pertanian dalam arti luas yaitu termasuk
peternakan, perkebunan dan perikanan; dan (3)ketenagaan, industri,
pertambangan, lalu lintas dan rekreasi. Akan tetapi pada
kenyataannya , urutan prioritas yang kedua yakni pertanian, sering
dikalahkan oleh urutan prioritas ketiga seperti misalnya untuk
kebutuhan pembangunan industri. Tidak jelasnya hak penguasaan air
yang dimiliki oleh para pengguna air khususnya air di sepanjang
sungai dapat memicu konflik antar pemanfaat air seperti kasus-kasus
yang telah diuraikan sebelumnya.
Oleh sebab itu, pengaturan alokasi air sungai yang jelas dan adil
kepada para pengguna (pertanian, pemukiman, industri, dll) perlu
diupayakan melalui perangkat peraturan dan perundangundangan.
Mengingat air berfungsi sosial dan harus digunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat maka hak-hak masyarakat setempat atas
sumberdaya air yang ada perlu dilindungi.5 Sementara itu, kepentingan
masyarakat luas untuk mendapatkan air besih juga harus diperhatikan.
5. Kelemahan dalam Kebijaksanaan Sumberdaya Air
Kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan
sumberdaya air di Indonesia selama ini masih mengandung beberapa
kelemahan. Antara lain (1) masih berorientasi pada segi penyediaan
5 Yakup dan Nusyrwan, 1997. “ Reaktualisasi Pengelolaan Air”, dalam Dinamika Pengelolaan Air No.30 Tahun 1997. hlm.1-4. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Sumberdaya Air dan Lahan (PSDL), LP3ES.
(supply-side management); (2) lebih menekankan pada pengembangan
satu sistem irigasi dan kurang memperhatikan keterkaitan hidrologis
antar sistem dalam satu sungai; (3) lebih berorientasi pada
pengembangan jaringan utama sistem irigasi; dan (4) arena
pengelolaan air ada pada tingkat sistem irigasi bukan pada tingkat
sungai.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
Ada beberapa yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan Sumber
Daya Air, antara lain Pengelolaan sumberdaya air secara nasional harus dilakukan
secara holistik, terencana, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional
dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan
menjaga kesatuan dan ketahanan nasional. Pengelolaan sumberdaya air harus
dilakukan secara terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah pengaliran sungai
(DPS) sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan.
Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dengan
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam seluruh aspek
kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan)
untuk mendorong tumbuhnya komitmen semua pihak yang berkepentingan.
Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada sungai-sungai strategis bagi
perkembangan ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan memperhatikan
tingkat perkembangan sosio-ekonomi daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat
pemanfatan dan ketersediaan air.
Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan atas air dan sumber-
sumber air secara bertahap wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air
(users pay and cost recovery principles). Secara umum masalah pengelolaan
sumberdaya air dapat dilihat dari kelemahan mempertahankan sasaran manfaat
pengelolaan sumberdaya air dalam hal pengendalian banjir dan penyediaan air
baku bagi kegiatan domestik, municipal, dan industri.
Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan
pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya
pemukiman padat di sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan
terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke
badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk
mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu. Pada
sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga,
perkotaan dan industri sering mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti
terjadinya penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan lahan-lahan baru
bagi pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat pada pengurangan luas
catchment area sebagai sumber penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas
penyediaan air baku sering tidak memenuhi standar karena adanya pencemaran air
sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri.
Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi
Daerah, masalah pengelolaan sumberdaya air ini menjadi lebih kompleks
mengingat, masalah koordinasi antar daerah otonom yang berada dalam satu
SWS atau DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.6
Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (service provider)
menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (enabler) agar
memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan
usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan
potensi-potensi sumber daya air. Pengelolaan sumberdaya air menghadapi
berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai
macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik,
perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir
cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah
banyak menimbulkan dispute antar sektor maupun antar wilayah, yang pada
dasarnya merupakan cerminan dari adanya conflict of interests yang tajam serta
tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.
Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air diatas,
maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola
sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara
fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu,
dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang
memadai untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan
6 Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh batas-batas fungsional
berdasarkan strategi pemanfaatan ruang yang banyak ditentukan oleh karakteristik
sumber daya air.
III. Kesimpulan
Pelestarian dan perlindungan sumberdaya air untuk menjamin keberlanjutan
tata air dan pada akhirnya juga keberlanjutan pertanian perlu lebih ditingkatkan.
Beberapa cara dapat ditempuh seperti misalnya:
Pelaksanaan analisa dampak lingkungan bagi proyek-proyek
pembangunan atau investasi. Proyek yang secara potensial dapat
mengganggu kelestarian sumberdaya air agar secara tegas dilarang atau
dihentikan.
Pengendalian pencemaran atas mutu sumberdaya air dengan cara antara
lain: (a) pengolahan air tercemar pada badan-badan air seperti sungai dan
danau; (b) pengolahan air limbah pada sumber-sumber tercemar seperti
pabrik dan pemukiman; dan (c) pengembangan teknologi pengendalian
pencemaran.
Penerapan teknologi irigasi air limbah.
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Hemat Air
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi
Pembuatan peraturan tentang Hak Guna Air
Peraturan atau perundang-undangan tentang hak guna air sangat
diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya kompetisi
pemanfaatan air yang cenderung memicu konflik antar pengguna
air. Peraturan ini agar secara jelas memberikan perlindungan
terhadap hak pengguna air. Peraturan tentang hak guna air harus
jelas, aman, bisa ditransfer dan adil bagi semua pihak yang
membutuhkan. Hak historis pengguna pertama perlu mendapat
perhatian. Dalam peraturan ini mungkin ada baiknya jika
ketentuan-ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian izin
pemanfaatan air juga dicantumkan.
Beberapa masalah sumberdaya air telah diidentifikasi dan dibahas secara
singkat. Permasalahan tersebut antara lain: (1) adanya gejala krisis air; (2)
meningkatnya konflik akibat persaingan pemanfaatan air yang semakin tajam; (3)
menurunnya kualitas sumberdaya air; (4) tidak jelasnya ketentuan hak atas air;
dan (5) adanya beberapa kelemahan dalam kebijaksanaan sumberdaya air. Guna
mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah
kebijaksanaan yang kiranya perlu ditempuh oleh para pengambil keputusan yaitu
antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan upaya-upaya pelestarian dan
perlindungan sumberdaya air; (2) perencanaan dan pelaksanaan program hemat
air; (3) pembuatan peraturan dan ketentuan hak guna air; (4) pengendalian alih
fungsi lahan pertanian beririgasi; (5) pembentukan suatu lembaga tingkat nasional
untuk mengatur dan mengurus sumberdaya air; dan (6) penyesuaian kebijaksanaan
sumberdaya air.
Berbasis Lingkungan hidup merupakan pendekatan yang sangat fundamental
dalam pengelolaan sumber daya air, dimana proses perencanaan, pemanfaatan,
perlindungan dan pengendalian dilaksanakan secara terpadu (multi-stakeholders),
menyeluruh (hulu-hilir, kuantitas-kualitas, instream-offstream), berkelanjutan
(antar generasi), dan berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan
daerah pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai satu kesatuan
pengelolaan terpadu dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang berlaku.
Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air adalah dalam rangka
: (1) menjamin ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas, untuk masa kini
dan masa mendatang melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian
kualitas air, (2) koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai
komitmen bersama (seperti landasan penyusunan program pembangunan), dan (3)
mencegah terjadinya externalities (seperti dampak lingkungan negatif) yang
merugikan masyarakat secara luas.
Hal-hal yang telah diuraikan dalam makalah ini pada hakekatnya hampir tidak
ada yang baru. Sebagian besar telah pernah diwacanakan oleh pakar-pakar dalam
berbagai kesempatan. Makalah ini hanya menghimpun pemikiran dan informasi
yang ada dalam berbagai kepustakaan seperti tertuang dalam Daftar Pustaka.
Walaupun demikian semoga masih bermanfaat dan dapat merangsang diskusi
lebih lanjut guna menelorkan gagasan cemerlang dalam mengantisipasi krisis air
di masa depan dengan berbagai implikasinya. Bagaimanapun juga makalah ini
sangat terbuka untuk mendapat kritik dan tanggapan dari berbagai pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Undang – Undang No.7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Available at www.wikipedia.org/Hukum_Perairan
Robert J. kodoatie, “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu”, Andi Publisher.
Atmanto, Sudar Dwi., “ Pertanian dan Irigasi Air Limbah.”, at. blogspot.com
Kurnia, G., Arianto, dan D. Hermajanda. “Persaingan dalam Pemanfaatan
Sumberdaya Air”, at. blogspot.com
Koesnadi Hardjasoemantri, at Journal Hukum tata lingkungan,
Munadjat Danusaputra, Wawasan Nusantara, dalam “implementasi dan
implikasi” Alumni, 1992.