Pengelolaan Benturan Kepentingan (Conflict of Interests /...
Transcript of Pengelolaan Benturan Kepentingan (Conflict of Interests /...
Pengelolaan Benturan Kepentingan
(Conflict of Interests / CoI)
Dasar Hukum
1. PERMEN PAN & RB No 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
2. Permen KP No. 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Kepala BRSDM No. 6/PER-BRSDM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BRSDM
UU RI No. 28 tahun 1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
UU RI No. 31 tahun 1999 → UU RI No. 20 tahun 2001 :Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP No. 6 tahun 1974 : Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
KEPPRES No. 10 tahun 1974 → KEPPRES No. 47 tahun 1992: Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka PAN dan Kesederhanaan Hidup
1 2 3 4
Benturan Kepentingan, adalah :
Pengertian
KONDISI, dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas
SITUASI, dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kwalitas keputusan dan/atau tindakannya
Aparatur Sipil Negara Yang Diharapkan
PROFESIONALITAS
Berwibawa
Bersih
Bebas KKN
Efektif
Efisien
SIKAP MENTAL
Jujur
Penuh Pengabdian Bagi Rakyat,
Negara dan Bangsa
Mengutamakan kepentingan umum
di atas kepentingan pribadi atau
golongan
Mencegah TPK
INTEGRITAS
• Pembatasan
• Strategi
Pembatasan dan Strategi
Larangan ASN menjadi Anggota PARPOL
Kegiatan ASN dalam Usaha Swasta
Lainnya, dalam rangka pendayagunaan ASN dan
kesederhanaan hidup
Revolusi Mental
Pembangunan Budaya Integritas
Keselarasan
Value - System - Leadership
25% - 35% - 40%
→
Upaya Pemerintah Mengatasi CoI
• Pejabat Pemerintah Penentu Kebijakan
• Perencana
• Pengawas Pelaksana TUSI Eksekutif (Pemeriksa, Auditor BPK,
BPKP, ITJEN, IRDA)
• Pelaksana YANBLIK
• Penilai (verifikator, sertifikator, dll)
(Tidak disebutkan?)
Pejabat lain yang diangkat oleh Presiden/Menteri [Staf Khusus, Utusan
Khusus Presiden/Wapres/Menteri, yang penghasilannya dibiayai oleh
APBN]
Eksekutif
• Hakim
• Jaksa
• Penyidik
• Panitera
Yudikatif Legislatif
1. Kebijakan Yang Berpihak, Akibat Hubungan Dekat/Gratifikasi/ Ketergantungan, dlsb.
2. Pemberian Izin Yang Diskriminasi
3. Rekruitmen, Mutasi, Promosi yang didasarkan pada Hubungan Dekat/Balas Jasa.Rekomendasi/Pengaruh Pejabat Pemerintah
4. Pemilihan Mitra Kerja Berdasarkan Keputusan Yang Tidak Profesional
5. Komersialisasi Pelayanan Publik
6. Penggunaan Aset dan/atau Informasi untuk kepentingan pribadi
7. Menjadi Bagian dari Pihak yang Diawasi
8. Menjadi Bawahan Pihak yang Dinilai
9. Melakukan Pengawasan dan/atau Penilaiaan Tidak Sesuai Norma, Standar, dan Prosedur
10. Melakukan Pengawasan dan/atau Penilaian Atas Pengaruh Pihak Lain
11. Menjadi Bagian dari Pihak Yang memiliki Kepentingan Atas Sesuatu Yang Dinilai
12. Pengusutan dan Tuntutan Jaksa yang dapat merugikan Kepentingan Negara karena Pengaruh Pihak Lain
13. Penyelidikan/Penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait, Atas Pengaruh Pihak Lain
Jenis-jenis CoI
Contoh-contoh praktis :
• Wewenang → akses informasi → keuntungan pribadi/golongan
• Afiliasi PNS dengan PARPOL tertentu
• Belum ada sistem yang memungkinkan pemberian sanksi
• Pemberian izin diskriminatif
• Tidak mengikuti SOP
Sumber Penyebab COI
Penyalahgunaan Wewenang
Kelemahan Sistem
Organisasi
Perangkapan Jabatan
Hubungan Afiliasi (Pribadi,
Golongan)
Gratifikasi
Sumber Penyebab
CoI
1• Utamakan Kepentingan Publik
2• Ciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan CoI
3• Dorong Tanggung Jawab Pribadi dan Keteladanan
4• Ciptakan dan Bina Budaya Organisasi Yang Tidak Toleran Terhadap CoI
Prinsip-prinsip Penanganan CoI
Kode Etik
• Tetapkan Kode Etik
• Pedoman Kerja
Dukungan Kelembagaan
• Administrasi
• Dokumentasi/ Pencatatan
• Monitoring & Evaluasi
01 02
0304
Pelatihan,
Arahan, Konseling
• Identifikasi
• Contoh-contoh Praktis
Deklarasi & Publikasi
• Pernyataan (Awal,
Lanjutan)
• Laporan Pemantauan
Gambaran Umum Penanganan CoI
STRATEGI
A. Tindakan terhadap pegawai yang menghadapi COI :
• Mengurangi Kepentingan Pribadi dalam jabatannya;
• Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
• Mutasi pegawai tersebut ke jabatan lain yang tidak ada COI
• Mengundurkan diri dari Jabatan;
• Pemberian sanksi yang melanggar sesuai aturan;
B. Tata Cara mengatasi COI :
• Melaporkan kepada atasan ;
• Atasan langsung memastikan laporan tersebut;
• Jika benar ditinjau kembali
• Dipantau Itjen KKP
TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal KKP
Gedung Mina Bahari III Lt. 2, 3, dan 4
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Integritas , Profesionalitas, dan Inovasi