PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN AIR TANAH … · Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan...
-
Upload
truongnguyet -
Category
Documents
-
view
255 -
download
7
Transcript of PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN AIR TANAH … · Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan...
Oleh:
Dr.Ir. Hendra Gunawan
Balai Konservasi Air Tanah
Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALBADAN GEOLOGI
PENGELOLAAN AIR TANAH
DI CEKUNGAN AIR TANAH JAKARTA : Permasalahan
dan Kemajuan Penyelesaian Masalah
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGANEselon 2
BADAN GEOLOGIEselon 1
Lokasi Kantor Balai Konservasi Air Tanah
BALAI KONSERVASI AIR TANAHEselon 3A
Subbagian Tata Usaha
SeksiPemantauan danPenanggulangan
SeksiPengembangan
Teknologi Konservasi
Kelompok JabatanFungsional
TUGAS
Melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan
dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta,
serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
CAT JAKARTA
CAT LINTAS PROVINSI
Wilayah Administrasi CAT Jakarta:
1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Provinsi Jawa Barat; dan
3. Provinsi Banten.
A
B
Kewenangan:
1. Rekomendasi Teknis oleh Kementerian ESDM, dengan
berdasar Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta
2. Izin Pengusahaan Air Tanah oleh Pemprov DKI Jakarta
3. Pengawasan oleh Pemprov DKI Jakarta
4. Pajak Air Tanah oleh Pemprov DKI Jakarta
ANALISIS KUALITAS AIR TANAH UNTUK AIR MINUM
85 % air tanah pada akuifer tertekan tidak
memenuhi standar baku air minum
80 % air tanah pada akuifer bebas tidak memenuhi
standar Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
GAMBARAN UMUM DOMINASI UNSUR BERLEBIH
pH asam,
Fe, Mn & Pb tinggi
CAT JAKARTA
TDS, DHL, Na, Cl & Fe tinggi
Potensi intrusi air asin
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
CATATAN:
1. PENGGUNAAN AIR TANAH DI WILAYAH CAT JAKARTA CENDERUNG MENINGKAT
SEIRING DENGAN PESATNYA POPULASI PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN, SERTA MASIH
KURANG TERPENUHINYA PELAYANAN AIR MELALUI JARINGAN PAM;
2. PENGGUNAAN AIR TANAH YANG BERLEBIHAN MENYEBABKAN DAMPAK LINGKUNGAN
BERUPA PENURUNAN MUKA AIR TANAH (PENURUNAN DEBIT AIR TANAH), PENURUNAN
MUKA TANAH (LAND SUBSIDENCE), DAN INTRUSI AIR LAUT;
3. PERLU UPAYA KONSERVASI AIR TANAH UNTUK MENJAGA KONDISI LINGKUNGAN AIR
TANAH DENGAN MENGUTAMAKAN/MENINGKATKAN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN;
4. PERIZINAN DI BIDANG AIR TANAH MERUPAKAN BAGIAN UPAYA PENGENDALIAN
PENGGUNAAN AIR TANAH DALAM RANGKA KONSERVASI AIR TANAH;
5. PENGAWASAN MENJADI BAGIAN YG SANGAT PENTING DALAM MENUNJANG
KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Berlaku kembali
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013
Legal opinion menurut Kem. Hukum dan HAM
UU No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
Dapat dinyatakan berlaku kembali/dapat diacu
Amanat kewenangan Kementerian ESDM dalam pengaturan
pengelolaan air tanah (termasuk penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang air tanah)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
KegiatanPemerintah
(KESDM)
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/ Kota
CAT Lintas Provinsi/Negara
- Rekomendasi Teknis AT CAT
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
CAT dalam Wilayah Provinsi
- Rekomendasi Teknis AT CAT
- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
Pengawasan Air Tanah
Penarikan Pajak Air Tanah (khusus DKI)
NSPK Air Tanah
Pembagian Kewenangan Pengelolaan Air Tanah
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
CAT JAKARTA
CAT LINTAS PROVINSI
Wilayah Administrasi CAT Jakarta:
1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Provinsi Jawa Barat; dan
3. Provinsi Banten.
A
B
Kewenangan:
1. Rekomendasi Teknis oleh Kementerian ESDM, dengan
berdasar Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta
2. Izin Pengusahaan Air Tanah oleh Pemprov DKI Jakarta
3. Pengawasan oleh Pemprov DKI Jakarta
4. Pajak Air Tanah oleh Pemprov DKI Jakarta