Pengawasan Bank Syariah dan Perlindungan Konsumen
-
Upload
truongmien -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Pengawasan Bank Syariah dan Perlindungan Konsumen
18/03/2016
1
1
Pengawasan Bank Syariah
DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH
OTORITAS JASA KEUANGAN
2
AGENDA
I. Otoritas Pengawasan Bank dan Dasar Hukum
II. Perbankan : Sistem dan Kegiatan Usaha
III. Sistem dan Strategi Pengawasan Bank
IV. Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
V. PENUTUP
18/03/2016
2
3
I. Otoritas Pengawasan Bank dan Dasar Hukum
4
PENGAWASAN BANK SYARIAH
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (tanggal 17 Juli 2008)
UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (tanggal 22 November 2011)
DASAR HUKUM
18/03/2016
3
5
Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah sesuai
UU Bank Syariah
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah (BUS, BPRS) dan UUS dilakukan oleh BI
Pembinaan oleh BI antara lain aspek kelembagaan, kepemilikan & kepengurusan (fit & proper test),kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek operasional lainnya
Pengawasan oleh BI meliputi pengawasan tidak langsung (off site supervision) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (on site examination) dalam bentuk pemeriksaan bank
Bank Syariah wajib memelihara TKS yang meliputi faktor Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan.
6
OTORITAS JASA KEUANGAN
TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 4
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Pasal 5
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pasal 6
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
BAB III - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK
18/03/2016
4
7
KEWENANGAN OJK
1. Rigth to License ◘ Penilaian ahlak dan moral calon pemilik/pengurus ◘ Kemampuan penyediaan modal ◘ Kesungguhan calon pengurus/pemilik melakukan kegiatan perbankan
2. Rigth to Regulate ◘ Merumuskan ketentuan dan peraturan untuk terciptanya perbankan
yang sehat
3. Rigth to Control ◘ Melakukan pengawasan terhadap bank dalam batasan wewenang
yang jelas
4. Rigth to Impose Sanction ◘ Kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan
8
II. Perbankan : Sistem dan Kegiatan Usaha
18/03/2016
5
9
PERBANKAN : Definisi (UU OJK)
Perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya secara
konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai perbankan dan
undang-undang mengenai perbankan syariah.
10
Sistem Perbankan
Bank Umum BPR
Bank Umum Konvensional
Bank Umum Syariah
BPR Konvensional
Unit Usaha Syariah
BPR Syariah
OJK – PENGAWASAN BANK, BAPEPAM-LK
PPATK (TPPU & PPT)
• Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
• Asosiasi Perbankan
• IAI • Lembaga
peradilan & arbitrase
• Lembaga pendidikan
• Lembaga Rating • Dewan Syariah
Nasional (DSN) • dll
INFRASTRUKTUR PENGATURAN/ PENGAWASAN
BPK (AUDIT BANK BUMN)
MASYARAKAT
BANK INDONESIA
18/03/2016
6
11
APA ITU BANK SYARIAH ?
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
12
APA ITU BANK SYARIAH ?
Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18/03/2016
7
13
STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH
14
STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH
18/03/2016
8
15
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
Laporan keuangan bank syariah meliputi:
a. Neraca
b. Laporan Rugi Laba
c. Laporan Rekening Administratif
d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
16
NERACA BANK KONVENSIONAL
AKTIVA
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain
Penempatan pada Bank lain
Effek-effek
Tagihan derivatif
Tagihan Akseptasi
Kredit
Penyertaan saham
Aktiva tetap
Aktiva lainnya
KEWAJIBAN
Kewajiban segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Effek-effek yang dijual dengan janji beli kembali
Kewajiban Derivatif
Kewajiban Akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman diterima
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
Kewajiban lain-lian pinjaman subordinasi
EKUITAS
Modal disetor
Tambahan modal disetor
Saldo Laba (rugi)
18/03/2016
9
17
NERACA BANK SYARIAH
AKTIVA
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain
Penempatan pada Bank Lain
Effek-effek
Piutang (murabahah, salam, istishna, qard)
Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Musyarakah
Persediaan (aktiva untk dijual kembali)
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian
Penyertaan
Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
Aktiva lainnya
KEWAJIBAN
Kewajiban Segera
Simpanan (Giro Wadiah & Tabungan Wadiah)
Kewajiban Lain (hutang salam & hut. Istishna)
Kewajiban kepada Bank Lain
Pembiayaan yang diterima
Keuntungan yg sudah diumumkan belum dibagi
Hutang Zakat, Hutang Pajak, Hutang Lainnnya
INVESTASI TIDAK TERIKAT
ITT Bukan Bank (Tab & Deposito Mudharabah)
ITT Bank ( Tabungan & Deposito Mudharabah)
EKUITAS
Modal disetor
Tambahan modal disetor
Saldo laba (rugi)
Laporan Investasi
Terikat
18
LABA–RUGI BANK SYARIAH VS KONVENSIONAL
Perbankan syariah Perbankan Konvensional
Pendapatan operasi utama
Pendapatan dari jual beli (murabahah,
salam, ijarah)
Pendapatan dari sewa
Pendapatan dari Bagi Hasil (mudharabah,
musyarakah)
Pendapatan operasi utama lainnya
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT
Pendapatan Operasi Lainnya
Beban Operasi Lainnya
Pendapatan Non Operasi
Beban Non Operasi
Zakat
Pendapatan bunga
Pendapatan komisi
Beban provisi dan komisi
Keuntungan atau kerugian penjualan efek
Keuntungan atau kerugian investasi efek
Keuntungan atau kerugian Tx valas
Pendapatan deviden
Pendapatan operasional lainnya
Beban penysh kerugian kredit & Akt Pr lain
Beban Administrasi umum
Beban operasional Lainnya
Pendapatan dari denda dan
pendapatan dari penempatan
pada bank konvensional
Laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan
18/03/2016
10
19
TATA KELOLA OPERASIONAL BANK
TANGGUNG JAWAB OJK
DILUAR
KENDALI OJK
TANGGUNG JAWAB OJK
Otoritas
Lain
Cakupan
pemeriksaan
OJK
Dilaporkan ke
BI/OJK
Tidak
dilaporkan
ke BI/OJK,
Dialporkan
ke Otoritas
lain
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pengawasan dan uji petik oleh DPS
Lap. DPS
+ DPS
20
III. Sistem dan Strategi Pengawasan Bank
18/03/2016
11
21
PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN
Pengawasan bank syariah secara garis besar adalah
sama dengan bank konvensional dengan penambahan pada
aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam
penerapan prinsip syariah dan adanya tambahan kewenangan
untuk melakukan penyitaan data/dokumen bank.
22
PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN
Tujuan Pengawasan Bank:
Memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai
dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good
corporate governance) serta mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia
agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu
memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian nasional.
Tugas Pengawas Bank:
Memastikan bahwa pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai
dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan
18/03/2016
12
23
PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN
Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank
dalam mengambil keputusan bisnis.
Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan
jatuh bangkrut.
Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko
bisnis dari kegiatan operasionalnya yg diperbolehkan.
Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak
dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim
persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk
melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.
24
STRATEGI PENGAWASAN
1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)
Menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan
bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola
secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)
Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan
(forward looking). Pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan
pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas
fungsional bank serta KPMR.
18/03/2016
13
25
STRATEGI PENGAWASAN
1. Pengawasan langsung (on site supervision)
a. Minimal 1 kali setahun
b. Fokus pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi (risk based approach)
c. Memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit.
d. BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank
2. Pengawasan tidak langsung (off site supervision)
a. Pengawasan Normal/Rutin
b. Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
c. Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
26
IV. Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
18/03/2016
14
27
SIKLUS PENGAWASAN
Strategi
Pengawasan
Tahunan
- Off-site
- On-site
Audit
Working Plan LHP
Rencana & Realisasi
Monitoring tindak
Lanjut Isu strategis
Profil Risiko
& CAMELS Rating
Forum Panel
RBS Fase 2
Forum
Panel RBS
Fase 1
Pengumpulan
data/Informasi
Isu dan analisis
Pengumpulan
data/Informasi
Isu dan analisis
Pengumpulan data/Informasi Isu dan analisis
28
SIKLUS PENGAWASAN
1. Know Your Bank
Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang
dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan
terhadap risiko dan kinerja bank.
3. Perencanaan Pengawasan
Penentuan pengawasan tahunan
Pengawasan off site tahunan
Rencana kerja pemeriksaan (AWP)
4. Pemeriksaan Berdasarkan Risiko
Pemeriksaan yang diarahkan pada risiko yang signifikan sesuai hasil
penilaian risiko
Dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terdapat
indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan
18/03/2016
15
29
5. Pengkinian Tingkat Kesehatan Bank
Melakukan penilaian kembali terhadap Tingkat Kesehatan Bank dengan
memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun pengawasan.
6. Tindakan Pengawasan dan Monitoring
Menyampaikan surat pembinaan agar bank melakukan upaya perbaikan
pada satu atau lebih faktor penilaian
Meminta Pengurus dan PS Bank untuk menyampaikan Action Plan pada
satu atau lebih faktor penilaian
Mengadakan pertemuan dengan pengurus maupun pejabat bank apabila
diperlukan untuk membahas hasil penilaian bank dan BI, maupun untuk
menyampaikan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh bank
Merubah status pengawasan
30
PROSES PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Profil Risiko GCG Rentabilitas Permodalan 1.Risiko Kredit Structure Kinerja Kecukupan 2.Risiko Pasar 3.Risiko Operasional 4.Risiko Likuiditas Process Sumber 5.Risiko Stratejik 6.Risiko Kepatuhan Pengelolaan 7.Risiko Hukum 8.Risiko Reputasi Output Sustainability 9.Risiko Imbal Hasil 10.Risiko Investasi
Peringkat Profil Risiko
Peringkat GCG Peringkat Rentabilitas
Peringkat Permodalan
Know
Your
Bank
Peringkat
Komposit
RBBRS
18/03/2016
16
31
PENILAIAN PROFIL RISIKO
Jenis Risiko Inherent KPMR Net Direction 1.Risiko Kredit L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
2.Risiko Pasar L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D 3.Risiko Operasional L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
4.Risiko Likuiditas L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D 5.Risiko Stratejik L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
6.Risiko Kepatuhan L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
7.Risiko Hukum L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D 8.Risiko Reputasi L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
9.Risiko Imbal Hasil L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D 10.Risiko Investasi L/LtM/M/MtH/H S/S/F/M/U L/LtM/M/MtH/H I/S/D
Peringkat Risiko Komposit L/LtM/M/MtH/H I/S/D
32
MATRIKS PENETAPAN PERINGKAT RISIKO
18/03/2016
17
33
PENILAIAN PROFIL RISIKO
1. Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi
kewajibannya
2. Pasar : Risiko yang timbul krn adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari
portofolio yg dapat merugikan bank. Variabel pasar a.l. suku bunga dan nilai tukar.
3. Likuiditas : Risiko yg a.l. disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yg telah jatuh
tempo
4. Operasional : Risiko yg antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya
problem eksternal yg mempengaruhi operasional bank
5. Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, a.l. disebabkan
adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang
mendukung atau kelemahan perikatan seperti tdk dipenuhi syarat sahnya kontra.
34
PENILAIAN PROFIL RISIKO
6. Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dg
kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
7. Stratejik : Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi dan/atau
pengambilan keputusan bisnis yg tidak tepat atau kurang reponsifnya bank
terhadap perubahan eksternal
8. Kepatuhan : Risiko yg disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk pemenuhan
prinsip syariah.
9. Imbal Hasil : Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
10. Investasi : Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.
18/03/2016
18
35
PROSES PENILAIAN GCG
1. Penilaian Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.
6. Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern. 9. Penerapan Fungsi Audit
Ekstern. 10. Batas Maksimum Penyaluran
Dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.
Governance Structure
Governance Process
Governance Outcome
36
Dimana posisi bank syariah dalam industri
perbankan nasional?
11 BUS (Bank Umum Syariah)
Full Pledged Islamic/Syaria Commercial Bank
23 UUS (Unit Usaha Syariah)
Islamic/Syaria Banking Window
159 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
Islamic/Syaria Rural Bank
4.8%
95.2%
Syaria Banks
ConventionalBanks
18/03/2016
19
37
Dimana posisi bank syariah dalam industri
perbankan nasional?
0 200.000 400.000 600.000 800.000
Bank ICBC Indonesia
Bank DKI
Bank ANZ Indonesia
Bank Jateng
Bank Kaltim
Bank Jatim
Bank Mizuho Indonesia
Bank Sumitomo Mitsui Ind
Bank DBS Indonesia
Bank Muamalat
Bank Mega
Bank Syariah Mandiri
Citibank
Standard Chartered Bank
Bank BTPN
Bank UOB Indonesia
Bank Bukopin
Bank BJB
HSBC
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Bank OCBC NISP
BTN
BII
PaninBank
Permatabank
Bank Danamon
Bank CIMB Niaga
Bank BNI
BCA
BRI
Bank Mandiri Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank
syariah terbesar di Indonesia
menempati urutan ke 20 dengan
total aset Rp 61,8 triliun.
Bank Muamalat, Bank syariah
terbesar kedua menempati urutan ke
22 dengan total aset Rp 50,7
triliun. Merupakan Bank Syariah
pertama di Indonesia
BSM Merupakan perusahaan anak
dari Bank Mandiri.
Total aset BSM sebesar 8,83% dari total aset Bank Mandiri.
Bank Syariah
Mandiri
(BSM)
Bank
Muamalat
Indonesia
(BMI)
38
Perlindungan Konsumen
Jasa Keuangan
DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH
OTORITAS JASA KEUANGAN
18/03/2016
20
39
EDUKASI & SOSIALISASI
KEUANGAN
OJK juga bertugas
di Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen
PELAYANAN PENGADUAN
KONSUMEN KEUANGAN
40
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASYARAKAT
Pasal 28
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan
pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yg meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa
keuangan, layanan, dan produknya;
Pasal 29
OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan perangkat yg memadai utk pelayanan pengaduan konsumen yg
dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yg dirugikan oleh pelaku di Lembaga
Jasa Keuangan;
c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yg dirugika oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan sesuai dg perintah peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.
BAB VI - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK
18/03/2016
21
41
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASYARAKAT
Pasal 30
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan
pembelaan hukum, yg meliputi:
a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan
untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan
dimaksud;
BAB VI - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK
42
Rangkaian Perlindungan Konsumen
Edukasi
Pelayanan Informasi
Pelayanan pengaduan dan Fasilitas penyelesaian pengaduan
18/03/2016
22
43
Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah
diakses kpd konsumen ttg produk dan/atau layanan. Pasal 5
PUJK wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen.
Pasal 9
Transparansi
PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepda konsumen dan
atau masyarakat. Pasal 14
44
Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Perlakuan yang adil
PUJK wajib menyediakan layanan khusus kpd konsumen dg kebutuhan khusus.
Pasal 24
PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dg konsumen.
Pasal 21
PUJK wajib memberikan akses yang setara kpd setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk
dan/atau layanan PUJK Pasal 15
18/03/2016
23
45
Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Keandalan
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka
perlindungan konsumen. Pasal 48
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk
dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
Pasal 4
46
Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Kerahasiaan & keamanan data/informasi konsumen
PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumernya kepada
pihak ketiga. Pasal 31
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada
konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.
Pasal 19
18/03/2016
24
47
Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian
pengaduan bagi konsumen. Pasal 32
Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan
dengan konsumen kepada OJK. Pasal 40
48
MEKANISME LAYANAN PENGADUAN
KONSUMEN KEUANGAN
Pengaduan
oleh konsumen
Tindak lanjut
penyelesaian
oleh PUJK
Konsumen
menerima
keputusan PUJK? Selesai
Ya Tahap 1
Pengaduan
kepada OJK Proses fasilitasi Sepakat ?
Selesai
Tidak LAPS/
Pengadilan
Tahap 2
Tidak
Ya
18/03/2016
25
49
LAYANAN KONSUMEN KEUANGAN OJK
PERMINTAAN INFORMASI
PENYAMPAIAN INFORMASI
PENGADUAN
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN (EPK)
OJK
50
LAYANAN KONSUMEN KEUANGAN OJK
Telepon (Kode Area) 500-655 (500-
OJK)
Faksimili (021) 386-6032
Email [email protected]
Surat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350
Website http://konsumen.ojk.go.id
18/03/2016
26
51
Terima Kasih