PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA AWAL.pdf · Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia ..... 83...
-
Upload
nguyennhan -
Category
Documents
-
view
221 -
download
1
Transcript of PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA AWAL.pdf · Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia ..... 83...
SKRIPSI
PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA
(SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS
KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA
KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM
NIM. 1203005040
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
i
PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA
(SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS
KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA
KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
Skripsi ini dibuat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM
NIM. 1203005040
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa
atau Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Karya
Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
Adapun judul Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah
“PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE
CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA”. Karya
Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Udayana, penulis juga merasa
bangga dan bahagia karena melalui skripsi ini penulis dapat memberikan sebuah
karya tulis bagi seluruh civitas academica Universitas Udayana.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami dan tidak akan berhasil
dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun
tidak langsung. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya atas bantuan materiil dan non-materiil.
Oleh karenanya dengan kerendahan hati ijinkan penulis menyampaikan
ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
v
2. Bapak Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
4. Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya SH., MH, Ketua Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan
bimbingan, pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., MHum., Dosen Pembimbing I
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan,
saran, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan
ini.
7. Bapak Made Mahartayasa, SH., MH., Dosen Pembimbing II yang telah
meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan,
saran, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan
penulisan ini.
8. Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH.,M.H., Pembimbing Akademik yang
telah membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
vi
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah
menuntun dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
10. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji
skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Staff Laboratorium, perpustakaan, dan tata usaha yang telah
memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
12. Kepada keluarga penulis Ayah Anak Agung Gde Oka, Ibu Desak Made
Seriati dan Adik Anak Agung Gede Agung terimakasih atas doa, dorongan
morilnya selama penulis mengikuti pendidikan. Terimakasih atas kesabaran,
pengorbanan, dukungan, perhatian, yang terus menemani serta memberikan
semangat kepada penulis dari awal mengikuti pendidikan dasar sampai
sekarang dapat menyelesaikan studi Program Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis
sebutkan namannya satu persatu serta rekan-rekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal
kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini.
Semoga mereka yang telah mendoakan, memberikan arahan, bantuan dan
dukungan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan kemudahan dalam setiap
langkah dari Ida Shang Hyang Widhi Wasa.
Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan
Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis
vii
menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai bahan bacaan maupun untuk
pengetahuan bagi yang memerlukan.
Denpasar, 16 Juli 2016
Penulis,
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN SAMPUL DALAM ...................................................................... i
HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ....................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN .......................................... iii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI .............................................................. iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................. ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x
ABSTRAK ......................................................................................................... xvi
ABSTRACT ......................................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1
1.2.
Rumusan Masalah ................................................................
7
1.3.
Ruang Lingkup Masalah ......................................................
8
1.4.
Orisinalitas ...........................................................................
8
1.5.
Tujuan Penelitian..................................................................
8
a. Tujuan Umum ..................................................................
8
b. Tujuan Khusus.................................................................
9
1.6.
Manfaat Penelitian................................................................
9
a. Manfaat Teoritis ..............................................................
9
b. Manfaat Praktis................................................................
9
1.7.
Landasan Teoritis .................................................................
10
1.7.1. Teori Kedaulatan Negara .........................................
10
x
1.7.2. Prinsip Common Consent ........................................ 11
1.7.3. Teori Tanggungjawab Negara .................................
11
1.8. Metode Penelitian .................................................................
13
a. Jenis Penelitian ................................................................ 13
b. Jenis Pendekatan.............................................................. 13
c. Sumber Bahan Hukum .................................................... 14
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data ..................... 15
e. Teknik Analisis ................................................................ 15
BAB II TINJAUAN UMUM
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut ............................... 17
2.1.1. Pengertian dan Sejarah Hukum Laut ....................... 17
2.1.2. Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 .................... 20
2.1.3. Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982 ............... 21
2.1.4. Hukum Laut Indonesia ............................................ 27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Landas Kontinen (continental
self) ....................................................................................... 30
2.2.1. Pengertian Landas Kontinen dan Hukum yang
Mengaturnya ............................................................
30
2.2.2. Kewenangan Negara di landas Kontinennya ...........
33
2.2.3. Kewenangan Negara di Landas Kontinen Negara
Lain ..........................................................................
34
2.3.
Tinjauan Umum Tentang Kabel dan Pipa (submarine
cables and pipelines) di bawah laut ....................................
35
2.3.1. Pengertian Kabel dan Pipa di bawah Laut serta
Perkembangannya ....................................................
35
2.3.2. Hukum yang Berlaku dalam Pemasangan Kabel
dan Pipa di Bawah Laut ...........................................
36
xi
BAB III PENGATURAN MENGENAI SUBMARINE CABLES AND
PIPELINES BERDASARKAN HUKUM LAUT
INTERNASIONAL
3.1. Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di
dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 ................................... 40
3.1.1. Kewenangan Negara Pantai Berhubungan dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas
Kontinennya dalam Konvensi Jenewa tahun
1958 ......................................................................... 43
3.1.2. Kewenangan Negara berhubungan dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas Kontinen
Negara Pantai Lain dalam Konvensi Jenewa tahun
1958 ......................................................................... 44
3.2. Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di
dalam UNCLOS .................................................................. 44
3.2.1. Kewenangan Negara Pantai Berhubungan dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas
Kontinennya Berdasarkan UNCLOS ....................... 48
3.2.2. Kewenangan Negara Berhubungan dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas Kontinen
Negara Pantai Lainnya Berdasarkan UNCLOS .......
49
3.3.
Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di
dalam Hukum Positif di Indonesia (Undang-Undang No.
xii
17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law of The Sea) ................................... 50
3.3.1. Hak dan Kewajiban Negara Indonesia
Berhubungan dengan Pemasangan Kabel dan Pipa
di Landas Kontinennya Sendiri ............................... 52
3.3.2. Hak dan Kewajiban Negara Lain Berhubungan
dengan Pemasang Kabel dan Pipa di Landas
Kontinen Negara Indonesia ..................................... 54
3.4. Perbandingan Pengaturan Kabel dan Pipa Bawah Laut
Pada Conventions on the Continental Shelf dengan
UNCLOS ............................................................................. 55
3.5. Tinjauan Komprehensif ....................................................... 57
BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMASANGAN KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES
AND PIPELINES) YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA
LAIN DI LANDAS KONTINEN INDONESIA
4.1. Kedaulatan Negara Pantai di Laut ....................................... 64
4.1.1. Pengertian Kedaulatan Negara dan Ruang Lingkup
Kedaulatan Negara .................................................. 65
4.1.2. Teori-teori yang Berkaitan dengan Kedaulatan
Negara di Laut ......................................................... 67
4.1.3. Pentingnya Mengetahui Kewenangan Negara
Dalam Menjaga Kedaulatan Negara di Laut ........... 73
xiii
4.2. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Pemasangan
Kabel dan Pipa (Submarine Cables and Pipelines) yang
Dilakukan oleh Negara Lain di Landas Kontinen
Indonesia .............................................................................
76
4.2.1. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam
Mengatur Tata Letak Kabel dan Pipa yang
dipasang oleh Negara Lain di Landas Kontinen
Indonesa Berdasarkan UNCLOS .............................
77
4.2.2. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam
Pemasangan Kabel dan Pipa yang dipasang Oleh
Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985
Tentang Pengesahan United Nations Convention
on the Law Of the Sea ..............................................
81
4.3.
Kewenangan Pemerintah Indonesia Untuk Menolak
Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan Oleh
Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia ........................
83
4.3.1. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menolak
Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan
Oleh Negara Lain di Atas Landas Kontinen
Indonesia berdasarkan Analisis dari Teori
Kedaulatan Negara .................................................. 84
xiv
4.3.2. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menolak
Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan
Oleh Negara Lain di Atas Landas Kontinen
Indonesia Berdasarkan Analisis dari Pendekatan
Histori (Historical Aproach) ....................................
85
4.4. Tinjauan Komprehensif .......................................................
87
BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan ..............................................................................
93
5.2. Saran ....................................................................................
94
DAFTAR BACAAN
xv
ABSTRAK
PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE
CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
Pemasangan kabel oleh Trident Subsea Cable, yang merupakan
perusahaan asal Australia, untuk menghubungkan Pert, Australia dengan
Singapura yang alur pemasangannya melewati wilayah Indonesia bisa jadi
merugikan Kedaulatan Indonesia. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan
terjadinya penyadapan lewat kabel fiber optik tersebut oleh Australia dan juga
kerusakan ekosistem laut akibat peletakan kabel yang tidak sesuai dengan
tempatnya ataupun kebocoran pipa. Oleh karena itu menjadi pertanyaan mengenai
bagaimanakah kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal ini.
Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis
instrumen hukum internasional khususnya hukum laut internasional dan peraturan
perundang-undangan lainnya serta literatur yang terkait dengan hukum laut.
Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach), historis (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach). Landasan teori yang digunakan adalah teori kedaulatan negara, prinsip
common consent, dan teori tanggung jawab negara.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah United Nations Conventions on the Law
of the Sea lebih luas mengatur mengenai kabel dan pipa di bawah laut dari pada
Convention on the Continental Shelf. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan
dalam mengatur tata letak kabel dan pipa yang dipasang oleh Negara lain di
landas kontinen Indonesia sendiri berdasarkan dengan ketentuan dalam United
Nations Conventions on the Law of the Sea. Pemerintah Indonesia juga memiliki
kewenangan untuk menolak pemasangan kabel oleh perusahaan asal Australia
tersebut berdasarkan teori kedaulatan negara dan pendekatan historis.
Kata Kunci: Kedaulatan, Landas Kontinen, Kabel dan Pipa (Submarine
Cables and Pipelines)
xvi
ABSTRACT
THE REGULATION TO LANES OF SUBMARINE CABLE AND PIPELINE
ON CONTINENTAL SHELF AS NECESSARY TO OVERSEE THE
SOVEREIGNTY OF LAND NATIONS
The laying of submarine cable by Trident Subsea Cable, an enterprise
from Australia, to connect Pert, Australia to Singapore which that laying are pass
the area of Indonesia would be prejudice the sovereignty of Indonesia. This is
because the probability of Australia will tapping by the fiber optic cable and also
a demage of the ecosystem of the sea caused by wrong line to laying the
submarine cable or a leakage of the pipelines. So there are question of what the
competence of the government of Indonesia on its.
This paper is a research normative law which research instrument of
international law especially the law of the sea and laws and regulations and
literature which related to the law of the sea. This article is using the statue
approach, the historical approach, and conceptual approach. The basis theory
which use are the sovereignty theory, the common consent, and the state
responsible theory.
This article is concludes that the United Nations Conventions on the Law
of the Sea are more regulate of submarine cable and pipelines than the
Convention on the Continental Shelf. The government of Indonesia has set up of
lanes of submarine cable and pipeline which installed by the other state on
continental shelf of Indonesia, it is under the United Nations Conventions on the
Law of the Sea. The government of Indonesia also has a competence to reject the
laying of submarine cable by Australia enterprise under the sovereignty theori
and historical approach.
Keyword: Sovereignty, Continental Shelf, Submarine and Pipeline.
xvii