PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA …eprints.ums.ac.id/59382/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf ·...
Transcript of PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA …eprints.ums.ac.id/59382/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf ·...
i
PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA
ALOKASI KHUSUS DAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN
TERHADAP SILPA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se Jawa Tahun 2016)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
AFIDA HARDIANA
B200140176
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYH SURAKARTA
2018
i
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA
ALOKASI KHUSUS DAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN
TERHADAP SILPA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se Jawa Tahun 2016)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
AFIDA HARDIANA
B200140176
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing
Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si., Ph.D
NIK/NIDN. 977/0621017901
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA
ALOKASI KHUSUS DAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN
TERHADAP SILPA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se Jawa Tahun 2016)
Yang ditulis oleh:
AFIDA HARDIANA
B200140176
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Rabu, 31 Januari 2018
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:
1. Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si., Ph.D ( )
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, SE., M.Si. ( )
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt., CA. ( )
(Anggota 2 Dewan Penguji)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. Syamsudin, M.M
NIDN. 0017025701
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat pernh ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka
saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 31 Januari 2018
Penulis
Afida Hardiana
B200140176
1
PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, REALISASI DANA
ALOKASI KHUSUS DAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN
TERHADAP SILPA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se Jawa Tahun 2016)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perubahan Pendapatan
(D_PEND), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Perubahan Pembiayaan
(D_PEMB) untuk SILPA. SILPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan
belanja, serta membiayai pembiayaan pendapatan dan belanja dalam APBD.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
RI) pada tahun fiskal 2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sebagai
metode pengambilan sampel yang menghasilkan sekitar 110 dari seluruh
pemerintah daerah yang dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi adalah 22,6%, artinya
22,6% varians variabel SILPA dapat dijelaskan oleh Revenue Change, Special
Alokasi Dana, dan Perubahan Pembiayaan, sedangkan sisanya sebesar 77,4%
adalah dijelaskan oleh faktor lainnya. Hasil uji simultant menunjukkan bahwa
Revenue Change, Special Alokasi Dana, dan Perubahan Pembiayaan memiliki
pengaruh signifikan terhadap SILPA. Penelitian parsial menunjukkan bahwa
SILPA berpengaruh secara signifikan terhadap Revenue Change dan Dana
Alokasi Khusus, sedangkan Perubahan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap SILPA.
Kata Kunci: Perubahan Pendapatan, Dana Alokasi Khusus, Perubahan
Pembiayaan, dan SILPA
Abstract
This research aims to examine the influence of the Revenue Change (D_PEND),
Special Allocation Fund (DAK), and Change of Financing (D_PEMB) for SILPA.
SILPA is the difference between the realization of revenues and expenditure, as
well as financing revenue and spending financing in annual budget (APBD). This
research uses secondary data from Indonesian Supreme Auditor (BPK RI) on
fiscal year 2016. This research uses purposive as a sampling method that has
resulted around 110 from all local goverments were analised by using multiple
regresion. The result shows that coefficient of determination is 22,6%, it means
that 22,6% variabel variance of SILPA can be explained by Revenue Change,
Special Allocation Fund, and Change of Financing, mean while the rest of 77,4%
was explained by other factors. The simultant test result shows that Revenue
Change, Special Allocation Fund, and Change of Financing have significant
influence to SILPA. Partial research shows that SILPA was significally influence
by Revenue Change and Special Allocation Fund, while Change of Financing
does not have significant influence to SILPA.
Keywords: Revenue Change, Special Allocation Fund, Change of Financing, and
SILPA
2
1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah
terbesar di dunia. Pada masa reformasi Indonesia telah menerapkan sistem
desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya yang diimplementasikan
dalam bentuk otonomi daerah.
Tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia adalah agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah
dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah
yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus
dilakukan secara efisien dan efektif, karena APBD memiliki peranan yang penting
dalam pembangunan daerah (Makhfatih, 2014). Khususnya era saat ini dimana
penganggaran di Indonesia menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja
(Bawono, 2015).
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara
realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak
tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana
sehingga menimbulkan SILPA.
SILPA kerap disalahartikan sebagai peluang menghambur-hamburkan
selisih dana sisa sebelum tutup buku di akhir tahun. Munculnya SILPA terjadi
karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih
minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan.
Selain itu, menurut Hakim (2016) terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan
atau program pemerintah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan
proyek yang hendak dilaksanakan.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharna (2015) menyebutkan bahwa
dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA
berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari
pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah.
3
Pendapatan disebutkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran
yang tidak perlu untuk dibayar kembali oleh daerah sekaligus menjadi penambah
ekuitas dana lancar pemerintah daerah. Pendapatan daerah menjadi kompenen
terpenting bagi pemerintah daerah dalam menunjang penyelenggaraan otonomi
daerah, mengingat bahwa pemerintah daerah berusaha untuk mengurus daerahnya
sendiri. Ramadhan (2015) menyebutkan bahwa realisasi pendapatan yang
melampaui target dapat disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan
cenderung lebih kecil dari potensi riilnya. Hal tersebut yang mendorong
munculnya SILPA.
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari APBN yang
dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk membantu mendanai kegiatan
khusus daerah. Sugiantini (2015) mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat yang
melakukan transfer secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal ke daerah
disinyalir menjadi penyebab realisasi DAK yang tidak mencapai target, dengan
penyaluran dana yang mendekati akhir tahun maka banyak proyek yang sedang
dilaksanakan tidak terselesaikan atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut yang
menyebabkan terbentuknya SILPA di daerah.
Pembiayaan pun akan selalu berhubungan dengan SILPA. Pasalnya,
selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah akan menghasilkan
surplus atau defisit APBD. Dalam penyusunan APBD seharusnya SILPA ini sama
dengan nol, yang artinya jika terjadi defisit maka jumlah dari pembiayaan neto
harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila terdapat selisih
antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto, maka akan menghasilkan
SILPA.
Penelitian tentang SILPA masih sedikit dilakukan, beberapa peneliti
sebelumnya seperti Suharna (2015) hanya meneliti untuk satu kabupaten (case
study) yang hasilnya tidak dapat digeneralisir. Untuk itu peneliti memiliki
motivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang SILPA dari kabupaten atau kota se
Jawa dengan penelitian empiris.
4
2. METODE
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perubahan Pendapatan,
Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Perubahan Pembiayaan terhadap Sisa Lebih
Pembayaan Anggaran (SILPA) pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tahun
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se
Jawa Tahun 2016 dengan jumlah 110. Metode sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel tersebut
adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa yang
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap TA 2016 yang
telah diaudit oleh BPK RI dan dapat diakses, (2) Laporan keuangan yang
ditampilkan memiliki data lengkap. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan peneliti
menggunakan data sekunder dalam melakukan analisis data. Data sekunder
berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se Jawa. Teknik pengumpulan data sekunder dari penelitian ini
diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2.2 Definisi dan Operasional Variabel
a. Variabel Dependen
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA). SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari
aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.
Sedangkan disebutkan dalam PSAP 01 bahwa SILPA merupakan selisih lebih
antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan dalam APBD, atau dapat dikatakan bahwa SILPA merupakan
selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto. Formula
perhitungannya adalah sebagai berikut.
SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto
5
b. Variabel Independen
Perubahan Pendapatan
Pendapatan merupakan sumber dana untuk membiayai setiap program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan pendapatan
pada penelitian ini merupakan selisih antara realisasi pendapatan tahun 2016
dan anggaran pendapatan tahun 2016. Pada penelitian ini, perubahan
pendapatan daerah yang digunakan adalah data realisasi APBD tahun 2016.
Perubahan pendapatan diukur dari selisih antara realisasi pendapatan tahun
2016 dan anggaran pendapatan tahun 2016. Formula perhitungannya adalah
sebagai berikut.
∆ Pendapatan = Realisasi Pendapatan tahun 2016 – Anggaran Pendapatan
tahun 2016
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini Dana Alokasi
Khusus (DAK) untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos
dana perimbangan dalam data Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota
se Jawa Tahun Anggaran 2016 yang sudah di audit.
Perubahan Pembiayaan
Pembiayaan daerah merupakan keseluruhan transaksi pemerintah daerah baik
berupa penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau yang akan
diterima kembali guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Sedangkan dalam penelitian ini, perubahan pembiayaan merupakan selisih dari
realisasi pembiayaan tahun 2016 dan anggaran pembiayaan tahun 2016. Pos
pembiayaan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2016. Formula
perhitungannya adalah sebagai berikut.
∆ Pembiayaan = Realisasi Pembiayaan tahun 2016 – Anggaran
Pembiayaan tahun 2016
6
2.3 Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis
regresi berganda atau multiple regression yang digunakan untuk menjelaskan
pengaruh perubahan pendapatan, realisasi dana alokasi khusus, dan perubahan
pembiayaan terhadap SILPA. Pengujian hipotesis akan dilakukan setelah model
regresi bebas dari gejala-gejala asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan validitas hasil
penelitian. Untuk ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual
dapat diukur dari goodness of fit model yaitu dengan menggunakan uji statistik F,
uji statistik t, dan uji koefisien determinasi.
Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat di rumuskan
sebagai berikut:
SILPA =α+ β1D_PEND + β2DAK + β3D_PEMBIAYAAN + ε
Keterangan :
SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
α = Konstanta
β1 β2 β3 = Koefisien regresi variabel independen
D_PEND = Perubahan Pendapatan
DAK = Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
D_PEMBIAYAAN = Perubahan Pembiayaan
e = Error Term
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dan
tidak terjadi bias. Uji asums klasik yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari
normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
Penelitian ini memiliki sampel sejumlah 110 pemerintah daerah
kabupaten/kota, sehingga uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini
7
adalah model Central Limit Theorem (CLT), model ini menganggap sampel
terdistribusi normal jika sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 (n ≥ 30)
(Lind, 2014: 300-301).
b. Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua
variabel dalam model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation
Factor (VIF) untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil
dari 10. Multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini,
model-model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heterokedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) pada tiap
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 0,05
atau 5%, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada
penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel Koefisien Std. Error t t tabel Sig.
(Constant) 181.136.528.900 42.100.878.880 4,302 0,000
D_PEND 0,597 0,107 5,580 1,9826 0,000
DAK 0,279 0,139 2,003 1,9826 0,048
D_PEMB 1,176 0,961 1,223 1,9826 0,224
R 0,497a
Rsquare 0,247
Fhitung 11,619
Adjusted R Square 0,226
Sig. 0,000b
Sumber : Data sekunder diolah 2017
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut:
SILPA = 181.136.528.900 + 0,597D_PEND + 0,279DAK + 1,176D_PEMB + e
8
Uji F
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi F (nilai-p) sebesar 0,000.
Dapat dinyatakan bahwa nilai-p < 0,05, dan Fhitung>Ftabel yaitu 11,619>2,69,
sehingga dapat simpulkan bahwa variabel Perubahan Pendapatan, Dana Alokasi
Khusus, dan Perubahan Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap
SILPA.
Uji t
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel
Perubahan Pendapatan dan variabel Realisasi Dana Alokasi Khusus mempunyai
pengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis pertama dan hipotesis kedua
diterima. Sedangkan variabel Perubahan Pembiayaan diketahui secara parsial
tidak berpengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis ketiga ditolak.
Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil uji R2 menunjukkan bahwa nilai R-square 24,7% dan
adjusted R-square 22,6%. Pada penelitian ini pengukuran kemampuan model ini
menggunakan adjusted R-square karena mampu menjelaskan kemampuan model
lebih baik. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki
kemampuan 22,6% dalam menjelaskan variasi dependen. Sedangkan 77,4%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.
3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengaruh Perubahan Pendapatan terhadap SILPA
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh perubahan pendapatan
berpengaruh signifikan terhadap SILPA pemerintah daerah. Semakin tinggi selisih
yang dihasilkan apabila realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran
pendapatan, maka sisa atau selisih tersebut tidak dapat dibelanjakan secara
langsung tanpa persetujuan. Otomatis terjadi penumpukan dana, dengan begitu
semakin tinggi pula SILPA yang dihasilkan.
Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi
pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah serta membiayai
seluruh kegiatan daerah yang telah direncanakan dalam anggaran. Perubahan
pendapatan yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan anggaran
9
pendapataan tahun berkenaan berpengaruh terhadap SILPA, hal ini selaras dengan
penelitian yang dilakukan Hakim (2016), Ramadhan (2015), dan Suharna (2015).
Dalam penelitianya, Hakim (2016) menyatakan bahwa pencapaian target yang
mudah untuk dicapai yang mengakibatkan realisasi pendapatan yang melebihi
target dapat menjadi penyumbang terbentuknya SILPA. Ramadhan (2015) juga
menyebutkan bahwa realisasi pendapatan yang melampaui target dapat
disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan cenderung lebih kecil dari
potensi riilnya, sehingga dengan begitu akan menghasilkan sisa banyak anggaran.
Hal tersebut yang mendorong munculnya SILPA. Selain itu dalam penelitiannya,
Suharna (2015) menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat didalam
APBD yaitu; pendapatan, belanja, dan pembiayaan jika dilihat dari sisi anggaran
maupun realisasi setiap tahunnya menunjukkan terjadi perubahan baik peningkaan
maupun penurunan. Selisih antara anggaran dengan realisasi yang terjadi pada
APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir
tersebut secara langsung berkontribusi dalam peningkatan maupun penurunan
SiLPA.
3.2.2 Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Khusus terhadap SILPA
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Realisasi Dana Alokasi (DAK)
berpengaruh signifikan terhadap SILPA pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan
penelitian yang dilakukan oleh Izudin (2013) yang menyatakan bahwa adanya
hubungan positif antara komponen-komponen pendapatan yang mencakup DAK
terhadap SILPA. Selain itu dalam penelitiannya, Sugiantini (2015) menyatakan
bahwa DAK yang tidak pernah mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor,
salah satunya yaitu karena pemerintah pusat yang melakukan transfer ke daerah
secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan
begitu penyaluran dana transfer yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir
memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi DAK sehingga
terbentuknya SILPA.
3.2.3 Pengaruh Perubahan Pembiayaan terhadap SILPA
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Perubahan Pembiayaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap SILPA, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
10
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharna (2015), hal ini berarti
perubahan pembiayaan tidak cukup kuat atau signifikan untuk mempengaruhi
SILPA. Selain itu juga dapat dikarenakan varians yang tidak searah dengan
SILPA atau selisih antara realisasi pembiayaan dengan anggaran pembiayaan
yang relatif kecil untuk mempengaruhi SILPA.
4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Perubahan
Pendapatan dan Realisasi Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap
SILPA. Sedangkan variabel Perubahan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap SILPA. Berdasarkan hasil adjusted R-square sebesar 22,6% yang berarti
variabel SILPA hanya dapat dijelaskan 22,6%, sedangkan 77,4% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain diluar model penelitian.
4.2 Saran
Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih dari satu tahun
sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian
tersebut. Selain itu dapat pula menambahkan variabel independen, seperti temuan
audit, jumlah korupsi dan belanja daerah serta memperluas tempat penelitian tidak
hanya pemerintah kabupaten/kota se Jawa.
DAFTAR PUSTAKA
Bawono, ADB. 2015. “The Role Of Performance Based Budgeting In The
Indonesian Public Sector”. Thesis. Macquarie University.
Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Indeks.
Ferina, IS., Burhannudin, dan Trisnawati. 2016. Efektivitas Realisasi dan Serapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015”. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis
dan Terapan Tahun XIII No 2. ISSN 0216-6836.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
20. Semarang: UNDIP.
11
Hakim, A.R. 2016. “Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta
dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)”. Tesis. Universitas Gadjah
Mada. Yogyakarta.
Halim, A. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan
Dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta. Salemba Empat.
Izudin, H., Syaparudin., Dan M. Syamsudin. H. 2013. “Kinerja Keuangan Daerah
Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo”. Jurnal Perspektif
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No.1.
Kurniawan, A. 2014. Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep, dan
Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data
dengan IBM SPSS 22.0). Bandung. Alfabeta.
Lind, Marchal, and Wathen. 2014. Statistical Techniques In Business and
Economics. Jakarta. Salemba Empat. Edisi 15.
Mahmudi. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
UPP STIM YKPN.
Makhfatih, A. 2014. “Analisis SiLPA dan Daya Serap Anggaran pada
Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Menntawai, 2010-2012”. Tesis.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Nugroho, W.A. 2017. “Target Pendapatan Pemprov Jateng 2016 Tidak Tercapai”,
(online). (https://jateng.antaranews.com/detail/target-pendapatan-pemprov-
jateng-2016tidak- tercapai.html, diakses tanggal 1 Desember 2017)
Ramadhan, M.F.A. 2015. “Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran dan Temuan
Audit Terhadap SiLPA Pemerintah Daerah di Indonesia”. Skripsi. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi UU Nomor
32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya. Bandung. Pustaka
Setia.
Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan
Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
Sugiantini, N.L.A. 2015. “Kecenderungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja
Modal di Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013”. Jurnal Jurusan
Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume: 5. Nomor. 1 Tahun 2015.
Suharna, I. 2015. “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada
APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2007 s.d. 2013”. Tesis. Universitas Gajdah Mada. Yogyakarta.
12
Sutedi, A., dan Tarmizi. 2009. Impikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah
dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta. Sinar Grafika.
Smith, B.C. 2012. Desentralisasi Dimensi Teritorial Suatu Negara. Jakarta.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Kampus IPDN.
Syaukani., Gaffar, A., dan Rasyid, R. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
Winarni, N.S. 2013. “Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen
Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
pada Pemerintah Kota Tarakan”. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.