PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP...
-
Upload
nguyenthuan -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
Transcript of PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP...
-
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2013
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh :
RIZKY AMALIA
NIM : 1110046100067
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1435 H/2014 M
-
ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013, telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi
Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 18 September 2014
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. JM Muslimin, MA
NIP. 196808121999031014
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH ( )
NIP. 197425072001121001
Sekretaris : Abdurrauf, Lc, MA ( )
NIP. 197312152005011002
Pembimbing : Ali Rama, SE, M.Ec ( )
NIDN. 2028068401
Penguji I : Arif Fauzan, SE, MM ( )
Penguji II : Atep Abdurrofiq, M.Si ( )
-
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 9 September 2014
Rizky Amalia
-
iv
ABSTRAK
Rizky Amalia, 1110046100067, Pengaruh Penerapan Good Corporate
Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun
2010-2013, Program Strata I, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Corporate governance timbul dari kebutuhan usaha akan tata kelola
perusahaan yang baik, yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, dapat dipercaya,
bertanggung jawab, dan berkeadilan. Penerapan good corporate governance di dalam
perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan
penerapan corporate governance dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi
risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.
Risiko lembaga keuangan syariah yang lebih kompleks daripada lembaga keuangan
konvensional menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih pruden termasuk
peningkatan pelaksanaan corporate governance dalam institusi. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan good corporate governance di bank
umum syariah terhadap profitabilitas.
Pengumpulan data melalui data sekunder. Penarikan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling atau judgement sampling, dan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah empat Bank Umum Syariah di Indonesia, serta analisis
data dengan Regresi Linear Berganda dengan bantuan Software SPSS versi 16,0 for
Windows.
Dari hasil uji regresi linear berganda, variabel shariah compliance (X1) dan
audit review (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (Y1) dan ROE (Y2)
sedangkan variabel role and responsibility (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap
ROA dan ROE. Uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara keseluruhan.
Kata Kunci: corporate governance, profitabilitas, Bank Umum Syariah.
-
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya tanpa
jemu. Sesungguhnya, hanya karena kemurahan hati-Nya lah sehingga akhirnya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan Rasulullah saw beserta seluruh keluarga, sahabat, dan
juga ummatnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak
kendala yang menghambat langkah penulis untuk merampungkan skripsi ini. Namun,
berkat bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Phil. J.M. Muslimin, MA. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., sebagai Ketua Prodi
Muamalat (Ekonomi Islam) dan Bapak Abdurrauf, MA., sebagai Sekretaris
Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Drs. Hamid Farihi, MA. sebagai Dosen Pembimbing Akademik
Penulis.
4. Bapak Ali Rama, SE., M.Ec. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang
telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai,
-
vi
hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Segenap staff akademik, staff perpustakaan FSH dan Perpustakaan Utama
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Kedua orang tua terkasih, Ayahanda Syahminan dan Ibunda R. Magdalena
serta Adik tersayang Imas Laili Lestari yang selalu membimbing dan
mendukung penulis baik moril maupun materiil tanpa pernah mengeluh dan
berputus asa tetap memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam
kondisi senang maupun susah.
8. Keluarga besar yang turut memberikan kontribusi, doa dan motivasi bagi
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Nuryani Lestari, Syifa Lita Kurnia, Nur
Oktifiani, dan Nimas Wiranti yang sama-sama berjuang dengan penulis dalam
susah dan senang selama proses perkuliahan hingga akhir. Sahabat-sahabat
yang selalu memotivasi, Titin Nurasiah, Wardhatul Jannah, dan Syafaatul
Uzma.
10. Sahabat-sahabat lama yang terus memberi semangat dan dukungan meski
terpisahkan oleh jarak, Marizha Dwi Rahayu, Rahma Dwi Cahyani, Dian
Ramti Ramelan.
11. Teman-teman kost yang selalu menghadirkan hari-hari penuh keceriaan, Nisa,
Mba Elsa, Mba Agnis, Kak Najwa, Mba Intan, Mba Trisni, Mba Yeyen, Mba
Uci.
12. Teman-teman Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A angkatan 2010
yang selalu memberikan semangat dan keceriaan, menjalani susah senang
bersama menanggung beban bersama seperti keluarga sendiri yang saling
-
vii
mendukung satu sama lain untuk tetap teguh mencapai cita-cita, Lembaga
Dakwah Kampus (LDK) UIN Jakarta, Lingkar Studi Ekonomi Syariah
(LiSEnSi) UIN Jakarta, dan KOMDA FSH yang merupakan tempat bagi
penulis untuk belajar sebanyak-banyaknya selain di bangku kuliah.
13. Mely, Icha, Rida, Putri, Dewi, Bella, Runi, Ihwan, Rifki, Imam, Ryan, Aji,
Restia, Umu, Lulu, Hasnah, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis
sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya
dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini
namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga segala
kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta
mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya.
Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari para
pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar
skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan masyarakat
seluruhnya.
Jakarta, 9 September 2014
Penulis
-
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 13
E. Manfaat Penelitian 14
F. Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Good Corporate Governance 17
1. Definisi Good Corporate Governance 17
2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 19
3. Prinsip Good Corporate Governance 21
-
ix
B. Good Corporate Governance di Bank Syariah 22
1. Definisi Good Corporate Governance
dalam Perspektif Islam 22
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam
Industri Perbankan Syariah 24
3. Mekanisme dan Praktik Good Corporate Governance 25
4. Perbedaan Good Corporate Governance Konvensional
dengan Shariah Governance 29
5. Hubungan Penerapan Shariah Governance dengan
Sejarah Perekonomian pada Masa Rasulullah dan
Khulafa Al-Rasyiddin 33
6. Penilaian Self Assessment Good Corporate Bank Umum
Syariah di Indonesia 36
C. Profitabilitas 39
D. Review Studi Terdahulu 40
E. Kerangka Konseptual 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Jenis dan Sumber Data 45
C. Populasi dan Sampel 46
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Analisis Data 50
1. Uji Asumsi Klasik 52
a. Uji Normalitas 52
b. Uji Multikolinearitas 52
c. Uji Heteroskedastisitas 53
d. Uji Autokorelasi 54
2. Uji Statistik 54
-
x
a. Uji F 54
b. Uji t 55
c. Koefisien Korelasi 55
d. Koefisien Determinasi 57
e. Analisis Model Regresi 58
F. Operasionalisasi Variabel 59
1. Variabel Terikat 59
a. Return On Asset 60
b. Return On Equity 60
2. Variabel Bebas 60
a. Shariah Compliance 61
b. Audit Review 61
c. Role and Responsibility 61
G. Hipotesis Penelitian 61
BAB IV PEMBAHASAN 63
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 63
1. Bank Muamalat Indonesia 63
2. BNI Syariah 66
3. BRI Syariah 70
4. Bank Syariah Mandiri 74
B. Uji Asumsi Klasik 80
1. Uji Normalitas 80
2. Uji Multikolinearitas 82
3. Uji Heteroskedastisitas 84
4. Uji Autokorelasi 86
C. Uji Statistik 87
1. Uji F 87
2. Uji t 88
-
xi
3. Uji Koefisien Korelasi 92
4. Uji Koefisien Determinasi 94
5. Analisis Model Regresi 96
D. Interpretasi 98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Bank Umum Syariah 4
Tabel 2.1 Bobot Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment
GCG Menurut Bank Indonesia 38
Tabel 3.1 Nilai Koefisien Korelasi 56
Tabel 4.1 Nilai VIF dan Tolerance Uji Multikolinearitas 83
Tabel 4.2 Koefisien Korelasi Uji Multikolinearitas 83
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi 86
Tabel 4.4 Hasil Uji F 87
Tabel 4.5 Hasil Uji t 89
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Korelasi 92
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi terhadap ROA 94
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi terhadap ROE 95
-
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 44
Gambar 3.1 Rumus ROA 60
Gambar 3.2 Rumus ROE 60
Gambar 4.1 GCG Bank Muamalat Indonesia 64
Gambar 4.2 ROA dan ROE Bank Muamalat Indonesia 65
Gambar 4.3 GCG BNI Syariah 68
Gambar 4.4 ROA dan ROE BNI Syariah 69
Gambar 4.5 GCG BRI Syariah 72
Gambar 4.6 ROA dan ROE BRI Syariah 73
Gambar 4.7 GCG Bank Syariah Mandiri 76
Gambar 4.8 ROA dan ROE Bank Syariah Mandiri 77
Gambar 4.9 Grafik ROA Keempat BUS Tahun 2010-2013 79
Gambar 4.10 Grafik ROE Keempat BUS Tahun 2010-2013 79
Gambar 4.11 Grafik GCG Keempat BUS Tahun 2010-2013 80
Gambar 4.12 Grafik Uji Normalitas dengan Variabel Dependen ROA 81
Gambar 4.13 Grafik Uji Normalitas dengan Variabel Dependen ROE 81
Gambar 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Variabel
Dependen ROA 85
Gambar 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas 85
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Konsep corporate governance diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan
melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin
akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada keranga
peraturan (M. Nasution dan D. Setiawan, 2007). Sistem corporate governance
memberikan perlindungan efektif bagi stockholder dan stakeholder sehingga
mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar
(David Tjondro dan R. Wilopo, 2011).
Corporate governance adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur
dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance timbul dari kebutuhan
usaha akan tata kelola perusahaan yang baik, yang menegakkan prinsip-prinsip
transparan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Sementara itu
khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang
mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yang dimaksud, yakni keharusan
bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq),
-
2
edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan
secara professional (fathanah).1
Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada shariah compliance
yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran,
kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat
dalam aturan GCG konvensional.
Jika dibandingkan dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah
seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga
perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke
dalam lembaga bisnis. Perbankan syariah semestinya melakukan transformasi
budaya dimana nilai-nilai etika bisnis islami menjadi karakter yang penting dalam
praktik bisnis perbankan syariah.
Konsep corporate governance yang komprehensif mulai berkembang setelah
kejadian The New York Stock Exchange Crash pada tanggal 19 Oktober 1987
dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New
York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk
mengantisipasi permasalahan intern perusahaan, banyak para eksekutif
melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan
kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan
laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya window dressing tetapi juga
1
http://tulisanwinahmengenaibep-winah.blogspot.com/2010/12/penerapan-good-corporate-
governance-di.html?m=1, diakses pada kamis, 26 juni 2014 pukul 17.18
-
3
financial engineering. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis yang kondusif,
penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam
perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka
segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregularities) dan penyebab
kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan profiteering, commercial
crime, hingga economic crime.
Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap
negarawan, cendikiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk
meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai
dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury, yang pada
saat itu sebagai Direktur Bank of England dan mantan CEO Group Cadbury.
Sejak terbitnya Cadbury Code of Corporate Governance pada tahun 1992,
semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-
prinsip dan petunjuk teknis praktik good corporate governance, antara lain ICGN
(International Corporate Governance Network) yang mendorong Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan OECD
Principles on Corporate Governance. ICGN sangat berkepentingan dalam
implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan
asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. Di
Indonesia juga terdapat lembaga organisasi independen bernama Indonesian
-
4
Institute of Corporate Governance (IICG) yang didirikan untuk mensosialisasikan
metode dan manfaat GCG bagi seluruh perusahaan di Indonesia.
Good corporate governance mulai dikenal luas di negara-negara Asia
Tenggara sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Indonesia termasuk
negara Asia Tenggara yang terkena dampak krisis keuangan tahun 1997. Krisis
keuangan tersebut telah menghancurkan sendi perekonomian termasuk
menghancurkan perbankan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya
krisis perbankan terparah di Indonesia yang menyebabkan penurunan kinerja
bank nasional.
Setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 tersebut, pertumbuhan
perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini
diawali dari satu-satunya bank syariah yang terbukti mampu bertahan dan
termasuk kategori bank yang sehat, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pun cukup pesat, terlihat dari data
yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tabel 1.1.
Tabel 1.1
Data Bank Umum Syariah
Kelompok Bank 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bank Umum Syariah 3 5 6 10 11 11 11
Unit Usaha Syariah 26 27 25 23 23 24 24
-
5
Corporate governance pada bank seharusnya diatur dan dilaksanakan dengan
lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaannya
pada jenis perusahaan lainnya karena secara fundamental bank adalah lembaga
yang menjual kepercayaan kepada publik dan secara khusus bagi pemegang
sahamnya. Oleh karena sifat kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan terutama pembiayaan
dan investasi maka sangatlah diperlukan suatu upaya perlindungan yang
menjamin agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi ini dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya. Risiko yang dihadapi oleh bank haruslah
dipantau dengan suatu mekanisme check and balance yang memadai agar dapat
menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi perbankan.
Hal-hal yang terkait dengan mekanisme check and balance menjadi fokus
perhatian dari sistem corporate governance lembaga perbankan.2
Untuk mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank, maka
Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30
Januari 2006 dan No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengatur tentang Pelaksanaan
GCG bagi Bank Umum yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat
2
Nasirwan dan Setiawan Budi Utomo, Good Corporate Governance Bank Syariah, Kajian
Perbankan Syariah, no. 8/1/2006: h.1-2.
-
6
industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.3
Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus diterapkan oleh semua bank umum
yang beroperasi di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank
umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pada tanggal 9
Desember 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010.
Pengeluaran Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) tersebut sejalan dengan
keinginan masyarakat yang menginginkan perbankan syariah menunjukkan
tanggung jawabnya kepada publik terkait dengan kegiatan operasional bank
syariah yang diharapkan mematuhi ketentuan syariah. Penerapan good corporate
governance juga merupakan wujud tanggung jawab kepada masyarakat bahwa
bank syariah telah dikelola dengan baik, serta profesional dengan meningkatkan
nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.
Selain itu, penerapan good corporate governance di dalam perbankan diharapkan
dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan corporate
governance dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat
tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.
3 David Tjondro dan R. Wilopo, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas
dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, Journal of
Business and Banking I, no.1 (Mei 2011): h.1.
-
7
Penerapan good corporate governance dalam suatu perusahaan dapat dilihat
melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut.
Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam
operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan,
dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Salah satu alat
pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas.
Profitabillitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui
semua kemampuan dan sumber yang ada.4
Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan GCG
akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif, salah satunya penelitian
yang dilakukan oleh David Tjondro dan R. Wilopo5 yang menyimpulkan bahwa
GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan perbankan. Sedangkan terhadap kinerja saham, ternyata GCG tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini terjadi karena
pada periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2008 terjadi krisis keuangan
global yang menyebabkan crash di bursa saham yag menyebabkan hampir semua
saham mengalami penurunan harga. Hal ini diperparah oleh adanya cash outflow
dari pasar saham di Indonesia sebagai akibat aksi jual besar-besaran oleh
perusahaan investasi asing guna memperoleh dana kas untuk menunjang
4 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.304.
5 David Tjondro dan R. Wilopo, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap
Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, h.13-
14.
-
8
perusahaan induknya di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini hanya membahas
tentang pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas dan kinerja
saham perusahaan perbankan konvensional, sama sekali tidak membahas
bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja perbankan syariah.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nur Hasanah6 yang menyimpulkan
bahwa mekanisme GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perbankan. Pada penelitian ini juga sama sekali tidak dibahas mengenai pengaruh
mekanisme GCG terhadap kinerjan perbankan syariah.
Ibnu Austrindanney Sina Azhar7 juga meneliti pengaruh penerapan good
corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya terhadap
profitabilitas. Pada penelitian ini didapati hasil yang berbeda dengan penelitian-
penelitian yang disebutkan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial. Namun lagi-
lagi penelitian ini tidak membahas tentang pengaruh GCG terhadap kinerja
perbankan syariah, hanya membahas tentang pengaruhnya terhadap kinerja
keuangan perusahaan.
Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh Good Corporate
Governance terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang ada di
Indonesia. Karena selain terdapat perbedaan kesimpulan pada penelitian- 6
Nur Hasanah, Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Perbankan, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2013. 7
Ibnu Austrindanney Sina Azhar, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap
Profitabilitas pada Perusahaan go public di Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas
Sumatera Utara, 2010.
-
9
penelitian sebelumnya, bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan
bank konvensional. Salah satunya adalah penerapan sharia compliance yang
menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan
dari penerapan sharia compliance ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertugas mengawasi operasional perbankan syariah agar sesuai
dengan prinsi-prinsip syariah.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul PENGARUH
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN
2010-2013.
B. Identifikasi Masalah
Salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 adalah
lemahnya corporate governance. Satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia
pada saat itu, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dapat melalui krisis tersebut
dengan baik. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah di Indonesia pun
mulai berkembang dan keinginan masyarakat agar perbankan syariah
menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik pun tinggi. Penerapan Good
Corporate Governance merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada
masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan.
-
10
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian-penelitian
sebelumnya tidak membahas bagaimana pengaruh penerapan good corporate
governance terhadap kinerja perbankan syariah, hanya membahas pengaruhnya
terhadap kinerja perusahaan dan perbankan konvensional saja. Padahal, dalam
perbankan syariah, persoalan governance sangat berbeda dengan governance
dalam bank konvensional karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk
mematuhi prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) dalam menjalankan
bisnisnya dan oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran
yang sangat penting dalam penerapan good corporate governance di bank syariah.
Karena perbedaan inilah perlu dilakukan pula penelitian tentang bagaimana
pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perbankan
syariah khususnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang ada di
Indonesia.
Karena itu, pada penelitian ini permasalahan yang akan diangkat adalah
Bagaimana pengaruh penerapan good corporate governance terhadap
profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan di atas, dalam
penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Umum Syariah yang
-
11
ada di Indonesia. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 11 aspek penilaian
self assessment untuk menentukan nilai komposit. Indikator yang digunakan
sebagai penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG merupakan 11 aspek
penilaian self assessment yang dalam penelitian ini akan dikelompokkan menjadi
3 indikator, yaitu :
1) Shariah compliance (pemenuhan prinsip syariah), terdiri dari aspek
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan prinsip syariah
dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan
jasa, dan batas maksimum penyaluran dana. Aspek-aspek ini
dikelompokkan ke dalam indikator shariah compliance karena ketiga
aspek ini menggambarkan kepatuhan bank terhadap syariah dan aspek-
aspek tersebut tidak terdapat pada konsep corporate governance
konvensional.
2) Audit review (tinjauan audit), terdiri dari aspek penerapan fungsi audit
intern, penerapan fungsi audit ekstern, serta transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan gcg dan laporan internal.
Ketiga aspek ini dikelompokkan ke dalam indikator audit review karena
aspek-aspek ini menggambarkan asas-asas atau prinsip GCG yang
-
12
dijabarkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)8
yaitu asas transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.
3) Role and responsibility (peran dan tanggung jawab), terdiri dari aspek
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas
komite, penanganan benturan kepentingan, dan penerapan fungsi
kepatuhan bank. Kelima aspek tersebut dikelompokkan ke dalam indikator
ini karena menggambarkan salah satu prinsip GCG yaitu prinsip
pertanggungjawaban (responsibility).
Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 Bank Umum Syariah yaitu
Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.
Sedangkan rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank yaitu
rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), dan data yang
digunakan pada penelitian ini hanya data pada tahun 2010-2013.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah yang telah
dipaparkan dimuka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
8 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,
2006, h.5-7.
-
13
1) Bagaimana pengaruh indikator shariah compliance terhadap ROA dan
ROE bank umum syariah periode 2010-2013?
2) Bagaimana pengaruh indikator audit review terhadap ROA dan ROE bank
umum syariah periode 2010-2013?
3) Bagaimana pengaruh indikator role and responsibility terhadap ROA dan
ROE bank umum syariah periode 2010-2013?
4) Di antara ketiga indikator tersebut, indikator mana yang paling
berpengaruh terhadap ROA dan ROE bank umum syariah periode 2010-
2013?
5) Dari keempat Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian, bank
apa yang terus mengalami kenaikan ROA dan ROE setelah menerapkan
GCG dari tahun 2010-2013?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator shariah compliance
terhadap ROA dan ROE bank umum syariah periode 2010-2013
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator audit review terhadap
ROA dan ROE bank umum syariah periode 2010-2013
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator role and responsibility
terhadap ROA dan ROE bank umum syariah periode 2010-2013
-
14
4. Untuk mengetahui indikator apa yang memiliki pengaruh paling besar
terhadap ROA dan ROE bank umum syariah
5. Untuk mengetahui bank syariah apa yang terus mengalami peningkatan
ROA dan ROE setelah penerapan GCG.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Dapat bermanfaat untuk para pemegang saham dari perusahaan yang ingin
mewujudkan konsep good corporate governance.
2) Dapat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan
perusahaan dalam memahami mekanisme corporate governance, sehingga
dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.
3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan
pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan
penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari
penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan.
4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan
corporate governance di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap
profitabilitas perbankan syariah.
-
15
5) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca
bahwa konsep corporate governance merupakan standar utama dalam
mengatur perilaku pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan
perusahaan agar memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai
wewenang dan tanggung jawabnya.
F. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan
dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian
BAB II : TINJAUAN TEORITIS
Pada bab ini akan disampaikan teori terkait Good Corporate Governance
serta profitabilitas bank, review studi terdahulu, serta kerangka konseptual
dan perumusan hipotesis penelitian.
BAB III : GAMBARAN UMUM & METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Bank Umum Syariah yang ada di
Indonesia serta metode analisis yang digunakan.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berisi data penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Good Corporate
Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun
2010-2012.
-
16
BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan
permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.
-
17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Good Corporate Governance
1. Definisi Good Corporate Governance
Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian
internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang
signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam
jangka panjang. 1
Usaha untuk melembagakan corporate governance pertama kali
dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun
1992 dengan membentuk Cadbury Committee (Komite Cadbury), yang
bertugas menyusun corporate governance code yang menjadi acuan utama
di banyak negara.2 Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance
sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan
tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang
diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya
dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan
1 Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi
(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.1-2. 2
Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance:
Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana,
2008), h.24.
-
18
peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan
sebagainya.3
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance
(GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang
wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan
untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar secara keseluruhan.4
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan
GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya
yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata
lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan, dalam
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa good
corporate governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
3
Komite Cadbury (1992). The Business Roundtable, Statement on Corprate Governance
(Washington DC., 1997), h.1 dalam Indra S dan Ivan Y, Penerapan Good Corporate
Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, h.25. 4 M. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance, h.2.
-
19
pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan
kewajaran (fairness).5
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat
diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para
pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong
terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan
Profesional (BTP). Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten di
perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestic maupun asing.
Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan
usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi.6
2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance
Tujuan dan manfaat good corporate governance menurut Bassel
Committee on Banking Supervision adalah sebagai berikut:
a. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan
wewenang, atau pun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk
mencegah timbulnya suatu masalah
b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik,
yang mampu meminimialisir risiko
5
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, h.5. 6 M. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance, h.2.
-
20
c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat
meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan,
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
dewan komisaris, direksi, dan RUPS
e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakah yang dilandasi
oleh moral yang tingi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan
yang berlaku
f. Menjaga going concern perusahaan
Dan menurut Forum Corporate Governance in Indonesia, beberapa
manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG yaitu:
a. Meningkatkan kinerja perusahaan
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan
modalnya di Indonesia
-
21
3. Prinsip Good Corporate Governance
FCGI (2003) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan
bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua
jajaran perusahaan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan
oleh FCGI, yaitu :
1. Transparansi (transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku
kepentingan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu adanya kesesuaian
(kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi
yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan bank secara
-
22
profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan
dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip ini menekankan bahwa smua pihak baik pemegang saham
minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
B. Good Corporate Governance di Bank Syariah (Shariah Governance)
1. Definisi Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam
Menurut IFSB (Islamic Financial Services Board) berdasarkan standar No.
3 IFSB (2006) mengenai Guiding Principles On Corporate Governance
For Institution Offering Only Islamic Financial Services, pengertian
GCG adalah :
A defined set of relationship between a companys management, its
Board of Directors, its shareholders and other stakeholders which
provides the structure through which:
(i) the objectives of the company are set; and
(ii) the means of attaining those objectives and monitoring
performance are determined.
Selanjutnya terjadi pergeseran istilah dalam perusahaan berbasis
-
23
syariah mengenai pengertian GCG. IFSB menyebut GCG dengan Good
Shariah Governance atau disebut juga Shariah Governance. Menurut
IFSB dalam Standar 10 mengenai Guiding Principles On Shariah
Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services,
Shariah Governance adalah :
Shariah Governance System refers to the set of institutional and
organizational arrangements through which an IIFS (Institutions
offering Islamic Financial Services) ensures that there is effective
independent oversight of Shariah compliance over each of the
following structures and processes:
a. issuance of relevant shariah pronouncements/resolutions.
b. Dissemination of information on such shariah
pronouncements/resolutions.
c. An internal shariah compliance review/audit for verifying that
shariah compliance has been satisfied.
d. An annual shariah compliance review/audit for verifying the
internal shariah compliance review/audit.
Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Good
Corporate Governance dalam perspektif islam merupakan seperangkat
peraturan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan yang dapat
-
24
menjadikan perusahaan beroperasi lebih optimal. Sebagaimana yang
dijelaskan oleh IFSB, pada organisasi atau perusahaan yang menerapkan
prinsip syariah, penerapan GCG disebut juga dengan Good Shariah
Governance (GSG) atau Shariah Governance (SG). Dalam GSG atau SG,
kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah merupakan penyempurnaan
dalam penerapan GCG pada perusahaan berbasis syariah.
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam industri
perbankan syariah
Dalam bank syariah, pelaksanaan good corporate governance yang
pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama yaitu transparency,
responsibility, fairness, accountability dan independency merupakan hal
yang seharusnya dilakukan. Bank syariah dituntut untuk melakukan
kinerja yang baik sebagai cerminan dari kegiatan yang islami.
Dalam penjelasan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa dalam
rangka menerapkan kelima pilar atau prinsip dasar tersebut, bank wajib
berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan
pelaksanaan GCG. Selain itu dalam pelaksanaan GCG, industri perbankan
syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (shariah compliance).
Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi
menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri
-
25
perbankan syariah.7
Berdasarkan penjelasan IFSB tentang definisi shariah governance
dalam Standar 10 mengenai Guiding Principles On Shariah Governance
Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services, maka dapat
disimpulkan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance adalah8 :
1. Keadilan (fairness)
2. Transparansi (transparency)
3. Akuntabilitas (accountability)
4. Tanggung jawab (responsibility)
5. Moralitas (morality)
6. Komitmen (commitment)
7. Kemandirian (independent)
/
3. Mekanisme dan Praktik Good Corporate Governance
Salah satu cara paling efisien dalam rangka mengurangi terjadinya
konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan,
diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang
secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta
kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai
7 Andik S. Dwi Saputro, Penguatan Shariah Governance Melalui Reformasi Akuntansi Dalam
Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010 (Purwokerto: Universitas Jenderal
Soedirman, 2010), h.6. 8 Ibid
-
26
kepentingan yang berbeda. Lebih jauh Shleifer dan Vishny9
mengemukakan bahwa GCG merupakan suatu mekanisme yang dapat
digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik
modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan
yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier
keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.
Terdapat dua jenis mekanisme good corporate governance, yaitu
mekanisme internal dan eksternal. Adapun beberapa mekanisme internal,
antara lain adalah sebagai berikut :
1) Dewan Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,
baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.10
Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut11
:
(a) Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehatihatian
9 A. Shleifer dan R. W. Vishny, A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance, Vol.
LII, No. 2 (Juni 1997): h.737-783. 10
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, h.4. 11
Ibid, h.13.
-
27
dan prinsip syariah.
(b) Dewan direksi mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi.12
Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai
berikut13
:
(a) Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas
terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha
Bank Umum Syariah.
(b) Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan
nasihat kepada direksi.
(c) Dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
(d) Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan
12
Ibid, h.4. 13
Ibid, h.8.
-
28
kegiatan operasional Bank Umum Syariah, kecuali pengambilan
keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang
kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Bank Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang
Saham.
Di dalam dewan komisaris, terdapat komisaris independen. Komisaris
independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki14
:
(a) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikian saham dan/atau
hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota
dewan komisaris dan/atau anggota direksi, atau
(b) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham
dengan Bank.
3) Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan
nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar
sesuai dengan prinsip syariah.15
Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah
memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi
kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya16
:
(a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman
14
Ibid, h.4. 15
Ibid, h.5. 16
Ibid, h.23.
-
29
operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
(b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia).
(c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama
Indonesia) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
(d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah
terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana
serta pelayanan jasa bank.
(e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari
satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Perbedaan Good Corporate Governance Konvensional dengan Shariah
Governance
Perbedaan utama GCG syariah dan konvensional terletak pada shariah
compliance (kepatuhan pada prinsip syariah) dan demokrasi ekonomi
syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian,
kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan
gcg konvensional. Kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah
dimaksudkan antara lain kegiatan usaha di dalamnya tidak mengandung
unsur riba, maisir, ghahar, haram, dan zalim. Kegiatan usaha berasaskan
demokrasi ekonomi syariah mengandung nilai keadilan, kebersamaan,
-
30
pemerataan, dan pemanfaatan.
Selain itu, berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan
sebelumnya, tujuan GCG pada intinya adalah untuk menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut
adalah pihak pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi,
karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur,
pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
(stakeholders). Sementara itu dalam konteks bisnis syariah, pelaksanaan
good corporate governance atau shariah governance merupakan salah
satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan
syariah.
Dalam langkah penyusunan CG structure, pedoman GCG menekankan
organisasi perusahaan yang mencerminkan berfungsinya mekanisme
manajemen risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan. Menyangkut
manajemen risiko, kajian ahli-ahli ekonomi melihat kedudukannya sangat
penting pada praktik perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya
menghadapi tipe-tipe risiko yang lazim pada bank konvensional tetapi juga
risiko-risiko lainnya yang unik sebagai akibat dari keunikan struktur aset
-
31
dan liabilitasnya.17
Studi-studi konseptual menunjukkan bahwa tujuan penerapan
manajemen risiko adalah untuk menghindari akibat-akibat negatif dan
memperoleh akibat-akibat positif. Dalam hal perbankan, menurut Romzie
Rosman18
tujuan untuk menghindari akibat negatif itu terkait dengan
tujuan-tujuan kepatuhan, agar perusahaan terhindar dari kesulitan
keuangan dan selalu memiliki kecukupan modal. Di sisi lain, tujuan untuk
mencapai akibat positif adalah untuk mencapai tujuan tujuan bisnis
melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan.
Tujuan-tujuan kepatuhan dalam perbankan syariah tentu saja
melibatkan unsur kepatuhan syariah dengan mempertimbangkan semua
kemungkinan risiko yang dihadapi. Karena itu, penting sekali bagi
perbankan syariah untuk memiliki dan menerapkan manajemen risiko
beserta proses pelaporannya yang komprehensif untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, mengelola, dan melaporkan semua kategori risiko,
yang memberi tempat pada aspek kepatuhan terhadap prinsip atau
kepatuhan syariah.19
17
Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. (2008). Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah.
Jakarta: Bumi Aksara dan Rajashekara V. Maiya. (2009). Risk and Compliance
Management in Islamic Banking, dikutip dari
http://www.infosys.com/finacle/solutions/thoughtpapers/Documents/RiskCompliance-
Islamic-Banking.pdf diakses pada 15 Juli 2014. 18
Romzie Rosman, Risk Management Pracvctices and Mangament Processes of Islamic Banks:
A Proposed Framework, International Review of Business Research Papers, Vol.
5, no.1 (2009): h.242-254. 19
Ibid.
-
32
CG dalam pendekatan Islami harus berbasis orientasi nilai (value
oriented) dan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua stakeholder.
Dari sisi fungsi obyektifnya, menurut Zulkifli Hasan20
CG Islami harus
berupaya menempatkan maqshid al-syarah sebagai tujuan akhir,
dengan membawa konsepsi perlindungan dan hak semua stakeholder ke
dalam aturan aturan syariah.
Dilihat dari orientasi nilai yang dimaksudkan, bank syariah tidak bisa
tidak memerlukan budaya korporasi yang khas, yaitu budaya korporasi
yang menurut Lewis dan Algaoud21
merefleksikan nilai-nilai Islami dalam
segala segi perilaku perusahaan, dari hubungan internal, urusan dengan
nasabah dan bank-bank lain, kebijakan dan prosedur, praktik bisnis,
hingga persoalan-persoalan seperti pakaian, dekorasi, dan sebagainya.
Dengan begitu, Islam tampil sebagai sebuah gaya hidup yang lengkap dan
utuh, yang menciptakan moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila
dipadukan dengan produksi barang dan jasa dapat menopang pertumbuhan
dan kemajuan jalan hidup yang luhur dan Islami.
20
Zulkifli Hasan, Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, International
Review of Business Research Papers, Vol. 5, no.1 (2009): h.277-293. 21
Latifa M. Algaoud dan Mervin K. Lewis, Corporate Governance in Islamic Banking:
The Case of Bahrain, International Journal of Business Studies, Vol.7, no.1 (1999): h.56-86.
-
33
5. Hubungan Penerapan Shariah Governance dengan Sejarah
Perekonomian pada Masa Rasulullah dan Al-Khulafa Al-Rasyiddin
Pada masa Rasulullah SAW terdapat sebuah lembaga bernama al-
Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam
lintasan sejarah ekonomi islam. Pada awal pertumbuhannya, hisbah
merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amr
maruf nahy munkar yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial
ekonomi dan agama. Dalam perkembangannya hisbah adalah institusi
yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat,
memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan
syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi
jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.22
Lalu apa hubungan lembaga al-Hisbah dengan penerapan good
corporate governance atau lebih spesifiknya shariah governance? Adanya
lembaga al-Hisbah menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep GCG
dikenal di dunia barat, Islam telah memiliki konsep sistem pengelolaan
ekonomi, yang pada masa itu berupa sistem pengelolaan dan pengawasan
pasar. Jika dalam konsep shariah governance memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS) sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi perusahaan,
22
Rozalinda, Pengawasan Pasar Perspektif Eknomi Islam, artikel diakses pada 22 Juli 2014 dari
http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/
-
34
al-Hisbah memiliki Muhtasib sebagai orang atau pihak yang bertugas
untuk mengawasi pasar.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke
pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke
dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya
basah, Nabi berkata Wahai penjual makanan apa ini?, ia menjawab
Makanan itu kena hujan ya Rasulullah, kemudian Nabi berkata Kenapa
tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat
melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku. (HR.
Muslim). Peristiwa ini membuktikan bahwa institusi pengawas pasar telah
ada pada pada masa Rasulullah Saw. walaupun hisbah secara kelembagaan
belum dikenal pada masa ini. Agar tidak terjadi kecurangan dan tipuan
yang dilakukan masyarakat di pasar-pasar, Nabi mengangkat Said ibn Ash
ib Muawiyah untuk mengawasi pasar di Mekah (setelah faathu Makkah).
Kemudian pada masa Umar Ibn khatab beliau menunjuk Sayyidah Sambra
binti Nuhaik untuk mengawasi pasar di Madinah dan Syifa binti Abdullah
al-Adawiyah sebagai muhtasib dari kalangan muslimah. Di samping itu
Umar juga mengangkat Sulaiman ibn Abi Khusaimah dan Abdullah ibn
Utbah ibn Masud sebagai pengawas pasar di Madinah.
Umar ibn Abdul Aziz pada masa pemerintahanya membuat aturan
mengenai takaran dan timbangan untuk melindungi kepentingan rakyat, ini
-
35
membuktikan bahwa pemerintah dalam system ekonomi Islam punya
tugas dan kewenangan untuk menjamin terciptanya pasar yang adil.23
Wilayah al-Hisbah baru dilembagakan dan berdiri sendiri sebagai
suatu lembaga yang menangani persoalan al-amr bi al-maruf wa nahy an
al munkar pada masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H) khalifah Daulat
Abasiyah. Pelembagaan Hisbah secara lebih modern dan terstruktur
dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn
Abdullah sebagai muhtasib pada tahun 507 H. Institusi Hisbah tetap
bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama
Dynasty Mamluk institusi ini memegang peranan yang sangat penting.
Pada masa ini diangkat empat orang muhtasib yakni di kairo, Fustat, Mesir
Hilir dan Alexanderia. Setiap muhtasib bertanggungjawab atas seluruh
kegiatan pasar yang ada di wilayah yurisdiksinya. Di Mesir sistem ini
tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849).
Terakhir institusi hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya
kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara Islam yang masih melestarikan
institusi hisbah ini adalah Arab Saudi, di Maroko lembaga ini masih
ditemukan sampai awal abad ke-20.
23
Ibid.
-
36
6. Penilaian Self Assessment Good Corporate Governance Bank Umum
Syariah di Indonesia
Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan
Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, perhitungan nilai komposit Self Assessment GCG
adalah sebagai berikut :
a. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11
(sebelas) faktor sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana
dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6) Penanganan benturan kepentingan;
7) Penerapan fungsi kepatuhan;
8) Penerapan fungsi audit intern;
9) Penerapan fungsi audit ekstern;
10) Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan
-
37
pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;
b. Menyusun analisis self assessment, dengan cara membandingkan
pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan
data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut
ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun
kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
1) Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa
pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
2) Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa
pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
3) Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa
pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
4) Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa
pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
5) Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa
pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.
c. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan
peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot
masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:
-
38
Tabel 2.1
Bobot Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG Menurut
Bank Indonesia
No Faktor Bobot
(%)
1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris
12.50
2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 17.50
3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00
4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Pengawas Syariah
10.00
5 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa
5.00
6 Penanganan benturan kepentingan 10.00
7 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00
8 Penerapan fungsi audit intern 5.00
9 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00
10 Batas Maksimum Penyaluran Dana 5.00
11 Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan
pelaporan internal
15.00
TOTAL 100.00
d. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari
seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan
predikat komposit sebagaimana tabel berikut:
1) Nilai Komposit < 1.5 diberi predikat Sangat Baik
2) 1.5 Nilai komposit < 2.5 diberi predikat Baik
3) 2.5 Nilai Komposit < 3.5 diberi predikat Cukup Baik
-
39
4) 3.5 Nilai Komposit < 4.5 diberi predikat Kurang Baik
5) 4.5 Nilai Komposit 5 diberi predikat Tidak Baik
C. Profitabilitas
Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang
dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan,
pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber
daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan
bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana
maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan
modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.24
Analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan25
:
a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank
terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas
yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan
semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara
efisien.
24
Jumingan, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.239. 25
Ibid.
-
40
Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menganalisis dan
mengevaluasi laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan salah
satunya digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu
perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha
meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat
profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidupnya akan lebih
terjamin.
Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, dua diantaranya adalah
Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Return on Asset
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan
tingkat aset tertentu. Sedangkan, Return on Equity mengukur kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu.
D. Review Studi Terdahulu
Untuk mendukung materi, maka penulis membandingkan dengan beberapa
penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang
membahas mengenai good corporate governance:
1. Nur Hasanah (mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta) yang berjudul Analisis Pengaruh Mekanisme
-
41
Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mekanisme
good corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, komisaris
independen, dan kepemilikan manajerial) terhadap kinerja perbankan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel 12 perusahaan
perbankan go public yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia tahun
2007-2011. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling.
Metode yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa mekanisme GCG (dewan direksi, dewan komisaris,
komisaris independen, dan kepemilikan manajerial) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Perbedaan penelitian
ini dengan yang akan penulis teliti terdapat pada variabel yang digunakan
dan objek penelitian. Pada penelitian yang akan penulis teliti, variabel
dependen yang akan digunakan yaitu 11 aspek penilaian self assessment
yang dalam penelitian ini akan dikelompokkan menjadi 3 indikator, yaitu
sharia compliance, audit review, serta role and responsibility. Sedangkan
variabel independen yang akan digunakan yaitu rasio ROA dan ROE yang
menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dan objek yang akan
diteliti adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. David Tjondro dan R. Wilopo (Pascasarjana STIE Perbanas Surabaya),
yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap
-
42
Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang
Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan dalam Journal of
Business and Banking Volume I, No. 1, May 2011. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap rasio profitabilitas dan kinerja
saham perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GCG, ROA,
ROE, NIM, dividen saham, dan PER. Teknik yang digunakan untuk
menganalisis data adalah teknik regresi. Penelitian ini menunjukkan
bahwa GCG berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, ROE, NIM,
dan PER namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen
saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan terletak pada variabel yang digunakan dan objek yang akan diteliti.
Variabel-variabel yang akan penulis gunakan yaitu GCG, ROA dan ROE.
Penulis tidak menggunakan variabel dividen saham dan PER karena
penulis hanya akan meneliti pengaruh GCG terhadap profitabilitas.
3. Ibnu Austrindanney Sina Azhar (mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara) yang berjudul Pengaruh Penerapan Good
Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada Perusahaan go
public di Indonesia. 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
-
43
mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance (GCG)
terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya terhadap profitabilitas.
Variabel skor penerapan GCG digunakan sebagai indikator GCG,
sedangkan Return on Assets (ROA) digunakan sebagai indikator kinerja
keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang
termasuk dalam pemeringkatan CGPI yang dipilih dengan metode
purposive sampling. Data yang digunakan bersifat pooling (data series
dan cross sectional) dan diambil dari laporan CGPI dan laporan keuangan
tahunan dari tahun 20072009. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
metode statistik melalui analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
secara parsial. ROA tidak dapat dijelaskan oleh penerapan GCG.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan
terdapat pada variabel yang digunakan serta objek penelitian. Penulis akan
menggunakan variabel GCG, ROA, dan ROE, dan objek yang akan diteliti
adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
-
44
E. Kerangka Konseptual
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Sharia
Compliance
(X1)
ROA
(Y1)
ROE
(Y2)
Audit Review
(X2)
ROA
(Y1)
ROE
(Y2)
ROA
(Y1)
ROE
(Y2)
Role and
Responsibility
(X3)
-
45
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh
Nazir, 2005:54).
Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu
pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan dilakukan secara
hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian
atau kumpulan angka-angka (Toto Syatori N dan Nanang G, 2012:68).
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
-
46
tersusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan1.
Peneliti memperoleh data-data penelitian yang bersumber dari:
1. Penelitian pustaka (library research)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti melalui buku, jurnal, laporan penelitian, tesis, internet, dan
perangkat lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research)
Seluruh data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan
keuangan dan laporan GCG tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia
tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang telah dipublikasikan secara
lengkap di masing-masing website BUS tersebut.
C. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah
yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010-2013. Digunakannya Bank
Umum Syariah sebagai sampel karena Bank Umum Syariah berdiri sendiri
bukan merupakan unit kerja dari Bank Konvensional seperti Unit Usaha
Syariah. Selain itu, Bank Umum Syariah telah dianggap sebagai bank yang
murni menggunakan transaksi berprinsip syariah oleh Bank Indonesia.
1 Nur Indriantoro dan Bambang Suporno, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan
Manajemen, Edisi Pertama (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPFE, 2002), h. 147
-
47
Pengambilan data periode tahun 2010-2013 dikarenakan Peraturan Bank
Indonesia mengenai good corporate governance bagi Bank Umum Syariah
dikeluarkan pada tahun 2009.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
purposive sampling atau judgement sampling, salah satu teknik pengambilan
sample non probabilistic yang dilakukan berdasarkan kriteria yang
disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif
sesuai dengan kriteria berikut:
1. Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri (bukan Unit Usaha
Syariah) sejak tahun 2010 atau sebelumnya.
2. Bank tersebut telah mengeluarkan laporan keuangan.
3. Bank tersebut menerapkan sistem Good Corporate Governance dan
mempublikasikan laporan GCG dalam Annual Report-nya.
Berdasarkan kriteria di atas, ada 7 BUS yang sesuai untuk dijadikan
objek pada penelitian ini, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI
Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan
PaninBank Syariah. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan
menggunakan 4 BUS sebagai objek penelitian, yaitu Bank Muamalat
Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Alasan
memilih 4 BUS tersebut sebagai sampel atau objek penelitian adalah sebagai
berikut :
-
48
1. Keempat BUS tersebut adalah 4 BUS yang memiliki aset terbesar pada
akhir tahun 2013, yaitu berkisar antara 200 milyar sampai dengan lebih
dari 1 trilyun rupiah.
2. 4 BUS tersebut memiliki jumlah cabang (kantor cabang, kantor cabang
pembantu, dan kantor kas) yang lebih banyak daripada BCA Syariah,
Bank Mega Syariah, dan PaninBank Syariah, dengan rincian data yang
didapatkan dari website masing-masing BUS sebagai berikut :
- Bank Muamalat Indonesia memiliki 454 jaringan yang terdiri dari
Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor
Kas (KK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
- BNI Syariah memiliki 65 KC, 161 KCP dan 17 KK.
- BRI Syariah memiliki 210 jaringan yang terdiri dari 50 KC, 152 KCP
dan 8 KK.
- Bank Syariah Mandiri memiliki 118 KC, 260 KCP dan 30 KK.
- BCA Syariah hanya memiliki total 35 KC dan KCP.
- Bank Mega Syariah hanya memiliki 8 KC dan 13 KCP.
- PaninBank Syariah hanya memiliki 11 KC.
Dengan banyaknya jaringan yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia,
BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, bank-bank
tersebut lebih gampang menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat dan
hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja bank.
-
49
3. Alasan memilih Bank Muamalat sebagai salah satu objek penelitian
adalah karena BMI merupakan Bank Umum Syariah yang pertama kali
berdiri di Indonesia. Selain itu seperti yang telah dijelaskan pada poin ke-
2, BMI memiliki jaringan kantor cabang yang paling banyak dan cakupan
wilayahnya paling luas, bahkan BMI telah mencakup wilayah-wilayah
yang belum tersentuh bank syariah.
4. BRI Syariah dipilih untuk menjadi salah satu objek pada penelitian ini
karena selain jumlah jaringan kantor cabang yang cukup banyak seperti
yang telah dijelaskan pada poin ke-2, BRI Syariah memiliki keunggulan
pada produk tabungan yang semuanya serba gratis (tarik tunai, transfer
melalui atm ke bank manapun yang tergabung dalam jaringan atm
bersama). Dengan keunggulan tersebut BRI Syariah dapat menarik minat
masyarakat untuk menjadi nasabah mereka sehingga hal tersebut akan
berpengaruh pada modal dan aset bank.
5. Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah juga dipilih menjadi objek pada
penelitian ini karena selain mudah dijangkau oleh masyarakat karena
jumlah jaringan kantor cabangnya yang banyak dan tersebar di seluruh
Indonesia, perkembangan ROA dan ROE BSM dan BNI Syariah empat
tahun terakhir terbilang baik.
-
50
D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan
data melalui peninggalan tertulis, seperti dokumen atau arsip-arsip dan buku-
buku tentang pendapat, teori, hukum dan lain-lain yang berkaitan masalah
penelitian.2
Dokumen yang diteliti pada penelitian ini berupa laporan keuangan
tahunan bank, laporan GCG bank, laporan kinerja tahunan bank, serta buku-
buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.
Data yang dikumpulkan merupakan data panel, yaitu data yang merupakan
kombinasi dari data bertipe cross-section dan data time series.3 Data panel ini
berasal dari data laporan keuangan tahunan bank dan laporan GCG bank
periode 2010 sampai 2013 yang dipublikasikan oleh masing-masing Bank
Umum Syariah yang menjadi objek penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linear berganda. Teknik analisis tersebut sesuai untuk menggambarkan
atau mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa variabel. Untuk membantu
penelitian, peneliti akan menggunakan software pengolah data statistik, SPSS
for Windows version 16.0.
2 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.181.
3 Dedi Rosadi, Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan EViews (Yogyakarta: CV
Andi Offset, 2012), h. 271.
-
51
Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang dapat digunakan
untuk menggambarkan hubungan dua peubah atau lebih untuk peubah
kuantitatif.4 Analisis regresi ada 2 jenis, yaitu regresi linier sederhana dan
regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda
karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Metode
analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji
asumsi klasik dan uji statistik (koefisien determinasi, uji F, dan uji t). Tujuan
regresi berganda adalah memprediksi besar variabel tergantung (dependent
variable) menggunakan data dari dua atau lebih variabel bebas (independent
variable) yang sudah diketahui besarnya.5
Variabel terikat (dependen) yang dikaji dalam penelitian ini yaitu
profitabilitas yang diukur dengan rasio return on assets (ROA) dan return on
equity (ROE). Sedangkan variabel bebas (independen) yang dikaji dalam
penelitian ini adalah corporate governance yang diukur dengan indikator
shariah compliance, audit review, dan role and responsibility.
4 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS (Penerbit Mitra
Wacana Media, 2007), h. 131. 5 Singgih Santoso, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2012), h.221.
-
52
1. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan
regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan
estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik ini terdiri dari:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model
regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak.
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya. Dasar pengambilan keputusan:
- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti
arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
Normalitas (Singgih Santoso, 2012: 233).
b. Uji Multikolinearitas
Tujuan uji multikolinearitas adalah menguji apakah pada sebuah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi
-
53
korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (Multiko).6
Cara mendeteksi adanya Multiko adalah sebagai berikut:
- Besaran VIF (Variance Inflation factor) dan Tolerance
Suatu model regresi dikatakan bebas multikolinearitas jika mempunyai
nilai VIF di sekitar angka 1 dan/atau mempunyai angka TOLERANCE
mendekati 1. (NB: Tolerance = 1/VIF)
- Besaran korelasi antar-variabel independen
Koefisien korelasi antar-variabel independen haruslah lemah (di
bawah 0,5). Jika korelasi kuat, terjadi problem multikolinearitas
(Singgih Santoso, 2012: 237).
c. Uji Heteroskedastisitas
Tujuan uji asumsi ini adalah ingin mengetahui apakah dalam sebuah
model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual (error) dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut sebagai
heteroskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi
heteroskedastisitas.7
6 Ibid, h.234
7 Ibid, h.238.
-
54
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas bias dengan menggunakan
grafik dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika ada pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model
regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi.
2. Uji Statistik
a. Uji F (Analisis Pengaruh Secara Simultan)
Uji F pada dasarnya menunjukkkan apakah semua variabel independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila
-
55
nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak, sedangkan apabila nilai
signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.8
b. Uji t (Analisis Pengaruh Secara Parsial)
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t-test ini pada dasarnya
untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen.9
Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan tingkat
signifikansi 5 %. Ha diterima jika tingkat signifikansi < 5% (kurang dari
0,05) dan Ha ditolak apabila tingkat signifikansi > 5%.
c. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan
untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan antar
variabel.
Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1.
1) Jika KK bernilai positif maka variabel-variabel berkorelasi positif.
Semakin dekat nilai KK ke +1 semakin kuat korelasinya.