PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS …
Transcript of PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS …
1
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN SISTEM
PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANGERANG
SKRIPSI
Diajukan Kepada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Diajukan Oleh:
Winda Dwi Lestari
5552131347
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2017
2
3
ii
LEMBAR PERSEMBAHAN
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamin, berkat segala limpahan
rahmat dan ridho
Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ini.
Kupersembahkan karya ini untuk:
Ibuku tercinta Ibu Kusmiyati, atas segala do’a disetiap sujudnya dan atas segala
nasihat serta pengorbanannya selama ini yang selalu menjadi motivasi bagi
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
Ayahku tercinta R Doni Supriyatna, atas segala pelajaran hidup,nasihat dan
pengorbanannya agar penulis menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di
masa depan,
Kakakku tersayang Gita Larissa dan Adikku tersayang Fidella Helga Philbertha
yang memberikan keceriaan, semangat dan motivasi dalam mengejar cita-cita,
Sahabat, dan teman-temanku: Seluruh Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untirta
2013,Seluruh Mahasiswa Kelas C Akuntansi 2013,Kawan-kawan Kelompok 13
KKM Perumpera Untirta 2016.
Terima kasih atas semua cinta, sayang, perhatian, semangat ,do’a, dan saran
yang kalian berikan tanpa pamrih yang selalu menguatkan saya menjalani suka
duka dalam menyelesaikan karya ini.
iii
LEMBAR MOTTO
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar.”
(Q.S. Al-Baqarah : 155)
“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka
tunduk (kepada Allah).”
(Q.S. Al-maidah : 55)
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat,kecuali bagi orang-orang yang khusyu”
(Q.S. Al-Baqarah : 45)
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”
(Imam Ali Bin Abi Thalib AS)
“Setiap kali kau merasa beruntung,Percayalah! Do’a Ibumu telah didengar”
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena dengan
segala rahmat serta karunia-Nya yang tercurah limpahkan kepada penulis sehingga
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta
salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat,
dan para pengikutnya.
Penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,
Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang” dibuat oleh penulis
agar memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana program S1 (Strata
Satu) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan
dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Dr. H. Fauji Sanusi, Drs., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Roni Budianto, SE., Ak., M.E., C.A., CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Galih Fajar Muttaqin, SE., M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Andi,SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, dan memberikan
v
arahan serta saran kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan
baik.
6. Ayu Noorida Soerono, SE, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II (dua)
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan selalu
memberikan motivasi serta segala kritik, saran dan semua bantuannya dan
mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. H. Seandy Ginanjar, SE., M.Ak selaku dosen penelaah 1 (satu), Mazda Eko Sri
T,S.Pd., SE., M.Akt selaku dosen penelaah 2 (dua) yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi , kritik dan
seluruh sarannya.
8. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, Staff Akuntansi, Staff FEB, Staff
Laboraturium Studi Akuntansi, Staff OB gedung, Staff Perpustakaan FEB dan
Staff Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Banten dan
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam proses
menyelesaikan skripsi ini.
Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan. Oleh
karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun guna
memperbaiki skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dan pihak-pihak lainnya.
Serang, Oktober 2017
Winda Dwi Lestari
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI........................... i
LEMBAR PERSEMBAHAN............................................................. ii
LEMBAR MOTTO......................................................................... iii
KATA PENGANTAR...................................................................... iv
DAFTAR ISI…………………………………………………… vi
DAFTAR TABEL............................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR......................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN...................................................................... xiv
ABSTRAK......................................................................................... xv
ABSTRACT......................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………....………………............. 1
1.2 Rumusan Masalah……...…………………..................... 9
1.3 Tujuan Penelitian ………………...………………….... 10
1.4 Manfaat Penelitian........................................................... 10
1.4.1 Manfaat Akademik................................................. 10
1.4.2 Manfaat Praktik...................................................... 11
vii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori................................................................ 12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).......................... 12
2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran.................................... 13
2.1.3 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran..................... 14
2.1.4 Akuntabilitas Publik................................................ 15
2.1.5 Macam-macam Akuntabilitas Publik....................... 17
2.1.6 Indikator Akuntabilitas Publik................................. 17
2.1.7 Sistem Pengendalian Manajemen............................ 18
2.1.8 Indikator Sistem Pengendalian Manajemen............ 19
2.1.9 Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah...... 20
2.1.10 Indikator Kinerja Manajerial Instansi Pemeritah
Daerah.................................................................... 21
2.2 Penelitian Terdahulu...................................................... 23
2.3 Pengembangan Hipotesis............................................... 25
2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap
Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang............................................ 25
2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang................................................................ 26
2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen
Terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah
Daerah Kabupeten Tangerang.................................. 27
2.4 Kerangka Konsep Penelitian ........................................... 29
viii
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian................................................................ 30
3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel..................... 30
3.3 Jenis dan Sumber Data................................................... 32
3.4 Metode Pengumpulan Data............................................. 32
3.5 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian................ 32
3.5.1 Variabel Dependen................................................ 33
3.5.2 Variabel Independen............................................. 33
3.6 Metode Analisis Data..................................................... 35
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.................................. 36
3.6.2 Uji Kualitas Data…............................................... 36
3.6.2.1 Uji Validitas.............................................. 36
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.......................................... 36
3.7 Alat Pengujian Hipotesis................................................ 37
3.7.1 Structural Equation Modelling (SEM) melalui
Partial Least Square (PLS).................................. 37
3.7.2 Menilai Outer Model atau Measurement Model... 38
3.7.3 Menilai Inner Model atau Structural Model........ 40
3.8 Uji Hipotesis................................................................... 41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Responden........................................ 43
4.2 Statistik Deskriptif......................................................... 46
4.2.1 Jenis Kelamin....................................................... 46
4.2.2 Usia..................................................................... 46
ix
4.2.3 Jabatan.................................................................. 47
4.2.4 Masa Kerja.......................................................... 47
4.2.5 Pendidikan.......................................................... 48
4.3 Pengujian Kualitas Data.............................................. 49
4.3.1 Uji Validitas........................................................ 49
4.3.2 Uji Reliabilitas.................................................... 50
4.4 Analisis Data.............................................................. 51
4.4.1 Outer Model (Measurement Model).................. 51
4.4.1.1 Outer Model Variabel Kejelasan Sasaran
Anggaran............................................... 53
4.4.1.2 Outer Model Variabel Akuntabilitas Publik.... 54
4.4.1.3 Outer Model Variabel Sistem Pengendalian
Manajemen....................................................... 55
4.4.1.4 Outer Model Variabel Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang...................................................... 56
4.4.2 Pengujian Hipotesis dengan Inner Model................... 57
4.5 Pengujian Hipotesis............................................................. 59
4.5.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang................. 59
4.5.2 Akuntabilitas Publik Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
x
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.................. 60
4.5.3 Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang................ 61
4.5.4 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis......................... 62
4.6 Pembahasan Hipotesis......................................................... 62
4.6.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang................ 62
4.6.2 Akuntabilitas Publik Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang................ 64
4.6.3 Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang................. 65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan.............................................................................. 67
5.2 Keterbatasan Penelitian....................................................... 68
5.3 Saran.................................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA……………………………………....……….. 70
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2015.................................... 2
Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016.................................... 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................... 23
Tabel 3.1 Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang........................ 31
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitia........................................... 34
Tabel 4.1 Daftar Sampel..................................................................... 43
Tabel 4.2 Persentase Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner.......... 45
Tabel 4.3 Persentase Jenis Kelamin Responden................................. 46
Tabel 4.4 Persentase Usia Responden................................................ 46
Tabel 4.5 Persentase Jabatan Responden........................................... 47
Tabel 4.6 Persentase Masa Kerja Responden..................................... 47
Tabel 4.7 Persentase Pendidikan Responden..................................... 48
Tabel 4.8 Average Variance Extracted (AVE)................................... 49
Tabel 4.9 Composite Reliability........................................................ 50
Tabel 4.10 Nilai Outer Loading Variabel Kejelasan Sasaran
Anggaran......................................................................... 53
Tabel 4.11 Nilai Outer Loading Variabel Akuntabilitas Publik....... 54
Tabel 4.12 Nilai Outer Loading Variabel Sistem Pengendalian
Manajemen..................................................................... 55
Tabel 4.13 Nilai Outer Loading Variabel Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang..................... 56
xii
Tabel 4.14 Result for Inner Weight.................................................... 58
Tabel 4.15 R-Square........................................................................... 58
Tabel 4.16 Hipotesis 1......................................................................... 59
Tabel 4.17 Hipotesis 2......................................................................... 60
Tabel 4.18 Hipotesis 3......................................................................... 61
Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis............................... 62
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian ................................................... 29
Gambar 4.1 Full Model Structural Partial Least Square............................ 52
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Penelitian
Lampiran II Kuesioner Penelitian
Lampiran III Tabulasi Data
Lampiran IV Output SmartPLS Versi 3
Lampiran V Kartu Bimbingan
xv
ABSTRAK
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS
PUBLIK, SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
Oleh:
Winda Dwi Lestari
(5552131347)
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran
anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pengendalian manajemen terhadap
kinerja manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Sampel
dalam penelitian ini adalah responden dengan teknik sampel secara purposive
sampling yaitu pegawai negeri sipil Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung
kepada responden yang bersangkutan. Dari 48 kuesioner disebarkan, jumlah
kuesioner yang kembali adalah 36 kuesioner. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM). Data dalam penelitian ini
diolah dengan menggunakan Software Smart Partial Least Square (SmartPLS)
versi 3. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa semua variabel independen
dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan
sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Kata kunci : Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, sistem
pengendalian manajemen, kinerja manajerial instansi
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang
xvi
ABSTRACT
EFFECT OF BUDGET TARGETS, PUBLIC ACCOUNTABILITY,
MANAGEMENT CONTROL SYSTEM TO MANAGERIAL PERFORMANCE
INSTITUTIONS LOCAL GOVERNMENT OF TANGERANG REGENCY
By:
Winda Dwi Lestari
(5552131347)
This study aimed to examine the effect of clarity of budget targets, public
accountability and control systems to the managerial performance of the Regional
Government Institutions of Tangerang Regency. The sample in this study were 48
respondent to the sampling technique is purposive sampling employees in
Government Institution of Tangerang Regency. The data were collected by
distributed, the number of questionnaires returned was 36 questionnaires. The
analytical method used is the analysis of Structural Equation Modeling Method
(SEM). The data were processed using software Smart Partial Least Square
Software (SmartPLS) version 3. The results of this study revealed that all the
independent variables in this study, namely effect of budget targets, public
accountability and control systems to the managerial performance of the Regional
Government Institutions of Tangerang Regency.
Keyword: Clarity of budget targets, public accountability and management
control systems, managerial performance of Tangerang District
Government Agencies.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Dengan kata lain kinerja aparatur pemerintah kini lebih banyak
mendapat sorotan, karena masyarakat kini mulai merasakan manfaat yang mereka
peroleh atas pelayanan pada instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong
meningkatnya kebutuhan atas pengukuran kinerja manajerial pada instansi
pemerintah.
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat
dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran
tersebut (Hazmi dkk, 2012:1). Faktor sumber daya manusia merupakan modal dasar
dalam pelaksanaan pembuatan suatu anggaran namun, karena dalam sistem
pemerintahan bahwa pegawai negeri sipil yang menduduki suatu jabatan tidak
selalu orang yang memiliki kemampuan dan pendidikan yang sesuai dengan
pelaksanaan pekerjaannya maka hasil yang dicapai kurang optimal (Helmi, 2016:8).
Tanpa adanya suatu kejelian dalam menganalisa anggaran yang akan dibuat, maka
2
tidak akan didapat realisasi yang sesuai dalam anggaran yang tentunya akan
berakibat pada kurang optimalnya hasil pencapaian kinerja (Helmi, 2016:9).
Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya (Putra, 2013:2). Permasalahan yang terjadi dalam
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah rendahnya realisasi
program atau kegiatan dan lemahnya permasalahan daya serap anggaran pada
APBD 2015 – 2016 Kabupaten Tangerang.
Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2015
Total Pendapatan Rp 4.010.370.872.405,-
Realisasi Pendapatan Rp 4.228.353.166.861,-
Anggaran Belanja Rp 4.867.750.687.557,-
Penyerapan Anggaran Rp 4.183.244.741.221,-
Sumber : app.tangerangkab.go.id
3
Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2016
Total Pendapatan Rp 4.340.507.387.660,-
Realisasi Pendapatan Rp 4.790.190.061.558,-
Anggaran Belanja Rp 4.956.992.921.274,-
Penyerapan Anggaran Rp 4.427.183.597.639,-
Sumber : app.tangerangkab.go.id
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang
untuk tahun 2015 penyerapan anggaran masih belum maksimal, hal ini dilihat dari
realisasi atau penyerapan anggaran sebesar Rp 4.183.244.741.221,- dari anggaran
belanja sebesar Rp 4.867.750.687.557,-. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan
bahwa APBD Kabupaten Tangerang untuk tahun 2016 penyerapan anggaran masih
tetap belum maksimal, hal ini dilihat dari realisasi atau penyerapan anggaran
sebesar Rp 4.427.183.597.639,- dari anggaran belanja sebesar
Rp4.956.992.921.274,-. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum
efektif karena anggaran yang telah ditetapkan tersebut merupakan sasaran anggaran
yang hendak dicapai untuk kegiatan atau program yang tidak dapat dilaksanakan
pada tahun anggaran yang bersangkutan. Penyerapan anggaran yang tidak optimal
menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya. Dari
fenomena tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tangerang
masih terdapat masalah terkait tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja
pada APBD 2015 dan 2016, anggaran tersebut tidak dapat terealisasi atau tepat
sasaran sesuai dengan tujuan anggaran yang hendak dicapai sebelumnya, sehingga
4
hal ini dapat diartikan bahwa kinerja manajerial instansi pemerintah Kabupaten
Tangerang belum optimal.
Akuntabilitas publik merupakan salah satu elemen terpenting dan merupakan
tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri sipil (Manurung,
2012:3). Akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat
pertanggungjawaban seseorang (Manurung, 2012:3). Akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Hazmi
dkk, 2012:3). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hazmi dkk, 2013:3). Akuntabilitas
publik sangat penting diterapkan karena dengan adanya akuntabilitas publik kepada
masyarakat dan DPRD, masyarakat dan DPRD tidak hanya untuk mengetahui
anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan
sehingga instansi pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan
seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat dan
DPRD.
Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang adalah ditemukan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan
oleh kepala desa diwilayah Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang,
Banten. Dana desa di wilayah Gembong diduga diselewengkan mencapai
Rp383.000.000,- untuk kegiatan pemerintahan dan pos pembangunan fisik sebesar
Rp200.000.000,-. Selain itu, ada juga dugaan penyelewengan dana desa sebesar
5
Rp123.000.000,- pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Barhum
HS sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang beranggapan bahwa
penggunaan dana APBD harus dipertanggungjawabkan ke publik. Aparat
pemeritah harus selektif dan tidak mencairkan dana desa tahap berikutnya sebelum
kepala desa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (LPJ-APBDes) (www.harnas.co). Dari fenomena tersebut dapat
diartikan bahwa masih terdapat penggunaaan dana APBD Kabupaten Tangerang
yang belum seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga hal ini
dapat diartikan bahwa kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang belum optimal.
Dalam suatu organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memberikan
kinerja pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanggap
dengan lingkungannya. Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang hendak
dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan strategi yang
dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas (Amelia, 2015:1).
Organisasi pemerintah memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk dapat
memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien
sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Amelia, 2015:1). Dengan adanya sistem
pengendalian manajemen, hal ini dapat dijadikan alat untuk pengendalian
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dan juga sebagai alat
untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan mengevaluasi
suatu prestasi. Sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah proses seorang
manajer atau pimpinan dalam memastikan sumber daya yang diperoleh dan
6
dipergunakan secara efisien dan efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan
organisasi (Manurung, 2012:9).
Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang adalah masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan
pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Hal ini
terbukti ditemukannya kasus korupsi yang menyangkut pegawai negeri sipil pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yaitu Wahyono yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat peraga di lingkungan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya beranggapan bahwa wahyono selaku
kuasa pengguna anggaran tidak melakukan tahapan lelang sebagaimana diatur
dalam Kepres No 80\/2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Lelang tersebut dilakukan pada tahun 2010. Adapun, dana untuk
pengadaan alat peraga di tingkat SMP ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAS) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan pagu
anggaran sebesar Rp 7.000.000.000,06 miliar. Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini
dilaksanakan dari lintas sektoral seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Kesehatan.
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi ini ditaksir mencapai
Rp3.698.959.000,- (news.detik.com). Dari fenomena tersebut dapat diartikan
bahwa masalah lemahnya sistem pengendalian dalam manajemen pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang yang menjadi faktor pegawai negeri sipil
melakukan penyimpangan, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang belum optimal.
7
Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau
manajerial (Putra, 2013:2). Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota
organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi,
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan
(Putra, 2013:2). Kinerja manajerial instansi pemerintah daerah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi,
dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi aparatur pemerintah (Astini dkk, 2014:1). Kinerja manajerial khususnya
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang merupakan sesuatu hal yang
menarik untuk di kaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di unduh dari
internet, ternyata ditemukan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan. Pada tahun 2014 laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
Kabupaten Tangerang mendapatkan kategori cukup baik (CC) (www.kabar6.com).
Pada tahun 2015 laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten
Tangerang masih tetap mendapatkan kategori cukup baik (CC)
(www.tangeranghits.com). Laporan hasil Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tanggal 25 Januari 2017
kembali menyerahkan Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
Kabupaten Tangerang untuk tahun 2016 yang menjelaskan bahwa wilayah
Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan peringkat menjadi B (Baik)
(www.radarbanten.co.id). Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan peringkat
menjadi kategori B atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
untuk tahun 2016 namun, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di beberapa
8
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Buruknya absensi pegawai
negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, H. Yani Sutisna, SH., Msi
menjelaskan bahwa pada tahun 2015 ada 6 orang pegawai negeri sipil yang dipecat.
Pada tahun 2016 ada 2 orang pegawai negeri sipil yang dipecat. Dalam rangka
pengawasan disiplin pegawai negeri sipil dan peningkatan kualitas pelayanan
publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengunjungi Kantor Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang. Kegiatan kunjungan kali ini bertujuan untuk
melihat sejauh mana produktifitas pegawai negeri sipil dalam absensi, karena
dilihat bahwa kelemahan utama pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah
pengawasan dalam produktifitas kerja dari sisi absen yang masih manual dan sering
disalahgunakan. Walaupun sekarang sudah banyak menggunakan electronic finger
print, tetapi sistem datanya yang masih belum terintegrasi karena sistemnya masih
offline, sedangkan yang diinginkan oleh Menpan RB adalah system real time atau
system online (www.forwatnews.com).
Permasalahan lain ditemukan pada Dinas Tata Ruang yang berada di
gedung pekerjaan umum pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa,
instansi yang mengurusi penataan wilayah ini jarang terlihat pegawai negeri sipil
yang bekerja. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak menemukan jajaran
birokrasi yang seharusnya bekerja maksimal dan berkinerja bagus. Aktivis
pemerhati kinerja birokrasi LSM Cakar Nusantara yang ditemui disaat yang sama
di komplek pemerintah daerah Kabupaten Tangerang Tigaraksa menyayangkan
kinerja birokrasi seperti ini dan beranggapan bahwa sepinya kantor Dinas Tata
Ruang sebagai sesuatu hal yang sering terjadi. Seharusnya mereka secara maksimal
9
memberikan pelayanan sehingga keperluan masyarakat dapat terlayani dengan baik
(Citizen6.liputan6.com). Dari fenomena yang dijelaskan diatas dapat diartikan
bahwa kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang masih
belum optimal.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ini
mengambil judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas
Publik dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, maka identifikasi
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang?
3. Apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang?
10
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
2. Untuk meneliti pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
3. Untuk meneliti pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian
ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta
kajian teoritis khususnya mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran,
akuntabilitas publik dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumber referensi dan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis untuk studi
kontribusi literatur yang berfokus pada variabel kejelasan sasaran anggaran,
akuntabilitas publik, sistem pengendalian manajemen dan kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah.
11
1.4.2 Manfaat Praktik
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pihak
yang terkait dalam menerapkan kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik
dan sistem pengendalian manajemen sehingga dapat meningkatkan persepsi yang
dapat memaksimalkan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang secara keseluruhan.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut Halim dan Abdullah (2006:22) teori keagenan adalah teori yang
menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok,
atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak baik secara
implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) agar agen akan melakukan
pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian
wewenang) (Sari, 2016:3). Mengacu pada teori keagenan, Mahsun (2006)
menjelaskan bahwa akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pihak
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hazmi dkk,
2012:3). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam,yaitu pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).
Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi baik keuangan maupun
non keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai kinerja
dan membuat keputusan, baik keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial
maupun politik baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.
13
Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang
bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi
dan pengendalian tertentu agar dapat memberikan kinerja atau pelayanan terbaik
untuk publik (masyarakat) sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu
menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen (pemerintah) dan kinerja tersebut
salah satunya dapat dilihat dari laporan-laporan yang dipublikasi serta pelayanan
secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik,
maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.
2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran
Pengertian anggaran menurut Hansen dan Mowen (2004) mendefinisikan
sebagai rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi
tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya (Setiawan, 2013:3).
Menurut Narafin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang
disusun berdasarkan program yang telah disahkan (Setiawan, 2013:3). Anggaran
dapat diinterprestasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan
penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa
periode mendatang (Setiawan, 2013:3). Terdapat beberapa karakteristik sistem
penganggaran (Suwandi, 2013:3). Salah satu karakteristik anggaran adalah
kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian
sasaran anggaran tersebut (Hazmi dkk, 2012:1).
14
Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan
ketidakjelasan sasaran anggaran, yang mengakibatkan aparatur pemerintah daerah
mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Suwandi, 2013:3).
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi
bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja hal ini menyebabkan pelaksana
anggaran tidak dapat memotivasi individu dalam mencapai kinerja sebagaimana
yang diharapkan (Hazmi dkk, 2012:1). Jika terdapat kejelasan sasaran anggaran
yang jelas, maka aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam
perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat
instansi pemerintahan. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan instansi
pemerintah daerah untuk menyusun target anggaran (Suwandi, 2013:3).
Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang
akan dicapai pemerintah daerah oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil
akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi (Suwandi, 2013:3).
2.1.3 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran
Indikator kejelasan sasaran anggaran (Putra, 2013: 6) sebagai berikut:
1. Tujuan: membuat secara terperinci tujuan umum tugas tugas yang harus
dikerjakan.
2. Kinerja: menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar: menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu: menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas: menetapkan sasaran yang prioritas.
15
6. Tingkat Kesulitan: menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan
pentingnya.
7. Koordinasi: menetapkan kebutuhan koordinasi.
2.1.4 Akuntabilitas Publik
Pengertian akuntabilitas adalah merupakan pemberian informasi dan
pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Wulandari, 2013:5). Akuntabilitas
publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut (Wulandari, 2013:5). Ruang lingkup akuntabilitas
pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat
mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal
yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan
pertanggungjawaban (Wulandari, 2013:17). Tuntutan masyarakat kepada
pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas publik mengakibatkan
pemerintah daerah harus juga melakukan pelaporan secara horizontal yang
ditujukan kepada DPRD dan masyarakat dalam bentuk akuntabilitas horizontal
(Wulandari, 2013:5).
Akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik
bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (Wulandari, 2013:5).
16
Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem
untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya kualitas, inefisiensi, dan
perusakan sumber daya, serta transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan,
accounting, dan pengumpulan sumber daya (Wulandari, 2013:5). Standar yang
digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah peraturan atau legalitas yang dibuat
oleh DPRD sebagai controller external kepada orang yang bertanggungjawab
(Wulandari, 2013:6). Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam
undang-undang dan peraturan instansi pemerintah (Wulandari, 2013:6). Agar
diperoleh objektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi penggunaan sumber daya publik, pemerintah membuat prosedur yang
harus diikuti secara fair dan adil (Wulandari, 2013:6). Prosedur tersebut merupakan
sarana penting untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan perhitungan anggaran
keuangan (Wulandari, 2013:6).
Fokus utama akuntabilitas adalah efisiensi dan ekonomi penggunaan dana
publik, properti, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya (Wulandari, 2013:6).
Akuntabilitas menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab tidak hanya
sekedar mematuhi (Wulandari, 2013:6). Akuntabilitas merupakan prinsip yang
menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang
terkena dampak penerapan kebijakan (Wulandari, 2013:6). Pengambilan keputusan
di dalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak oleh karena
itu,wajar saja apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara
warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknorat, birokrat, serta para
pelaksana di lapangan (Wulandari, 2013:6). Sistem akuntabilitas kinerja instansi
17
pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang
merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Wulandari, 2013:6).
2.1.5 Macam – macam Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Putra, 2013:5) sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Vertical
Akuntabilitas vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja seperti
dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah.
2.1.6 Indikator Akuntabilitas Publik
Indikator akuntabilitas publik (Solina, 2014:14) sebagai berikut:
1. Kebijakan: Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan
masyarakat luas.
2. Program: Pertimbangan anggaran dapat dicapai sesuai dengan realisasinya bagi
kepentingan publik.
18
3. Manajerial: Program-program anggaran yang dirancang mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal.
4. Manfaat: Program-program anggaran yang dirancang mempertimbangkan
prinsip efektifitas agar mencapai target/tujuan.
5. Horizontal: Pelaksanaan pertanggungjawaban program-program APBD kepada
masyarakat.
6. Perencanaan: Anggaran yang dibuat mencerminkan visi,misi,tujuan,sasaran, dan
hasil yang ditetapkan.
7. Proses: Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur
yang berlaku.
8. Hukum: Penggunaan dana publik didasarkan atas hukum dan peraturan yang
berlaku.
9. Keuangan: Audit kepatuhan selalu dilakukan agar setiap penggunaan dana
dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.
2.1.7 Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindrajan (1995)
merupakan sebuah proses seorang manajer atau pimpinan dalam memastikan
sumber daya yang diperoleh dan dipergunakan secara efisien dan efektif dalam
usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Manurung, 2012:9). Definisi lain menurut
Langfield-Smith (1997) bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan
sesuatu yang sangat luas yang meliputi pengendalian yang didasarkan atas
informasi akuntansi dari perencanaan, pemantauan aktivitas, pengukuran kinerja
dan mekanisme integratif (Lekatompessy, 2012:59). Sistem pengendalian
19
manajemen menurut Simons (1987) dipandang sebagai prosedur dan sistem formal
yang menggunakan informasi untuk mencapai atau mengubah berbagai pola dalam
suatu aktivitas organisasi (Lekatompessy, 2012:59). Sistem pengendalian
manajemen didefinisikan juga oleh Flamholtz, et al. (1985) sebagai proses untuk
mempengaruhi perilaku (Lekatompessy, 2012:60). Berdasarkan pada uraian diatas
maka konsep sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses formal yang
digunakan oleh pimpinan organisasi dalam upaya mempengaruhi perilaku anggota
organisasi untuk menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam
upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan didasarkan pada
informasi (Lekatompessy, 2012:60). Tujuan sistem pengendalian manajemen
adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan
keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi (Lekatompessy, 2012:61).
2.1.8 Indikator Sistem Pengendalian Manajemen
Indikator sistem pengendalian manajemen (Manurung, 2012:9) sebagai
berikut:
1. Perencanaan Strategi
Perencanaan strategi adalah suatu proses mengikuti program-program utama
yang ditetapkan oleh pimpinan dalam rangka implementasi rencana strategi.
2. Penyusunan Anggaran
Penyusunan anggaran adalah mengikuti arahan pimpinan untuk suatu proses
dalam rangka implementasi penyusunan anggaran.
20
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah menunjukkan laporan yang dibuat dan menyediakan
informasi tentang program dan pusat pertanggungjawaban.
4. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja adalah membandingkan antara realisasi anggaran dengan
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya hal ini yaitu
evaluasi kinerja bisa dilihat efisiensi atau efektif tidaknya suatu pusat
pertanggungjawaban menjalankan tugasnya.
2.1.9 Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Hazmi
dkk, 2012:1). Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi
dalam kegiatan manajerial, yang meliputi: perencanaan, investigasi,
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan
(Hazmi dkk, 2012:1). Dalam sisi pemerintahan kinerja merupakan prestasi kerja
seorang pegawai atas tugas yang diberikan oleh atasan (Hazmi dkk, 2012:3). Dalam
organisasi pemerintahan, kinerja pemerintah daerah dapat diketahui melalui tingkat
pencapaian hasil (out put) dari pelaksanaan anggaran (Hazmi dkk, 2012:3). Kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
aparatur pemerintah (Astini dkk, 2014:1).
21
Kinerja instansi pemerintahan dinilai dari bagaimana unit kerja aparatur
pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan
mendayagunakan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja sektor publik adalah
suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik atau pimpinan dalam
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial
(Ardiansyah, 2010:73). Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai
perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem
pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial (Ardiansyah, 2010:73). Seiring
dengan peranan anggaran tersebut, juga menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang
efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan
memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut (Ardiansyah, 2010:73).
2.1.10 Indikator Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah
Indikator kinerja manajerial instansi pemerintah daerah (Putra, 2013:4)
sebagai berikut :
1. Perencanaan adalah penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti
penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program.
2. Investigasi adalah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan
dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan. Hal
ini dilakukan agar mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan
analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
22
3. Pengkoordinasian adalah menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran
informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya. Hal ini dilakukan
agar dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah pimpinan melakukan penilaian terhadap rencana yang telah
dibuat untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang
diperlukan.
5. Pengawasan adalah penilaian atas kinerja dengan mengarahkan, memimpin,
membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan
menangani keluhan pelaksanaan tugas para pegawai.
6. Pemilihan staf adalah menyeleksi menempatkan dan mempromosikan
pekerjaan tersebut dalam unit atau unit kerja lainnya.
7. Negosiasi adalah usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian,
penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan adalah menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-
kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan
konsultasi dengan kantor-kantor lain.
23
2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti
dan Jurnal
Judul Penelitian Variabel
Penelitian
Hasil
Penelitian
1 Yusri Hazmi, Ali
Imran, Zuarni,
Yeni Irawan, dan
Said Herry Safrizal
(2012)
Jurnal Ekonomi
dan Bisnis ISSN
1693-8852
Volume 13,No. 2
Agustus 2012
Pengaruh
Kejelasan Sasaran
Anggaran dan
Akuntabilitas
Publik Terhadap
Kinerja Manajerial
Aparatur
Pemerintahan Kota
Lhokseumawe
(Studi Empiris
Pada Satuan Kerja
Perangkat Kota
Lhokseumawe)
Variabel
Independen :
Kejelasan
sasaran
anggaran dan
akuntabilitas
publik
Variabel
Dependen :
Kinerja
manajerial
aparatur
pemerintahan
Hasil penelitian
ini
membuktikan
bahwa kedua
variabel
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
kinerja
manajerial
aparatur
pemerintahan
2 Ni Kadek Astini,
Ni Luh Gede Erni
Sulindawati, dan
Ni Kadek
Sinarwati (2014)
e-Journal S1 Ak
Universitas
Pendidikan
Ganesha Jurusan
Akuntansi Program
S1 (Volume: 2 No:
1 Tahun 2014)
Pengaruh
Akuntabilitas
Publik, Kejelasan
Sasaran Anggaran,
dan Sistem
Pengendalian
Manajemen
Terhadap Kinerja
Manajerial SKPD
di Kabupaten
Klungkung
Variabel
Independen :
Kejelasan
sasaran
anggaran,
akuntabilitas
publik dan
sistem
pengendalian
manajemen
Variabel
Dependen :
Kinerja
manajerial di
SKPD.
Hasil penelitian
ini
membuktikan
bahwa ketiga
variabel
tersebut
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
kinerja
manajerial di
SKPD.
3 Deki Putra (2013)
Jurnal Fakultas
Ekonomi
Universitas Negeri
Padang
Pengaruh
Akuntabilitas
Publik dan
Kejelasan Sasaran
Anggaran
Terhadap Kinerja
Manajerial Satuan
Variabel
Independen :
Akuntabilitas
Publik dan
Kejelasan
Hasil penelitian
ini
membuktikan
bahwa
akuntabilitas
publik
berpengaruh
24
Kerja Perangkat
Daerah (Studi
Empiris pada
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Kota Padang)
Sasaran
Anggaran
Variabel
Dependen :
Kinerja
Manajerial
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
signifikan
positif terhadap
kinerja
manajerial
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kejelasan
Sasaran
Anggaran
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
kinerja
manajerial
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD).
4 Daniel T.H.
Manurung (2012)
Jurnal ilmiah
akuntansi dan
humanika
Volume 2 nomor 1
Singaraja,
Desember 2012
ISSN 2089-3310
Pengaruh
Desentralisasi
Fiskal,
Akuntabilitas dan
Sistem
Pengendalian
Manajemen
Terhadap Kinerja
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Variabel
Independen :
Desentralisasi
Fiskal,
Akuntabilitas
dan Sistem
Pengendalian
Manajemen
Variabel
Dependen :
Kinerja Satuan
Kerja Perangkat
Daerah
Hasil
menunjukkan
bahwa ketiga
variabel
tersebut
berpengaruh
terhadap
Kinerja Satuan
Kerja Perangkat
Daerah
25
5 Meria Solina
(2014)
Jurnal Universitas
Maritim Raja Ali
Haji
Pengaruh
Akuntabilitas
Publik,Partisipasi
Penyusunan
Anggaran,
Kejelasan Sasaran
Anggaran dan
Struktur
Desentralisasi
Terhadap Kinerja
Manajerial Satuan
Kerja Perangkat
Daerah Kota
Tanjung Pinang
Variabel
Independen :
Akuntabilitas
Publik,
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran,
Kejelasan
Sasaran
Anggaran dan
Struktur
Desentralisasi
Variabel
Dependen :
Kinerja
Manajerial
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
Hasil
menunjukkan
bahwa keempat
variabel
tersebut
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Manajerial
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
Sumber: Penulis, 2017
2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting oleh
karena itu, pencapaian keberhasilan dalam suatu organisasi sangat ditentukan pada
proses penyusunan anggaran tersebut, jika kualitas anggaran pemerintah daerah
rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah (Astini dkk,
2014:2). Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang
diharapkan, sehingga perencanaan angggaran daerah harus bisa menggambarkan
sasaran kinerja secara jelas (Astini dkk, 2014:2). Kejelasan sasaran anggaran
merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan
26
tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab
atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Hazmi dkk, 2012:4). Kejelasan sasaran
anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab individu dan
organisasi dalam pencapaian sasaran anggaran (Hazmi dkk, 2012:1). Sehingga
diharapkan organisasi akan lebih membuka ruang dan perencanaan yang sebaik
mungkin dalam menyusun anggarannya (Hazmi dkk, 2012:1). Jika sasaran
anggaran bisa ditetapkan dan dibuat secara jelas dan spesifik, maka anggaran
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian
anggaran tersebut sehingga akan membantu aparatur pemerintah daerah untuk
mencapai kinerja yang diharapkan (Hazmi dkk, 2012:1). Berdasarkan pernyataan
tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazmi dkk (2012), Putra
(2013), Astini dkk (2014) dan Solina (2014) yang menunjukkan bahwa variabel
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan
uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa
proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat (Astini dkk, 2014:1). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
27
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hazmi dkk,
2012:3). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut
tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut (Astini dkk, 2014:1). Dengan adanya akuntabilitas
publik, maka masyarakat akan mengetahui penggunaan anggaran sehingga aparatur
pemerintah akan berusaha untuk melaksanakan seluruh perencanaan dengan sebaik
mungkin (Hazmi dkk, 2012:1). Berdasarkan pernyataan tersebut diperkuat dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hazmi dkk (2012), Putra (2013), Astini dkk (2014),
dan Solina (2014) yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Terhadap latar belakang ini, hipotesis kedua
dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Sistem pengendalian manajemen adalah sebagai sebuah proses seorang
manajer atau pimpinan dalam memastikan sumber daya yang diperoleh dan
dipergunakan secara efisien dan efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan
organisasi (Manurung, 2012:9). Tujuan adanya sistem pengendalian manajemen
28
sektor publik pada dasarnya tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki kinerja
manajerial dan meningkatkan suatu pertanggungjawaban yang berdampak pada
masyarakat (Astini dkk, 2014:9). Dengan adanya sistem pengendalian manajemen
yang terstruktur maka akan dapat membantu dan memberikan kemudahan dari
seluruh pelaksanaan proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan
proses pengawasan atau pengendalian (Dameria dkk, 2013:5). Struktur
pengendalian manajemen tersebut dilihat dari adanya pusat-pusat
pertanggungjawaban yang cukup jelas (Astini dkk, 2014:9). Dengan kata lain
sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang penting dalam pencapaian
kinerja manajerial dalam suatu organisasi (Dameria dkk, 2013:5). Dengan semakin
meningkatnya pelaksanaan sistem pengendalian manajemen maka dapat
meningkatkan kinerja manajerial dalam suatu organisasi. Berdasarkan pernyataan
tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012) dan
Astini dkk (2014) yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian
manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Terhadap latar belakang ini,
hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
29
2.4. Kerangka Konsep Penelitian
Kerangka konsep penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan
pemikiran terhadap penelitian yang dibahas, terkait dengan pengaruh kejelasan
sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pengendalian manajemen
terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
Adapun kerangka konsep penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Model Penelitian
H1
H2
H3
Sumber : Penulis, 2017
Kejelasan Sasaran
Anggaran
(X1)
Sistem Pengendalian
Manajemen
(X3)
Akuntabilitas Publik
(X2)
Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten
Tangerang
(Y)
30
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.
Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data
numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya
pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan
menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas kesalahan
penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi
perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.
3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini
adalah pegawai negeri sipil pada 28 instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja
pada 8 (delapan) instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, alasan peneliti
karena kesibukan pekerjaan responden sehingga pada akhirnya penulis hanya dapat
menjangkau 40 pegawai negeri sipil yang bekerja pada 8 (delapan) instansi
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
31
Tabel 3.1
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dengan menggumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
responden yang wilayahnya dapat dijangkau oleh peneliti. Pengambilan sampel
dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan subjektivitas
peneliti dengan alasan non-random, karena keterjangkauan lokasi penelitian dan
wilayah geografis yang berdekatan. Kriteria pemilihan responden data dalam
penelitan ini adalah:
1. Pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang
yang telah menduduki jabatan tersebut minimal selama satu tahun dengan
alasan bahwa yang bersangkutan telah dianggap memiliki pengalaman
dibidangnya sehingga mampu memberikan informasi terkait tentang
NO NAMA
1 Dinas Tata Ruang dan Bangunan
2 Dinas Perpustakaan dan Arsip
3 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5 Dinas Pertanian dan Peternakan
6 Dinas Kesehatan
7 Dinas Pendidikan
8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32
kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, sistem pengendalian
manajemen dan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran atas suatu
keadaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran
kuesioner yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja pada 8
(delapan) instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner agar
diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan
dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode kuesioner
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan sasaran anggaran,
akuntabilitas publik, dan sistem pengendalian manajemen sehingga dapat dianalisis
pengaruhnya terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang.
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian juga
33
didefinisikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:2-3).
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel dependen
adalah kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang (Y).
Sedangkan variabel independen terdiri dari kejelasan sasaran anggaran (X1),
akuntabilitas publik (X2) dan sistem pengendalian manajemen (X3). Masing-masing
variabel diukur dengan model skala Likert 1-5, yaitu Skor 1 = Sangat Tidak Setuju
(STS); Skor 2 = Tidak Setuju (TS); Skor 3 = Ragu-ragu (RR); Skor 4 = Setuju (S)
dan 5 = Sangat Setuju (SS).
3.5.1 Variabel Dependen
Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan
variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:4).
3.5.2 Variabel Independen
Variabel independen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan
variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono,
2012:4).
34
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
(X1)
Kejelasan sasaran
anggaran merupakan
sejauhmana tujuan
anggaran ditetapkan
secara jelas dan
spesifik dengan
tujuan agar anggaran
tersebut dapat
dimengerti oleh
orang
yang
bertanggungjawab
atas pencapaian
sasaran
anggaran tersebut.
Hazmi dkk (2012:4).
1. Tujuan
2. Kinerja
3. Standar
4. Jangka Waktu
5. Sasaran Prioritas
6. Tingkat Kesulitan
7. Koordinasi
Putra (2013:6)
Ordinal
Akuntabilitas
Publik
(X2)
Akuntabilitas publik
adalah kewajiban
pihak pemegang
amanah (agent)
untuk memberikan
pertanggungjawaban
, menyajikan,
melaporkan, dan
mengungkapkan
segala aktivitas dan
kegiatan yang
menjadi
tanggungjawabnya
kepada pihak
pemberi amanah
(principal) yang
memiliki hak dan
kewenangan untuk
meminta
pertanggungjawaban
tersebut.
Putra (2013:5).
1) 1. Kebijakan
2) 2. Program
3) 3. Manajerial
4) 4. Manfaat
5) 5. Horizontal
6) 6. Perencanaan
7) 7. Proses
8) 8. Hukum
9) 9. Keuangan
a
Solina (2014:14)
Ordinal
Sistem
Pengendalian
Manajemen
(X3)
Sistem pengendalian
manajemen
didefenisikan sebagai
sebuah proses
1. Perencanaan Strategis
2. Penyusunan Anggaran
3. Pelaksanaan
4. Evaluasi Kinerja
35
seorang manajer atau
pimpinan dalam
memastikan sumber
daya yang diperoleh
dan dipergunakan
secara efisien dan
efektif dalam usaha
untuk mencapai
tujuan organisasi.
Manurung (2012:9)
Manurung (2012:9)
Ordinal
Kinerja
Manajerial
Instansi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tangerang
(Y)
Kinerja manajerial
instansi pemerintah
daerah adalah
gambaran mengenai
tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan
sebagai penjabaran
dari visi, misi, dan
strategi instansi
pemerintah daerah
yang
mengindikasikan
tingkat keberhasilan
atau kegagalan
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
aparatur pemerintah.
Astini,dkk (2014:1)
1. Perencanaan
2. Investigasi
3. Pengkoordinasian
4. Evaluasi
5. Pengawasan
6. Pemilihan staf
7. Negosiasi
8. Perwakilan
Putra (2013:4)
Ordinal
Sumber: Penulis, 2017
3.6 Metode Analisis Data
Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menyederhanakan
data yang dikumpulkan dari penelitian agar data yang telah dikumpulkan dapat
diubah kedalam bentuk yang lebih mudah ditafsirkan (Sugiyono, 2012:6).
36
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi atau tidak menarik kesimpulan hanya memberikan
gambaran secara deskriptif (Sugiyono, 2012:6).
3.6.2 Uji Kualitas Data
Uji kualitas data dilakukan meliputi uji reliabilitas dan uji validitas dengan
PLS (Partial Least Square).
3.6.2.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan
kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai square root of
average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk
dengan konstruk lainnya dalam model. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila
nilai AVE masing-masing konstruk nilainya ≥ 0,50 (Ghozali, 2014:40).
3.6.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksud untuk mengukur internal consistency suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas adalah
sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam
beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil
37
yang relatif sama. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji Composite
Reliability dan Cronbach Alpha ≥ 0,70 (Ghozali, 2014:43).
3.7 Alat Pengujian Hipotesis
3.7.1 Structural Equation Modelling (SEM) melalui Partial Least Square (PLS)
Pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan Structural Equation
Model (SEM) dengan menggunakan software Partial Least Square (PLS) versi 3.
PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian
(variance). PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan
SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian (Ghozali, 2014:31). Untuk tujuan
prediksi pendekatan PLS lebih cocok karena diasumsikan bahwa semua ukuran
varian adalah varian yang berguna untuk dijelaskan (Ghozali, 2014:31). PLS
merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak
asumsi (Ghozali, 2014:7). Misalnya, data tidak harus terdistribusi normal, sampel
tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga
dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten
(Ghozali, 2014:7). PLS dapat sekaligus menganilisis konstruk yang dibentuk
dengan indikator refleksif dan formatif (Ghozali, 2014:8). Hal ini tidak dapat
dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified
model (Ghozali, 2014:8). Model persamaan struktural merupakan persamaan teknik
analisis multivariate yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar
variabel yang kompleks baik recursive maupun non recursive untuk memperoleh
gambaran menyeluruh tentang keseluruhan model. Tidak seperti model
38
multivariate biasa (analisis faktor regresi berganda) SEM dapat menguji bersama-
sama sebagai berikut :
a. Model structural: hubungan antara konstruk independen dan dependen.
b. Model measurement: hubungan (nilai loading) antara indikator dengan konstruk
(variabel laten). Digabungkannya pengujian model struktural dengan model
pengukuran tersebut memungkinkan untuk sebagai berikut:
c. Menguji kesalahan pengukuran (measurement error) sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari SEM.
d. Melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian hipotesis.
Dalam analisis dengan menggunakan PLS ada 2 hal yang dilakukan sebagai berikut:
1. Menilai Outer Model atau Measurement Model.
2. Menilai Inner Model atau Structural Model.
3.7.2 Menilai Outer Model atau Measurement Model
Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu Convengent Validity,
Discriminant Validity, dan Composite Reliability. Convergent validity dari model
pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item
score atau component score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual
dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.
Namun, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai
loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai (Ghozali, 2014:39). Discriminant
Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan
Cross Loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item
pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut
39
menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok tersebut lebih baik
daripada ukuran blok lainnya. Metode lain untuk menilai Discriminant Validity
adalah membandingkan nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) setiap
konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk
lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang
baik (Ghozali, 2014:40). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:
Sumber : Ghozali, 2014:40
Dimana λi adalah component loading ke indikator ke var ( εi ) = 1 - λi2. Jika
semua indikator di standardized, maka uraian ini sama dengan Average
Communalities dalam blok. Fornell dan Lacker menyatakan bahwa pengukuran ini
digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya
lebih konservatif dibanding composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE
harus lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2014:40). Composite reliability blok indikator
yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu
internal consistency yang dikembangkan oleh Wert et. Al (Ghozali,2014:40),
dengan menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat
dihitung dengan rumus :
Sumber : Ghozali, 2014:40
40
Dimana λi adalah component loading ke indikator dan var ( εi ) = 1 - λi2.
Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau
quivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.
Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower estimate reliability, sedangkan ρc
merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah akurat.
ρc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk konstruk
reflektif indikator (Ghozali, 2014:41).
3.7.3 Menilai Inner Model atau Structural Model
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat
hubungan antara konstruk, nilai signifikasi dan R-square dari model penelitian.
Model struktural dievaluasi dengan mengggunakan R-square untuk konstruk
dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji-t serta
signifikansi dari koefesien parameter jalur struktural (Ghozali, 2014:41). Dalam
menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel
laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh
variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah
mempunyai pengaruh yang substantif. Pengaruh besarnya dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
Sumber : Ghozali, 2014:41
41
Dimana R2included dan R2excluded adalah R-square dari variabel laten
dependen ketika predictor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam
persamaan struktural. Disamping melihat R-square, model PLS juga direvaluasi
dengan melihat Q-Square predictive relevance untuk model konstruk. Q-Square
predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model
dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-Square predictive relevance lebih besar
dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance,
sedangkan nilai Q-Square predictive relevance kurang dari 0 menunjukkan bahwa
model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2014:41).
3.8 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen
secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau
penolakan uji hipotesis (Hipotesis 1 – Hipotesis 3) sebagai berikut:
a. Bila T-statistik > T-tabel (1,96) = Hipotesis diterima.
b. Bila T-statistik < T-tabel (1,96) = Hipotesis ditolak.
Sedangkan untuk hubungan langsung dan tidak langsung dilakukan analisis
jalur (path analysis) untuk mengetahui apakah variabel terikat memediasi antara
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan
pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ketentuan penerimaan atau
penolakannya sebagai berikut:
a. Bila pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung = Hipotesis ditolak.
b. Bila pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung = Hipotesis diterima.
42
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Responden
Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari kepala bagian perencanaan
dan umum, kepala bagian kepegawaian, kepala bagian keuangan, dan staff yang
bekerja pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Responden tersebut
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang telah dijelaskan
dalam bab sebelumnya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan Struktural Equation Model (SEM) dalam Software SmartPLS (Partial
Least Square) versi 3. Data yang diolah adalah jawaban responden mengenai
Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Akuntabilitas Publik (AP), Sistem
Pengendalian Manajemen (SPM) dan Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang (KMIPDKT).
Tabel 4.1
Daftar Sampel
No Nama Instansi Alamat Nomor Telepon
1 Dinas Tata Ruang dan
Bangunan
Kantor Gedung
Lingkup Dinas
Pekerjaan Umum
Tigaraksa
(021) 5991510
2 Dinas Perpustakaan dan Arsip JL. Abdul Hamid
Sektor C Komplek
Perkantoran Pusat
Pemerintahan
Kabupaten Tangerang,
Tigaraksa
081287875448
43
3 Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air
JL.Pemda II No.1
Komplek Perkantoran
Lingkup Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Tangerang,
Tigaraksa
(021) 5993364
4 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
JL. KH. Somawinata
No.4 Lantai 3 Komplek
Perkantoran Pemda
Kabupaten Tangerang
Gedung Usaha – Usaha
Daerah, Tigaraksa
(021) 5990498
5 Dinas Pertanian dan
Peternakan
JL. H. Somawinata
No.4 Lantai 2 Komplek
Perkantoran Pemda
Kabupaten Tangerang
Gedung Usaha – Usaha
Daerah,Tigaraksa
(021) 5990510
6 Dinas Kesehatan JL. H. Abdul Hamid
Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten
Tangerang, Tigaraksa
(021) 5990535
7 Dinas Pendidikan JL. H. Abdul Hamid
Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tigaraksa
(021) 5990707
8 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
JL. KH. Sarbini No.3
Pusat Pemerintahan
Kabupaten
Tangerang,Tigaraksa
(021) 5991479
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 7 (tujuh)
kuesioner kepada setiap 8 (delapan) instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang sehingga jumlah keseluruhan ada 56 kuesioner.
44
Tabel 4.2
Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
No Responden Kuesioner
yang
Dikirim
Kuesioner
yang
Kembali
Kuesioner
yang
Tidak
Kembali
Kuesioner
yang
Dapat
Diolah
1 Dinas Tata Ruang
dan Bangunan
7 3 4 3
2 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
7 4 3 4
3 Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya
Air
7 5 2 5
4 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
7 3 4 3
5 Dinas Pertanian
dan Peternakan
7 7 0 7
6 Dinas Kesehatan 7 6 1 6
7 Dinas Pendidikan 7 5 2 5
8 Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
7 7 0 7
Total Kuesioner 56 40 16 40
Persentase 100% 71,4% 28,6% 71,4%
N Sampel = 56
Kuesioner yang kembali = (40/56) x 100% = 71,4%
Kuesioner yang tidak kembali = (16/56) x 100% = 28,6%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan tabel diatas, jumlah kuesioner keseluruhan sebanyak 56
kuesioner. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 40 kuesioner sehingga
kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuesioner atau sebesar 71,4%.
45
4.2 Statistik Deskriptif
4.2.1 Jenis Kelamin
Tabel 4.3
Persentase Jenis Kelamin Responden
Keterangan Jumlah Persentase
Pria 24 60%
Wanita 16 40%
Total 40 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Data yang tersaji dalam tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar
responden berjenis kelamin pria, yaitu sebanyak 24 orang atau 60%, dan sisanya
adalah responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 16 orang atau 40%.
4.2.2 Usia
Tabel 4.4
Persentase Usia Responden
Keterangan Jumlah Persentase
20 – 30 6 15%
30 - 40 11 27,5%
40 - 50 19 47,5%
> 50 4 10%
Total 40 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Data yang tersaji dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa yang paling banyak
adalah responden dengan usia 40-50 tahun yaitu sebanyak 19 orang atau 47,5%,
kemudian untuk usia 30-40 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 27,5%, untuk usia
20-30 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau 15%, dan yang paling sedikit adalah
responden dengan usia >50 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 10%.
46
4.2.3 Jabatan
Tabel 4.5
Persentase Jabatan Responden
Keterangan Jumlah Persentase
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Umum
8 20%
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian
6 15%
Kepala Sub Bagian Keuangan 8 20%
Staff 18 45%
Total 40 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini,
jumlah responden yang memiliki jabatan kepala sub bagian perencanaan dan umum
berjumlah 8 orang atau 20%, kepala sub bagian kepegawaian berjumlah 6 orang
atau 15%, kepala sub bagian keuangan berjumlah 8 orang atau 20%, dan jumlah
responden yang paling banyak adalah menjabat sebagai staff dengan jumlah 18
orang atau 45%.
4.2.4 Masa Kerja
Tabel 4.6
Persentase Masa Kerja Responden
Keterangan Jumlah Persentase
1 – 2 Tahun 0 0%
2 – 3 Tahun 3 7,5%
3 – 4 Tahun 8 20%
4 – 5 Tahun 10 25%
> 5 Tahun 19 47,5%
Total 40 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
47
Berdasarkan jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini,
terdapat responden yang masa kerjanya 1 – 2 tahun yaitu berjumlah 0 orang atau
0%, jumlah responden yang masa kerjanya 2 – 3 tahun yaitu berjumlah 3 orang atau
7,5%, dan jumlah responden yang masa kerjanya 3 – 4 tahun yaitu berjumlah 8
orang atau 20%, jumlah responden yang masa kerjanya 4 – 5 tahun yaitu berjumlah
10 orang atau 25%. Dilihat dari jumlah masa kerja pada posisi jabatan yang sedang
dijalani diatas yang paling dominan adalah > 5 tahun yang berjumlah 19 orang atau
47,5%.
4.2.5 Pendidikan
Tabel 4.7
Persentase Pendidikan Responden
Keterangan Jumlah Persentase
D3 2 5%
S1 24 60%
S2 14 35%
S3 0 0%
Total 40 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini,
jumlah responden yang berpendidikan lulusan D3 sebanyak 2 orang atau 5%, untuk
lulusan S1 sebanyak 24 orang atau 60%, untuk lulusan S2 sebanyak 14 orang atau
35%. Pendidikan yang paling dominan disini adalah lulusan S1 yang berjumlah 24
orang atau 60%. Hal ini menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil yang
berpartisipasi dalam pengisian kuisioner rata-rata memiliki pendidikan S1.
48
4.3 Pengujian Kualitas Data
4.3.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software
SmartPLS versi 3 dengan outer model, yaitu convergent validity yang dilihat
dengan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) masing-masing
konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2014:40). Cara lain
yaitu dengan membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted
(AVE) setiap konstruk (variabel laten) dengan korelasi antara konstruk dengan
konstruk lainnya dalam model. Apabila nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap
konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk
lainnya dalam model, maka masing-masing indikator pernyataan adalah valid
(Ghozali, 2014:40) atau dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.
Tabel 4.8
Average Variance Extracted (AVE)
AVE √AVE Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran
(KSA)
0.392
0.626 VALID
Akuntabilitas Publik (AP) 0.391 0.625 VALID
Sistem Pengendalian Manajemen
(SPM)
0.565 0.752 VALID
Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang (KMIPDKT)
0.423 0.650 VALID
Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS (2017)
49
Tabel 4.8 menjelaskan nilai dari AVE dan √AVE dari konstruk kejelasan
sasaran anggaran, akuntabilitas publik, sistem pengendalian manajemen dan kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Dapat dilihat bahwa
setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai √AVE diatas 0.5. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap konstruk tersebut memiliki nilai validitas yang baik dari
setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pengaruh
kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pengendalian
manajemen terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang dikatakan valid.
4.3.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur internal consistency suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner
dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan menghasilkan
jawaban yang sama dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas data dalam
penelitian ini menggunakan software SmartPLS versi 3 dengan kriteria uji
composite reliability. Suatu data dikatakan reliabel jika composite reliability lebih
besar dari 0.7 (Ghozali, 2014:43).
Tabel 4.9
Composite Reliability
Composite Reliability Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran
(KSA)
0.816 Reliabel
Akuntabilitas Publik (AP) 0.851 Reliabel
Sistem Pengendalian Manajemen
(SPM)
0.838 Reliabel
50
Kinerja Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang (KMIPDKT)
0.854 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS (2017)
Dari tabel 4.9 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut
memiliki nilai composite reliability diatas 0.7 yang menandakan bahwa internal
consistency dari variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas
publik dan sistem pengendalian manajemen) dan variabel dependen (kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang) memiliki reliabilitas
yang baik.
4.4 Analisis Data
4.4.1 Menilai Outer Model (Measurement Model)
Model measurement dilakukan untuk menguji hubungan (nilai loading)
antara indikator dengan konstruk (variabel laten). Dalam menilai outer model dalam
SmartPLS terdapat tiga kriteria, salah satunya adalah melihat convergent validity,
sedangkan untuk dua kriteria yang lain yaitu discriminant validity dalam bentuk
square root of Average Variance Extracted (AVE) dan composite reliability telah
dibahas sebelumnya pada saat pengujian kualitas data. Untuk convergent validity
dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi
antara item score/component score yang diestimasi dengan software SmartPLS.
Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.7 dengan
konstruk (variabel laten) yang diukur. Namun menurut Chin untuk penelitian tahap
awal dari pengembangan, skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap
cukup memadai (Ghozali, 2014:39).
51
Berikut dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel pada
gambar 4.1, yaitu gambar yang menyatakan hubungan kejelasan sasaran anggaran,
akuntabilitas publik, sistem pengendalian manajemen dan kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
Gambar 4.1
Full Model Structural Partial Least Square
Sumber: Data primer diolah SmartPLS (2017)
Keterangan:
KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran
AP : Akuntabilitas Publik
SPM : Sistem Pengendalian Manajemen
KMIPDKT : Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang
52
Berikut dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel pada
gambar 4.1 yaitu gambar yang menyatakan pengaruh variabel independen
(kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan sistem pengendalian
manajemen) terhadap variabel dependen (kinerja manajerial instansi pemerintah
daerah Kabupaten Tangerang).
4.4.1.1 Outer Model Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
Variabel kejelasan sasaran anggaran dijelaskan oleh 7 indikator yang terdiri
dari KSA1 sampai dengan KSA7. Uji terhadap outer loading bertujuan untuk
melihat korelasi antara score item atau indikator dengan score konstruknya.
Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0.7. Namun dalam
tahap pengembangan korelasi 0.5 masih dapat diterima (Ghozali, 2014:39).
Tabel 4.10
Nilai Outer Loading Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)
Indikator
Kejelasan Sasaran
Anggaran (KSA)
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-
Statistic
KSA1 0.618 0.586 0.234 2.643
KSA2 0.805 0.785 0.084 9.578
KSA3 0.655 0.628 0.164 3.986
KSA4 0.514 0.525 0.123 4.186
KSA5 0.636 0.646 0.100 6.334
KSA6 0.582 0.584 0.160 3.637
KSA7 0.530 0.528 0.150 3.535
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS versi 3 dapat dilihat pada
tabel 4.10, dimana nilai outer loadings dari indikator variabel kejelasan sasaran
anggaran tidak terdapat nilai yang kurang dari 0.6 dan menunjukkan nilai outer
model atau korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi
convergent validity. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.10, dimana nilai T-
53
statistik dari indikator KSA1, KSA2, KSA3, KSA4, KSA5,KSA6, dan KSA7 lebih
besar dari pada T-tabel (dengan tingkat sig=1,96 dan n-sampel=40). Sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran telah memenuhi
syarat dari kecukupan model atau discriminant validity.
4.4.1.2 Outer Model Variabel Akuntabilitas Publik
Variabel akuntabilitas publik dijelaskan oleh 9 indikator yang terdiri dari
AP1 sampai dengan AP9. Uji terhadap outer loading bertujuan untuk melihat
korelasi antara score item atau indikator dengan score konstruknya. Indikator
dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0.7. Namun dalam tahap
pengembangan korelasi 0.5 masih dapat diterima (Ghozali, 2014:39).
Tabel 4.11
Nilai Outer Loading Variabel Akuntabilitas Publik (AP)
Indikator
Akuntabilitas Publik
(AP)
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-
Statistic
AP1 0.715 0.718 0.059 12.064
AP2 0.594 0.590 0.116 5.100
AP3 0.711 0.698 0.090 7.875
AP4 0.649 0.647 0.100 6.477
AP5 0.574 0.569 0.126 4.555
AP6 0.718 0.704 0.082 8.784
AP7 0.611 0.600 0.118 5.182
AP8 0.503 0.482 0.152 3.307
AP9 0.512 0.505 0.160 3.189
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS versi 3 dapat dilihat pada
tabel 4.11, dimana nilai outer loadings dari indikator variabel Akuntabilitas publik
tidak terdapat nilai yang kurang dari 0.6 dan menunjukkan nilai outer model atau
korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi convergent validity.
Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.11, dimana nilai T-statistik dari indikator
54
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5,AP6, AP7, AP8 dan AP9 lebih besar dari pada T-tabel
(dengan tingkat sig=1,96 dan n-sampel=40). Sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa variabel akuntabilitas publik telah memenuhi syarat dari kecukupan model
atau discriminant validity.
4.4.1.3 Outer Model Variabel Sistem Pengendalian Manajemen
Variabel sistem pengendalian manajemen dijelaskan oleh 4 indikator yang
terdiri dari SPM1 sampai dengan SPM4. Uji terhadap outer loading bertujuan untuk
melihat korelasi antara score item atau indikator dengan score konstruknya.
Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0.7. Namun dalam
tahap pengembangan korelasi 0.5 masih dapat diterima (Ghozali, 2014:39).
Tabel 4.12
Nilai Outer Loading Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
Indikator
Sistem Pengendalian
Manajemen (SPM)
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-
Statistic
SPM1 0.728 0.699 0.139 5.251
SPM2 0.706 0.692 0.126 5.584
SPM3 0.821 0.830 0.049 16.854
SPM4 0.748 0.747 0.095 7.863
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS versi 3 dapat dilihat pada
tabel 4.12, dimana nilai outer loadings dari indikator variabel sistem pengendalian
manajemen tidak terdapat nilai yang kurang dari 0.6 dan menunjukkan nilai outer
model atau korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi
convergent validity. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.12, dimana nilai T-
statistik dari indikator SPM1, SPM2, SPM3 dan SPM4 lebih besar dari pada T-tabel
(dengan tingkat sig=1,96 dan n-sampel=40). Sehingga dapat ditarik kesimpulan
55
bahwa variabel sistem pengendalian manajemen telah memenuhi syarat dari
kecukupan model atau discriminant validity.
4.4.1.4 Outer Model Variabel Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang
Variabel kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang dijelaskan oleh 8 indikator yang terdiri dari KMIPDKT1 sampai dengan
KMIPDKT8. Uji terhadap outer loading bertujuan untuk melihat korelasi antara
score item atau indikator dengan score konstruknya. Indikator dianggap reliabel
jika memiliki nilai korelasi diatas 0.7. Namun dalam tahap pengembangan korelasi
0.5 masih dapat diterima (Ghozali, 2014:39).
Tabel 4.13
Nilai Outer Loading Variabel Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang (KMIPDKT)
Indikator
Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten
Tangerang
(KMIPDKT)
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-
Statistic
KMIPDKT1 0.572 0.578 0.108 5.303
KMIPDKT2 0.565 0.576 0.120 4.692
KMIPDKT3 0.717 0.729 0.084 8.545
KMIPDKT4 0.682 0.676 0.089 7.658
KMIPDKT5 0.701 0.707 0.065 10.744
KMIPDKT6 0.623 0.609 0.206 3.021
KMIPDKT7 0.696 0.661 0.145 4.806
KMIPDKT8 0.629 0.629 0.113 5.576
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS versi 3 dapat dilihat pada
tabel 4.13, dimana nilai outer loadings dari indikator variabel kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tidak terdapat nilai yang kurang
56
dari 0.6 dan menunjukkan nilai outer model atau korelasi dengan variabel secara
keseluruhan sudah memenuhi convergent validity. Hal ini juga dapat dilihat pada
tabel 4.13, dimana nilai T-statistik dari indikator KMIPDKT1, KMIPDKT2,
KMIPDKT3, KMIPDKT4, KMIPDKT5, KMIPDKT6, KMIPDKT7, dan
KMIPDKT8, lebih besar dari pada T-tabel (dengan tingkat sig=1,96 dan n-
sampel=40). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah memenuhi syarat dari
kecukupan model atau discriminant validity.
4.4.2 Pengujian Hipotesis dengan Inner Model
Inner model menurut Ghozali (2014:37) merupakan gambaran hubungan
antar variabel laten yang berdasarkan pada substantive theory inner model yang
kadang disebut juga dengan inner relation, structural model dan substantive theory.
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat pengaruh
antara konstruk, nilai signifikasi dan R-square dari model penelitian. Model
struktural dievaluasi dengan mengggunakan R-square untuk konstruk dependen
(Ghozali, 2014:41). Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan
yaitu ± 1,96, dimana apabila nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel (1,96) maka
hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel (1,96)
maka hipotesis ditolak. Adapun inner model dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
57
Tabel 4.14
Result for Inner Weight
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-
Statistic
KSA -> KMIPDKT 0.314 0.329 0.094 3.341
AP -> KMIPDKT 0.231 0.241 0.106 2.167
SPM -> KMIPDKT 0.514 0.482 0.140 3.682
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa pengaruh KSA dengan KMIPDKT
positif 0.314 dan signifikan pada 0.05 (3.341>1.96). Pengaruh AP dengan
KMIPDKT positif 0.231 dan signifikan pada 0.05 (2.167>1.96). Dan pengaruh
SPM dengan KMIPDKT positif 0.514 dan signifikan pada 0.05 (3.682>1.96).
Dalam menilai model dengan SmartPLS dimulai dengan melihat R-Square
untuk setiap variabel laten dependen yang ditujukkan pada tabel 4.15.
Tabel 4.15
R-Square
R-Square
KSA 0.000
AP 0.000
SPM 0.000
KMIPDKT 0.936
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Keterangan:
KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran
AP : Akuntabilitas Publik
SPM : Sistem Pengendalian Manajemen
KMIPDKT : Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang
58
Tabel 4.15 menunjukkan nilai R-square kinerja manajerial instansi
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sebesar 0.936. Semakin tinggi R-square
maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel
dependen, sehingga semakin baik persamaan struktural.
Variabel kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang memiliki nilai R-square sebesar 0.936 yang berarti 93.6% kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh
variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pengendalian
manajemen sedangkan sisanya sebesar 6.4% merupakan kontribusi dari faktor
lainnya.
4.5 Pengujian Hipotesis
4.5.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 4.16
Hipotesis 1
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-Statistic Hipotesis
KSA->
KMIPDKT
0.231 0.241 0.106 2.167 Diterima
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hipotesis 1 menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
signifikan dengan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat indikator yang dieliminasi,
hal ini disebabkan karena tidak terdapat korelasi konstruk yang kurang dari 0.6
sehingga setiap variabel memenuhi kriteria convergent validity.
59
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang ditampilkan
dengan nilai original sample estimate sebesar 0.231 dan nilai T-statistik adalah
lebih besar dari T-tabel yaitu 1.96. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.
4.5.2 Akuntabilitas Publik Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 4.17
Hipotesis 2
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-Statistic Hipotesis
AP -> KMIPDKT 0.314 0.329 0.094 3.341 Diterima
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hipotesis 2 menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan
dengan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat indikator yang dieliminasi, hal ini
disebabkan karena tidak terdapat korelasi konstruk yang kurang dari 0.6 sehingga
setiap variabel memenuhi kriteria convergent validity. Berdasarkan hasil
pengolahan data pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah
daerah Kabupaten Tangerang yang ditampilkan dengan nilai original sample
estimate sebesar 0.314 dan nilai T-statistik adalah lebih besar dari T-tabel yaitu
1.96. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.
60
4.5.3 Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh Signifikan terhadap
Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 4.18
Hipotesis 3
Original
Sample
Estimate
Mean of
Subsamples
Standard
Deviation
T-Statistic Hipotesis
SPM ->
KMIPDKT
0.514 0.482 0.140 3.682 Diterima
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
Hipotesis 3 menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen
berpengaruh signifikan dengan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat indikator yang
dieliminasi, hal ini disebabkan karena tidak terdapat korelasi konstruk yang kurang
dari 0.6 sehingga setiap variabel memenuhi kriteria convergent validity.
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa
sistem pengendalian manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang ditampilkan
dengan nilai original sample estimate sebesar 0.514 dan nilai T-statistik adalah
lebih besar dari T-tabel yaitu 1.96. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.
61
4.5.4 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, maka
kesimpulan dari pengujian hipotesis disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.19
Ringkasan Hasil Pengujian H|ipotesis
Hipotesis Original
Sample
Estimate
T-Statistic Keterangan
H1: Kejelasan Sasaran
Anggaran Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang
0.231 2.167 Diterima
H2: Akuntabilitas Publik
Berpengaruh Signifikan
terhadap Kinerja Manajerial
Instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang
0.314 3.341 Diterima
H3: Sistem Pengendalian
Manajemen Berpengaruh
Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang
0.514 3.682 Diterima
Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2017)
4.6 Pembahasan Hipotesis
4.6.1 Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang ditampilkan
dengan nilai original sample estimate sebesar 0.231 dan nilai T-statistik adalah
62
lebih besar dari T-tabel yaitu 1.96. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.
Berdasarkan pernyataan diatas, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik
diterapkannya kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan
oleh pegawai negeri sipil juga akan semakin meningkat. Hal ini konsisten dengan
teori yang dinyatakan oleh Kenis bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan
sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas
pencapain sasaran tersebut (Putra, 2013:2). Dengan demikian, sasaran anggaran
pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik sehingga pegawai negeri
sipil akan memahami sasaran anggaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut,
mengetahui bagaimana cara akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang
ada, selanjutya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran
yang hendak dicapai.
Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh bahwa indikator yang paling
dominan atas kejelasan sasaran anggaran adalah indikator “kinerja” dengan
pernyataan “saya memahami bagaimana kinerja saya diukur”, hal ini menandakan
bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil sudah memahami cara
untuk memberikan kinerja yang optimal karena merasa bahwa kinerjanya akan
diukur. Sedangkan indikator yang paling tidak dominan atas kejelasan sasaran
anggaran adalah indikator “jangka waktu” dengan pernyataan “saya menetapkan
jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan”, hal ini menandakan bahwa
pegawai negeri sipil belum dapat menetapkan durasi berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya agar selesai tepat waktu. Dengan
demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hazmi
63
dkk (2012), Putra (2013), Astini dkk (2014), dan Solina (2014) yang menjelaskan
bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial instansi pemerintah daerah.
4.6.2 Akuntabilitas Publik Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja
Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa
akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial
instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang ditampilkan dengan nilai
original sample estimate sebesar 0.314 dan nilai T-statistik adalah lebih besar dari
T-tabel yaitu 1.96. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. Berdasarkan pernyataan
diatas, hal ini menunjukkan bahwa diterapkannya akuntabilitas publik maka akan
dapat meningkatkan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang, karena dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak
hanya dapat mengetahui anggaran tersebut tetapi juga dapat mengetahui
pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah
sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh
perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Dengan
diterapkannya akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan
kecurangan aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh bahwa indikator yang paling
dominan atas akuntabilitas publik adalah indikator “perencanaan” dengan
pernyataan “anggaran yang dibuat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan
64
hasil yang ditetapkan”, hal ini menandakan bahwa pegawai negeri sipil dalam
proses perencanaan anggaran sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan
hasil yang ditetapkan. Sedangkan indikator yang paling tidak dominan atas
akuntabilitas publik adalah indikator “hukum” dengan pernyataan “penggunaan
dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku”, hal ini
menandakan bahwa pegawai negeri sipil dalam menggunakan anggaran belum
didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hasil
penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hazmi dkk (2012), Putra
(2013), Astini dkk (2014), dan Solina (2014) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas
publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial instansi
pemerintah daerah.
4.6.3 Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh Signifikan terhadap
Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa
sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang
ditampilkan dengan nilai original sample estimate sebesar 0.514 dan nilai T-
statistik adalah lebih besar dari T-tabel yaitu 1.96. Dengan demikian hipotesis 3
diterima. Berdasarkan pernyataan diatas, hal ini menunjukan bahwa penerapan
sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat
kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Dengan
adanya sistem pengendalian manajemen yang terstruktur dengan baik maka akan
membantu dan memberikan kemudahan bagi pegawai negeri sipil pada setiap
65
instansi pemerintah daerah dalam seluruh pelaksanaan proses manajemen mulai
dari perencanaan sampai proses pengendalian. Struktur ini dapat dilihat dari pusat-
pusat pertanggungjawaban yang cukup jelas dalam pembagian tugas,wewenang
dan tanggung jawab dalam pekerjaannya.
Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh bahwa indikator yang paling
dominan atas sistem pengendalian manajemen adalah indikator “pelaksanaan”
dengan pernyataan “saya mengikuti arahan pimpinan untuk menunjukkan laporan
yang dibuat dan menyediakan informasi tentang program pada pusat
pertanggungjawaban dalam rangka implementasi pelaksanaan”, hal ini
menandakan bahwa pegawai negeri sipil sudah melaksanakan arahan pimpinan
untuk menunjukkan laporan yang dibuat dan menyediakan informasi tentang
program pada pusat pertanggungjawaban. Sedangkan indikator yang paling tidak
dominan atas sistem pengendalian manajemen adalah indikator “Penyusunan
Anggaran” dengan pernyataan “saya mengikuti arahan pimpinan untuk suatu proses
dalam rangka implementasi penyusunan anggaran”, hal ini menandakan bahwa
pegawai negeri sipil belum melaksanakan arahan pimpinan secara maksimal untuk
suatu proses dalam rangka implementasi penyusunan anggaran. Dengan demikian,
hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012)
dan Astini dkk (2014) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah
daerah.
66
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Artinya, dengan
adanya sasaran anggaran yang ditetapkan dan dibuat secara jelas, spesifik dan
dapat dimengerti oleh pegawai negeri sipil, maka akan meningkatkan kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
2. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Artinya, dengan
pegawai negeri sipil dalam perencanaan sampai pelaksanaan yang berkaitan
dengan keuangan maupun non keuangan dipertanggungjawabkan kepada publik,
maka akan meningkatkan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah
Kabupaten Tangerang.
3. Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Artinya,
dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam instansi
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang akan membuat sumber daya manusia
yaitu pegawai negeri sipil dalam hasil kinerjanya akan meningkat menjadi lebih
baik.
67
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, keterbatasan ini diharapkan
dapat diatasi pada penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah ukuran
sampel yang relatif kecil yaitu hanya 40 responden dari 8 (delapan) instansi
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Salah satu penyebabnya adalah karena
kesibukan pekerjaan para responden. Penelitian dengan menggunakan metode
kuesioner terkadang jawaban yang dihasilkan oleh responden bersifat bias,
sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenernya.
5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh
penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial pada
setiap Instansi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang karena melalui
kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pengendalian
manajemen dapat terwujudnya pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik
dan bersih.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dengan metode lain
untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan
wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner
sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
68
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian,
yaitu dengan mengambil sampel lebih banyak sehingga hasilnya dapat
digeneralisasi.
69
DAFTAR PUSTAKA
Amelia, Epi. 2015. Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas
Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Manajemen
Pengelolaan Penggunaan Kendaraan Dinas). Skripsi. Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
Ardiansyah, Andhika. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat).
Skripsi. Universitas Pasundan.
Astini, Ni Kadek, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014.
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem
Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di
Kabupaten Klungkung. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1. (Volume: 2 No: 1 Tahun 2014).
Dameria, Aneste Safitri, Herawati, Meihendri. 2013. Pengaruh Akuntabilitas
Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Sistem
Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hazmi, Yusri dkk. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan
Kota Lhokseumawe (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Kota
Lhokseumawe). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. ISSN 1693-8852,Volume
13,No. 2 Agustus 2012.
Helmi, Nopita. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran
Anggaran dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.
Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
70
Jantje Eduard Lekatompessy. 2012. Peran Sistem Pengendalian Manajemen
Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Analisis Kontinjensi dan
Resource-Based View. Disertasi. Universitas Diponegoro.
Manurung, Daniel TH. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas
Publik, dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan
Humanika. Volume 2 Nomor 1 ISSN 2089-3310 Desember 2012.
Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran
Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).
Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Sari, Desak Putu Intan Permata Sari, Ni Kadek Sinarwati, Edy Sujana. 2014.
Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran
Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi
Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng).
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Volume
2 No. 1 Tahun 2014.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.
Bandung: Alfabeta.
Suwandi, Anissa Pratiwy. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
SKPD Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Setiawan, Eko. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian
Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Solina, Amelia. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan
Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi
Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kota TanjungPinang. Jurnal.
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Wulandari, Indah. 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap
Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. Jurnal Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang.
71
http://app.tangerangkab.go.id. E-Reporting 2016. Diakses pada tanggal 5 Mei
2017
https://www.kabar6.com. Pemerintah Kabupaten Tangerang Kembali Raih
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014. Diakses pada tanggal 15 November 2016
http://www.tangeranghits.com. Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
Tangerang di Targetkan BB. Diakses pada tanggal 15 November 2016
http://www.radarbanten.co.id. Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kota. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017
http://www.forwatnews.com. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang
Memperbaiki Sistem Absensi. Diakses pada tanggal 16 November 2016
http://www.harnas.co. Penyelewengan Dana Desa Kabupaten Tangerang
Terus di Usut. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017
http://news.detik.com. Kasus Korupsi Alat Peraga Pejabat Dinas Kabupaten
Tangerang di Tahan. Diaskes pada tanggal 10 Februari 2017
http://citizen6.liputan6.com. Kantor PU Tigaraksa Sering Melompong Kenapa
Ya?. Diakses pada tanggal 5 Mei 2017
LAMPIRAN
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Perihal : Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth.
Bpk/ Ibu/ Sdr. ……………………………………
di –
Tempat
Dengan hormat.
Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) pada
Program Studi Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan topik
“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem
Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang”
Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat membutuhkan bantuan dan
kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr. untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan
mengisi kuesioner yang sudah terlampir dengan obyektif.
Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Sdr.
saya ucapkan terima kasih.
Serang,
Hormat saya
Winda Dwi Lestari
Mahasiswi
KUESIONER PENELITIAN
IDENTITAS RESPONDEN Mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar berikut :
1. Nama Lengkap : __________________________
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : 20 – 30 th 40 – 50 th
30 – 40 th > 50 th
4. Pendidikan Terakhir D3 S1 S2 S3
5. Lama bekerja : 1 - 2 th 2 – 3 th 3 – 4 th
4 – 5 th > 5 th
6. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan &Umum
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan
Staff
A. Kejelasan Sasaran Anggaran
Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan
cara memberikan tanda (√) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk
menyatakan persepsinya.
STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju
TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju
RR = Ragu-Ragu
No Pernyataan
STS TS RR S SS
1 Saya membuat secara terperinci tujuan umum
tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2 Saya memahami bagaimana kinerja saya
diukur.
3 Saya menetapkan standar atau target yang
ingin dicapai.
4 Saya menetapkan jangka waktu yang
dibutuhkan untuk pengerjaan.
5 Saya menetapkan sasaran yang diprioritaskan.
6 Saya menetapkan sasaran berdasarkan tingkat
kesulitan dan pentingnya.
7 Saya menetapkan kebutuhan koordinasi.
B. Akuntabilitas Publik Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan
cara memberikan tanda (√) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk
menyatakan persepsinya.
STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju
TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju
RR = Ragu-Ragu
No Pernyataan STS TS RR S SS
1 Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan
pemerintah daerah kepada DPRD dan
masyarakat luas.
2 Pertimbangan anggaran dapat dicapai sesuai
dengan realisasinya bagi kepentingan publik.
3 Program-program anggaran yang dirancang
mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang maksimal.
4 Program-program anggaran yang dirancang
mempertimbangkan prinsip efektifitas agar
mencapai target/tujuan.
5 Pelaksanaan pertanggungjawaban program-
program APBD kepada masyarakat.
6 Anggaran yang dibuat mencerminkan visi, misi,
tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan.
7 Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-
proses dan prosedur yang berlaku.
8 Penggunaan dana anggaran didasarkan atas
hukum dan peraturan yang berlaku.
9 Audit kepatuhan selalu dilakukan agar setiap
penggunaan dana dilandasi peraturan dan
hukum yang berlaku.
C. Sistem Pengendalian Manajemen
Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan
cara memberikan tanda (√) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk
menyatakan persepsinya.
STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju
TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju
RR = Ragu-Ragu
No Pernyataan STS TS RR S SS
1 Saya mengikuti program – program utama
yang ditetapkan oleh pimpinan dalam
rangka implementasi rencana strategi.
2 Saya mengikuti arahan pimpinan untuk
suatu proses dalam rangka implementasi
penyusunan anggaran.
3 Saya mengikuti arahan pimpinan untuk
menunjukkan laporan yang dibuat dan
menyediakan informasi tentang program
pada pusat pertanggungjawaban dalam
rangka implementasi pelaksanaan.
4 Saya berperan dalam membandingkan
antara realisasi anggaran dengan anggaran
yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
rangka implementasi evaluasi kinerja.
D. Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan
cara memberikan tanda (√) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk
menyatakan persepsinya.
STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju
TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju
RR = Ragu-Ragu
No Pernyataan STS TS RR S SS
1 Saya berperan dalam penentuan tujuan,
kebijakan rencana kegiatan seperti
penjadwalan kerja, penyusunan anggaran
dan penyusunan program.
2 Saya berperan dalam kegiatan untuk
melakukan pemeriksaan melalui
pengumpulan dan penyampaian informasi
sebagai bahan pencatatan, pembuatan
laporan.
3 Saya ikut berperan dalam menyelaraskan
tindakan yang meliputi pertukaran informasi
dengan orang-orang dalam unit organisasi
lainnya.
4 Pimpinan melakukan penilaian terhadap
rencana yang telah dibuat untuk menilai
pegawai dan catatan hasil kerja.
5 Saya berperan dalam penilaian atas kinerja
dengan mengarahkan, memimpin,
membimbing, menjelaskan segala aturan
yang berlaku, memberikan dan menangani
keluhan pelaksanaan tugas para pegawai.
6 Saya berperan dalam menyeleksi pekerjaan
baru, menempatkan dan mempromosikan
pekerjaan tersebut dalam unit saya atau unit
kerja lainnya.
7 Saya berperan dalam usaha untuk
memperoleh kesepakatan dalam hal
pembelian, penjualan atau kontrak untuk
barang-barang dan jasa.
8 Saya berperan dalam menyampaikan
informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-
kegiatan organisasi dengan menghadiri
pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi
dengan kantor-kantor lain.
Tabulasi Data
K
S
A
1
K
S
A
2
K
S
A
3
K
S
A
4
K
S
A
5
K
S
A
6
K
S
A
7
A
P
1
A
P
2
A
P
3
A
P
4
A
P
5
A
P
6
A
P
7
A
P
8
A
P
9
S
P
M
1
S
P
M
2
S
P
M
3
S
P
M
4
K
M
I
P
D
K
T
1
K
M
I
P
D
K
T
2
K
M
I
P
D
K
T
3
K
M
I
P
D
K
T
4
K
M
I
P
D
K
T
5
K
M
I
P
D
K
T
6
K
M
I
P
D
K
T
7
K
M
I
P
D
K
T
8
3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3
5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3
5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4
5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4
4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5
5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4
5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4
3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 3
4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5
5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4
4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3
4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Winda Dwi Lestari
Tempat,Tanggal Lahir : Tangerang. 6 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Layar III A/No.11 Rt/Rw 002/007 Perumnas
Bumi Kelapa Dua, Gading Serpong, Kec.Kelapa
Dua, Kab.Tangerang, Banten.
E-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
Periode Sekolah/Institusi/Universitas
2001 - 2002 TK Putra IX Kelapa Dua
2002 - 2007 SD Negeri Perumnas Bumi Kelapa Dua
2007 - 2010 SMP Negeri 16 Kota Tangerang
2010 - 2013 SMA Negeri 2 Kota Tangerang
2013 - Sekarang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
PENGALAMAN ORGANISASI SELAMA DI UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA
1. Anggota UKM Olahraga Basket Putri UNTIRTA 2014-2016
2. Anggota UKM Kokesma UNTIRTA 2015-2016