PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP...
Transcript of PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP...
i
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA MAQASID SYARIAH BANK SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2014-2017
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Ridwansyah
11140820000089
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
ii
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
MAQASID SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2014 – 2017
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi
Oleh :
Ridwansyah
NIM. 1114082000089
Di bawah bimbingan
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Kamis, 5 April 2018 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas
mahasiswa/i:
Nama : Ridwansyah
NIM : 11140820000089
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja
Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2017
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan
ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 5 April 2018
1. Reskino, SE.,M.Si., Ak.,CA.
NIP : 19740928 200801 2 004
2. Masrul Huda, SE.,M.Si.
NIP : 19630506 201411 1 001
iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Hari ini Rabu, 29 Agustus 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : Ridwansyah
2. NIM : 11140820000089
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance terhadap
kinerja Maqasid Syariah bank syariah di Indonesia
periode 2014 – 2017
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian skripsi, maka diputuskan mahasiswa tersebut di
atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 29 Agustus 2018
1. Yessi Fitri, S.E., M.Si.Ak.
NIP. 197609242006042002
2. Zuwesty Eka Putri, M.Ak.
NIP. 198004162009012006
3. Dr. Rini, S.E.Ak., M.Si.
NIP. 197603152005012002
v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ridwansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 11140820000089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan
dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan
sumber asli atau tanpa menyebut pemilik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini
Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap
untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, Agustus 2018
Yang menyatakan,
(Ridwansyah)
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Ridwansyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 18 April 1995
3. Jenis Kelamin : Laki – laki
4. Alamat : Jl. Sunan Giri RT 004 RW 03, Kel.
Pondok Pucung, Kec. Karang
Tengah, Kota Tangerang
5. Telepon : 085654482187
6. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. TK Islam Al Hikmah : 2000 – 2001
2. SDN Karang Tengah 05 : 2001 - 2007
3. SMP Ki Hajar Dewantoro : 2007 – 2010
4. SMK Yadika 4 : 2010 – 2013
5. S1 Akuntansi UIN Syarif : 2014 – 2018
Hidayatullah Jakarta
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Atim Prihatin
2. Ibu : Siti Khodijah
3. Anak ke- : Dua dari dua bersaudara
vii
IV. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota aktif ekstrakulikuler Marawis SMK Yadika 4 Tahun 2010 –
2012
2. Anggota Departemen Kaderisasi PSM UIN Jakarta 2017 – 2018
3. Ketua Pimpinan Produksi Resital Vokal tahun 2017
4. Ketua Pimpinan Produksi Training Paduan Suara tahun 2018
viii
THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON MAQASID
SYARIAH PERFORMANCE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA
DURING PERIOD 2014 – 2017
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of board of commissioners, independent
commissioner, sharia supervisory board, dual position of sharia supervisory board,
audit committee, and audit committee meeting on maqasid syariah performance of
Islamic bank in Indonesia during the period 2014 – 2017. The sample of this study
was chosen by purposive sampling and obtained data 40 banks with 10 banks per
year. This hypothesis testing in this study used multiple regression model. The result
shows that board commissioners, sharia supervisory board, dual position of sharia
supervisory board, and audit committee have an effect on maqasid syariah
performance of Islamic bank. However, independent commissioner and audit
committee meeting do not have an effect on maqasid syariah performance of Islamic
bank.
Keywords: good corporate governance, board of commissioners, independent
commissioner, sharia supervisory board, dual position of sharia supervisory board,
audit committee, audit committee meeting. maqasid syariah performance
ix
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
MAQASID SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2014 – 2017
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris,
dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan
pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah di Indonesia selama periode 2014 – 2017. Sampel penelitian
ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh data sebanyak
40 bank dengan pertahunnya yaitu sebanyak 10 bank. Pengujian hipotesis ini
menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas
syariah, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah. Sedangkan dewan komisaris independen dan rapat komite audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.
Kata Kunci: good corporate governance, dewan komisaris, komisaris independen,
dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit,
rapat komite audit, kinerja maqasid syariah
x
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia
Periode 2014 – 2017”. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada
Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat
guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang
telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur
Alhamdulillah penulis haturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah
menganugerahkannya. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Orangtua penulis, Bapak Atim Prihatin dan Ibu Siti Khodijah yang senantiasa
selalu memberikan doa, kasih sayang, dan motivasi yang tiada henti kepada
penulis serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kaka penulis, Rizky Aryansyah dan Istrinya, Uswatun Hasanah atas motivasi
dan dukungan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik.
xi
3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., Ak., MM. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu Dr. Rini, SE., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus
Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya
untuk membina, memberikan arahan dan pembelajaran serta memberikan
nasihat selama menjalankan perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang
sangat luas kepada penulis selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang
bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.
8. Seluruh Staf Tata Usaha serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu
penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
9. Muhammad Zaid Al Fikri selaku sahabat penulis yang sentiasa berbagi ilmu
dan memberikan motivasi selama perkuliahan serta memberikan dukungan
selama proses penulisan skripsi.
10. Andara Utami, Isyarah Fadilah, dan Putri Nur’aini selaku sahabat penulis yang
selalu ikhlas berbagi ilmu serta meluangkan waktunya untuk mengisi hari-hari
penulis sehingga menjadi lebih berwarna.
xii
11. Handiko selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan
motivasi selama perkuliahan dan bersedia meluangkan waktunya untuk
mengajarkan olah SPSS dalam proses penyusunan skripsi.
12. Ridion Riski Niaga, Alif Aditya, Achmad Ryzky, Noval, dan Daris Mujib yang
telah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan dan menjadi tempat untuk
berbagi cerita, canda, dan tawa.
13. Firdha Ayu, Liana Khodijah, Tiara Herdina, Najah Widadil, Avia Dian,
Thoyibah Nurfitri yang senantiasa berbagi ilmu dan tempat bertanya penulis
dalam menyelesaikan tugas selama perkuliahan.
14. Hilmy Mahdi Daulay, Mutia Hasanah, Qurratu N, dan Maisa Firas yang
senantiasa berbagi ilmu selama perkuliahan di kelas bilingual.
15. Teman-teman seperjuangan KKN Parahita 151 yang telah menemani hari-hari
penulis selama KKN di desa Pasir Madang. Terima kasih sebesar-besarnya
kepada Farhan, Haykal, Lingga, Sidiq, Zaki, Wahyu, Dian, Adzkiya, Dita,
Aisyah, Fina, Angel, Zahra, Miga, dan Aulia yang membuat KKN menjadi lebh
berwarna.
16. Ahmad Rivaldi, Ahmad Bayhaqi, Afriana Awdady, dan Alfi Ahli Fikriyah
yang senantiasa memberikan motivasi yang besar untuk menyelesaiakan
skripsi ini.
17. Roy Zulfikar, Abdul Muiz, Faishol Mutakin yang selalu memberikan doa dan
dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
xiii
18. Dewi Rahmawati dan Ika Nur Paradila yang telah menemani hari-hari selama
TRAPARA 2018 dan selalu memberikan motivasi yang begitu besar serta
memberikan doa selama proses penyusunan skripsi.
19. Keluarga Cilpacastra yang selalu menjadi tempat penulis dalam berbagi keluh
kesah, canda, dan tawa serta memberikan dukungan kepada penulis untuk
menyelesaikan skripsi.
20. PSM UIN Jakarta yang telah memberikan wadah untuk penulis dalam
bermusik sehingga membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih indah.
21. Keluarga besar Akuntansi C yang telah memberikan kenangan indah selama
proses perkuliahan.
22. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan banyak
cerita, berbagi ilmu, dan memberikan banyak insipirasi selama menempuh
pendidikan di UIN Jakarta.
23. Seluruh saudara, teman, dan sahabat yang telah memberikan doa dan bantuan
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukkan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, Agustus 2018
(Ridwansyah)
xiv
DAFTAR ISI
COVER
COVER DALAM............................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................. iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP...................................................................... vi
ABSTRACT ................................................................................................. viii
ABSTRAK .................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI ............................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xviii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xvii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xx
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Penelitian ................................................................. 1
B. Rumusan Masalah......................................................................... 100
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 111
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 144
A. Tinjauan Literatur ......................................................................... 144
1. Agency Theory........................................................................ 144
2. Bank Umum Syariah ................................................................ 15
3. Maqasid Syariah ...................................................................... 18
4. Corporate Governance ............................................................. 20
xv
5 Dewan Komisaris ..................................................................... 25
6. Dewan Komisaris Independen .................................................. 26
7. Dewan Pengawas Syariah ......................................................... 27
8. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah .............................. 28
9. Komite Audit ........................................................................... 29
10. Rapat Komite Audit .................................................................. 30
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .................................................... 30
C. Pengembangan Hipotesis ............................................................... 34
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah .................................................................................... 34
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah ....................................................................... 35
3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah ....................................................................... 37
4. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap
Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah ............................................ 38
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah ............................................................................................. 39
6. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah .................................................................................... 41
D. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................... 44
A. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 44
B. Metode Penentuan Sampel .............................................................. 44
C. Metode Pengambilan Data .............................................................. 45
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian ............................................... 46
xvi
1. Dewan Komisaris (X1) ............................................................... 46
2. Dewan Komisaris Independen (X2) ............................................ 47
4. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (X4) ........................ 49
5. Komite Audit (X5) ..................................................................... 49
6. Rapat Komite Audit (X6) ........................................................... 50
E. Metode Analisis Data ..................................................................... 59
1. Analisis Stastistik Deskriptif ....................................................... 59
2. Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 59
3. Uji Hipotesis............................................................................... 63
a. Analisis Regresi Linear Berganda ........................................... 63
b. Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................................... 64
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ............................................ 65
d. Uji Signifikan Parsial (Uji t) ................................................... 65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................... 66
A. Gambaran Umum Objek Penelitian................................................. 66
B. Analisis Data Penelitian .................................................................. 68
1. Uji Analisis Deskriptif .............................................................. 68
2. Uji Asumsi Klasik ..................................................................... 73
3. Analisis Hasil Regresi Linear Berganda .................................... 79
4. Hasil Pengujian Hipotesis.......................................................... 80
C. Pembahasan .................................................................................... 83
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah .................................................................................... 83
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja
Maqasid Syariah Bank Syariah ........................................................ 84
xvii
3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah ....................................................................... 86
4. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap
Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah ............................................ 87
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah ............................................................................................. 88
6. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah .................................................................................... 89
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 92
A. Kesimpulan .................................................................................. 92
B. Saran ............................................................................................ 93
DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................ 100
xviii
DAFTAR TABEL
TABEL 1.1 Indonesia Good Corporate Governance Award Bank (Tbk) ......... 5
TABEL 1.2 Indonesia Good Corporate Governance Award Bank Syariah ...... 5
TABEL 2.1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia ...................... 17
TABEL 2.2 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu ............................................. 31
TABEL 3.1 Operasionalisasi Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah .............. 51
TABEL 3.2 Bobot Masing – Masing Tujuan dan Elemen .............................. 53
TABEL 3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data .................................. 58
TABEL 4.1 Kriteria Penentuan Sampel .......................................................... 67
TABEL 4.2 Hasil Uji Deskriptif Statistik ....................................................... 69
TABEL 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov Smirnov ...................... 75
TABEL 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas .......................................................... 76
TABEL 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test ..................................... 78
TABEL 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ............................................. 79
TABEL 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ................................................. 80
TABEL 4.8 Hasil Uji Statistik F .................................................................... 81
TABEL 4.9 Hasil Uji Statistik t ..................................................................... 82
TABEL 4.10 Ringkasan Pengujian Hipotesis ................................................... 91
xix
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .................................................... 42
GAMBAR 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan grafik Histogram ....................... 73
GAMBAR 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan grafik P-Plot .............................. 74
GAMBAR 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot .................... 77
xx
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Daftar Nama Bank Umum Syariah Sampel............................ 101
LAMPIRAN 2 Perhitungan Variabel Dewan Komisaris ................................ 102
LAMPIRAN 3 Perhitungan Variabel Dewan Komisaris Independen .............. 103
LAMPIRAN 4 Perhitungan Variabel Dewan Pengawas Syariah ..................... 104
LAMPIRAN 5 Perhitungan Variabel Rangkap Jabatan DPS .......................... 105
LAMPIRAN 6 Perhitungan Variabel Komite Audit ....................................... 106
LAMPIRAN 7 Perhitungan Variabel Rapat Komite Audit ............................. 107
LAMPIRAN 8 Perhitungan Rasio Kinerja Maqasid Syariah Tujuan Pertama . 108
LAMPIRAN 9 Perhitungan Rasio Kinerja Maqasid Syariah Tujuan Kedua .... 110
LAMPIRAN 10 Perhitungan Rasio Kinerja Maqasid Syariah Tujuan Ketiga .... 112
LAMPIRAN 11 Perhitungan Indeks Maqasid Syariah ...................................... 114
LAMPIRAN 12 Hasil Output SPSS ................................................................. 116
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi
pertumbungan ekonomi suatu negara. Industri perbankan dinilai sangat
menguntungkan bagi pertumbuhan perekonomian karena aktivitas bank
meningkatkan mobilisasi tabungan, meningkatkan efisiensi keuangan, dan
merangsang inovasi teknologi (Goaied dan Sassi, 2010). Oleh karena itu
perbankan berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara karena
memiliki fungsi intermediasi sebagai perantara antara pemilik modal
dengan pengguna dana.
Sektor perbankan semakin berkembang dengan ditandai hadirnya
industri keuangan baru yaitu perbankan syariah (Goaied dan Sassi, 2010).
Industri ini memiliki karakteristik dalam menjalankan operasinya tidak
menggunakan tingkat bunga, serta didasari oleh prinsip keadilan
(Benhayoun, Chairi, Gonnouni, dan Lyhyaoui, 2014). Beroperasi
berdasarkan prinsip syariah menjadikan hal yang membedakan antara
transaksi di industri keuangan syariah dengan transaksi industri
konvensional. Industri perbankan syariah semakin dikenal masyarakat
sebagai alternatif yang muncul untuk perbankan berbasis bunga.
2
Dalam dua dekade ini perbankan syariah berkembang sangat pesat
baik di negara muslim maupun negara non muslim (Waemustafa, 2013).
Total aset industri perbankan syariah secara global di tahun 2015 mencapai
$1,451 milyar dan diprediksi akan terus meningkat menjadi $2,176 millyar
pada tahun 2021 (Reuters, 2016). Seiring dengan semakin berkembangnya
industri perbankan syariah, maka penilaian kinerja bank penting dilakukan
baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah atau pun oleh pihak
yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat pada bank
tersebut.
Menurut Badreldin (2009) selama ini pengukuran kinerja bank
syariah dilakukan dengan menggunakan economic performance atau dari
sisi keuangan yang mengadopsi dari pengukuran kinerja bank konvensional.
Penilaian kinerja bank syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran
kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (Capital, Assets,
Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity of Market Risk), dan EVA
(Economy Value Added) (Antonio, Sanrego, dan Taufiq, 2012).
Menurut Mohammed, Razak, dan Taib (2008) apabila bank syariah
hanya menggunakan pengukuran kinerja yang sama seperti bank
konvensional, maka akan terjadinya ketidaksesuaian nilai dari penggunaan
indikator bank konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat
pada bank syariah, sehingga stakeholder bank syariah tidak dapat melihat
perbedaan yang jelas antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh
3
karena itu selain mengukur kinerja keuangan, diperlukan pengembangan
pengukuran fungsi sosial dari perbankan syariah.
Menurut Kholid dan Bachtiar (2015) kegiatan operasional bank
syariah harus sesuai dengan syariah Islam karena syariah Islam memiliki
tujuan syariah (maqasid syariah) sehingga tujuan bank syariah akan tepat
jika diturunkan dari maqasid syariah, karenanya pengukuran kinerja untuk
mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan akan tepat jika pengukurannya
berbasiskan pada maqasid syariah. Sehingga dengan mengukur maqasid
syariah dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang
merupakan aktifitas muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada
umumnya.
Dalam mencapai maqasid syariah tersebut diperlukan penerapan
mekanisme Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola
perusahaan yang baik. Bank Indonesia mendorong agar pengelolaan bank
syariah mengacu pada prinsip-prinsip GCG sehingga akan menciptakan
bank syariah yang sehat secara keuangan dan sesuai dengan tujuan syariah
Islam (Kholid dan Bachtiar, 2015).
Indikator good corporate governance secara tidak langsung ikut
berperan dalam pengawasan kepatuhan bank syariah yaitu dewan komisaris,
komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Dewan
komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap manajamen.
Dewan komisaris membuat keputusan yang berarti dalam meningkatkan
kinerja perusahaan (Ozcan dan Riza, 2016). Komite audit memiliki peranan
4
yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi yang bekerja
sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab,
keterbukaan, dan objektifitas dewan komisaris. Menurut Kodriyah,
Suprihatin, dan Octaviani (2017) keberadaan dewan pengawas syariah
berperan sangat penting dalam hal mengevaluasi, mengawasi dan
mengarahkan kegiatan pada bank syariah agar menjalankan operasional
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai yang ditetapkan oleh fatwa
syariah.
Penerapan prinsip GCG menjadi hal terpenting di dalam
pengelolaan bank syariah. Namun dalam kenyataanya masih banyak bank
syariah yang terpuruk penerapan karena tata kelola perusahaanya tidak baik
sehingga banyak fraud yang terjadi atau tidak ada investor yang mau
membeli saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya sebuah
bank syariah mengetahui pengetahuan yang baik tentang Good Corporate
Governance dalam menjalankan roda bisnisnya.
Pada tahun 2017 majalah economic review menyelenggarakan
Indonesia Good Corporate Governance Award (IGCGA). Pada
penghargaan tersebut diberikan kepada total 72 perusahaan di Indonesia
yang telah menerapkan GCG dengan baik dan benar. Dari 72 perusahaan
tersebut, IGCGA terbaik diberikan kepada 9 bank (Tbk) dan 4 bank syariah
(non Tbk).
5
Berikut ini disajikan dalam Tabel 1.1 yang merupakan daftar
penerima IGCGA terbaik pada Bank go public dan Tabel 1.2 penerima
IGCGA terbaik pada Bank Syariah (Non Tbk) tahun 2017:
Tabel 1.1
Indonesia Good Corporate Governance Award 2017
Bank (Tbk)
Bank (Tbk) Peringkat
PT. Bank Jatim, Tbk 1
PT. Bank Bukopin, Tbk 2
PT. Bank BTPN, Tbk 3
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 4
PT. Bank Sinarmas, Tbk 5
PT. Bank Mayapada International, Tbk 6
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 7
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 8
PT. Bank Maspion, Tbk 9
Sumber : Majalah Economic Review, IGCGA 2017
Tabel 1.2
Indonesia Good Corporate Governance Award 2017
Bank Syariah (Non Tbk)
Bank Syariah (Non Tbk) Peringkat
BNI Syariah 1
Bank Syariah Bukopin 2
BCA Syariah 3
BTPN Syariah 4
Sumber : Majalah Economic Review, IGCGA 2017
Adapun indikator penilaian IGCGA 2017 yaitu berdasarkan laporan
auditor tahun 2016 (25%), laporan tahunan 2016 (40%), kelengkapan
infrastructure GCG (20%), kelengkapan soft-structure GCG (10%), dan
keterbukaan atas masalah yang dihadapi perusahaan (5%).
6
Dari Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari total penerima
IGCGA terbaik untuk bank go public, bank syariah yang sudah go public
menempati posisi di bawah dibandingkan bank konvensional go public. PT
Bank Panin Dubai Syariah, Tbk menduduki peringkat 7 dan PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk menduduki peringkat 8. Hal ini menunjukkan
bahwa pada tahun 2017 penerapan good corporate governance di bank
konvensional go public lebih unggul dibandingkan penerapan good
corporate governance di bank syariah go public. Tabel 1.2 diatas juga
menunjukkan bahwa dari total 13 Bank Syariah yang ada di Indonesia,
hanya terdapat 4 bank syariah yang telah menerapkan GCG dengan baik.
Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan good
corporate governance pada industri perbankan syariah masih tergolong
lemah. Masih banyak perbankan syariah yang belum menerapkan prinsip
GCG dengan benar yakni diantaranya adalah kelengkapan publikasi di
website, tidak adanya pernyataan dari Direktur Utama, dan Direktur
Keuangan sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan audited,
serta tidak mengungkap laporan tahunan dalam lima tahun terakhir. Padahal
dengan menerapkan good corporate goverance akan menajadikan bank
syariah makin kompetitif di ASEAN dan akan menarik investor untuk
menanamkan modalnya serta menambah citra positif di masyarakat.
Lemahnya penerapan GCG pada bank syariah berdampak pada
menurunnya kepercayaan pemegang saham dan stakeholder kepada bank
syariah karena dinilai tidak baik dan tidak sehat. Contoh kasus seperti yang
7
terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor pada tahun 2012 yang
menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp. 102 milyar dan menjadi kredit
macet kurang lebih senilai Rp. 59 milyar (www.sindonews.com). Disebut
fiktif karena MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) menilai bahwa
pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika
uang cair. Bahkan terdapat indikasi bahwa dana yang cair digunakan untuk
kepentingan pribadi.
Kasus tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu 3 karyawan BSM
Cabang Bogor diantaranya adalah Accounting Officer BSM Cabang Bogor,
Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, dan Kepala Cabang Utama BSM
Bogor, 3 orang debitur BSM Cabang Bogor, dan juga melibatkan 1 orang
notaris. Para debitur melakukan pembobolan uang bank melalui
pembiayaan mudharabah yang dibantu oleh tiga pegawai internal BSM
Bogor. Ketiga debitur tersebut melengkapi persyaratan kredit fiktif dengan
memanipulasi sejumlah dokumen seperti KTP palsu dan surat tanah palsu.
Kemudian pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh Accounting Officer
BSM Bogor tanpa melakukan pengecekan lapangan dan disetujui oleh
Kepala Cabang BSM Bogor yang memang telah bekerjasama dengan para
debitur tersebut. Kemudian kredit tersebut diberikan kepada notaris untuk
dibuatkan akad kredit. Ketiga pegawai BSM Bogor mendapatkan uang dan
hadiah. Masing – masing pegawai mendapatkan uang senilai 3-4 milyar, dan
ada pula yang mendapatkan mobil.
8
Dari kasus tersebut para tersangka dikenakan pasal 63 UU Nomor
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pelanggaran UU Nomor 8
tahun 2010 tentang pencuian uang. Selain itu, khusus untuk notaris,
penyidik menambahkan pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat
autentik dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.
Dari penjabaran kasus diatas dapat disimpulkan bahwa lemahnya
penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank syariah mandiri, khususnya
cabang Bogor. Kecurangan yang telah dilakukan oleh pihak pegawai
internal BSM Bogor mengindikasikan lemahnya penerapan GCG pada bank
tersebut. Prinsip GCG yang dilanggar adalah accountability dan
independency.
Menurut KNKG (2006) perusahaan harus dapat mempertanggung
jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bank syariah
harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan. Dilihat dari sisi akuntabilitasnya, seharusnya para pegawai
BSM Bogor melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti apa yang telah
diatur oleh Bank Syariah Mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, seharusnya setiap organ bank syariah dan semua karyawan harus
berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang
telah disepakati. Namun para pegawai tersebut telah melakukan kecurangan
tanpa memperhatikan akuntabilitasnya sebagai pegawai internal bank
syariah.
9
Selain melanggar prinsip akuntabilitas, kasus BSM Cabang Bogor
telah melanggar prinsip independensi. Menurut KNKG (2006) perusahaan
harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain. Namun ketiga pegawai BSM Cabang Bogor tersebut telah
melanggar prinsip independensi. Para pegawai melakukan kecurangan
untuk meraih keuntungan dan kepentingan pribadi.
Akibat lemahnya penerapan GCG di Bank Syariah Mandiri Cabang
Bogor menciptakan citra buruk Bank Syariah Mandiri dan secara tidak
langsung menurunkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder
serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan berbasis
syariah serta berdampak terhadap menurunnya kinerja bank syariah itu
sendiri.
Penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan penerapan good
corporate governance dengan ukuran kinerja maqashid syariah adalah
penelitian Kholid dan Bachtiar (2015). Beberapa penelitian sebelumnya
terkait good corporate governance yang dihubungkan dengan kinerja bank
diukur dengan ukuran profitabilitas. Adapun penelitian sebelumnya yang
mengukur kinerja bank syariah dengan maqasid syariah adalah penelitian
Antonio (2012) yang meneliti kinerja maqasid syariah pada bank syariah di
negara Jordania dan Indonesia. Sampel penelitian tersebut adalah Bank
Syariah Mandiri, Jordan Islamic Bank, International Arab Bank Jordan pada
tahun 2008-2010.
10
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk
menganalis pengaruh penerapan good corporate governance terhadap
kinerja bank syariah yang diukur dengan maqasid syariah. Penelitian ini
merupakan pengembangan dari penelitian Kholid dan Bachtiar (2015).
Peneliti menggunakan data laporan keuangan tahun 2014 – 2017 dan
menambahkan variabel dewan komisaris independen, rapat komite audit,
rangkap jabatan dewan pengawas syariah untuk mengembangkan penelitian
terdahulu. Dengan demikian peneliti memberi judul skripsi ini sebagai
“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA MAQASID SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2014 – 2017”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah
bank syariah di Indonesia?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah di Indonesia?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah di Indonesia?
4. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap
kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia?
11
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah
bank syariah di Indonesia?
6. Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk membuktikan empiris atas hal-hal berikut :
1. Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah di Indonesia
2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah di Indonesia
3. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja maqasid syariah
bank syariah di Indonesia
4. Pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah di Indonesia
5. Pengaruh komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah
di Indonesia
6. Pengaruh rapat komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah di Indonesia
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
diuraikan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
12
Manfaat Teoritis
1. Penulis, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai
kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan maqasid syariah
serta aspek yang mempengaruhinya yaitu good corporate governance.
2. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk
menambah wawasan terkait dengan good corporate governance dan
kinerja maqasid syariah bank syariah.
3. Untuk peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.
Manfaat Praktisi
1. Penelitian ini berguna bagi bank syariah itu sendiri, sebagai acuan untuk
meningkatkan kinerja bank syariah dengan cara mengimplementasikan
atau menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) yang nantinya akan berdampak pada kinerja bank syariah
sehingga menambahkan nilai bagi bank syariah di Indonesia dan
mampu bersaing secara global.
2. Berguna bagi para pengguna laporan keuangan baik pihak internal
maupun pihak eksternal dalam penilaian kinerja bank syariah. Kinerja
bank syariah tidak hanya diukur dari profitabilitasnya saja, melainkan
harus dikembangkan menggunakan penilaian berbasis syariah yaitu
maqasid syariah. Sehingga bisa terlihat jelas perbedaan kinerja bank
syariah dengan bank konvensional.
13
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat kebijakan yaitu
Bank Indonesia sebagai sarana evaluasi penetapan kebijakan bagi bank
syariah di masa depan
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur
1. Agency Theory
Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency theory
sebagai kontrak dimana satu atau lebih dari satu orang (principal)
melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas
nama mereka yang melibatkan pendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada agen tersebut. Akibat hubungan agensi ini, maka
munculnya agency problem yang dalam hal ini pihak agen akan
berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara
mengabaikan kepentingan prinsipal padahal tujuan utama dari suatu
perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal.
Hubungan antara manajer dan pemilik pada umumnya
menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Manajer
biasanya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai posisi
keuangan dan kegiatan operasi perusahaan pada sesungguhnya
dibandingkan pemilik sehingga terjadilah asimetri informasi. Hubungan
agensi tersebut mengakibatkan munculnya agency problem yang dalam
hal ini pihak agen akan berupaya memaksimalkan keuntungannya
sendiri dengan mengabaikan kepentingan prinsipal (Jensen dan
Meckling, 1976).
14
15
Dalam hal perbankan, pihak perbankan (agen) lebih banyak
mengetahui informasi tentang pengelolaan dana dibandingkan nasabah
(prinsipal). Hal tersebut mengakibatkan asimetri informasi antara bank
dengan nasabah. Dengan adanya masalah agensi tersebut diperlukanlah
penerapan good corporate governance.
Penerapan good corporate governance dalam perbankan
diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank serta dapat melindungi
kepentingan stakeholder dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap
perundang-undangan serta nilai-nilai etika secara umum (Faozan 2013).
Dalam mekanisme good corporate governance dibutuhkan
pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat
mengatasi masalah agensi dalam perbankan syariah sehingga dalam
menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam (Kholid dan
Bachtiar, 2015).
2. Bank Umum Syariah
Sesuai Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam
yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip
keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan
(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar,
maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan
16
Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi
sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)
sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
Berdasarkan Kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi
Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan
bank umum syariah meliputi:
a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah
c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah,
akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah
17
d. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad murabahah,
akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah
e. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad qardh,
atauakad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamik akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah
g. Dan lain – lain sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 21
tahun 2008
Di Indonesia, bank umum syariah berkembang cukup pesat.
Berikut ini Tabel 2.1 menyajikan perkembangan bank umum syariah
yang ditinjau dari total aset, jumlah bank, dan jumlah kantor dari tahun
2015-2018 (Statistik Perbankan Syariah, 2018) :
Tabel 2.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2015 – 2018
Indikator 2015 2016 2017 2018
(April)
Total Aset
(Milyar
Rupiah)
213.423
254950
288.027
292.289
Jumlah Bank 12 13 13 13
Jumlah
Kantor
1.990 1.869 1.825 1.822
Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2018)
18
Berdsasarkan Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa bank umum
syariah semakin berkembang di Indonesia ditandai dengan total aset
dan jumlah bank umum syariah semakin meningkat tiap tahunnya. Pada
tahun 2015 total aset bank umum syariah di Indonesia mencapai Rp.
213.423 milyar dan meningkat menjadi Rp. 292.289 milyar pada tahun
2018. Begitu pula dengan jumlah bank umum syariah meningkat
menjadi 13 bank umum syariah pada tahun 2018.
3. Maqasid Syariah
Menurut Mohammed et al (2008) tujuan bank syariah akan
tepat apabila diukur dengan tujuan maqasid syariah. Maqasid syariah
merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu Maqasid dan
al-Syariah. Secara etimologi maqasid merupakan bentuk jamak dari
maqhsid yang berarti tujuan. Sedangkan kata al-Syariah mengandung
arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar
dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di
akhirat (Mutakin, 2017). Maka dengan demikian, maqasid al-syari’ah
adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.
Teori maqasid syariah semakin berkembang melalui tiga
tokoh besar yaitu Imam al Ghazzali (w. 505 H/1111M), Imam al Syatibi
(w. 790 H/1388M), dan Imam Muhammad al Thahir ibn, Asyur (w.
1394 H/1973 M) (Nurnazali, 2014). Maqasid syariah adalah tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’at untuk dicapai dengan tujuan
19
kemashlahatan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa
kegiatan perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan,
kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
Pengukuran kinerja bank syariah berbasis maqasid syariah
merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat
mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari maqasid syariah.
Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan dengan
tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan
diturunkan dari tujuan - tujuan tersebut. Mohammed, Razak dan Taib
(2008) menggunakan klasifikasi maqasid syariah menurut Abu Zaharah
(1997) yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan
meningkatkan kesejahteraan.
a. Mendidik Individu (Tahdib al-Fard)
Tujuan pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya serta bagaimana menciptakan masyarakat yang
memiliki pengetahuan yang baik mengenai tujuan dan jenis – jenis
sproduk yang ada pada bank syariah. Dengan demikian bank syariah
harus mampu merancang program pendidikan dan pelatihan untuk
mencapai tenaga kerja yang terampil serta memiliki nilai moral yang
tepat. Selain itu bank syariah harus mampu menyebarkan informasi
dengan baik kepada stakeholder mengenai produk bank syariah.
20
b. Menegakkan keadilan (Iqamah al-‘Adl)
Tujuan kedua ini menyatakan bahwa bank syariah harus
mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap proses transaksi
dalam bisnis syariah dilakukan secara adil termasuk harga, produk,
ketentuan, dan kontrak. Oleh karena itu bank harus meyakinankan
bahwa setiap produk yang ditawarkan tidak menciptakan
kemungkinan dari kelalaian dan ketidakadilan seperti riba dan
korupsi.
c. Kepentingan Publik (Jalb al-Maslahah)
Pada tujuan ketiga ini, dalam melaksanakan bisnisnya bank
syariah harus mengutamakan untuk memberikan manfaat atas
produk yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya adalah
pembiayaan perumahan, investasi sektor riil seperti pertanian,
pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur, serta usaha kecil
dan menengah.
4. Corporate Governance
Corporate governance telah menjadi salah satu isu yang
paling disoroti dalam dunia bisnis saat ini (Basuony, Mohamed, dan Al-
Baidhani, 2014). Serangkaian kegagalan perusahaan besar dan rentetan
krisis ekonomi selama 20 tahun terakhir telah menimbulkan banyak
pertanyaan dan memusatkan perhatian pada isu – isu terkait tata kelola
perusahaan, terutama bagi lembaga keuangan (Srairi 2015). Skandal
21
besar yang terjadi dalam bisnis kelas dunia seperti Enron, Lehman
Brothers disebabkan oleh gagalnya penerapan corporate governance.
Lemahnya penerapan good corporate governance pada perbankan dan
keidakefektifan peranan dewan komisaris, komite audit, pengendalian
internal, serta komisaris independen bahkan auditor telah menyebabkan
terjadinya skandal yang mengakibatkan kegagalan dan kebangkrutan
bank.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan
tidak hanya mampu meningkatkan kinerja bank tapi juga dapat
meningkatkan stabilitas dari sistem keuangan dan memberikan manfaat
dalam berkontribusi mensejahterakan masyarakat. Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance
sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka
atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.
Sedangkan Cadburry Report mendefinisikan corporate governance
sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan
dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders
khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
22
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa
corporate governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan
mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan
stakeholders sehingga bisa menciptakan nilai tambah bagi suatu
perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah
diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
Menurut KNKG (2006) terdapat 5 (lima) asas GCG yaitu transparansi
(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran
(fairness).
a. Transparency
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, bank
syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan. Bank syariah harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur maupun
pemangku kepentingan lainnya.
b. Accountability
Bank syariah harus dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bank syariah harus
dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan
23
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntanbilitas merupakan
prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-
undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat
dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good
corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, bank syariah
harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain. Masing-masing organ bank syariah harus melaksanakan
fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang-indangan, tidak saling mendominasi dana tau melempar
tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
e. Kewajaran (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Bank syariah harus memberikan kesempatan kepada pemangku
24
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan bank syariah serta membuka akses
terhadap internal sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup
keududkan masing-masing. Selain itu bank syariah juga harus
memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Dalam industri perbankan syariah penerapan GCG telah
diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.
Peraturan ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk
membangun industri perbankan syariah yang sehat dengan adanya
upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam
Peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa bank
syarih wajib menerapkan good corporate governance dalam segala
kegiatan usahanya.
Pada penelitian ini peneliti mengukur good corporate
governance dengan menggunakan dewan komisaris, dewan
komisaris independen, dewan pegawas syariah, rangkap jabatan
dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit.
25
5. Dewan Komisaris
Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dewan
komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Bank wajib memiliki
anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016).
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan
memberikan petunjuk serta nasihat kepada manajemen dengan
pengelolaan bank. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan
pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari
manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris
untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Hal ini
diharapkan untuk meminimalisir masalah agensi yang timbul antara
dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan
komisaris diharapkan mampu mengawasi kinerja dewan direksi
sehingga kinerja bank yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para
pemegang saham.
26
6. Dewan Komisaris Independen
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.03/2016 komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham
pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi
kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen
Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang
dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib sekurang-
kurangnya 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014). Komisaris
independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk
menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku
kepentingan lainnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.05/2014). Dalam menjamin terciptanya GCG yang baik maka
komisaris independen diharuskan mempunyai kredibilitas, profesional,
integritas yang baik.
Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk
mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan
perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, memastikan
perusahaan mematuhi hukum perundangan yang berlaku maupun nilai
27
nilai yang ditetapkan di perusahaan, sehingga perusahaan memiliki tata
kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, komisaris independen
diharapkan menjadi pihak yang independen dalam melakukan
pengawasan pada bank syariah sehingga bisa meminimalisir terjadinya
konflik dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank syariah.
7. Dewan Pengawas Syariah
Salah satu hal yang membedakan bank konvensional dengan
bank syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada
bank syariah. Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007
perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah selain mempunyai
dewan komisaris.
Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan
bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016). Dengan kata lain, DPS
bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada
masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah dan tentunya harus
dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya auditor eksternal,
dewan pengawas syariah bertindak sebagai pelapor independen dalam
operasioanal bank syariah (Srairi 2015).
28
Bank Indonesia menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus
mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional yang didirikan
oleh MUI (Hidayati 2008). Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2
(dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah
direksi sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor.
11/3/PBI./2009 Tentang Bank Umum Syariah.
8. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Rangkap jabatan adalah memegang posisi jabatan pada lebih
dari 1 lembaga, organisasi. Dalam rangka penerapan prinsip
transparansi dan independensi pada pelaksanaan GCG, masing-masing
anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota
DPS di lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota Dewan Pengawas
Syariah (DPS) diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DPS
dilembaga lain.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
152/PMK.010/2012, DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
DPS pada lebih dari 1 lembaga lain. Artinya DPS hanya diperbolehkan
merangkap jabatan pada 2 lembaga saja.
29
9. Komite Audit
Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, dewan
komisaris didukung oleh komite-komite penunjang salah satunya
adalah komite audit. Pembentukan komite audit adalah untuk
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan
komisaris dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance di bank umum
syariah. Selain itu, pembentukan komite audit juga didasari oleh
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit membantu
dewan komisaris dalam melakukan pengawasan bank terutama dalam
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Menurut Basuony et al
(2014) komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap
manajemen, internal dan eksternal auditor untuk melindungi
kepentingan shareholder. Dalam pelaksanaan perannya, komite audit
harus memastikan bahwa auditor eksternal menerima semua informasi
yang diperlukan dalam proses mengaudit secara independen dan efektif
dan memastikan bahwa fungsi auditor eksternal tidak berada dalam
tekanan manajemen perusahaan (Sarkar, Sarkar, dan Sen 2012)
30
Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota
yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau
perusahaan publik.
10. Rapat Komite Audit
Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit perlu
melakukan rapat-rapat yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dan
sebagai media kominikasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan
terhadap pelaporan kinerja manajemen. Sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK Nomor 55/POJK/.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, rapat komite audit wajib
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Rapat komite audit merupakan wadah untuk
mempertanggung jawabkan fungsi dari komite audit kepada dewan
komisaris dan secara tidak langsung kepada bank. Dengan kata lain
semakin sering komite audit melakukan rapat maka dapat menambah
keefektifian dalam pengawasan (Risty, 2013). Dengan demikian secara
tidak langsung kinerja bank pun akan semakin meningkat.
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam
tabel 2.2
31
Tabel 2.2
Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
1. Hassan
(2017)
Coporate
Governance,
Shariah Advisory
Boards dan Islamic
Bank’s Performance
Variabel Dewan
Pengawas Syariah,
Dewan Komisaris,
Komisaris Independen.
Sampel Bank Syariah.
Data sekunder
Pengukuran kinerja
bank syariah
menggunakan
CAMEL.
Corporate Governance dan Dewan Pengawas
Syariah berpengaruh signifikan terhadap
kinerja bank syariah di Pakistan periode 2011 -
2015
2. Kholid and
Bachtiar
(2015)
Good Corporate
Governance dan
Kinerja Maqasid
Syariah Bank
Syariash di
Indonesia
Variabel Dewan
komisaris, Komite
Audit, Dewan
Pengawas Syariah, dan
Maqasid Syariah.
Sampel bank syariah di
Indonesia. Data
sekunder
Sampel sebanyak 7
bank syariah di
Indonesia periode
2010 – 2014
Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah, jumlah komite audit
berpegaruh negatif signifikan terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah, jumlah dewan
pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap
kinerja maqasid syariah bank syariah
Bersambung pada halaman selanjutnya
32
Tabel 2.2 (Lanjutan)
Bersambung pada halaman selanjutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
3. Mohammed
et al (2015)
Developing Islamic
Banking Performance
Measures Based On
Maqasid Al-Shari’ah
Framework: Cases of
24 Selected Banks
Variabel Maqasid
Syariah, Data
Sekunder.
Sampel 24 bank, 12 bank
syariah dan 12 bank
konvensional
Adanya ketidaksesuaian antara tujuan
bank syariah dan tolak ukur bank
konvensional yang digunkan untuk
pengukuran kinerja bank syariah.
Selama bank syariah menjalankan
peraturan konvensional untuk
operasinya, maka bank syariah dinilai
memiliki penilaian kinerja kurang baik
dibandingkan bank konvensional
4. Srairi (2015) Corporate Governance
Disclosure Practices
dan Performance of
Islamic Banks in GCG
Countries
Variabel Dewan
Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah,
Komite Audit. Data
sekunder
Pengukuran kinerja
menggunakan ROA dan
ROE sebagai kinerja
operasi, dan menggunakan
Tobin’s Q sebagai
pengukuran market
performance.
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah, dan Risk Management
berpengaruh positif terhadap kinerja
bank syariah yang diukur dengan ROA
dan ROE.
33
Tabel 2.2 (Lanjutan)
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
5. Mollah
dan
Zaman
(2015)
Shari’ah Supervision,
Corporate Governance
and Performance:
Conventional VS. Islamic
Banks
Variabel Dewan
Pengawas Syariah,
dewan komisaris,
komisaris independen
Pengukuran kinerja bank
syariah dengan ROA, ROE,
Tobins’Q
Dewan Pengawas Syariah berpengaruh
positif terhadap kinerja bank syariah.
Dewan komisaris dan komisaris
independen berpengaruh negatif
terhadap kinerja bank syariah.
6. Antonio,
Sanrego,
dan Taufiq
(2012)
An Analysis of Islamic
Banking Performance:
Maqasid Index
Implementation in
Indonesia dan Jordania
Variabel Maqasid
Syariah, Data Sekunder
Sampel bank syariah di
Indonesia (Bank Muamalat
Indonesia dan Bank Syariah
Mandiri) dan Bank Syariah
di Jordania (Jordan Islamic
Bank dan Islamic
International Arab Bank
Jordan)
Bank Muamalat Indonesia memiliki
menunjukkan kinerja yang lebih baik
dibandingkan 3 sampel bank syariah
lainnya dengan total rasio maqasid
syariah 17,839%. Kemudian urutan
kedua diikuti oleh BSM, dan IIABJ
diurutan ketiga, sedangkan JIB berada
diurutan terakhir
34
C. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah
Salah satu bagian dari penerapan Good Corporate
Governance adalah keberadaan dari dewan komisaris. Dewan komisaris
adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasehat kepada direksi (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007).
Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/3/PBI/2009, jumlah dewan komisaris dalam bank umum syariah
minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah direksi.
Jumlah dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan
pemantauan dalam kinerja perusahaan. Gafoor, Mariappan, dan
Thyagarajan (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan antara
dewan komisaris dengan kinerja bank di India periode 2001 – 2014
dengan dewan komisaris yang berjumlah antara 6 hingga 9 anggota.
Menurut Sulistyowati dan Fidiana (2017) semakin kecil ukuran dewan
komisaris maka makin akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh
perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen.
Kholid dan Bachtiar (2015) meneliti 9 (Sembilan) bank
umum syariah di Indonesia periode 2010 – 2014 menemukan bahwa
jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah di Indonesia. Selain itu Srairi (2015) juga
35
menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank
syariah yang diukur dengan ROA dan ROE. Namun Liang, Xu, dan
Jiraporn (2013) yang meneliti 50 bank di China periode 2003 – 2010
menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap
kinerja bank yang diukur dengan ROA.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif
sebagai berikut
H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Maqasid
Syariah bank syariah
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah
Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang
dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib sekurang-
kurangnya 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014). Komisaris
independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris
lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank
yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk
bertindak independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.03/2016). Dengan demikian, komisaris independen
36
diharapkan menjadi pihak yang independen dalam melakukan
pengawasan pada bank syariah sehingga bisa meminimalisir terjadinya
konflik dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank syariah.
Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk
menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif serta
menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan
termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder
lainnya. Dengan demikian komisaris independen akan melakukan
pengawasan yang lebih baik dan efektif selama bersikap independen
dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja
maqasid syariah bank syariah.
Hasil penelitian Nyamongo dan Temesgen (2013)
menemukan bahwa keberadaan komisaris independen dapat
meningkatkan kinerja bank di Kenya. Selain itu Gafoor et al (2018)
juga menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap
kinerja bank.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif
sebagai berikut
H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja
Maqasid Syariah bank syariah
37
3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah
Dewan Pengawas Syariah bertugas dalam melakukan
pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan
operasionalnya sesuai aturan Islam. Maka dari itu peran dewan
pengawas syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap kinerja bank syariah menjadi lebih baik.
Dengan memiliki pengawasan yang baik, diharapkan bank
syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah
disepakati dan berkurangnya masalah agensi sehingga dapat
meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah. Penelitian yang
dilakukan oleh Muttakin dan Ullah (2012) menemukan bahwa semakin
banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik
karena anggota dewan pengawas syariah lebih memiliki pengalaman
dalam menjalakan tugas pengawasan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah memiliki peran
dalam meningkatkan kinerja bank syariah.
Hassan, Rizwan, dan Sohail (2017) menemukan bahwa
dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank
syariah di Pakistan. Selain itu Nomran, Haron, dan Hassan (2018)
meneliti bank syariah di Malaysia menemukan bahwa dewan pengawas
syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Mollah dan
38
Zaman (2015) juga menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah
berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif
sebagai berikut:
H3 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja
Maqasid Syariah bank syariah
4. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap
Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah
Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki peranan
penting dan menjadi hal yang membedakan antara bank syariah dengan
bank konvensional. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS diperbolehkan
melakukan rangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga keuangan
syariah lainnya.
Diperlukan pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan
sebagai dewan pengawas syariah, agar lembaga tersebut bekerja lebih
fokus dan professional. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan
Nomor 152/PMK.010/2012 anggota DPS hanya dapat merangkap
jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 2 lembaga. Menurut
Grassa (2015) menyatakan bahwa rangkap jabatan dapat meningkatkan
pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja
bank syariah.
39
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternative
sebagai berikut:
H4 : Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh
terhadap Kinerja Maqasid Syariah bank syariah
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah
Pembentukan komite audit adalah untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance di Bank Umum Syariah.
Menurut Sarkar et al (2012) komite audit memastikan bahwa
auditor eksternal menerima semua informasi yang diperlukan dalam
proses mengaudit secara independen dan efektif dan memastikan bahwa
fungsi auditor eksternal tidak berada dalam tekanan manajemen
perusahaan.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
ukuran komite audit paling sedikit terdiri dari tiga (tiga) orang anggota
yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau
perusahaan publik. Komite audit dengan memiliki banyak anggota
cenderung kehilangan fokus dan kurang berpartisipasi daripada ukuran
40
komite audit yang lebih sedikit. Di sisi lain, sebuah komite audit dengan
jumlah anggota yang kecil tidak memiliki keragaman keterampilan
pengetahuan sehingga menjadi tidak efektif (Alqatamin, 2018). Dengan
demikian ukuran komite audit yang tepat akan memungkinkan anggota
menggunakan pengalaman dan keahilannya untuk kepentingan terbaik
bagi para pemangku kepentingan.
Hasil penelitian Putra (2017) menyebutkan bahwa komite
audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
perbankan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari, Al-
Swidi, Fadzil, dan Al-Matari (2012) menunjukan bahwa ukuran komite
audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hal ini bisa dikatakan bahwa bank yang mengungkapkan komite audit
memiliki citra positif dimata investor pada umumnya. Dengan adanya
jumlah komite audit yang ideal diharapkan mampu menciptakan laporan
keuangan yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi
manajemen dan dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank
syariah.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif
sebagai berikut:
H5 : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Maqasid Syariah
bank syariah
41
6. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor
55/POJK/.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, rapat komite audit wajib dilakukan secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Menurut Lin, Xiao, dan Tang (2008) komite audit
diwajibkan mengadakan rapat dengan manajemen, internal dan
eksternal auditor dengan tujuan melaksanakan pegawasan yang efektif
dan mengawasi jalannya proses audit. Dengan melakukan rapat
terjadilah pengawasan secara berkala sehingga bisa memantau dan
memberikan eveluasi atas kinerja manajemen. Dengan melakukan rapat
yang efektif dan efisien yang dilakukan komite audit diharapkan akan
meningkatkan kinerja bank syariah. Kyereboah (2008) menemukan
bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif
sebagai berikut:
H6: Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap maqasid syariah
bank syariah
D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar
2.1.
42
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Bersambung pada halaman selanjutnya
Good corporate governance
dirancang untuk meningkatkan
kinerja bank, melindungi
kepentingan stakeholder, dan
meningkatkan kepatuhan
terhadap perundang-
undangan.
Stakeholder, pemilik dana
(nasabah) perlu mengetahui
informasi secara penuh terkait
bank syariah (pengelola dana).
GAP
Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan
Pengawas Syariah, Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah, Komite
Audit, Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah
Basis Teori : Teori Agensi
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah
Rangkap Jabatan Dewan
Pengawas Syariah
Komite Audit
Rapat Komite Audit
Maqasid Syariah
43
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Metode Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
44
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan
menggunakan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis hubungan kasualitas yaitu menjelaskan pengaruh pada
variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, dewan komsaris
independen, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas
syariah, komite audit, rapat komite audit terhadap variabel dependen kinerja
maqasid syariah bank syariah. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan
pada bank umum syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan
tahunan pada situs resminya masing-masing.
B. Metode Penentuan Sampel
1. Populasi dan Sampel
Setelah sudah mengetahui ruang lingkup penelitian, tahapan
berikutnya adalah menentukan populasi dan sampel yang akan diuji.
Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah bank syariah di
Indonesia.
45
Sedangkan 13 bank umum syariah di Indonesia merupakan sampel
yang akan diuji.
2. Metode Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling dimana sampel yang diambil
dalam penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu penelitian yang
dilaksanakan, (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria-kriteria pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Perbankan syariah yang berbentuk bank umum syariah pada periode
2014 – 2017.
2. Bank Umum Syariah tersebut telah menerbitkan laporan tahunan
pada periode 2014 – 2017 secara konsisten dan telah dipublikasikan
pada situs resmi masing-masing
3. Bank Umum Syariah memiliki data lengkap yang digunakan dalam
pengukuran variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini
periode 2014 – 2017
C. Metode Pengambilan Data
Peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs
resmi pada masing-masing bank syariah. Dalam memperoleh sumber data
penelitian khususnya data sekunder digunakan dalam dua cara yaitu
penelitian pustaka dan penelitian pada laporan tahunan.
46
1. Penelitian Pustaka
Peneliti memperoleh data dengan masalah yang diteliti melalui
buku, skripsi, jurnal, internet, dan perangkat lain yang berhubungan
dengan judul penelitian.
2. Penelitian laporan tahunan
Data utama penelitian ini didapatkan melalui laporan tahunan bank
syariah di Indonesia periode 2014–2017. Peneliti mendapatkan data
dengan mengakses situs resmi pada masing-masing bank syariah.
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2016) variabel adalah sesuatu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan dilakukan penelitian sehingga akan
menghasilkan informasi tentang hal tersebut, kemudian penelitian tersebut
akan ditarik kesimpulannya. Terdapat beberapa variabel yang digunakan
didalam penelitian ini yaitu: 1) Variabel independen (X) adalah suatu
variabel yang dapat mempengaruhi kondisi dari suatu variabel dependen, 2)
Variabel dependen (Y) adalah suatu variabel yang dapat dipengaruhi
kondisi dari suatu variabel independen (Imran, 2012). Pada bagian ini akan
didefinisikan dari masing-masing variabel yang terkait dengan penelitian
ini, berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.
1. Dewan Komisaris (X1)
Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 nomor 6
dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
47
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasehat kepada direksi. Bank wajib memiliki anggota
dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling
banyak sama dengan jumlah anggota direksi (Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016).
Dewan komisaris diukur dengan menghitung seluruh jumlah
dewan komisaris yang didiperoleh dari laporan tahunan pada masing –
masing bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Muttakin dan Ullah
(2012) menghitung variabel dewan komisaris sebagai berikut:
Dewan komisaris = Jumlah dewan komisaris
2. Dewan Komisaris Independen (X2)
Komisaris independen adalah anggota yang tidak terafiliasi dengan
manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham
pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris
independen dapat bertindak sebagai penengah dalam konflik yang terjadi
diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen
serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen
merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar
tercipta bank yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik.
48
Dewan komisaris independen diukur dengan menghitung komposisi
dewan komisaris independen dengan cara membagi komisaris
independen dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris.
Mutakkin dan Ullah (2012) menghitung dewan komisaris independen
adalah sebagai berikut:
Dewan komisaris independen = 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
3. Dewan Pengawas Syariah (X3)
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan
nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah
agar sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 64/POJK.03/2016). Bank Indonesia menetapkan bahwa
keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah
Nasional yang didirikan oleh MUI (Hidayati 2008).
Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah direksi sebagaimana telah
diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI./2009 Tentang
Bank Umum Syariah. Mollah dan Zaman (2015) mengukur dewan
pengawas syariah dengan cara menghitung jumlah keseluruhan anggota
dewan pengawas syariah.
Dewan Pengawas Syariah = Jumlah anggota dewan pengawas syariah
49
4. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (X4)
Dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan independensi
pada pelaksanaan GCG, masing-masing anggota DPS wajib
mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga
keuangan syariah lainnya. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DPS dilembaga lain.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
152/PMK.010/2012, DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
DPS pada lebih dari 1 lembaga lain. Artinya DPS hanya diperbolehkan
merangkap jabatan pada 2 lembaga saja. Nomran et al (2018) mengukur
rangkap jabatan DPS dengan cara menghitung persentase DPS yang
melakukan rangkap jabatan pada waktu yang bersamaan yaitu dengan
membagi jumlah DPS yang merangkap jabatan terhadap total jumlah
anggota DPS. Rangkap jabatan dihitung berdasarkan persentase dewan
pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan lebih dari 2 lembaga
dibagi dengan total keseluruhan anggota DPS.
Rangkap Jabatan DPS = 𝐷𝑃𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛>2 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑆
5. Komite Audit (X5)
Pembentukan komite audit adalah untuk mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam rangka
pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Bank
50
Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance di Bank Umum Syariah.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ukuran
komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal
dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.
Alqatamin (2018) mengukur komite audit dengan menghitung
jumlah keseluruhan anggota komite audit.
Komite audit = Jumlah keseluruhan komite audit
6. Rapat Komite Audit (X6)
Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit perlu melakukan
rapat-rapat yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sebagai
media kominikasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap
pelaporan kinerja manajemen. Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
Nomor 55/POJK/.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, rapat komite audit wajib dilakukan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Alqatamin (2018) mengukur rapat komite audit dengan
menghitung jumlah rapat yang dilaksanakan dalam 1 tahun.
Rapat komite audit = Jumlah rapat komite audit
51
7. Maqasid Syariah (Y)
Pengukuran kinerja maqasid syariah bank syariah pada penelitian
ini mengambil pengukuran Indeks Maqasid Syariah dan kriteria yang
dikembangkan oleh Mohammed et al (2015) dan Mohammed et al
(2008). Berikut ini akan disajikan Tabel 3.1 yang menjelaskan
pengukuran rasio kinerja maqasid syariah dan Tabel 3.2 mengenai bobot
masing – masing tujuan dan elemen maqasid syariah :
Tabel 3.1
Operasionalisasi Rasio Pengukur Kinerja Maqasid Syariah
Tujuan
(Konsep)
Dimensi Elemen Rasio Kinerja Sumber
Data
T1.
Mendidik
Individu
Kemajuan
Pengetahuan
Bantuan
Pendidikan
R1. Bantuan
pendidikan/total
biaya
Annual
Report
Penelitian R2. Biaya
penelitian/total
biaya
Annual
Report
Peningkatan
Keahlian
Pelatihan R3. Biaya
pelatihan/total
biaya
Annual
Report
Meningkatkan
kesadaran
akan Bank
syariah
Publikasi R4. Biaya
promosi/total
biaya
Annual
Report
Bersambung pada halaman berikutnya
52
Tabel 3.1 (Lanjutan)
Operasionalisasi Rasio Pengukur Kinerja
Sumber : Mohammed et al (2015)
Tujuan
(Konsep)
Dimensi Elemen Rasio Kinerja Sumbe
r Data
T2.
Membangun
Keadilan
Fair Return Fair Return R5. Profit
Equalization
Reserves
(PER)/Net or
Investment
Income
Annual
Report
Jasa dan
produk yang
terjangkau
Distribusi
Fungsional
R6.
Pembiayaan
mudharabah
dan
Musyarakah/to
tal investment
modes
Annual
Report
Menghilangk
an
ketidakadilan
Produk
Bebas
Bunga
R7.
Pendapatan
bebas
bunga/total
pendapatan
Annual
Report
T3.
Kepentingan
Publik
Profitabilitas Rasio Laba R8. Laba
bersih/total
aset
Annual
Report
Distribusi
Pendapatan
dan
Kesejahteraa
n
Pendapatan
Individu
R9. Zakat/net
aset
Annual
Report
Investasi
dalam Sektor
Riil
Rasio
investasi di
sektor riil
R10. Total
investasi
sektor riil/total
investment
Annual
Report
53
Tabel 3.2
Bobot Masing – Masing Tujuan dan Elemen
Sumber : Mohammed et al (2015)
Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam pengukuran
kinerja maqasid syariah bank syariah (Mohammed et al, 2008), yaitu:
a. Menghitung rasio kinerja pada masing – masing bank syariah. Rasio-
rasionya adalah sebagai berikut :
1) Tujuan Mendidik Individu
Tujuan pertama maqasid syariah ini diturunkan menjadi 4
(empat) elemen yaitu bantuan pendidikan, penelitian, pelatihan,
dan publikasi dan dapat diukur dengan rasio yang
dikembangkan oleh Mohammed et al (2015):
Tujuan
Bobot
Tujuan
(%)
Elemen
Bobot
Elemen
(%)
T1.
Pendidikan
30
E1. Bantuan Pendidikan 24
E2. Penelitian 27
E3. Pelatihan 26
E4. Publikasi 23
Total 100
T2. Keadilan
41
E5. Fair Return 30
E6. Distribusi Fungsional 32
E7. Produk Bebas Bunga 38
Total 100
T3.
Kesejahteraan
29
E8. Rasio Laba 30
E9. Transfer Pendapatan 33
E10. Rasio Investasi Sektor
Riil
37
Total 100
Total 100
54
Bantuan Pendidikan = Bantuan Pendidikan/total beban
(R1.1)
Penelitian = Biaya Penelitian/total beban
(R2.1)
Pelatihan = Biaya Pelatihan/total beban
(R3.1)
Publikasi = Biaya Promosi/total beban (R4.1)
2) Tujuan Membangun Keadilan
Tujuan kedua maqasid syariah ini diturunkan menjadi 3
(tiga) elemen yaitu fair return, fair price¸dan produk bebas
bunga yang dapat diukur dengan rasio-rasio berikut ini:
a) Fair Return
Formula yang digunakan untuk menghitung rasio ini
menggunakan perhitungan rasio yang dikembangkan oleh
Mohammed et al (2008) adalah sebagai berikut :
Fair Return = Laba/total pendapatan (R1.2)
b) Distribusi Fungsional
Formula yang digunakan untuk menghitung rasio
ini menggunakan perhitungan rasio yang dikembangan oleh
Mohammed et al (2015) adalah sebagai berikut :
Distribusi Fungsional = Pembiayaan mudharabah
dan musyarakah/total investment modes (R2.2)
55
c) Produk Bebas Bunga
Formula yang digunakan untuk menghitung rasio ini
adalah menggunakan perhitungan rasio yang dikembangkan
oleh Mohammed et al (2015) adalah sebagai berikut :
Pendapatan bebas bunga/total pendapatan (R3.2)
3) Tujuan Kepentingan Publik
a) Rasio Laba
Formula yang digunakan dalam menghitung rasio ini
adalah menggunakan perhitungan yang dikembangkan oleh
Mohammed et al (2015) sebagai berikut :
Rasio Laba = Laba bersih/Total Aset (R1.3)
b) Pendapatan Individu
Formula yang digunakan dalam menghitung rasio ini
adalah menggunakan perhitungan yang dikembangkan oleh
Mohammed et al (2008) sebagai berikut :
Pendapatan Individu = Zakat/Laba bersih (R2.3)
c) Rasio Investasi di Sektor Riil
Formula yang digunakan dalam menghitung rasio ini
adalah menggunakan perhitungan yang dikembangkan oleh
Mohammed et al (2015) sebagai berikut :
56
Rasio Investasi di Sektor Riil = investasi sektor
riil/total investasi (R3.3)
b. Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Indikator
Kinerja (IK)
Secara sistematis, proses menentukan Indikator Kinerja (IK)
dan tingkat indeks maqasid syariah dapat dijelaskan sebagai berikut
:
1) Tujuan Pertama (Mendidik Individu)
IK (T1) = (W11 x E11 x R11) + (W11 x E21 x R21) + (W11 x
E31 x R31) + (W11 x E41 x R41)
Keterangan :
T1 : Tujuan Pertama dari Maqasid Syariah (Mendidik Individu)
W11 : Bobot rata – rata untuk tujuan pertama
E11 : Bobot rata – rata untuk elemen pertama tujuan
pertama
E21 : Bobot rata – rata untuk elemen kedua tujuan
pertama
E31 : Bobot rata – rata untuk elemen ketiga tujuan
pertama
E41 : Bobot rata – rata untuk elemen keempat tujuan
pertama
R11 : Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan pertama
57
R21 : Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan pertama
R31 : Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan pertama
R41 : Rasio kinerja untuk elemen keempat tujuan pertama
Sehingga, IK (T1) = IK11 + IK21 + IK31 + IK41
Keterangan:
IK11 = W11 x E11 x R11
IK12 = W11 x E21 x R21
IK31 = W11 x E31 x R31
IK41 = W11 x E41 x R41
2) Tujuan Kedua (Membangun Keadilan)
IK (T2) = IK12 + IK22 + IK32
Keterangan:
IK12 = W22 x E12 x R12
IK22 = W22 x E22 x R22
IK32 = W22 x E32 x R32
3) Tujuan Ketiga (Kepentingan Publik)
IK (T3) = IK13 + IK23 + IK33
Keterangan:
IK13 = W33 x E13 x R13
IK23 = W33 x E23 x R23
IK33 = W33 x E33 x R33
58
c. Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS) setiap bank syariah
Indeks maqasid syariah (IMS) untuk setiap bank merupakan
total semua kinerja indikator dari tiga tujuan maqasid syariah.
Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:
IMS = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3)
Dengan kata lain IMS setiap bank syariah adalah jumlah dari
indikator kinerja maqasid syariah tujuan pertama, tujuan kedua, dan
tujuan ketiga.
Tabel 3.3
Variabel Penelitian dan Pengukuran Data
Variabel Indikator Skala
Ukur
Data
Variabel Dependen
Maqasid Syariah Menggunakan pengukuran yang
dikembangkan oleh Mohammed
et al (2008) dan Mohammed et al
(2015)
Rasio
Variabel Independen
Dewan Komisaris Jumlah dewan komisaris Rasio
Dewan Komisaris Independen Komisaris independen dibagi
dengan total dewan komisaris
keseluruhan
Rasio
Dewan Pengawas Syariah Jumlah DPS Rasio
Rangkap Jabatan DPS DPS Rangkap Jabatan >2 lembaga
dibagi dengan total keseluruhan DPS
Rasio
Komite Audit Jumlah komite audit Rasio
Rapat Komite Audit Jumlah rapat komite audit Rasio
Sumber : Diolah dari berbagai referensi
59
E. Metode Analisis Data
Metode stastistik yang digunakan untuk menganalisis data
menggunakan analisis stastistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis.
1. Analisis Stastistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deksripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,
maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghazali,
2016). Statistik deskriptif menggambarkan seperti sampel yang
digunakan di dalam penelitian tersebut dengan lebih rinci dan
menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata antar
setiap variabel dan starndar deviasi dari masing-masing variabel yang
akan diteliti yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dewan
pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite
audit, rapat komite audit, dan maqasid syariah.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model
penelitian memenuhi syarat, yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Uji
asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang
digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji
multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
60
a. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi dapat melihat data tersebut
mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah
memiliki data berdistribusi normal. Ada dua cara untuk melihat
apakah penelitian ini berdistribusi normal atau tidak yaitu
menggunakan analisis grafik dan uji stastik dengan uji
Kolmogorov-Smirnov.
Model regresi yang baik adalah bila distribusi errornya
normal atau mendekati normal. Terdapat dua acara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu
dengan analisis grafik, dan uji statistik (Ghazali, 2016).
Analisis Grafik
Metode yang digunakan dalam analisis grafik adalah
dengan melihat normal probability plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada prinsipnya
normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan:
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak
61
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
Analisis Statistik
Penelitian uji normalitas dapat juga menggunakan
Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan Kolmogrov Smirnov untuk
melihat asumsi normalitas. Dengan menggunkan uji Kolmogrov
Smirnov, data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Asymp.
Sig (2-tailed) > 0,05 atau lebih besar dari tingkat signifikansi.
b. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji di
dalam penelitian ini apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi,
maka terdapat masalah multikolonieritas dan model regresi yang
bagus seharusnya tidak ada masalah dan tidak adanya korelasi antar
variabel dependen. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤
0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016).
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskodestisitas bertujuan menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari
62
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Model regresi yang tidak baik adalah yang terjadi
heteroskesdatisitas, dengan kata lain model yang baik adalah
model homoskedastisitas (Ghozali, 2016).
Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya
heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya
SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah
diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di unstadarized
(Ghazali, 2016).
Adapun dasar analisis untuk melihat
heteroskedastisitas menurut Ghazali (2016) adalah dengan melihat
pola titik pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti
titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada
pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
63
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada
periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan
dengan uji statistik non-parametrik Runs Test, yang bertujuan
untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.
Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka
dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Ketentuan dari
pengujian ini adalah jika p value ≤ 0,05 (signifikan pada 0,05)
berarti residual tidak random atau terdapat hubungan korelasi antar
residual. Jika p value ≥ 0,05 berarti residual random atau tidak
terdapat hubungan korelasi antar residual.
3. Uji Hipotesis
Penelitian ini menggunakan software SPSS versi 24 untuk
memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen.
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi dilakukan setelah melakukan uji asumsi
klasik. Analisis regresi dilakukan untuk menjelaskan variabel terikat
dengan beberapa variabel bebas. Hipotesis akan diterima jika
variabel bebas mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel
64
dependen (Ghazali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e
Keterangan :
Y = Maqasid Syariah Bank Syariah
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
X1 = Dewan Komisaris
X2 = Dewan Komisaris Independen
X3 = Dewan Pengawas Syariah
X4 = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
X5 = Komite Audit
X6 = Rapat Komite Audit
e = Standar Error
b. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi
bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas
menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R2.
Adjusted R2 ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian
ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang
diperoleh >0,5 maka model yang digunakan dianggap cukup andal
dalam membuat estimasi.
65
Semakin besar angka adjusted R2 maka semakin baik model
yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikatnya. Jika adjusted R2 semakin kecil, berarti
semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari
variabel terikatnya.
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model
penelitian yang digunakan fit atau tidak (Ghozali, 2016).
Jika nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 (untuk
tingkat signifikansi = 5%), maka model penelitian fit. Sedangkan
jika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 maka model
penelitian yang digunakan tidak fit.
d. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel individu independen secara individual
dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Dengan
tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian atau dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghazali, 2016) :
1) Apabila nilai signifikansi t < 0,05, berarti variabel independen
secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Apabila nilai signifikansi t > 0,05, berarti variabel independen
secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
66
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah
di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang
mempublikasikan laporan tahunan tahun 2014 hingga 2017. Penelitian ini
dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dengan menggunakan teknik
purposive sampling dalam pemilihan sampel. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan bank umum syariah
tahun 2014 hingga 2017. Dari pertimbangan tersebut didapatkan sampel
sebanyak 10 bank umum syariah dengan total data 40 laporan tahunan bank
umum syariah.
Tabel 4.1 dibawah ini menyajikan perincian perolehan sampel
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
67
Tabel 4.1
Kriteria Penentuan Sampel
No. Kriteria Jumlah
1. Bank umum syariah yang berada di
Indonesia
13
2. Bank umum syariah yang tidak
memiliki data lengkap dan
memenuhi kriteria
(2)
3. Bank umum syariah yang termasuk
kriteria
11
4. Bank umum syariah yang terindikasi
sebagai outlier
(1)
5. Total bank umum syariah yang akan
dianalisis
10
6. Total keseluruhan sampel selama 4
tahun (10*4)
40
Sumber: data sekunder yang diolah (2018)
Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2018) jumlah bank umum
syariah yang berada di Indonesia hingga tahun 2017 adalah sebanyak 13
bank. Dari 13 bank syariah tersebut, hanya 11 bank syariah yang memiliki
data secara lengkap terkait variabel penelitian periode 2014 hingga 2017.
Selain itu terdapat 1 bank syariah yang teridentifikasi sebagai outliers yaitu
Maybank Syariah. Maybank Syariah memiliki Indeks Maqasid Syariah
(IMS) yang nilainya terlampau jauh jika dibandingkan dari rata – rata nilai
IMS bank syariah yang lainnya. Rendahnya nilai IMS pada Maybank
syariah tersebut dikarenakan ada beberapa elemen yang dibutuhkan untuk
perhitungan IMS tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan tahunan
Maybank Syariah, sehingga menyebabkan rendahnya nilai IMS pada bank
tersebut. Dengan demikian bank umum syariah yang digunakan sebagai
68
sampel penelitian yang dapat diolah sebanyak 10 bank syariah. Total data
yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah sebanyak 40 unit
analisis.
B. Analisis Data Penelitian
1. Uji Analisis Deskriptif
Pengukuran statistik deskriptif hasil laporan tahunan bank
syariah periode tahun 2014-2017 bertujuan untuk melihat nilai
minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
dewan komisaris (DEKOM), dewan komisaris independen
(DEKOMIN), dewan pengawas syariah (DPS), rangkap jabatan dewan
pengawas syariah (RANGJADPS), komite audit (KOA), dan rapat
komite audit (RAPKOA) sebagai variabel independen. Variabel kinerja
maqasid syariah bank syariah (MAQASIDSY) sebagai variabel
dependen. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel dependen dan
variabel independen disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :
69
Tabel 4.2
Descriptive Statistics
N Minim
um
Maximu
m
Mean Std.
Deviation
DEKOM 40 3 6 3,75 ,899
DEKOMIND 40 ,50 1,00 ,6613 ,15880
DPS 40 2 3 2,40 ,496
RANGJADPS 40 ,00 1,00 ,6083 ,34083
KOA 40 2 7 3,90 1,236
RAPKOA 40 4 31 12,40 6,456
MAQASIDSY 40 ,140 ,390 ,29675 ,054320
Valid N
(listwise)
40
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh data sebanyak 40 data observasi
yang berasal dari perkalian periode 4 tahun penelitian dari 2014–2017
dengan jumlah sampel sebanyak 10 bank syariah dengan total data
sebanyak 40 data. Tabel 4.2 menggambarkan statistik deskriptif untuk
variabel independen (dewan komisaris, dewan komisaris independen,
dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah,
komite audit, rapat komite audit), dan variabel dependen (kinerja
maqasid syariah bank syariah).
Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas diperoleh gambaran
mengenai deskripsi variabel independen yaitu dewan komisaris periode
tahun 2014-2017 dengan nilai minimum dewan komisaris adalah
sebesar 3, nilai maksimum sebesar 6 dengan rata – rata 3,75 dan standar
deviasi 0,899. Hal ini menunjukan bahwa pada data sampel yang
berjumlah 40, dewan komisaris memiliki nilai paling rendah sebesar 3
yaitu pada yaitu pada Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank
70
Victoria Syariah, BCA Syariah, dan BNI Syariah di tahun 2014 hingga
2017, Bank Bukopin Syariah di tahun 2014 dan nilai tertinggi sebesar
6 diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia di tahun 2014. Nilai rata –
rata dewan komisaris berjumlah 3,75, artinya rata – rata bank syariah di
Indonesia pada periode 2014 – 2017 memiliki dewan komisaris
sebanyak 4 anggota, nilai standar deviasi 0,899 maka suatu sampel akan
berjarak plus 0,899 atau minus 0,899 dari nilai rata-rata.
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen yaitu
dewan komisaris independen menunjukan nilai minimum sebesar 0,50
diperoleh dari Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2014 – 2017,
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 – 2016, dan Bank Bukopin
Syariah pada tahun 2015 – 2017, nilai maksimum dewan komisaris
independen adalah sebesar 1 diperoleh dari Bank Mega Syariah pada
tahun 2014 – 2017, dan Bank Victoria Syariah pada tahun 2014 – 2015.
Nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah 0,6613 atau 66%,
artinya rata – rata komposisi komisaris independen yang dimiliki bank
syariah di Indonesia sudah memenuhi aturan yaitu komisaris
independen minimal 30% dari jumlah dewan komisaris, nilai standar
deviasi 0,158 maka suatu sampel akan berjarak plus 0,158 atau minus
0,158 dari nilai rata-rata.
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen yaitu
dewan pengawas syariah menunjukan nilai minimum sebesar 2
diperoleh dari Bank Panin Syariah, Bukopin Syariah, Bank Victoria
71
Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah pada tahun 2014 –
2017, nilai maksimum adalah sebesar 3 yaitu pada Bank Jabar Banten
Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega
Syariah pada tahun 2014 – 2017, dan nilai rata-rata adalah sebesar 2,40
yang menunjukkan bahwa rata – rata DPS yang dimiliki oleh bank
syariah di Indonesia periode 2014 – 2017 adalah sebanyak 2 anggota,
nilai standar deviasi 0,496 maka suatu sampel akan berjarak plus
0,496atau minus 0,496 dari nilai rata-rata.
Hasil statitstik deskriptif terhadap variabel independen yaitu
rangkap jabatan dewan pengawas syariah menunjukan nilai minimum
sebesar 0,0 yang diperoleh dari Bank Jabar Banten Syariah pada tahun
2014 – 2017, Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 – 2015, Bank
Victoria Syariah pada tahun 2015 – 2016, BRI Syariah dan Bank
Victoria Syariah pada tahun 2014, nilai maksimum rangkap jabatan
dewan pengawas syariah adalah sebesar 1,00 diperoleh dari BNI
Syariah pada tahun 2014 – 2017, Bank Syariah Mandiri, Bank
Muamalat Indonesia pada tahun 2015 dan 2017, Bank Panin Syariah
pada tahun 2014 – 2016, Bank Victoria Syariah pada tahun 2014 –
2015. Nilai rata-rata rangkap jabatan dewan pengawas syariah adalah
0,6083 yang menunjukkan bahwa sebanyak 61% anggota DPS bank
syariah di Indonesia periode tahun 2014 – 2017 yang melakukan
rangkap jabatan lebih dari 2 lembaga. nilai standar deviasi 0,3408 maka
72
suatu sampel akan berjarak plus 0,3408 atau minus 0,3408 dari nilai
rata-rata.
Hasil statitstik deskriptif terhadap variabel independen yaitu
komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 2 diperoleh dari
Bank Bukopin Syariah pada tahun 2014, nilai maksimum komite audit
adalah sebesar 7 diperoleh dari Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah
pada tahun 2015, nilai rata-rata komite audit adalah 3,9 yang
menunjukkan bahwa rata – rata jumlah komite audit yang dimiliki bank
syariah di Indonesia periode 2014 – 2017 adalah sebanyak 4 anggota,
nilai standar deviasi 1,236 maka suatu sampel akan berjarak plus 1,236
atau minus 1,236 dari nilai rata-rata.
Hasil statitstik deskriptif terhadap variabel independen yaitu
rapat komite audit menunjukan nilai minimum sebesar 4, nilai
maksimum rapat komite audit adalah sebesar 31, nilai rata-rata rapat
komite audit adalah 12,40 yang artinya jumlah rapat komite audit bank
syariah di Indonesia periode 2014 – 2017 rata –rata dilakukan sebanyak
12 kali dalam setahun, nilai standar deviasi 6,456 maka suatu sampel
akan berjarak plus 6,456 atau minus 6,456 dari nilai rata-rata.
Hasil statitstik deskriptif terhadap variabel dependen yaitu
kinerja maqasid syariah bank syariah menunjukan nilai minimum
sebesar 0,140 diperoleh dari Bank Jabar Banten Syariah pada tahun
2016, nilai maksimum kinerja maqasid syariah bank syariah adalah
sebesar 0,390 diperoleh dari Bank Panin Syariah pada tahun 2014 dan
73
2015, nilai rata-rata kinerja maqasid syariah bank syariah adalah
0,29675 yang menunjukkan bahwa rata –rata bank syariah di Indonesia
periode 2014 – 2017 memiliki nilai Indeks Maqasid Syariah (IMS)
sebesar 29%, nilai standar deviasi 0,543 maka suatu sampel akan
berjarak plus 0,543 atau minus 0,543 dari nilai rata-rata.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data
terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini
menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability
plot, serta uji statistik melalui Kolmogrov Smirnov. Hasil uji
normalitas disajikan pada gambar 4.1, gambar 4.2, dan tabel 4.3.
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
74
Tampilan grafik histogram gambar 4.1 diatas menunjukkan
pola lonceng yang berarti bahwa grafik tersebut memberi pola
lonceng yang terdistibusi normal. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan dapat
digunakan untuk pengujian selanjutnya. Untuk mendukung hasil
analisis grafik histogram diatas, maka dilakukan analisis terhadap
grafik normal probability plot seperti pada gambar yang disajikan
berikut :
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Normal Plot
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Tampilan grafik normal probability plot pada gambar 4.2
diatas menunjukkan bahwa titik – titik menyebar di sekitar garis
diagonal, hal tersebut menunjukkan pola distribusi normal. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi
asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian
selanjutnya. Selain analisis grafik, untuk menguji normalitas pada
75
penelitian ini digunakan uji statisik nonparametrik Kolmogrov-
Smirnov (K-S) dengan hasil seperti pada Tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolomogrov Smirnov
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Tabel 4.3 diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-Tailed)
sebesar 0,137. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi
5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data
terdistribusi normal dan memperkuat hasil analisis grafik.
b. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghazali,
2016). Uji multikolonieritas yang digunakan pada penelitian ini
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 40
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std.
Deviation
,03953079
Most Extreme Differences Absolute ,122
Positive ,061
Negative -,122
Test Statistic ,122
Asymp. Sig. (2-tailed) ,137c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
76
adalah analisis nilai tolerance dan variance faktor (VIF). Hasil uji
multikolonieritas pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.4 dapat
terlihat bahwa penelitian ini terbebas dari multikolonieritas karena
memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih
dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolonieritas antar variabel.
c. Hasil Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah nilai
dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual
suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji
heterokedastisitas dengan cara melihat Grafik Scatterplot. Gambar
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
DEKOM ,421 2,378
DEKOMIND ,584 1,711
DPS ,676 1,479
RANGJADPS ,758 1,320
KOA ,464 2,153
RAPKOA ,709 1,411
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
77
4.3 berikut ini menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dengan
grafik Scatterplot.
Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastiitas Dengan Scatterplot
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Dari grafik scatterplot pada Gambar 4.3 di atas terlihat
bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi, sehingga model regresi layak untuk memprediksi variabel
dependen berdasarkan variabel – variabel independen yang
digunakan.
d. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu
78
pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1.
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi masalah autokorelasi
(Ghazali, 2016).
Dalam menguji masalah autokorelasi pada penelitian ini,
peneliti menggunakan cara Run Test. Hasil uji Run disajikan pada
Tabel 4.5 berikut ini :
Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018.
Dari Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan
adalah sebesar 0,149 atau nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear pada
penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
Runs Test
Unstandardize
d Residual
Test Valuea ,00965
Cases < Test Value 20
Cases >= Test Value 20
Total Cases 40
Number of Runs 16
Z -1,442
Asymp. Sig. (2-tailed) ,149
a. Median
79
3. Analisis Hasil Regresi Linear Berganda
Setelah pengujian model memenuhi uji asumsi klasik, kemudian
dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda untuk mengetahui
pengaruh dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan
pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite
audit, rapat komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :
Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan hasil analisis regresi di atas maka diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,376 + 0,024 X1 – 1,08 X2 – 0,37 X3 + 0,070 X4 – 0,17 X5 + 0,001 X6 + e
Keterangan :
Y = Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah
X1 = Dewan Komisaris
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constant) ,376 ,064 5,922 ,000
DEKOM ,024 ,012 ,399 2,041 ,049
DEKOMIND -,108 ,057 -,316 -1,905 ,066
DPS -,037 ,017 -,338 -2,196 ,035
RANGJADPS ,070 ,023 ,438 3,011 ,005
KOA -,017 ,008 -,396 -2,129 ,041
RAPKOA ,001 ,001 ,151 1,004 ,323
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
80
X2 = Dewan Komisaris Independen
X3 = Dewan Pengawas Syariah
X4 = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
X5 = Komite Audit
X6 = Rapat Komite Audit
4. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel
4.6 berikut ini :
Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R
Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,686a ,470 ,374 ,042974
a. Predictors: (Constant), RAPKOA, DEKOMIND, DPS, RANGJADPS, KOA,
DEKOM
b. Dependent Variable: MAQASIDSY
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan hasil uji R2 pada Tabel 4.7 besarnya adjusted
R Square adalah 0,374. Hal ini berarti sebesar 37,4% varasi
variabel dependen kinerja maqasid syariah bank syariah dapat
dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dewan komisaris,
81
dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rangkap
jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite
audit, sedangkan sisanya sebesar 62,6% dijelaskan oleh sebab –
sebab lain di luar model.
b. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)
Uji statisik F digunakan untuk mengetahui apakah model
penelitian yang digunakan fit atau tidak. Hasil uji F dapat dilihat
pada Tabel 4.8 berikut ini :
Tabel 4.8
Hasil Uji statistik F
ANOVAa
Model Sum of
Squares
Df Mean
Square
F Sig.
1 Regression ,054 6 ,009 4,885 ,001b
Residual ,061 33 ,002
Total ,115 39
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
b. Predictors: (Constant), RAPKOA, DEKOMIND, DPS, RANGJADPS,
KOA, DEKOM
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa model ini fit, sehingga
bisa dilakukan untuk pengujian berikutnya. Hal ini dibuktikan
dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05.
82
c. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam rangka
menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2013). Hasil uji
statistik t disajikan pada tabel 4.9 berikut ini:
Tabel 4.9
Hasil Uji statistik t
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 4.9 diatas, dari
total 6 (enam) variabel yang dimasukkan model regresi, terdapat 4
(empat) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah karena memiliki nilai signifikansi kurang dari
0,05, yaitu variabel dewan komisaris dengan nilai signifikansi
0,049, dewan pengawas syariah dengan nilai signifikansi 0,035,
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standar
dized
Coeffici
ents
t Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constant) ,376 ,064 5,922 ,000
DEKOM ,024 ,012 ,399 2,041 ,049
DEKOMIND -,108 ,057 -,316 -1,905 ,066
DPS -,037 ,017 -,338 -2,196 ,035
RANGJADPS ,070 ,023 ,438 3,011 ,005
KOA -,017 ,008 -,396 -2,129 ,041
RAPKOA ,001 ,001 ,151 1,004 ,323
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
83
rangkap jabatan dewan pengawas syariah dengan nilai signifikansi
0,005, dan komite audit dengan nilai signifikansi 0,041. Sedangkan
variabel dewan komisaris independen yang memiliki nilai
signifkansi 0,066 dan variabel rapat komite audit yang memiliki
nilai signifkansi 0,323 tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah karena memiliki nilai signifikansi lebih dari
0,05.
C. Pembahasan
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah
Pengaruh dewan komisaris yang dilambangkan dengan
DEKOM berdasarkan Tabel 4.8 memiliki nilai signifikansi 0,049 atau
lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa dewan
komisaris berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah
di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini
mendukung hipotesis pertama (H1).
Dewan komisaris ditinjau menjadi salah satu dimensi
terpenting dalam keefektifan penerapan corporate governance karena
dapat meredakan konflik yang terjadi antara pemegang saham dan
manajemen dan untuk menghindari konflik kepentingan antara bank
dengan regulator. Dewan komisaris bertugas dalam melakukan
pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh direksi serta
84
memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi. Menurut
Sulistyowati dan Fidiana (2017) semakin banyaknya jumlah dewan
komisaris, maka pengawasan terhadap direksi akan menjadi lebih baik
dan masukan untuk direksi akan lebih banyak. Dengan demikian kinerja
manajemen akan menjadi lebih baik dan berimbas pula pada
meningkatnya kinerja maqasid syariah bank syariah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Kholid dan Bachtiar
(2015) yang menemukan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan
maqasid syariah. Adams dan Mehran (2012) juga menemukan bahwa
jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank
yang diukur dengan Tobin’s Q. Srairi (2015) juga menyatakan bahwa
dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank syariah yang
diukur melalui ROA dan ROE. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa semakin besarnya jumlah dewan komisaris akan lebih efektif
dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga akan
meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah.
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja
Maqasid Syariah Bank Syariah
Pengaruh dewan komisaris independen yang dilambangkan
dengan DEKOMIND berdasarkan Tabel 4.8 memiliki nilai signifikansi
0,066 atau lebih besar dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa
85
dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan
bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua (H2).
Komisaris independen adalah anggota yang tidak terafiliasi
dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Dikarenakan komisaris independen berasal dari pihak luar manajemen,
sehingga memungkinkan pengetahuan komisaris independen tentang
keadaan bank juga relatif terbatas. Sehingga menyebabkan kurang
optimalnya peran komisaris independen di dalam peningkatan kinerja
maqasid syariah bank syariah. Selain itu, keberadaan komisaris
independen dalam perbankan hanyalah sebatas formalitas untuk
memenuhi regulasi saja dengan demikan keberadaan komisaris
independen tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang
optimal dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi
kebijakan direksi.
Adams dan Mehran (2012) menyatakan bahwa komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur
dengan Tobin’s Q. Selain itu Akeem, Terer, Temitope, dan Feyitimi
(2014) juga menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.
86
3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid
Syariah Bank Syariah
Pengaruh dewan pengawas syariah yang dilambangkan
dengan DPS berdasarkan Tabel 4.8 memiliki nilai signifikansi 0,035
atau lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa dewan
pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini
mendukung hipotesis ketiga (H3).
DPS memiliki peranan penting dalam sistem perbankan
syariah dan memiliki dampak yang penting terhadap stabilitas dan
kinerja bank syariah. Jumlah DPS yang lebih besar dengan berisikan
anggota yang memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan
sehingga mengarah pada interpretasi yang lebih baik terhadap produk
dan operasional bank dan berdampak pada kinerja bank syariah yang
lebih baik.
Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak jumlah
dewan pengawas akan mendorong kinerja yang lebih baik karena
dengan adanya dewan pengawas yang lebih banyak, bank akan lebih
memiliki pengalaman, keahilan dan jaringan professional serta sosial
yang lebih baik lagi. Semakin banyaknya jumlah dewan pengawas
syariah dalam bank syariah, maka peran DPS dalam melakukan
pengawasan terhadap bank akan lebih optimal sehingga dapat
meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah.
87
Srairi (2015) menemukan bahwa dewan pengawas syariah
berpengaruh terhadap kinerja bank syariah yang diukur melalui ROA
dan ROE. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kholid
dan Bachtiar (2015) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas
syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah.
4. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap
Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah
Pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah yang
dilambangkan dengan RANGJADPS berdasarkan Tabel 4.8 memiliki
nilai signifikansi 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah
berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di
Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung
hipotesis keempat (H4).
Hal ini didasarkan pada kepakaran anggota DPS yang banyak
pengalaman dalam merangkap menjadi DPS pada lembaga dan bank
syariah lainnya. Hasilnya kemudian akan menjadikan kebijakan
baberapa bank syariah mengarah pada keputusan yang hampir sama
antar bank syariah sehingga dapat memberikan kinerja bank yang
semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Grassa
(2015) menyatakan bahwa rangkap jabatan dapat meningkatkan
88
pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja
bank syariah.
Penelitian ini sejalan dengan Nomran, Haron, dan Hassan
(2018) yang meneliti 15 bank syariah di Malaysia periode 2008 hingga
2015 menemukan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah
berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah
Pengaruh komite audit yang dilambangkan dengan KOA
berdasarkan Tabel 4.8 memiliki nilai signifikansi 0,041 atau lebih kecil
dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa komite audit
berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di
Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung
hipotesis kelima (H5).
Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk
memantau aktivitas manajemen dalam kaitannya dalam pembuatan
laporan keuangan. Sehingga keberadaan komite audit diharapkan dapat
memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang
berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi. Sehingga dapat
memaksimalkan kinerja yang menjadi tanggung jawab direksi dan
jajarannya.
89
Keefektifan dari komite audit bisa ditinjau dari jumlah
anggotanya. Hal ini berarti besar atau kecilnya jumlah komite audit
pada bank syariah di Indonesia mampu membantu dewan komisaris
dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap
manajemen sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan mampu
meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alqatamin (2018)
menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Selain itu Al-matari (2012) menemukan bahwa terdapat
hubungan antara jumlah komite audit dengan kinerja perusahaan.
Gunawan (2015) juga menemukan bahwa jumlah komite audit
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan
ROA dan ROE. Menurut Kholid dan Bachtiar (2015) jumlah komite
audit berpengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah di Indonesia.
6. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah
Bank Syariah
Pengaruh rapat komite audit yang dilambangkan dengan
RAPKOA berdasarkan Tabel 4.8 memiliki nilai signifikansi 0,323 atau
lebih besar dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa rapat
komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
90
syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini
tidak mendukung hipotesis keenam (H6).
Pertemuan komite audit merupakan jumlah pertemuan yang
dilakukan oleh anggota komite audit atau pertemuan komite audit
dengan dewan komisaris maupun dewan direksi. Dalam pertemuan
komite audit tersebut dibahas mengenai kondisi keuangan perusahaan
dan pelaporan yang dilakukan oleh manajer, sehingga diharapkan
dengan pertemuan tersebut informasi laporan keuangan disajikan
dengan kondisi yang baik.
Rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Hal ini berarti jumlah
pertemuan rata – rata sebanyak 12 kali yang dilakukan oleh komite
audit pada bank syariah di Indonesia periode 2014 – 2017 kurang
efektif. Hal tersebut disebabkan oleh tidak semua pertemuan komite
audit dihadiri oleh anggota komite audit sehingga menyebabkan tidak
seluruh anggota komite audit memberikan kontribusi berpendapat.
Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan
yang akan berdampak pada pengawasan kinerja.
Alqatamin (2018) menemukan bahwa rapat komite audit
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Al-Matari (2012) juga menemukan bahwa tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara jumlah rapat komite audit dengan kinerja
perusahaan. Widagdo dan Chariri (2014) juga menyatakan bahwa
91
jumlah rapat komite audit yang banyak mungkin saja dapat
meningkatkan kualitas fungsi pengawasan, tetapi juga dapat
menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan fungsi pengawasan sehingga tidak memberikan
kontribusi bagi peningkatan kinerja perusahaan.
Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
No. Hipotesis Hasil Pengujian
Hipotesis
1. H1 : Dewan Komisaris berpengaruh
terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah
Diterima
2. H2 : Dewan Komisaris Independen
berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah
Ditolak
3. H3 : Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah
Diterima
4. H4 : Rangkap Jabatan Dewan Pengawas
Syariah berpengaruh terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah
Diterima
5. H5 : Komite Audit berpengaruh terhadap
kinerja maqasid syariah bank syariah
Diterima
6. H6 : Rapat Komite Audit berpengaruh
terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah
Ditolak
92
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate
governance terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia
periode 2014 hingga 2017. Penelitian ini dilakukan pada 10 Bank Umum
Syariah yang berada di Indonesia periode 2014 – 2017 dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan
analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan
software SPSS versi 24. Berdasaran hasil pengujian dan pembahasan yang
telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah.
2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja
maqasid syariah bank syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah.
4. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap
kinerja maqasid syariah bank syariah.
93
5. Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank
syariah.
6. Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid
syariah bank syariah.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,
maka saran yang dapat diberikut oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari literature atau referensi
yang lebih banyak terkait topik good corporate governance dan
maqasid syariah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen
lain diluar penelitian ini seperti rapat dewan komisaris, rapat dewan
pengawas syariah guna meningkatkan kuatlitas hasil penelitian.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil jangka waktu
pengambilan sampel yang lebih banyak
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel di negara lain,
contohnya Malaysia. Sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar
kedua negara tersebut.
94
DAFTAR PUSTAKA
Adams, Renee. B dan Hamid Mehran. 2012. “Bank Board Structure and
Performance : Evidence for Large Bank Holding Companies”. Journal
Finance Intermediation 21, pp. 243–267.
Akeem, Terer K, Temitope, dan Feytimi. 2014. “Measuring Impact of
Corporate Governance on The Performance of the Nigerian Insurance
Company”. International Journal of Economics, Vol. II, Issue 11, ISSN
2348 0386.
Al-matari, Yahya Ali, dan Ebrahim Mohammed Al-Matari. 2012. “Board of
Directors , Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi
Arabia Listed Companies.” International Review of Management and
Marketing, Vol. 2, No. 4, ISSN: 2146-4405, pp. 241–51.
Alqatamin, Rateb Mohammad. 2018. “Audit Committee Effectiveness and
Company Performance : Evidence from Jordan.” Accounting and
Finance Research, Vol. 7, No. 2, ISSN: 1927-5986.
Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq. 2012. "An
Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index
Implementation in Indonesia and Jordania". Journal of Islamic Finance,
Vol. 1, No. 1, pp. 012-029, ISSN: 2289-2117.
Badreldin, Ahmed Mohammed. 2009. "Measuring the Performance of Islamic
Banks by Adapting Conventional Ratios". German University in Cairo,
Working Paper No. 16.
Basuony, Mohamed A, Ehab K A Mohamed, dan Ahmed M Al-Baidhani. 2014.
“The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance:
Evidence from the Arabian Peninsula". Corporate Ownership and
Control , Vol. 11, Issue 2.
94
95
Benhayoun, Nesrin, Ikram Chairi, Amina El Gonnouni, dan Abdelouahid
Lyhyaoui. 2014. “Islamic Banking Challenges Lie in the Growth of
Islamic Economy Despite of the Free Interest Loans Policy : Evidences
From Support.” ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, Vol.
3, No. 1, pp. 19–31, ISSN: 2305-7
Faozan, Akhmad. 2013. “Implementasi Good Corporate Governance Dan
Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah.” Jurnal Ekonomi
Islam, Vol. VII, No. 1, pp. 1–14.
Gafoor, Abdul, Mariappan, dan Thyagarajan S. 2018. "Board Characteristics
and Bank Performance in India". IIMB Management Review. Elsevier
Ltd. doi: 10.1016/j.iimb.2018.01.007.
Ghazali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS".
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Goaied, Mohamed, dan Seifallah Sassi. 2010. “Financial Development and
Economic Growth in the MENA Region: What about Islamic Banking
Development.” Institut des Hautes Etudes Commerciales, Carthage, pp.
1–23.
Grassa, Rihab. 2015. "Corporate Governance and Credit Rating in Islamic
Banks: Does Shariah Governance Matters?". Journal of Management &
Governance,Vol. 19, No. 3, ISSN: 1385-3457.
Hidayati, Maslihati Nur. 2008. "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum
Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada
Prinsip-Prinsip Islam". Lex Journalica, Vol. 6, No.1.
96
Imran, Hasyim Ali. 2012. "Peran Pemahaman Variabel Dalam Penelitian
Komunikasi Pendekatan Kuantitatif". Insani, No. 13, ISSN: 0216-0552.
Jensen, C, dan H Meckling. 1976. “Theory of the Firm : Managerial Behavior ,
Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial
Economics, Vol. 3, No. 3, pp. 305-60.
Kholid, Mumar Nur, dan Arief Bachtiar. 2015. “Good Corporate Governance
Dan Kinerja Maqasid Syariah." JAAI, Vol. 19, No. 2, pp. 126–36.
Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani. 2017. “Peran Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam
Mendeteksi Praktik Manajemen Laba". Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2,
pp. 59–64.
Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. "Pedoman Umum Good
Corporate Governance Indonesia".
Kyereboah, Antony. 2008. "Corporate Governance and Firm Performance in
Africa: A dynamic Panel Data Analysis". University of Ghana Business
School, Legon.
Liang, Qi, Pisun Xu, dan Pornst Jiraporn. 2013. “Board Characteristics and
Chinese Bank Performance.” Journal of Banking & Finance, Vol. 37,
No. 8, pp. 2953–68.
Lin, Z Jun, Jason Z Xiao, dan Qingliang Tang. 2008. “The Roles,
Responsibilities and Characteristics of Audit Committee in
China.”Accounting, Auditing, Accountability Journal, Vol. 21, Issue 5,
pp. 721-751.
Majalah Economic Review. 2017. "Indonesia Good Corporate Governance
Award 2017". Diakses dari www.majalahreviewnews.com
97
Mohammed, Mustafa Omar, dan Dzuljastri Abdul Razak. 2008. “The
Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid
Framework.” IIUM International Accounting Conference (INTAC IV),
pp. 1–17.
Mohammed, Mustafa Omar, dan Fauziah Md Taib. 2015. "Developing Islamic
Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah
Framework: Cases of 24 Selected Banks". Journal of Islamic Monetary
Economics and Finance.
Mollah, Sabur, dan Mahbub Zaman. 2015. “Shari’ah Supervision, Corporate
Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks.” Journal
of Banking and Finance 58, pp. 418–435.
Muttakin, Mohammad Badrul, dan Md. Shahid Ullah. 2012. "Corporate
Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh".
Corporate Board: Duties and Composition, Vol. 8, Issue 1.
Mutakin, Ali. 2017. "Maqasid Al Syariah dan Hubungan dengan Metode
Istinbath Hukum". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.3, pp. 547-
570.
Nomran, Naji Mansour, Razali Haron, dan Rusni Hassan. 2018. "Shari'ah
Supervisory Board Characters Effects on Islamic Banks' Performance:
Evidence from Malaysia". International Journal of Bank Marketing.
Nyamongo, Esman Morekwa, dan Kebede Temesgen. 2013. "The Effect of
Governance on Performance of Commercial Banks in Kenya: A Panel
Study". Corporate Governance: The International Journal of Business in
Society, Vol. 3, Issue 3, pp. 236-248.
OECD Principles of Corporate Governance. 2004
98
Ozcan, dan Ali Riza. 2016. "Board Size, Board Composition, and Performance:
An Investigation on Turkish Bank:. International Business Research, Vol.
9, No. 2, ISSN: 1913-9004.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Perasuransian.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi
dann Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Putra, Robby Hartono. 2017. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.
6, No. 8, ISSN: 2460-0585.
Reuters, Thomson. 2016. “State of The Global Islamic Economy Report.” Dubai
the capital of Islamic Economy, pp. 1–287.
Risty, Ilyona, dan Sany. 2013. “Pengaruh Independensi, Keahlian, Frekuensi
Rapat, dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Penerbitan
Sustainability Report ISRA 2008-2012.” Business Accounting Review,
Vol. 8, No. 1, pp. 1–10.
Sarkar, Jayati, Subrata Sarkar, dan Kaustav Sen. 2012. “A Corporate
Governance Index for Large Listed Companies in India.” Indira Gandhi
of Development Research, Mumbai.
99
Srairi, Samir. 2015. “Corporate Governance Disclosure Practices and
Performance of Islamic Banks in GCC Countries.” Journal of Islamic
Finance, Vol. 4, No. 2, pp. 1–7.
Statistik Perbankan Syariah. April 2018.
Sugiyono. 2016. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: CV Alfabeta.
Sulistyowati, dan Fidiana. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance
Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan". Jurnal Ilmu
dan Riset Akuntansi. Vol. 6. No. 1, ISSN: 2460-0585.
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Waemustafa, Waeibrorheem. 2013. “The Emergence Of Islamic Banking:
Development, Trends, And Challenges.” IOSR Journal of Business and
Management, Vol. 7, No. 2, pp. 67–71.
Widagdo, Dominikus Octavianto Kresno, dan Anis Chariri. 2014. “Pengaruh
Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan”.
Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 1, ISSN: 2337-
3806.
www.sindonews.com
100
LAMPIRAN-LAMPIRAN
100
101
LAMPIRAN 1
DAFTAR NAMA BANK SYARIAH SAMPEL
No. Nama Bank Syariah Kode Bank Syariah
1. Bank BJBSyariah BJBS
2. Bank Syariah Mandiri BSM
3. Bank Muamalat Indonesia MUAMALAT
4. Bank Panin Dubai Syariah PANINS
5. Bank Syariah Bukopin BUKOPINS
6. Bank Mega Syariah MEGAS
7. Bank Victoria Syariah VICTORIAS
8. BCA Syariah BCAS
9. BRI Syariah BRIS
10. BNI Syariah BNIS
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018
102
LAMPIRAN 2
PERHITUNGAN VARIABEL DEWAN KOMISARIS
No. Bank
Syariah
Dewan Komisaris
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 4 4 4 4
2. BSM 5 5 5 5
3. MUAMALAT 6 4 4 5
4. PANINS 3 3 3 3
5. BUKOPINS 3 4 4 4
6. MEGAS 3 3 3 3
7. VICTORIAS 3 3 3 3
8. BCAS 3 3 3 3
9. BRIS 5 5 5 5
10. BNIS 3 3 3 3
103
LAMPIRAN 3
PERHITUNGAN VARIABEL DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN
No. Bank
Syariah
Dewan Komisaris Independen
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 0,5 0,5 0,5 0,5
2. BSM 0,6 0,6 0,6 0,6
3. MUAMALAT 0,5 0,5 0,5 0,6
4. PANINS 0,67 0,67 0,67 0,67
5. BUKOPINS 0,67 0,5 0,5 0,5
6. MEGAS 1 1 1 1
7. VICTORIAS 1 1 0,67 0,67
8. BCAS 0,67 0,67 0,67 0,67
9. BRIS 0,6 0,6 0,6 0,6
10. BNIS 0,67 0,67 0,67 0,67
104
LAMPIRAN 4
PERHITUNGAN VARIABEL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
No. Bank
Syariah
Dewan Pengawas Syariah
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 3 3 3 3
2. BSM 3 3 3 3
3. MUAMALAT 3 3 3 3
4. PANINS 2 2 2 2
5. BUKOPINS 2 2 2 2
6. MEGAS 3 3 3 3
7. VICTORIAS 2 2 2 2
8. BCAS 2 2 2 2
9. BRIS 2 2 2 2
10. BNIS 2 2 2 2
105
LAMPIRAN 5
PERHITUNGAN VARIABEL RANGKAP JABATAN DPS
No. Bank
Syariah
Rangkap Jabatan Dps
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 0 0 0 0
2. BSM 0,67 0,67 0,67 1
3. MUAMALAT 0,33 1 0,33 1
4. PANINS 1 1 1 0,5
5. BUKOPINS 0 0,5 0,5 1
6. MEGAS 0,67 0,67 0,67 0,67
7. VICTORIAS 1 1 0,5 0,5
8. BCAS 0,5 0,5 0,5 0,5
9. BRIS 0 0,5 0,5 0,5
10. BNIS 1 1 1 1
106
LAMPIRAN 6
PERHITUNGAN VARIABEL KOMITE AUDIT
No. Kode Bank
Syariah
Komite Audit
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 5 5 4 4
2. BSM 6 7 6 6
3. MUAMALAT 3 4 4 4
4. PANINS 3 3 3 3
5. BUKOPINS 2 3 3 3
6. MEGAS 3 3 3 3
7. VICTORIAS 3 3 3 3
8. BCAS 3 3 3 3
9. BRIS 4 7 5 5
10. BNIS 5 5 4 4
107
LAMPIRAN 7
PERHITUNGAN VARIABEL RAPAT KOMITE AUDIT
No. Bank
Syariah
Rapat Komite Audit
2014 2015 2016 2017
1. BJBS 9 11 6 7
2. BSM 31 14 20 18
3. MUAMALAT 4 10 13 11
4. PANINS 6 8 5 4
5. BUKOPINS 9 10 12 12
6. MEGAS 4 7 5 5
7. VICTORIAS 20 18 21 12
8. BCAS 12 13 13 13
9. BRIS 20 7 12 11
10. BNIS 23 24 23 13
108
LAMPIRAN 8
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN PERTAMA (MENDIDIK INDIVIDU)
NO BANK
SYARIAH
TAHUN
Tujuan Pertama (Mendidik Individu)
Bantuan
Pendidikan
Penelitian Pelatihan Publikasi
1 BJBS 2014 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000
2 BSM 2014 0,0003 0,0006 0,0069 0,0139
3 MUAMALAT 2014 0,0030 0,0019 0,0079 0,0386
4 PANINS 2014 0,0000 0,0000 0,0192 0,0320
5 BUKOPINS 2014 0,0000 0,0000 0,0162 0,0270
6 MEGAS 2014 0,0008 0,0000 0,0045 0,0000
7 VICTORIAS 2014 0,0000 0,0274 0,0038 0,0234
8 BCAS 2014 0,0000 0,0000 0,0109 0,0112
9 BRIS 2014 0,0002 0,0000 0,0111 0,0274
10 BNIS 2014 0,0011 0,0000 0,0244 0,0262
11 BJBS 2015 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000
12 BSM 2015 0,0019 0,0005 0,0120 0,0137
13 MUAMALAT 2015 0,0017 0,0021 0,0198 0,0483
14 PANINS 2015 0,0006 0,0000 0,0041 0,0249
15 BUKOPINS 2015 0,0000 0,0000 0,0171 0,0193
16 MEGAS 2015 0,0002 0,0000 0,0020 0,0000
17 VICTORIAS 2015 0,0000 0,0265 0,0066 0,0114
18 BCAS 2015 0,0000 0,0000 0,0157 0,0089
19 BRIS 2015 0,0002 0,0000 0,0049 0,0352
20 BNIS 2015 0,0015 0,0000 0,0214 0,0640
Bersambung pada halaman berikutnya
109
LAMPIRAN 8 (LANJUTAN)
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN PERTAMA (MENDIDIK INDIVIDU)
No Bank
Syariah
Tahun
Tujuan Pertama (Mendidik Individu)
Bantuan
Pendidikan
Penelitian Pelatihan Publikasi
20 BNIS 2015 0,0015 0,0000 0,0214 0,0640
21 BJBS 2016 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
22 BSM 2016 0,0005 0,0001 0,0055 0,0118
23 MUAMALAT 2016 0,0005 0,0072 0,0083 0,0106
24 PANINS 2016 0,0001 0,0000 0,0048 0,0204
25 BUKOPINS 2016 0,0000 0,0000 0,0141 0,0289
26 MEGAS 2016 0,0002 0,0000 0,0039 0,0000
27 VICTORIAS 2016 0,0000 0,0227 0,0047 0,0101
28 BCAS 2016 0,0024 0,0000 0,0119 0,0036
29 BRIS 2016 0,0005 0,0000 0,0050 0,0180
30 BNIS 2016 0,0021 0,0000 0,0226 0,0608
31 BJBS 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32 BSM 2017 0,0042 0,0001 0,0101 0,0140
33 MUAMALAT 2017 0,0010 0,0012 0,0021 0,0149
34 PANINS 2017 0,0001 0,0000 0,0016 0,0314
35 BUKOPINS 2017 0,0000 0,0000 0,0161 0,0227
36 MEGAS 2017 0,0003 0,0000 0,0047 0,0000
37 VICTORIAS 2017 0,0000 0,0369 0,0089 0,0090
38 BCAS 2017 0,0028 0,0000 0,0160 0,0063
39 BRIS 2017 0,0009 0,0000 0,0056 0,0173
40 BNIS 2017 0,0012 0,0000 0,0297 0,0547
110
LAMPIRAN 9
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN KEDUA (MEMBANGUN KEADILAN)
No Bank
Syariah
Tahun
Tujuan Kedua (Membangun Keadilan)
Fair Return Fair Price Produk
Bebas Bunga
1 BJBS 2014 0,0462 0,2923 0,7992
2 BSM 2014 0,0151 0,2128 0,8469
3 MUAMALAT 2014 0,0267 0,5081 0,9433
4 PANINS 2014 0,1742 0,8672 0,9406
5 BUKOPINS 2014 0,0327 0,3928 0,9160
6 MEGAS 2014 0,0168 0,0075 0,8659
7 VICTORIAS 2014 -0,1650 0,5613 0,9793
8 BCAS 2014 0,0718 0,4729 0,9263
9 BRIS 2014 0,0046 0,3167 0,9610
10 BNIS 2014 0,1045 0,1638 0,9528
11 BJBS 2015 0,0193 0,2155 0,8309
12 BSM 2015 0,0536 0,2518 0,8639
13 MUAMALAT 2015 0,0318 0,5439 0,9407
14 PANINS 2015 0,1061 0,9061 0,9686
15 BUKOPINS 2015 0,0801 0,4810 0,9056
16 MEGAS 2015 0,0048 0,0141 0,5669
17 VICTORIAS 2015 -0,2440 0,6978 0,9915
18 BCAS 2015 0,0866 0,4534 0,9743
19 BRIS 2015 0,0652 0,3725 0,9946
20 BNIS 2015 0,1129 0,1932 0,9534
Bersambung pada halaman berikutnya
111
LAMPIRAN 9 (LANJUTAN)
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN KEDUA (MEMBANGUN KEADILAN)
No Bank
Syariah
Tahun
Tujuan Kedua (Membangun Keadilan)
Fair Return Fair Price Produk
Bebas Bunga
21 BJBS 2016 -0,2714 0,1860 0,3622
22 BSM 2016 0,0605 0,2916 0,8826
23 MUAMALAT 2016 0,0208 0,5421 0,9213
24 PANINS 2016 0,0384 0,8370 0,9672
25 BUKOPINS 2016 0,0845 0,5269 0,8458
26 MEGAS 2016 0,1184 0,0729 0,5677
27 VICTORIAS 2016 -0,3134 0,7958 0,9921
28 BCAS 2016 0,1102 0,4769 0,9693
29 BRIS 2016 0,0866 0,3681 0,9537
30 BNIS 2016 0,1266 0,2051 0,9650
31 BJBS 2017 -0,4925 0,1794 0,8629
32 BSM 2017 0,0571 0,3422 0,8854
33 MUAMALAT 2017 0,0104 0,4971 0,8863
34 PANINS 2017 -1,1809 0,8368 0,9738
35 BUKOPINS 2017 0,0080 0,6204 0,8622
36 MEGAS 2017 0,1084 0,1422 0,7608
37 VICTORIAS 2017 0,0388 0,7373 0,9788
38 BCAS 2017 0,1267 0,5659 0,9703
39 BRIS 2017 0,0470 0,3414 0,9498
40 BNIS 2017 0,1279 0,2310 0,9646
112
LAMPIRAN 10
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN KETIGA (KEPENTINGAN PUBLIK)
No
Bank
Syariah
Tahun Tujuan Ketiga (Kepentingan Publik)
Rasio Laba Transfer
Pendapatan
Rasio Investasi
Sektor Riil
1 BJBS 2014 0,0036 0,0594 0,9629
2 BSM 2014 0,0011 0,7077 0,9520
3 MUAMALAT 2014 0,0009 0,3974 0,8524
4 PANINS 2014 0,0114 0,0117 0,9631
5 BUKOPINS 2014 0,0017 0,0000 0,9470
6 MEGAS 2014 0,0025 0,2444 0,8763
7 VICTORIAS 2014 -0,0134 -0,0040 0,8386
8 BCAS 2014 0,0043 0,0019 0,9655
9 BRIS 2014 0,0003 0,4925 0,9495
10 BNIS 2014 0,0084 0,0667 0,8812
11 BJBS 2015 0,0011 0,0250 0,9652
12 BSM 2015 0,0041 0,1080 0,8569
13 MUAMALAT 2015 0,0013 0,1682 0,8495
14 PANINS 2015 0,0075 0,0708 0,9355
15 BUKOPINS 2015 0,0048 0,0000 0,9476
16 MEGAS 2015 0,0022 0,0819 0,8393
17 VICTORIAS 2015 -0,0174 -0,0040 0,8075
18 BCAS 2015 0,0054 0,0016 0,9704
19 BRIS 2015 0,0051 0,0346 0,8745
20 BNIS 2015 0,0084 0,0667 0,8812
Bersambung pada halaman berikutnya
113
LAMPIRAN 10 (LANJUTAN)
PERHITUNGAN RASIO KINERJA MAQASID SYARIAH
TUJUAN KETIGA (KEPENTINGAN PUBLIK)
No Bank
Syariah
Tahun
Tujuan Ketiga (Kepentingan Publik)
Rasio
Laba
Transfer
Pendapatan
Rasio Investasi
Sektor Riil
21 BJBS 2016 -0,0557 -0,0012 0,8996
22 BSM 2016 0,0041 0,0700 0,8816
23 MUAMALAT 2016 0,0014 0,1615 0,8559
24 PANINS 2016 0,0022 0,1181 0,8455
25 BUKOPINS 2016 0,0047 0,0000 0,9490
26 MEGAS 2016 0,0180 0,0192 0,8483
27 VICTORIAS 2016 -0,0114 -0,0018 0,8302
28 BCAS 2016 0,0074 0,0015 0,9041
29 BRIS 2016 0,0061 0,0411 0,7835
30 BNIS 2016 0,0098 0,0567 0,8281
31 BJBS 2017 -0,0497 -0,0004 0,8249
32 BSM 2017 0,0042 0,0675 0,8443
33 MUAMALAT 2017 0,0004 0,5801 0,8600
34 PANINS 2017 -0,1123 -0,0007 0,8423
35 BUKOPINS 2017 0,0002 0,0000 0,9282
36 MEGAS 2017 0,0103 0,0477 0,7690
37 VICTORIAS 2017 0,0023 0,0120 0,7938
38 BCAS 2017 0,0080 0,0010 0,8428
39 BRIS 2017 0,0032 0,0884 0,7082
40 BNIS 2017 0,0088 0,0599 0,8042
114
LAMPIRAN 11
PERHITUNGAN INDEKS MAQASID SYARIAH
No Bank
Syariah
Tahun
IK T1
IK T2
IK T3
IMS
1 BJBS 2014 0,00001 0,16855 0,10883 0,277390
2 BSM 2014 0,00177 0,16173 0,16382 0,327117
3 MUAMALAT 2014 0,00365 0,21692 0,12613 0,346704
4 PANINS 2014 0,00371 0,28174 0,10545 0,390897
5 BUKOPINS 2014 0,00313 0,19828 0,10177 0,303170
6 MEGAS 2014 0,00041 0,13796 0,11553 0,253894
7 VICTORIAS 2014 0,00413 0,20593 0,08834 0,298404
8 BCAS 2014 0,00162 0,21519 0,10418 0,320992
9 BRIS 2014 0,00277 0,19184 0,14476 0,339373
10 BNIS 2014 0,00379 0,18279 0,10116 0,287743
11 BJBS 2015 0,00001 0,16010 0,10585 0,26596
12 BSM 2015 0,00206 0,17422 0,10173 0,27802
13 MUAMALAT 2015 0,00517 0,22183 0,10591 0,33291
14 PANINS 2015 0,00207 0,28284 0,10726 0,39218
15 BUKOPINS 2015 0,00266 0,21405 0,10213 0,31884
16 MEGAS 2015 0,00017 0,09075 0,09740 0,18831
17 VICTORIAS 2015 0,00344 0,21602 0,08463 0,30409
18 BCAS 2015 0,00184 0,22194 0,10478 0,32856
19 BRIS 2015 0,00283 0,21187 0,09733 0,31202
20 BNIS 2015 0,00620 0,18777 0,09982 0,29378
Bersambung pada halaman berikutnya
115
LAMPIRAN 11
PERHITUNGAN INDEKS MAQASID SYARIAH
No
Bank
Syariah
Tahun
IK T1
IK T2
IK T3
IMS
21 BJBS 2016 0,00002 0,04746 0,09109 0,13857
22 BSM 2016 0,00130 0,18321 0,10108 0,28558
23 MUAMALAT 2016 0,00200 0,21722 0,10602 0,32523
24 PANINS 2016 0,00179 0,26522 0,10121 0,36823
25 BUKOPINS 2016 0,00310 0,21129 0,10227 0,31665
26 MEGAS 2016 0,00032 0,11257 0,09442 0,20730
27 VICTORIAS 2016 0,00290 0,22044 0,08783 0,31117
28 BCAS 2016 0,00135 0,22715 0,09784 0,32634
29 BRIS 2016 0,00167 0,20753 0,08824 0,29743
30 BNIS 2016 0,00611 0,19283 0,09473 0,29367
31 BJBS 2017 0,00000 0,09740 0,08372 0,18112
32 BSM 2017 0,00206 0,18987 0,09686 0,28879
33 MUAMALAT 2017 0,00136 0,20457 0,14279 0,34872
34 PANINS 2017 0,00229 0,11626 0,07957 0,19812
35 BUKOPINS 2017 0,00282 0,21671 0,09962 0,31915
36 MEGAS 2017 0,00038 0,15052 0,08765 0,23855
37 VICTORIAS 2017 0,00430 0,25400 0,08644 0,34475
38 BCAS 2017 0,00188 0,24100 0,09130 0,33417
39 BRIS 2017 0,00170 0,19855 0,08399 0,28424
40 BNIS 2017 0,00618 0,19633 0,09235 0,29486
116
LAMPIRAN 12
HASIL OUTPUT SPSS
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
DEKOM 40 3 6 3,75 ,899
DEKOMIND 40 ,50 1,00 ,6613 ,15880
DPS 40 2 3 2,40 ,496
RANGJADPS 40 ,00 1,00 ,6083 ,34083
KOA 40 2 7 3,90 1,236
RAPKOA 40 4 31 12,40 6,456
MAQASIDSY 40 ,140 ,390 ,29675 ,054320
Valid N (listwise) 40
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram
117
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot
118
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
B Std.
Error
Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,376 ,064 5,922 ,000
DEKOM ,024 ,012 ,399 2,041 ,049 ,421 2,378
DEKOMIND -,108 ,057 -,316 -1,905 ,066 ,584 1,711
DPS -,037 ,017 -,338 -2,196 ,035 ,676 1,479
RANGJADPS ,070 ,023 ,438 3,011 ,005 ,758 1,320
KOA -,017 ,008 -,396 -2,129 ,041 ,464 2,153
RAPKOA ,001 ,001 ,151 1,004 ,323 ,709 1,411
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 40
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation ,03953079
Most Extreme Differences Absolute ,122
Positive ,061
Negative -,122
Test Statistic ,122
Asymp. Sig. (2-tailed) ,137c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
119
Hasil Uji Autokorelasi dengan Runs Test
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot
Runs Test
Unstandardiz
ed Residual
Test Valuea ,00965
Cases < Test Value 20
Cases >= Test Value 20
Total Cases 40
Number of Runs 16
Z -1,442
Asymp. Sig. (2-tailed) ,149
a. Median
120
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hasil Uji Statistik F
Model Summaryb
Mode
l
R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,686a ,470 ,374 ,042974
a. Predictors: (Constant), RAPKOA, DEKOMIND, DPS, RANGJADPS,
KOA, DEKOM
b. Dependent Variable: MAQASIDSY
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
1 Regression ,054 6 ,009 4,885 ,001b
Residual ,061 33 ,002
Total ,115 39
a. Dependent Variable: MAQASIDSY
b. Predictors: (Constant), RAPKOA, DEKOMIND, DPS, RANGJADPS, KOA, DEKOM
121
Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) ,376 ,064 5,922 ,000
DEKOM ,024 ,012 ,399 2,041 ,049
DEKOMIND -,108 ,057 -,316 -1,905 ,066
DPS -,037 ,017 -,338 -2,196 ,035
RANGJADP
S
,070 ,023 ,438 3,011 ,005
KOA -,017 ,008 -,396 -2,129 ,041
RAPKOA ,001 ,001 ,151 1,004 ,323
a. Dependent Variable: MAQASIDSY