PENGANTAR - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › LAPORAN TAHUN 2015 FIX.pdfTahun 1970, Undang -...
Transcript of PENGANTAR - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › LAPORAN TAHUN 2015 FIX.pdfTahun 1970, Undang -...
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 1
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan
menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015. Laporan tahunan ini
merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau
dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2015. Kami
menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan
oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.
Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 disusun sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk
peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau pada masa-masa yang akan datang.
Sanggau, 31 Desember 2015
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.
NIP. 19710208199503 1 001
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 2
DAFTAR ISI
PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Kebijakan Umum Peradilan 4
B. Visi dan Misi 4
C. Rencana Strategis 4
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 7
A. Penyusunan Alur Tupoksi 7
B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) 8
C. Kinerja /Sasaran Kerja (SKP) 33
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 37
A. Sumber Daya Manusia 37
1. Profil Sumber Daya Manusia 37
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 40
3. Mutasi dan Pensiun 40
4. Promosi 41
5. Pensiun 41
B. KEADAAN PERKARA
1. Rekapitulasi Perkara 44
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 49
3. Putusan yang diajukan Banding : 49
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding
4. Putusan yang diajukan Kasasi : 49
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan tidak dapat diterima Tk Kasasi
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : 50
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 3
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding
dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding
dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dikuatkan Tk. PK
l. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dikuatkan Tk. PK
m. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dikuatkan Tk. PK
n. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkan Tk. PK
o. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkan Tk. PK
p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkan Tk. PK
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak dapat`diterima Tk. PK
r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak dapat`diterima Tk. PK
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 51
D. PENGELOLAAN KEUANGAN 51
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 56
1. Perangkat Keras
2. Perangkat Lunak
F. REGULASI TAHUN 2015 57
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :
1. Manajemen Perubahan 57
2. Perundang-undangan 57
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 57
4. Penataan Tata Laksana 57
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 58
6. Penguatan Akuntabilitas 58
7. Penguatan Pengawasan 58
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 58
BAB IV
PENGAWASAN 59
A. Internal 59
B. Evaluasi 59
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 60
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Negeri Sanggau merupakan badan peradilan umum yang secara organisasi,
administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI berdasarkan :
- Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Peralihan Kekuasaan Kehakiman secara
Organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI
- Undang – undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No.2
tahun 1986 tentang peradilan umum.
- Surat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
administrasi dan finansial peradilan Umum. Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sehari – hari Pengadilan Negeri
menyelenggarakan peradilan umum yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan
perkara – perkara baik pidana maupun perdata dengan berpedoman Undang - Undang No. 14
Tahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang -
Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang - Undang No.48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.
Selain itu pula Pengadilan Negeri juga melayani masyarakat di bidang hukum yaitu berupa
penyuluhan hukum bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sanggau dan Pemda Kabupaten
Sekadau dengan anggaran dari Pemda dan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan tugas
Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
Undang – Undang.
B. Visi dan Misi
Visi Mahkamah Agung: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.”
Misi Mahkamah Agung :
Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilankepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
Visi Pengadilan Negeri Sanggau:
“Terwujudnya badan peradilan yang agung, melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,
efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 5
hukum, berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat pencari keadilan
serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.”
Misi Pengadilan Negeri Sanggau:
a. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan
pihak lain dan transparan.
b. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
c. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari
keadilan.
d. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.
e. Peningkatan Teknologi Informasi terkait dengan tuntutan Transparansi Peradilan di
segala Bidang.
C. Rencana Strategis
1. Secara substansial strategi untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau
menggunakan strategi kombinasi/perpaduan, yaitu disamping menerapkan strategi untuk
menjaga stabilitas dan efisiensi juga strategi untuk pengembangan.
2. Adapun secara operasional, Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan strategi dengan
memberdayakan kekuatan dan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang
ada pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta memanfaatkan peluang yang ada dan
mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau dapat diungkapkan sebagai berikut, antara lain :
a. Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya cukup
tinggi;
b. Landasan Yuridis, berupa peraturan perundangan cukup jelas, sehingga jika
peraturan perundangan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka
produktifitas kerja semakin baik dan berkualitas;
c. Sikap perilaku sebagian besar pegawai cukup religius;
d. Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai (
Panca Prasetia KORPRI; Tri Prasetia Hakim Indonesia; Kode Etik Profesi Hakim; ).
4. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Masih adanya tenaga kerja yang kurang professional baik dari segi ilmu, skill
ataupun etika kerja, oleh karenanya sangat dibutuhkan bimbingan masalah teknis
maupun administrasi baik secara langsung maupun melalui pendidikan dan
pelatihan secara berkala.
b. Masih banyaknya ditemui pelanggaran hukum akibat tingkat kesadaran masyarakat
yang masih rendah.
c. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau dengan luas wilayah 18.302 km2, yang
meliputi dua kabupaten yaitu kabupaten Sanggau dengan luas daerah 12.857,7
km2 dan kabupaten Sekadau dengan luas daerah 5.444,2 km2 memerlukan
dukungan personil yang memadai untuk mencapai titik-titik lokasi pencari keadilan.
d. Kurangnya Sumber Daya Manusia.
e. Di kabupaten sanggau tidak terdapat universitas, sedangkan lokasi Kabupaten
Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari ibukota
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 6
provinsi Kalimantan Barat, sehingga cukup menyulitkan para pegawai pengadilan
negeri sanggau untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut.
f. Bangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
5. Peluang Pengadilan Negeri Sanggau untuk dapat meraih visi dan misinya dapat
dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Tenaga kerja/pegawai yang tersedia pada Pengadilan Negeri Sanggau
sebagiannya masih dapat dimaksimalkan kinerjanya;
b. Pada Tahun 2015, anggaran belanja rutin ataupun belanja barang/modal (DIPA)
Pengadilan Negeri Sanggau cukup tersedia walaupun masih banyak anggaran
yang nilai satuannya belum memenuhi Standar Biaya Umum Lembaga/Instansi
Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Departemen Keuangan (Belum sesuai dengan
nilai yang tertera pada usulan RKAKL 2014 Satker Pengadilan Negeri Sanggau) ;
c. Pegawai honorer ada 2(dua) orang, kiranya dapat terangkat menjadi PNS dalam
waktu dekat sehingga dapat menambah sumber daya manusia yang statusnya
diakui oleh negara sebagai pegawai negeri sipil.
6. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan
antara lain :
a. Bahwa untuk mengubah kultur masyarakat yang rendah sadar hukum perlu waktu
lama dengan pembinaan secara terus menerus.
b. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana komputer, sehingga Pengadilan
Negeri Sanggau belum dapat secara penuh menerapkan Teknologi Informasi
dalam rangka program Transparansi dan Akuntabilitas Publik.
c. Tenaga yang menguasai TI masih terbatas serta perlu adanya pelatihan kepada
seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sanggau agar tidak gagap teknologi.
d. Ruangan-ruangan yang tersedia masih minim, sehingga menyebabkan
ketidaknyamanan dalam bekerja.
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 7
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Keterangan:
Garis Koordinasi : …………………
Garis Tanggungjawab :
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman
mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum perdata dan
pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang
No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
Fungsi :
a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai
berbagai perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48
tahun 2009.
b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya
di Kabupaten Sanggau.
c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.
HAKIM PANITERA / SEKRETARIS
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
PANITERA MUDA
PERDATA
PANITERA MUDA
PIDANA
PANITERA MUDA
HUKUM
KAUR .
KEPEGAWAIAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM
JURUSITA PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
KETUA
WAKIL KETUA
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 8
B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP)
ADMINISTRASI PERKARA
A. TENTANG PERKARA PERDATA
I. Proses Penyelesaian Perkara Perdata
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Penggugat/kuasanya mengajukan gugatannya pada meja I / Panitera Muda
Perdata
3 Hari Kerja
2. Panitera Muda Perdata menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara
apabila sudah lengkap kemudian Panitera Muda/Meja I memerinci panjar
biaya perkara dengan SKUM dengan rincian untuk Penggugat 3X
panggilan; Tergugat 4X panggilan
3. Kemudian kasir menyerahkan SKUM tersebut dan nomor rekening atas nama
Pengadilan Negeri kepada Penggugat/kuasanya untuk membayar panjar
ongkos Perkara pada Bank yang telah ditunjuk (BRI)
4. Setelah panjar ongkos perkara dibayar kemudian oleh Penggugat/kuasanya
diserahkan kepada kasir bukti setor untuk dibukukan dalam buku jurnal
keuangan Perdata yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara
selanjutnya diserahkan pada Meja II untuk didaftar dan ditulis dalam buku
register induk
5. Selanjutnya berkas yang telah diregister tersebut dibuatkan Penetapan Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti yang kemudian diparaf oleh Wakil Panitera
untuk diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri
6. Berkas yang telah diparaf oleh Wakil Panitera tersebut diteruskan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan
menyidangkan dan Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti yang
akan bersidang 3 Hari Kerja
7. Kemudian berkas yang telah ditunjuk Majelis Hakimnya tersebut dikembalikan ke
kepaniteraan Perdata kemudian diserahkan pada Ketua Majelis Hakim
untuk ditetapkan hari sidangnya
8. Majelis Hakim mempelajari berkas perkara 7 Hari Kerja
9. Majelis Hakim / Panitera Pengganti yang bersangkutan menyerahkan berkas pada
Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak dalam kota
minimal 3 hari kerja, untuk luar kota 14 hari kerja dan untuk luar daerah
30 hari kerja
10. Sidang pertama oleh Majelis Hakim mempersilakan para pihak untuk menunjuk
mediator 1 Hari Kerja
11. Para pihak hadir untuk Mediasi ± 40 Hari Kerja
12. Apabila tercapai perdamaian, kemudian dibuat putusan perdamaian (akta
vandading) 7 Hari Kerja
13. Panitera pengganti meminutasi berkas perkara tersebut dan menyerahkan pada
kepaniteraan Perdata (apabila tercapai perdamaian) 7 Hari Kerja
14. Apabila Mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
II. Sidang Dilanjutkan Karena Mediasi Gagal
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Sidang dibuka kembali untuk pembacaan gugatan, kemudian ditunda untuk
jawaban dari Tergugat 7 Hari Kerja
2. Setelah Tergugat menyerahkan jawabannya atas gugatan Penggugat kemudian
Penggugat mengajukan Replik 7 Hari Kerja
3. Sesudah Penggugat mengajukan Replik kemudian Tergugat ajukan Duplik 7 Hari Kerja
4. Setelah selesai tahap jawab menjawab selanjutnya pembuktian tertulis/surat 14 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 9
diberi kesempatan pihak Penggugat
5. Setelah itu diberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti tertulisnya 14 Hari Kerja
6. Selanjutnya diadakan pemeriksaan pada objek sengketa/sidang lapangan 7 Hari Kerja
7. Selanjutnya pihak Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi 14 Hari Kerja
8. Kemudian kesempatan Tergugat mengajukan saksi-saksi 14 Hari Kerja
9. Bila ada bukti tambahan/bila diperlukan atas permintaan pihak-pihak dapat
diajukan
14 Hari Kerja
(Penggugat 7 Hari; Tergugat
7 Hari)
10. Apabila tidak ada lagi maka sampai pada kesimpulan 14 Hari Kerja
11. Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan untuk
Putusan 14 Hari Kerja
12. Panitera Pengganti menyelesaikan perkara selanjutnya di Minutasi 30 Hari Kerja
Catatan :
- Salinan putusan harus sudah diterima oleh pihak-pihak 14 hari kerja setelah tanggal putusan
- Apabila mediasi gagal Perkara di putus paling lama ± 160 hari kerja sejak mediasi dinyatakan gagal
- Apabila mediasi berhasil, Perkara di putus paling lama ± 60 hari kerja sejak sidang pertama
III. Perkara Perdata Yang Dimohonkan Banding
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian Keterangan
1. Pemohon/kuasanya menyatakan banding terhadap suatu
perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah perkara
diputus / setelah pemberitahuan Putusan
1 Hari Kerja
2. Panitera Muda Perdata menerima permohonan banding dari
Pemohon/kuasanya kemudian memperinci panjar biaya
perkara banding dituangkan dalam SKUM dan memberi
nomor
3. Pemohon/kuasanya membayar biaya perkara banding sesuai
SKUM pada bank yang telah ditunjuk
4. Setelah itu Pemohon/kuasanya menyerahkan bukti setor pada
kasir untuk dibukukan dalam jurnal yang bersangkutan,
kemudian petugas Meja III membuat pernyataan banding
yang ditandatangani oleh Pemohon dihadapan Panitera
dan selanjutnya oleh petugas Meja III membukukan
dalam register yang bersangkutan
5. Selanjutnya Wakil Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita
Pengganti yang akan memberitahu adanya permohonan
banding kepada pihak lawan
1 Hari Kerja
6. Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan adanya banding
pada pihak lawan 7 Hari Kerja
7. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan memori banding pada
terbanding 14 Hari Kerja Sejak Pernyataan
Banding
8. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Kontra Memori
Banding pada terbanding 14 Hari Kerja
9. Kedua belah pihak diberi kesempatan memeriksa berkas
(inzage) 14 Hari Kerja
10.
Berkas siap dikirim ke Pengadilan Tinggi 30 Hari Kerja
Sejak
Permohonan
Banding diajukan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 10
IV. Perkara Perdata Yang Dimohonkan Kasasi
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian Keterangan
1. Pemberitahuan Putusan Banding kepada para pihak
2. Permohonan Kasasi
14 Hari Kerja
Sejak
Pemberitahuan
Putusan Banding
3. Pemohon/kuasa mengajukan permohonan, kemudian oleh
Panitera Muda Perdata diperinci biaya Kasasi dalam
SKUM
1 Hari Kerja
4. Kemudian pemohon/kuasa menyetor biaya Kasasi sesua SKUM
pada bank yang telah ditunjuk
5. Setelah itu pemohon menyerahkan bukti setor biaya Kasasi pada
petugas kasir di Kepaniteraan Perdata, lalu petugas Meja
III membuat pernyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh
Pemohon/kuasanya dihadapan Panitera dan selanjutnya
ditandatangani oleh Panitera dan selanjutnya oleh
petugas meja II dibukukan dalam register yang
bersangkutan
6. Pemberitahuan permohonan kasasi oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti pada termohon Kasasi 7 Hari Kerja
Terhitung sejak
Menyatakan
Kasasi
7. Penerimaan memori Kasasi 14 Hari Kerja
8. Penyampaian memori Kasasi pada termohon kasasi oleh
Jurusita/Jurusita Pengganti 7 Hari Kerja
9. Penerimaan Kontra Memori Kasasi 14 Hari Kerja
10.
Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada pemohon Kasasi 7 Hari Kerja
Sejak Kontra
Memori Kasasi
Diterima
11. Berkas siap dikirim ke Mahkamah Agung
V. Delegasi
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/Delegasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja 3 Hari Kerja
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah
permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja 3 Hari Kerja
3. Pengiriman kembali kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan diselesaikan 1
(satu) hari kerja setelah dilaksanakan 1 Hari Kerja
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apabila sudah
benar-benar melakukan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada
Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil
Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya
1 Hari Kerja
5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi
dari Pengadilan Negeri Pemohon 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 11
VI. Sita
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari
Majelis Hakim hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja
2 Hari Kerja
2. Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu
juga/paling lama 2 (dua) hari kerja setelah membayar panjar biaya (SKUM)
dan mencatatnya kedalam buku register penyitaan 2 Hari Kerja
3. Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari
Kepaniteraan Perdata paling lama 2 (dua) hari kerja 2 Hari Kerja
4. Pendaftaran salinan berita acara sita oleh jurusita pada kantor pertanahan
kabupaten/kota pada hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja 2 Hari Kerja
5. Pengadilan Negeri penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain
dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 7 Hari Kerja
6. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan perdata setelah
pelaksanaan sita jaminan paling lama 1 (satu) hari kerja 1 Hari Kerja
VII. Eksekusi
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. a. Aanmaning
- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi Ketua Pengadilan Negeri
dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan
Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam register eksekusi setelah
menerima disposisi
- Kepaniteraan Muda Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan
setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM)
- Penyerahan berkas Aan Maning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada
Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran
- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan panggilan
- Hari dan tanggal Aan Maning diperhitungkan untuk didalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat tinggal termohon berada
diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan disesuaikan
dengan jarak dan wilayah
- Jurusita melakukan panggilan terhadap termohon sebelum hari dan
tanggal peneguran yang telah ditetapkan
- Panitera membuat berita acara peneguran setelah peneguran
dilaksanakan
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
-
3 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2. b. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang
- Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim Telaah dan bertugas membuat
telaah resume
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan
Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi setelah
menerima disposisi
- Kepaniteraan Muda Perdata/Bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya
(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi
- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi untuk
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi
7 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 12
- Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi
dari bagian eksekusi
- Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi
perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3. c. Eksekusi Riii/Pengosongan
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan
Negeri/Panitera Sekretaris
- Kepaniteraan Muda Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya
(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi
- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi untuk
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Panitera menunjuk jurusita
- Panitera/Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima
berkas eksekusi dari bagian eksekusi
- Panitera memberitahukan tentang resume jadwal pelaksanaan eksekusi
kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi
- Jurusita menyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera setelah
eksekusi
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
4. d. Eksekusi Lelang
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan
Negeri/Panitera
- Kepaniteraan Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya
(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang
- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi lelang
untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Kepaniteraan Muda Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan surat
permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang setelah penetapan
ditandatangani
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
5 Hari Kerja
B. TENTANG PERKARA PIDANA
I. Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Biasa)
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa
diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti
kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara
serta diregister kedalam buku register induk
1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan
penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan
melalui WAPAN dan PANSEK
3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan
kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana
4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim
yang menangani perkara tersebut 1 Hari Kerja 5. Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku
agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota
Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut
6. Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam
buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti
dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II
1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 13
7. Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam
buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti
dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim
8. Ketua Majelis Hakim menetapkan sidang pertama dan menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera Pengganti untuk membuat penetapan hari sidang
dan penetapan penahanan dan kemudian diserahkan kepada
Kepaniteraan Pidana
1 Hari Kerja
9. Kepaniteraan Pidana menerima penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan dan selanjutnya Kepaniteraan Pidana menyerahkan kepada
Sub. Bagian Umum untuk dikirim kepada Kejaksaan Negeri dan Rutan
serta Terdakwa atau Penasehat Hukum
1 Hari Kerja
10. Panitera Pengganti membuat Berita Acara apakah persidangan selesai pada hari
sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari dari sidang terakhir 7 Hari Kerja
11. Pemeriksaan persidangan harus selesai dan diputus dalam waktu 3 (tiga) bulan
kecuali perkara pidana khusus
12. Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan
panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan
amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga
1 Hari Kerja
13. Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja berikutnya 1 Hari Kerja
14. Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan
Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya
15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama
14 hari setelah putusan diucapkan
14 Hari setelah
Putusan
Catatan :
1. Secara kasuatis dalam perkara-perkara tertentu tenggang waktu tersebut dapat disimpangi karena tingkat
kesulitannya, akan tetapi tetap harus diputus dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)
bulan sejak perkara diregister di Pengadilan Negeri.
2. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan oleh Majelis Hakim memutuskan perkaranya 10 (sepuluh) hari
sebelum tahanannya berakhir.
Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Singkat)
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara singkat
diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti
kelengkapannya
1 Hari Kerja
2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan
penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan
melalui WAPAN dan PANSEK
3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan
kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana
4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim
untuk dicatat dalam buku agenda Hakim
1 Hari Kerja
5. Ketua Majelis Hakim menyerahkan kepada Anggota Majelis Hakim I untuk dicatat
dalam buku agenda hakim
6. Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam
buku agenda hakim selanjutnya menyerahkan kepada Anggota Majelis
Hakim II yang juga membaca dan mencatat, lalu diserahkan kembali
kepada Ketua Majelis
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 14
7. Ketua Majelis Hakim, selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Pengganti
8. Setelah pemeriksaan dan selesai sidang Panitera Pengganti melaporkan kepada
Kepaniteraan Pidana untuk diregister kedalam buku register induk dan
diberi nomor perkara
1 Hari Kerja
9. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan oleh JPU, terdakwa dan saksi-
saksi tidak hadir, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut
Umum secara langsung tanpa penetapanm namun sebaiknya dengan buku
pengantar (ekspedisi)
1 Hari Kerja
10. Apabila terdakwa ditahan, maka Panitera Pengganti membuat penetapan
penahanan Hakim (pasal 26 (1) KUHAP) terhitung sejak didaftarkan di
register Pengadilan Negeri
1 Hari Kerja
11. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam
berita acara sidang
1 Hari Kerja
12. Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan
panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan
amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga
13. Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja berikutnya
14. Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan
Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya
15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama
14 hari setelah putusan diucapkan
14 Hari setelah
Putusan
Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring)
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Perkara yang diajukan oleh Penyidik dengan acara Pemeriksaan Cepat/ringan
yang mana sehari-hari persidangan telah ditetapkan oleh Ketua/Wakil
Ketua Pengadilan Negeri diregister dalam buku induk setelah perkara
diputus
1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan
Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN
dan PANSEK
3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan
kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana
4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim
1 Hari Kerja
5. Setelah Hakim memutus perkara, lalu Panitera pengganti melaporkan kepada
kepaniteraan pidana untuk diregister di buku register induk dan petugas
register membawa register pada Hakim untuk ditandatangani oleh Hakim
serta Panitera pengganti
6. Apabila terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir pada hari sidang yang telah
ditentukan maka diputus tanpa hadirnya terdakwa (Verstek)
7. Hakim dan Panitera Pengganti membuat kutipan putusan dan selanjutnya
Panitera Pengganti menyerahkan kepada kepaniteraan untuk dikirim ke
penyidik / penuntut umum
8. Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan
perkara yang diketik oleh Panitera Pengganti dan berkas perkara
diserahkan di Kepaniteraan pidana
1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 15
Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Cepat/Lalu Lintas Jalan)
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Perkara pidana cepat lalu lintas dilimpahkan oleh penyidik Lantas dan
Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan berkas dan barang bukti
1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan
Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN
dan PANSEK
3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan
kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana
4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim dan Hakim
selanjutnya menyerahkan kembali kepada Panitera Pengganti
5. Setelah Hakim memutus perkara, kemudian panitera pengganti menyerahkan
berkas perkara tilang kepada kepaniteraan pidana untuk diregister dalam
buku register induk
6. Petugas register mencatat perkara tilang tersebut didalam buku register induk
7. Bagi terpidana yang tidak hadir diputus verstek
8. Panitera menyampaikan putusan verstek kepada terpidana dan terpidana dapat
mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri 1 Hari Kerja
9. Panitera memberitahukan perlawanan tersebut kepada penyidik 7 Hari Kerja 10. Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan
diberitahukan secara sah kepada terdakwa
11. Hakim menetapkan hari sidangnya untuk memutus perlawanan tersebut 1 Hari Kerja
12. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara tilang kepada Kejaksaan yang
telah diregister dan diberi nomor perkara yang berwarna putih, sedangkan
warna kuning diserahkan kembali kepada kepolisian sedangkan biru untuk
arsip Pengadilan Negeri
1 Hari Kerja
II. Proses Penyelesaian Banding di Pengadilan Negeri
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Pernyataan Banding paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah Putusan
diucapkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir
dan Panitera membuatkan akta pernyataan Banding yang ditanda tangani
pemohon banding dan Panitera pada hari itu juga di Register dalam buku
register induk dan buku register banding 1 Hari Kerja
2. Apabila terdakwa dalam status tahanan maka Panitera membuat laporan
banding ke Pengadilan Tinggi dan harus disampaikan pada hari itu juga
atau paling lambat hari kerja berikutnya
3. Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding
dan pada hari tu juga di register dalam register induk dan register banding 3 Hari Kerja
4. Panitera Pengganti menyerahkan minutasi perkara kepada Panitera Muda Pidana
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diajukan dan
pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register induk dan
register banding dan setiap putusan harus disertai softcopy putusan 1 Hari Kerja
5. Panitera memberitahukan kepada Pemohon banding untuk mempelajari berkas
perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan
tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan petugas register mencatat dalam
register induk dan register banding tersebut
6. Pengiriman berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding
diterima (tanpa menunggu memori banding) paling lama 14 (empat belas)
hari
1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 16
7. Jika permohonan banding dicabut Panitera harus memberitahukan kepada
Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya
1 Hari Kerja
8. Kepaniteraan menyerahkan berkas perkara banding yang terdiri dari bundle “A”
dan “B” disertai softcopy putusan kepada Sub. Bagian Umum untuk
dikirim
1 Hari Kerja
9. Bila Pemohon banding menyerahkan memori banding, maka Panitera membuat
akta penyerahan memori banding kepada termohon banding dan pada
hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register induk dan
buku register banding
10. Apabila terbanding menyerahkan kontra memori banding, maka Panitera
membuat akta penyerahan kontra memori banding kepada pembanding
dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register
induk dan buku register banding
11. Apabila berkas banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka memori banding
dan akta penyerahan memori banding serta kontra memori banding dan
akta penyerahan kontra memori banding dikirim ke Pengadilan Tinggi
untuk kelengkapan berkas banding dan dalam hal ini diserahkan kepada
Sub. Bagian Umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi
12. Putusan banding disampaikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah
dicatat dalam register induk dan register banding Panitera membuat akta
pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi 2 Hari Kerja
13. Dalam setiap putusan Pengadilan Tinggi harus dilampirkan softcopy untuk
kelengkapan perkara kasasi apabila tidak ada yang bermohon kasasi maka
softcopy (CD) menjadi arsip Pengadilan Negeri
III. Proses Penyelesaian Kasasi Pidana di Pengadilan Negeri
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Pernyataan Kasasi paling lambat disampaikan 14 (empat belas) hari setelah
putusan diucapkan atau setelah putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan
Tinggi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa 1 Hari Kerja
2. Panitera membuatkan akta penyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon
kasasi dan Panitera dan pada hari itu juga petugas register mencatat
dalam register induk dan register kasasi
3. Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon
kasasi dan pada hari itu juga di register dalam register induk dan register
kasasi
2 Hari Kerja
4. Bagi terdakwa dalam status ditahan maka Panitera membuat laporan kasasi
kepada Mahkamah Agung R.I dan dikirimkan pada hari itu juga atau pada
hari kerja berikutnya
1 Hari Kerja
5. Perkara kasasi yang diputus bebas maka putusannya diserahkan ke Panitera
Muda Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi
diajukan dan dilengkapi dengan CD putusan dan hari itu juga atau paling
lambat hari kerja berikutnya petugas register mencatat di register induk
dan register perkara kasasi pada kolom minutasi
6. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi paling lambat dalam waktu
14 (empat belas) hari dan Panitera membuatkan tanda terima memori
kasasi dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register
induk dan register perkara kasasi atau paling lambat hari kerja berikutnya
7. Memori Kasasi diserahkan kepada termohon kasasi selambat-lambatnya dalam
waktu 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima
8. Panitera membuatkan akta penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi
9. Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 (empat
belas) hari setelah memori kasasi diterima 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 17
10. Panitera membuatkan akta tanda terima kontra memori kasasi dan pada hari itu
juga petugas register mencatat di register induk dan register perkara
kasasi atau paling lambat pada hari kerja berikutnya
11. Panitera membuatkan akta penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi
12. Panitera sebelum perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung R.I,
memberitahukan kepada pemohon kasasi untuk mempelajari berkas
perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, petugas register mencatat
dalam register induk dan register perkara kasasi
13. Setelah tenggang waktu berakhir maka berkas perkara bundle “A” dan bundle
“B” yang dilengkapi dengan CD putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi diserahkan oleh Panitera Muda Pidana kepada Sub. Bagian Umum
untuk dikirim ke Mahkamah Agung R.I
14. Putusan Kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah
berkas diterima Mahkamah Agung R.I dan Panitera menyerahkan akta
pemberitahuan putusan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I
2 Hari Kerja
15. Setelah putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diberitahukan kepada JPU dan
terdakwa selanjutnya petugas register mencatat dalam buku register
induk dan buku register perkara kasasi
1 Hari Kerja
IV. Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa
diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti
kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara
serta diregister kedalam buku register induk
2 Hari Kerja
2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan
penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan
melalui WAPAN dan PANSEK
3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan
kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk
diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana
4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim
yang menangani perkara tersebut
5. Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku
agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota
Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut 16 Hari Kerja
6. Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam
buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti
dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II
7. Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam
buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti
dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim
1 Hari Kerja
V. Proses Penyelesaian GRASI di Pengadilan Negeri
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, Kuasa Hukumnya atau
keluarganya dengan persetujuan terdakwa atas putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling
rendah 2 (dua) tahun
2. Salinan Permohonan Grasi disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat yang
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 18
memutus perkara pada tingkat pertama untuk selanjutnya diteruskan
kepada Ketua Mahkamah Agung
3. Sub. Bagian Umum yang menerima salinan Permohonan Grasi dari terpidana atau
Penasehat Hukumnya atau keluarga terpidana mengagendakan lalu segera
menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera
1 Hari Kerja 4. Ketua memberi instruksi dalam lembaran disposisi dan selanjutnya diteruskan
kepada Panitera
5. Panitera memberi instruksi dalam lembaran disposisi kemudian diteruskan
kepada Panmud Pidana melalui Sub. Bagian Umum
6. Panitera Muda Pidana berdasarkan instruksi dari Ketua Pengadilan melalui
Panitera, mencatat dan mempersiapkan kelengkapannya berupa berkas
perkara terpidana dan softcopy salinan putusan
20 Hari Kerja 7. Panitera dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan, mengirim salinan permohonan dan
berkas perkara serta foto copy salinan putusan untuk diteruskan kepada
Mahkamah Agung R.I
8. Panitera Muda Pidana menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk mengirim
berkas perkara Grasi melalui Pos dan Giro
VI. Proses Penyelesaian Penetapan Penahanan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Kaur Umum menerima surat dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri tentang
permintaan perpanjangan penahanan dan diagendakan yang selanjutnya
diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan
Negeri
3 Hari Kerja
2. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima surat tersebut, selanjutnya di
disposisi kepada Panitera untuk ditindak lanjuti
3. Panitera setelah menerima surat tersebut segera mendisposisi untuk
dilaksanakan oleh Wakil Panitera
4. Wakil Panitera mempelajari perintah tersebut selanjutnya diteruskan kepada
Panitera Muda Pidana untuk segera membuatkan surat penetapan
dimaksud
5. Panitera Muda Pidana segera membuat penetapan penahanan dan diserahkan
kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani
6. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani penetapan
penahanan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Panitera Muda
Pidana
7. Panitera Muda Pidana setelah menerima surat dari Ketua / Wakil Ketua
Pengadilan Negeri selanjutnya salinan penetapan penahanan dan surat
pengantar pengiriman ditandatangani oleh Panitera atau Wakil Panitera
8. Panitera atau Wakil Panitera setelah menandatangani salinan penetapan
penahanan dan surat pengantar selanjutnya diserahkan kembali kepada
Panitera Muda Pidana
9. Panitera Muda Pidana setelah dicatat dalam buku agenda surat keluar kemudian
diserahkan ke Bagian Umum
10. Sub. Bagian Umum kemudian mengirim surat tersebut melalui Pos yang
sebelumnya dicatat dalam agenda surat keluar
VII. Laporan-Laporan Kepaniteraan Pidana
No Uraian Kegiatan Jadwal Waktu Penyelesaian
1. Laporan bulanan kegiatan hakim untuk disampaikan kepada
Pengadilan Tinggi Dibuat setiap
akhir bulan 1 Hari Kerja
2. Laporan bulanan keadaan perkara pidana untuk diserahkan
kepada Panitera Muda Hukum
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 19
3. Membuat laporan kepada Mahkamah Agung R.I setiap perkara
korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Dibuat setiap
ada perkara
yang diputus
4. Membuat laporan perkara korupsi yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri dari Januari s/d Desember untuk
disampaikan kepada Mahkamah Agung R.I
Dibuat setiap
akhir bulan 2 Hari Kerja
C. LAPORAN - LAPORAN
I. Laporan Bulanan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan
menyusun data tentang keadaan perkara perdata dan keadaan perkara
pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan
perkara perdata dan keuangan perkara pidana, kemudian menyerahkan ke
Panitera Muda Hukum
1 Hari Kerja
2. Kepaniteraan Hukum mengetik keadaan perkara perdata dan keadaan perkara
pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan
perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut dan setelah
selesai pengetikan Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil
Panitera untuk diteliti dan diberi paraf
2 Hari Kerja
3. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk
ditandatangani oleh Panitera
1 Hari Kerja
4. Panitera setelah menandatangani laporan keadaan perkara perdata dan keadaan
perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan
keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut,
kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan keadaan
perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan
jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara
pidana tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk
dibuatkan surat pengantar
6. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Panitera
1 Hari Kerja 7. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut segera menyerahkan
ke bagian Umum untuk di agendakan dan diberi nomor surat
8. Bagian Umum mengirim laporan keadaan perkara perdata dan keadaan perkara
pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan
perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut melalui pos
II. Laporan 4 (Empat) Bulanan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara
perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan
kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara
perdata yang dimohonkan Eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera
Muda Hukum
1 Hari Kerja
2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang pidana yang
dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan kasasi, perkara
pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara pidana yang
dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda
2 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 20
Hukum
3. Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai
pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera
untuk diteliti dan diberi paraf
1 Hari Kerja 4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk
ditandatangani oleh Panitera
5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf
untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menandatangani laporan tersebut,
segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat
pengantar
1 Hari Kerja 7. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Panitera
8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera
menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor
surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos
III. Laporan 6 (Enam) Bulanan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara
perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan
kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara
perdata yang dimohonkan eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera
Muda Hukum
1 Hari Kerja
2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara
pidana yang dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan
kasasi, perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara
pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke
Panitera Muda Hukum
1 Hari Kerja
3. Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai
pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera
untuk diteliti dan diberi paraf
2 Hari Kerja
4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk
ditandatangani oleh Panitera
1 Hari Kerja
5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf
untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut,
segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat
pengantar
7. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Panitera
8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera
menyerahkan ke bagian Umum untuk diagendakan dan diberi nomor
surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos
IV. Laporan Tahunan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara
perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda
Hukum
1 Hari Kerja
2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara
perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 21
Hukum
3. Kepaniteraan Hukum mengetik data perkara perdata dan perkara pidana selama
1 (satu) tahun tersebut, setelah selesai Kepaniteraan Hukum
menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk di teliti dan diberi paraf
2 Hari Kerja
4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk
ditandatangani oleh Panitera
1 Hari Kerja 5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf
untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut
segera menyerahkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat
pengantar
7. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Panitera
8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera
menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor
surat.
Bagian umum mengirim laporan perkara perdata dan perkara pidana selama 1
(satu) tahun tersebut melalui pos
V. Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Hakim pengawas dan pengamat mengumpulkan dan menyusun data tentang
pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat pidana, kemudian
menyerahkan ke Panitera Muda Hukum
1 Hari Kerja
2. Panitera Muda Hukum mengetik data laporan Hakim pengawas dan pengamat
pidana tersebut, setelah selesai Panitera Muda Hukum menyerahkan
kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf
1 Hari Kerja
3. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk
ditandatangani oleh Panitera
1 Hari Kerja 4. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf
untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut,
segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat
pengantar
6. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Panitera
1 Hari Kerja 7. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera
menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat
8. Bagian umum mengirim laporan tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan
pengamat pidana tersebut melalui pos
VI. Pembuatan Statistik
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Panitera Muda Hukum mengumpulkan dan mengkaji data tentang jenis dan
jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk dan diputus di Pengadilan,
dibuat setiap bulanan dan tahunan
1 Hari Kerja
2. Selanjutnya Panitera Muda Hukum menyajikan pada papan statistik perkara
perdata ndan papan statistik perkara pidana 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 22
VII. Penataan Arsip
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan
perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan
Hukum dicatat dalam buku register Minutasi 1 Hari Kerja
2. Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan
perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan
Hukum dicatat dalam buku register Minutasi disimpan dibagian kearsipan
3. Menata berkas perkara perdata in-aktif berdasarkan jenis yang diperkarakan
1 Hari Kerja 4. Menata berkas perkara pidana in-aktif berdasarkan jenis tindak pidana yang
dilakukan
5. Menyusun jenis perkara perdata dan perkara pidana berdasarkan tahun 1 Hari Kerja
Catatan :
Penataan Arsip selanjutnya mengacu pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan,
dalam bagian yang mengatur Arsip Perkara.
VIII. Penanganan Pengaduan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Laporan penanganan pengaduan yang diterima, yang diteruskan kepada
Pengadilan Tingkat Banding, yang diteruskan kepada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I dan yang sedang di tangani dibuat setiap 3 (tiga)
bulan
1 Hari Kerja
Catatan :
Selanjutnya mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 076/KMA/SK/VI/2009. Tentang Pedoman
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
IX. Pos Bantuan Hukum
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Penanganan Permohonan perkara perdata Prodeo 1 Hari Kerja
2. Penanganan perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu 3 Hari Kerja
X. Lain - lain
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata maupun Perkara Pidana 1 Hari Kerja
2. Membuat surat izin hasil penelitian baik perkara perdata maupun perkara pidana
3. Pelayanan Informasi mangacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-
144/KMA/SK/I/2011. Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 23
KESEKRETARIATAN
A. SUB BAGIAN UMUM
I. Administrasi Tata Persuratan
a. Surat Masuk
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah
alamat
1 Hari Kerja
2. Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima
yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerima
3. Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat
pribadi apakah penting atau biasa
4. Surat yang diterima diagendakan dalam buku surat masuk diberi nomor dan
tanggal serta didisposisi
5. Kepala Urusan Umum meneliti surat masuk untuk diteruskan kepada KPN atau
WKPN
6. KPN atau WKPN membubuhkan paraf pada lembar disposisi untuk diteruskan
kepada Panitera/Sekretaris
7. Panitera/Sekretaris memberikan disposisi kemana surat akan diarahkan dan
membubuhkan paraf pada lembar disposisi
8. Setelah surat didisposisi oleh pimpinan, selanjutnya disampaikan kepada masing-
masing unit pengolah melalui petugas pencatatan surat masuk yang
dilengkapi kartu kendali
9. Menyimpan/mengarsipkan lembar disposisi dan lembar ekspedisi
b. Surat Keluar
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Mengirim surat/berkas sesuai dengan tujuan surat
1 Hari Kerja
2. Menyampaikan konsep surat yang telah diketik kepada Kaur Umum untuk
mendapat paraf persetujuan dan apabila ada perbaikan untuk segera
diperbaiki dan diajukan kembali ke Kaur Umum
3. Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari pimpinan, kemudian surat
diberi nomor dan tanggal surat oleh petugas yang kemudian dicatat ke
dalam buku agenda surat keluar
4. Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku ekspedisi
surat keluar untuk selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju
II. Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor
a. Barang Persediaan
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Pengelola melakukan pencatatan kebutuhan sehari-hari perkantoran (barang
persediaan) yang akan diadakan
1 Hari Kerja
2. Mengajukan Nota permintaan belanja kepada Wakil Sekretaris selanjutnya
persetujuan kepada Panitera/Sekretaris
3. Petugas pengelola mengadakan barang untuk keperluan sehari-hari berdasarkan
nota permintaan barang
4. Petugas pengelola barang persediaan mencatat dalam buku bantu persediaan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 24
masuk, kemudian menginput data kedalam aplikasi persediaan
5. Petugas pengelola barang persediaan mendistribusikan kepada masing-masing
bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) dan
mencatat dalam buku bantu persediaan keluar
6. Petugas pengelola barang persediaan melakukan opname fisik barang persediaan
minimal 2 (dua) kali setahun selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan
petugas SIMAK-BMN
7. Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan kepada
pimpinan secara berjenjang
b. Barang Inventaris
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor/BMN
1 Hari Kerja
2. Daftar tersebut diajukan kepada pimpinan secara berjenjang
3. Pejabat penerima barang menerima barang dari Panitia pengadaan atau pejabat
pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang
4. Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi SIMAK-
BMN
5. Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK-
BMN
6. Kemudian petugas aplikasi SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi kepada petugas
pengelolaan aplikasi SAKPA setiap bulannya
7. Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL
minimal 2 (dua) kali setahun
8. Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan laporan Barang Milik Negara
kepada koordinator wilayah (Pengadilan Tinggi) minimal 2 (dua) kali
setahun
B. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
I. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
a. Surat-Surat yang Menyangkut Kepegawaian
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Menerima surat dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau instansi lain dan
mencatatnya pada buku register surat masuk, kemudian mempelajari
surat yang diterima tersebut sesuai dengan disposisi Ketua
1 Hari Kerja
2. Membuat surat balasan untuk surat masuk yang memerlukan balasan atau
mengarsipkan jika surat tersebut tidak memerlukan balasan
3. Mengajukan surat balasan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk
diperiksa dan diberi paraf
4. Mengajukan surat balasan kepada Ketua untuk ditanda tangani
5. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat
kedalam buku register surat keluar kepegawaian
6. Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
7. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian sesuai klasifikasi surat
b. File Kepegawaian
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Mengarsipkan surat kedalam file Kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 25
menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke
hard disk komputer atau flash disk
c. Bezzeting
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Mengarsipkan surat kedalam file kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta
menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke
hard disk komputer atau flash disk
1 Hari Kerja
2. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan
Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk
ditandatangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat
kedalam buku register surat keluar Kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ketujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
Bezzeting dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setiap tahunnya, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan bulan
Oktober setiap tahunnya.
d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Mempersiapkan arsip Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang lama, SK Kenaikan
Pangkat Hakim/Pegawai yang baru naik pangkat dan data Hakim/Pegawai
yang baru kemudian membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta
surat pengantarnya
1 Hari Kerja
2. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada
Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf
3. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada
Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun, yaitu pada bulan Desember.
e. Absensi
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Membuat absensi harian dan rekap absen serta rekap absen remunerasi pada
akhir bulan beserta surat pengantarnya
1 Hari Kerja
2. Rekap absen bulanan, rekap absen remunerasi beserta surat pengantarnya
diajukan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa
3. Mengajukan rekap absen bulanan dan rekap absen remunerasi beserta surat
pengantarnya kepada Ketua dan Panitera untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI sebagai laporan dan menyerahkan rekap absen
remunerasi ke bagian keuangan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 26
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
f. Pembuatan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Tugas
No Uraian Kegiatan Waktu
Penyelesaian
1. Membuat Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas, kemudian
mengajukan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf
1 Hari Kerja
2. Mengajukan Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas kepada
Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf, selanjutnya
mengajukan kepada Ketua untuk ditandatangani
3. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum, kemudian mencatat SK, Surat
Perintah dan Surat Tugas ke dalam buku register surat keluar kepegawaian
4. Menyerahkan SK, Surat Perintah dan Surat Tugas kepada yang bersangkutan dan
menyerahkan satu tembusannya ke bagian keuangan
5. Menyerahkan SK dan Surat Tugas ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
II. Kenaikan Pangkat
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat bagi para Hakim/Pegawai yang akan
memperoleh kenaikan pangkat sebagaimana ditetapkan oleh aturan
kepegawaian
1 Hari Kerja
2. Memeriksa persyaratan usul kenaikan pangkat dan melegalisir persyaratan
berkas kenaikan pangkat
3. Mengajukan surat usul kenaikan pangkat kepada Wakil Sekretaris dan
Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
4. Mengajukan Surat Usul Kenaikan Pangkat kepada Ketua untuk ditandatangani
5. Surat Usul Kenaikan Pangkat didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan
mencatat kedalam buku register keluar kepegawaian
6. Menyerahkan surat di bagian umum untuk dikirim ke tujuan
7. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian
Periode kenaikan pangkat adalah periode 1 April dan Periode 1 Oktober, usul kenaikan pangkat ini dibuat paling
lama 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tersebut.
III. Kenaikan Gaji Berkala
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menyiapkan blangko KGB, SK pangkat terakhir, SK penyesuaian Gaji atau SK KGB
terakhir dan membuat usul kenaikan Gaji Berkala
1 Hari Kerja
2. Mengajukan usul KGB kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk
diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan usul KGB kepada Ketua untuk ditanda tangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnya dan kebagian
umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian
Periode Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sesuai dengan Tanggal menjalankan Tugas (TMT) SK CPNS, kenaikan gaji
berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum periode KGB dari masing-masing Hakim dan Pegawai.
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 27
IV. Mutasi dan Promosi
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Membuat usul mutasi dan promosi sesuai arahan dan petunjuk Ketua bagi Hakim
atau pegawai yang dimutasi atau mendapatkan promosi jabatan
1 Hari Kerja
2. Mengajukan Usul/SK Mutasi dan promosi kepada Wakil Sekretaris dan
Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan usul/SK Mutasi dan promosi kepada Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui
Pengadilan Tinggi
6. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian
V. Pensiun / Purnabhakti
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Membuat usul pensiun bagi pegawai/Hakim yang memasuki masa persiapan
pensiun
1 Hari Kerja
2. Melegalisir berkas persyaratan usul pensiun kemudian membuat surat
pengantarnya
3. Mengajukan surat usul pensiun kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris
untuk diperiksa dan diberikan paraf
4. Mengajukan Surat Usul Pensiun kepada Ketua untuk ditandatangani
5. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
6. Menyerahkan surat kebagian umum untuk dikirim ke tujuan
7. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian
VI. Cuti Pegawai
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menerima permohonan cuti dari pegawai/hakim yang merencanakan mengambil
cuti dan mempelajarinya
1 Hari Kerja
2. Meneruskan permohonan cuti tersebut kepada atasan langsung yang
bersangkutan kemudian kepada Ketua
3. Jika permohonan cuti pegawai/hakim tersebut disetujui oleh atasan langsungnya,
maka dibuatkan surat izin cuti
4. Mengajukan surat izin cuti kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk
diperiksa dan diberi paraf
5. Mengajukan surat izin cuti kepada Ketua untuk ditanda tangani
6. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku
register surat izin cuti
7. Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan juga menyerahkan ke bagian
umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi
8. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian
VII. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menyiapkan dan mengajukan Blanko DP3 kepada atasan langsung masing-masing
Hakim dan Pegawai untuk diberikan penilaian 1 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 28
2. Menerima kembali Blanko DP3 masing-masing Hakim dan Pegawai yang sudah
diberi nilai oleh atasan langsungnya untuk dibuatkan DP3
3. Mengajukan kepada atasan langsung masing-masing Hakim dan Pegawai untuk
ditandatangani
4. Memberikan DP3 kepada masing-masing Hakim dan Pegawai yang dinilai untuk
ditandatangani dan jika ada keberatan dengan penilaian yang telah
diberikan oleh atasan langsungnya maka Hakim dan Pegawai yang dinilai
dapat mengajukan keberatan
5. Membawa DP3 masing-masing Pegawai untuk ditanda tangani oleh atasan
Pejabat Penilai sedangkan untuk DP3 Hakim dan Panitera/Sekretaris
dikirim kepada atasan Pejabat Penilai di Mahkamah Agung RI
6. Menyerahkan DP3 kepada Hakim dan Pegawai, mengarsipkan DP3 masing-
masing Pegawai ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dibuat pada setiap akhir tahun.
VIII. Penerimaan CPNS dan Calon Hakim
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim mengikuti petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
IX. Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menerima daftar nominatif rencana kenaikan pangkat dan mengumpulkan data
Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat kemudian membuat daftar
nominatif rencana kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai beserta surat
pengantarnya
1 Hari Kerja
2. Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat
pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk
diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat
pengantarnya kepada Ketua untuk ditanda tangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
X. Usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU)
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menerima usul KARPEG, KARIS/KARSU beserta kelengkapan berkasnya, meneliti
berkas usulan KARPEG, KARIS/KARSU dan melegalisir pernyataan usulan
kemudian membuat usul KARPEG, KARIS/KARSU
2 Hari Kerja
2. Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Wakil Sekretaris dan
Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
XI. Diklat PIM, Diklat HAKIM, Diklat Panitera Pengganti/Jurusita, Ujian Dinas Tingkat I dan II dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Menerima daftar nama pegawai yang akan mengikuti Diklat, Diklat PIM, Diklat
Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian Ijazah dari Pengadilan Negeri dan 2 Hari Kerja
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 29
Pengadilan Tinggi untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI
2. Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian
Ijazah kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa
dan diberikan paraf
3. Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian
Ijazah kepada Ketua untuk ditanda tangani
4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku
register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian
C. SUB BAGIAN KEUANGAN
I. Perencanaan Anggaran
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat dengan semua bagian untuk
menetapkan usulan anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL)
1 Hari Kerja
2. Operator menginput usulan anggaran kedalam aplikasi RKA-KL berdasarkan
Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan
3 Hari Kerja
3. Pengiriman hasil usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)
ke Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) pagu
sementara 2 Hari Kerja
5. Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara Pengadilan
Tinggi 2 Hari Kerja
6. Menyusun kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu deventif yang
diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan Pemerintah
bersama DPR
2 Hari Kerja
7. Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu deventif dengan
Pengadilan Tinggi 2 Hari Kerja
8. Penyusunan data pendukung RKA-KL 1 Hari Kerja
9. Pengiriman data pendukung RKA-KL ke Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja
10. Menginput data RKA-KL kedalam aplikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) 2 Hari Kerja
11. Melakukan pembahasan dan penelaahan konsep DIPA dengan Pengadilan Tinggi
untuk dibahas dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat
2 Hari Kerja
12. Penerbitan dan Penandatanganan DIPA 1 Hari Kerja
13. Penerimaan DIPA 1 Hari Kerja
Catatan : Dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir tahun.
II. Pelaksanaan Anggaran
a. Gaji
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput gaji/kekurangan gaji kedalam aplikasi GPP
2 Hari Kerja
2. Pembuat Daftar Gaji (PDG) mencetak Daftar Gaji dan data pendukung lainnya
untuk ditandatangani
3. Daftar Gaji yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat Penerbit Surat
Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 30
4. Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP
guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan
mencetak SPM
6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti,
dan menandatangani SPM
7. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) 2 Hari Kerja
9. Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan
transfer gaji ke rekening masing-masing pegawai, dan mengantarkannya
ke Bank 1 Hari Kerja
10. Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan gaji
b. Uang Makan
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Makan berdasarkan Rekap Daftar
Hadir yang dikeluarkan dari kepegawaian
2 Hari Kerja
2. Daftar Uang Makan dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani
3. Daftar Uang Makan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat
Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada
bagian keuangan
4. Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP
guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan
mencetak SPM
6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti
dan menandatangani SPM
7. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) 2 Hari Kerja
9. Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan
transfer Uang Makan ke rekening masing-masing pegawai, dan
mengantarkannya ke Bank 1 Hari Kerja
10. Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan uang makan beserta data
pendukungnya
c. Lembur
No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian
1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada para pegawai untuk
melaksanakan Kerja Lembur yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja
(SPK) Lembur
1 Hari Kerja
2. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
kedalam aplikasi GPP berdasarkan daftar hadir kerja lembur
2 Hari Kerja
3. Daftar uang lembur dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani
4. Daftar uang lembur yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat
Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada
bagian keuangan
5. Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP
guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 31
6. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan
mencetak SPM
7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti
dan menandatangani SPM
8. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negar