Pengantar kepabeanan audit keban_tp
-
Upload
kamal-chiter -
Category
Education
-
view
102 -
download
32
Transcript of Pengantar kepabeanan audit keban_tp
LOGO
Konsep Tarif dan Nilai Pabean
KonsepKepabeanan
POKOK BAHASAN
1
Konsep Fasilitas Kepabeanan
Konsep Pembukuan
KonsepPengawasan
Konsep Keberatan & Banding
Konsep Pidana & Penyidikan
PENGANTAR KEPABEANAN
Menghimpun Penerimaan Negara (Revenue Collection)
Melindungi Masyarakat (Community Protection)
Memfasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial
Assistance)
FUNGSI UTAMAFUNGSI UTAMA((PENGAWASANPENGAWASAN))
FUNGSI TAMBAHANFUNGSI TAMBAHAN((PELAYANANPELAYANAN))
FUNGSI CUSTOMS
2
LOGO
3
KEGIATAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGAWASAN KEPABEANANKEPABEANAN
Hi-Co Scan Jalur Merah Intelijen
LOGO
4
REGISTRASI IMPORTIR • Direktorat Audit mengkoordinasi
pelaksanaan untuk seluruh Kantor Wilayah melalui website
• Kantor Wilayah melakukan penelitian lapangan (uji eksistensi, responsibility, nature of bussiness, dan pembukuan)
• Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) menentukan penjaluran berdasarkan score registrasi, Past Record Importir dan Profil komoditi
• Hasilnya Profil Risiko atau Penjaluran Pelayanan (Jalur Merah, Hijau, dan Prioritas)
PRE-CLEARANCEPRE-CLEARANCE
LOGO
5
• Pelayanan importasi barang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan memperhatikan : Database Harga (disusun oleh
Direktorat Teknis Kepabeanan) untuk menguji kewajaran Nilai Pabean
Informasi dari P2 (NI, NHI) dalam menentukan target pemeriksaan fisik
• Hasilnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
CLEARANCECLEARANCE
LOGO
6
Kegiatan Post Clearance meliputi :• Verifikasi (Kantor Wilayah)• Audit (Direktorat Audit dan Kantor
Wilayah)• Penyelidikan/Penyidikan (P2)
POST POST CLEARANCECLEARANCE
LOGO
SELF ASSESSMENT
RISK MANAGEMENT AUDIT
PILAR PELAYANAN DAN PILAR PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN
ERA KEPABEANAN MODERENERA KEPABEANAN MODEREN
7
LOGO
Kenapa audit kepabeanan dan
cukai diperlukan????
8
LOGOMengapa perlu Audit
9
•Self assessmentDengan pengguna jasa menghitung sendiri kewajiban bea masuk dan pajak maka perlu adanya kontrol untuk memastikan kebenaran pemberitahuan tersebut.
•Ketentuan nilai persediaan berdasarkan transaksiNilai transaksi sebagai nilai pabean memerlukan mekanisme kontrol untuk perhitungan nilai transaksi yang tepat
•Pemberian fasilitas bea masukBerbagai fasilitas yang diberikan memerlukan kontrol agar tidak tidak terjadi penyimpangan atas fasilitas tersebut.
Audit sebagai alat Kontrol
LOGO KEWENANGAN MELAKUKAN AUDIT
Pejabat BC
BERWENANG
a. Buku / catatan
Surat-menyurat
Sediaan barang
ImportirImportirEksportirEksportirPengusaha TPSPengusaha TPSPengusaha TPBPengusaha TPBPPJKPPJKPengangkutPengangkut
Orang (pasal 49) yg menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan kena SA denda 7 5 juta rupiah
AUDIT
b. Keterangan lesan / tertulisc. Memasuki bangunan dan/atau
saranad. Pengamanan ruang tempat
menyimpan dokumen
LOGOKONSEP PEMBUKUAN
IMPORTIR EKSPORTIR
PENGUSAHA TPS PENGUSAHA TPB
PPJK PENGUSAHA PENGANGKUTAN
adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan
PEMBUKUAN
YG BERKEWAJIBANMEMBUAT
11
WEWENANG CUSTOMS
meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
meminta keterangan lisan / tertulis dari orang dan pihak yang terkait,
memasuki bangunan/ruangan untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan,
melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan
12
FUNGSI PEMBUKUAN
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan
usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan
Untuk Audit Kepabeanan
IMPORTIR, EKSPORTIR, PENGUSAHA TPS, PENGUSAHA TPB, PPJK, PENGUSAHA PENGANGKUTAN
WAJIB MENYERAHKAN
13
KETENTUAN PEMBUKUAN
BUKU
CATATAN
SURAT-SURAT
MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA INDONESIA ATAU MATA UANG ASING INDONESIA ATAU MATA UANG ASING DAN BAHASA ASING DAN BAHASA ASING TTT TTT
MENGGAMBARKAN MENGGAMBARKAN KEGIATAN USAHA KEGIATAN USAHA SEBENARNYA, MINSEBENARNYA, MINIMAL IMAL CATATCATATANAN HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENDAPATAN DAN BIAYAPENDAPATAN DAN BIAYA
Wajib disimpan 10 tahun
14
DEFINISI• Audit
Dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, obyektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subyek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.
• Audit kepabeanan dan cukai Adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan
dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
15
JENIS-JENIS AUDIT16
Pada prinsipnya proses auditing adalah merupakan kebalikan dari proses penyusunan laporan keuangan
TRANSAKSI DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL
BUKU BESAR
LAPORAN KEUANGAN
BUKU PEMBANTU
proses penyusunan laporan keuanganproses auditing
17
AKUNTANSI DAN PROSES AUDITAKUNTANSI DAN PROSES AUDIT
Audit kepabeanan juga merupakan proses kebalikan dari proses akuntansi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kepabeanan
KEGIATAN KEPABEANAN
DAN CUKAI
DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL
BUKU BESAR
LAPORAN KEUANGAN
BUKU PEMBANTU
proses penyusunan laporan keuanganproses audit kepabeanan
18
AKUNTANSI DAN PROSES AKUNTANSI DAN PROSES AUDITAUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAICUKAI
DOKUMENKEPABEANAN
Menguji tingkat kepatuhan Orang atas pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
19
Audit Kepabeanan :ImportirEksportirPengusaha TPSPengusaha TPBPengusaha Pengurusan Jasa KepabeananPengusaha Pengangkutan
20
Audit Cukai :Pengusaha PabrikPengusaha Tempat PenyimpananImportir BKCPenyalur dan Pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai
21
Sistematika Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
Ketentuan Umum Jenis AuditObjek AuditTujuan Audit
Perencanaan Audit Pelaksanaan Audit Evaluasi dan
Monitoring
1. Tim Audit2. Surat Tugas/Surat Perintah3. Daftar Kuesioner4. Periode Audit5. Pengarahan6. Joint Audit7. Kewenangan dan Kewajiban
Tim Audit8. Kewajiban Auditee9. Pekerjaan Lapangan &
Kantor10. Daftar Temuan Sementrara
dan tanggapan11. Pembahasan Akhir12. LHA dan tindak lanjutnya13. Tanggung jawab Tim Audit
dan Auditee
1. Evaluasi LHA
2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
1. Audit terencana berdasarkan Manajemen Risiko
2. Audit Sewaktu-waktu berdasarkan skala prioritas
23
EVALUASI HASIL AUDIT
TATA LAKSANA AUDIT UMUM DAN AUDIT KHUSUS LAINNYA
24
Harus memiliki Sertifikat keahlian
Susunan Tim Audit:- Pengawas Mutu Audit- Pengendali Teknis Audit- Ketua Auditor- Auditor
Berpedoman pada Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT AUDIT
SURAT TUGASNOMOR ST- /BC.6/2012
Berdasakan Pasal 86 undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ini kami pejabat yang bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada::
Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4890308 EXT 603, 608; FAKSIMILE (021) 4892209, 4891366; SITUS : www.beacukai.go.id
menilai kinerja Tim Audit dan sistem audit
Dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pekerjaan Lapangan
Menjelaskan tentang pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Audit Cukai kepada Auditee
Meminta Data Audit Meminta keterangan lisan dan/
atau tertulis Memasuki bangunan, ruangan,
dan tempat penyimpanan data dan sediaan barang
Melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen jika dipandang perlu
Menyerahkan Data Audit serta Sediaan Barang untuk kepentingan pemeriksaan
Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis
Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas penggunaan data elektronik jika diperlukan
Menunjuk wakil jika pimpinan Auditee berhalangan
DATA AUDIT
paling lama 7 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari kerja
Audit Umum
paling lama 3 hari kerjaAudit
Khusus BH
Pada saat diterimanya surat permintaan data
Audit Investig
asi
Auditee harus menandatangani surat pernyataan penolakan
Tim Audit harus membuat berita acara
Tim Audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan Lapangan
memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencacahan fisik kepada Auditee, kecuali untuk audit investigasi
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Audit dalam hal:1. Pekerjaan Lapangan tidak dapat dilaksanakan;
2. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai tidak dapat dilanjutkan setelah dilakukan Tindakan Pengamanan; dan/atau
3. Terdapat alasan selain alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
38
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau jika tidak, dianggap setuju DTS
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
39
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
40
DTS LHA
TINDAK LANJUT ATAS TANGGAPAN DTS DAN PEMBAHASAN AKHIR
TIM PENELAA
HAN
RISALAH PENELAAHA
N
Dispute aturan??
Tidak ditanggapi
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
41
Laporan pelaksanaan Audit yang disusun oleh Tim Audit sesuai ruang lingkup dan tujuan Audit
Ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
44
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
45
LOGOPENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN
46
PENETEPAN TARIFPENETEPAN TARIFDAN NILAI PABEAN DAN NILAI PABEAN
PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN TARIF
SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
DALAM WAKTU 30 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN
PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN NILAI PABEAN
DIRJEN DAPAT MENETAPKAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BM DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN
PMK No.51/PMK.04/2008 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean,
dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN
PEJABAT BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PENGADILAN PAJAK
Penetapan Tarif dan/atau Nilai
Pabean(Pasal 16)
Keputusan atas keberatan (Pasal 93)
PengajuanBanding(Pasal 95)
Penetapan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean (Ps 25 ayat 4 dan pasal
26 ayat 4)Contoh: •Pencabutan fasilitas. •Penetapan karena penafsiran peraturan.
Keputusan atas keberatan(Pasal 93A)
Penetapan Sanksi Administrasi Berupa
DendaContoh:•Tidak memberitahukan barang dalam manifes ,•Tidak melaporkan pembatalan ekspor
Keputusan atas keberatan(Pasal 94)
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(Pasal 17)
MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN
BERDASARKAN PMK 51/2008PASAL PEJABAT
BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL FORMULIR PENETAPAN
Pasal 2, 3, 4Penetapan Tarif dan/atau Nilai
Pabean
SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean)
(Pasal 5 ayat(1))
Pasal 6 Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean selain Pasal 2,3,4 SPP
(Surat Penetapan Pabean)(Pasal 7 yat(2))Pasal 7 ayat (1) Penetapan kewajiban membayar
karena Pelanggaran Fasilitas Pembebasan/Keringanan
Pasal 8 ayat (1) Penetapan Sanksi Administrasi
Berupa Denda
SPSA(Surat Penetapan Sanksi
Administrasi)(Pasal 8 ayat(2))
Pasal 9 Keputusan keberatan atas penetapan Pejabat
Surat Keputusan Dirjen(Pasal 12)
Pasal 10 ayat (1)Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPKTNP (Surat Penetapan Kembali
Tarif dan/atau Nilai Pabean)
(Pasal 10 ayat (4))
LOGOKONSEP KEBERATAN
untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasakeadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa
Orang yang keberatan atas penetapan tarif
dan/atau nilai pabean
Orang yang keberatan atas penetapan selain
tarif dan/atau nilai pabean
KeberatanKeberatan Dirjen Bea dan Cukai
50
LOGOPASAL 93PENETAPAN OLEH PEJABAT BC
MENGENAI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN
ORANG
KEBERATAN TERTULIS
DIRJEN
60 HARI
menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus
dibayar
BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN
PABEAN
TIDAK WAJIB
60 HARI PUTUSAN
DITOLAK JAMINAN DICAIRKAN
DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN
TIDAK BERIKAN PUTUSAN
DIANGGAPDIKABULKAN
JAMINAN DIKEMBALIKAN
Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan
BERKEBERATAN
> 60 HARI
LOGOPASAL 93APENETAPAN OLEH PEJABAT BC
SELAIN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEANMis: pencabt fasilitas
ORANG
KEBERATAN TERTULIS
DIRJEN
60 HARI
menyerahkan jaminan sebesar
tagihan yg harus
dibayar
BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN
PABEAN
TIDAK WAJIB
60 HARI PUTUSAN
DITOLAK JAMINAN DICAIRKAN
DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN
TIDAK BERIKAN PUTUSAN
DIANGGAPDIKABULKAN
JAMINAN DIKEMBALIKAN
Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan
BERKEBERATAN
Menyangkut
kekurangan
Pembayaran BM
> 60 HARI
LOGOPASAL 94
ORANG
KEBERATAN TERTULIS
DIRJEN
60 HARI
MENYERAHKAN JAMINAN SEBESAR SANKSI
ADMINISTRASI
60 HARI PUTUSAN
DITOLAK JAMINAN DICAIRKAN
DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN
TIDAK BERIKAN PUTUSAN
DIANGGAPDIKABULKAN
JAMINAN DIKEMBALIKAN
Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan
> 60 HARI
DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
DENGAN
LOGO
ORANG YANG ORANG YANG KEBERATAN KEBERATAN TERHADAPTERHADAP }
BANDING
PENGADILAN PAJAK
60 hari sejak tanggalpenetapan atau
tanggal keputusan
PENETAPAN DIRJEN ATAS TARIF DAN NILAI PABEAN
KEPUTUSAN DIRJENATAS KEBERATAN
SETELAH PUNGUTAN TERUTANG DILUNASI 54
KONSEP BANDING
54
LOGOKONSEP PIDANA & PENYIDIKAN
PIDANA KEPABEANAN
a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes,b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin
Kepala Kantor Pabean,c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan
Pabean,d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain yg diijinkan,e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum,f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg
mengakibatkan kerugian Negara.g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke
Kantor Pabean tujuan,h. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg
impor dlm Pemberitahuan Pabean,
SETIAP ORANG
PENYELUNDUPAN dibidang IMPORPENYELUNDUPAN dibidang IMPOR 55
LOGO
Kinosta.doc
PASAL 102 PENYELUNDUPAN DIBIDANG IMPOR
a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes { psl 7A (2) };b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor
Pabean (ps 10A (1);c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean
{psl 7A (3)};d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain ditujuan;e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum;f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg
mengakibatkan kerugian Negara;g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean
tujuan; atauh. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm
Pemberitahuan Pabean,
SETIAP ORANG
PENYELUNDUPAN dibidang IMPOR
Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan Pidana Denda Min. Rp 50 Juta, Maks. Rp 5 Milyar
Back to Pasal 7A (2) Back to Pasal 7A (3)
PIDANA KEPABEANAN
a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean,b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau
jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor,
c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean,
d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean,
e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah (outward manifes),
SETIAP ORANG
PENYELUNDUPAN dibidang PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOREKSPOR
57
LOGOPASAL 102APENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR
a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang
ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor {psl 11A (1) }
c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean { psl 11A (3) }
d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, atau
e. Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah
SETIAP ORANG
PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOR
Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan
Pidana Denda Min Rp 50 Jt, Maks Rp 5 Milyar
Back to Pasal 11A (1)
Back to Pasal 11A (3)
PIDANA KEPABEANAN
PENYELUNDUPAN IMPOR ATAU EKSPOR YANG MENGAKIBATKAN
TERGANGGUNYA SENDI-SENDIPEREKONOMIAN NEGARA
DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERATDAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT
59
LOGO
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MIN. 5 TAHUN DAN
MAKS. 20 TAHUN DAN PIDANA DENDA MIN. 5 MILIAR RUPIAH DAN
MAKS. 100 MILIAR RUPIAH.
YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA SENDI-SENDIPEREKONOMIAN NEGARA
PASAL 102BPENYELUNDUPAN YANG MENGGANGGU SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NEGARA
PIDANA KEPABEANAN
PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUMDAN APARAT PENEGAK HUKUM
DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT (DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA)(DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA)
61
LOGO
Kinosta.doc
Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B
PIDANA YANG DIJATUHKAN DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA ANCAMAN PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG INI DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA).
DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM
PASAL 102CPENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT
DAN APARAT PENEGAK HUKUM
PIDANA KEPABEANAN
PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU TIDAK SAMPAI KE
KANTOR PABEAN
Kantor Pabean
63
LOGOPASAL 102DPENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
TIDAK SAMPAI KE KANTOR PABEAN
Mengangkut Barang Tertentu yg tdk sampai ke Kantor Pabean tujuan
dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya
SETIAP ORANG
Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 5 th dan / atau
Pidana Denda Min Rp 10 Jt, Maks Rp 1 MilyarKantor Pabean
PIDANA KEPABEANAN
SETIAP ORANG
menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen Pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan Data ke dalam buku atau catatan
memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan
kewajiban pabean
menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor
yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor
65
LOGOPASAL 103
SETIAP ORANG
menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap
pabean yang palsu atau dipalsukan
membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan
kewajiban pabean
menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau
memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
SANKSI•Pidana penjara:Min.2th,max.8th•Pidana denda:
Min.100 juta,max.5 milyar
SETIAP ORANG
SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM
KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN PUNGUTAN
NEGARA TERPENUHI /TDK TERPENUHI
Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan.Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik
67
PIDANA KEPABEANAN
LOGO
Kinosta.doc
DIPIDANAPENJARA : MIN 2 TH
MAKS 10 TH DAN/ATAUDENDA : MIN Rp 1 MILYAR
MAKS Rp 5 MILYAR
PASAL 103AMENGAKSES SECARA TIDAK SAH SISTEM KOMPUTER
DI BIDANG KEPABEANAN
SETIAP ORANG
SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM
KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN
DIPIDANA PENJARA :
MIN 1 TH, MAKS 5 TH DAN/ATAU DENDA : MIN Rp 50JT MAKS
Rp 1 MILYARJIKA PUNGUTAN NEGARA TAK
TERPENUHI
Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan.Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik
mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana impor/ekspor
memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan
menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan
menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisilidi luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean
69
PIDANA KEPABEANAN
SETIAP ORANG
LOGO
Kinosta.doc
PASAL 104
SETIAP ORANG
mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B
memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang
buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan
menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan
menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan
yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini
SANKSISANKSIPidana penjara Min 1 th max 3 th
DAN/ATAUdenda
Min Rp 500 jt max Rp 3 milyar
YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH
FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN
SETIAP ORANG
Dengan sengaja dan
tanpa hak
Membuka,Melepas,
atau merusakKunci, segel, atau tanda
pengaman yangdipasang oleh
Pejabat BC
71
PIDANA KEPABEANAN
LOGOPASAL 105PASAL 105MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL, MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL,
ATAU TANDA PENGAMANATAU TANDA PENGAMAN
YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN
SETIAP ORANG
Dengan sengaja dan
tanpa hak
Membuka,Melepas,
Atau merusakKunci, segel, Atau tanda
Pengaman yangDipasang oleh
Pejabat BC
Dipidana
Penjara min 1 th, maks 3 th
Dan / atau Denda
min Rp 500 Jt, maks Rp 1 Milyar
PPJK
Melakukanpengurusan
Pemberitahuanpabean
IMPORTIR/ EKSPORTIRancaman pidana tsb
berlaku juga terhadapnya
apabilamelakukan perbuatan
yg diancam dgn pidana
73
PIDANA KEPABEANAN
Atas kuasa dari
LOGOPASAL 107ANCAMAN PIDANA TERHADAP PPJK
PPJK
Melakukanpengurusan
Pemberitahuanpabean
IMPORTIR/ EKSPORTIR
ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya
Atas kuasa dari
apabilaMelakukan perbuatan
Yg diancam dgn pidana
Menegaskan bahwa jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir
LOGO
Kinosta.doc
PASAL 108
Tindak PidanaBadan Hukum, persh, koperasi
Yang memberi perintah/lalai mencegah
Tuntutan/ sanksi Jatuh pada
Juga pada orang yang berdasarkan hub kerja / hub lain
Dlm hal tuntutan Pidana harus dilakukan terhadap badan hukum, perseorangan, pd waktu penuntutan diwakili seorang pengurus dan
dapat diwakili oleh kuasanya
Pidana pokok senantiasa Pidana denda maks Rp 1,5 M jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan
pidana denda.
untuk negarauntuk negara
Sarana pengangkut untuk tindak pidana impor/ekspor
PIDANA KEPABEANAN
Brg Brg ex ex penyelundupan penyelundupan
imporimpor
Brg Brg ex ex penyelundupan penyelundupan
eksporekspor
Brg Brg tertentu dari tertentu dari tindak pidanatindak pidana
DIRAMPAS
untuk negarauntuk negaraDAPAT DIRAMPAS
76
LOGOPASAL 109BARANG DAN SARANA PENGANGKUT YANG BERHUBUNGAN TINDAK
PIDANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA
Dirampas untuk negara
I. Barang :
1. Impor : psl. 102; psl. 103 huruf d; atau psl.104 huruf a
2. Ekspor : psl.102A
3. Barang tertentu (psl. 102B) yang berasal dari tindak pidana
II. Sarana pengangkut untuk melakukan tindak pidana (psl. 102; psl.102A; atau psl.102B)
Dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 73
LOGO
Kinosta.doc
PASAL 110
Pidana denda tidak dibayar terpidana SEBAGAI GANTI
Diambil kekayaan dan/atau pendapatan
terpidana
TIDAK DAPATDIPENUHI
Pidana kurungan paling lama enam bulan
TINDAK PIDANA KEPABEANAN
TIDAK DAPAT
DITUNTUT
SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN
Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean
atau sejak terjadinya tindak pidana
Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.
79
KADALUWARSAKADALUWARSA
LOGOPASAL 111KADALUWARSA
TINDAK PIDANA KEPABEANAN
TIDAK DAPAT
DITUNTUT
SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN
Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean
atau sejak terjadinya tindak pidana
Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.
81
Pegawai Negeri Sipil
DJBC tertentu
Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan
Tugas :Memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
Diberi wewenang
khusus sebagai
PENYIDIK
PASAL 112 KETENTUAN PENYIDIKAN
LOGOKEWENANGAN PENYIDIK
a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
h. mengambil sidik jari orang;
LOGOKEWENANGAN PENYIDIK
i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang
yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
o. menghentikan penyidikan;p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
PEJABAT BC SALAH MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR (ps 113B)
menghitung/ menetapkan bea masuk
atau bea keluar tidak sesuai dengan UU
Dikenakan sanksi sesuai
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
mengakibatkan belum terpenuhinya
pungutan negara
PEJABAT BC
SANKSI UTK PEGAWAI
TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PEJABAT BC (ps 113C)
Dalam hal terdapat indikasi tindak
pidana di bidang kepabeanan yang
menyangkut pegawai Ditjen Bea
dan Cukai
MENTERI MENUGASKAN
Unit pemeriksa internal di lingkungan
Departemen Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan pegawai
guna menemukan bukti permulaan
Tata cara pemeriksaan
Diatur dengan Peraturan Menteri
SANKSI UTK PEGAWAI
PEMBERIAN PREMI (ps 113D)
Orang yang berjasa dalam menangani
pelanggaran kepabeanan
P R E M I
Jumlah premi 50% dari Sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang
Dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang tidak boleh dilelang, dasar preminya
ditetapkan oleh Menteri
Berhak memperoleh
Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani:1. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara
administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan, atau2. pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan
penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.
REWARD UTK PEGAWAI
87