PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
NOMOR 221/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
1. AMBARITA, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec.
Patumbak Kab. Deli Serdang , dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya Poltak Manik,SH Advokat/Penasihat Hukum
berkantor di Jl. Kolonel Liberty Malau-Pardomuan I,
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Propinsi
Sumatera Utara, semula Turut Terlawan XI sekarang
sebagai Pembanding I;
2. SUTARNO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
3. TALIONO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
4. USMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
5. Drh. DJODI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang ;
6. HUGAN PASARIBU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I,
Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang;
7. BAHUL, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
8. JOHANSYAH TAMBUNAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa
Marindal I, Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang;
9. ABDUL GANI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
10. WAHYU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
11. ABDUL RAHMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I,
Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang;
12. ALEN KHAIRUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I,
Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang;
13. MUSLIM, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
14. FOARTA NDURU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I,
Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang;
15. MARTOKO IR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec.
Patumbak Kab.Deli Serdang;
16. RUDI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Marindal I, Kec. Patumbak
Kab.Deli Serdang;
Nomor urut 2 s/d 16, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya 1. SUYITNO,SH.M.HB 2. ALI HASAN
HUSIN,SH 3. ROJALI,SH Advokat/Penasihat Hukum
berkantor di Jl. Setia Luhur No.149 Medan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2015, semula
Pelawan I s/d XV, sekarang sebagai Pembanding II;
L A W A N :
1. HARROMAINI, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggla di Jl.Raja
Panjang RT 002 RW 013 Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai
Pesisir, Kota Pekan Baru, Propinsi Riau ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Saudin
Sinaga,SH 2. Drs. Kardi Sinaga,SH Advokat/Penasihat
Hukum berkantor di Prof.H.M Yamin, SH No.77, Kelurahan
Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Juni 2015;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
2. SURYANTI, Tempat/ tanggal lahir Air Molek/ 01 Pebruari 1973, Umur ±
40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raja
Panjang RT 002 RW 013, Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai
Pesisir, Kota Pekan Baru, Propinsi Riau (atau di Jl.RT.RW
003/004 Kelurahan Lembah Sari, Kec. Rumai Pesisir
Pekan Baru);
3. RUDI SURYANTO, Tempat/ tanggal lahir Medan/ 02 Mei 1949, Umur ±
59 tahun, Suku Tionghoa, Pekerjaan Swasta, Bertempat
tinggal Jalan Bandeng No.18 Pekan Baru, Kec. Marpoyan
Damai, Kota Pekan Baru Propinsi Riau;
4. TITO UTOYO, Pekerjaan Notaris/ PPAT di Pekan Baru, Beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman No.221 Pekan Baru;
Selanjutnya disebut Terbanding semula Terlawan I s/d
Terlawan IV;
SERTA
5. HAJI DEDY, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang; 6. M.AGUS SUMANTRA, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec.
Patumbak, Kab.Deli Serdang; 7. A. SOFYAN, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang; 8. RICO HERBERT NABABAN, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I
Kec. Patumbak, Kab.Deli Serdang; 9. HOMBING, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang; 10. SIMBOLON, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang; 11. TAMPUBOLON, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec.
Patumbak, Kab.Deli Serdang; 12. DAHLAN, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang; 13. RAJA MASDUL HAQUE, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec.
Patumbak, Kab.Deli Serdang;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
14. SINAGA, Alamat Dusun I Pasar 7 Desa Marindal I Kec. Patumbak,
Kab.Deli Serdang ; semula Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan X sekarang
disebut Turut Terbanding;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
221/PDT/2017/PT MDN tanggal 8 Agustus 2017, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat
banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
221/PDT/2017/PT MDN tanggal 8 Nopember 2017, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
ditingkat banding ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No 221/PDT/2017/PT
MDN tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti
dalam perkara aquo ;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp, tanggal 24 Maret 2016 ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap
pelaksanaan putusan/eksekusi perkara perdata terhadap Putusan Verstek
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Lp tanggal 17
Juli 2014, yang diputus tanpa hadirnya pada Tergugat (verstek), yang didasari
dengan surat gugatan tanggal 25 September 2013 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25
September 2013 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Lp. sebagai
berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah anak kesatu dan satu-satunya dari Tergugat I
dan Alm. Muhammad Umar atau disebut juga Muhammad atau disebut
juga M. Umar, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran
No. 13125/TP/2006 tertanggal 28 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh
H.R Dorman Johan, S.H., M.Si., Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk
Kota Pekanbaru jo Surat Keterangan Ahli Waris No.
477.20.5/II/Disdukcapil/2013/140 dalam Kutipan Ke Dua, tertanggal 18
Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Zulfikar, M.Si., Kepala Dinas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jo Surat
Keterangan No. 67/KET/LS/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang
diterbitkan oleh Ridwan, Lurah Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru;
2. Bahwa Tergugat I dan M. Umar atau disebut juga Muhammad Umar atau
disebut juga Muhammad adalah suami-isteri yang telah melangsungkan
pernikahan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 1992, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah No. 304/32/X/92 tanggal 30 Oktober 1992, yang
didaftarkan oleh Drs. Baharuddin, Pegawai Pencatat Nikah pada KUA
Kecamatan Rumbai;
3. Bahwa Alm. Muhammad Umar atau disebut juga Muhammad atau
disebut juga M. Umar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 6
Juni 1999, di Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta
Kematian No. 1323/2011 tanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan
oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, S.H., M.Si., M.H., Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa semasa lajangnya ayah Penggugat mempunyai sebidang tanah
kosong berukuran ± 300 m x 100 m, terletak di Propinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Marindal I, Pasar
VII, setempat dikenal dengan Dusun I, yang berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Gang Kedondong (d/h. Tanah
Tampubolon/Tanah Tambunan) ± 100 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Mekatani ± 100 m;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah (d/h. Amat Redjo) ± 300 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Komplek Mekatani ± 300 m;
5. Bahwa ayah Penggugat memperoleh sebidang tanah terperkara tersebut
dari Suparman dengan cara pengoperan hak dengan ganti kerugian
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan lunas,
sebagaimana yang tertuang dalam Akte Pengoperan Hak Dan Kuasa No.
110 tanggal 19 Januari 1979, yang diperbuat dihadapan Roesli, Notaris di
Medan;
6. Bahwa adapun alas hak atas tanah terperkara sebagaimana tertuang
dalam Surat Keterangan No. 503/3/1965 tanggal 28 Desember 1965 an.
Suparman, yang dikeluarkan oleh Assisten Wedana/Ketua Panitia
Landreform Ketjamatan Patumbak jo Surat Penjerahan tertanggal 5 Mei
1961 dari M. Harahap kepada Suparman, diketahui oleh Penghulu
Marindal;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 35 ayat (2) dan 36 ayat (2)
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atas sebidang tanah kosong
objek terperkara tersebut di atas, oleh karena telah diperoleh Alm.
Muhammad atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M.
Umar semasa lajangnya (sebelum menikah dengan Tergugat I), maka
menurut hukum tanah terperkara tersebut sebagai harta bawaan suami,
sedangkan si suami (ayah Penggugat) semasa dalam perkawinan yang
berkaitan atas tanah terperkara tidak ada menentukan lain atas hak
tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Tergugat I tidak berhak atas harta
bawaan suaminya Alm. Muhammad atau disebut juga Muhammad Umar
atau disebut juga M. Umar, oleh karena ayah Penggugat telah meninggal
dunia pada tanggal 6 Juni 1999, maka harta bawaan Alm. Muhammad
atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M. Umar yaitu
objek terperkara jatuh menjadi milik Penggugat selaku ahli waris;
9. Bahwa sebagaimana dalil point 8 tersebut di atas mengenai harta
bawaan telah terdapat Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam
putusannya tanggal 29 Juli 1996 No. 1686 K/Pdt/1995, yang
menegaskan : Suami tidak berhak atas harta bawaan isterinya karena
harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan Almarhumah Musalmah
Ahmad isteri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta
bawaan isterinya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
10. Bahwa Penggugat pada dua tahun yang lalu menerima informasi dari
keluarga ayah yang menerangkan, masih ada harta peninggalan dari
Alm. Muhammad atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga
M. Umar;
11. Bahwa Penggugat tidak berdiam diri bahkan melakukan pencarian atas
tanah objek terperkara dan ditemukanlah tanah terperkara terletak di
Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan
Patumbak, Desa Marindal I, Pasar VII, dikenal dengan Dusun I,
sebagaimana yang tertuang dalam dalil posita angka 4, 5 dan 6 di atas,
yang disebut dalam perkara ini sebagai tanah terperkara;
12. Bahwa Penggugat terus menelusuri informasi tersebut, ternyata semasa
Penggugat belum berumur 18 tahun sebagaimana yang ditentukan
Undang-Undang, Tergugat I telah melakukan pemindahan dan
penyerahan hak atas tanah objek terperkara tersebut kepada Tergugat II,
sebagaimana yang tertuang dalam Akte Pemindahan Dan Penyerahan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Hak Dengan Ganti Rugi No. 43 tanggal 11 Desember 1999, yang
diperbuat dihadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Pekanbaru (Tergugat
III);
13. Bahwa berdasarkan pasal 48 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menentukan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum
berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali
apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
14. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemindahan
dan penyerahan hak, sebagaimana Tergugat II yang telah menerima
pemindahan hak atas tanah terperkara tersebut di atas secara tanpa hak
dihadapan Tergugat III berdasarkan Akte Pemindahan Dan Penyerahan
Hak Dengan Ganti Rugi No. 43 tanggal 11 Desember 1999, seluruhnya
haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa dengan penemuan tanah terperkara tersebut, ternyata bukan
tanah kosong lagi seperti sediakala akan tetapi sudah berdiri di atasnya
bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, rumah sewa, gudang botot,
perbengkelan mobil, bahkan sebagian tetap dalam keadaan kosong
sebagaimana teridentifikasi masing-masing Tergugat di atas yang
dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat
XXIX;
16. Bahwa oleh karena tanah terperkara yang merupakan harta bawaan
ayah Penggugat : Alm. M. Umar atau disebut juga Muhammad Umar atau
disebut juga Muhammad telah dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat
XXIX secara tanpa hak, maka terhadap Tergugat I s/d Tergugat XXIX
yang telah menguasai tanah terperkara haruslah dinyatakan tidak sah
dan tidak berkekuatan hukum, berikut dengan surat-surat yang berkaitan
dengan pengalihan hak atas tanah terperkara oleh pihak manapun
kepada pihak Tergugat-Tergugat ataupun pihak Tergugat-Tergugat
kepada Pihak manapun, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum;
17. Bahwa secara terang dan jelas Tergugat-Tergugat dan atau pihak
manapun yang telah menguasai tanah terperkara secara tanpa hak, serta
merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar
hukum (on recht matigedaad);
18. Bahwa oleh karena perbuatan melanggar hukum dari Tergugat-Tergugat
mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian materil dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
tidak dapatnya menguasai dan mengusahai tanah terperkara yang
diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri sampai dengan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum
tetap dikompensasikan bila tanah tersebut disewakan kepada pihak lain,
maka patutlah terhadap masing-masing Tergugat dibebankan biaya sewa
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;
19. Bahwa oleh karena itu Tergugat-Tergugat demi hukum haruslah
mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara
dengan baik kepada Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini mohon terlebih dahulu
agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas tanah terperkara tersebut;
21. Bahwa apabila masing-masing Tergugat lalai memenuhi putusan dalam
perkara ini, maka terhadapnya patut dibebankan uang paksa (dwang
som) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap
hari keterlambatan;
Maka segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar sudilah kiranya untuk menetapkan
suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu
yang ditetapkan tersebut, dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan
amarnya sebagai berikut:
A. PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XXIX telah melakukan perbuatan
melanggar hukum (on recht matigedaad);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah No.
304/32/X/92 tanggal 30 Oktober 1992, yang didaftarkan oleh Drs.
Baharuddin, Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Rumbai;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Kelahiran No.
13125/TP/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 an. Harromaini, yang
dikeluarkan oleh H.R Dorman Johan, S.H., M.Si., Kepala Dinas
Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Kematian No.
1323/2011 tertanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan oleh Drs. H.
Mohd. Noer MBS, S.H., M.Si., M.H., Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jo Surat Keterangan Ahli Waris No.
477.20.5/II/Disdukcapil/2013/140 dalam Kutipan Ke Dua tertanggal 18
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Zulfikar, M.Si., Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jo Surat
Keterangan No. 67/KET/LS/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang
diterbitkan oleh Ridwan, Lurah Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Pengoperan Hak Dan
Kuasa No. 110 tanggal 19 Januari 1979 an. Mohammad, yang diperbuat
dihadapan Roesli, Notaris di Medan jo Surat Keterangan No. 503/3/1965
tanggal 28 Desember 1965 an. Suparman, yang dikeluarkan oleh
Assisten Wedana/Ketua Panitia Landreform Ketjamatan Patumbak jo
Surat Penjerahan tertanggal 5 Mei 1961 dari M. Harahap kepada
Suparman, diketahui oleh Penghulu Marindal;
7. Menyatakan demi hukum tanah terperkara adalah harta bawaan dari Alm.
Muhammad atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M.
Umar yang menjadi hak milik Penggugat karena warisan;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX atau pihak lain
untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik
tanah terperkara kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Muhammad
atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M. Umar;
9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akte Pemindahan Dan
Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 43 tanggal 11 Desember 1999,
yang diperbuat dihadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
10. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala
peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas
tanah terperkara, yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak
lain, maupun pihak lain kepada Tergugat-Tergugat, bahkan diantara
sesama Tergugat;
11. Menghukum masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX
untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun secara tunai dan lunas, yang
diperhitungkan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam sampai dengan mendapatkan keputusan yang
berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum masing-masing Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) setiap hari keterlambatan masing-masing Tergugat
melaksanakan amar putusan ini;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
dijalankan/diletakkan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIX secara tanggung renteng
untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
B. SUBSIDAIR: 1. Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing
menghadap Kuasanya tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah mengambil putusan tanpa hadirnya para Tergugat (verstek),
dengan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XXIX telah melakukan perbuatan
melanggar hukum (on recht matigedaad);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah No.
304/32/X/92 tanggal 30 Oktober 1992, yang didaftarkan oleh Drs.
Baharuddin, Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Rumbai;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Kelahiran No.
13125/TP/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 an. Harromaini, yang
dikeluarkan oleh H.R Dorman Johan, S.H., M.Si., Kepala Dinas Pendaftaran
Penduduk Kota Pekanbaru;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Kematian No.
1323/2011 tertanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan oleh Drs. H.
Mohd. Noer MBS, S.H., M.Si., M.H., Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jo Surat Keterangan Ahli Waris No.
477.20.5/II/Disdukcapil/2013/140 dalam Kutipan Ke Dua tertanggal 18 Juni
2013, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Zulfikar, M.Si., Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jo Surat Keterangan
No. 67/KET/LS/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Ridwan,
Lurah Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Pengoperan Hak Dan Kuasa
No. 110 tanggal 19 Januari 1979 an. Mohammad, yang diperbuat dihadapan
Roesli, Notaris di Medan jo Surat Keterangan No. 503/3/1965 tanggal 28
Desember 1965 an. Suparman, yang dikeluarkan oleh Assisten
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Wedana/Ketua Panitia Landreform Ketjamatan Patumbak jo Surat
Penjerahan tertanggal 5 Mei 1961 dari M. Harahap kepada Suparman,
diketahui oleh Penghulu Marindal;
8. Menyatakan demi hukum tanah terperkara adalah harta bawaan dari Alm.
Muhammad atau disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M. Umar
yang menjadi hak milik Penggugat karena warisan;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX atau pihak lain untuk
mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah
terperkara kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Muhammad atau
disebut juga Muhammad Umar atau disebut juga M. Umar;
10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akte Pemindahan Dan Penyerahan
Hak Dengan Ganti Rugi No. 43 tanggal 11 Desember 1999, yang diperbuat
dihadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
11. Menyatakan demi hukum tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak
dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara,
yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain, maupun pihak
lain kepada Tergugat-Tergugat, bahkan diantara sesama Tergugat;
12. Menghukum masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX
untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun secara tunai dan lunas, yang
diperhitungkan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam sampai dengan mendapatkan keputusan yang
berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIX secara tanggung renteng untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp 13.836.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga
puluh enam ribu rupiah);
14.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan dalam surat
perlawanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada tanggal 05 Mei 2015 dibawah Register Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN
Lbp, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :
- Bahwa untuk mempermudah penyebutan Pelawan I s/d Pelawan XV disebut
juga dengan Pelawan-pelawan atau Pelawan;
- Bahwa Pelawan I adalah pemilik tanah yang terletak di Dusun I Pasar 7
Desa Marendal I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang Sumatera Utara atau
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
setempat lebih di kenal dengan Jln.Meka Tani seluas + 35.986 m2 (lebih
kurang tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter
persegi) sesuai dengan surat penyerahan hak atas tanah dan kuasa No.132
tanggal 07 Februari 2003 yang Penggugat peroleh dari Raden Markasan
yang dibuat di hadapan Muhammad Indra SH, Spn Notaris di Medan yang
batas-batasnya sebagai berikut:
Yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan lapangan sepak bola/Perumahan Karyawan
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Ex Meka tani
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Kedondong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln.Meka Tani
Dalam hal ini tanah diatas disebut juga dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut adalah sebahagian dari objek Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 01 Maret 2001
berkaitan dengan surat yang dimiliki oleh Raden Markasan tahun 1956;
- Bahwa, tanah tersebut diatas telah Terlawan I alihkan kepada pihak ke 3;
- Bahwa, pada tanggal 27 April datanglah Keplink Dusun I Pasar 7 menjumpai
Pelawan I yang menyatakan bahwa tanah yang telah Pelawan I alihkan
kepada pihak ke 3 tersebut ingin di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam dan surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang diberikan tersebut
masih berupa teguran agar Terlawan mengosongkan tanah tersebut;
- Bahwa, atas surat tersebut Pelawan I merasa terkejut dan menjumpai pihak-
pihak Tergugat/pelawan lainnya dan kemudian menyelidikinya dan
menanyakan langsung kepada masyarakat/orang-orang yang mengganti rugi
tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi masyarakat atau orang-orang
yang menerima Penyerahan/mengganti rugi dari pelawan I tidak tahu
menahu tentang hal tersebut maka salah seorang dari penerima penyerahan
menanyakan langsung kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta
meminta putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tersebut dengan No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa, setelah dipelajari isi putusan No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17
Juli 2014 terlihat bahwa Harromaini sebagai Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap 29 orang yang katanya mendiami/menempati tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
tersebut padahal orang-orang yang tertera di dalam gugatan/putusan
tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah itu;
- Bahwa, gugatan Terlawan I tersebut adalah tidak benar karena orang-orang
yang digugat dalam perkara No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014
tidak semua pemilik tanah akan tetapi hanya sebahagian kecil saja dan lagi
pula orang-orang yang di gugat tersebut tidak mempunyai kaitan dengan
kepemilikan tanah tersebut dan jelas merugikan pelawan-pelawan dan lagi
pula sampai dengan perkara tersebut dilaksanakan aanmaning tertanggal 23
April 2015 yang disampaikan melalui kepala Dusun I Pasar 7 dan Keplink
Desa Marendal I memberi tahukan kepada Tergugat-tergugat/Pelawan-
pelawan tanggal 27 April 2015 sedangkan pelawan-pelawan tidak pernah
menerima surat panggilan untuk bersidang dari Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam maka sesuai dengan pasal 153 R.bg/129 H.I.R ayat 2 Pelawan
mengajukan perlawanan ini;
- Bahwa, apabila di perhatikan gugatan yang diajukan oleh Terlawan I
terhadap pelawan-pelawan gugatan katanya perbuatan melawan hukum dan
di samping itu terlawan I meminta untuk pengesahan surat akte nikah dan
surat kutipan akte kelahiran sedangkan dalam hal ini apabila di lihat
terlawan I adalah beragama Islam untuk sah nya pernikahan dan akte
kelahiran adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan UU Peradilan
Agama No. 7 tahun 1989 pasal 49 dan disamping itu putusan
No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara ini melampaui
wewenangnya dan berkaitan dengan hal tersebut juga Pengadilan
menyatakan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dan ini juga
bukan wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadilinya akan
tetapi adalah wewenang Pengadilan Agama;
- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Terlawan I terhadap tanah milik pelawan
I yang telah dialihkan kepada pihak lain sedangkan pihak lain baik yang
menerima pengalihan dan telah menjadi Pemilik tanah maupun yang
berkaitan dengannya tidak di ajukan/diikutsertakan dalam perkara ini oleh
karena itu gugatan tersebut adalah tidak sempurna dan cacat hokum;
- Bahwa, selain hal diatas tanah yang dijadikan objek sengketa telah
berdiri/telah ada melekat diatasnya putusan Pengadilan
No.12/Pdt.G/2001/PN-LP yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi
putusan tersebut tidak di mohonkan pembatalannya maka dalam hal ini
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
terdapat 2 kedudukan/status yang berlawanan oleh karena itu putusan
No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014 tersebut adalah cacat
hukum maka sudah sewajarnya putusan tersebut harus dibatalkan .
- Bahwa perkara No.119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014 tidak pernah
pelawan ketahui maka sesuai dengan UU dan data-data yang ada pada
pelawan adalah pelawan yang benar dan baik maka sudah sewajarnya
Pengadilan menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;
- Bahwa tanah yang Pelawan I alihkan kepada pihak lain adalah tanah milik
Raden Markasan yang dialihkan kepada pelawan I kemudian pelawan I
alihkan kepada pihak lain sesuai dengan UU yang berlaku maka pengalihan
tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa tanah yang dimiliki Raden Markasan tersebut diperoleh berdasarkan
membeli dari pihak lain/masyarakat dan berkaitan dengan putusan yang
menyatakan tanah tersebut adalah milik dari Raden Markasan maka segala
surat-surat yang ada terbit diatasnya seperti surat-surat milik dari Terlawan I
maupun surat-surat yang lain (Menyatakan akte pengoperan hak dan kuasa
No.110 tanggal 19 Januari 1979 Jo surat keterangan No.503/3/1965 tanggal
28 Desember 1965 Jo surat penyerahan tanggal 05 Mei 1961 jo akte
pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No.43 tanggal 19
Desember 1999) yang berkaitan dengannya adalah tidak berkekuatan
hokum;
- Bahwa disamping hal tersebut apabila diperhatikan gugatan yang diajukan
Terlawan I yang mana Tergugatnya tidak ada disebutkan pekerjaannya,
maka secara hukum acara yang berlaku gugatan yang diajukan oleh
Terlawan I No. 119/Pdt.G/2014/PN-LP adalah cacat formil karena melanggar
hukum acara yang berlaku. Maka wajar dan beralasan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam menyatakan putusan No. 119/Pdt.G/2014/PN-LP, tanggal 17
Juli 2014 tersebut batal dan tidak berkekuatan hokum;
- Bahwa karena akibat perbuatan terlawan I yang mengajukan gugatan
kepada pelawan-pelawan dengan menuduh pelawan telah melakukan
perbuatan melawan hukum maka pihak ke 3 beranggapan perbuatan
pelawan-pelawan menimbulkan effek hilangnya kepercayaan pihak ke 3
(orang lain) kepada pelawan, maka wajar dan beralasan pula menghukum
Terlawan untuk membayar ganti rugi karena akibat perbuatan Terlawan I
menyebabkan pihak ke 3 (orang lain) tidak mempercayai Pelawan maka
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
wajar Pelawan menuntut Terlawan I untuk membayar ganti rugi kepada
Pelawan ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan
ditambah membayar honor Pengacara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) karena akibat perbuatan Terlawan terpaksa Pelawan
mempergunakan jasa pengacara untuk mencari keadilan;
- Bahwa untuk menjamin tuntutan Pelawan-pelawan tidak nihil, maka dimohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita
jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Terlawan I
sehingga dianggap cukup atas tuntutan Pelawan;
- Bahwa oleh karena alasan dan bukti – bukti yang autentik dan beralasan
hukum serta kepentingan Pelawan yang mendesak, maka dimohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini
untuk memutus dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat
dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun
peninjauan kembali;
- Bahwa karena tuntutan Pelawan-pelawan beralasan maka adalah wajar pula
menghukum Terlawan I membayar dwangsom atau uang paksa sebesar
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Pelawan
apabila Terlawan I lalai memenuhi isi putusan ini, dan menghukum Turut
Terlawan I s/d Terlawan XI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pelawan mohon kiranya Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menetapkan hari persidangan dan
memanggil para pihak pada tempat yang ditentukan dan mengambil
keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet,
banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dengan amar putusan sebagai
berikut:
PRIMAIR :
1. Mengabulkan perlawanan pelawan-pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan pelawan-pelawan adalah pelawan-pelawan yg baik .
3. Menyatakan perbuatan Terlawan I adalah perbuatan melanggar Hukum.
4. Menyatakan tanah yang terletak di Dudun 1 pasar 7 Desa Marendal I
Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang Sumatera Utara atau setempat lebih di
kenal dengan Jln.Meka Tani seluas + 35.986 m2 (lebih kurang tiga puluh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) sesuai
dengan surat penyerahan hak atas tanah dan kuasa No.132 tanggal 07
Februari 2003 yang Pelawan peroleh dari Raden Markasan yang dibuat
di hadapan Muhammad Indra SH, Spn Notaris di Medan yang batas-
batasnya sebagai berikut :
Yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatas dengan lapangan sepak bola/Perumahan
Karyawan
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Ex Meka tani
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Kedondong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Meka Tani
Adalah sah milik pelawan yang telah di alihkan kepada pihak lain.
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
119/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 Juli 2014 tidak berkekuatan hukum
dan batal demi hukum.
5. Menyatakan akte pengoperan hak dan kuasa No.110 tanggal 19 Januari
1979 Jo surat keterangan No.503/3/1965 tanggal 28 Desember 1965 Jo
surat penyerahan tanggal 05 Mei 1961 jo akte pemindahan dan
penyerahan hak dengan ganti rugi No.43 tanggal 19 Desember 1999
tidak berkekuatan hukum terhadap objek sengketa;
6. Menghukum Terlawan I untuk membayar kerugian Pelawan-pelawan
sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan ditambah
membayar jasa Pengacara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) kepada Pelawan;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar dwangsom atau uang paksa
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Pelawan
apabila Terlawan I lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
9. Menyatakan sita yang dimohonkan Pelawan syah dan berharga;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
10. Menghukum Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan XI untuk tunduk dan
patuh pada putusan ini;
SUBSIDAIR:
Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Turut Terlawan XI sekarang Pembanding I telah
mengajukan jawaban, tertanggal 7 September 2015 pada pokoknya sebagai
berikut:
A. Turut Terlawan XI mengukuhkan Gugatan perlawanan/verzet
Reg.119/PDT.G/PLW/2015/PN.LBP.
1. Bahwa Turut Terlawan XI sesungguhnya memiliki atau berada dalam
kapasitas/Legal Standing yang sama dengan Pelawan-Pelawan
(Pelawan) dalam perkara a quo, namun faktor keterlambatan informasi
dan belum saling mengenal secara dekat sehingga Turut Terlawan XI
terlambat ikut bergabung dengan Pelawan padahal “waktu” untuk
mengajukan Perlawanan a quo baik dengan atau tanpa Turut Terlawan
XI “wajib harus segera” dilakukan Pelawan di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk melawan tindakan eksekusi yang telah dimulai dengan
penyampaian Relaas Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) Nomor :
04/Eks/2015/119/Pdt.G/ 2013/PN-LBP oleh Juru Sita PN Lubuk Pakam
atas tanah milik Turut Terlawan XI, tanah milik Pelawan maupun tanah
milik Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terlawan X,
yang telah dijadikan oleh Terlawan I sebagai obyek tanah perkara dalam
gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP yang telah
diputus pada tanggal 17 Juli 2014;
2. Bahwa Turut Terlawan XI dapat menyetujui dan membenarkan bahkan
dengan ini mengukuhkan seluruh dalil dan argumentasi hukum gugat
perlawanan maupun permohonan (petitum) Pelawan-Pelawan dalam
perkara a quo juga Turut Terlawan XI memberikan tambahan dukungan
perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan-Pelawan terhadap Para
Terlawan dalam perkara a quo;
B. DALIL-DALIL TAMBAHAN MENGUATKAN GUGAT PERLAWANAN
PELAWAN-PELAWAN
1. Bahwa Turut Terlawan XI perlulah melawan dalil Terlawan I yang
menuliskan identitas tentang nama Turut Terlawan XI, AMBARITA,
sesungguhnya sebagai penulisan subyek yang salah, sebab sudah
merupakan pengetahuan umum (feit notoir) bahwa “Ambarita” adalah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
salah satu marga bagi Suku Batak, sedangkan nama lengkap Turut
Tergugat XI adalah “AM Sardi Manik Ambarita”, sebab anak-anak Turut
Terlawan XI-pun seluruhnya bahkan hingga kepada cucu-cucu semuanya
adalah bermarga Ambarita, lalu gugutan Terlawan I sesungguhnya
ditujukan kepada subyek Ambarita yang manakah..? sehingga demikian
gugatan Terlawan I dalam Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP
sesungguhnya telah memenuhi kualifikasi salah subyek (Error in
Subyecto), oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia
Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan
gugat perlawanan Pelawan-Pelawan;
2. Bahwa hubungan hukum Turut Terlawan I dalam perkara a quo –
sebagaimana Pelawan adalah untuk membela dan mempertahankan hak
dan kepentingan hukum Turut Terlawan XI atas dua bidang tanah milik
Turut Terlawan XI yang terletak di Dusun I (Satu), Desa Marindal,
Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara, dengan batas bidang tanah pertama ukuran + 200 M² (dua ratus
meter persegi):
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Herianto;
Sebelah Timur : Ir. Alfi S. Pasaribu;
Sebelah Barat : Herianto;
dan batas bidang tanah yang kedua dengan ukuran + 200 M²:
Sebelah Utara : Jl Kedondong;
Sebelah Selatan : Herianto;
Sebelah Timur : Efriandi, SE;
Sebelah Barat : Herianto;
Kedua bidang tanah disebut sebagai tanah terperkara dalam perkara a
quo;
3. Bahwa atas kedua bidang tanah terperkara milik Turut Terlawan XI
tersebut telah secara sah diperoleh secara jual beli atau Penglepasan
Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi secara-berturut mulai dari:
a. Foto Copy “Surat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tanggal
1 Maret 2001, Nomor 12/PDT.G/2001/PN-LBP” yang memenangkan
R. Markasan (Raden Markasan), sebagai pemilik tanah-tanah yang
diperkarakan dalam mana tanah milik Turut Terlawan XI juga sebagai
tanah perkara a quo didalamnya, disesuaikan dengan Surat Turunan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
yang Asli, dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda: Alat Bukti
TT XI: -1);
b. Foto copy “Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa, Tanggal 7
Februari 2003 Nomor 132”, yang dibuat dihadapan Muhammad Indra,
SH, waktu itu Notaris di Medan, penyerahan dari Raden Markasan
kepada Sutarno (Pelawan I) atas tanah seluas + 35.986 M² dalam
mana tanah milik Turut Terlawan XI juga sebagai tanah perkara a quo
didalamnya, disesuaikan dengan Surat Turunan yang Asli, dibubuhi
meterai secukupnya dan diberi tanda: Alat Bukti TTL XI: -2);
c. Foto copy “Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi,
Tanggal 31 Desember 2003 No. 1646,” yaitu pelepasan tanah dari
Sutarno (Pelawan I) kepada Herianto atas tanah seluas + 14.046 M²
dalam mana tanah milik Turut Terlawan XI juga sebagai tanah
perkara a quo didalamnya, disesuaikan dengan Surat Turunan yang
Asli, dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda: Alat Bukti TTL
XI: -3);
d. Foto copy “Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi No.
592.2/256/PTB/III/2005, Tanggal 15 Maret 2005,” yaitu pelepasan
tanah dari Herianto kepada Efriandi, SE atas tanah seluas + 200 M²
yang merupakan tanah milik Turut Terlawan XI yang ikut jadi obyek
perkara a quo, dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda: Alat
Bukti TTL XI: -4);
e. Foto Copy “Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi
No.592.2/664/PTB/V/2005 Tanggal 31 Mei 2005,” yaitu pelepasa
tanah dari Herianto kepada Efriandi, SE.,atas tanah seluas +525 M²
(lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang merupakan tanah milik
Turut Terlawan XI yang ikut jadi obyek perkara a quo, dibubuhi
meterai secukupnya dan diberi tanda: Alat Bukti TTL XI: -5);
f. Efriandi, SE., kepada AM Sardi Manik Ambarita (Turut Terlawan XI),
berdasarkan akte Penglepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti
Rugi tanggal 14 Januari 2011 Nomor 4, dihadapan Jane Erawati, SH.,
MKn., waktu itu Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yaitu pelepasan
tanah dari Efriandi, SE., kepada AM Sardi Manik Ambarita (Turut
Terlawan XI), atas sebidang tanah seluas + 200 M² (dua ratus
meter persegi) yang merupakan tanah milik Turut Terlawan XI yang
ikut jadi obyek perkara a quo, dibubuhi meterai secukupnya dan diberi
tanda: Alat Bukti TTL XI: -6);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
g. Efriandi, SE., kepada AM Sardi Manik Ambarita (Turut Terlawan XI),
berdasarkan akte Penglepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti
Rugi tanggal 14 Januari 2011 Nomor 5, dihadapan Jane Erawati, SH.,
MKn., waktu itu Notaris di Kabupaten Deli Serdang, atas sebidang
tanah seluas + 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi);
(Yang secara berturut-turut surat-surat dari poin a-g akan dijadikan
sebagai Alat Bukti Turut Terlawan XI dalam perkara a quo);
4. Bahwa pemilikan tanah terperkara oleh Turut Terlawan XI sebagaimana
berturut-turut telah diuraikan diatas, maka sepatutnyalah Efriandi, SE dan
Herianto sebagai pihak (subyek) dari mana Turut Terlawan XI memperoleh
kedua bidang tanah terperkara untuk ditarik oleh pihak Terlawan I sebagai
tergugat dalam gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP,
demikian pula keturunan atau ahli waris dari R. Markasan (Raden Markasan)
sebagai pihak (subyek) dari mana Sutarno (Pelawan I) memperoleh tanah
terperkara untuk ditarik oleh pihak Terlawan I sebagai tergugat dalam
gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP (Lihat dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Neg. No:938 K/Sip/1971 Tertanggal 4
Oktober 1972: “Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat
dibatalkan tanpa diikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat
dalam perkara ini,” dengan demikian terbukti bahwa gugatan Terlawan I
dalam gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP
sesungguhnya telah kurang pihak tergugat ( Plurium Litis Consortium ),
oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan gugat perlawanan
Pelawan-Pelawan;
5. Bahwa Terlawan I dalam gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-
LBP, sesungguhnya telah mencampur adukkan atau setidaknya
menggabung lebih dari satu hubungan hukum dengan lebih dari seorang
tergugat, sebab Terlawan I telah menyusun posita dengan dalil-dalil untuk
menentukan hak pewarisannya atas harta bawaan kedalam perkawinan
mendiang ayahnya dengan Terlawan II sebagai ibu Terlawan I,
penggabungan lebih dari satu hubungan hukum terhadap lebih dari satu
orang tergugat tidak dapat diadakan telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI, sebagaimana dalam Reg. No: 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni
1979: ”Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat yang
antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat
diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
tersendiri,” ini berarti bahwa dalil Terlawan I untuk meneguhkan hak
pewarisannya atas harta bawaan almarhum ayahnya kedalam perkawinan
dengan Terlawan II harus dalam gugatan tersendiri, sedangkan gugatan
perbuatan melawan hukum atas tindakan baik Terlawan II, III dan Terlawan
IV serta tindakan Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
dan Pelawan V maupun tindakan Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X dan Turut Terlawan XI secara formil hukum acara perdata haruslah
digugat tersendiri pula, oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo untuk
mengabulkan gugat perlawanan Pelawan-Pelawan;
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Turut Terlawan dalam poin ‘5’ diatas,
sesungguhnya secara implisit terdapat perselisihan hukum atau sengketa
hak antara Terlawan I dengan Terlawan II atas obyek perkara a quo,
sehingga Terlawan I setidaknya harus terlebih dahulu memperoleh fatwa
waris atau putusan waris dari pihak Pengadilan Agama atas klaimnya tanah
terperkara sebagai harta bawaan mendiang ayahnya dengan Terlawan II,
lalu dari padanya mengajukan gugat perbuatan melawan hukum terhadap
baik Terlawan II, III dan Terlawan IV maupun Pelawan-Pelawan serta para
Turut Terlawan dalam perkara a quo, sebab demikianlah aturan dalam
hukum acara RI sesuai dengan asas prerequisitie, artinya “sesuatu yang
harus ada terlebih dahulu sebagai syarat untuk dapat melakukan hal lain,”
oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan gugat perlawanan
Pelawan-Pelawan;
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Turut Terlawan XI dalam poin ‘5 dan 6’
diatas, sesungguhnya Terlawan I dalam struktur gugatan Perkara Perdata
No.119/PDT.G/ 2013/PN-LBP telah terkualifikasi mengajukan gugat secara
kabur (Obscuur Libel) oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang
Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan
gugat perlawanan Pelawan-Pelawan;
8. Bahwa atas seluruh dalil-dalil Turut Terlawan XI diatas, nyatalah bahwa
Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan gugatan
Perkara Perdata No.119/PDT.G/ 2013/PN-LBP, telah terkualifikasi
melampaui kewenangan kompetensinya (Kompetensi Absolut), oleh sebab
itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang
Menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan gugat perlawanan
Pelawan-Pelawan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
C. PERMOHONAN
Bahwa dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi Hukum
yang cukup dan pantas diatas, maka dengan ini Turut Terlawan XI
menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang
Menyidangkan Perkara a quo, untuk berkenan mengambil Putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan dalam perlawanan Pelawan-Pelawan untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.119/Pdt.G/2013/PN.LBP Tanggal 17 Juli 2014 tidak berkekuatan hukum
dan batal demi hukum;
3. Membebankan kepada Terlawan I seluruh biaya yang timbul dalam perkara
a quo;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Maret
2016, Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek
No.119/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 17 Juli 2014 tidak tepat dan tidak
beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah
Para Pelawan yang tidak benar dan Turut Terlawan XI semula Tergugat
XXVIII juga dinyatakan sebagai Turut Terlawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putsan Verstek No.119/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 17 Juli
2014;
4. Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.9.166.000,- (sembilan juta seratus enam puluh enam
ribu rupiah);
Membaca Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh
Lukman Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para
Pelawan I s/d XV pada tanggal 4 Mei 2016;
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Basril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp telah diberitahukan kepada Terlawan II melalui
Kelurahan Lembah Sari yang ditandatangani oleh Ismail Kasi Kesra pada
tanggal 22 Juni 2016;
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Basril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru
menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp telah diberitahukan kepada Terlawan III melalui
Kelurahan Tangkerang Tengah yang ditandatangani oleh Darmawan pada
tanggal 23 Juni 2016;
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Basril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru
menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp telah diberitahukan kepada Terlawan IV melalui
pada tanggal 22 Juni 2016;
Membaca Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh
Lukman Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp telah diberitahukan kepada Turut Terlawan I s/d
Terlawan X melalui Bupati Deli Serdang yang ditandatangani Edwin
Nasution,SH Kabag Hukum Bupati Deli Serdang masing-masing pada tanggal
04 Mei 2016;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darwin,SH
Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa Pembanding
semula Turut Terlawan XI melalui Kuasanya pada tanggal 04 April 2016
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Plw/2013/PN Lbp, tanggal 24 Maret 2016;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Denny Tamba
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada
tanggal 21 April 2017 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut
kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Pelawan I sd XV;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samsul
Bahri,SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 telah memberitahukan pernyataan banding
tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan I;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anggia Putra
N, Amd.SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan
bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 telah memberitahukan pernyataan banding
tersebut kepada Terlawan II melalui Kelurahan Lembah Sari;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anggia Putra
N, Amd.SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan
bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 telah memberitahukan pernyataan banding
tersebut kepada Turut Terbanding melalui Kelurahan Tangkerang Tengah;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anggia Putra
N, Amd.SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan
bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 telah memberitahukan pernyataan banding
tersebut kepada Terlawan IV;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman
Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan
bahwa telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Turut
Terlawan I s/d Turut Terlawan X / Turut Terbanding masing-masing pada
tanggal 25 April 2016 melalui Bupati Deli Serdang yang ditandatangani oleh
Edwin Nasution,SH Kabag Hukum Bupati Deli Serdang;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2017/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Billiater
Sitepu,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa
Pembanding semula Pelawan I s/d XV melalui Kuasanya pada tanggal 16 Mei
2016 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 119/Pdt.G/Plw/2013/PN Lbp, tanggal 24 Maret 2016;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samsul
Bahri,SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
bahwa pada tanggal 20 September 2016 telah memberitahukan pernyataan
banding tersebut kepada Kuasa Hukum Terlawan I/ Terbanding;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Basril Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan bahwa pada tanggal 16
September 2016 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada
Terlawan II/ Turut Terbanding;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Basril Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan bahwa pada tanggal 16
September 2016 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada
Terlawan III/ Turut Terbanding melalui Kelurahan Tangkerang Tengah;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Basril Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Baru menerangkan bahwa pada tanggal 16
September 2016 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada
Terlawan IV/ Turut Terbanding;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman
Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan
bahwa telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Turut
Terlawan I s/d X/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Juni 2016
melali Bupati Deli Serdang yang ditandatangani oleh Edwin Nasution,SH Kabag
Humas Bupati Deli Serdang;
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Robin
Nainggolan,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa
pada tanggal 18 April 2017 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut
kepada Kuasa Turut Terlawan XI/ Terbanding;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding/ Turut Terlawan XI tertanggal 22 Nopember 2016 dan diterima di
Kepaniteraan PengadiIan Negeri Lubuk Pakam pada tanggaI 05 Mei 2017,
memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Pembanding/ Pelawan I s/d X pada tanggaI 13 Juni 2017, kepada Kuasa Hukum
Terlawan I/ Terbanding pada tanggal 06 Juni 2017, kepada Terlawan II, III, IV/
turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017, kepada Turut
Terlawan I s/d X/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding/ Pelawan I s/d XV tertanggal 23 Juli 2016 dan diterima di
Kepaniteraan PengadiIan Negeri Lubuk Pakam pada tanggaI 03 Agustus 2016,
memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/
Terlawan I pada tanggaI 23 September 2016, kepada Terlawan II, III, IV/ Turut
Terbanding masing-masing pada tanggal 16 September 2016, kepada Turut
Terlawan I s/d X / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Agustus
2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terlawan XI / Terbanding pada tanggal 13
September 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I/ Terlawan I tertanggal 29 September 2016 dan diterima di
Kepaniteraan PengadiIan Negeri Lubuk Pakam pada tanggaI 29 September
2016, kontra memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum
Para Pembanding/ Pelawan I s/d X pada tanggaI 17 Mei 2017, kepada
Terlawan II, III, IV/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017,
kepada Turut Terlawan I s/d X / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal
15 Mei 2017, kepada Kuasa Hukum Turut Terlawan XI / Terbanding pada
tanggal 15 Mei 2017;
Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2016/PN Lbp., yang menerangkan telah diberi kesempatan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Terlawan XI pada tanggal 24
Mei 2016, kepada Kuasa Hukum Para Pelawan I s/d XV/ Para Terbanding pada
tanggal 21 April 2017, kepada Kuasa Terlawan I/ Terbanding pada tanggal 26
April 2017, kepada Terlawan II, III/ Terbanding masing-masing pada tanggal 13
Juni 2016, kepada Terlawan IV/ Turut Terbanding pada tanggal 01 Juni 2016,
kepada Turut Terlawan I s/d X/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal
22 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa kepada para Pihak diberi
kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan
sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding I semula Turut Terlawan XI dan Pembanding II semula
Pelawan I s/d XV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Terlawan
XI mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Pembanding tentulah berbeda pendapat dan pandangan oleh sebab itu
amatlah keberatan atas pertimbangan hukum yang diuraikan hingga pada
putusan Judex Factie tingkat pertama yakni Majelis Hakim dalam perkara aquo
PN Lubuk Pakam, yang untuk itu Pembanding menyampaikan keberatan-
keberatan baik dilihat dari aspek fakta maupun aspek hukum berikut ini;
I. Dalam Eksepsi. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sesungguhnya tidak memeriksa,
tidak mempertimbangkan sehingga demikian tidak ada mengadili bagian
eksepsi Pembanding secara cermat :
a. Gugatan asal yakni Perkara Nomor:119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 25
September 2013, sesungguhnya terkualifikasi gugatan kurang pihak,
adapun dasar-dasarnya sehingga terkualifikasi surat gugatan yang
kurang pihak Tergugat, yakni :
Raden Markasan atau keturunan/ahli warisnya tidak ikut ditarik pihak
Tergugat, padahal Tergugat I, yakni Sutarno secara langsung
“memperoleh seluruh tanah terperkara dari Raden Markasan”;
Pembanding memperoleh dari Efriandi, SE, sedangkan Efriandi, SE
memperolehnya dari Herianto, sedangkan Herianto memperolehnya
dari Sutarno (Tergugat I asal / Pelawan I) sedangkan Sutarno
memperolehnya dari R. Markasan (Raden Markasan), sehingga
secara hukum acara perdata RI maka wajiblah Efriandi dan Herianto
ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, sebab dari
merekalah dalam transaksi yang sah dan dengan itikad baik
Pembanding/Pemohon memperoleh tanah terperkara, hal ini
sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Neg. No:938
K/Sip/1971 Tertanggal 4 Oktober 1972: “Jual beli antara tergugat
dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara ini,” dengan
demikian telah terbukti bahwa gugatan Perkara Perdata
No.119/PDT.G/2013/PN-LBP sesungguhnya terkualifikasi “kurang
pihak tergugat” (Plurium Litis Consortium);
Pada saat dilangsungkan persidangan setempat (PS/Sidang
Lapangan) diperoleh fakta dan fakta saat itu juga langsung
diberitahukan kepada Majelis Hakim, bahwa pada bidang tanah
perkara yang diatasnya terdapat usaha dagang penampungan barang
bekas-barang bekas (botot), ternyata subyek yang digugat dalam
gugatan Perkara Perdata No.119/PDT.G/2013/PN-LBP adalah
SINAGA (Sinaga-pun digugat tanpa identitas yang jelas), sedangkan
sesungguhnya pemilik tanah tempat usaha botot itu adalah NY
SINURAT, subyek SINAGA yang ditarik sebagai tergugat XXVII
(dalam gugatan asal) adalah hanya sebagai PENYEWA tanah
terperkara dari NY SINURAT;
Secara Hukum Acara Perdata RI, dengan tidak ditariknya Ny. Sinurat
sebagai pemilik tanah yang disewa oleh Sinaga menjadi salah satu
pihak Tergugat (penyewa tanah ditarik sebagai Tergugat tetapi
pemilik tanah tidak ditarik sebagai pihak Tergugat), sudah
terkualifikasi surat gugatan yang “kurang pihak Tergugat” (Plurium
Litis Consortium);
Oleh karena “surat gugatan asal dalam perkara gugatan
No.119/PDT.G/2013/PN-LP” telah ternyata kurang pihak Tergugat,
lagipula identitas berupa nama-nama yang digugat tidak jelas sama
sekali, yaitu penulisan nama tidak lengkap menurut identitas tetapi hanya
‘panggilan atau marga’ akan tetapi Majelis Hakim Judex Factie tingkat
pertama sama sekali tidak mengadilinya dan tidak
mempertimbangkannya sebagai sesuatu yang eksepsional dalam
perkara a quo, maka dengan ini Pembanding/Pemohon memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang
Mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk mengadili dan
memeriksa dalil Pembanding/Pemohon “kurang pihak Tergugat” (Plurium
Litis Consortium)” , lalu menjadikannya pertimbangan hukum untuk
menyatakan gugatan Terbanding I dh Penggugat/Terlawan I
sebagaimana dalam perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP telah ternyata
kurang pihak tergugat maka demi hukum haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Perihal struktur gugatan mengenai: Perselisihan yang menjadi obyek
perkara lebih dari satu, terlebih lagi Para Pihak yang menjadi subyek
dalam perkara tentulah lebih dari satu, baik kuantiti (bilangan orangnya)
maupun kualiti (kepentingannya), tetapi baik obyek dan subyek yang
demikian telah digabung dalam satu gugatan dalam perkara
No.119/PDT.G/2013/PN-LP;
a. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti sama sekali TIDAK ADA
MEMERIKSA DAN MENGADILI dalil Pemohon Banding (Pemohon) a
quo secara cermat, sebab dalam Putusan atas perkara a quo hal itu
tidak ada sama sekali;
(Untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara q quo
dalam Memori /risalah banding a quo, maka:
o Turut Terlawan XI/Tergugat XXVIII sebagai Pembanding
(tersendiri) selanjutnya cukup disebut PEMOHON, lalu;
o Pembanding lainnya yang mengajukan pula tersendiri yakni:
Pembanding I s/d Pembanding XV selanjutnya cukup disebut
sebagai PARA PEMBANDING, lalu;
o Terlawan I, II dan III selanjutnya cukup disebut sebagai
TERBANDING I, II dan TERBANDING III;
o TURUT TERLAWAN selain Turut Terlawan XI selanjutnya
cukup disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING);
b. Sesungguhnya bahwa terdapat “perselisihan warisan” antara
Harromaini (sekarang Terbanding I dh. Terlawan I/Penggugat)
dengan ibu kandungnya yakni Suryanti (sekarang menjadi Terbanding
II dh. Terlawan II/Tergugat I), perselisihan warisan ini dapat dilihat
dalam Putusan No.119/PDT.G/2013/ PN-LP Tanggal 17 Juli 2014
halaman ’5, 6 dan 7’ yang pada pokoknya mendalilkan: tanah
terperkara a quo adalah harta bawaan Alm. M. Umar kedalam
perkawinan yang sah dengan Suryanti (Terbanding II) Tanggal 30
Oktober 1992, lalu Tanggal 6 Juni 1999 Muhammad Umar (M. Umar)-
pun meninggal dunia, kemudian pada tanggal 11 Desember 1999
Terbanding II melakukan pemindahan dan penyerahan hak atas tanah
terperkara kepada Rudy Suryanto (sekarang Terbanding III dh.
Terlawan III/Tergugat II) disaat usia Terbanding I masih belum
mencapai 18 Tahun, dalil mana dalam putusan yang sama dikuatkan
dan dikabulkan oleh Judex Facti tersebut, sehingga gugurlah tindakan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
hukum pemindahan dan penyerahan hak atas tanah terperkara
kepada Terbanding III;
c. Bahwa ternyata tanah terperkara telah sah dimiliki dan dikuasai oleh
pihak lain terakhir dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon, Para
Pembanding dan Para Turut Terbanding dalam perkara aquo, maka
ikut pula Pemohon, Para Pembanding dan Para Turut Terbanding
dalam perkara aquo ditarik sekaligus sebagai pihak tergugat oleh
Terbanding I dalam satu surat gugatan, padahal sengketa antara
Pemohon, Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dalam
perkara aquo dengan Terbanding I adalah sengketa kepemilikan,
bukan sengketa warisan;
d. Bahwa subyek (pihak) yang terlibat dalam sengketa waris berbeda
dasar hukum maupun hubungan hukumnya terhadap tanah perkara
dengan subyek (pihak) yang terkait dengan sengketa kepemilikan
tanah terperkara;
Dengan adanya perbedaan mendasar sebagaimana diuraikan diatas,
maka demi hukum amat tepatlah telah kami kaitkan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No: 415 K/Sip/1975
tertanggal 20 Juni 1979:”Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari
seorang tergugat yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada
hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan,
tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri,” ini berarti
sengketa waris antara Terbanding I dengan “Terbanding II dan
Terbanding III” haruslah dibuat dalam satu register gugatan tersendiri,
demikian pula atas sengketa kepemilikan antara terbanding I dengan
“Pemohon, Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dalam
perkara aquo” secara formil hukum acara perdata haruslah digugat
tersendiri dalam satu register pula, oleh sebab itu telah patut dan
cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan
perkara a quo untuk menolak surat gugatan Terbanding I dh
Penggugat/ Terlawan I, atau setidak-tidaknya gugatan Terbanding I
dh. Penggugat/Terlawan I demi hukum harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet onvankelijk verklaard);
Kewenangan / Kompetensi Absolut;
a. Bahwa kami hingga saat ini masih patuh dan percaya dengan sistem
hukum RI yakni dengan tetap menempuh dan mengambil langkah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
pada koridor Hukum Acara Perdata, yakni proses mengajukan
banding a quo;
b. Bahwa dalam surat jawaban Pemohon sudah jelas-jelas didalilkan
bahwa antara Terbanding I dengan Terbanding II (meskipun antara
anak kandung dengan ibu kandung) sesungguhnya secara implisit
terdapat perselisihan waris menurut Hukum Islam, oleh sebab itu
menurut Kompetensi Pengadilan maka hak untuk mengadili perkara
perselisihan waris bagi WNI yang beragama Islam adalah MUTLAK
merupakan kewenangan / KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA;
Dalil Pemohon demikian bukan pula rekaan atau keterangan dari
orang lain tetapi karena didasarkan pada analisa hukum yang cermat
terhadap struktur surat gugatan dan putusan No.119/PDT.G/2013/
PN-LP Tanggal 17 Juli 2014;
c. Sepanjang Republik ini berdiri, maka hal-hal/persoalan yang
menyangkut terhadap Agama terlebih terhadap Agama Islam maka
tingkat dan kualitas penanganannya haruslah ditempatkan pada
tataran yang lebih tinggi dan terhormat, hal ini sudah merupakan
pengalaman sejarah dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
secara benar dalam bentuk apapun;
Namun fakta yang kami temukan tidaklah demikian yakni baik Judex
Facti dalam mengadili sebagaimana dalam Putusan Perkara
No.119/PDT.G/2013/ PN-LP Tanggal 17 Juli 2014 maupun Judex
Facti dalam mengadili sebagaimana dalam Putusan
No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret 2016, oleh sebab
itu dengan amat sangat serta demi “hukum dan keadilan”, maka:
mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi PT Medan Yang
Menyidangkan Perkara a quo “peka dan sensitif” atas dalil-dalil
Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili
perkara perselisihan waris antara Terbanding I dengan ibu
kandungnya Terbanding II adalah kewenangan absolut Pengadilan
Agama, bukan kewenangan Judex Facti untuk mengadilinya;
d. Bahwa jikalau Judex Facti “peka dan sensitif” terhadap isu tentang
Agama terlebih menyangkut Agama Islam, maka Judex Facti tidak
akan membuat pertimbangan hukum: ”Menimbang bahwa dalam
uraiannya Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII tidak
menjelaskan dengan lingkungan peradilan mana yang berwenang
mengadili perkara a quo, maka dengan demikian keberatan Turut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Terlawan XI semula Tergugat XXVIII tentang kewenangan
kompetensi (kompetensi absolut) tidak jelas dan harus
dikesampingkan.” (vide halaman 35 Parahgraf pertama Putusan);
Judex facti telah begitu saja mengabaikan dalil Pemohon pada
halaman ‘5’ poin ‘6’ dalam Surat Jawaban, Pemohon telah secara
eksplisit (terang benderang) mendalilkan bahwa agar Terbanding I
dapat menggugat secara keperdataan Terbanding II dan Terbanding
III, lalu kemudian menggugat lagi: Pemohon, Para Pembanding dan
Para Turut Terbanding secara keperdataan atas tanah perkara a quo,
maka disyaratkan harus terlebih dahulu memiliki fatwa waris dari
Pengadilan Agama, jadi pertimbangan Judex Facti yang mengatakan
bahwa Pemohon tidak jelas menerangkan kewenangan peradilan
mana atas keberatan Kompetensi Absolut adalah pertimbangan yang
tidak berdasar hukum, lagi pula secara feit notoir lembaga Peradilan
di Indonesia adalah: Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri),
Pengadilan Militer, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha
Negara, yang tanpa diuraikanpun manakah lembaga Pengadilan yang
berwenang mengadili, jika obyek sengketa sudah nyata-nyata bukan
kewenangan Judex Facti sudah cukup alasan hukum menyatakan
bukan kewenangannya untuk mengadilinya tetapi kewenangan
peradilan lain, terlebih apalagi Pemohon sudah menguraikan bahwa
Terbanding I harus terlebih dahulu memperoleh Fatwa Waris dari
Pengadilan Agama, maka tidak ada lagi alasan bagi Judex Facti untuk
tetap mengambilnya menjadi kewenangannya mengadili;
Bahwa apakah Judex Facti ada atau tidak ada mengadili/memutuskan
tentang Terbanding I sebagai ahli waris dari Alm. Muhammad Umar
(M. Umar), maka akan dibahas pada pokok perkara;
Bahwa karena Judex Facti telah melanggar prinsip Kompetensi
Absolut, yakni memeriksa, mengadili dan memutus kewenangan
Pengadilan Agama maka putusan perkara a quo sebagaimana dalam
Putusan Perkara No.119/PDT.G/ 2013/ PN-LP Tanggal 17 Juli 2014
maupun dalam Putusan No.119/PDT.G/Vzt/ 2013/ PN-LP Tanggal 24
Maret 2016 dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM oleh sebab itu
telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menolak
gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan I, atau setidak-
tidaknya gugatan Terbanding I dh. Penggugat/Terlawan I demi hukum
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijkverklaard);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
II. DALAM POKOK PERKARA;
1. Bahwa dengan membuat rumusan pokok permasalahan (vide halaman
32 pragraf ke-4 dalam Putusan), maka implikasinya apakah tanah
terperkara setempat dikenal sebagai Jl Mekatani seluas + 35.986 M²
terletak di Dusun I Pasar 7, Desa Marindal, Kec. Patumbak, Kab. Deli
Serdang – Prov. Sumut, adalah: a. Milik Terbanding I, ataukah;
b. Milik Pemohon, Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;
Bahwa dengan mencermati fakta yang sebenarnya, sebelum gugatan a
quo dimajukan oleh Terbanding I, maka atas ‘2’ (dua) dasar hukum dan
latar belakang yang berbeda maka yang tercatat secara resmi sebagai
pemilik tanah terperkara adalah terdapat ‘2’ (dua) versi, yakni:
o Versi pertama adalah: Pemohon, Para Pembanding dan Para
Terbanding;
o Versi kedua adalah: Tergugat II (terhitung sejak Alm. M. Umar
meninggal tanggal 6 Juni 1999 hingga 11 Desember 1999), lalu
dialihkan dan dipindahtangankan kepada menjadi tercatat an.
Terbanding III sejak tanggal 11 Desember 1999;
Dengan alat bukti-alat bukti surat yang ajukan Terbanding I dalam
perkara a quo, maka sesungguhnya tanah terperkara sampai pada
Putusan atas surat gugatan Terbanding I, belum ada satu suratpun
secara resmi yang mencatat bahwa tanah terperkara adalah tanah
warisan Terbanding I dari Alm. M. Umar ayahnya;
Bahwa karena belum ada satu suratpun yang menerangkan bahwa tanah
terperkara adalah tanah warisan milik Terbanding I, maka wajib
hukumnya Judex Facti HARUS TERLEBIH DAHULU
MENGUKUHKAN/MENETAPKAN Terbanding I sebagai ahli waris dari
Alm. M. Umar, lalu daripadanya menyatakan tidak berkekuatan hukum
segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan
hak atas tanah terperkara, yang lalu daripadanya jua ikut pula ditafsirkan
seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, Para Pembanding dan
Para Turut Terbanding seketika tidak berkekuatan hukum, meski tidak
diuraikan satu persatu surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, Para
Pembanding dan Para Turut Terbanding tersebut;
Bahwa dengan demikian, maka Judex Facti telah salah menerapkan
hukum untuk merumuskan “duduk permasalahan” perkara a quo
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
sehingga pertimbangan hukum selanjutnya secara serta merta menjadi
terikut salah pula;
Bahwa Judex Facti terbukti ada mengadili/memutuskan tentang
Terbanding I sebagai ahli waris dari Alm. Muhammad Umar (M. Umar),
yaitu Judex Facti harus terlebih dahulu menetapkan status hukum
Terbanding I atas tanah terperkara, yaitu pada paragraph kedua halaman
‘39’ Putusan: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas
bahwa Terlawan I semula Penggugat (HARROMAINI) adalah anak dan
ahli waris dari ALM. MUHAMMAD UMAR dan SURYANTI (Terlawan II
semula Tergugat I)”;
Kalusul “Terlawan I semula Penggugat (Harromaini) adalah anak dan ahli
waris dari Alm. Muhammad Umar” adalah TINDAKAN HUKUM Judex
Facti yang salah menerapkan hukum danatau illegal mengambil alih
kewenangan Pengadilan Agama yang seharusnya mengeluarkan Fatwa
Waris, oleh sebab itu kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi
Yang Mengadili Perkara a quo berkenan menganulir tindakan hukum
Judex Facti yang salah menerapkan hukum danatau illegal tersebut dan
memperbaikinya terlebih karena permasalahan seperti ini adalah
SANGAT SENSITIF di Negara kita terlebih suasana saat ini, yakni
dengan mengadili sendiri lalu menyatakan dalam hukum telah patut dan
cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan menolak gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan I dalam
Putusan Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 17 Juli 2014 dan
membatalkan Putusan Putusan No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal
24 Maret 2016;
2. Bahwa Judex facti dalam mengadili perkara a quo juga tidak fair
(berpendirian ganda) dan oleh karenanya menjadi salah menerapkan
hukum, yaitu mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 46
Putusan, pada paragraph pertama: “Menimbang bahwa tentang bukti T-
XI-XII (Kartu Keluarga an, AM. SARDI MANIK AMBARITA
No.12712109050001) Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII tidak
dapat menunjukkan aslinya dan tidak pula didukung bukti bukti lainnya
sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan);” Disatu sisi terhadap Terbanding I judex Facti dapat membenarkan bahwa
meskipun berupa surat foto copy tanpa diperlihatkan surat aslinya
tidaklah berdiri sendiri melainkan berhubungan erat dan disebut dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
bukti lainnya (vide halaman 37 Putusan paragraph ketiga), sedangkan
Bukti T-XI-XII (Kartu Keluarga an, AM. SARDI MANIK AMBARITA
No.12712109050001) Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII
sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan Bukti TTL
XI:-6 dan Bukti TTL XI:-7, yaitu Akta Notaris yang dibuat dihadapan Jane
Erawati, SH., MKn., bahkan dalam Surat Kuasa yang ditanda tangani
oleh Pemohon juga dapat mendukung bukti T-XI-XII (Kartu Keluarga an,
AM. SARDI MANIK AMBARITA No.12712109050001) Turut Terlawan XI
semula Tergugat XXVIII tersebut, sehingga Pertimbangan hukum Judex
Facti yang demikian haruslah dianulir dan diluruskan oleh karenanya
kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan mengadili sendiri perkara a quo dengan memutuskan: menolak
gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan I dalam Putusan Perkara
No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 17 Juli 2014 dan membatalkan
Putusan Putusan No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret
2016;
3. Bahwa Judex Facti juga salah menerapkan hukum tentang pemeriksaan
saksi-saksi dari Terbanding I, adapun pendapat dan pandangan hukum
Pembanding, yakni:
Kedua orang saksi (Bambang Kusdarmanto dan Iwan Sunarya) yang
dihadirkan oleh Pihak Terbanding I sudah menghadiri, menyaksikan
dan mendengar seluruh persidangan saat pemeriksaan saksi dari
pihak Para Pelawan dan mengetahui seluruh proses Tanya jawab dan
memberikan keterangan dimuka persidangan dan Pemohon sudah
menyampaikan keberatan dan menolak kedua saksi tersebut
diperiksa karena alasan tersebut;
Saksi an. Iwan Sunarya adalah masih terhitung sebagai kemenakan
(dalam garis semenda derajat ketiga) dari Sutarno / Pembanding I
dh. Pelawan I/Tergugat IV; Pertimbangan hukum Judex Facti yang mendasarkan pada keterangan
kedua saksi itu haruslah dianulir, karena kedua atas alasan diatas
terbukti Judex Facti telah salah menilai fakta dan menerapkan hukum
oleh karenanya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi PT
Medan yang mengadili sendiri perkara a quo dengan putusan: menolak
gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan I dalam Putusan Perkara
No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 17 Juli 2014 dan membatalkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Putusan Perkara No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret
2016;
4. Bahwa bukti pemilikan dan riwayat penguasaan Pemohon dan Para
Pembanding maupun Para Turut Terbanding atas tanah perkara dalam
perkara a quo adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik
Indonesia, sehingga pertimbangan hukum judex facti pada halaman 52
Putusan, “tanah tanah yang merupakan kelebihan dari batas
masksimum, termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah
dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan
pemerintah,” justru sudah dilaksanakan oleh R. Markasan, yakni dengan
menghibahkan tanah terperkara (lebih 3 hektar) kepada Sutarno
(Pembanding I/Pelawan I/Tergugat IV), selanjutnya dari Sutarno-lah
perolehan tanah terperkara kepada para pihak Pembanding termasuklah
Pemohon a quo, yang kesemuanya adalah berdasarkan tata cara dan
peraturan yang sah dan resmi; Jika judex facti menganggap bahwa Surat Penjerahan tertanggal 5 Mei
1961 (Bukti T-6.b /dh. P-6) adalah fakta/tindakan pengambilan tanah
dimaksud ternyata tidak demikian, maka harus dibuktikan lagi oleh
Terbanding I nyatanya dalam perkara a quo bukti tersebut tidak ada
disampaikan, sedangkan sementara justru R. Markasan-lah yang telah
sungguh-sungguh melaksanakan amanat Peraturan yang digariskan oleh
Pemerintah tersebut dengan menghibahkannya kepada Sutarno;
Bahwa jikalau dibandingkan surat-surat yang menjadi alat bukti Pemohon
dan Para Pembanding dengan surat-surat yang menjadi alat bukti
Terbanding I, maka faktanya tidak saling bersinggungan dan tidak saling
mengetahui satu sama lain, yang dalam persidangan a quo masing-
masing pihak seolah-olah saling tidak dapat melumpuhkan, tetapi
terdapat benang merah perbedaan fakta yang menyolok:
Tahun perolehan tanah perkara oleh R. Markasan adalah
berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan
Tanah Sawah/Ladang tahun 1953, yang dikeluarkan oleh
Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara, yang dalam Putusan
Perkara Perdata No.12/PDT.G/2001/PN-LP (Bukti TT XI:1) seluas +
500 hektar, yang diantaranya terdapat tanah terperkara yang
dihibahkan oleh R. Markasan kepada Sutarno (Bukti TTL XI:2);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Karena pihak PTP II merasa keberatan atas tanah yang dimiliki oleh
R. Markasan maka dilakukan penegasan kembali lalu Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, telah membalas Surat Sekda Kabupaten Deli
Serdang, surat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tanggal 21
Nopember 2008, Nomor: W2.U4.1667/Pdt/04.10/ XI/2008 kepada
Bupati Deli Serdang cq. Sekretais Daerah (Bukti TTL XI:12),
menegaskan kembali R. Markasan adalah sebagai pemilik objek
sengketa;
Dalam Putusannya Judex facti sama sekali tidak ada
mempertimbangkan bukti Pemohon dan Bukti Para Pembanding
tersebut, sehingga Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan
putusannya tersebut sebab dengan demikian atas tanah terperkara
telah terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri yang sama
terhadap 2 (dua) pihak yang berbeda karena kedua putusan tersebut
berbeda;
Bahwa surat-surat bukti pemilikan yang diajukan oleh Terbanding I
adalah baru terbit/diterbitkan pada tahun 1961, yakni penyerahan hak
dari M. Harahap, artinya M. Harahap-lah tahun 1961 secara formil
yang pertama kali memiliki dan menguasai tanah perkara, sedangkan
sementara pada tahun 1953 tanah terperkara telah sah dimiliki dan
dikuasai orang lain, yang selanjutnya dialihkan kepada R. Markasan
sehingga surat pemilikan Terbanding I atas tanah terperkara secara
hukum telah terbit/diterbitkan secara tidak sah diatas tanah milik R.
Markasan dan dalam perkara a quo Surat Penjerahan tertanggal 5
Mei 1961 jo. Surat Keterangan No.503/3/1965 Tanggal 28 Desember
1965 jo. Akte Pengoperan Hak dan Kuasa No.110 Tanggal 19 Januari
1979 haruslah ditolak danatau dikesampingkan;
Dalam putusannya juga Judex Facti sama sekali tidak ada
memperbandingkan secara faktual berdasarkan tahun pemilikan
tanah perkara, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis
Hakim Tinggi PT Medan Yang menyidangkan Perkara a quo berkenan
mempertimbangkan riwayat dan tahun pemilikan tanah terperkara,
sebab dengan tahun perolehan tanah terperkara sejak tahun 1953
yang selanjutnya diganti rugikan oleh R. Markasan lalu dengan
mematuhi Peraturan Pemerintah dengan menghibahkan tanah
terperakara kepada Sutarno hingga selanjutnya kepada Pemohon
adalah tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan dan Hukum RI,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
sehingga demikian terbitnya surat pemilikan yang menjadi dasar klaim
Terbanding I adalah surat yang tidak sah dan cacat hukum karena
telah diterbitkan diatas tanah orang lain, yakni R. Markasan, oleh
sebab itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara a quo dengan
memutuskan: menolak gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan
I dalam Putusan Perkara No.119/PDT.G/ 2013/PN-LP Tanggal 17 Juli
2014 dan membatalkan Putusan Putusan No.119/PDT.G/Vzt/2013/
PN-LP Tanggal 24 Maret 2016;
PERMOHONAN PEMBANDING (DH Turut Tergugat XI / Tergugat XVIII)
Bahwa dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi Hukum
yang cukup dan pantas diatas yang sesungguhnya menguatkan dan
mengukuhkan kepemilikan Pemohon atas tanah perkara, sebaliknya telah dapat
memahami dan menunjukkan betapa Putusan Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-
LP Tanggal 17 Juli 2014 dan Putusan Perkara No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP
Tanggal 24 Maret 2016 telah didasarkan pada salah menerapkan hukum dalam
pertimbangan hukumnya, maka dengan ini Pemohon menyampaikan
permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
yang menyidangkan Perkara a quo, untuk berkenan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal
17 Juli 2014 dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Perkara No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret 2016 dan dengan
mengadili sendiri perkara a quo seraya mengambil Putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Putusan Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP
Tanggal 17 Juli 2014 jo Putusan Perkara No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP
Tanggal 24 Maret 2016 tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
3. Menyatakan dalam hukum gugatan Terbanding I dh Penggugat/ Terlawan I
sebagaimana Putusan Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 17 Juli
2014 Putusan Perkara No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret
2016, tidak dapat diterima (Nietonvankelijkverklaard);
DALAM POKOK PERKARA
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
1. Menerima Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Perkara No.119/PDT.G/2013/PN-LP Tanggal 17 Juli 2014
dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara
No.119/PDT.G/Vzt/2013/ PN-LP Tanggal 24 Maret 2016;
3. Menyatakan dalam hukum menolak seluruh gugatan Terbanding I dh
Penggugat/ Terlawan I;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada
Terbanding I;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang
menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in
geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum,
kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I s/d XV
mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut ;
Bahwa sebagaimana diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah mengabaikan dalil - dalil dari substansi pokok perkara yang
menjadi penentu kebenaran dari perkara ini yaitu;
a. Tentang Dasar Hukum Kepemilikan Para Pembanding
1. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan dalam agenda pembuktian,
asal objek sengketa yang dimiliki oleh Pembanding adalah dari
masyarakat yang surat - suratnya dikeluarkan oleh Reorganisasi
pembahagiaan tanah pada tahun 1956, dan setelah itu diganti rugi
oleh R.Markasan, selanjutnya tanah tersebut diambil oleh
perkebunan yaitu PTPN II yang semula adalah PTP IX. Selanjutnya
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap, R.Markasan kembali menguasai tanah
tersebut. Artinya sejak tahun tahun 1950an sampai sekarang tanah
tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain khususnya
Terlawan/Terbanding.
2. Bahwa R.Markasan menguasai Tanah berdasarkan Ganti Rugi dari
masyarakat dan berkaitan dengan putusan No. l2/Pdt.G/2001/PN-LP
Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap,
adalah pemilik tanah seluas 57 Ha ditamban 492 Ha dengan total 549
Ha ini baru penguasaan belum ditingkatkan haknya menjadi sertifikat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
yang dikehendaki oleh Undang-undang, jadi tidak ada larangan orang
yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut karena bisa saja
ditingkatkan haknya menjadi hak pakai atau hak guna upah usaha,
oleh karena itu jikapun ini dianggap salah bukan berarti Majelis
Hakim mengesampingkan putusan yang telah ada di atas tanah
tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim salah dan
keliru, seharusnya dibatalkan terlebih dahulu Putusan No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku.
Bahwa perlu dijelaskan dalam perkara ini setelah putusan No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hokum tetap dan telah dilaksanakan Putusan tersebut
dan kemudian PTPN II mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, dalam keputusannya PTPN II di pihak yang kalah, dan
selanjutnya PTPN II mengajuka Banding ke Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan
putusan tersebut dan selanjutnya PTPN II mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI No. 324.K/Pd^/2007
Tanggal 17 Juni 2008 menolak kasasi yang diajukan PTPN II tersebut
(Bukti P.l s/d P.XV-401)
3. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, yang telah
berkekuatan hokum tetap tersebut, keluarlah surat keterangan dari
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa tanah
objek sengketa adalah milik R. Markasan (Bukti P-I s/d XV-41);
4. Bahwa, kemudian setelah itu terjadilah peralihan hak atas tanah
objek sengketa tersebut, diawali dengan R. Markasan menyerahkan
tanah objek sengketa kepada Sutamo (Pembanding I) selanjutnya
Pembanding I menyerahkan kepada para Pembanding dan orang lain
yang tidak ikut dalam perkara ini tetapi berada didalam objek
sengketa ataupun para Pembanding lainnya menerima penyerahan
dari orang lain, dengan kata lain para Pembanding memperoleh
tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
dan mengikat secara sah.
- Bahwa secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2001/PN LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah berkekuatan
hukum tetap, menjadi dasar hokum yang sah baik dalam penguasaaan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
maupun peralihan hak yang terjadi atas tanah objek sengketa tersebut
kepada para Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dibenarkan menjatuhkan
putusan baru yang menyatakan Terlawan I sebagai pemilik sah atas tanah
yang sudah dinyatakan sebagai milik dari R. Markasan, hal ini disebut
dengan perampokan intelektual, sebelum adanya pembatalan terlebih dahulu
terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melekat diatas
tanah objek sengketa.
b. Dasar Kepemilikan Terbanding I
Bahwa, menurut dalil yang dikemukakan Terbanding I, tanah objek
sengketa diperoleh dari peninggalan orang tuanya sesuai dengan Surat
Penyerahan Tanggal 05 Mei 1961, berkaitan dengan Surat Keterangan
Tanggal 28 Desember 1965, padahal objek sengketa tidak pernah dikuasi
oleh Terbanding I, lagi pula di atas tanah objeksengketa telah terbit lebih
dahulu Surat Reorganisasi milik masyarakat Tahun 1956 dan dasar dari
masyarakat di ganti rugi oleh R.Markasan dapat dilihat didalam Putusan
No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 (Bukti P.l s/d P.XV-
39). sehingga tidak mungkin terbit lagi Surat di atas tanah objek sengketa
(atau dengan tanah yang sama terbit dua surat tanah);
- Bahwa, para Pembanding baik secara de jure maupun de facto merupakan
penguasa yang sah secara hokum atas tanah yang menjadi objek sengketa
tersebut, sehingga dengan terbitnya putusan verstek No.
119/Pdt.G/2013/PN- LP tertanggal 17 Juli 2014 (yang diketahui para
Pembanding setelah adanya aanmaning), yang mana Penggugat
(Terbanding) mengajukan Gugatan kepada para Pembanding, dan tidak
pernah ada pemberitahuan perihal gugatan yang SAMPAI KEPADA PARA
PEMBANDING, bahkan Terbanding yang bertindak sebagai Penggugat kala
itu telah salah dan asal - asalan menetapkan orang yang akan digugat
(tergugat) karena kapasitas tergugat yang digugat sebahagian besar dalam
perkara tersebut bukanlah orang yang menguasai atau memiliki tanah yang
menjadi objek sengketa tersebut, dibuktikan didalam persidangan Turut
Terlawan tidak pernah hadir dan tidak pernah sampai panggilan kepada
Para Turut Terlawan tersebut kecuali Turut Terlawan XI, hal ini diketahui di
dalam persidangan di mana Terlawan I mengajukan saksi tetapi saksi-saksi
tersebut tidak mengetahui sama sekali siapa sebenarnya yang mempunyai
objek sengketa, dan hal ini diperkuat lagi dengan keterangan saksi tersebut
adalah irrelevan dengan perkara ini, dan tidaklah dapat dipedomani
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
sebagai saksi entah orang mana yang dijadikan Terlawan dalam perkara itu;
ketika hal ini dikemukakan para Pembanding dalam gugatan
perlawanannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak
memperdulikannya.
- Bahwa jika diperhatikan uraian dasar kepemilikan tanah objek sengketa baik
dari para pembanding sendiri maupun terbanding, andai benar Terbanding
memiliki tanah tersebut sebagaimana didalilkannya, menjadi pertanyaan
besar, kenapa terbanding tidak pernah keberatan tanahnya dikuasai oleh
PTPN II / PTPN IX, dan ketika terjadi proses gugat menggugat antara r.
markasan dengan pihak PTPN II / PTPN IX, kemana perginya penggugat /
terlawan / terbanding, kenapa tidak ikut intervensi dalam upaya hukum
tersebut untuk mempertahankan haknya. sungguh aneh majelis hakim yang
berjumlah 3 (tiga) orang tersebut tidak menelaah hal ini.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Aquo yang salah dan keliru
tersebut dapat dilihat lagi:
A. Majelis Hakim pengadilan negeri lubuk pakam mengesampingkan
keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah ada
lebih dahulu dengan objek perkara yang sama dan masih berlaku sebagai
hukum.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam
memutuskan secara verzet atas perkara ini tidak mempertimbangkan fakta
- fakta yang dihadirkan para pembanding di persidangan baik berupa
keterangan saksi maupun bukti yang ada.
- Bahwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam yang menyatakan perlawanan atas putusan verstek ini tidak tepat
dan tidak beralasan merupakan sebuah kekeliruan karena Pelawan / Para
Pembanding tidak pernah mendapatkaan relaas panggilan untuk
menghadiri sidang, jika hanya 1 (satu) pihak saja yang menyatakan tidak
pernah menerima relaas panggilan sidang mungkin itu dapat dimaklumi
akan tetapi dalam perkara ini sebahagian besar pihak yang berkapasitas
sebagai Tergugat tidak pernah mendapatkan
panggilan sidang, bukankah suatu kenyataan yang pantas dan layak untuk
diketahui lebih jauh oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Verzet ini
sedangkan diatas objek sengketa telah berdiri rumah-rumah permanen
lengkap dengan nomor rumahnya, kenapa panggilan tersebut tidak
dismpaikan langsung kepada pemilik rumah, akan tetapi disampaikan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
melalui aparat desa, hal ini menunjukkan adanya permainan dan
persengkokolan jahat dalam perkara No.ll9/Pdt.G/2013/PN.LP yang
diputus Vertek tersebut.
- Bahwa perlawanan / verzet yang dilakukan Pelawan / Para Pembanding
merupakan suatu upaya hukum yang harus ditempuh demi tegaknya
keadilan mengingat tanah yang dijadikan objek perkara, sebelumnya telah
pula dipersengketakan dan sudah mendapat putusan yang berkekuatan
hokum tetap dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No
l2/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001, dalam kaitannya dengan
dasar kepemilikan / penguasaan hak atas tanah tersebut, sehingga jika
putusan verstek ini dibiarkan, hal ini jelas menyalahi peraturan yang
berlaku.
- Bahwa tentang hal ini telah dijelaskan oleh para pembanding dalam
persidangan verzet yang diajukan Para Pembanding kemarin, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memahami fungsi / keberadaan / akibat hukum dari putusan No l2/Pdt.G/2001/PN-LP
Tertanggal 01 Maret 2001 tersebut.
- Bahwa, keberadaan putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01
Maret 2001 ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat putusan ini
telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dieksekusi mengikat secara sah
pada setiap penguasaan hak dan peralihan yang telah dilakukan para
Pembanding.
- Bahwa pada setiap putusan Pengadilan apalagi yang sudah berkekuatan
hukum tetap menjadi hukum yang berlaku dan mengikat untuk para pihak
yang berperkara/terkait maupun objek yang dipersengketakan, dan akan
tetap berlaku selama belum ada pembatalan putusan tersebut oleh
putusan Pengadilan lainnya.
- Bahwa Putusan No l2/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 adalah
hukum yang berlaku dan belum dibatalkan, karenanya tidak dibenarkan
- Bahwa Putusan No 12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001
adalah hukum yang berlaku dan belum dibatalkan, karenanya tidak
dibenarkan adanya putusan lain yang mempersengketakan objek yang
sama, oleh sebab itu keberadaan putusan verstek tersebut adalah
bertentangan dengan hirarki sumber hukum yang diakui di Indonesia.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa dalam kasus ini secara detail dalam petitum gugatan Penggugat /
Terlawan / Terbanding tidak ada menuntut pembatalan Putusan No
12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001, artinya putusan verstek
tidak mengadili masalah pembatalan putusan terdahulu tersebut, malah
mengakui kepemilikan Penggugat / Terlawan / Terbanding sebagai
penguasa atas tanah objek perkara, jelas putusan ini bertentangan dengan
putusan terdahulu dan tidak dapat diakui kebenarannya.
- Bahwa peristiwa seperti ini identik dengan Nebis In Idem, dan hal ini
dilarang dalam undang - undang, karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam sebagai "recht faunding", seharusnya memutus
dengan menolak gugatan Penggugat ini karena telah ada putusan lain
lebih dahulu.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersikap tidak
memahami kode etik kehakiman, dan tidak menghormati Majelis Hakim
terdahulu yang telah lebih dahulu mengadili dan memutus perkara ini.
- Bahwa di Negara Republik Indonesia ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
merupakan bagian dari hirarki institusi peradilan (yang ditunjuk untuk
menegakan keadilan), dan dalam menjalankan kewenangannya melekat
fungsi "yudex facti", artinya Pengadilan Negeri memutus berdasarkan fakta
- fakta yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak.
- Bahwa dengan menjatuhkan putusan verstek atas objek perkara yang
sama dengan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap No.
12/Pdt.G/2001/PN- LP Tertanggal 01 Maret 2001 ini, berarti Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memicu terjadinya keadaan kacau
(caos) atas penguasaan tanah, sehingga amar putusan verzet yang
menyatakan "Para Pelawan / Para Tergugat yang tidak benar" adalah
TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM / PERTIMBANGAN HUKUM YANG
BENAR.
- Bahwa telah diuraikan di atas bagaimana pentingnya keberadaan
No.l2/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 baik secara yuridis
maupun implementasinya, namun begitu saja disingkirkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena itu Para Pelawan /
Para Pembanding sangat keberatan dengan amamya dalam Putusan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Verzet "mempertahankan putusan verstek No. 119/Pdt.G/2013/PN.LP
Tertanggal 17 Juli 2014".
- Bahwa, oleh karenanya putusan verzet tersebut harus dibatalkan,
mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
mengesampingkan / mengabaikan Putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP
Tertanggal 01 Maret 2001, sementara jelas sudah dengan lahirnya
putusan verstek memiliki korelasi / kaitan hokum dengan putusan
terdahulu yaitu No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001.
- bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam telah bersikap tidak prosedur sesuai aturan hukum dengan
mempertimbangkan / mengkaji kembali secara sendiri putusan yang sudah
berkekuatan hokum tetap, karena gugatan Penggugat tidak meminta
pembatalan putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap ini. bahwa tidak
dibutuhkan lagi pertimbangan hokum sendiri Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, melainkan harus mengikuti pertimbangan hokum
yang sudah tetap sebagaimana dimaksud dalam putusan yang sudah
tetap tersebut, yang berarti putusan verstek yang mengukuhkan
Terbanding I sebagai pemilik tanah adalah putusan yang melanggar
hokum dan membawa kekacauan.
B. Pertimbangan Matelis Hakim dalam perkara aquo melanggar pasal189
RBg/178 HIR; - Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dibenarkan untuk menguti
ulang, putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap ini melainkan hanya
mematuhi / menegakan apa yang sudah diputus secara tetap dalam
putusan ini, selain itu juga menguji ulang juga tidak dibolehkan karena
tidak ada tuntutan untuk itu dari Penggugat, sehingga apa yang diputuskan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan verzet nya sudah
melampaui kewenangannya sebagai Pengadilan Negeri dan bertentangan
dengan azas dimana hakim perdata bersifat pasif dalam mengadili dan
memutus perkara perdata akan tetapi dalam pekara ini Majelis Hakim
membuat sendiri Amar Putusan yaitu:
M E N G A D I L I
- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek No.
119/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 17 Juli 2014 tidak tepat dan tidak
beralasan.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
- Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah
Para Pelawan yang tidak benar, dan Turut Terlawan XI semula Tergugat
XXVIII juga dinyatakan sebagai Turut Terlawan yang tidak benar.
- Mempertahankan putusan Verstek No. 119/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 17
Juli 2014.
- Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 9.166.000,- (sembilan juta seratus enam puluh enam
ribu rupiah).
Sedangkan Amar Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut tidak
ada dipinta oleh Terbanding I, dari itu Putusan yang dibuat Majelis Hakim
tersebut bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 189 R.Bg/178 H.I.R ayat 3 yang berbunyi "Hakim dilarang
menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan
lebih daripada yang digugat";
C. Putusan verstek No. 119/Pdt.G/2013/Pengadilan Negeri. Lp. Jo putusan
verzet no. 119/pdt.g/vzt/2013/pn.lp yang diputus Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam merupakan salah dan keliru. - Bahwa kedua putusan tersebut baik putusan verstek dan verzet yang
diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merupakan salah dan keliru
karena sudah diputus terlebih dahulu oleh putusan terdahulu tentang
sengketa hak yang merupakan milik pihak lain yaitu R. Markasan,
sehingga tidak benar jika sekarang diklaim menjadi milik Terbanding I,
artinya tidak benar juga jika di atas sebuah tanah dimiliki atau dikuasai
oleh 2 (dua) orang.
- Bahwa putusan verstek ini tidak layak untuk dipertahankan karena
mengandung cacat hukum dalam setiap pertimbangannya, secara singkat
dapat disimpulkan kelemahan putusan verstek No. 119/Pdt.G/2013/PN.LP
tersebut adalah;
1. Tidak semua pemilik tanah dijadikan Tergugat, sehingga jelas gugatan tersebut adalah kurang pihak sekaligus error inperson karena tidak memiliki kaitan dengan objek perkara.
2. Putusan tersebut melanggar kompetensi absolute peradilan dalam
hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, dengan mengesahkan masalah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
pernikahan dan menyatakan objek sengketa adalah tanah warisan
sedangkan ini wewenang Pengadilan Agama karena Terbanding
adalah beragama islam (Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal
49).
- Bahwa dari keadaan ini saja diketahui bahwa Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah bersikap tidak adil dan berpihak kepada Terbanding dalam
kasus ini.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim Tinggi
untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.ll9/Pdt.G/VZT/2013/PN-LP tanggal 23 Maret 2016 dan mengadili
sendiri dengan mengabulkan Perlawanan Para Pembanding seluruhnya
serta membebankan ongkos perkara kepada Terbanding-Terbanding.
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan I
mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut ;
I. Memori Banding:
a. Tentang Dasar Hukum Kepemilikan Para Pembanding
1. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan dalam agenda pembuktian,
asal objek sengketa yang dimiliki oleh Pembanding adalah dari
masyarakat yang surat- suratnya dikeluarkan oleh Reorganisasi
pembahagiaan tanah pada tahun 1956, dan setelah itu diganti rugi
oleh R. Markasan, selanjutnya tanah tersebut diambil oleh
perkebunan yaitu PTPN II yang semula adalah PTP IX. Selanjutnya
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap, R. Markasan kembali menguasai tanah
tersebut. Artinya sejak tahun 1950-an sampai sekarang tanah
tersebut tidak pemah dikuasai oleh orang lain khususnya
Terlawan/Terbanding.
2. Bahwa R. Markasan menguasai tanah berdasarkan Ganti Rugi dari
masyarakat dan berkaltan dengan putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-
LP tertanggal 01 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap,
adalah pemilik tanah seluas 57 Ha ditambah 492 Ha dengan total
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
549 Ha ini baru penguasaan belum ditingkatkan haknya menjadi
sertifikat yang dikehendaki oleh Undang-Undang, jadi tidak ada
larangan orang yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut
karena bisa saja ditingkatkan haknya menjadi hak pakai atau hak
guna upah usaha, oleh karena itu jikapun ini dianggap salah bukan
berarti Majelis Hakim mengesampingkan putusan yang telah ada di
atas tenah tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim
salah dan keliru, seharusnya dibatalkan terlebih dahulu Putusan No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku.
Bahwa perlu dijelaskan dalam perkara ini setelah Putusan No.
12/Pdt.G/2001/PN- LP Tertanggal 01 Maret 2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Putusan tersebut
dan kemudian PTPN II mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, dalam keputusannya PTPN n di pihak yang kalah,
dan selanjutnya PTPN II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
menguatkan putusan tersebut dan selanjutnya PTPN II mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI No.
324.K/Pdt/2007 tanggal 17 Juli 2008 menolak kasasi yang diajukan
PTPN II tersebut (Bukti P.l s/d P.XV-40)
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut, keluarlah surat keterangan dari
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa tanah
objek sengketa adalah milik R. Markasan (Bukti P-1 s/d XV-41);
4. Bahwa, kemudian setelah itu terjadilah peralihan hak atas tanah
obek sengketa tersebut, diawali dengan R. Markasan menyerahkan
tanah objek sengketa kepada Sutamo (Pembanding I) selanjutnya
Pembanding I menyerahkan kepada Para Pembanding dan orang
lain yang tidak ikut dalam perkara ini tetapi berada didalam objek
sengketa ataupun para Pembanding lainnya menerima penyerahan
dari orang lain, dengan kata lain para Pembanding memperoleh
tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
dan mengikat secara sah.
- Bahwa secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/PN- LP tertanggal 01 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum
tetap, menjadi dasar hukum yang sah baik dalam penguasaan maupun
peralihan hak yang terjadi atas tanah objek sengketa tersebut kepada Para
Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dibenarkan menjatuhkan
putusan baru yang menyatakan Terlawan I sebagai pemilik sah atas tanah
yang sudah dinyatakan sebagai milik dari R. markasan, hal ini disebut
dengan perampokan intelektual, sebelum adanya pembatalan terlebih
dahulu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang
melekat di atas tanah objek sengketa.
Kontra Memori Banding :
- Bahwa Terbanding I setelah membaca, mencermati dengan teleti dan
seksama memori banding Para Pembanding yang diajukan Kuasa Hukum
Para Pembanding - semula Para Pelawan/Para Tergugat tertanggal 23 Juli
2016, menurut hemat Terbanding I temyata alasan- alasan Para
Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan
pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam perlawanannya
dan jawab-menjawab serta pada kesimpulan masing-masing pihak, yang
satu dan yang lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dengan baik dan benar;
- Bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang dapat dibaca dari hal. 34 alinea 1, yang antara lain
menyebutkan: Menimbang bahwa bila dicermati gugatan Terlawan I
semula Penggugat.... dst s/d hal. 50, secara jelas dan tegas Majelis Hakim
a quo telah menguraikan dasar kepemilikan atas tanah terperkara baik
yang diajukan oleh Para Pembanding - semula Para Pelawan/Para
Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding I - semula Terlawan
I/Penggugal serta Turut Terbanding;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo pada hal. 51 dinyatakan:
“Menimbang bahwa oleh karena bukti para pihak saling bertolak belakang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
dan saling meniadakan maka Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti
tersebut”;
- Bahwa dengan membaca secara cermat pertimbangan Majelis Hakim a
quo dari hal. 51 alinea 3, yang antara lain menyebutkan: “Menimbang
bahwa alas hak dari Para Pelawan semula Para Tergugat.... dst s/d hal. 55
alinea 2 ,3 ,4 , 5 yang menyebutkan:
Hal. 55 alinea 2:
“Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh para
pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain
temyata bersesuaian dan dari uraian pertimbang tersebut di atas Majelis
berpendapat bahwa Terlawan I semula Penggugat berhasil membuktikan
dalil gugatannya dan para Pelawan semula Penggugat berhasil
membuktikan dalil gugatannya dan Para Pelawan semula Para Tergugat
serta Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII tidak berhasil
membuktikan dalil-dalil perlawanannya perihal kepemilikan atas objek
perkara.”
Hal. 55 alinea 3:
“Menimbang bahwa oleh karena Para Pelawan semula Para Tergugat
serta Turut Terlawan XI semula Tergugat XXVIII tidak berhasil
membuktikan dalil-dalil perlawanan pokoknya perihal kepemilikan atas
objek perkara maka secara keseluruhan dalil-dalil perlawanan dari Para
Pelawan semula Para Tergugat serta Turut Terlawan XI semula Tergugat
XXVIII haruslah ditolak.”
Hal. 55 alinea 4:
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga
Perlawanan Para Pelawan semula Para Tergugat dan Perlawanan Turut
Terlawan XI semula Tergugat XXVIII harus dinyatakan tidak tepat dan
tidak beralasan serta Para Pelawan semula Para Tergugat dan Turut
Terlawan XI semula Tergugat XXVIII adalah pelawan-pelawan yang tidak
benar.” i
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Hal. 55 alinea 5:
“Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tidak tepat dan
tidak beralasan maka putusan vertek harus dipertahankan.”
- Bahwa Terbanding I sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim a
quo, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kesimpulan Terlawan
I/Penggugat - sekarang Terbanding I pada hal. 27 angka 1 s/d hal. 34;
- Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim
Tinggi untuk menyatakan alasan-alasan (memori) banding Para
Pembanding ditolak;
1. Memori Banding :
b. Dasar Kepemilikan Terbanding I
Bahwa, menurut dalil yang dikemukakan Terbanding I, tanah objek
sengketa diperoleh dari peninggalan orang tuanya sesuai dengan Surat
Penyerahan Tanggal 05 Mei 1961, berkaitan dengan Surat Keterangan
Tanggal 28 Desember 1965, padahal objek sengketa tidak pemah
dikuasai oleh Terbanding I, lagi pula di atas tanah objek sengketa telah
terbit lebih dahulu Surat Reorganisasi milik masyarakat Tahun 1956 dan
dasar dari masyarakat diganti rugi oleh R. Markasan dapat dilihat
didalam Putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-Lp tertanggal 01 Maret 2001
IBukti P.l s/d P.XV-39), sehingga tidak mungkin terbit lagi Surat di atas
tanah objek sengketa (atau dengan tanah yang sama terbit dua surat
tanah).
- Bahwa, para Pembanding baik secara de jure maupun de facto
merupakan penguasa yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi
objek sengketa tersebut, sehingga dengan terbitnya putusan verstek
No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 17 Juli 2014 (yang diketahui
para Pembanding setelah adanya aanmaning), yang mana Penggugat
(Terbanding) mengajukan Gugatan kepada Para Pembanding, dan
tidak pemah ada pemberitahuan perihal gugatan. yang SAMPA.I
KEPADA PARA PEMBANDING, bahkan Terbanding yang bertindak
sebagai Penggugat kala itu telah salah dan asal-asalan menetapkan
orang yang akan digugat (tergugat) karena kapasitas tergugat yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
digugat sebahagian besar dalam perkara tersebut bukanlah orang yang
menguasai atau memiliki tanah yang menjadi objek sengketa tesebut,
dibuktikan didalam persidangan Tumt Terlawan tidak pemah hadir dan
tidak pemah sampai panggilan kepada Para Turut Terlawan tersebut
kecuali Turut Terlawan XI, hal ini diketahui didalam persidangan di
mana Terlawan I mengajukan saksi tetapi saksi-saksi tersebut tidak
mengetahui sama sekali siapa sebenamya yang mempunyai objek
sengketa, dan hal ini diperkuat lagi dengan keterangan saksi tersebut
adalah irrelevant dengan perkara ini, dan tidaklah dapat dipedomani
sebagai saksi entah orang mana yang dijadikan Terlawan dalam
perkara itu; katika hal ini dikemukakan para Pembanding dalam
gugatan perlawanannya, Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tidak memperdulikannya.
- Bahwa jika diperhatikan uraian dasar kepemilikan tanah objek sengketa baik dari para pembanding sendiri maupun terbanding, andai benar Terbanding memiliki tanah tersebut sebagaimana didalilkannya, menjadi pertanyaan besar, kenapa Terbanding tidak
pernah keberatan tanahnya dikuasai oleh PTPN II/PTPN IX, dan ketika
terjadi proses gugat menggugat antara r. markasan dengan pihak PTPN
II/PTPN IX, kemana perginya Penggugat/Terlawan/Terbanding, kenapa
tidak ikut intervensi dalam upaya hukum tersebut untuk
mempertahankan haknya. sungguh aneh majelis hakim yang berjumlah
3 (tiga) orang tersebut tidak menelaah hal ini.
Kontra Memori Banding :
- Bahwa dasar kepemilikan tanah terperkara Terbanding I - semula
Terlawan 1/ Penggugat telah secara jelas dan nyata diuraikan oleh Majelis
Hakim a quo dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 55 alinea 1, yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.VI semula P-6
Akte Pengoperan Hak Dan Kuasa No. 110 tanggal 19 Januari 1979, yang
diperbuat dihadapan Roesli, Notaris, T6-a yakni “Surat Penyerahan” atas
objek perkara dari M. Harahap kepada Suparman diperbuat di bawah
tangan tanggal 5 Mei 1961 yang diketahui oleh Penghulu Marindal dan
juga diperkuat dengan bukti TVI-b semula P-6b yakni “Surat Keterangan”
yang dikeluarkan oleh Assisten Wedana/Ketua Panitia Landreform
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Ketjamatan Patumbak tanggal 28 Desember 1965 adalah fakta bahwa
objek perkara tersebut diperoleh Muhammad Umar in casu orang tua
Terlawan I dari Suparman pada tanggal 19 Januari 1979, sehingga oleh
karena Muhammad Umar telah meninggal maka objek perkara beralih
kepada Terlawan I (Harromaini) selaku ahli waris dari Aim. Muhammad
Umar, maka dengan demikian Terlawan I (Harromaini) adalah pemilik yang
sah atas objek perkara;
- Bahwa mengenai dasar dari masyarakat diganti rugi oleh R. Markasan
berdasarkan putusan No. 12/Pdt.G/2001 /PN-LP tertanggal 01 Maret 2001
(Bukti P.l s/d P.XV-39), Terbanding I sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim a quo yang tertuang dalam putusan hal. 51 alinea 6
dan hal. 52 alinea 1, 2, sebagai berikut:
Hal. 51 alinea 6 :
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I s/d XV-39 dan bukti TT.XI-9
(Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2001/PN-
LP tanggal 01 Maret 2001 R. Markasan sebagai Penggugat La wan
Tukiran) bahwa Raden Markasan memperoleh tanah dari perorangan
tersebut adalah seluas ± 57 Ha ditambah ± 492 Ha dengan totalnya ± 549
Ha adalah berdasarkan surat ganti rugi tertanggal 8 Juni 1969, tanggal 20
Mei 1971, tanggal 21 Mei 1971, tanggal 20 Desember 1967, tanggal 15
Oktober 1968, tanggal 10 Desember 1967, tanggal 22 Nopember 1967,
tanggal 24 Desember 1967, tanggal 15 Januari 1968, tanggal 12 Agustus
1968, tanggal 14 Agustus 1968, tanggal 14 Agustus 1968, tanggal 16
Pebruari 1968, tanggal 18 Pebruari 1968, tanggal 15 Juli 1968, tanggal 27
Mei 1970, tanggal 16 Oktober 1969, tanggal 10 Agustus 1968, tanggal 20
April 1969, tanggal 9 Agustus 1970 dan tanggal 20 September 1968.”
Hal. 52 alinea 1 :
“Menimbang bahwa bila dicermati dari berbagai surat ganti rugi tersebut
yang menjadi dasar penguasaan Raden Markasan yang jumlah
keseluruhannya ± 549 Ha maka tidak ada nama W Harahap maupun
Suparman (dalam bukti T-6a sebelumnya bukti P-6a dan bukti T-6b
sebelumnya bukti P-6b) sebagai orang yang menjual tanah kepada Raden
Markasan.”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Hal. 52 alinea 2 :
“Menimbang bahwa dari berbagai surat ganti rugi tersebut (Vide bukti P-1 s/d XV-39 dan bukti TT.XI-9) dan bukti surat yang disampaikan oleh Para
Pelawan sebelumnya Para Tergugat dalam perkara a quo, Para Pelawan
sebelumnya Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan dan juga tidak
dapat menunjukkan dari siapa, dan dibagian mana serta kapan Raden
Markasan di Dusun I Pasar VII Desa Marindal I Kecamatan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang pemah membeli bidang tanah objek sengketa
dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah diakui oleh para
pihak dalam sidang pemeriksaan objek perkara.” .
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas ekuivalen
dengan kesimpulan Terlawan I - sekarang Terbanding I sebagaimana
disebut pada hal. 30 alinea 2, yakni : “Bahwa lagi pula memperhatikan
dengan cermat, teliti dan seksama bukti-bukti suratyang diajukan oleh
Penggugat R. Markasan dalam perkara No. l2/PdtG/200l/PN-LP, secara
faktual dari bukti P-1 s/d bukti P-39 tidak satupun dari bukti tersebut yang
menunjukkan ikutnya tanah terperkara ini menjadi bagian dari tanah yang
diperkarakan oleh R. Markasan dimaksud”;
- Bahwa mengenai pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara No.
119/Pdt.G/2013/PN-LP yang menurut Pembanding telah salah dan asal-
asalan menetapkan orang yang akan digugat, adalah alasan yang tidak
tepat dan benar, karena terbukti pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara
tersebut sekarang menjadi pihak Para Pelawan/Para Pembanding dalam
perkara a quo No. 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN-LBP, dan sedangkan pihak
Tergugat lainnya yang tidak menghadiri persidangan adalah merupakan
hak hukumnya;
- Bahwa mengenai gugat menggugat antara R. Markasan dengan pihak
PTPN II/PTPN IX, dimana Pembanding mempertanyakan kemana
perginya Penggugat/Terlawan I/Terbanding I, adalah merupakan hak
privasi Penggugat/Terlawan I/Terbanding I untuk tidak menjelaskannya,
sedangkan ikut tidaknya intervensi dalam perkara dimaksud juga
merupakan hak dari Penggugat/Terlawan I/Terbanding I mencari waktu
yang lebih tepat, yaitu pada saat mengajukan gugatan Reg. No.
119/Pdt.G/2013/PN-LP;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
2. — Memori Banding Para Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim
dalam perkara a quo yang salah dan keliru, yaitu :
A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
MENGESAMPINGKAN KEBERADAAN PUTUSAN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TELAH ADA LEBIH
DAHULU DENGAN OBJEK PERKARA YANG SAMA DAN MASIH
BERLAKU SEBAGAI HUKUM.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam
memutuskan secara verzet atas perkara ini tidak mempertimbangkan
fakta-fakta yang dihadirkan para pembanding di persidangan baik
berupa keterangan saksi maupun bukti yang ada.
- Bahwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam yang menyatakan perlawanan atas putusan verstek ini tidak
tepat dan tidak beralasan merupakan sebuah kekeliruan karena
Pelawan/Para Pembanding tidak pernah mendapatkan relaas
panggilan untuk menghadiri sidang, jika hanya 1 (satu) pihak saja
yang menyatakan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang
mungkin itu dapat dimaklumi akan tetapi dalam perkara ini
sebahagian besar pihak yang berkapasitas sebagai Tergugat tidak
pernah mendapatkan panggilan sidang, bukankah satu kenyataan
yang pantas dan layak untuk diketahui lebih jauh oleh Majelis Hakim
yang memeriksa perkara Verzet ini sedangkan diatas objek sengketa
telah berdiri rumah-rumah permanen lengkap dengan nomor
rumahnya, kenapa panggilan tersebut tidak disampaikan langsung
kepada pemilik rumah, akan tetapi disampaikan melalui aparat desa,
hal ini menunjukkan adanya permainan dan persekongkolan jahat
dalam perkara No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP yang diputus Verstek
tersebut.
- Bahwa perlawanan/verzet yang dilakukan Pelawan/Para Pembanding
merupakan suatu upaya hukum yang harus ditenipuh demi tegaknya
keadilan mengingat tanah yang dijadikan objek perkara, sebelumnya telah
pula dipersengketakan dan sudah mendapat putusan yang berkekuatan
hukum tetap dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001, dalam kaitannya dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
dasar kepemilikan/penguasaan hak atas tanah tersebut, sehingga jika
putusan verstek ini dibiarkan, hal ini jelas menyalahi peraturan yang
berlaku.
- Bahwa tentang hal ini telah dijelaskan oleh Para Pembanding dalam
persidangan verzet yang diajukan Para Pembanding kemarin, akan tetapi
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memahami
fungsi/keberadaan/akibat hukum dari putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP
tertanggal 01 Maret 2001 tersebut.
- Bahwa, keberadaan putusan No. I2/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret
2001 ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat putusan ini telah
berkekuatan hukum tetap, dan telah dieksekusi mengingat secara sah
pada setiap penguasaan hak dan peralihan yang telah dilakukan para
Pembanding.
- Bahwa pada setiap putusan Pengadilan apalagi yang sudah berkekuatan
hukum tetap menjadi HUKUM YANG BERLAKU dan mengikat untuk para
pihak yang berperkara/terkait maupun objek yang dipersengketakan, dan
akan tetap BERLAKU selama belum ada pembatalan putusan tersebut
oleh putusan Pengadilan lainnya.
- Bahwa Putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001
adalah hukum yang berlaku dan belum dibatalkan, karenanya tidak
dibenarkan adanya putusan lain yang mempersengketakan objek yang
sama, oleh sebab itu keberadaan putusan verstek tersebut adalah
bertentangan dengan hirarki sumber hukum yang diakui di Indonesia.
- Bahwa dalam kasus ini secara detail dalam petitum gugatan
Penggugat/Terlawan/terbanding tidak ada menuntut pembatalan Putusan
No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001, artinya putusan
verstek tidak mengadili masalah pembatalan putusan terdahulu tersebut,
malah mengakui kepemilikan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sebagai
penguasa atas tanah objek perkara, jelas putusan ini bertentangan dengan
putusan terdahulu dan tidak dapat diakui kebenarannya.
- Bahwa peristiwa seperti ini indentik dengan Nebis In Idem, dan hal ini
dilarang dalam undang-undang, karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam sebagai “Recth Faunding”, seharusnya memutus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
dengan menolak gugatan Penggugat ini karena telah ada putusan lain
lebih dahulu.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersikap tidak
memahami kode etik kehakiman, dan tidak menghormati Majelis Hakim
terdahulu yang telah lebih dahulu mengadili dan memutus perkara ini.
- Bahwa di Negara Republik Indonesia ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Merupakan bagian dari hirarki institusi peradilan (yang ditunjuk untuk
menegakkan keadilan), dan dalam menjalankan kewenangannya melekat
fungsi “yudex facti”, artinya pengadilan Negeri memutus berdasarkan
fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak.
- Bahwa dengan menjatuhkan putusan verstek atas objek perkara yang
sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001 ini, berarti Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memicu teijadinya keadaan kacau
(caos) atas penguasaan tanah, sehingga amar putusan verzet yang
menyatakan “para Pelawan/Para Tergugat yang tidak benar” adalah tidak
memiliki alas an hukum/pert1mbangan hukum yang benar;
- Bahwa telah diuraikan di atas bagaimana pentingnya keberadaan putusan
No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001 baik secara yuridis
maupun implementasinya, namun begitu saja disingkirkan oleh majelis
Hakim Pengadilan Negeri Lubnk Pakam, oleh karena itu Para
Pelawan/Para Pembanding sangat keberatan dengan amamya dal am
Putusan Verzet “mempertahankan putusan verstek No.
119/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 17 Juli 2014”.
- Bahwa, oleh karenanya putusan verzet tersebut harus dibatalkan,
mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
mengesampingkan/mengabaikan Putusan No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP
tertanggal 01 Maret 2001, sementara jelas sudah dengan lahirnya putusan
verstek memiliki korelasi/kaitan hukum dengan putusan terdahulu yaituNo.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 01 Maret 2001.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pengadilan Negeri
Lubuk Pakam telah bersikap tidak prosedur sesuai aturan hukum dengan
mempertimbangkan/mengakaji kembali secara sendiri putusan yang sudah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
berkekuatan hukum tetap, karena gugatan Penggugat tidak meminta
pembatalan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini.
- Bahwa tidak dibutuhkan lagi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim
Pengadilan negeri Lubuk Pakam, melainkan harus mengikuti
pertimbangan hukum yang sudah tetap sebagaimana dimaksud dalam
putusan yang sudah tetap tersebut, yang berarti putusan verstek yang
mengukuhkan Terbanding I sebagai pemilik tanah adalah putusan yang
melanggar hukum dan membawa kekacauan.
Kontra Memori Banding :
- Bahwa menurut Para Pembanding mengenai amar putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan perlawanan atas putusan verstek
ini tidak tepat dan tidak beralasan karena Para Pelawan/Para Pembanding
tidak pemah mendapatkan relaas panggilan untuk mengahadiri sidang,
sehingga menyatakan pula adanya permainan dan persekongkolan jahat
dalam perkara No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP yang diputus verstek tersebut,
adalah alasan yang tidak berdasar hukum, oleh karena dalam
pertimbangan Majelis Hakim a quo pada hal. 55 alinea 3 dan 4 yang
dimaksud dengan perlawanan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan
hukum disebabkan Para Pelawan - semula Para Tergugat serta Turut
Terlawan XI - semula Tergugat XXVIII tidak berhasil membuktikan dalil-
dalil perlawanan pokoknya perihal kepemilikan atas objek perkara maka
secara keseluruhan dalil-dalil perlawanan dari Para Pelawan - semula
Para Tergugat serta Turut Terlawan XI - semula Tergugat XXVIII haruslah
ditolak;
- Bahwa penolakan dalil-dalil perlawanan dari Para Pelawan - semula Para
Tergugat serta Turut Terlawan XI - semula Tergugat XXVIII tersebut di
atas setelah Majelis Hakim a quo mempertimbangkan dan menyatakan
Perlawanan Para Pelawan - semula Para Tergugat dan Turut Terlawan XI
- semula Tergugat XXVIII tidak tepat dan tidak beralasan;
- Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 01 Maret 2001 dalam kaitannya dengan
dasar kepemilikan/penguasaan serta pengalihan hak atas tanah yang
menurut Para Pembanding jika putusan verstek dibiarkan, hal ini
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
menyalahi peraturan yang berlaku, mengingat putusan No.
12/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 01 Maret 2001 telah berkekuatan hukum
tetap dan telah dieksekusi, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum,
oleh karena seluruh bukti-bukti penguasaan tanah yang terkait dengan
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2001/PN-LP
tanggal 01 Maret 2001, yaitu bukti P-I s/d XV-39 dan bukti TT.XI-IX, tidak
ada nama W Harahap maupun Suparman (dalam bukti T-6a semula bukti
P-6a dan bukti T-6b semula bukti P-6b) sebagai orang yang menjual tanah
kepada Raden Markasan;
Bahwa lagi pula meskipun Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2001/PN- LP tertanggal 01 Maret 2001 telah mempunyai
kekuatan hukum tetap akan tetapi terhadapnya belum pemah dilakukan
sita jaminan/sita eksekusi apalagi ekselaisi pengosongan, maka substansi
luas tanah keseluruhan 549 Ha yang terurai dalam putusan tersebut masih
bersifat mengambang, maka menurut hukum seharusnya Para
Pembanding - semula Para Pelawan/Para Tergugat tidak diperkenankan
melakukan pengalihan atas tanah yang tidak jelas kepada pihak lain tidak
terkecuali terhadap Para Pelawan/Para Terlawan - semula Para Tergugat
lainnya;
2. - Memori Banding :
B. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo melanggar pasal 189 rbg/178 hir
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dibenarkan untuk
menguji ulang, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini
melainkan hanya mematuhi/menegakkan apa yang sudah diputus
secara tetap dalam putusan ini, selain itu juga menguji ulang juga
tidak dibolehkan kerana tidak ada tuntutan untuk itu dari Penggugat,
sehingga apa yang diputuskan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
dalam putusan verzet nya sudah melampaui kewenangannya
sebagai Pengadilan Negeri dan bertentangan dengan azas dimana
hakim perdata bersifat pasif dalam mengadili dan memutus perkara
perdata akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim membuat sendiri
Amar Putusan yaitu :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
H ahHalaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek No.
119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014 tidak tepat dan
tidak beralasan.
- Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para
Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar, dan Turut
Terlawan XI semula Tergugat XXVIII juga dinyatakan sebagai
Turut Terlawan yang tidak benar.
- Mempertahankan putusan Verstek No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP
tanggal 17 Juli 2014.
- Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.166.000,- (Sembilan
juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Sedangkan amar Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut tidak
ada dipinta oleh Terbanding I, dari itu Putusan yang dibuat Majelis Hakim
tersebut bertentangan dengan Undag-undang sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 189 R.Bg/178 H.I.R ayat (3) yang berbunyi “Hakim dilarang
menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan
lebih daripada yang digugat”;
Kontra Memori Banding:
- Bahwa Para Pembanding - semula Para Pelawan/Para Tergugat telah
menyatakan pendapat yang keliru dalam memaknai pasal 189 R.Bg/178 HIR
ayat (3) yang berbunyi “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal
yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat” dengan
kaitannya atas Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN-LBP tanggal 24 2016 tersebut;
- Bahwa Para Pelawan telah mengajukan perlawanan atas putusan verstek
No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 17 Juli 2014, yang disebut sebagai verzet
terhadap putusan verstek dengan registrasi perkara No.
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN-LBP, dimana Para Pelawan semula Para Tergugat
bertindak yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap dalil-dalil
gugatan dalam putusan verstek dimaksud;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
- bahwa berdasarkan perkara verzet tersebutlah Majelis Hakim a quo
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara verzet tersebut,
sebagaimana dalam amar putusan yang telah diuraikan;
- Bahwa adapun amar putusan verzet tersebut sedemikian rupa adalah
dikarenakan dalil-dalil perlawanan Para Pelawan tidak tepat dan tidak
beralasan, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim a quo haruslah
mencantumkan amar berisi penegasan menguatkan putusan verstek (lihat :
M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata hal. 412, penerbit Sinar
Grafika, tahun 2004);
- Bahwa semula Penggugat - sekarang Terlawan I/Terbanding I telah
mendalilkan gugatannya sebagaimana terurai dalam dalil-dalil posita dan
petitum, secara jelas dan tegas Penggugat telah meminta akan apa yang
diputuskan oleh Majelis Hakim, dan lahirlah putusan verstek;
- Bahwa sedangkan verzet atas putusan verstek adalah merupakan dalil-dalil
bantahan terhadap dalil-dalil gugatan semula, oleh karena itu Terlawan
l/Terbanding I tidak mengajukan lagi dalil-dalil petitum, sehingga amar
putusan Majelis Hakim a quo dalam perkara verzet adalah merupakan
kewenangannya yang secara mutatis mutandis harus memutuskan
sedemikian rupa;
2. Memori Banding :
C. Putusan verstek No. 119/Pdt.g/2013/PN-Lp jo putusan verzet no.
119/Pdt.G/vzt/2013/pn-lp yang diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
merupakan salah dan keliru;
Bahwa putusan verstek ini tidak layak untuk dipertahankan karena mengandung
cacat hukum dalam setiap pertimbangannya, secara singkat dapat disimpulkan
kelemahan putusan verstek No. 199/Pdt.G/2013/PN-LP tersebut adalah :
1. Tidak semua pemilik tanah dijadikan Tergugat, sehingga jelas gugatan
tersebut adalah kurang pihak sekaligus error inperson karena tidak memiliki
kaitan dengan objek perara;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
2. Putusan tersebut melanggar kompetensi absolute peradilan dalam hal ini
bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, dengan mengesahkan masalah pemikahan dan menyatakan objek
sengketa adalah tanah warisan sedangkan ini wewenang Pengadilan Agama
karena Terbanding adalah beragama Islam (Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 Pasal 49);
- Bahwa dari keadaan ini saja diketahui bahwa Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah bersikap tidak adil dan berpihak kepada Terbanding dalam
kasus ini;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim Tinggi
untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN- LP tanggal 23 Maret 2016 dan mengadili sendiri
dengan mengabulkan Perlawanan Para Pembanding seluruhnya serta
membebankan ongkos perkara kepada Terbanding-terbanding;
Kontra Memori Banding:
- Bahwa terhadap alasan-alasan Para Pembanding tersebut di atas
haruslah dinyatakan ditolak, oleh karena terhadap tanah terperkara
berdasarkan putusan verstek dan verzet adalah kepunyaan
Penggugat/Terlawan I - sekarang Terbanding I, oleh karena itu tidak ada
dua oknum yang berhak atas tanah terperkara;
- Bahwa menurut Para Pembanding adanya kelemahan putusan
verstek No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP yang berkaitan dengan gugatan
tersebut kurang pihak sekaligus error imperson karena tidak memiliki
kaitan dengan objek perkara, adalah alasan yang tidak tepat dan benar
oleh karena dalam gugatan perkara No. 119/Pdt.G/2013/PN-LP tidak
ditemukan pihak-pihak yang harus digugat lagi;
- Bahwa menurut Para Pembanding adanya kelemahan putusan verstek
No.119/Pdt.G/2013/PN-LP yang berkaitan dengan putusan tersebut
melanggar kompetensi absolut peradilan dalam hal ini bertentangan
dengan undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
adalah alasan yang tidak tepat dan benar, oleh karena bila diperhatikan
dengan teliti dan cermat dalil-dalil petitum gugatan Penggugat pada
perkara tersebut yaitu petitum angka 3, 4 dan 5 adalah mengenai
permintaan agar menyatakan sah akte-akte dan tidak meminta
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris
dan melaksanakan pembagian harta peninggalan (UU No. 7 tahun 1989
pasal 49 ayat 3), maka jelas dan terang Putusan Verstek Majelis Hakim a
quo tidak bertentangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara dimaksud;Bahwa berdasarkan dalil-dalil kontra
memori banding Terbanding I - semula Terlawan I/Penggugat yang telah
diuraikan di atas telah mematahkan dalil-dalil memori banding Para
Pembanding - semula Para Pelawan/Para Tergugat, dan oleh karena itu
dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk
menolak dalil-dalil memori banding Para Pembanding tersebut dengan
seluruhnya;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan
meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 119/Pdt.G/Vzt/2013/PN
Lbp tanggal 24 Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding
sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan
tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar
menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan
dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri
dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan
sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam hal mengajukan perlawanan
pertama sekali seharusnya menjawab atau mendalilkan dan menjelaskan
terlebih dahulu alasan-alasan ketidakhadiran mereka dalam pemeriksaan
perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PN.Lbp tanggal 17 Juli 2014 tersebut, apakah
mereka tidak hadir karena tidak dipanggil secara patut atau tidak, Para Pelawan
dalam surat perlawanannya tidak secara tegas menyinggung tentang
ketidakhadiran Para Pelawan semula Para Tergugat dalam sidang
pemeriksaan perkara pokok yaitu perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PN.Lbp
tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara mana Para Pelawan berkedudukan sebagai
Tergugat-tergugat dan Turut Tergugat yang selama pemeriksaan perkara
mereka tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sebagaimana
yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara tersebut yang
mengakibatkan putusan diambil tanpa kehadiran Para Tergugat dan Turut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Tergugat atau putusan Verstek, dalil Para Pelawan semula para Tergugat yang
menyatakan tidak pernah dipanggil seharusnya menunjuk dan sekaligus
membantah surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, hal mana tidak ada didalilkan oleh Para Pelawan semula para
Tergugat, dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama antara lain
menyatakan bahwa para Pelawan dan Turut Terlawan sekarang Para
Pelawan/Para Pembanding tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil
secara patut yang selanjutanya putusan diambil secara verstek sudah benar
dan tepat, maka perlawanan aquo menjadi tidak beralasan menurut hukum;
Menimbang, bahwa demikian juga dalil-dalil yang dikemukakan Para
Pelawanan yang secara langsung mendalilkan pada masalah sengketa
kepemilikan, namun dalam hal ini tidak jelas dalil kepemilikan yg dikemukakan
oleh para Pelawan, Pelawan I yang dahulu sebagai Tergugat IV mendalilkan
sebagai pemilik terhadap objek perkara dalam perkara Perdata Nomor
119/Pdt.G/2013/PN.Lbp tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 35.986 m2 (tiga puluh
lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter bujur sangkar), akan tetapi
karena Perlawanan ini diajukan oleh beberapa Pelawan dan dalam dalil
perlawanan tidak secara jelas bagaimana kedudukan masing-masing Pelawan
dalam hubungannya dengan kepemilikan tanah objek perkara, oleh karena itu
perlawanan para Pelawan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dalam memori banding
yang diajukan oleh Pembanding I dan II adalah merupakan dalil-dalil yang
telah dikemukakan dalam uraian perlawanan dan sudah dipertimbangkan dalam
pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perlawanan aquo,
karenanya dianggap sudah dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya telah
mengemukakan eksepsi baik mengenai eksepsi kurang pihak, gugatan tidak
jelas, dan juga mengenai kewenangan absolut yang mendalilkan bahwa perkara
ini adalah tentang warisan orang yang beragama Islam maka seharusnya
menjadi kewenangan Pengadilan Agama, mengenai eksepsi ini karena ini baru
diajukan dalam memori banding bukan dalam perlawanan/jawaban terhadap
gugatan dan oleh karenanya tidak ada kesempatan bagi Terlawan semula
Penggugat sekarang Terbanding untuk mengajukan bantahan terhadap eksepsi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
tersebut, seharusnya eksepsi seperti ini diajukan bersama-sama dengan
perlawanan agar ada kesempatan bagi para pihak untuk jawab menjawab;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas karena eksepsi ini
diajukan dalam memori banding, maka pengajuannya tidak tepat dan oleh
karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai substansi dalam memori banding dari
para Pembanding menurut Pengadilan Tinggi sudah termasuk yang telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama, karenanya
dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut maka memori
banding ini juga haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Turut Terlawan XI dan
Pembanding II semula Pelawan I s/d XV tetap dipihak yang kalah, maka
haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat
Pengadilan;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), RBg serta ketentuan
hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula
Turut Terlawan XI dan Pembanding II semula Pelawan I s/d XV tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
119/Pdt.G/Vzt/2013/PN Lbp., tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan
banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Turut Terlawan XI dan Pembanding II
semula Pelawan I s/d XV untuk membayar ongkos perkara pada kedua
tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami:
BANTU GINTING, SH sebagai Ketua Majelis dan DALIUN SAILAN, SH.MH dan
BINSAR SIREGAR, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadian Tinggi Medan Nomor
221/PDT/2017/PT MDN, tanggal 8 Agustus 2017 untuk memeriksa perkara ini
dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh kami:
DALIUN SAILAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, dan didampingi
BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum dan PONTAS EFENDI,SH.MH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 221/PDT/2017/PT MDN, tanggal 8 Nopember 2017,
dibantu oleh FARIDA MALEM,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun Kuasa Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum DALIUN SAILAN,SH.MH
ttd
PONTAS EFENDI,SH.MH
Panitera Pengganti,
ttd
FARIDA MALEM,SH.MH
Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,- 2. Redaksi Rp 5.000,- 3. Leges Rp 3.000,- 4. Pemberkasan Rp 136.000,- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)