PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan...
Transcript of PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan...
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N Nomor: 6/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT ;
Melawan
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu PENGGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 04 Mei
2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
dengan Register Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap., tanggal 04 Mei 2016,
telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara
resmi pada tanggal 5 Nopember 2000, dihadapan pemuka agama Budha
bernama KASNAWI bertempat di Vihara Sila Maitreya Rantau Prapat,
sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan No.05/T-Kw/2001, diterbitkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 Maret 2001 ;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang
tua Penggugat di Jalan Paindoan No.2, Kel.Rantau Prapat, Kec.Rantau Utara,
Kab.Labuhan Batu, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah,
dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap
tinggal di rumah alamat tersebut diatas ;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak laki
laki yang diberi nama :
- KHATHERINE KOZEN, laki laki, lahir 2 Oktober 2001 /15 Tahun ;
- VINCENT KOZEN, laki laki, lahir 14 Maret 2003 /13 Tahun ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
- VERARINE KOZEN, laki laki, lahit 13 Juni 2007 /9 Tahun ;
Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dibawah pengasuhan
pembantu rumah tangga ;
4. Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan
baik namun sejak tahun 2014 diantara Penggugat dengan Tergugat mulai sering
timbul perselisihan /pertengkaran yang disebabkan Tergugat berubah sikap
menjadi temperamental, suka marah marah, suka mengancam, memukul dan
berpacaran dengan perempuan lain sehingga akibat dari keadaan tersebut
menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai
dengan terjadinya pertengkaran dan kekerasan ;
5. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut diatas menyebabkan perselisihan
yang berkepanjangan dan akhirnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan
perilaku kasar dari Tergugat yang suka mencari keributan dengan Penggugat
dengan disertai perbuatan memukul, menendang dan menampar Penggugat,
pada tanggal 21 Januari 2015 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke
Polres Labuhan Batu tentang Penganiayaan dalam rumah tangga /Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana bukti surat Tanda Penerimaan
Laporan Pengaduan Nomor : STPLP /117/I/2015/SU/RES-LBH tanggal 24
Januari 2015 ;
6. Namun laporan tersebut akhirnya Penggugat cabut setelah dilakukan perdamaian
keluarga, dengan perjanjian Tergugat tidak mengulangi kekerasan lagi kepada
Penggugat ;
7. Namun ternyata Tergugat tidak merubah perilaku buruknya dan kembali
mengulangi perbuatan ancaman dan kekerasan terhadap Penggugat sehingga
pada awal Januari 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan hingga
saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih dari 4 bulan lama nya;
8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Jumat
tanggal 29 April 2016 pada saat itu Penggugat sedang menunggu anak
Penggugat dan Tergugat VERARINE KOZEN pulang sekolah di budhis jayanti
rantau prapat, namun tiba tiba Tergugat datang mendekati Penggugat dan tanpa
basa basi Tergugat menendang dan menyeret nyeret Penggugat di depan
khalayak ramai di depan sekolah budhis jayanti rantau prapat dan Tergugat
bersama dengan supir Tergugat juga merampas secara paksa HP dan Tas
Penggugat yang berisikan KTP, Buku Tabungan, ATM BII, ATM BRI, Kartu Kredit
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
BII beserta uang tunai titipan stor milik Family Penggugat atas kejadian tersebut
Penggugat mengalami luka luka memar di badan, kaki dan tangan ;
9. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada point 8
diatas telah Penggugat laporkan ke Polres Labuhan Batu sebagaimana bukti
surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP
/809/IV/2016/SU/RES-LBH tanggal 29 April 2016, saat ini dalam proses
penyidikan ;
10. Selain melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga melakukan
kekerasan /penganiayaan terhadap orang tua Penggugat, hal tersebut juga
sudah dilaporkan ke Polres Labuhan Batu sebagaimana bukti surat Tanda
Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP /820/IV/2016/SU/RES-LBH
tanggal 3 Mei 2016, saat ini dalam proses penyidikan ;
11. Bahwa seorang anak laki laki VERARINE KOZEN yang masih kecil saat ini
berusia 9 tahun masih membutuhkan kasih sayang dan lebih dekat dengan
Pengugat sebagai ibu nya dan mengingat perilaku Tergugat yang kasar,
temperamental dan suka memukul dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi
pertumbuhan mental anak tersebut oleh karena nya Penggugat mohon hak asuh
nya diberikan kepada Penggugat ;
12. Mohon Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya
nafkah dan pendidikan seorang anak laki laki VERARINE KOZEN setiap bulan
nya hingga dewasa /berusia 21 tahun sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta
rupiah) setiap bulan nya diberikan melalui Penggugat ;
13. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali
terjadi dan sudah berulangkali pula didamaikan dan dinasehati oleh pihak
keluarga namun Tergugat tetap tidak dapat merubah sifat buruk nya ;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karena nya agar
masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9
Tahun 1975, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Prapat dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang menerbitkan Akta Perkawinan
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita 1 diatas guna
dilakukan pencatatan pada daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan
tersebut;
PETITUM
Berdasarkan apa yang terurai diatas maka penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Rantau Prapat cq.Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk
memanggil pihak pihak dalam perkara ini untuk hadir pada waktu yang ditentukan
untuk itu dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dimaksud dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No.05/T-Kw/2001, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 Maret
2001 ;
3. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dimaksud dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No.05/T-Kw/2001, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 Maret
2001 karena perceraian ;
4. Menetapkan Hak Asuh seorang anak laki laki Penggugat dan Tergugat atas
nama VERARINE KOZEN, lahir 13 Juni 2007 /9 Tahun berada dalam
Pengasuhan Penggugat ;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan
seorang anak laki laki VERARINE KOZEN sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah) setiap bulan-nya diberikan melalui Penggugat setiap bulan-nya hingga
dewasa /berusia 21 tahun ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk
mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk dicatat dalam
register tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menerbitkan
Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Atau :
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo
et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2016, yaitu sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa, membenarkan Tergugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara resmi tanggal 05 Nopember 2000 dihadapan pemuka agama Budha
bernama KASNAWI bertempat di Vihara Sila Maitreya Rantauprapat, yang
dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 05/T-Kw/2001
tertanggal 22 Maret 2001 di Kantor Dinas Kependudukan Keluarga Berencana
dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak, yaitu:
1. KHATHERINE KOZEN, Perempuan, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2001.
2. VINCENT KONZEN, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 14 Maret 2003.
3. VERARINE KONZEN, Perempuan, yang lahir pada tanggal 13 Juni 2007.
2. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan
sebagaimana lazimnya suami istri yang saling mengisi dan menutupi segala
kekurangan bersama-sama dengan berdagang/niaga, dan kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan awal
tahun 2014;
3. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan,
tidaklah keseluruhannya mengandung kebenaran, Tergugat memandang
Penggugat menguraikannya dengan hiperbola dalil yang sebenarnya tidak pantas
untuk sebuah hubungan suami istri;
4. Bahwa, tindakan yang Tergugat lakukan semua dilakukan di luar kuasa Tergugat,
oleh karena rasa sayang amat sangat kepada Penggugat, sehingga
memunculkan kecemburuan, karena Penggugat tidak kunjung memberikan
keterangan dan klarifikasi atas segala pertanyaan yang Tergugat sampaikan
kepada Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat berkeinginan dan memohon kepada Penggugat untuk dapat
menarik gugatan yang telah diajukan, mengingat untuk masa depan anak-anak
dari Penggugat dan Tergugat serta rumah tangga yang telah berjalan lebih dari
15 Tahun;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
6. Bahwa, perihal Petitum Penggugat, Tergugat masih tetap berharap perceraian
antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi, akan tetapi jika memang tidak dapat
dihindarkan lagi maka Tergugat tidak akan mampu memenuhi apa yang menjadi
tuntutan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa segala apa yang selama
ini Tergugat perjuangkan dalam bentuk usaha dan perdagangkan telah hancur,
dan usaha-usaha tersebut telah tutup sementara seluruh aset yang ada, telah
dipaksakan untuk di bagi 2 (dua), sehingga tidak memungkan lagi bagi Tergugat
untuk mengembangkan usaha kembali;
7. Bahwa, Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan
ke 2 (dua) kalinya kepada Tergugat untuk memperbaiki dan memulai kembali
kehidupan yang lebih baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji
untuk tidak mengulangi hal-hal bodoh terhadap Penggugat;
8. Bahwa, jika memang tidak dapat dihindarkan lagi, maka Tergugat hanya mampu
untuk mencukupi kebutuhan 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dan Tergugat
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Bahwa, Tergugat bukannya ingin menjadi orang tua yang tidak bertanggung
jawab, akan tetapi Tergugat tidak lagi memiliki usaha untuk dikembangkan guna
mencukupi kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan seluruh uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam
perkara ini agar berkenan kiranya mengambil Putusan hukum sebagai berikut :
1. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
ATAU: Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aquo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat
telah menjatuhkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September
2016 dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah
dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 5 Nopember 2000,
dihadapan pemuka agama Budha bernama KASNAWI bertempat di Vihara Sila
Maitreya Rantau Prapat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor
Dinas Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Kutipan Akta
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Perkawinan No.05/T-Kw/2001, diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 Maret 2001;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam
Kutipan Akta Perkawinan No. 05/T-Kw/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 22 Maret 2001
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Hak Asuh seorang anak laki laki Penggugat dan Tergugat atas nama
VERARINE KOZEN, lahir 13 Juni 2007, dengan usia 9 (sembilan) tahun berada
dalam Pengasuhan Penggugat ;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan
seorang anak laki laki VERARINE KOZEN sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta
rupiah) setiap bulan nya diberikan melalui Penggugat setiap bulan nya hingga
dewasa /berusia 21 tahun ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk
mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk dicatat dalam
register tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menerbitkan
Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini berjumlah
Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Rap
tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau
Prapat, ternyata Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP
tanggal 05 September 2016 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan
kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2016; Menimbang, bahwa (Kuasa Hukum) Pembanding semula Tergugat telah
menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 1 Nopember 2016, memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat
pada tanggal 3 Nopember 2016; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula
Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 September
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 15 September 2016; Menimbang bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat masing-masing pada tanggal 10 September 2016, yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh
karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Nopember 2106, pada pokoknya
memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama
seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan permohonan
Pembanding semula Tergugat, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai
berikut;
1. Keberatan Pembanding mengenai waktu atau tanggal Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP, yaitu disebutkan pada halaman 27
: ”Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rantauprapat, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016........ putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal 05 September 2015...” adalah waktu atau tanggal yang keliru putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka secara berlaku surut dilakukan
pada tahun 2015 (tanggal 05 September 2015), sedangkan diputuskan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tahun
2016 (tanggal 29 Agustus 2016). Adanya kekeliruan mengenai waktu atau
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
tanggal dari putusan perkara a quo diucapkan dalam sidang yang terbuka,
menyebabkan Putusan perkara a quo dapat dibatalkan.
Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap sudah seharusnya dinyatakan dibatalkan.
2. Keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan
Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September
2016 pada halaman 12 yang telah memanipulasi fakta yang sebenarnya dengan
memuat keterangan yang tidak benar dan keterangan yang tidak sebenarnya
yang ditambahkan oleh Majelis Hakim pertama perkara a quo dari keterangan
Saksi TUNAS SIMAMORA yaitu :
- ”Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok. Lalu Penggugat
dipukul” ??!!,
- ”Bahwa pada tahun 2016 ada kekerasan terhadap Penggugat dan tidak bisa
dicegah lagi, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan ditanggapi
Polisi” ??!!
Padahal bertentangan dan berbeda berdasarkan masih dari keterangan Saksi
TUNAS SIMAMORA pada halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016, menerangkan :
”Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai pemukulan, saksi tidak tahu kalau
Tergugat ada pacaran dengan orang lain’.
Oleh karena Majelis Hakim pertama perkara memasukkan keterangan saksi
TUNAS SIMAMORA yang telah memanipulasi fakta yang sebenarnya dengan
memuat keterangan yang tidak benar dan keterangan yang tidak sebenarnya
yang ditambahkan oleh Majelis Hakim pertama perkara a quo seperti yang
diuraikan di atas dan menjadi pertimbangan hukum dalam perkara a quo (Vide
pada halaman 22 s/d 23 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016), maka terdapat kesalahan
penerapan hukum pembuktian dalam perkara a quo, hal ini sangat sangat
berbeda jika menilik Berita Acara pemeriksaan di Persidangan dengan Panitera
Pengganti MASNA SEMBIRING, SH.
Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016 perkara aquo adalah tidak
tepat, salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
aquo, memasukkan keterangan yang tidak sebenarnya yang ditambahkan oleh
Majelis Hakim pertama perkara a quo dengan memanipulasi fakta yang
sebenarnya dengan memuat keterangan yang tidak benar, terdapat kesalahan
penerapan hukum pembuktian, maka oleh karena itu menurut hukum, Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05
September 2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan Penggugat
sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
3. Keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum dalam perkara a quo
(Vide pada halaman 22 s/d 23 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016, menyebutkan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan
P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi Tunas Simamora, saksi Satinah dan
saksi Hendro Kuswoyo dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis
Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa selama dalam
perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) 3
(tiga) orang, dan belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering terlibat
pertengkaran karena adanya persoalan ketidaksesuaian satu sama lain; Bahwa
ternyata pula, dalam beberapa pertengkaran, Tergugat telah melakukan
pemukulan (kekerasan fisik) kepada Penggugat” adalah tidak tepat, salah dan
keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta
dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, terdapat kesalahan
penerapan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan
hukum sebagai berikut :
1) Bahwa kalimat “sering terlibat pertengkaran” adalah fakta yang tidak
sebenarnya karena :
a. berdasarkan keterangan Saksi Tunas Simamora, menerangkan : “Bahwa
Tergugat pernah datang ke rumah saksi yaitu 4 tahun yang lalu dan
menceritakan tentang percekcokan mereka...” (Vide pada halaman 11
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP
tanggal 05 September 2016). Bahwa keterangan Saksi Tunas Simamora
tersebut dan seterusnya yang didengar atau diketahui dari orang lain,
bukan diketahuinya sendiri adalah dikategorikan berkualitas kesaksian
Testimonium de auditu yang tidak ada harganya sama sekali dan tidak
mempunyai pembuktian sama sekali menurut hukum atau tidak dapat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
dijadikan alat bukti. Oleh karena keterangan Saksi Tunas Simamora
tersebut sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar putusan perkara
a quo pada Pengadilan tingkat pertama yang dikategorikan berkualitas
kesaksian Testimonium de auditu yang tidak ada harganya sama sekali
dan tidak mempunyai pembuktian sama sekali menurut hukum atau tidak
dapat dijadikan alat bukti, maka oleh karena itu menyebabkan Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal
05 September 2016 perkara a quo adalah tidak tepat, salah dan keliru
dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta
dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, terdapat
kesalahan penerapan hukum pembuktian, maka menurut hukum, Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal
05 September 2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan
Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 27
PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003, menyatakan :
“Keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan
sebagai testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat
bukti”.
b. berdasarkan keterangan Saksi Satinah, menerangkan : “Bahwa saksi
pernah lihat lebih kurang 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat
bertengkar kemudian Tergugat mengejar Penggugat yang pada waktu itu
saksi lihat Penggugat membawa tas namun pada saat itu Penggugat dan
Tergugat kembali ke rumahnya, kemudian tidak berapa lama Penggugat
pergi naik beca, lalu Tergugat mengejar dengan mengendarai sepeda
motor” (Vide pada halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016). Bahwa
keterangan Saksi Satinah tersebut membuktikan hanya pernah sekali
melihat pertengkaran karena Penggugat pergi membawa tas dan TIDAK
TERBUKTI atau tidak memenuhi unsur “sering terlibat pertengkaran”.
Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016 perkara aquo adalah
tidak tepat, salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya
serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
persidangan perkara aquo, terdapat kesalahan penerapan hukum
pembuktian, maka menurut hukum, Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September
2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang
Terbanding dinyatakan ditolak.
c. berdasarkan keterangan Saksi Hendro Kuswoyo, menerangkan : “Bahwa
pertama saksi bekerja di toko Tergugat, hubungan Tergugat dengan
Penggugat masih akur” (Vide pada halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September
2016), Bahwa dalam konteks pertanyaan Hakim Ketua yang menanyakan
“belakangan ini apa masalah Penggugat dan Tergugat?” Diterangkan oleh
Saksi Hendro Kuswoyo “Penggugat dan Tergugat sering ribut dan
bertengkar”. Bahwa dalam konteks pertanyaan Hakim Ketua yang
menanyakan “Siapa yang memulai pertengkaran?” Diterangkan oleh Saksi
Hendro Kuswoyo “Awalnya Tergugat ada menanyakan sesuatu kepada
Penggugat akhirnya ribut” (Vide pada halaman 18 Berita Acara Sidang
Lanjutan tanggal 10 Agustus 2016). Bahwa keterangan Saksi Hendro
Kuswoyo menyebut mengenai pertengkaran adalah menyambung kalimat
dari pertanyaan Hakim Ketua dalam persidangan perkara a quo. Bahwa
fakta keterangan Saksi Hendro Kuswoyo hanya berupa pertengkaran-
pertengkaran kecil dikategorikan biasa saja dalam rumah tangga yang
disebabkan karena Tergugat menanyakan sesuatu, yang bukan
pertengkaran berat yang terus menerus, yang bukan menjadi alasan yang
dapat mengajukan perceraian.
Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil dikategorikan biasa saja dalam
rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat menanyakan sesuatu,
yang bukan pertengkaran berat yang terus menerus, yang tidak memenuhi
unsur atau tidak dapat menjadi alasan hukum untuk mengajukan
perceraian atau dengan perkataan lain tidak memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
yang harus ada cukup alasan dan memenuhi unsur hukum adanya “Antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
seterusnya....” dan Faktanya gugatan dari Penggugat dalam perkara ini
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
adalah TIDAK ADA ALASAN DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR HUKUM
yang dimaksud di atas.
Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
No.237/K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan :
“Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975....”.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka satu saksi ini (Saksi Hendro
Kuswoyo) adalah bukan saksi, keterangan seorang saksi saja tidak
dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis).
Bahwa berdasarkan Asas Unus Testis Nullus testis adalah satu saksi
bukan saksi.
Bahwa berdasarkan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW menyebutkan :
”Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap
sebagai pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis). Oleh karena itu,
gugatan harus di tolak dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim”.
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor : 90 K/AG/2003 tanggal 11
Nopember 2003, menyatakan :
“Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi ‘unus
testis nullus testis’ sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-
RAP tanggal 05 September 2016 perkara aquo adalah tidak tepat, salah dan
keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-
fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, terdapat
kesalahan penerapan hukum pembuktian, maka menurut hukum, Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05
September 2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan Penggugat
sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
2) Keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum dalam perkara a quo
(Vide pada halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016 menyebutkan : “Bahwa
ternyata pula, dalam beberapa pertengkaran, Tergugat telah melakukan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
pemukulan (kekerasan fisik) kepada Penggugat” adalah tidak tepat, salah dan
keliru atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam pertimbangan
hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang
terungkap di persidangan perkara aquo, terdapat kesalahan penerapan hukum
pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa seperti yang diuraikan di atas berdasarkan keterangan Saksi Tunas
Simamora pada halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016,
menerangkan : ”Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai pemukulan, saksi
tidak tahu kalau Tergugat ada pacaran dengan orang lain”.
b. Bahwa Saksi Satinah tidak ada menerangkan ada atau tidaknya Tergugat
telah melakukan pemukulan (kekerasan fisik) kepada Penggugat.
c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendro Kuswoyo, menerangkan :
“Bahwa saksi tidak pernah melihat pukul-pukulan”.
Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat yaitu 1. Saksi Tunas
Simamora, 2. Saksi Satinah, dan 3. Saksi Hendro Kuswoyo adalah TIDAK
TERBUKTI Tergugat telahmelakukan pemukulan (kekerasan fisik) kepada
Penggugat, seperti alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam
perkara a quo.
Bahwa tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
menurut Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyebutkan : “Salah satu pihak melakukan kekejaman
atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.
Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-
RAP tanggal 05 September 2016 perkara aquo adalah tidak tepat, salah dan
keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-
fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, terdapat
kesalahan penerapan hukum pembuktian, maka menurut hukum, Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05
September 2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan Penggugat
sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
3) Bahwa pertimbangan hukum dalam perkara a quo (Vide pada halaman 22
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-RAP
tanggal 05 September 2016, menyebutkan : “bahwa berdasarkan bukti surat
bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6... Majelis Hakim memperoleh pula
fakta dan keadaan-keadaan bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) 3 (tiga) orang, dan belakangan
ini Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena adanya
persoalan ketidaksesuaian satu sama lain; Bahwa ternyata pula, dalam
beberapa pertengkaran, Tergugat telah melakukan pemukulan (kekerasan
fisik) kepada Penggugat” adalah sebagai berikut :
a. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang benar telah
dikaruniai anak (keturunan) 3 (tiga) orang berdasarkan keterangan dari
Penggugat yaitu 1. Saksi Tunas Simamora, 2. Saksi Satinah, dan 3. Saksi
Hendro Kuswoyo dan Bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta diakui oleh
Tergugat.
b. Bahwa Bukti-bukti surat Penggugat yaitu Bukti P.4, P.5, dan P.6 telah
berhasil dilumpuhkan dengan Bukti-Bukti Tergugat yaitu Bukti-bukti T.1 dan
T.2, sehingga TIDAK TERBUKTI Tergugat telahmelakukan pemukulan
(kekerasan fisik) kepada Penggugat, seperti alasan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pertama dalam perkara a quo.
Apalagi Bukti P.6 tidak ada kaitannya antara Penggugat dan Tergugat,
tetapi dengan orang lain yang tidak ada terikat dalam perkawinan sesuai
dengan dalil gugatan dalam perkara a quo.
Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor : 294
K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, menyatakan :
“Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti
Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya
gugatan harus ditolak”.
c. Bahwa pertengkaran berat yang terus menerus yang didalilkan Penggugat
dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam perkara a
quo yang telah diuraikan di atas adalah TIDAK TERBUKTI dan tidak benar,
yang tidak memenuhi unsur atau tidak dapat menjadi alasan hukum untuk
mengajukan perceraian atau dengan perkataan lain tidak memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 yang harus ada cukup alasan dan memenuhi unsur hukum
adanya “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan seterusnya....” dan Faktanya gugatan dari Penggugat
dalam perkara ini adalah TIDAK ADA ALASAN DAN TIDAK MEMENUHI
UNSUR HUKUM yang dimaksud di atas.
Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
No.237/K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan :
“Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975....”.
Berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum
tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016 perkara aquo adalah
tidak tepat, salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
perkara aquo, terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian, maka
menurut hukum, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016 sudah sepantasnya
dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
4. Keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum dalam perkara a quo
(Vide pada halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016, menyebutkan : “Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis
Hakim berpendapat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi cekcok terus menerus sehingga kondisi kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bersatu lagi, dan mencerminkan
tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan dan tuntutan perceraian Penggugat
sebagaimana dalam Gugatannya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan”
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
adalah PATUT DITOLAK dan DIBATALKAN, karena tidak tepat, salah dan keliru
atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam pertimbangan hukum dan
putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di
persidangan perkara aquo, terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian
berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa fakta dan keadaan-keadaan yang diuraikanMajelis Hakim pertama
dalam pertimbangan hukum perkara a quo telah berhasil dipatahkan dan
dilumpuhkan dengan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti
dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan Pembanding dahulu
Tergugat di atas pada point 2 dan 3 Memori Banding Pembanding dalam
perkara a quo. Oleh karena itu secara keliru, salah atau tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
perkara aquo, terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam
pertimbangan hukum dan putusan perkara a quo yang seharusnya tidak
mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding. Oleh karena itu
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap
tanggal 05 September 2016 sudah sepantasnya dibatalkan dan gugatan
Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
b. Bahwa alasan hukum menjadi dasar hukum mengabulkan gugatan perceraian
dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-
Rap tanggal 05 September 2016 adalah tujuan perkawinan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Bahwa alasan hukum tersebut adalah tidak tepat dan bukan
menjadi alasan hukum untuk dapat dikabulkan perceraian, bahwa tujuan
perkawinan adalah norma ideal yang ingin dicapai dan tujuan perkawinan
bukan menjadi alasan hukum untuk melakukan perceraian.
Apalagi Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah TIDAK ADA dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, karena yang ada hanya Pasal 1 dan tanpa ada ayat-
ayatnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05
September 2016 telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Bahwa alasan atau alasan-alasan yang diajukan untuk perceraian adalah
berdasarkan ketentuan hukum Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyebutkan :
Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan pengadilan.
Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang menyebutkan :
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.(Judical Review kasus
Bambang Tri vs Halimah).
(3)Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan sendiri.
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyebutkan :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.
Oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah dalil hukum gugatannya dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016
telah salah menerapkan hukum yang menjadi alasan-alasan untuk perceraian.
Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 05 September 2016 sudah sepantasnya
dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan ditolak.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pengakuan Terbanding dahulu
Penggugat dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan adalah adanya
FAKTOR-FAKTOR SEPIHAK dari Terbanding dahulu Penggugat, yang bukan
berasal dari Pembanding dahulu Tergugat, yang bukan menjadi alasan hukum
atau tidak memenuhi unsur untuk melakukan perceraian dalam perkara a
quo yaitu :
a. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah meninggalkan Pembanding dahulu
Tergugat tanpa alasan yang sah yang dapat diterima oleh hukum dan
kemudian pada tanggal 4 Mei 2016 mengajukan gugatan perceraian. Ini
bentuk penzholiman suami kepada isterinya
b. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai
seorang isteri kepada suaminya (Pembanding dahulu Tergugat). Dengan
perkataan lain Terbanding dahulu Penggugat sebagai isteri telah durhaka
kepada suaminya yaitu Pembanding dahulu Tergugat dengan meninggalkan
Pembanding dahulu Tergugat.
c. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat secara sepihak menyatakan sudah tidak
ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dengan Pembanding dahulu
Tergugat dengan menuduh Pembanding dahulu Tergugat telah selingkuh yang
tidak pernah terbukti sama sekali dan dengan meninggalkan Termohon
padahal ada maksud tertentu.
d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tunas Simamora, menerangkan :
“Bahwa penyebab dari percekcokan tersebut menurut keterangan Penggugat,
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Tergugat sering keluar kota tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa lama
Tergugat tidak pulang kalau pergi keluar kota yaitu 1 hari atau 2 hari. Bahwa
Tergugat pergi katanya ke rumah orangtuanya di Medan karena orangtua
Tergugat sakit dan kadang bisnis keluar kota. Bahwa Penggugat tahu
orangtua Tergugat sakit”. Artinya Penggugat sekarang Terbanding yang
menimbulkan keributan pertengkaran yang seharusnya tidak perlu karena
Penggugat sekarang Terbanding mengetahui orangtua Tergugat sakit dan
Tergugat tidak pulang kalau pergi keluar kota yaitu 1 hari atau 2 hari karena
Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Medan karena orangtua
Tergugat sakit dan kadang bisnis keluar kota. Oleh karena sangat tidak
sepantasnya dan sangat tidak beralasan hukum gugatan Penggugat sekarang
Terbanding untuk melakukan perceraian dikabulkan dan seharusnya gugatan
Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
e. Bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah istri yang tidak taat terhadap
suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai
wujud dari kesetian dan baktinya. Padahal isteri sebelumnya begitu baik dan
taat kepada Tergugat.
Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas ternyata adanya faktor-faktor
sepihak dari Terbanding dahulu Penggugat yang bukan berasal dari Pembanding
dahulu Tergugat yaitu :
a. Terbanding dahulu Penggugat sebagai isteri telah berlaku durhaka kepada
suaminya (Pembanding/Terbanding).
b. Terbanding dahulu Penggugat TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA
sebagai isteri kepada suaminya (Pembanding/Terbanding).
c. Segala dalil gugatan Penggugat adalah bukan menjadi alasan-alasam hukum
untuk melakukan perceraian,
d. Segala dalil gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi unsur hukum untuk
melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (d) dan
(f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Oleh karena itu Mohon untuk Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
42/Pdt.G/2016/PN-RAP tanggal 05 September 2016 DIBATALKAN dan gugatan
Terbanding dahulu Penggugat ditolak seluruhnya ;
Oleh karena itu demi keutuhan keluarga dan demi ketiga anak Penggugat dan
Tergugat, maka demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
sudah seharusnya gugatan Terbanding dahulu Penggugat ditolak seluruhnya dan
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN-Rap
tanggal 05 September 2016 sudah sepantasnya DIBATALKAN.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para
Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon
agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
42/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 5 September 2016 yang dimintakan banding dengan
alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;
1. TIDAK BENAR Dalil Keberatan Pembanding pada Point (1) Halaman 3 yang
menyebutkan :
“.....Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari senin tanggal 05 September 2015.....”,
(dengan alasan Pembanding bahwa Putusan berlaku surut) ;
Karena fakta nya Putusan dalam perkara aquo dibacakan pada persidangan
terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2016 dengan dihadiri oleh
Kuasa Tergugat /Pembanding dan Kuasa Penggugat /Terbanding, sedangkan
halaman 27 Putusan perkara aquo keseluruhannya berisi Amar Putusan,
dengan demikian Pembanding telah mengajukan dalil secara keliru ;
2. TIDAK BENAR Dalil Keberatan Pembanding pada Point (2) Halaman 3 dan 4
yang menyebutkan telah terjadi :
“Manipulasi fakta oleh Majelis Hakim dengan memuat keterangan yang tidak
benar dan menambahkan keterangan yang tidak sebenarnya”
Mencermati alasan Pembanding tersebut diatas, jika Memori Banding ini
bersumber dari pendapat pribadi principal /in person maka dapat dimengerti
dan dimaklumi sebagai hasil pemikiran yang disebabkan keawaman yang
bersangkutan dalam memahami proses dan persidangan serta fakta hukum
dalam perkara aquo NAMUN jika Memori Banding ini bersumber dari olah pikir
Kuasa Hukum Pembanding yang isi nya secara tendensi “Tuduhan Manipulasi
Fakta” maka sebagai seorang kuasa yang baik tentu nya dalam mengajukan
tuduhan tersebut harus turut melampirkan alat bukti yang mendukung tuduhan
manipulasi fakta tersebut yaitu dalam bentuk dokumentasi baik visual maupun
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
audio visual jalannya persidangan khususnya mengenai hal apa yang
dituduhkan tersebut ;
Dengan tidak adanya alat bukti pendukung yang disampaikan oleh Pembading
terhadap tuduhan tersebut maka hal tersebut merupakan suatu bentuk fitnah
dan penghinaan terhadap badan peradilan (contempt of court) sekaligus
merupakan bentuk pelanggaran etika ;
Setentang keterangan saksi yang menerangkan “saksi tidak tahu kalau
mengenai pemukulan” sebagaimana tercantum dalam alasan memori banding
Halaman 4 alinea 1 adalah Pembanding hanya mengutip keterangan saksi T
SIMAMORA secara parsial khususnya bunyi kalimat tersebut diatas dan
mengembangkan secara bertolak belakang dengan fakta sidang yang lain ;
Bahwa keterangan saksi T SIMAMORA pada halaman 11 Putusan perkara
aquo yang saling terkait adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi lebih kurang 10 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai pemukulan dan saksi tidak tahu
kalau Tergugat ada pacaran dengan orang lain ;
Bahwa berdasarkan dokumentasi /catatan persidangan Penggugat /Terbanding
telah mencatatkan bahwa setelah sakti T SIMAMORA menerangkan bahwa
Penggugat sering datang ke rumah saksi lebih dari 10 kali, DISUSUL dengan
pertanyaan mengenai apakah yang menjadi penyebab Penggugat sering
datang ke rumah saksi apakah karena telah terjadi pemukulan /kekerasan fisik
oleh Tergugat terhadap Penggugat dan apakah saksi tau Tergugat sedang
berpacaran dengan wanita lain ? sehingga atas pertanyaan tersebut dijawab
oleh saksi dengan “Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai pemukulan dan
saksi tidak tahu kalau Tergugat ada pacaran dengan orang lain” ;
Bahwa tidak terbantahkan dan telah menjadi FAKTA persidangan bahwa
Pembanding /Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding
/Penggugat, dan Permohonan Banding dalam Perkara Aquo telah dilakukan
oleh Pembanding /Tergugat secara ITIKAD BURUK dengan motif agar tetap
dapat menguasai harta bersama dan HARTA PRIBADI /bawaan milik pribadi
Penggugat /Terbanding, Mohon Majelis Hakim Tinggi untuk menolak keberatan
Pembanding;
3. TIDAK BENAR Dalil Keberatan Pembanding Poin (3) Halaman 4 sampai
dengan 8, dengan alasan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa tidak terbantahkan Pembanding /Tergugat telah melakukan
kekerasan fisik terhadap Terbanding /Penggugat hal ini telah diterangkan
oleh saksi saksi dan telah menjadi fakta persidangan, sebagaimana
keterangan saksi T SIMAMORA yang menerangkan Terbanding
/Penggugat pernah datang ke rumah saksi dengan menaiki becak
kemudian di susul Pembanding /Tergugat datang ke rumah saksi kemudian
Pembanding memukul Terbanding dihadapan saksi T SIMAMORA,
kemudian saksi SATINAH menerangkan berjualan kedai kopi tepat di depan
rumah tinggal Pembanding dan Terbanding dan saksi sering mendengar
suara gaduh dan suara Terbanding /Penggugat minta tolong dari dalam
rumah dan terakhir saksi melihat Pembanding mengejar Terbanding sampai
ke luar rumah dan saksi melihat Pembanding menyeret nyeret Terbanding
untuk masuk kembali ke dalam rumah, Saksi HENDRO KUSWOYO
menerangkan sering melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar di
Toko dan jika marah Pembanding sering membanting timbangan, Saksi
WAGIRIN bekerja sebagai Satpam Budhis Jayanti menerangkan melihat
pertengkaran dan tarik menarik Pembanding dengan Terbanding di depan
Sekolah Budhis Jayanti, Saksi MUHAMMAD IKBAL TANJUNG bekerja
sebagai supir pribadi Pembanding menerangkan melihat pertengkaran
Pembanding dengan Terbanding, saksi juga menerangkan sebelumnya
juga sering bertengkar dan teakhir Pembanding dengan Terbanding
bertengkar hebat di depan publik ramai di depan sekolah Jayanti dan saat
itu saksi melihat posisi Terbanding menjatuhkan diri dan berada di bawah
tanah, sedangkan saksi SHERAN BARUS menerangkan bekerja di toko
sering melihat pertengkaran Pembanding dengan Terbanding namun tidak
mengetahui ada pemukulan ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding
sudah tidak terhitung lagi berapa kali dilakukan karena begitu sering nya
dan Perbuatan Pembanding terhadap Terbanding juga SANGAT TIDAK
MANUSIAWI, Pembanding memiliki perilaku dendam (psikopat),
temperamental dan perilaku sadis (tega menganiaya), akibat dari
penganiayaan yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding telah
menimbulkan luka fisik yang sangat serius yaitu luka robek dan memar,
saat emosional Pembanding sering mencekik dan membenturkan kepala
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
Terbanding ke dinding sehingga menimbulkan trauma ketakutan yang
sangat mendalam bagi Terbanding ;
- Bahwa syarat untuk dapat diterima nya suatu laporan polisi tentang
penganiayaan adalah adanya luka sebagai akibat nyata dari suatu
perbuatan fisik sehingga menimbulkan luka robek, gores maupun memar
demikianlah keadaan yang terjadi pada diri Terbanding yang telah
mengajukan laporan kepada pihak berwajib tentang perbuatan
penganiayaan yang dilakukan oleh Pembanding ;
- Terdapat beberapa perbuatan kekerasan Pembanding terhadap Terbanding
yang fatal dan melampaui batas sehingga dilaporkan ke pihak yang
berwajib sehingga mengakibatkan Pembanding sempat meringkuk di sel
tahanam, diantaranya dibuktikan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang
seluruhnya dilengkapi dengan bukti kekerasan yang dilakukan oleh
Pembanding dalam bentuk Visum Et Repertum dalam berkas laporan polisi
tersebut ;
- Bahwa fakta nya setelah keluar dari tahanan tidak membuat Pembanding
merubah perilaku buruk nya namun kebalikannya Pembanding berperilaku
semakin kasar terhadap Terbanding ;
- Dengan fakta tersebut diatas, anasir Pembanding mengenai Testimonium
de auditu merupakan anasir dari sudut pandang sempit karena seluruh
saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Terbanding maupun Pembanding
telah menerangkan terjadinya perselisihan /pertengkaran Pembanding
dengan Terbanding bahkan sebagian saksi menerangkan telah terjadi
kekerasan fisik Pembanding terhadap Terbanding ;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding
tidak dapat dikategorikan sebagai pertengkaran kecil karena sudah dalam
bentuk kekerasan fisik dan menyangkut keselamatan jiwa /nyawa
Terbanding dan keluarga Terbanding bahkan Terbanding tega menganiaya
ayah Terbanding yang sudah tua dan berusia 84 tahun, (maaf) SUNGGUH
PERBUATAN YANG BIADAB !!! (vide bukti P-6) ;
- Bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding bukan hanya
sekedar Perselisihan /pertengkaran saja namun lebih jauh sudah dalam
bentuk kekerasan fisik, Mohon Majelia Hakim Tinggi berkenan untuk
menolak keberatan banding Pembanding ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
4. TIDAK BENAR Dalil Keberatan Pembanding Halaman 9 sampai dengan 12,
dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Pembanding bukan
merupakan bukti perdamaian yang sebenar benarnya hal ini disebabkan
teror yang dilakukan oleh Pembanding secara langsung maupun tidak
langsung kepada Terbanding dan ayah ibu Terbanding, sehingga
Terbanding menyetujui pencabutan laporan polisi namun disisi lain
Pembanding juga harus mentaati Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2016
(vide bukti P-7) dengan niat tetap akan melanjutkan gugatan perceraian
dan Terbanding tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan
Pembanding dan memang fakta nya hingga saat memori banding ini
diajukan Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah menjalin
hubungan dan komunikasi lagi, dan meskipun upaya hukum banding
merupakan hak namun Pembanding telah mengajukan upaya hukum
banding dengan itikad buruk dengan motif untuk tetap dapat mengusai
harta bersama dan harta pribadi /harta bawaan milik Terbanding ;
- Bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 merupakan bukti yang menunjukkan adanya
perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding,
selanjut nya keterangan saksi yang menerangkan antara Pembanding
dengan Terbanding sering terjadi perselisihan /pertengkaran dan
pemukulan menunjukkan bahwa dalam perkara aquo rumah tangga
Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus
menerus, dan telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
terhadap Terbanding /Penggugat dengan demikian telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang alasan
alasan terjadinya perceraian ;
- Bahwa perkara ini diajukan sebagai perkara khusus yang tunduk kepada
ketentuan Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan lain yang mengikutinya, dan dalam perkara aquo berdasarkan
bukti surat dan keterangan saksi saksi didapat fakta persidangan telah
terjadi pertengkaran /perselisihan terus menerus antara Pembanding
dengan Terbanding dan kekerasan fisik terhadap Terbanding yang
dilakukan oleh Pembanding dengan demikian bukti T-1 dan T-2 tidak
berkualitas untuk melumpuhkan alat bukti lain ic. Bukti P-4, P-5 dan P-6 jika
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
tanpa didukung oleh alat bukti lain, dalam hal ini keterangan saksi yang
dapat menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah
akur /harmonis dan atau telah hidup bersama lagi, Terbanding Mohon
Kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menolak keberatan
Pembanding ;
5. TIDAK BENAR Dalil Keberatan Pembanding pada Point (5) Halaman 12 dan
13 dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terbanding meninggalkan Pembanding bukan tanpa alasan dan
bukan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan bukan
ingin mencari cari alasan untuk meninggalkan Pembanding namun karena
Terbanding tidak tahan dengan siksaan fisik dari Pembanding dan
Terbanding pergi dari rumah bukan hanya sekali ini, namun sudah berkali
kali dan sebagaimana keterangan saksi T SIMAMORA bahwa Terbanding
sering datang ke rumah saksi untuk minta perlindungan karena saksi
adalah anggota Polri sehingga saksi dianggap oleh Terbanding sebagai
orang yang dapat memberikan perlindungan kepada Terbanding ;
- Bahwa prinsip perkawinan adalah saling mencintai dan saling menghargai
diantara suami istri dan menganut persamaan hak dan kewajiban diantara
suami istri sehingga tidak pantas jika Pembanding sebagai suami hanya
menuntut ketaatan Terbanding sebagai istri sedangkan Pembanding tidak
pernah menghargai pengorbanan Terbanding dalam mengurus rumah
tangga dan mengasuh anak anak serta membantu Pembanding dalam
mengurus toko, sedangkan Pembanding hanya memikirkan diri sendiri,
mengambil dan menghambur hamburkan uang toko dan pergi ke luar kota
bersenang senang dengan wanita selingkuhan nya (hal ini nyata terjadi
namun Terbanding kesulitan untuk membuktikannya) dengan alasan
melihat orang tua sakit adalah Tidak Benar karena setiap kepergian
Pembanding, Terbanding selalu mencari tau informasi kepada keluarga ;
- Bahwa Terbanding sangat keberatan dan tidak ingin melanjutkan
perkawinan dengan Pembanding sedangkan mengenai seorang anak yang
ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding berada dalam keadaan baik
dalam pengasuhan Terbanding dan keluarga, dan sejak terlepas dari
cengkraman Pembanding, Terbanding sudah sangat merasa lega dan
hidup dengan baik dan saat ini Terbanding sudah move on dari masa lalu
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
dan memiliki pekerjaan yang tetap sebagai agen asuransi di PT Asuransi
Generalli Indonesia ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantai Prapat Nomor
42/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 5 September 2016, dan khususnya lagi memori
banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semulaTergugat tertanggal 1
Nopember 2016, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat
tertanggal 14 Nopember 2016 MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan
dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak,
telah disusun secara lengkap, tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta
persidangan, selanjutnya MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih
pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus
perkara ini di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan
banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat tidak dapat
dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
42/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 5 September 2016 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada
dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat pengadilan ; Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Reglemen
Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling
Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.MDN
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
42/Pdt.G/2016/PN.Rap tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan
banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan
sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 30 MARET 2017 oleh kami : YANSEN
PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH,MHum dan
SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
06/PDT/2017/PT.MDN tanggal 10 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2017 oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN,SH,MH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
pembanding dan Terbanding;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
1. SUMARTONO,SH,MHum YANSEN PASARIBU,SH
2. SUWIDYA, SH,LLM
Panitera Pengganti,
ZAINAL POHAN,SH,MH