PENGADILAN TINGGI MEDAN file3. MURNI, Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Tiban Mc Dermott Blok C...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN file3. MURNI, Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Tiban Mc Dermott Blok C...
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1
P U T U S A N Nomor : 33 / PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
NIRWANA, Umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhan Batu, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I , semula
TERGUGAT II ;
ANDI PRATAMA, Umur 35 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhan Batu, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding II semula disebut TERGUGAT III;
dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. KARTOYO, SH, MM. 2. AHMAD RIFAI HASIBUAN, SH. Advokad/Penasihat Hukum dari kantor Lembaga
Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) berkantor
di Komplek Perumahan Ganda Asri II Nomor 39
Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal
27 Oktober 2014 No : 175/SKC/2014/PN-RAP
L A W AN :
CHRISTINA als. KRISTINA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak
No.8 Kecamatan Pematang Siantar Timur Pematang
Siantar , Ibu Rumah Tangga ,
Dalam kedudukan selaku pribadi dan sekaligus kuasa
dari :
1.SELAMAT, Umur 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso
Gang Karya Nomor 28 A, Medan, Wiraswasta ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 2
2. KRISMAN, Umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan H. M. Yamin,
Medan, Wiraswasta ;
3. MURNI, Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Tiban Mc Dermott
Blok C Nomor 3 dan 4, Batam, Wiraswasta ;
4. LUCIUS, Umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja,
Komp. Bandar Sri Mersing Kecamatan Padang Hulu,
Tebing Tinggi, Wiraswasta ;
5. ASNI, Umur 54 tahun, bertempat tinggal di Ruko Tiban Impian
Blok A1, Batam, Wiraswasta ;
6. JULI, Umur 46 tahun, bertempat tinggal di Jalan Bunga Nomor
77, Belawan, Wiraswasta
7.JOHANNES, Umur 78 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gunung
Sibayak Nomor 2, Pematang Siantar, Wiraswasta ; 8.ISMAIL, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tanjung
Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, Wiraswasta ;
9. R.R. SRI RUMANTI, Umur 79 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hoki
Nomor 23 Pematang Siantar, Wiraswasta ;
Selanjutnya di sebut TERBANDING semula
PENGGUGAT ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDARSONO, SH, MH. Advokad/Konsultan Hukum dari kantor
SUDARSONO, SH, MH & REKAN berkantor di Jalan
Sirandorung Nomor 38 Rantau Prapat Kabupaten
Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 September 2014, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat
tanggal 01 Oktober 2014 No : 210/SKC/2014/PN-RAP
D A N
1. RAJIN MANGUNSONG,Umur 50 Tahun, bertempat tinggal di Jalan
Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wiraswasta,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 3
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. KEPALA DESA SIAMPORIK, beralamat di Kantor Kepala Desa Siamporik,
Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kualuh Hulu
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula
TURUT TERGUGAT I ;
3. KEPALA DESA GUNUNG MELAYU, beralamat di Kantor Kepala Desa
Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II ; dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. R. TIMUR PANJAITAN, SH. 2. RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH. 3. DAVID PANGGABEAN, SH. 4.
JEKSON OKTORYO NABABAN, SH, 5. WULAN CINTA UTAMI, SH, Advokad/Penasihat Hukum
dari kantor Law Office Dr. Januari Siregar, SH,
M.Hum, beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor
32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 November 2014, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat
tanggal 10 November 2014 No : 215/SKC/2014/PN-
RAP ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016,
Nomor: 33/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 4
Prapat dibawah Register Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. mengemukakan
sebagai berikut;
1. Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik
tanah seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara);
2. Tanah seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara) diperoleh Penggugat pada tahun 1991
berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat diketahui oleh Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu sebanyak 10 surat ganti rugi tanah
perladangan terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,
Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni yang mana seluruhnya
masih berhubungan keluarga, selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
3. Ada pun batas dan ukuran tanah objek perkara milik Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam surat ganti rugi tanah tertanggal 01 Juni
1991, diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu
terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes,
Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) adalah sebagai berikut :
1. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2 tanggal 01 Juni
1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu
terdaftar atas nama Kristina;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 515 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Munthe, terukur520 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bulu Soma, terukur100
meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur232 meter ;
2. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu
terdaftar atas nama R.R Sri Rumanti;
- Sebelah Utara berbatas dengan R. H Munthe, terukur 155 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur643 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tukimin, terukur643 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur155
meter ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5
3. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 160 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tukirin, terukur160 meter ;
4. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Juli;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tukirin, terukur 160 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur160 meter ;
5. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Johannes;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sapii Siregar, terukur 285 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur556
meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur285 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur212 meter ;
6. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Selamat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur 160 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637
meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur160 meter ;
7. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Asni;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur 180
meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur570 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur570 meter ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 6
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur180 meter ;
8. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Krisman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 275
meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur405
meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sapii Siregar, terukur325 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan alang Munthe, terukur275 meter ;
9. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Lucius;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 160
meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637
meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur160 meter
10. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01
Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu terdaftar atas nama Murni;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 188
meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur620 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur475 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur180
meter ;
4. Bahwa secara keseluruhan tanah objek perkara berada dalam satu
hamparan seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
Kualuh Hulu, Kabupateb Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dengan batas batas secara
keseluruhan/global adalah sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumirin, Simare mare, R.Mangunsong ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk Mas Jakarta, Aek Simangalam
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 7
- Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim
Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe ;
5. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara
Desa Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat
Kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang
menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah
milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa
Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik ;
6. Sejak awal melakukan survei lokasi, perintisan batas hingga proses ganti
rugi tanah tersebut dari masyarakat, semua dilakukan oleh suami
Penggugat (Kristina) bernama Marcos (alm) bersama sama dengan supir
almarhum yang bernama Ramlan;
7. Setelah proses ganti rugi tanah tersebut selesai dilakukan, oleh suami
Penggugat (Kristina) Marcos (alm) pada tahun 1992 dilakukan pembukaan
dan pembersihan lahan secara bertahap dengan melakukan imas tumbang
dan membuat pembibitan kelapa sawit diatas lahan/tanah objek perkara
tersebut;
8. Pada tahun 1993 pengelolaan tanah tersebut terhenti karena suami
Penggugat (Kristina) Marcos mengalami kecelakaan berat saat
mengendarai mobil yang mengakibatkan beberapa tulang rusuk patah dan
mengalami cacat tubuh, hal ini berlanjut dengan situasi nasional yang tiba
tiba bergejolak pada tahun 1998, kemudian disusul pada tahun 2000 suami
Penggugat (Kristina) Marcos di diagnosa kanker usus hingga pada akhirnya
di tahun 2003 suami Penggugat (Kristina) Marcos meninggal dunia, dalam
kurun waktu tersebut diatas Penggugat (Kristina) berada dalam kondisi yang
sangat sulit sehingga mengakibatkan Penggugat (Kristina) hanya terfokus
untuk melewati situasi sulit tersebut;
9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007 Penggugat
(Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah kembali tanah
tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika Penggugat (Kristina) bersama
dengan supir almarhum suami Penggugat ketika mendapati tanah milik
Penggugat dan keluarga sudah berada dalam penguasaan orang lain dan
menurut keterangan penduduk setempat tanah objek perkara milik
Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Rajin
Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi Pratama);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 8
10. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek
perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat dan pada tahun 2007
Tergugat I sudah pernah dilakukan mediasi dengan pihak Penggugat
(Kristina) yang difasilitasi oleh Perangkat Desa Siamporik namun tidak
mendapat kesepakatan penyelesaian permasalahan;
11. Tergugat II dan Tergugat III adalah istri dan anak dari mendiang Kalibosi
yang menguasai sebahagian dari tanah objek perkara seluas + 103 Hektar
milik Penggugat. Mendiang Kalibosi semasa hidup nya menguasai sebagian
tanah objek perkara milik Penggugat dan sekitar tahun 2007 mendiang
Kalibosi pernah mengikuti mediasi dengan pihak Penggugat yang
difasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dan setelah Kalibosi meninggal
dunia saat ini penguasaan /pengelolaan lahan tersebut diteruskan oleh
Tergugat II dan Tergugat III;
12. Dengan keadaan tersebut Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah dengan Tergugat
Tergugat, dengan meminta bantuan Pejabat Desa dan pihak terkait lainnya
untuk dilakukan mediasi baik secara langsung maupun tidak langsung,
namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil hingga gugatan ini
didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
13. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar
berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal
01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,
Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik
dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung
kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak
tahun 1972, dengan demikian patut secara hukum pemilikan Penggugat
atas tanah objek perkara mendapatkan perlindungan dan pengesahan pula
secara hukum;
14. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan
di atas bagian tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat
berdasarkan surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama
Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes, Selamat, Asni, Krisman,
Lucius, Murni diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu
adalah penguasaan yang dilakukan dengan merugikan hak Penggugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 9
perbuatan mana secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum (onrecht matige daad), maka patut menurut hukum
perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai bagian
tanah objek perkara milik Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum;
15. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar
berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal
01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,
Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik
dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung
kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak
tahun 1972, dengan demikian patut menurut hukum surat surat yang lahir
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat
diatas tanah objek perkara dalam perkara ini dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat;
16. Penggugat memiliki syahwasangka/kekhawatiran bahwa Tergugat Tergugat
akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk terlebih
dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas objek perkara
berupa tanah seluas + 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa
Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
17. Bahwa cukup beralasan bila Penggugat mohon agar Putusan perkara ini
dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau
kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
18. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat juga khawatir bilamana
putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan Turut Tergugat tidak mau
mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat
I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berikut
orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun supaya mematuhi
putusan dalam perkara aquo ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 10
19. Bahwa Penggugat juga khawatir bilamana putusan dalam perkara ini telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan
tidak mau mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berikut orang orang atau badan hukum
atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan objek perkara
dalam keadaan baik dan tanpa beban kepada Penggugat ;
Berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat melalui Kuasanya mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat
memanggil pihak pihak dalam perkara ini dengan memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut : PRIMAIR ;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan diatas tanah objek perkara aquo;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat berupa :
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu ;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 11
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa
Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September
1991;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas +
103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten Labuhan
Batu Utara) berdasarkan :
1. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
2. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
3. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
4. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
5. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 12
6. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
7. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama RR. Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
8. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
9. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
10. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara
milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan
bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat
Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat;
8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas
+ 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun
untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau
badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan
bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar milik
Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 13
Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara);
11. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini; SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas surat Gugatan dari Penggugat tersebut,
Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis
dipersidangan tertanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI ;
1. Tentang “Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil” ; 1.1. Bahwa, gugatan Penggugat Nomor:41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 02 Oktober 2014 yang diajukan melalui kuasanya
SUDARSONO, SH.MHAdvokat pada Kantor Hukum
SUDARSONO, SH.MH dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 September 2014 yang bertindak untuk, atas
nama dan kepentingan hukum dari CRISTINAAlias KRITINA;
1.2. Bahwa, jika mencermati Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan
Penggugat, CRISTINA alias KRITINA berkedudukan selaku
Pribadi yang memberikan Kuasa kepada SUDARSONO, SH.MH
selaku Advokat dan sekaligus Kuasa dari SELAMAT, KRISMAN,
MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI
RMANTI, dan hal ini dapat dipahami lebih ringkas adalah
SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES,
ISMAILdan R.R. SRI RMANTI, memberikan Kuasa kepada
CRISTINAAlias KRITINA memberikan kuasa kembal kepada
SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat untuk mewakili
kepentingan hukum dari pihak-pihak tersebut diatas;
1.3. Bahwa, terhadap Surat Kuasa Khusus 29 September 2014 yang
diberikan kepada Penerima Kuasa, tidak memenuhi syarat formil
sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 123 HIR ayat (1)
dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA
No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena
CRISTINAAlias KRITINA juga penerima kuasa dari SELAMAT,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 14
KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan
R.R. SRI RUMANTI untuk mewakili kepentingan hukum
dipersidangan atas perkara a quo;
1.4. Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2014
yang diberikan kepada Penerima Kuasa tidak memberikan
penjelasan tentang delegasi hukum antara SELAMAT, KRISMAN,
MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAIL dan R.R. SRI
RUMANTI kepada Penerima Kuasa (SUDARSONO, SH,MH),
dalam bentuk Substitusi, oleh karena di dalam ketentuan
perundang-undangan tidak dikenal pemberian Surat Kuasa dari
Pihak Ketiga, terkecuali dengan cara Substitusi, oleh karena
tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam hal
ini SUDARSONO, SH.MH untuk mewakili kepentingan hukum atas
nama SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,
JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RMANTI adalah cacat hukum;
2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ;
2.1. Bahwa, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika
Tergugat II dan Tergugat III, bersama-sama dengan Tergugat I
pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat
telah menguasai tanah objek perkara seluas 103 Ha. Terletak di
Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara) tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran
keterangan penduduk setempat tersebut;
2.2. Bahwa, perlu Tergugat II dan Tergugat III uraikan, bahwasanya
sama sekali tidak memiliki hubungan dan atau tidak memiliki
keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai objek perkara
dalam perkara a quo, sehingga vis a vise secara hukum Tergugat
II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;
2.3. Bahwa, dasar tidak dapatnya Tergugat II dan Tergugat III di tarik
dalam perkara ini oleh karena objek perkara milik dari Tergugat II
dan Tergugat III tidak berada di Desa Siamporik;
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi
Disqualifikasikan) ;
3.1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a
quo, telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping
bertindak untuk dirinya sendiri juga berkedudukan sekaligus kuasa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 15
dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,
JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RUMANTI, oleh karena
pendelegasian hukum secara Substitusi untuk mewakili
kepentingan hukum atas perkara a quo antara Penerima Kuasa
dan Pemberi Kuasa sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-
undang, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh
karenanya secara hukum gugatan Penggugat yang diajukan
haruslah dinyatakan tindak dapat diterima;
3.2. Bahwa, jika Pemberi Kuasa bertindak sebagai Penggugat dan juga
mewakili kepentingan hukum dari 9 (sembilan) orang lainnya,
tentunya akan banyak mengalami kesulitan untuk mencari
kepastian hukum, oleh karena ada 9 (sembilan) orang lagi yang
berkepentingan hukum atas perkara a quo;
3.3. Bahwa, berdasarkan uraian dari Tergugat II dan Tergugat III di
atas, serta dikaitkan dengan tindak terpenuhinya syarat formal
dalam gagata a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai
hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai “Legitima
Persona Standi in Judicio” maka Gugatan Penggugat haruslah di
tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke Verklaard);
4. Gugatan penggugat kabur (Exceptio Obscuur Libel) ;
4.1. Tentang Luas Objek Perkara Yang Tidak Jelas;
4.1.1. Bahwa, mencermati gugatan dari Penggugat pada point 1
s/d 4 dalam gugatan Penggugat, yang ada pada inti dan
pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bersama
dengan teman-temannya ada menguasai sebidang tanah
seluas 103 Ha yang terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
(sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara);
4.1.2.Bahwa, ternyata setelah dijumlahkan luas tanah yang
dimaksud dan menjadi objek perkara berdasarkan dalil
gugatan Penggugat adalah seluas 99 Ha dan bukan 103
Ha, sehingga secara hukum terdapat perbedaan luas
tanah yang menjadi objek perkara, yang akhirnya
mengakibatkan perbedaan luas tanah yang menjadi objek
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 16
Perkara dan tentunya mengakibatkan kekaburan/ketidakjelasan
gugatan Penggugat;
4.2. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas;
4.2.1. Bahwa, Penggugat menguraikan dalam gugatannya
mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing tanah
yang di klaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan)
warga masyarakat yaitu SELAMAT, KRISMAN, MURNI,
LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI
RMANTI (vode gugatan pada halaman 3 dan 4 sub point 1
s/d 9) dengan Surat Keterangan ganti rugi tertanggal 01
Juni 1991, namun setelah Tergugat II dan Tergugat III
mencocokan dengan cara memetakan lokasi dengan
batas-batas dari masing-masing tanah tersebut, ternyata
sama sekali tidak memiliki kesesuaian dan tentunya
menjadi ketidakjelasan dan kabur;
4.2.2. Bahwa, demikian pula masing-masing surat Keterangan
ganti rugi tanah sebagaimana di dalilkan oleh
Penggugat, juga tidak menguraikan dengan jelas dari
siapa dan kepada siapa tanah-tanah tersebut diperoleh
dan beralih sehingga mengakibatkan ketidak jelasan
perolehan atas tanah berperkara yang dimaksud;
4.3. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah yang
Dikuasai oleh Para Penggugat.
4.3.1. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas
dan lengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh
Tergugat-I dan Tergugat II dan Tergugat-III dalam dalil
gugatannya dimaksud, dimana seharusnya penggugat
menguraikan dari luas Objek Tanah terperkara seluas
103 Ha (Lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut;
4.3.2. Bahwa dengan tidak diuraikan oleh penggugat mengenai
luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan
Tergugat-III tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dari
luas masing-masing objek perkara yang dikuasai oleh
Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;
4.3.3. Bahwa apabila mencermati dalil gugatan penggugat
tersebut dan diakaitkan dengan tidak adanya hubungan
hukum antara Tergugat-I dengan tanah terperkara tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 17
apalagi dengan penggugat, sehingga secara hukum jelaslah
gugatan penggugat dimaksud merupakan merupakan gugatan
yang kabur (Niet Onvantkelijke Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh
dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dengan jelas diakui
dan diterangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III mengalami kesulitan untuk
menangkis argumentasi hukum dari Penggugat, oleh karena
ketidakjelasan dari dalil gugatan Penggugat, dan inperson yang maju
sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa, ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat adalah batas dan
ukuran yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, apakah objek
perkara yang diamksud oleh Penggugat berada di wilayah Desa
Siamporik dan atau masuk wilayah Desa Gunung Melayu;
4. Bahwa, disamping itu Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak
mengenal Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili oleh
Penggugat yang kemudian tanpa dasar hukum yang jelas memberikan
kuasa kembali kepada SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat, untuk
mewakili kepentingan hukum dari Penggugat dan 9 (sembilan) orang
lainnya;
5. Bahwa, posita penggugat poin 5 yang di kutip sebagai berikut: “bahwa
tanah milik penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara Desa
Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat kesepakatan
secara tertulis dari kepala Desa Gunung Melayu yang menjabat pada
saat itu mengenai administrasi surat menyurat di atas tanah milik
penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa
Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana
kesepakatan tertulis sebagaimana uraian penggugat dimaksud telah
bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi
sistim administrasi pemerintahan desa;
6. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kepastiannya sebagai
Kepala Desa Gunung Melayu sama sekali tidak mengetahui
adanya kesepakatan diamksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi
sistim administrasi desa;
7. Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahui
mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 18
8. memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah
dimaksud tidak terdaftar dalam sistim administrasi Desa Gunung
Melayu;
9. Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh
Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut
hukum jika tuntutan penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12)
ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki
dasar hukum yang kuat dan jelas;
10. Bahwa, dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat serta itikad yang
tidak baik dari Penggugat, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan
oleh Para Tergugat, maka wajarlah jika Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, untuk menolak dan atau setidak-tidaknya
tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
III. PERMOHONAN
I. DALAM EKSEPSI - Menyatakan Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II
dan Tergugat III untuk seluruhnya;
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk
seluruhnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat II melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya
sebagai berikut :
DALAM KONPENSI ; TENTANG EKSEPSI ;
Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membantah dan menolak
dengan tegas
seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah dimajukan dalam persidangan
perkara perdata ini;
Bahwa adapun dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat-I dan Turut Tergugat-II
majukan dalam persidangan ini dengan uraian sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ; Bahwa Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika Rajin
Simangunsong (i.c. Tergugat-I) bersama-sama dengan Tergugat-II dan
Tergugat-III pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat
telah menguasai tanah objek perkara, seluas 103 Ha (lebih kurang seratus
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 19
tiga hektar) terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara), tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran keterangan penduduk
setempat tersebut;
Bahwa didalam Gugatannya tersebut menguaraikan bahwasanya
Tergugat-I dituliskan bernama Rajin Mangunsongdengan alamat tempat
tinggal tercantum Jalan Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, akan tetapi Relaas Panggilan
Sidang atas perkara aquo disampaikan dan diterima oleh Bernardt
Simangunsong, yang ternyata tidak berlamat sebagaimana didalikan Penggugat
dimaksud;
Bahwa meskipun terdapat perbedaan identitas dari Tergugat-I dan alamat
tempat tinggal dari Tergugat-I dimaksud, namun demi tercapainya kepastian
hukum atas perkara ini, Bernardt Simangunsong yang samasekali tidak tahu
menahu mengenai gugatan Penggugat tetap memenuhi panggilan dari
Pengadilan Negeri Rantauprapat;
Bahwa perlu Tergugat-I uraikan bahwasanya samasekali tidak memiliki
hubungan atau tidak memiliki keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai
objek terperkara dalam perkara aquo, sehingga vis a vise secara hukum
Tergugat-I tidak dapat diajadikan pihak dalam perkara ini;
Bahwa dengan tidak adanya hubungan dan keterkaitan Tergugat-I
dengan objek terperkara sebagaimana diuraikan diatas, ditambah dengan telah
salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat-I, sehingga
mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut salah alamat (error in persona);
Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum
apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaard); 2. Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio ; Bahwa dalam gugatannya Penggugat disamping bertindak untuk dirinya
sendiri, juga telah mendapatkan kuasa dari sebanyak 9 (sembilan) orang warga masyarakat, masing-masing bernama : Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumianti yang mengklaim memiliki
sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang
terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
(sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 20
Bahwa akan tetapi didalam dalil gugatannya, Penggugat samasekali tidak
menguraikan dengan terang dan jelas mengenai surat kuasa yang didapatnya
dari ke-9 (sembilan) warga masyarakat tersebut dalam kepastiannya dan
kegunaannya untuk apa, apalagi Penggugat telah menghunjuk Kuasa Hukum
guna mengajukan gugatan aquo, dimana semestinya Penggugat tidak
memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, melainkan kuasa
substitusi karena sebelumnya telah mendapat kuasa dari ke-9 (sembilan) orang;
Bahwa oleh karena hal tersebut, secara hukum Kuasa Hukum samasekali
tidak memiliki kapasitas dan kedudukan didepan hukum untuk mewakili ke-9
(sembilan) orang dimaksud guna mengajukan gugatan a quo;
Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum
apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaarrd); 3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi
Disqualifikatoir) ; Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana diuraikan
dalam gugatannya telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping berkedudukan selaku pribadi juga sekaligus kuasa dari Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya secara hukum Gugatan
yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat-I dan Turut Tergugat-II diatas serta
dikaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan
alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak
mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan Penggugat
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaarrd); 4. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata ; Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan atau
menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal
sebagai berikut:
“bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek
perkara seluas 103 hektar milik Penggugat dan tahun 2007 Tergugat I ...
dst”, padahal Tergugat-I samasekali tidak memiliki hubungan atau tidak
memiliki kaitan dengan objek tanah terperkara, sehingga secara hukum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 21
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas tidak memenuhi
syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH
Perdata. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13
Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk
menuntut seseorang didepan Pengadilan Negeri adalah adanya
perselisihan hukum antara dua pihak”;
Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum
apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaarrd); 5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) ;
A. Tentang Luas Objek Terperkara Yang Tidak Jelas ; Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin (1)
mendalilkan sebagai berikut: “Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa
dari rekan-rekan pemilik tanah seluas 103 hektar terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara)” tanpa menyebut batas-batas
tanah terperkara tersebut dengan terang dan jelas, dan kemudian pada
halaman 4 poin (4), Penggugat mendalilkan sebagai berikut: “bahwa secara
keseluruhan tanah objek terperkara berada dalam satu hamparan seluas 103
hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara) dengan batas-batas secara keseluruhan/global adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumirin, Simare-mare,
R.Mangunsong;
- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk. Mas Jakarta, Aek
Simangalam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim
Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe”;
Bahwa ternyata setelah dijumlahkan luas tanah yang menjadi objek
terperkara adalah seluas 99 Ha dan bukan seluas 103 Ha (lebih
kurang seratus tiga hektar), sehingga secara hukum terdapat perbedaan
luas tanah yang menjadi objek terperkara, yang akhirnya
mengakibatkan luas objek terperkara tidak jelas (kabur); B. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 22
Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya mengenai luas dan
batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan) warga masyarakat yaitu: Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti (vide gugatan halaman 3 dan 4 sub poin 1 s.d. 9) dengan surat keterangan gantirugi
tertanggal 01 Juni 1991, namun setelah Tergugat-I mencocokkan dengan cara
memetakan lokasi dengan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut,
ternyata samasekali tidak jelas dan kabur;
Bahwa demikian pula mengenai masing-masing surat keterangan ganti
rugi tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga tidak menguraikan
dengan jelas dari siapa dan kepada siapakah tanah-tanah tersebut diperoleh
dan berlaih, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan perolehan atas tanah
terperkara dimaksud;
C. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah Yang Dikuasai Oleh Para Tergugat Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap
mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan
Tergugat-III dalam dalil gugatannya dimaksud, dimana seharusnya
Penggugat menguraikan dari luas objek tanah terperkara seluas 103
Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut; Bahwa dengan tidak diuraikan oleh Penggugat mengenai luas tanah
yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut,
mengakibatkan ketidakjelasan dari luas masing-masing objek terperkara
yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dimaksud;
Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut dan
dikaitkan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I
dengan tanah terperkara tersebut apalagi dengan Penggugat, sehingga
secara hukum jelaslah gugatan Penggugat dimaksud merupakan
gugatan yang kabur (obscuur libell);
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat-I dan Turut
Tergugat-II kemukakan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan
kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas
dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah
tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah
ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 23
Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menolak dan membantah
seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan
perkara perdata ini;
Bahwa mengenai seluruh dalil tentang Eksepsi sebagaimana diuraikan
di atas, secara mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan dan bahagian yang
tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara perdata ini, dan tidak akan
diulangi kembali;
Bahwa setelah Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membaca dan
mempelajari seluruh dalil gugatan dan petitum Penggugat, sebagaimana
tertuang dari halaman 2 poin (1) bersambung ke halaman 3 sampai dengan
halaman 9 adalah dalil gugatan yang tidak benar, keliru dan mengada-ada
dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat-I samasekali tidak memiliki dan tidak menguasai
sebahagian besar dari sebidang tanah seluas 103 Ha (lebih kurang
seratus tiga hektar) milik Penggugat yang terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kulauh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (d/h
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu) sebagaimana yang
didalilkan oleh Penggugat;
2. Bahwa disamping itu, Tergugat-I juga sama sekali tidak mengenal atau
tidak mengetahui Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili
oleh Penggugat tersebut menguasai dan memiliki tanah terperkara
dimaksud, sebab Tergugat-i samasekali tidak memiliki sebidang tanah di
Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu
utara;
3. Bahwa dalam posita Penggugat poin 5 yang dikutip sebagai berikut:
“bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara
Desa Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat
kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang
menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah
milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala
Desa Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana
kesepakatan tertulis sebagaimana uraian Penggugat dimaksud telah
bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi
sistim administrasi pemerintahan desa;
4. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kapasitasnya sebagai
Kepala Desa Gunung Melayu samasekali tidak mengetahui adanya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 24
kesepakatan dimaksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi sistim
administrasi desa;
5. Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahu
mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah
memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah dimaksud
tidak terdaftar didalam sistim administrasi Desa Gunung Melayu;
6. Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh
Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut
hukum jika tuntutan Penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12)
ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki
dasar hukum yang kuat dan jelas;
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada
kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang
dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan
Penggugat tid771ak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan
Tergugat-I dan Turut Tergugat-II yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar
atau melawan hukum;
Bahwa oleh karena itu, telah cukup alasan menurut hukum apabila
Tergugat-I memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan kiranya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
DALAM REKONPENSI Bahwa Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, dengan
hormat dengan segala kerendahan hati, menghunjuk kembali seluruh uraian-
uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap
sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;
Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-
II dk kemukakan pada bagian Konpensi di atas, bahwasanya Para Penggugat
dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak memiliki hubungan dan tidak
memiliki keterkaitan dengan objek yang diperkarakan oleh Tergugat
dr/Penggugat dk, namun karena Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut
Tergugat-II dk menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Rantauprapat
sehingga mengakibatkan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II
dk terganggu dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 25
Bahwa penggugat dr/Tergugat-I dk tidak ada menguasai dan memiliki
sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang
terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu (sekarang
Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) dengan cara baik gantirugi dari
Penggugat maupun dari masyarakat yang memiliki lahan dimaksud.;
Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana
Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah seluas 30 Ha (lebih kurang
seratus tiga hektar) yang terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab.
Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) telah
dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk yang notabene
samasekali tidak dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana penggugat
dr/Tergugat-I dk telah menyampaikan bahwasanya tidak ada menguasai dan
menguasahai tanah yang diklaim milik Tergugat dr/Penggugat dk dimaksud,
namun ternyata Tergugat dr/Penggugat dk samasekali tidak menggubrisnya.;
Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah memajukan dan
menarik Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak yang berperkara padahal
pihak Penggugat dr/Tergugat-I dk samasekali tidak memiliki hubungan hukum
dan tidak memiliki keterkaitan dengan tanah keterkaitan dengan tanah yang
menjadi objek terperkara, telah menimbulkan kerugian dalam diri Penggugat
dr/Tergugat-I dk baik secara material dan immaterial (moril).;
Bahwa disamping hal tersebut diatas, sesuai dengan uraian-uraian
yuridis diatas, secara jelas dapat dilihat dan diketahui bahwa Tergugat
dr/Penggugat dk, tidaklah memiliki legal standing atau tidak memiliki persona
standi in judico yang sah serta tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk
mengikuti sertakan Penggugat dr/Tergugat-I dk, sebagai pihak berperkara
dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam
perkara ini.;
Bahwa akan tetapi walaupun Tergugat dr/Penggugat dk, telah
mengetahui atau setidak tidaknya patut menyadari bahwa tidak memiliki legal
standing atau persona standi in judico yang sah dan tidak terdapat alasan serta
dasar hukum untuk mengikutsertakan Penggugat dr/Tergugat-Idk sebagai pihak
dalam gugatan konpensi dalam perkara ini, namun tetap mengikuti sertakan
Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak dalam gugatan konpensi yang
diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini;
Bahwa jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk
yang mengikut sertakan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk
dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 26
nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan
perbuatan melawan hukam dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden).;
Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat dr/Penggugat dk secara
nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah
gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan
kiranya menurut hukum apabila tergugat dr/penggugat dk, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden).;
Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat
dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian material dan
immaterial kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk.;
Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi secara materiil, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat
dr/Penggugat dk, secara nyata juga menimbuilkan kerugian moril kepada Para
Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;
Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan rekonpensi yang diajukan
oleh Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak hampa
adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatior beslaag), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat
dk, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, terutama atas : sebuah bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Gunung Sibayak No.2, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
Bahwa guna menghindari kelalaian dari Tergugat dr/Penggugat dk guna
memenuhi seluruh tuntutan dalam gugatan rekonpensi dari para Penggugat
dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, maka untuk itu adalah patut dan
beralasan menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 27
membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini berkekuatan
hukum tetap;
Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I
dk, telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya,
sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat dr/Tergugat-I
dan Turut Tergugat-II dk kemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan
hati dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dr/Tergugat-I dan
Turut Tergugat-II dk memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan
Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM KONPENSI ;
TENTANG EKSEPSI ;
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Penggugat dr/Tergugat-I
dan Turut Tergugat-II dk untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
pemeriksaan perkara perdata ini;
DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II
dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang
telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk, telah melakukan perbuatan
melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden);
5. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk, untuk membayar kepada Para
Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus,
ganti rugi materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 28
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para
Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk seketika dan sekaligus,
ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para
Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, uang paksa
(dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung
sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu,
walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang
timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar seluruh yang
timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;
S u b s i d i a i r :
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini
berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Juni 2014 Nomor:
41/Pdt.G/2014/PN. RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II; DALAM PERKARA POKOK :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo ;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat berupa :
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 29
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa
Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September
1991;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas +
103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten
Labuhan Batu Utara) berdasarkan :
a. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
b. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 30
c. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
d. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
e. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
f. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
g. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
h. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
i. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik
dan Camat Kualuh Hulu;
j. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01
Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara
milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan
bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat
Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas
+ 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 31
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun
untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau
badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan
bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar
milik Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara);
10. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir ;
11. Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat I ;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI ;
1.Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk
seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;
1. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sebesar Rp. 2.711.000,-(dua juta tujuh ratus sebelas
ribu rupiah)
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:
41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal 16 Juni 2015 telah diberitahukan kepada
Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Aek Kanopan tertanggal 03 Agustus 2015
, kepada Tergugat II dan III melalui kuasanya pada tanggal 30 Juli 2015,
kepada Turut Tergugat I tertanggal 03 Agustus 2015 dan kepada turut
Tergugat II melalui kuasanya tertanggal 07 September 2015 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor:
41/Pdt.G/2014/PN.Rap. tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Megawati
Simbolon , SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan
bahwa Kuasa Tergugat II, III telah menyatakan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal
16 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015 ,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 32
kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Keluran Aek
Kanopan tertanggal 31 Agustus 2015 , kepada Turut Terbanding II semula
turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 28 Agustus 2015 , kepada
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2015;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan
III telah mengajukan Memori Banding ber tanggal 2 Maret 2016 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 dan Memori
Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum
Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Turut
Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Desa Aek Kanopan pada
tanggal 5 April 2016 , kepada Turut terbanding II semula Turut Tergugat I pada
tanggal , yang pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut :
1. Bahwa Judex Factie Tergugat I (Rajin Mangunsong) tidak pernah hadir
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 99 Dalam
Pokok Perkara angka 10 ”Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara
sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir” dan angka 11
”Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat I”,
sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 telah KELIRU memutuskan
Eksepsi Tergugat I yang tidak pernah hadir atau tidak memberi kuasa untuk
mewakilinya dalam perkara aquo, seharusnya Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 tidak
ada memutuskan mengenai Eksepsi Tergugat I. Oleh karena itu Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
16 Juni 2015 untuk dinyatakan dibatalkan.
2. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Surat Kuasa Khusus
Mengandung Cacat Formil :
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 76
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat setelah
meneliti secara seksama Surat Kuasa Penggugat tidak mengandung cacat
formil. Bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan
Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak
diterima” adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 harus dibatalkan karena
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 33
kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam
pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan salah menerapkan hukum pembuktian serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo ;
3. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Salah
Alamat (Eksepsi Error in Persona)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 76
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat untuk
menjadikan/menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan perkara perdata
adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan
hukum dengan pokok sengketa. Majelis Hakim setelah meneliti secara
seksama gugatan Penggugat dalam gugatan telah disebutkan dengan jelas
siapa yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat” adalah pertimbangan
hukum yang keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende
Gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan
telah keliru menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-
bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, tidak tepat dan
berpandangan sempit terhadap Hukum Acara Perdata karena dalam hukum
acara perdata terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam
mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat
mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak
sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard)
4. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Penggugat tidak mempunyai
kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoir)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 77
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat Penggugat
menerima kuasa dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,
JOHANNES, ISMAIL, R.R. SRI RUMANTI, akan tetapi di dalam perkara
aquo, Penggugat berdiri sendiri dan bertindak untuk membela
kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi
Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi
Disqualifikasikan) haruslah dinyatakan tidak diterima adalah terjadi
kontradiksi antara pertimbangan dan putusan dengan pertimbangan dan
putusan lainnya di dalam Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 34
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015, telah
salah menerapkan hukum ;
5. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur
(Exceptio Obscuur Libel)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 79
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini
perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Penggugat
Kabur haruslah dinyatakan tidak diterima adalah pertimbangan hukum yang
keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd)
dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan telah keliru
menerapkan hukum acara dan tidak menerapkan hukum pembuktian karena
pembuktian telah habis dengan dilakukan putusan sehingga keliru Majelis
Hakim berpendapat eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan
lebih lanjut dalam pembuktian (acara persidangan telah habis, hanya tentang
putusan perkara aquo, sehingga pembuktian khayalan mana lagi menurut
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo,
ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015), telah
kurang cermat memberikan pertimbangan hukum serta lalai dan
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai keharusan syarat formil
dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara Perdata karena terdapat
ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan
yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat mengandung cacat
syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak
sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet onvantkelijke verklaard) ;
6. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang
Terbanding mengandung Kumulasi Gugatan Subyektif dan Kumulasi Gugatan Obyektif yang dilarang dalam hukum acara perdata.
Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015) telah
kurang cermat memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup
memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam
pertimbangan hukum dan putusannya, salah menerapkan hukum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 35
pembuktian, serta lalai dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang
terungkap di persidangan perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai
keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara
Perdata karena terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam
mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat
mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak
sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) adalah sebagai berikut :
Bahwa Pengugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo mengajukan
gugatan kumulasi terhadap beberapa objek tanah yang tidak jelas yaitu yang
didalilkan Penggugat merupakan tanah yang dikuasai oleh Rajin
Mangunsong (Tergugat I) dan 1. Nirwana, 2. Andi Pratama yaitu merupakan pemilik yang berbeda atau berlainan dengan alas hak kepemilikan tanah atas nama Kristina (Penggugat) [Bukti P-1] dan alas hak kepemilikan tanah
atas nama 1. Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti (Bukti P-2 s/d P-10) yang berbeda
(sepuluh Surat ganti rugi perladangan tanggal 01 Juni 1991) melawan alas
hak kepemilikan tanah Tergugat II dan Tergugat III yang berbeda (5 alas hak yaitu Bukti T.II.III-1 s/d Bukti T.II.III-5), sedangkan alas hak Tergugat I tidak
jelas karena tidak pernah hadir. Bahwa kepemilikan tanah seluas ± 103 Hektar adalah bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri yaitu
tanah yang didalilkan merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) [Bukti P-1], dan tanah milik Selamat (Bukti P-2), dan tanah milik Krisman
(Bukti P-3), dan tanah milik Murni (Bukti P-4), dan tanah milik Lucius (Bukti P-5), dan tanah milik Asni (Bukti P-6), dan tanah milik Juli (Bukti P-7), dan
tanah milik Johannes (Bukti P-8), dan tanah milik Ismail (Bukti P-9), dan
tanah milik R.R. Sri Rumanti (Bukti P-10) yang diantara mereka tidak ada
hubungan hukum karena merupakan kepemilikan masing-masing dan
sendiri-sendiri yang bukan kepemilikan bersama sehingga tidak dapat
digabungkan bersama-sama untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III yang juga bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri yang diantara mereka
tidak ada hubungan hukum.
Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu
syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 36
Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Para Tergugat dengan
obyek perkara dan atau antara Penggugat dengan Penggugat lainnya dan
atau antara Penggugat (Christina alias Kristina) dan 1. Selamat, 2. Krisman,
3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri
Rumanti dengan obyek perkara.
Dengan demikian Penggabungan gugatan Penggugat dalam perkara aquo,
baik secara subjektif dan objektif adalah tidak dapat dibenarkan, maka
seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri ;
7. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang
Terbanding Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 adalah tidak tepat, salah dan keliru dalam
pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, dan oleh
karena gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan
yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat syarat formil
mengajukan gugatan sebagai berikut :
Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang berisi gugatan
memutuskan hubungan hukum antara Tergugat II dan III dengan pihak ketiga
karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat, agar
tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka
orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut
ditarik sebagai Tergugat dan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari
siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat sebagaimana dimaksud dengan
amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 99 point 7 yaitu
: “Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat-surat yang lahir
dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
yang diterbitkan di atas bagian tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar
milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu Utara), yang merupakan petitum point 8 pada halaman 8 Surat
Gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Pengadilan
Negeri Rantauprapat pada tanggal 2-10-2014 yang dikabulkan dengan amar putusan di atas.
DALAM POKOK PERKARA ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 37
1. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
pada halaman 96 s/d 97 point 3 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi
”Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
berupa :
- Surat Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam
Pokok Perkara pada halaman 96 point 2 Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015
yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat
yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo” adalah patut ditolak
karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya
serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di
persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka mohon untuk
dibatalkan dengan fakta hukum dan alasan hukum sebagai berikut :
2. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
pada halaman 97 s/d 98 point 4 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi
“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas ±
103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan
Batu Utara) berdasarkan :
a. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
b. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
c. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
d. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 38
e. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
f. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
g. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu ;
h. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
i. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
Kualuh Hulu ;
j. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 104.494 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu ;
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya”, adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan
putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di
persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah
sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dengan fakta hukum
dan alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini
dalam perkara aquo yang tidak perlu diulang-ulang kembali dan uraian
tersebut di atas termasuk merupakan bagian dari keberatan Para Pembanding dalam Point 4 ini. Dengan perkataan lain Penggugat (Christina
alias Kristina) adalah bukan pemilik sah tanah objek perkara seluas ± 103
hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan
Batu Utara) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 39
3. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
pada halaman 98 s/d 99 point 5, 6, 7, 8 dan 9 Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang
berbunyi :
adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan
putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di
persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah
sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dengan fakta hukum dan
alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para
Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini dalam
perkara aquo :
4. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
pada halaman 99 point 10 dan 11 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 berbunyi ; b) Bahwa obyek perkara yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat I telah
menguasai sebahagian besar dari tanah obyek perkara seluas ± 103
Hektar milik Penggugat adalah tidak ada diuraikan Penggugat dalam
surat gugatan Penggugat terletak di tanah milik siapa dan alas hak siapa,
apakah terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat
ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991
terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
Camat Kualuh Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat
dengan alas hak Bukti P-2, atau terletak di tanah milik Krisman dengan
alas hak Bukti P-3, atau terletak di tanah milik Murni dengan alas hak
Bukti P-4, atau terletak di tanah milik Lucius dengan alas hak Bukti P-5,
atau terletak di tanah milik Asni dengan alas hak Bukti P-6, atau terletak
di tanah milik Juli dengan alas hak Bukti P-7, atau terletak di tanah milik
Johannes dengan alas hak Bukti P-8, atau terletak di tanah milik Ismail
dengan alas hak Bukti P-9, atau terletak di tanah milik R.R. Sri Rumanti
dengan alas hak Bukti P-9 atau terletak di atas beberapa alas hak atau di
luarnya adalah tidak jelas dan Penggugat tidak ada diuraikan Penggugat
dalam surat gugatan Penggugat, bahkan dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014 tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 40
ditunjukkan oleh Penggugat di posisi letak milik siapa dan alas hak
siapa atau di luarnya, tidak dapat membuktikan letak tanah obyek yang
dikuasai/dimiliki Tergugat I yang didalilkan Penggugat apakah terletak di
dalam posisi letak milik siapa dan alas hak siapa atau di luarnya, apakah
terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat ganti
rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar
atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat dengan alas hak
Bukti P-2, atau dan seterusnya tidak dapat dibuktikan di lapangan pada
saat Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014. Tidak dapat dibuktikan adanya Tergugat I menguasai tanah dari tanah obyek
perkara seluas ± 103 Hektar yang didalilkan merupakan milik Penggugat.
5. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
pada halaman 99 point 1 dan 12 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi : ”1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan ”12. Menolak gugatan
Penggugat selain dan selebihnya” adalah patut ditolak karena seharusnya
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, berdasarkan uraian Para
Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas.
6. Keberatan Para Pembanding mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 16 Juni 2015 yang hanya mensitir pernyataan Penggugat yang
menyatakan CHRISTINA alias KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan
istri atau ahli waris dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya, sedangkan di
persidangan tidak ada bukti tertulis yang membuktikan CHRISTINA alias
KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan istri atau ahli waris dari Alm.
Marcos alias Markos Wijaya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP ini telah melanggar ketentuan
hukum pembuktian. Jika didasarkan sebagai ahli waris dari Alm. Marcos alias
Markos Wijaya, maka harus dilakukan gugatan baru dengan dalil gugatan
yang baru, karena gugatan ini bukan mengenai harta yang berasal dari Alm.
Marcos alias Markos Wijaya tetapi didasarkan harta/tanah yang didalilkan
Penggugat merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) dan 1.
Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes,
8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pantas
untuk dibatalkan. Bahwa Judex Factie secara juridis materiil berdasarkan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 41
uraian gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi 1. R.Huma Munthe, 2.
Abdul Mutolib Siregar, 3. Syafii Siregar, 4. Ramlan, 5. Siswati, 6. Abdul
Salam Hasibuan, 7. Zakaria Simamora di persidangan perkara aquo bahwa
yang membeli/mengganti rugi tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar
adalah Marcos alias Markos Wijaya, sehingga gugatan Penggugat sekarang
Terbanding dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan menurut hukum
sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan.
7. Keberatan Para Pembanding mengenai identitas Tergugat III dan Gugatan
Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang menyebutkan Tergugat
III adalah ANDI PRATAMA sebagai anak dari Kalebosi Siregar, padahal
sesungguhnya bernama ANDI PERMANA SIREGAR. Oleh karena itu
terdapat kesalahan identitas atau salah orang dari Tergugat III yang
termasuk dikategorikan gugatan yang cacat yuridis formil, sehingga sudah
sepantasnya menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, pada Memori
Banding Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III, fakta-fakta
hukum, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti hukum yang ada serta tidak
terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding
dahulu Tergugat II dan Tergugat III t sebagaimana telah diuraikan dalam
keberatan-keberatan Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III di
atas, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dibatalkan dan
gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo ini dinyatakan
ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).
Menimbang , bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum
Pembanding semula Tergugat II dan III , kuasa hukum Terbanding semula
Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 April 2016
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Mei
2016 , yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :
Bahwa Terbanding dapat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri
Rantau Prapat dalam perkara No.41/Pdt.G/2014/PN-RAP tertanggal 16 Juni
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 42
2015, karena Keputusan tersebut telah sesuai dengan keadilan, kebenaran asas
peradilan dan berdasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku ;
Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Terbanding terhadap Memori
Banding Para Pembanding adalah sebagai berikut :
1. Setentang keberatan mengenai isi amar putusan,
Bahwa menunjuk kepada pertimbangan putusan pada halaman 65 alinea
ke-3 yang berbunyi :
Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Turut
Tergugat II telah tidak eksepsi tentang kewenangan dari
pengadilan berupa kewenangan absolut, maka pertimbangan
mengenai eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan
eksepsi dari tersebut sesuai dengan Pasal 162 Rbg akan
dipertimbangkan bersama sama dalam pokok perkara ;
Kemudian berhubungan dengan pertimbangan berikut nya pada halaman
75 alinea ke-2 yang berbunyi :
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban
Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II yang bersifat
eksepsional setelah Majelis Hakim mempertimgangkan dengan
seksama ternyata eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut
Tergugat II sama yang pada pokoknya yaiitu ......dst.....
Dengan demikian Amar Putusan dalam perkara aquo dapat dipahami
dengan bunyi Mengadili dalam eksepsi “Menolak Eksepsi Tergugat II dan
Tergugat III serta Turut Tergugat II”
2. Setentang keberatan mengenai surat kuasa,
Sebagaimana uraian dalam posita gugatan bahwa Penggugat adalah
pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik tanah seluas + 103
Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu
(sekarang Kec.Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), hal ini
dibuktikan dengan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2014 dalam
perkara aquo telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri rantau
prapat dengan registrasi nomor : 210/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1
oktober 2014 dan registrasi nomor : 211/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1
oktober 2014, dan setentang bukti P-12 meskipun diajukan dalam bentuk
foto copy namun telah dilegalisasi /nazegelen bermaterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslnya di depan persidangan, dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 43
demikian telah terpenuhi syarat formal sebagai surat kuasa untuk
berperkara ;
3. Setentang keberatan Ekepsi Error In Persona,
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara aquo
mempermasalahkan dirinya ditarik masuk sebagai pihak (Tergugat II dan
Tergugat III). Sebagaimana uraian dalam posita gugatan poin 9, 10 dan
11 yang menyebutkan bahwa :
9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007
Penggugat (Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah
kembali tanah tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika
Penggugat (Kristina) bersama dengan supir almarhum suami
Penggugat ketika mendapati tanah milik Penggugat dan keluarga
sudah berada dalam penguasaan orang lain dan menurut
keterangan penduduk setempat tanah objek perkara milik
Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I
(Rajin Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi
Pratama);
4. Setentang keberatan eksepsi Disqualificatoir,
Bahwa sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 1 dan 2 halaman
2 dan 3, sudah dibuktikan dalam persidangan perkara aquo, Terbanding
adalah pemilik dan sekaligus juga kuasa dari rekan rekan pemilik tanah,
yang didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-10 dan keterangan saksi Raja
Humala Munthe yang pernah menjabat selaku Kelapa Desa Siamporik
dan menandatangani surat bukti P-1 s/d P-10 dan nama Terbanding
berikut seluruh nama yang diwakili tercatat dalam surat bukti P-1 s/d
P=10 dengan demikian Terbanding memiliki legal standing (persona
standing in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo karena memilik
hubungan hukum dengan objek perkara ;
5. Setentang keberatan eksepsi obscuur libel
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan keberatan
banding dalam perkara aquo dengan khayalan keliru yang bertujuan
menyesatkan, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori
banding halaman 30 menyatakan :
Bahwa judex factie gugatan penggugat dalam perkara aquo
mengandung unsur obscuur libel yaitu gugatan penggugat kabur
dan tidak jelas yaitu : tidak jelas luas, ukuran atau lebar batas
batas tanahnya, tidak jelas subjek nama namanya yang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 44
berbatasan yang seharusnya disebutkan nama namanya
berbatasan sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi
kabur dan tidak jelas...dst....
Sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 3.1 s/d 3.10 dan point 4
halaman 3 dan 4, Terbanding /Penggugat sudah sangat jelas
mencantumkan batas batas dan ukuran objek perkara baik surat per surat
(posita gugatan 3.1 s/d 3.10) maupun batas secara global sebagaimana
diuraikan dalam posita 4, sedangkan untuk ukuran secara global telah
diajukan bukti surat P-20 ;
6. Setentang keberatan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif,
Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara aquo secara benar,
secara teoritis terdapat tiga hal yang melarang kumulasi objektif yaitu :
1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus
dengan acara biasa ;
2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya
hakim tidak berwenang secara relative ;
3. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan
mengenai eigendom.
Surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi hal hal
yang dilarang sebagaimana tersebut diatas karana letak maupun
kepemilikan objek perkara berada dalam satu hamparan yang sama dan
dengan dasar /jenis hak kepemilikan yang sama, keseluruhan objek
perkara berada dalam satu hamparan terletak di Desa Siamporik,
Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan,
Kab.Labuhan Batu Utara), dan keseluruhan jenis hak kepemilikan berupa
surat ganti rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siamporik dan
ditandatangani diketahui oleh Camat Kualuh Hulu ;
Sedangkan secara subjektif, subjek hukum dalam gugatan perkara aquo
memiliki dasar permasalahan dan hubungan hukum yang erat satu sama
lain (memiliki koneksitas) dalam hal ini kepemilikan secara bersama letak
dalam satu wilayah yang sama dan permasalahan hukum yang sama;
7. Setentang keberatan Plurium Litis Consorsium,
Bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan aquo,
sebagaimana uraian pihak dalam perkara. Secara teoritis Terbanding
/Penggugat bebas dalam menentukan siapa siapa yang akan ditarik
sebagai pihak dalam gugatannya. Namun demikian Terbanding
/Penggugat tetap mengacu kepada hubungan hukum yang ada dalam hal
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 45
ini Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III adalah istri
dan anak dari mendiang Kalibosi yang semasa hidupnya telah menguasai
sebagian dari objek perkara milik Terbanding /Penggugat seluas + 103
hektar terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu
(sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), secara
melawan hak, hal ini terbukti dari pembuktian berdasarkan keterangan
saksi Abdul Mutolib Siregara dan saksi Ahmad Safii yang dibawah
sumpah menerangkan tanah yang ditanami oleh Kalibosi berada diatas
tanah yang dibeli dan dikerjakan oleh Pak Marcos seluas + 100 hektar ;
8. Setentang keberatan mengenai identitas Tergugat III,
Bahwa Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III dalam
memori banding point 9 halaman 62 menyebutkan :
Keberatan para pembanding mengenai identitas Tergugat III dan
gugatan Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2016 yang
menyebutkan Tergugat III adalah Andi Pratama sebagai anak dari
Kalibosi Siregar, padahal sesungguhnya bernama Andi Permana
Siregar oleh karena itu terdapat kesalahan identitas atau salah
orang dari Tergugat III .......dst.....
Bahwa dikaitkan dengan isi Jawaban dan eksepsi tertanggal 24
Nopember 2014 yang diajukan oleh Pembanding I /Tergugat II dan
Pembanding II /Tergugat III tidak ada menguraikan keberatan apa pun
mengenai identitas Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, kemudian
seiring waktu proses persidangan hingga akhir Tergugat III dalam
penkara aquo juga tidak ada mengajukan pembuktian mengenai identitas
diri Tergugat III, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan atau
pembenaran identitas oleh Tergugat III secara diam diam ;
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan
untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan
Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada
Kuasa Hukum Pembanding I, II dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing
tanggal 23 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding I melalui Kepala
Kelurahan Aek Kanopan tanggal 24 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding
II tanggal 30 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding III tanggal 02
Desember 2015;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 46
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan
mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 41 / Pdt.G/2014
/ PN.Rap. beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut
serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Juni
2015 No. 41/Pdt.G/ 2014 / PN. Rap. Dan memori banding dari kuasa hukum
Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III , dan kontra memori banding dari
Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah
mengajukan eksepsi sebagai berikut :
1. Tentang Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil .
2. Gugatan Penggugat salah alamat /eksepsi
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi
disquali fikasi )
4. Gugatan Pengggugat kabur ( Exceptio obscuur libel )
Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah
mengajukan eksepsi sebagai berikut :
1. Gugatan Penggugat saIah alamat ( Eksepsi Error in Pesona )
2. Eksepsi tentang Persona Standi in Yudicio
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( Eksepsi
Diskualifikatoir )
4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata
5. Gugatan Penggugta Kabur ( Exceptio obscuur libel ) ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam
pertimbangannya telah menolak eksepsi Tergugat II , III dan Turut Tergugat II
akan tetapi dalam amar putusan disebutkan “ Menolak eksepsi dari Tergugat
I dan Tergugat III serta turut Tergugat II ;
Menimbang , bahwa menurut Pengadilan Tinggi , pencantuman Tergugat
I dalam putusan dalam eksepsi adalah kesalahan ketik, karena yang
dipertimbangkan adalah eksepsi tergugat II dan III serta Turut Tergugat II
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 47
sedangkan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim
tingkat Pertama bahwa surat kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2014
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10
Nopember 2014 No. 215/SKC/2014/PN.Rap ternyata ditanda tangani / dibuat
oleh Bernad Simangunsong sementara yang menjadi Tergugat I adalah Rajin
Mangunsong , sehingga Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum bukanlah
kuasa dari Tergugat I sehingga tidak mewakili kepentingan Tergugat I , oleh
karena itu pencantuman Tergugat I dalam amar putusan dalam eksepsi harus
dibaca menjadi Tergugat II ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak
eksepsi dari Tergugat II, III dan Turut Tergugat II dengan pertimbangan-
pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Tentang “ Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil “
Menimbang , bahwa tehadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
setelah meneliti secara seksama surat kuasa khusus Penggugat tidak
mengandung cacat formil ;
2. Gugatan Penggugat salah alamat ( eksepsi error in Persona )
Menimbang , bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
untuk menjadikan / menetukan pihak – pihak dalam suatu gugatan perdata
adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan hukum
dengan pokok sengketa , Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama
gugatan Penggugat dalam gugatan telah di sebutkan dengan jelas siapa yang
menjadi Tergugat dan Turut Tergugat ;
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi
disqualifikasikan ) .
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
Penggugat menerima kuasa Selamat , Krisman , Murni , Lacius , Asna , Juli ,
Johanes , Ismail dan RR Sri Rumanti akan tetapi didalam perkara a quo
Penggugat berdiri sendiri dan bertindak untuk membela kepentingannya,
sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Penggugat tidak mempunyai
kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi Dis qualifikasi ) haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima ;
4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
Penggugat mengajukan gugatan di karenakan adanya hak Penggugat berada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 48
pada pihak lain sehingga dengan demikian adanya perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat. Pasal 1365 KUH Perdata bukanlah tentang
syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat telah tepat Penggugat mengajukan
gugatan di karenakan haknya telah dilanggar pihak lain ;
5. Gugatan Penggugat kabur ( exceptio obscuur libel )
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus di buktikan lebih lanjut dalam
pembuktian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan
kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam eksepsi dengan
pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa daIam posita gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik
dan sekaligus kuasa dari rekan –rekan pemilik tanah seluas + 103 Ha
terletak di Desa Siamporik Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu /
sekarang Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara , yang diperoleh
Penggugat pada tahun 1999 , berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat
di ketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kuala Hulu sebanyak 10 (
sepuluh ) surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama Penggugat ,
RR Rumanti, Ismail , Juli , Johannes , Selamat , Asni , Krisman , Lucius, Murni,
yang seluruhnya masih berhubungan keluarga ;
Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 September 2014 dan Kuasa Subtitusi tanggaI 29 September
2014 dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono SH. MH. Advokad /
Konsultan Hukum dari Kantor Sudarsono SH. MH. & Rekan , ternyata
Christina bertindak atas nama Pribadi dan Kuasa Subtitusi dari Christina alias
Kristina kepada Sudarsono, SH., MH sebagai kuasa dari 1. Slamat 2. Krisman ,
3. Murni, 4. Lucius 5. Asni , 6. Juli , 7. Johannes , 8. Ismail 9. RR Sri Rumanti
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 ;
Menimbang , bahwa surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014
dari 1. Slamat 2. Krisman 3. Murni 4. Lucius 5. Asni 6. Juli 7. Johannes 8. Ismail
9. RR Sri Rumanti kepada Christina alias Kristina selain tidak ada menyebutkan
hubungan keluarga antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa
sebagaimana dalam posita gugatannya, Penggugat tersebut diatas akan tetapi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 49
dengan jelas menyebutkan “khusus” untuk mewakili dan atau mendampingi para
pemberi kuasa/rekan-rekan pemilik tanah seluas + 103 ha yang terletak di Desa
Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara), dalam
kapasitasnya sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap :
- Rajin Mangunsong sebagai Tergugat I
- Nirwana sebagai Tergugat II
- Andi Pratama sebagai Tergugat III
- Kep. Desa Siamporik sebagai Turut Tergugat I
- Kep. Desa Gunung Melayu sebagai Turut Tergugat II;
Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari
Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan :
a. Advokat (sesuai dalam pasal 32 UU No. 18 tahun 2004 tentang Advokat)
b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah,
sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
RI.
c. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.
d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan/misalnya LBH, hubungan keluarga Biro Hukum TNI/Polri untuk
perkara-perkara yang menyangkut anggota (keluarga TNI/Polri).
f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda
dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan dengan
surat keterangan kepala desa/lurah.
Menimbang, bahwa Christina Alias Kristina bukan seorang advokat dan
jika seandainya benar antara pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4.
Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) dengan
penerima kuasa (Christina alias Kristina) mempunyai hubungan keluarga yang
dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah maka mereka
dapat membuat surat kuasa insidentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan
untuk dapat mewakili pemberi kuasa di Pengadilan bukan surat kuasa di bawah
tangan seperti surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014; Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 25 September 2014
dari pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7.
Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) kepada Christina alias Kristina
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 50
(penerima kuasa) tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai kuasa insidentil,
maka surat kuasa tanggal 25 September 2014 tersebut tidak sah, sehingga
surat kuasa subtitusi dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono, SH., MH
advokat/konsultan hukum dari Kantor Sudarsono, SH., MH & Rekan tanggal 29
September 2014 untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Rajin
Mangunsong), Tergugat II (Nirwana), Tergugat III (Andi Pratama), Turut
Tergugat I (kepala desa Siamporik), dan Turut Tergugat II (kepala desa Gunung
Melayu) tidak sah pula karena tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 123
HIR (1) dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6
tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudarsono, SH.,
MH di Kepaniteraan PengadiIan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Oktober
2014 dengan Reg.No 41/Pdt.G/2014/PN/Rap; selaku kuasa dari Penggugat
Christina alias Kristina dalam kedudukannya sebagai kuasa dari (1. Slamat, 2.
Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri
Rumanti) berdasarkan surat kuasa khusus tanggaI 29 September 2014
dilakukan oleh kuasa hukum yang tidak mempunyai hak dan kualitas untuk
mewakili Penggugat dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa selain itu dari posita gugatan Penggugat nomor 1
menyatakan Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan-rekan
pemilik tanah seluas + 103 ha dan diposita gugatan nomor 2 alinea terakhir
disebutkan yang mana seluruhnya masih berhubungan keluarga, akan tetapi
tidak ada menyebutkan hubungan hukum diantara Para Penggugat terhadap
objek sengketa sehingga mereka mengajukan gugatan secara bersama-sama;
Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat secara bersama-sama
membeli tanah pada tanggal 1 Juni 1991 akan tetapi dari pemilik yang berbeda-
beda dan Iuas yang berbeda sebagaimana tertera dalam posita gugatan nomor
3, (1) sampai dengan (10), sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus
diajukan secara sendiri-sendiri karena objek-objek gugatan bukan merupakan
kepemilikan bersama, meskipun objek sengketa merupakan satu hamparan;
Menimbang, bahwa demikian pula tentang pihak Tergugat dari posita
gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, dengan
Tergugat II, III daIam menguasai tanah objek sengketa seluas + 103 ha
sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat, sehingga penggabungan
gugatan yang demikian juga tidak dapat dibenarkan;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 51
Menimbang, bahwa seIain itu berapa Iuas yang dikuasai Tergugat I dan
berap Iuas yang dikuasai Tergugat II dan III serta batas-batasnya tidak di
uraikan daIam gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka eksepsi Tergugat II, III, dan Turut Tergugat II dapat diterima;
DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, dan III, serta
Turut Tergugat II dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard); DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam
konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet
Onvanklijke verklaard); maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Turut
Tergugat II dalam konpensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat
dalam rekonpensi/Terbanding berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk
membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatasa maka putusan Pengadilan Negeri rantau Prapat tanggal 16 Juni 2015
Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN.Rap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula
Tergugat II dan III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16
Juni 2015 No. 41 / Pdt.G/ 2014 / PN.RAP, yang dimohonkan banding ,
dan MENGADILI SENDIRI
Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi : - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, III dan Turut Tergugat II ;
DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvanklijk
verklaard )
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 52
Dalam Rekonpensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut TERGUGAT II
Konpensi tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ) .
Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor:
33/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
YANSEN PASARIBU,SH Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
ABDUL FATTAH, SH., MH PANITERA PENGGANTI
P. RAMBE,SH.
Biaya : 1. Redaksi Rp. 5.000,- 2. Meterai Rp. 6.000,- 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN