PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileMedan Satria,Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang...

P U T U S A N Nomor : 242/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

LEO DARMADI, Laki-laki lahir di Medan, tanggal 27 Nopember 1950, Warga

Negara Indonesia, Pengusaha, beralamat kantor di Jl.

Jend.A.Yani N0.103 A-B, Medan , 20111, dan bertempat tinggal

di Jl. H.Masdulhak No. 12 A, Kelurahan Anggrung, Kecamatan

Medan Polonia, di Medan, dalam hal ini telah memilih tempat

kediaman hukum di Medan, di kantor P, C & F LAW OFFICE

Jalan Kom.Laut Yos Sudarso No. 39-I, dan ditempat kediaman

hukum pada kantor Sarono,SH., & Associates, Jalan Merbau

Lt.II, No.10-D Medan, dengan memberi kuasa kepada CHAN

WAI KHAN,SH., dan LIHARDO SINAGA,SH., serta

SARONO,SH., para Advokat, para Pengacara dan para

Penasehat Hukum, yang bertindak baik bersama-sama dan

ataupun sendiri-sendiri sebagai kuasanya untuk dan atas nama

serta kepentingan hukumnya,guna membuat, menandatangani,

mengajukan gugatan ini dan menghadiri persidangan-

persidangan serta membuat segala sesuatu yang dianggap perlu

dan berguna dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L a w a n

1. BRUNO BINGEI, laki-laki wiraswasta, tinggal di Jl. Duta Hijau Malibu C 66,

Komplek Perumahan Malibu, Kelurahan Sukadamai,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan - 20157, Propinsi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 2 -

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I

semula TERGUGAT I;

2. Dr. BINOTO SIRAIT atau disebut juga Dr.Binoto Sahala Tua Sirait, laik-laki

lahir di Pekan Baru, tanggal 27 April 1949, beralamat di Jl.Kayu

Mas Tengah II No. 31, Kelurahan Pulau Gadung, kecamatan

Pulau Gadung , kota Jakarta Timur,Propinsi DKI Jakarta, dan

atau beralamat di Tanah Apit, RT.005, RW.009, Kelurahan

Medan Satria,Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang KTP

RI NIK. 3275052704490001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. Ny.ROSALINA BORU SIRAIT, atau disebut juga Ny. Rosalina Sirait, atau

Roslina Mariana Sirait atau Rosalina Mariana Sirait, lahir di

Pekan Baru, tanggal 12 Pebruari 1948, Warga Negara Indonesia,

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Propinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Jalan Kayu Mas

Selatan Blok D No.73, RT.001, RW. 009, Kelurahan Pulo

Gadung, Kecamatan Pulo Gadung ( atau Jalan Kayu Mas

Selatan Vno. 73 Pulo Gadung) pemegang KTP RI NIK.

3175025302480003, dikeluarkan Lurah Kelurahan Pulo Gadung,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula

TERGUGAT III;

4. Ny. MAGDALENA BR. SIRAIT, atau disebut juga Magdalena Indriatana

Sirait, lahir di TG.Pinang, tanggal 18 Pebruari 1951, Warga

Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Timur,

Jalan Kayu Mas Tengah II/33 RT.010 RW.004,Kelurahan Pulo

Gadung , Kecamatan Pulo Gadung, pemegang KTP RI NIK.

09.5402.580251.8502, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Pulo Gadung, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 3 -

5. EDDY SIMIN,SH. Notaris /PPAT Kota Medan, beralamat kantor du Jalan

Timor No. 23-A, Kelurahan Perintis, Kecamata Medan Timur,

Kota Medan. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA

MEDAN , berkedudukan di Pemerintah Kota Medan, beralamat

di Jalan Dr.AH.Nasution ( d/h. Jalan Karya Jasa ), Kelurahan

Pangkalan Mashur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

VI semula TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor :

185/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 09 April 2013 dan terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 April 2013, dibawah

Register Perkara Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn, mengemukakan sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat III yang bertindak mewakili kepentingan

Tergugat II telah sepakat melakukan ikatan transaksi jual beli atas obyek

seunit bangunan rumah berikut sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan

dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18

Oktober 2002 dengan ukuran dan batas-batas yang secara tegas diuraikan

dalam Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002,

seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang

terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia

(d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan

Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23, yang

tercatat atas nama Dokter Binoto Sahala Tua Sirait (Tergugat II) sebagaimana

ternyata dari :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 4 -

Perjanjian Pengikatan Jual / Beli Rumah bertanggal 19 Desember 2011

antara Penggugat dengan Tergugat III yang mewakili kepentingan Tergugat

II; dan

Kuitansi bukti tanda terima bertanggal 19 Desember 2011;

yang mana obyek pengikatan jual beli tersebut berdasarkan :

Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.196/Pdt.G/2010 /PN.Mdn.

bertanggal 31 Januari 2011 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.311/PDT/2011/PT-MDN. Ber-

tanggal 17 Oktober 2011;

adalah merupakan harta warisan orang tua Para Tergugat II, III dan IV (ic.

alm. Kolonel Purnawirawan Maruli Uhum Sirait dan almh. Tiomin br.

Nainggolan);

2. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual / Beli

Rumah bertanggal 19 Desember 2011 tersebut, antara Penggugat dengan Para

Tergugat II, III dan IV TERJADI PERSELISIHAN / SENGKETA, sehingga

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat II, III dan IV

serta Tergugat VI ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2012,

dibawah register Perkara perdata Nomor : 340/Pddt.G/ 2012/PN.Mdn.;

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya SECARA

TERTULIS TELAH MELAKUKAN PEMBLOKIRAN obyek bangunan rumah

berikut sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak

Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 teersebut ke Kantor

Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat VI), sebagaimana ternyata dari :

a. Surat dari P, C & F Law Office No.012/Pemb/PCF/VI/2012 bertanggal 15

Juni 2012, yang ditujukan kepada Tergugat VI, perihal : Pemblokiran

Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober

2002 yang terletak di Prop. Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan

Polonia, Kel. Anggrung, yang tercatat a.n. Dokter Binoto Sahala Tua Sirait,

dan Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Medan, Nomor

Berkas Permohonan 40081/2012 bertanggal 15 Juni 2012 jo Tanda terima

pembayaran; dan

b. Surat P, C & F Law Office No.015/Pemb/PCF/VI/2012 bertanggal 28 Juni

2012, yang ditujukan kepada Tergugat VI, perihal : Susulan Pemblokiran

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 5 -


2002 yang terletak di Prop. Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan

Polonia, Kel. Anggrung, yang tercatat a.n. Dokter Binoto Sahala Tua Sirait

dan Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Medan, Nomor

Berkas Permohonan 43233/2012 bertanggal 28 Juni 2012 jo Tanda terima

pembayaran;

4. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Para Tergugat II, III dan IV secara

pasti dan jelas telah mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan

terhadap Para Tergugat II, III dan IV serta Tergugat VI (MASIH

BERSENGKETA) di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Reg.

No.340/Pddt.G/2012/PN.Mdn. dan mengetahui obyek bangunan dan tanah

yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung,

bertanggal 18 Oktober 2002 telah diblokir Penggugat, berdasarkan surat

tembusan dari P, C & F Law Office No.012/Pemb/PCF/VI/2012 bertanggal

15 Juni 2012, namun Tergugat II secara diam-diam dengan cara melawan

hukum (onrechtmatige daad) menjual lagi obyek bangunan dan tanah tersebut

kepada Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat V, sebagaimana ternyata

dari:

a. Akta Pengikatan Jual Beli No.126 pada tanggal 22 Juni 2012; dan

b. Akta Jual Beli (PPAT) No.273/2012 pada tanggal 29 Juni 2012;

yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat V;

5. Bahwa Tergugat V dalam menjalankan profesinya selaku seorang notaris dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang profesional, seharusnya sebelum

membuat akta jual beli PPAT terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan

(cek bersih) obyek jual beli (ic. Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kelurahan

Anggrung tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat VI),

namun hal tersebut telah diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh Para

Tergugat V dan VI secara cermat, sehingga Tergugat V bisa secara melawan

hukum (onrechtmatige daad) telah mengikuti permintaan Para Tergugat I dan II

untuk membuat :



padahal obyek jual belinya ic. Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kelurahan

Anggrung tersebut telah diblokir di Kantor Pertanahan Kota Medan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 6 -

(ic.Tergugat VI) secara tertulis oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yakni

pada tanggal 15 Juni 2012 dan dipertegas kembali pada tanggal 28 Juni 2012;

6. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II dengan sepengetahuan Para

Tergugat III dan IV untuk menjual obyek bangunan rumah dan tanah yang

dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kelurahan Anggrung ter-

sebut untuk kedua kalinya kepada Tergugat I (tanpa terlebih dahulu

membatalkan pengikatan jual beli dengan Penggugat), menurut Yurisprudensi

tetap Mahkamah Agung RI No. 567 PK/Pdt/2010, bertanggal 22 Agustus 2011,

jelas dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

7. Bahwa dengan demikian :



yang dibuat dihadapan Tergugat V tersebut jelas TIDAK SAH dan TIDAK

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM, karena

nyata-nyata dapat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku

pembeli pertama;

8. Bahwa menurut undang-undang, syarat batal senantiasa dicantumkan dalam

suatu persetujuan i.c. Akta Pengikatan Jual Beli No.126 pada tanggal 22 Juni

2012; dan Akta Jual Beli (PPAT) No.273/2012 pada tanggal 29 Juni 2012 yang

dibuat dihadapan Tergugat V tersebut di atas, tetapi walaupun demikian

pembatalannya juga dapat dimintakan kepada Hakim dan atau Pengadilan

(vide Pasal 1266 K.U.H.Perdata) demi kepastian hukum;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat turut menarik Tergugat VI dalam perkara ini

adalah guna memenuhi prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk

peradilan di Indonesia agar mematuhi isi putusan dalam perkara ini, oleh

karena Tergugat VI adalah instansi yang berwenang dalam memblokir dan

atau memproses peralihan dan melakukan balik nama atas Sertipikat Hak

Milik No.111/Desa/Kelurahan Anggrung tersebut;

10. Bahwa besar kemungkinan selama perkara ini belum diputus dalam tingkat

terakhir, Para Tergugat I, II, III, IV dan V serta VI secara melawan hukum dan

dengan itikad tidak baik akan berusaha untuk mengalihkan / memindahkan /

mengagunkan / menyewakan bangunan rumah dan tanah obyek jual beli

tersebut kepada pihak ketiga, sehingga akan menimbulkan kerugian yang

lebih fatal terhadap Penggugat dan atau masyarakat luas, maka kiranya

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 7 -

Penggugat cukup beralasan hukum mengajukan permohonan kepada yang

terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), khususya terhadap obyek

bangunan rumah dan tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat

Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo Surat

Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002, seluas 1.785 M2

(seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di

Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia (d/h.

Medan Baru), Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan

Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23, yang

tercatat atas nama Dokter Binoto Sahala Tua Sirait (Tergugat II);

11. Bahwa di samping itu untuk menghindari kemungkinan Tergugat VI masih

juga lalai (tidak cermat) sehingga mengabulkan permohonan Tergugat I

melalui Tergugat V dan atau atas permintaan Tergugat II melakukan balik

nama atas Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18

Oktober 2002 jo Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September

2002, dari nama Tergugat II ke atas nama Tergugat I, maka kiranya cukup

beralasan apabila Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum secara

tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Para

Tergugat I s/d VI melaksanakan isi putusan hukum ini, sampai Para Tergugat

I s/d VI melaksanakan semua isi putusan hukum dalam perkara ini secara

sempurna;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No.16

Tahun 1984 bertanggal 2 Mei 1984 “Tentang Hal-Hal yang Diajukan Di

Pengadilan Yang Belum Atau Sudah Memperoleh Putusan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap”, secara tegas telah menginstruksikan kepada semua Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, semua Bupati / Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, dalam hal sebagai berikut:

“Sesuatu hal yang menjadi wewenang dan tanggung jawab “Pemerintah

Daerah mengenai masalah perumahan, dan hak-hak atas “tanah / soal-soal

keagrariaan, bilamana hal tersebut masih dalam “proses di Pengadilan dan

untuk itu belum memperoleh putusan “yang tetap, maka pemerintah daerah /

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 8 -

pejabat setempat wajib “mengambil sikap “statusquo” atas hal yang

dimaksud.”

13. Bahwa oleh sebab itu untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh Para Tergugat I s/d VI yang dapat mempersulit proses di pengadilan dan

agar Penggugat serta masyarakat / pihak ketiga juga tidak dirugikan, maka

kiranya cukup urgensi bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan

Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

menjatuhkan putusan hukum provisionil dengan menyatakan obyek bangun-an

rumah dan tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002, seluas 1.785 M2 (seribu

tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi

Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru),

Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan Masydulhak, yang

setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23, yang tercatat atas nama

Dokter Binoto Sahala Tua Sirait (Tergugat II), berada dalam keadaan status quo

dan menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk sementara tidak melaku-kan

aktifitas pengukuran maupun pengalihan, pemisahan, pemecahan dan atau

pembebanan hak serta melakukan balik nama atas obyek bangunan rumah

dan tanah Sertipikat Hak Milik No.111/Kelurahan Anggrung tersebut, sampai

perkara ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada

bukti yang tidak terbantah oleh Para Tergugat I s/d VI dan mempunyai nilai

pembuktian yang kuat (vide Pasal 191 Rbg / Pasal 180 HIR / Pasal 73 Rv) jis

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, oleh sebab itu cukup beralasan hukum

bagi Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini,

agar berkenan kiranya memberi putusan yang dapat dijalankan dengan serta

merta, walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi atau peninjauan

kembali (uitvoebaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta hukum dan landasan

hukum yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan hormat,

Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 9 -

Medan agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang

ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir

di depan persidangan dan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan diktum

putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL :

1. Menyatakan dan menetapkan obyek bangunan rumah dan tanah

sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/ Kel.

Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo Surat Ukur No.98/Anggrung/2002

bertanggal 12 September 2002, seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan

puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota

Medan, Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung,

Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan Masydulhak, yang setempat lebih dikenal

dengan Jalan Dr. Cipto No.23, yang tercatat atas nama Dokter Binoto Sahala

Tua Sirait (Tergugat II) berada dalam keadaan STATUS QUO;

2. Memerintahkan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk sementara tidak

melakukan aktifitas pengukuran maupun pengalihan, pemisahan, pemecah-

an dan atau pembebanan hak atas obyek bangunan rumah dan tanah


2002 jo Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002

tersebut, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Tergugat VI untuk tidak memproses dan atau melakukan

balik nama Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18

Oktober 2002 jo Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September

2002 atas nama Tergugat II ke atas nama Tergugat I sampai perkara ini

berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini;

2. Menguatkan diktum putusan provisonil seluruhnya;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

dijalankan dalam perkara ini;

4. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melakukan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;

5. Menyatakan demi hukum :


PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 10 -


yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat I dihadapan Tergugat V

tersebut jelas TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

serta BATAL DEMI HUKUM, karena nyata-nyata dapat merugikan hak-hak

dan kepentingan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng

untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat I

s/d VI melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sampai Para Tergugat I

s/d VI melaksanakan semua isi putusan dalam perkara ini secara sempurna;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini ini dapat dijalankan serta merta

walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uit

voerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar seluruh

ongkos yang timbul dalam perkara ini;

9. Apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak

sependapat dengan Penggugat, Penggugat memohon putusan yang seadil-

adilnya (aequo et bono).

Membaca, jawaban dari Tergugat I serta Tergugat II, III dan Tergugat IV

masing-masing melalui kuasanya, secara tertulis tertanggal 24 September 2013,

dan jawaban Tergugat VI melalui kuasanya secara tertulis tertanggal 01 Oktober

2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM KONPENSI

I. Tentang EKSEPSI

I.1. Exceptie Litis Pendentis

Bahwa di dalam posita gugatannya halaman 3 point 2 Penggugat pada

pokoknya mengakui, bahwa antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat

II, III dan IV selaku penjual telah terjadi perselisihan/sengketa terkait

pelaksanaan jual beli objek sengketa yang tertuang dalam Perjanjian

Pengikatan Jual/Beli Rumah bertanggal 19 Desember 2011, dan karenanya

Penggugat telah menggugat Tergugat II, III dan IV di Pengadilan Negeri

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 11 -

Medan di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 340/Pdr.G/2012/PN.

Mdn., yang di dalam petitum dari gugatannya itu Penggugat menuntut

antara lain sebagai berikut : --

DALAM PROVISIONIL :

1. Menyatakan dan menetapkan obyek bangunan rumah dan tanah sebagaimana

yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung,

bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal

12 September 2002, seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima

meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera utara, Kota Medan,

Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung, Jalan

Doktor Cipto Sudut Jalan Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan

Jalan Dr. Cipto No.23, yang tercatat atas nama Dokter Binoto Sahala Tua Sirait

(Tergugat I) berada dalam keadaan statusquo; ------------------------------------------

2. Menghukum Para Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat untuk sementara

tidak melakukan aktifitas pengukuran maupun pengalihan, pemisahan,

pemecahan dan atau pembebanan hak atas obyek bangunan rumah dan tanah


2002 jo. Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002,

seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang

terletak di Propinsi Sumatera utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia

(d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan

Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23,

sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : -

1. Mengabulkan …………………………………….. dst.; -----------------------------------

2. Menguatkan ………………………………………. dst.; ----------------------------------

3. Menyatakan ………………………………………. dst.; -----------------------------------

4. Menyatakan ………………………………………. dst.; -----------------------------------

5. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual/Beli Rumah

bertanggal 19 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I yang

mewakili kepentingan Tergugat II atas bangunan rumah dan tanah obyek jual

beli sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002, seluas 1.785 M2 (seribu

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 12 -

tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi

Sumatera utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru),

Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan Masydulhak, yang

setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23, yang tercatat atas nama

Dokter Binoto Sahala Tua Sirait (Tergugat I); ---------------------------------------------

6. Menyatakan ………………………………………. dst.; -----------------------------------

7. Menghukum ………………………………………. dst.; ----------------------------------

8. Menghukum Para Tergugat I, III dan III agar bersama – sama dengan

Penggugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas obyek

bangunan rumah dan tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 tersebut dihadapan

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan yang ditunjuk Para

Tergugat I, II dan III tersebut, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan; -----------------------------------------

9. Memerintahkan …………………………………… dst.; ----------------------------------

10. Memerintahkan …………………………………… dst.; ----------------------------------

11. Menghukum ………………………………………. dst.; ----------------------------------

12. Menyatakan semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan Para

Tergugat I, II dan III dengan pihak ketiga yang menyangkut obyek bangunan

rumah dan tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 tersebut, yang

dilakukan setelah tanggal 19 Desember 2011 adalah tidak sah dan batal

menurut hukum; ---------------------------------------------------------------------------------

13. Menghukum ………………………………………. dst.; ----------------------------------

14. Menyatakan ………………………………………. dst.; -----------------------------------

15. Menghukum ………………………………………. dst.; ----------------------------------

16. Menghukum ………………………………………. dst.; ---------------------------------

17. Apabila …………………………………………….. dst.; ---------------------------------

Anotasi : -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara Register Nomor :

340/Pdr.G/2012/PN. Mdn. tersebut, Pengadilan Negeri Medan Medan telah menjatuhkan

putusannya pada tanggal 12 Desember 2012 dengan amar putusan yang pada pokoknya

‘menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya’. ---------------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 13 -

---- Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat dalam perkara Register

Nomor : 340/Pdr.G/2012/PN. Mdn. tersebut, utamanya petitum point 5, 8 dan

12, dan dihubungkan sedemikian rupa dengan posita, petitum provisionil dan

petitum pokok perkara gugatan Penggugat dalam perkara sekarang ini, yaitu :

--- posita point 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat III yang bertindak mewakili kepentingan Tergugat II

telah sepakat melakukan ikatan transaksi jual beli atas obyek obyek seunit

bangunan rumah berikut sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan

dalam Sertipikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18

Oktober 2002; dan --------------------------------------------------------------------------

--- petitum provisionil point 1 dan 2 yang berbunyi : -------------------------

1. Menyatakan dan menetapkan obyek bangunan rumah dan tanah

sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo.

Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September

2002, seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima

meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera utara, Kota

Medan, Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru),

Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto Sudut Jalan

Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto

No.23, yang tercatat atas nama Dokter Binoto Sahala Tua Sirait

(Tergugat I) berada dalam keadaan STATUSQUO; -------------------

2. Memerintahkan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk

sementara tidak melakukan aktifitas pengukuran maupun

pengalihan, pemisahan, pemecahan dan atau pembebanan hak

atas obyek bangunan rumah dan tanah Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo.

Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002

tersebut, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; ----

--- petitum pokok perkara point 5 yang berbunyi : ----------------------------

5. Menyatakan demi hukum : ---------------------------------------------------

Akta Pengikatan Jual Beli No.126 pada tanggal 22 Juni 2012; dan -

Akta Jual Beli (PPAT) No.273/2012 pada tanggal 29 Juni 2012; ----

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 14 -

yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat I dihadapan

Tergugat V tersebut jelas TIDAK SAH dan TIDAK

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta BATAL DEMI

HUKUM, karena nyata – nyata dapat merugikan hak – hak dan

kepentingan Penggugat; ------------------------------

maka sesungguhnya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini

berlaku asas ne bis in idem, dengan merujuk secara persuasif effect pada

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1149 K/SIP/1982

tanggal 21 April 1983 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : -------

“Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang

diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat

sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan

tidak sah jual beli tanah; pidak – pihaknya juga sama” (mohon lihat :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Perdata Umum 2,

Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2009, halaman 135); ---

atau setidak – tidaknya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini

berlaku exceptie dilatoria yaitu tangkisan yang menyebabkan gugatan

terhalang untuk sementara waktu, karena adanya gugatan yang objek dan

sasarannya sama, antara pihak – pihak yang sama, yang sedang

diperiksa di tempat lain, yakni perkara perdata register Nomor :

340/Pdt.G/2012/PN. Mdn.

----- Bahwa berdasarkan alasan di atas maka surat gugatan Penggugat mohon

untuk dinyatakan niet ontvankelijke. ---------------------------------------------------

I.2. Exceptie Processueel

I.2.1. -----Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya point 4 pada

pokoknya menuntut agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap

Penggugat. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Bahwa salah satu anasir esensial dari hukum ‘onrechtmatige daad’

adalah harus adanya ‘kesalahan’ pada diri si pelaku incasu Tergugat

I (ex Pasal 1365 KUHPerdata). ---------------------------------------------------

----- Bahwa bila dicermati keseluruhan surat gugatan Penggugat ternyata

tidak satupun positanya yang menguraikan dalam satu uraian yang

individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 15 -

tentang adanya perbuatan Tergugat I yang memenuhi anasir

‘kesalahan (schuld/tort)‘ tersebut, atau dengan lain perkataan sama

sekali tidak diuraikan kesalahan (schuld/tort) apa yang telah

Tergugat I lakukan terhadap Penggugat dalam membeli objek

perkara tersebut (incasu tanah Hak Milik No.111/Desa/Kel.

Anggrung, bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002, seluas 1.785

M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang

terletak di Propinsi Sumatera utara, Kota Medan, Kecamatan Medan

Polonia (d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung, Jalan Doktor Cipto

Sudut Jalan Masydulhak, yang setempat lebih dikenal dengan Jalan

Dr. Cipto No.23). --------------------------------------------------------------------

----- Bahwa transaksi jual beli diatur dalam hukum sebagai suatu

perjanjian bernama, dan karenanya merupakan satu causa yang

halal (ex Pasal 1457 jo. 1320 KUHPerdata). -----------------------------------

----- Bahwa oleh karena di dalam surat gugatan Penggugat sama sekali

tidak diuraikan kesalahan (schuld/tort) apa yang telah Tergugat I

lakukan terhadap Penggugat sehingga Penggugat turut menggugat

dan menuntut dalam petitum gugatannya agar Tergugat I

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtsmatige daad) terhadap Penggugat, maka posita gugatan

Penggugat tidak mendukung petitum atau setidaknya gugatan

Penggugat obscuure libellum. ----------------------------------------------------

----- Bahwa berdasarkan alasan di atas maka surat gugatan Penggugat

mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ----------------------------

I.2.2. ----- Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan

ganti kerugian apapun terhadap Para Tergugat. Padahal adanya

‘kerugian’ adalah merupakan anasir esensial dalam hukum

‘onrechtsmatige’, atau dengan lain perkataan bahwa tidak ada

‘onrechtsmatige’ tanpa adanya ‘kerugian’ (ex Pasal 1365

KUHPerdata). ---------------------------------------------------------------------

----- Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya di Cilegon

Serang, tanggal 20 Februari 1988, telah memberikan stressing yang

pada pokoknya menekankan, bahwa seandainya dalam gugatan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 16 -

itu tidak jelas adanya kerugian sebagai akibat dari PMH

(Perbuatan Melawan Hukum), maka dengan sendirinya gugatan

itu sejak permulaan harus dinyatakan tidak dapat diterima

(mohon lihat : RANGKUMAN SIDANG PARIPURNA PENEMUAN

HUKUM DAN PEMECAHAN MASALAH HUKUM, proyek

Pembinaan TehnisYustisial Mahkamah Agung RI., 1995, halaman – 79).

----- Bahwa kemudian yurisprudensi constant pada pokoknya

menegaskan, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut

Penggugat (mohon simak : putusan M.A.R.I. No.550.K/Sip/1970

tanggal 31 Mei 1980 dan putusan M.A.R.I. No.492.K/Sip/1970

tanggal 21 November 1970; masing-masing termuat dalam :

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 3, Chidir Ali S.H.,

Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman – 183 dst., dan

Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, M.A.R.I., 1993,

halaman – 305, butir 144, alinea ke-empat). -----------------------------------

----- Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat nyata – nyata

telah melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara

imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku. ---------------------

----- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan Penggugat

mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke. ---------------------------

I.2.3. ----- Bahwa dari keseluruhan petitum gugatan Penggugat hanya

petitum point 6 dan 8 yang bersifat condemnatoir, sedang

selebihnya terutama petitum point 3, 4 dan 5 adalah bersifat

declaratoir. -------------------------------------------------------------------------

----- Bahwa petitum gugatan point 6 adalah merupakan tuntutan

condemnatoir agar Para Tergugat – termasuk Tergugat I – dihukum

untuk membayar uang paksa (dwangsom). Sedangkan petitum

gugatan point 8 adalah tuntutan condemnatoir tentang ongkos

perkara. -----------------------------------------------------------------------------

----- Bahwa petitum gugatan seperti demikian adalah obscuure

libellum, karena sangat tidak jelas terhadap petitum

condemnatoir yang mana petitum point 6 itu diberlakukan,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 17 -

immers terhadap petitum condemnatoir tentang ongkos perkara

tidak dapat diberlakukan uang paksa (dwangsom). -------------------

----- Bahwa berdasarkan alasan di atas maka surat gugatan Penggugat

mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ------------------------

I.2.4. ----- Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat tidak ternyata ada

tuntutan declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar

dinyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual/Beli Rumah bertanggal

19 Desember 2011 yang merupakan “mascot” dari legalitas

Penggugat dalam mengajukan gugatan incasu. --------------------------

----- Bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat

bergantung pada keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual/Beli

Rumah bertanggal 19 Desember 2011 tersebut, sedangkan di

dalam petitum gugatan Penggugat tidak ternyata ada tuntutan

declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar dinyatakan sah

Perjanjian Pengikatan Jual/Beli Rumah bertanggal 19 Desember

2011 tersebut, maka surat gugatan Penggugat obscuure libellum.

----- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan Penggugat

mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke. ---------------------------

I.3. Exceptie Pacti Conventi

-----Bahwa di dalam AKTA JUAL BELI Nomor : 273/2012 tanggal 29

Juni 2012 antara Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku

pembeli atas objek perkara, Tergugat II pada pokoknya menjamin dan

bertanggungjawab serta membebaskan Tergugat I dari pihak lain

(incasu Penggugat) yang menuntut dan mengaku memiliki hak

terlebih dahulu untuk membeli tanah terperkara. ----------------------------

-----Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1474, Pasal 1491 dan Pasal 1492

KUH Perdata, bahwa penjual (incasu Tergugat II) wajib menanggung

pembeli (incasu Tergugat I) atas adanya tuntutan hak dari pihak ketiga

incasu Penggugat. ---------------------------------------------------------------------

-----Bahwa oleh karena Tergugat II telah menjamin dan

bertanggungjawab serta membebaskan Tergugat I sebagaimana

tersebut di atas, dan lagi pula KUHPerdata telah menentukan bahwa

penjual (incasu Tergugat II) wajib menanggung pembeli (incasu

Tergugat I) atas adanya tuntutan hak dari pihak ketiga incasu

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 18 -

Penggugat, maka dalam perkara ini terdapat persetujuan yang

membebaskan oleh Tergugat II terhadap Tergugat I. ------------------------

-----Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka gugatan Penggugat

terhadap Tergugat I mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. –

II. Tentang POKOK PERKARA

II.01. --- Bahwa segala apa yang telah Tergugat I kemukakan didalam eksepsi,

sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat I dalam jawaban

tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan

dianggap telah tercantum – mutatis mutandis – di bawah ini. --------------

II.02. --- Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan

Penggugat, kecuali apa yang Tergugat I terangkan dan akui secara

tegas di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------

II.03. --- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu atas apa yang disebut

Penggugat dengan ‘Surat Perjanjian Pengikatan Jual/Beli tanggal 19

Desember 2011’ maupun ‘Kuitansi bukti tanda terima tanggal 19 Desember

2011’ maupun ‘adanya perkara perdata Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN. Mdn.

antara Penggugat lawan Tergugat II, III dan IV’. -----------------------------------

II.04. --- Bahwa benar Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli

telah melaksanakan transaksi jual beli atas objek perkara (incasu

sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung, bertanggal

18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12

September 2002, seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima

meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera utara, Kota Medan,

Kecamatan Medan Polonia (d/h. Medan Baru), Kelurahan Anggrung, , berikut

bangunan rumah dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, yang setempat

lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto No.23), sebagaimana tertuang dalam

Akta Pengikatan Jual Beli No.126 tanggal 22 Juni 2012 jo. Akta Jual Beli

(PPAT) No.273/2012 tanggal 29 Juni 2012.

II.05. --- Bahwa transaksi jual beli antara Tergugat II selaku penjual dan

Tergugat I selaku pembeli atas objek perkara tersebut telah memenuhi

prinsip dasar hukum jual beli tanah di Indonesia yang menganut

Hukum Adat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 19 -

yakni dilakukan secara terang dan tunai, sebagaimana faktanya bahwa

jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT serta harganya telah

dibayar lunas dan fisik tanah berikut asli surat – surat kepemilikannya

dan kuci – kuci rumahnya telah diserahkan oleh Tergugat II selaku

penjual kepada Tergugat I selaku pembeli. --------------------------------------

II.06. --- Bahwa dengan adanya fakta konkret bahwa pada saat transaksi jual beli

antara Tergugat Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku

pembeli atas objek perkara tersebut, ternyata : ----------------------------------

asli surat – surat kepemilikan objek perkara berikut kunci – kunci

bangunan rumahnya tersebut berada di tangan Tergugat II; dan ----------

fisik objek perkara berada dalam kekuasaan Tergugat II; -------------------

dan dihubungkan lagi dengan fakta konkret lainnya yaitu bahwa

Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu atas apa yang disebut

Penggugat dengan ‘Surat Perjanjian Pengikatan Jual/Beli tanggal 19

Desember 2011’ maupun ‘Kuitansi bukti tanda terima tanggal 19 Desember

2011’ maupun ‘adanya perkara perdata Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN. Mdn.

antara Penggugat lawan Tergugat II, III dan IV’, maka Tergugat I telah

memenuhi prinsip kepatutan, ketelitian, kehati – hatian dan tidak

ceroboh dalam membeli objek perkara tersebut. -------------------------------

--- Bahwa oleh sebab itu, dan lagi pula transaksi jual beli tersebut

dilakukan dihadapan PPAT dan harganya telah dibayar lunas, maka

Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad baik, dan karenanya

Tergugat I harus dilindungi oleh hukum dalam membeli objek perkara

tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------

II.07. --- Bahwa terlepas dari segala apa yang telah Tergugat I kemukakan di

atas, agaknya patut dan tidak berlebihan bila Tergugat I tambahkan

seperti terurai di bawah ini. ----------------------------------------------------------

II.08. --- Bahwa di muka telah Tergugat I kemukakan pada pokoknya, bahwa

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok – Pokok Agraria memberlakukan Hukum Adat yang menganut

prinsip jual beli tanah bersifat terang dan tunai. -------------------------------

--- Bahwa merujuk pada kaidah hukum jual beli tanah di Indonesia yang

menganut prinsip terang dan tunai tersebut, maka transaksi yang

dilakukan oleh Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 20 -

dengan Penggugat atas objek perkara tersebut yakni ‘perjanjian

pengikatan jual/beli rumah’ adalah tidak dikenal dalam sistem hukum jual

beli tanah di Indonesia, atau secara expressis verbis tidak memenuhi

syarat ‘causa yang halal’. --------------------------------------------------------------

--- Bahwa oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh Tergugat II dan

atau Tergugat III dan atau Tergugat IV dengan Penggugat atas objek

perkara tersebut, menurut hukum adalah batal demi hukum (null and

void), dan karenanya dianggap tidak pernah terjadi. -------------------------

--- Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak memiliki hak

subjektif atas objek perkara. ----------------------------------------------------------

--- Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis di atas, maka tidak

ternyata ada alasan faktual dan juridis untuk menyatakan Tergugat I

dan begitu juga Tergugat II s/d Tergugat V dan terlebih Tergugat VI

telah melakukan perbuatan melawan hukum (incasu melanggar hak

subjektif Penggugat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum para

Tergugat, atau bertentangan dengan tatasusila, atau bertentangan

dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian) dalam terjadinya

transaksi jual beli objek perkara antara Tergugat II selaku penjual dan

Tergugat I selaku pembeli tersebut. ------------------------------------------------

II.09. --- KESIMPULAN. -------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan juridis pada point II.01. s/d

II.08. di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : ---------------------

Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga

harus dilindungi oleh hukum dalam membeli objek perkara

tersebut, karena pada saat transaksi jual beli antara Tergugat

Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli atas objek

perkara tersebut, ternyata : ----------------

a. asli surat – surat kepemilikan objek perkara tersebut berikut

kunci – kunci bangunan rumahnya berada di tangan Tergugat II;

dan -----------------------

b. fisik objek perkara berada dalam kekuasaan Tergugat II; dan -----

c. Tergugat I sama sekali tidak mengetahui adanya ‘Surat Perjanjian

Pengikatan Jual/Beli tanggal 19 Desember 2011’ maupun ‘Kuitansi

bukti tanda terima tanggal 19 Desember 2011’ maupun ‘adanya

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 21 -

perkara perdata Nomor : 340/Pdt.G/ 2012/PN. Mdn. antara Penggugat

lawan Tergugat II, III dan IV’; dan -------------------------------------------

d. transaksi jual beli antara Tergugat II selaku penjual dan Tergugat

I selaku pembeli tersebut dilakukan dihadapan PPAT dan

harganya telah dibayar lunas. ----------------------------------------------

Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat II dan atau

Tergugat III dan atau Tergugat IV dengan Penggugat atas objek

perkara tersebut yakni ‘perjanjian pengikatan jual/beli rumah’

adalah tidak dikenal dalam sistem hukum jual beli tanah di

Indonesia, atau secara expressis verbis tidak memenuhi syarat

‘causa yang halal’, sehingga adalah batal demi hukum (null and

void), dan karenanya dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena

itu Penggugat sama sekali tidak memiliki hak subjektif atas objek

perkara. Dengan demikian tidak ternyata ada alasan faktual dan

juridis untuk menyatakan Tergugat I dan begitu juga Tergugat II

s/d Tergugat V dan terlebih lagi Tergugat VI telah melakukan

perbuatan melawan hukum (incasu melanggar hak subjektif

Penggugat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum para

Tergugat, atau bertentangan dengan tatasusila, atau

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian)

dalam terjadinya transaksi jual beli objek perkara antara

Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli

tersebut. ------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan segala uraian di atas, maka cukup alasan faktual dan juridis

bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau

setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ---------------

DALAM REKONPENSI

I. --- Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat I dc. kemukakan

dalam jawaban atas gugatan konpensi, sepanjang berinterrelasi erat

dengan gugatan rekonpensi ini, mohon kiranya — mutatis mutandis —

diberlakukan dan dianggap telah termaktub dalam gugatan

rekonpensi ini. ------------------------------------------------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 22 -

II. --- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat I dc.

kemukakan dalam eksepsi point I.1. Exceptie Litis Pendentis dan dalam

jawaban Pokok Perkara Konpensi utamanya point II.09 (KESIMPULAN),

maka Tergugat dr/Penggugat dc. telah melanggar prinsip ketelitian,

kecermatan, kehati – hatian dan iktikad baik, immers : --------------------------

II.1. Tergugat dr/Penggugat dc. telah sengaja mengajukan gugatan

konpensi, sedangkan Tergugat dr/Penggugat dc. telah mengetahui

atau setidak – tidaknya patut mengetahui bahwa gugatan

konpensinya tersebut adalah idem dengan gugatannya terdahulu

Register Nomor : 340/Pdr.G/2012/PN. Mdn., utamanya terdapat

kesamaan petitum provisi, dan kesamaan petitum point 5 gugatan

konpensi dengan petitum point 12 gugatan terdahulu Register

Nomor : 340/Pdr.G/2012/PN. Mdn.; dan ------------------------------------

II.2. Tergugat dr/Penggugat dc. telah memfait-acommply Penggugat

dr/Tergugat I dc. dengan stigma telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtsmatige daad) terhadap Tergugat dr/Penggugat dc.,

tanpa menguraikan alasan – alasan yang umumnya diharapkan dapat

membuat terang tentang adanya kesalahan (schuld/tort) Penggugat

dr/Tergugat I dc. terhadap Tergugat dr/Penggugat dc. dalam

membeli objek perkara konpensi tersebut; dan --------------------------------

II.3. Tergugat dr/Penggugat dc. telah sengaja mengajukan surat – surat

pemblokiran kepada Tergugat VI dc. (vide : point 3 posita gugatan

Tergugat dr/ Penggugat dc.), sedangkan Tergugat dr/Penggugat dc.

telah mengetahui atau setidak – tidaknya patut mengetahui bahwa

Penggugat dr/Tergugat I dc. adalah beriktikad baik dalam membeli

objek perkara, dan karenya jual beli objek perkara konpensi antara

Tergugat II dc. dan Penggugat dr/Tergugat I dc. tersebut adalah sah

menurut hukum; dan -----------------------------------------------------------------

II.4. Tergugat dr/Penggugat dc. dalam gugatan konpensi telah sengaja

menggugat/menuntut Tergugat VI dc. untuk tidak memroses dan

atau melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No.111/Desa/Kel.

Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 ke atas nama

Penggugat dr/Tergugat I dc., sedangkan Tergugat dr/Penggugat dc.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 23 -

telah mengetahui atau setidak – tidaknya patut mengetahui bahwa

Penggugat dr/Tergugat I dc. adalah beriktikad baik dalam membeli

objek perkara, dan gugatan konpensi Tergugat dr/Penggugat dc.

adalah bersifat ne bis in idem atau setidaknya bersifat dilatoir. -----------

III.--- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dc. yang telah melanggar

prinsip ketelitian, kecermatan, kehati – hatian dan iktikad baik tersebut,

dalam perkembangan hukum onrechtmatige dikualifisir sebagai

perbuatan misbruik van processrecht. -----------------------------------------------

IV.--- Bahwa akibat perbuatan misbruik van processrecht Tergugat

dr/Penggugat dc. tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan

moril bagi Penggugat dr/Tergugat I dc. sebagai berikut : -------------------

IV.1. Kerugian Materil. ------------------------------------------------------------------

-----Akibat perbuatan misbruik van processrecht Tergugat

dr/Penggugat dc. tersebut terpaksa Penggugat dr/Tergugat I dc.

meminta jasa Advokat/ Penasihat Hukum guna efektif dan

efisiennya pembelaan diri dan gugatan rekonpensi Penggugat

dr/Tergugat I dc. ini. Untuk itu Penggugat dr/Tergugat I dc.

dibebani biaya berupa honorarium sebesar Rp.500.000.000,00 +

successfull fee Advokat/Penasihat Hukum sebesar

Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

juta rupiah) sebagai satu kewajiban kontraktual kepada kuasa

hukum Penggugat dr/Tergugat I dc. (vide : Pasal 21 ayat (1) dan (2)

Undang – Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat), yang

kesemua itu telah diketahui atau setidak – tidaknya patut diduga

oleh Tergugat dr/ Penggugat dc.. --------------------------------------------

IV.2. Kerugian Moril. ---------------------------------------------------------------------

Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dc. yang bersifat misbruik van

processrecht tersebut telah menimbulkan psychological effect yang

merupakan mental cruelty dalam tatanan kejiwaan Penggugat dr/

Tergugat I dc., yang pemulihannya tidak dapat didekati dengan

apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan

rasa keadilan umum bila secara relatif – subjektif dinilai dengan

uang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). -

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 24 -

Total kerugian materil dan moril Penggugat dr/Tergugat I dc. seluruhnya

(IV.1. + IV.2.) adalah sebesar = Rp.1.500.000.000,00 + Rp.25.000.000.000,00

= Rp.26.500.000..000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah). –

V.--- Bahwa bertolak dari segala uraian di atas, maka perbuatan Tergugat dr/

Penggugat dc. yang bersifat misbruik van processrecht tersebut, adalah

merupakan perbuatan melawan hukum. -------------------------------------

VI.--- Bahwa oleh sebab itu sudah selayaknyalah Penggugat dr/Tergugat I dc.

menuntut supaya Tergugat dr/Penggugat dc. dihukum untuk mengganti

tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat I dc. yang diuraikan pada

point IV. di atas. -----------------------------------------------------------------------------

VII. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dc. juga menuntut agar Tergugat

dr/ Penggugat dc. dihukum untuk : ------------------------------------------

VII.1. mencabut surat – suratnya kepada Tergugat VI dc. yang

memohon pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo.

Surat Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September

2002 tersebut; dan

VII.2. tidak menghalang-halangi Penggugat dr/Tergugat I dc. dalam

membalik-namakan Sertifikat Hak Milik No.111/Desa/Kel.

Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 tersebut

ke atas nama Penggugat dr/Tergugat I dc. -

VIII. ---Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat dr/Tergugat I dc.

sangat khawatir, bahwa Tergugat dr/Penggugat dc. berupaya untuk

menyembunyikan/ memindahtangankan harta kekayaannya dengan

maksud guna menghindarkan gugatan rekonpensi Penggugat

dr/Tergugat I dc. ini. Oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri

Medan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat

dr/Penggugat dc. baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang

rinciannya segera Penggugat dr/Tergugat I dc. ajukan secara tersendiri

pada kesempatan yang akan datang. -------------------------------------------------

IX. --- Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah

dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil

bila Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan dalam perkara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 25 -

rekonpensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar

bij voorraad). --

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon

agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan dalam

perkara rekonpensi ini sebagai berikut : --------------------------------------------------------

PRIMAIR : ----------------------------------------------------------------------------------------------

I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat dr/

Tergugat I dc. ----------------------------------------------------------------------------------

II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam

perkara rekonpensi ini. ---------------------------------------------------------------------

III. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum : -------------------------------

III.1.Akta Pengikatan Jual Beli No.126 tanggal 22 Juni 2012; dan ------------

III.2.Akta Jual Beli (PPAT) No.273/2012 tanggal 29 Juni 2012. ----------------

IV. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dc. telah melakukan perbuatan

melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat I dc. -------------------------

V. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk mengganti tunai seluruh

kerugian Penggugat dr/Tergugat I dc. yang disebutkan pada posita

gugatan rekonpensi point IV di atas. --------------------------------------------------

VI. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk mencabut surat – suratnya

kepada Tergugat VI dc. yang memohon pemblokiran atas Sertifikat Hak

Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat

Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 tersebut. ---------

VII. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk tidak menghalang-halangi

Penggugat dr/Tergugat I dc. dalam membalik – namakan Sertifikat Hak

Milik No.111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat

Ukur No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 tersebut ke atas

nama Penggugat dr/Tergugat I dc. ------------------------------------------------------

VIII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (uit

voerbaar bij voorraad). ----------------------------------------------------------------------

IX. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk membayar ongkos perkara

ini. ----------

SUBSIDIAIR : -----------------------------------------------------------------------------------------

----Ex aequo et bono. ----------------------------------------------------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 26 -

JAWABAN TERGUGAT II, III dan IV :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Kompetensi Relatif

Gugatan Penggugat didalilkan berdasarkan perbuatan melawan hukum,

sedangkan masing – masing Tergugat II, III, IV Konvensi berdomisili di Jakarta

Timur dan berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan di Pengadilan

Jakarta Timur, sehingga oleh karenanya berdasarkan kompetensi relative,

Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

2. Gugatan Tumpang Tindih

Bahwa perkara nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah tumpang tindih

dengan perkara Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang diajukan oleh

Penggugat yang sama terhadap Tergugat II, III dan Tergugat IV dan Turut

Tergugat V, tetapi dengan posita atau fundamentum petendi dasar yang sama,

yaitu adanya perjanjian dibawah tangan pengikatan jual beli tertangga 19

Desember 2011 yang justru tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sendiri

sehingga telah batal dengan sendiri dan tidak mempunyai daya laku, perkara

mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Putusan

mana dalam konvensi telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan

Putusan tertanggal 12 Desember 2012, dan dalam Putusan tingkat banding

dengan putusan Nomor : 145/Pdt/2013/PT.Mdn meskipun Tergugat Konvensi

diwajibkan mengembalikan uang panjar, Penggugat Konvensi / Tergugat

Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena

mengajukan blokkir bukan atas dasar pemilikan. Walaupun Penggugat

menambah pihak dengan menarik Bruno Bingei sebagai Tergugat I, dan Notaris

Eddy Simin, SH., sebagai Tergugat II, namun pokok permasalahan hukum yang

diajukan oleh Penggugat sama dengan hanya mengubah kualifikasi dari

wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum. Yang menjadi masalah

mendasar adalah jawaban atas pertanyaan : (i) apakah perjanjian pengikatan

jual beli tertanggal 19 Desember 2011, sebagai perjanjian yang telah batal

dengan tidak dilakukannya pembayaran pelunasan pada waktu yang telah

diperjanjikan masih dapat dipergunakan sebagai dasar tuntutan, dan (ii) apakah

jikalau menurut hukum yang berlaku tidak dipenuhinya bentuk perjanjian yang

disyaratkan undang – undang untuk barang tidak bergerak i.c tanah dan telah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 27 -

dinyatakan perjanjian dianggap tidak ada, sehingga tidak terdapat perjanjian

yang sah menurut undang – undang yang mengikat pihak – pihak Penggugat

masih dapat merujuk pada adanya perjanjian tersebut dalam perkara baru, dan

(iii) apakah jika kemudian gugatan dinyatakan ditolak, karena belum

berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan gugatan baru hanya dengan

menambah pihak – pihak yang ditarik / jawaban atas ketiga masalah tersebut

tentu saja tidak, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara

aquo menjadi indicator otentik akan ketidakjujuran dan itikad buruk Penggugat

yang ingin mengganggu pelaksanaan hak orang lain secara tidak sah ;

Berdasarkan seluruh eksepsi yang telah dikemukakan diatas beserta alasan

– alasannya, maka untuk tidak membuang – buang waktu, tenaga dan uang, maka

berdasar penalaran yang sehat menurut hukum acara yang berlaku, gugatan

demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan bersama ini kami mohon

agar Majelis Hakim segera memutus perkara ini dengan :

- Menerima Eksepsi Tergugat II, III dan IV ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Dalam hal Majeis tidak sependapat dengan kami, dan menolak eksepsi, maka

jawaban Tergugat II, III, dan IV tentang pokok perkara adalah sebagai

berikut :

2. Eksepsi yang telah dikemukakan diatas dengan alasan – alasan yang telah

diajukan merupakan satu kesatuan dengan hal – hal yang termuat dalam

jawaban tentang pokok perkara ini ;

3. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

kecuali secara tegas dinyatakan disini ;

4. Bahwa perkara nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah tumpang tindih dan

merupakan pengulangan dari perkara Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn Jo

Nomor : 145/Pdt/2013/PT.Mdn yang diajukan oleh Penggugat yang sama

terhadap Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat V tetapi

dengan posita atau fundamentum dasar yang sama ;

5. Bahwa hal itu terbukti dari segala alasan dan uraian yang dikemukakan,

yang bertolak dari adanya perjanjian dibawah tangan pengikatan jual beli

tertanggal 19 Desember 2011 yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat

sendiri sehingga telah batal dengan sendiri, dan perkara dimaksud telah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 28 -

ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan tertanggal 12

Desember 2012 Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan di tingkat banding,

Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan khusus dalam rekonvensi dengan

menyatakan Perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa Penggugat menambah pihak dengan menarik Bruno sebagai Tergugat

I, dan Notaris Eddy Simin, SH, sebagai Tergugat V, namun pokok

permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat sama meskipun

merubah kualifikasi dari wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum,

akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi bahwa

masalah dasar yang harus dijawab adalah (i) apakah perjanjian pengikatan

jual beli tertanggal 19 Desember 2011, sebagai perjanjian yang telah batal

dengan tidak dilakukannya pembayaran pelunasan pada waktu yang

diperjanjikan masih dapat dipergunakan sebagai dasar tuntutan, dan (ii)

apakah jikalau menurut hukum yang berlaku tidak dipenuhinya bentuk

pernjanjian yang disyaratkan undang – undang untuk barang tidak bergerak

i.c tanah dan perjanjian dianggap tidak ada, sehingga tidak terdapat

perjanjian yang sah menurut undang – undang yang mengikat pihak – pihak

apakah Penggugat masih dapat merujuk pada adanya perjanjian tersebut

dalam perkara baru, dan (iii) jika kemudian gugatan dinyatakan ditolak,

karena belum berkekuatan hukum tetap, apakah dapat diajukan pula

gugatan baru hanya dengan menambah pihak – pihak yang ditarik ;

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan kepada Tergugat I, dan V

Notaris, adalah sekedar untuk menjadi alasan bahwa terjadi pihak yang

berbeda dengan fundamentum petendi dan petitum yang berbeda yang

diajukan untuk mengelabui dan mengelakkan pengaturan hukum acara.

Seandainya juga benar bahwa diletakkan pemblokiran atas tanah dan rumah

yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan jual beli tertanggal 19

Desember 2011, namun pada waktu transaksi dilakukan antara Tergugat II

dengan Tergugat I, Tergugat I tidak berada dalam posisi yang dapat ditarik

sebagai pihak, karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat I

dan III dengan Penggugat ;

8. Tidak terjadi perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan jikalau

seseorang melakukan perbuatan jual beli atas objek yang sah menjadi milik

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 29 -

Penjual, karena justru maksud Penggugat melakukan perbuatan pemblokiran

di kantor pertanahan, adalah untuk mengagalkan levering dari suatu

perbuatan jual beli atas barang atau objek yang tidak bergerak, dimana

bentuk akta dan pejabat yang membuatnya ditentukan secara tegas dalam

bentuk yang diharuskan dalam undang – undang ;

9. Bahwa bunyi Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur lembaga perbuatan

melawan hukum berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”

Dalam uraian tentang unsur-unsur pasal tersebut, kita menemukan empat

unsure yang harus disebutkan yaitu (i) adanya perbuatan, (ii) perbuatan

tersebut melawan hukum, (iii) menimbulkan kerugian pada orang lain, dan

(iv) terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan

kerugian yang timbul.

10. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum

adalah dilakukannya Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli oleh PPAT

atas objek yang dipersengketakan, maka suatu Perbuatan Melawan hukum

adalah merupakan suatu perbuatan yang telah selesai, pada hal justru

levering itulah yang terus menerus tidak terjadi, sehingga perbuatan

Penggugat sendirilah yang justru merupakan perbuatan melawan hukum

sebagaimana telah digugat oleh Tergugat II, III dan IV dalam Rekonvensi

Perkara Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang kemudian ditingkat

banding telah dikabulkan, kecuali tentang ganti rugi ;

11. Bahwa seandainya juga dalam perkara aquo terjadi perbuatan yang telah

selesai quod non perbuatan aquo bukanlah perbuatan yang dapat

dikatergorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena unsure – unsure

perbuatan melawan hukumm dalam Pasal 1365 tidak dipenuhi sebagaimana

disebut dalam posita dan petitum gugat, dimana Penggugat hanya menuntut

dijatuhkannya dwangsom (uang paksa) dan menuntut agar akta pengikatan

jual beli dan akta jual beli dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum serta batal demi hukum, padahal unsure yang harus

dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan

kausal antara perbuatan dengan kerugian, dan dalam hal ini seandainya

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 30 -

benar quod non perbuatan jual beli objek perkara antara Tergugat II dengan

Tergugat I melawan hukum, tidak ada perbuatan Tergugat I yang dapat

dikategorikan memiliki hubungan kausal dengan kerugian Penggugat ;

12. Terlebih lagi unsure terpenting perbuatan melawan hukum yang didalilkan

Penggugat, tentang harus adanya kerugian yang timbul disebabkan

perbuatan Tergugat, menyebabkan bahwa tentu saja Penggugat harus

terlebih dahulu meminta hakim untuk menyatakan Akta dibawah tangan

“Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 19 Desember 2011” harus sah dan

mengikat, dan berapa kerugian Penggugat yang telah timbul dan harus

diganti Tergugat II, III dan IV. Aspek demikian yang dengan sengaja

dihindarkan Penggugat telah semakin memperjelas itikadnya yang buruk

dan tidak adanya kejujuran dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana

disebut dalam kalimat ketiga Pasal 1338 KUHPerdata ;

13. Bahwa uraian Penggugat tentang Pasal 1266 KUHPerdata semakin

menunjukkan lagi bahwa hampir keseluruhan gugatan yang diajukan

merupakan ulangan dari perkara Nomor : 30/Perd.G/2012/PN.Mdn,

sebagaimana akan kami lampirkan sebagai alat bukti dalam keseluruhan

jawab menjawab yang terjadi dalam perkara tersebut, didalam mana secara

jelas kami uraikan Pasal 1266 KUHPerdata merupakan bagian dari

aanvullend recht yang dengan tegas disetujui Penggugat untuk

dikesampingkan, sebagaimana termuat dalam perumusan tersendiri Pasal 5

Akta dibawah tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Desember

2011, yang disebut Penggugat ;

14. Bahwa bukti lain yang dapat dirujuk bahwa perkara aquo merupakan

ulangan, adalah didalilkannya hal – hal yang menyangkut tentang

pemblokkiran oleh Kantor Pertanahan atas permintaan Penggugat dengan

tanggal tertentu, dan menganggap seolah – olah permohonan Penggugat

berlaku sebagai Keputusan Kantor Penahanan yang menunjukkan tanggal

Permohonan pemblokkiran sebagai tanggal Surat Keputusan Tata Usaha

Negara dari Kantor Pertanahan Kota Medan. Demikian juga argument dan

landasan hukum yang diajukan Penggugat tentang blokkir, disamping keliru

esensinya, tetapi juga hukumnya sudah berubah, sebagaimana dapat disimak

dalam jawab – menajwab perkara Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang

akan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 31 -

15. Bahwa dengan alasan yang disebut diatas, Penggugat tidak perlu menarik

Tergugat I dan II dalam perkara aquo, karena seandainya terjadi perbuatan

melawan hukum, maka seluruh perbuatan yang dikatakan melawan hukum

quod non merupakan tanggung jawab Tergugat II, III dan IV yang harus

menjamin Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik, dan dalam

rangkaian dan proses perikatan jual beli dan akta jual beli yang dilakukan,

tidak terdapat unsure kesalahan yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V

yang sesuai dengan rumusan Pasal 1365b KUHPerdata ;

16. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan semacam ini adalah

merupakan suatu perbuatan itikad buruk untuk menekan Tergugat II, III

dan IV menyerah kepada kehendak Penggugat untuk memperkaya diri

sendiri secara licik dengan menguasai dan membeli milik Tergugat II, III dan

IV secara murah dan harga cicil yang mungkin sudah menjadi praktek yang

sering dilakukannya dengan menggunakan uang Negara melalui kredit

modal kerja dalam Perusahaan yang menjadi badan hukum dimana

Penggugat menjadi Pengurus. Perbuatan itu sendiri merupakan perbuatan

penyalah gunaan fasilitas Negara dalam bentuk kredit modal kerja yang

bunganya relative lebih murah, tetapi digunakan Penggugat sebagai

pengurus perseoran untuk transaksi perdagangan umum ;

17. Dari seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara Nomor :

340/Pdt.G/2012/PN.Mdn Jo Nomor : 145/Pdt/2013/PT.Mdn telah dapat

ditunjukkan ketidakjujuran Penggugat dalam bertransaksi sebagai sikap

yang menjadi tuntutan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu bahwa pelaksanaan

perjanjian harus dengan itikad baik dan kejujuran sebagai suatu esensi atau

inti dari ada tidaknya itikad baik tersebut ;

18. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut, kami menolak secara tegas

seluruh dalil gugatan Penggugat dan karenanya juga kami mohon majelis

hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi II, III dan IV dengan ini mengajukan gugatan

rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dengan alasan dan uraian sebagai

berikut ini ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 32 -

2. Bahwa segala hal yang telah termuat dalam bagian konvensi sebagaimana

telah diuraikan diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini ;

3. Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat

Konvensi atas dasar perbuatan melawan hukum setelah terlebih dahulu

mengajukan gugatan wanprestasi dengan posita yang merujuk kepada

perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan yang sama, tetapi tidak

dilaksanakan dengan pembayaran lunas sebagaimana diperjanjikan pada

waktu yang telah disepakati adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Dengan menambah pihak dan mengubah kualifikasi gugatan, yang oleh

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai alat yang

sah dalam hukum untuk memperjuangkan haknya dalam perjanjian yang

ada antara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk / Penggugat dr.

semula atas dasar wanprestasi, dan sekarang atas dasar perbuatan melawan

hukum, adalah merupakan penyalah gugaan hukum (acara) atau misbruik

van het (process recht). Memang hukum acara yang didasarkan atas prinsip

cepat, biaya murah, sederhana dan tampak seolah – olah tanpa konsekwensi

hukum akan gugatan yang dilancarkan secara semaunya untuk

menghalangi terlaksananya hak – hak orang lain, dan merugikan hak orang

lain, karena dalam praktek peradilan sebagaimana berulang – ulang

diungkapkan oleh Penggugat sendiri secara keliru telah mengutip

jurisprudensi untuk membenarkan sikap dan tindakannya, dan hal

demikian telah menimbulkan kesalah pahaman ;

5. Bahwa kesepakatan dan kewajiban Penggugat dk/Tergugat dr dalam

perjanjian pengikatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dk / Tergugat

dr, adalah membayar harga rumah dengan dasar perjanjian pengikatan jual

beli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dasar perjanjian ditanda

tangani tanggal 19 Desember 2011 ;

6. Bahwa pada saat pembuatan perjanjian sebagaimana disebut dalam angka 1

diatas, Penggugat dk mengetahui adanya perkara internal antara Terggugat

I Dk dengan isterinya, sehingga Penggugat dk berani membayar meskipun

belum berkekuatan hukum tetap, karena yakin bahwa perselisihan internal

diantara mereka yang masih suami isteri dapat diselesaikan karena

hukumnya tegas bahwa rumah / tanah aquo bukan harta bersama

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 33 -

melainkan warisan orangtua yang tidak menjadi hak dari isteri

Tergugat II dk ;

7. Bahwa hal demikianpun sudah didiskusikan Penggugat dk/Tergugat dr

dengan Notarisnya dan karenanya Penggugat dk/Tergugat dr berani

menutup perjanjian untuk membayar lunas dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan pelaksanaannya hanya dengan Perjanjian pengikatan dan pemberian

kuasa untuk membuat Akta Jual Beli PPAT dan kuasa melakukan balik

nama di BPN ;

8. Bahwa meskipun perjanjian aquo sudah jatuh tempo, dan Para Tergugat II,

III, dan IV dk/Penggugat dr hadir di Medan untuk merealisir transaksi,

Penggugat dk/Tergugat dr berdalih bahwa Notaris tidak mau membuat

Akta karena masih ada perkara. Hal mana merupakan kebohongan dan

pemutar balikan fakta, karena kalau benar quod non apakah ada

urgensinya bagi Para Tergugat I, III dan IV dk/Penggugat dr membuat

perjanjian pengikatan dengan keharusan bagi Tergugat dr membayar

sejumlah uang kecuali sebagai ongkos agar kehadiran Para Tergugat di

Medan tidak sia – sia, karena tanpa consensus pihak – pihak penolakan

Notaris akan pembuatan Akta Jual Beli PPAT sudah menjadi norma hukum

yang berlaku, dan diketahui semua pihak, tetapi lain halnya dengan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa untuk membalik nama, dapat

dibuat oleh notaries dan merupakan praktek yang lazim dilakukan, jikalau

masih ada hambatan pembuatan AJB PPAT ;

9. Bahwa oleh karenanya dengan mengetahui semua hal tersebut, maka

dengan kesengajaan untuk merugikan Tergugat – Tergugat II, III dan IV

Konsensi / Penggugat dr, Penggugat dk/Tergugat dr telah mengajukan

pemblokiran atas tanah / rumah terperkara, dengan sadar dan

bertentangan dengan itikad baik yang harus menjadi landasan suatu

perjanjian yang menjadi kewajiban para pihak, yang pada pokoknya harus

didasarkan pada kejujuran para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu

jikalau haknya dalam suatu perjanjian benar ada dan diperlukan forum

untuk mengujinya, memang diberikan hak bagi pihak untuk mengajukan

gugatan, sepanjang tidak melampaui haknya yang secara jujur diperoleh

dari perjanjian, dan tidak dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian

pada pihak lainnya ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 34 -

10. Sebagai bukti bahwa sesungguhnya tidak terjadi pembayaran karena

Penggugat dk/Tergugat dr tidak mempunyai cukup dana, telah dapat

ditunjukkan secara sah oleh keterangan saksi pontas butar – butar dalam

perkara 340/2012, yang khusus diminta Tergugat dr/Penggugat dk

menghubungi Tergugat dk/Penggugat dr agar harga dapat diturunkan,

karena Penggugat dk hanya memiliki dana tunai tidak lebih dari 9 milyar.

Tetapi Penggugat dk/Tergugat dr hendak menutupi kebohongannya

dengan mengajukan bukti surat berupa surat keterangan dari Bank Mandiri

Cabang Batam, yang menyatakan bahwa Posisi Revolving Kredit PT.

Invilon Sagita pertanggal 19 Januari 2012 dan 12 Juni 2012 memenuhi angka

kewajiban Leo Darmadi dalam perjanjian aquo disamping alat bukti

tersebut diduga palsu asli tapi rekayasa, juga tidak relevan dan juga akal –

akalan Penggugat dengan meminta keterangan posisi saldo rekening PT.

Invilon Sagita yang memperoleh kredit modal kerja dari Bank Mandiri

Cabang Batam persis pada dua tanggal yaitu 19 Januari 2012 dan 12 Juni

2012 sebagai alat bukti untuk menunjukkan kesiapan dananya. Hal itu

hanya mengungkapkan itikad buruknya, karena seandainya juga benar

quood non dana itu ada, keuangan badan hukum PT. Invilon Sagita yang

didasarkan pada kredit modal kerja tidak dapat dialihkan penggunaannya

kepada pribai pengurus perseroan, karena pihak dalam perjanjian aquo

adalah Tergugat dalam Rekonvensi secara pribadi. Jika hal demikian

dilakukan juga merupakan perbuatan melawan hukum, dan bahkan

merupakan tindak pidana tersendiri. Oleh karena ketidak jujuran demikian,

maka unsure itikad baik dalam implementasi perjanjian tidak dilakukan

Penggugat dk/Tergugat dr, sehingga apa yang disebut hak menggugat

sebagai upaya hukum yang sah, tidak benar, karena Penggugat

dk/Tergugat dr hanya bermaksud untuk memperkaya diri sendiri secara

tidak sah (illicit enrichment) dengan memaksakan harga dan cara

pembayarannya dan gugatan yang dikatakan sebagai pelaksanaan haknya

yang sah sesungguhnya adalah merupakan penyalahgunaan hak (misbruik

van het recht) ;

11. Penyalahgunaan hak atau misbruik van het rech terjadi ketika seseorang

menggunakanhaknya dengan maksud untuk merugikan orang lain, secara

tidka berimbang atau proporsional dengan maksud hak yang dimiliki atau

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 35 -

diperoleh. (wanneer iemand van zijn recht gebruikt met de bedoeling een ander

schade toe te brengen, waarbij deze schade disproportioneel is met behaalde voordeel,

spreekt men van rechtsmisbruik). Contohnya adalah hal milik yang merupakan

hak yang paling dapat dinikmati, termasuk juga untuk menghancurkannya

namun penggunaannya tidak boleh melewati batas yang perlu dalam

menggunakan hak dengan melanggar hak orang lain. Batas hak seseorang

adalah adanya hak orang lain yang dilindungi menurut hukum. Dengan

deikian penggunaan hak yang merugikan hak orang lain, dilarang.

12. Bahwa ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan hak prosesual ketika

suatu hak digunakan, tanpa kepentingan yang cukup dna beralasan

khususnya dimana terjadi kerugian yang tidak proporsional bagi pihak lain.

Hakim harus mempertimbangkan seluruh keadaan dalam perkara ketika

menilai kepentingan yang terkait.

13. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik, menyebabkan dilarang para pihak

menggunakan hak yang diperoleh dari perjanjian tersebut secara tidak

jujur. Penyalahgunaan hak dalam implementasi kontrak, merupakan

pelaksanaan hak dalam suatu cara yang keluar dari batas pelaksanaan yang

normal dari hak tersebut, yaitu dengan cara yang diharapkan dari seorang

yang hati – hati dan cermat (door eenvoorzochtig en bezorgd person). Sanksi

penyalahgunaan hak bukan terhadap peniadaan hak tersebut tetapi dengan

memaksakan pelaksanaan hak secara normal atau mengganti kerugian yang

timbul akibat penyalahgunaan hak tersebut.

14. Untuk menentukan apakah terdapat penyalahgunaan hak atau tidak, dapat

digunakan criteria sebagai berikut : suatu hak telah disalahgunakan jika hak

tersebut dilaksanakan dengan satu cara yang jelas – jelas diluar batas yang

normal yang diharapkan oleh seorang yang hati – hati dan cermat (door

eenvoorzochtig en bezorgd person).

15. Misbruik van het procesrecht (penyalahgunaan hak dalam hukum acara),

misalnya terjadi ketika satu pihak menggunakan hak dalam hukum acara

seperti upaya hukum, yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan

pihak lainnya. Satu contoh yang sering ditunjuk adalah menyatakan

banding terhadap putusan yang sesungguhnya sudah tepat dan contoh lain

secara konkrit tentang penyalahgunaan hukum acara, telah terjadi dalam

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 36 -

perkara aquo ketika Penggugat yang mengajukan gugatan baru meskipun

ada gugatan sebelumnya dan sudah diputus dengan pernyataan bahwa

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum, gugatan mana dimaksudkan untuk tidak memungkinkan

Tergugat Konvensi II, III dan IV menikmati haknya terutama dengan

maksud melestarikan blokkir yang dimohonkannya kepada Kantor

Pertanahan, manakala di luar keinginan Penggugat dk/ Tergugat dr, dalam

perkara terdahulu pemblokkiran tersebut diangkat. Dalam system common

law dikatakan penyalahgunaan hukum acara dengan upaya demikian

dilakukan sebagai suatu tekanan untuk memaksa pihak lawan menerima

syarat – syarat yang diajukan seorang Penggugat, ic. Penggugat

dk/Tergugat dr.

16. Bahwa konsepsi penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan hukum acara

adalah suatu doktrin hukum perdata, yang menyatakan bahwa seseorang

dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya atas keruhian yang timbul

karena melakukan sesuatu yang diklaim berdasarkan hak yang diatur

dalam hukum acara tetapi dilakukan secara tidak proporsinal dan dengan

motivasi untuk menimbulkan kerugian orang lain, tanpa suatu kepentingan

yang sah yang patut mendapat perlindungan, karena bertentangan dengan

norma moral, itikad baik atau kejujuran, dan digunakan untuk tujuan lain

dari pada tujuan hukum yang dimaksudkan.

17. Bahwa hal tersebut telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan

yang demikian dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat

diukur dengan empat kriteria yaitu :

a. Melanggat hak orang lain.

b. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat atau

c. Bertentangan dengan kesusilaan atau

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas

masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

18. Dari fakta – fakta yang telah ditunjukkan tentang adanya kewajiban

Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar harga yang ditetapkan dalam

kesepakatan, tetapi pada saat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran

dimaksud, dan fakta adanya gugatan yang diajukan yang disebut

Penggugat dk/Tergugat dr sebagai hak dalam perkara No.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 37 -

340/Pdt.G/2012/PN.Mdn tetapi didasarkan pada perjanjian kesepakatan

yang diketahuinya batal demi hukum, maka tidak adanya itikad baik dan

kejujuran yang menjdi dasar pelaksanaan perjanjian yang turut menjadi

kewajiban Penggugat dk/Tergugat dr, telah menyebabkan gugatan perkara

Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dilakukan disertai pemblokkiran

atas tanah dan rumah Tergugat dk/Penggugat dr adalah merupakan

penyalah gunaan hak (misbruik van het recht/abuse of rights) yang sengaja

dilakukan untuk menimbulkan kerugian, diluar batas – batas normal

perlindungan hak yang diklaimnya.

19. Bahwa dilain pihak penyalahgunaan hukum acara (misbruik van het

procesrecht) dilanjutkan dengan mengajukan gugatan baru atas dasar

perbuatan hukum (rechtshandeling) yang pada pokoknya sama dengan

perkara semula yaitu incasu Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn meskipun

dengan menambah pihak dan mengubak kualifikasi gugatan, tetapi posita

dasar perbuatan yang terjadi, adalah sama yaitu klaim yang dinyatakan

bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, III

dan IV tetapi secara melawna hukum dialihkan kepada Tergugat I melalui

Tergugat V.

20. Bahwa penyalahgunaan hak (misbruik van het procesrecht) merupakan aspek

kriteria perbuatan melawan hukum yang terkait dengan zorgvuldiheid en

voorzogtigheid sebagai bagian dari hukum tidak tertulis yang disebut oleh

jurisprudensi tetap Indonesia sebagai kepatutan, ketelitian dan kecermatan

dalam pergaulan kemasyarakatan. Ketegasan hakim dalam praktek

Indonesia untuk mempertimbangkan dan member sansksi terhadap sikap

demikian disamping diperlukan dalam melindungi secara adil para pihak

dalam pergaulan dan lalu lintas hukum ditengah masyarakat, tampaknya

juga perlu dilakukan untuk mencegah menumpuknya perkara yang

bermuara pada Mahkamah Agung secara tidak perlu karena berlakunya

hukum acara dengan prinsip sederhana, murah dan cepat tanpa adanya

sanski akan penyalahgunaannya secara layak, maka kami bermohon

kiranya Majelis Hakim dengan sungguh – sungguh berusaha memahami

kasus yang terjadi serta menghukum Penggugat dalam perkara semacam

ini, melalui ketegasan dalam member hukuman ganti rugi secara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 38 -

proposional ketika terjadi penyalahgunaan hukum (misbruik van het recht)

dan penyalah gunaan hukum acara (misbruik van het procesrecht).

21. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah

menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immaterial yang sungguh –

sungguh telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan dalam perkara

Nomor : 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn namun pertimbangan hakim secara

keliru menyebut bahwa gugatan demikian merupakan cara yang sah

mempertahankan hak seseorang, sehingga sebagaimana terlihat, gugatan

baru diajukan dengan mudah dalam perkara Nomor

185/Pdt.G/2013/PN.Mdn sekedar menambah pihak dan mengubah

kualifikasi gugatan. Jika pendirian yang disebut diatas dipertahankan,

maka hukum acara yang bersifat sederhana, cepat, murah akan dengan

mudah disalahgunakan, dengan maksud menekan pihak lain menerima

secara tidak adil syarat dan kehendak seseorang dalam suatu perjanjian,

meskipun telah dibuktikan hal demikian dilakukan dengan itikad buruk

dan secara tidak jujur.

22. Bahwa pendirian hakim Pengadilan Negeri telah diperbaiki Hakim Tingkat

banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 145/Pdt/2013/PT.Mdn

dengan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan blokkir padahal

dia mengetahui hal tersebut bukan atas dasar pemilikan.

23. Bahwa kerugian immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yang

menurut Hakim Tingkat tidak dibuktikan Penggugat Rekonvensi dapat

dirinci sebagai berikut :

a. Tidak dapatnya dimanfaatkan nilai ekonomis tanah dan rumah objek

sengketa yang dinilai sebesar keuntungan yang diharapkan hilang

sebesar 5 % perbulan dari Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar

rupiah), yaitu Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terhitung

sejak perkara Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn didaftarkan di

Pengadilan Negeri Medan, sampai dengan perkara ini mendapat

putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Kerugian atas ongkos – ongkos yang harus dikeluarkan untuk

menghadiri persidangan sampai perkara ini memperoleh putusan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 39 -

Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dihitung untuk transportasi 2

(dua) orang Jakarta - Medan pp, akomodasi, transport local dan

konsumsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

c. Keruhian Immaterial berupa nama baik yang dicemarkan dan berakibat

tidak dapat dipercaya secara social ekonomi, terutama terhadap

Tergugat I Konvensi sebagai pembeli, serta beban moril yang harus

dipikul karena tertundanya levering objek jual beli antara Tergugat II

dengan Tergugat I, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

24. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi hampa,

mengingat karakter Penggugat Konvensi yang sering melakukan hal yang

kurang lebih sama, sebagaimana secara personal diakuinya pada Kuasa

Penggugat Rekonvensi dan sebagaimana terlihat dalam berita internet

tentang PT. Invilon Sagita dimana Penggugat Rekonvensi menjadi perkara

aquo, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon untuk terlebih

dahulu kiranya dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas

sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya milik Pengugat dk/Tergugat

dr, yang terletak di Jalan Masdulhak Nomor 12A Medan.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka bersama ini kami

mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai

berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II, III dan IV seluruhnya ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan

atas tanah dan rumah milik Penggugat dk/Tergugat dr, yang terletak di Jalan

Masdulhak Nomor 12 A Medan ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar

ganti rugi materil sebesar 5 % dari Rp. 18.000.000.000,- yaitu Rp. 900.000.-

(Sembilan ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 40 -

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Menghukum lagi Tergugat Rekonvensi membayar ongkos – ongkos dan

akomodasi Penggugat Rekonvensi Jakarta – Medan, sejak perkara ini sampai

mendapat putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) ;

- Menghukum lagi Tergugat Rekonvenssi untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil

– adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT VI :

1. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih

Dalam Proses Pemeriksaan (Litispendentie Exceptie).

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat jelas yang menjadi obyek gugatan

adalah Sertifikat Hak Milik No. 111/Anggrung, bahwa Sertifikat Hak Milik No.

111/Anggrung menjadi obyek gugatan antara lain :

1. Pengadilan Negeri Medan No. 340/Pdt.G/2012/PN.Mdn antara Leo

Darmadi sebagai Penggugat melawan Dr. Binoto Sirait sebagai Tergugat I,

Ny. Rosalina Boru Sirait sebagai Tegrugat II, Ny. Magdalena Br. Sirait

sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Turut Tergugat;

2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.

300/Pdt.G/2013/PN.Mn Jak-Sel antara Dr. Binoto Sirait selaku Penggugat

melawan Badan pertanahan republic Indonseia selaku Tergugat I, Kepala

Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat II, H. Subagyo, Sh, M.Si

selaku Tergugat III, Edison, SH., selaku Tergugat IV. M. Ridwan Lubis, SH,

selaku Tergugat V pada saat ini masih dalam proses jawab menjawab

dipersidangan.

- Bahwa oleh karena terhadap kedua perkara belum mempunyai kekuatan

hukum tetap (Inkracht van gewijde) dengan demikian untuk menjamin

konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan Pengadilan yang sailing

bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat

putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh

karenanya Tergugat VI ic. Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada

Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 41 -

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil – dalil gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas didalam

jawaban ini ;

2. Bahwa segala apa – apa yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat VI

sebutkan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian

dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 111/Anggrung terdaftar atas nama Dokter

Binoto Sahala Tua Sirait tanggal 18 Oktober 2002 terletak di Jl. Dr. Cipto

Sudut Jl. Masydulhak Yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1427-520.1-22.01-2002 tanggal 9

Oktober 2002 sesuai degan surat ukut No. 06/Anggrung/2002 tanggal 12

September 2002 seluas 1.785 m2.

4. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat aquo telah menempuh

prosedut yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2

Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –

Pokok Agraria Jo. Pasal 3 ayat 1,2,3,4,7 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1961 Ji Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendafataran

Tanah Jo Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 42 -

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,III, IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA


DALAM REKONPENSI

A. Diajukan oleh Penggugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam

Konpensi untuk sebahagian ;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :

- 1.Akta Pengikatan Jual Beli No.126 tanggal 22 Juni 2012 , dan

- 2. Akta Jual Beli (PPAT) N0.273/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi

untuk mengganti secara tunai kerugian moril yang dialami Penggugat I

dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi, sebesar Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) ;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi

mencabut surat-suratnya kepada Tergugat VI dalam Konpensi yang

memohon pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik

No.111/Desa/Kel.Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo.Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 tersebut ;

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam

Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

B. Diajukan oleh Penggugat II,III,IV dalam Rekonpensi /Tergugat II,III,IV dalam

Konpensi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 43 -

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam

Konpensi dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat II,III,IV dalam Rekonpensi/ Tergugat

II,III,IV dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

– Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini

ditaksir berjumlah Rp. 781.000 ,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Banding nomor : 23/2014 yang dibuat oleh : H.

BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan

bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari

2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014,

permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II, III dan

IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding

III semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2014, tanggal 8 April

2014, tanggal 19 Maret 2014, tanggal 10 Maret 2014, dan tanggal 27 Februari 2014;

Membaca, Akte Banding nomor : 23/2014 yang dibuat oleh : H.

BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan

bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal

25 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari

2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula

Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut

Terbanding III semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014,

tanggal 12 Mei 2014, dan tanggal 9 Mei 2014;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 44 -

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding

I semula Penggugat tertanggal 4 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juni 2014, memori banding mana telah

dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I

semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, III

dan IV, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding

III semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014, tanggal 19 Juni

2014, tanggal 13 Juni 2014, dan tanggal 17 Juni 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding

II semula Tergugat II, III dan IV tertanggal 8 Mei 2014, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Mei 2014, memori banding

mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula

Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V, kepada Turut

Terbanding III semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 5 Juni 2014,

tanggal 21 Mei 2014, tanggal 22 Mei 2014, dan tanggal 19 Mei 2014;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas yang

disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, III dan IV,

kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V,

dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI, masing-masing pada

tanggal 19 Juni 2014, tanggal 14 Mei 2014, tanggal 26 Juni 2014, tanggal 9 Mei 2014,

dan tanggal 13 Mei 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak

berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkara nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas yang

disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada

Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III,

kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V dan kepada Turut Terbanding III

semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014, tanggal 6 Maret

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 45 -

2014, tanggal 8 April 2014, tanggal 19 Maret 2014, tanggal 10 Maret 2014, dan

tanggal 27 Februari 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak

berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkara nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding

I semula Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, III dan

IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat

pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014 dan

mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan konpensi Pembanding semula

Penggugat dan menolak gugatan rekonpensi para Terbanding I, II, III dan IV

semula Tergugat I, II, III, dan IV dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014 tidak

mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan ic Pembanding bahkan

telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Pembanding sependapat dengan putusan dalam eksepsi yang menolak

eksepsi dari para Terbanding akan tetapi tidak sependapat dengan

pertimbangan dan putusan dalam Provisi yang menolak gugatan provisi

Pembanding, karena tuntutan Provisi Pembanding sama sekali tidak

melanggar hukum acara perdata sebab Pembanding hanya menuntut agar

objek terperkara dalam keadaan status quo;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara aquo, secara

subjektif dan apriori telah melanggar azas imparsialitas (ketidak berpihakan)

dan azas Audi Et Alteram Partem karena :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 46 -

- Tidak mempertimbangkan dan tidak mengadili secara menyeluruh

tuntutan Pembanding;

- Tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti Pembanding khususnya

yang bertanda : P.dk/T.dr-6, P.dk/T.dr-7, P.dk/T.dr-10, P.dk/P.dr-11,

P.dk/T.dr-12, P.dk/T.dr-13. P.dk/T.dr-14, P.dk/T.dr-15, P.dk/P.dr-17,

P.dk/T.dr-18, P.dk/T.dr-19, P.dk/T.dr-20, P.dk/T.dr-21, P.dk/P.dr-22,

P.dk/T.dr-25, P.dk/T.dr-26, P.dk/T.dr-27, P.dk/T.dr-28, P.dk/P.dr-29,

P.dk/T.dr-30; sehingga telah melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor : 698 K/Sip/1969 bertanggal 18

Desember 1970;

- Bahwa berdasarkan bukti Pembanding bertanda P.dk/T.dr 1 sampai dengan 30

yang dipertegas dengan bukti Terbanding I bertanda TI.1 sampai dengan TI.4

dihubungkan denga bukti Terbanding II, III dan IV yang bertanda TII. III. IV-

1A, 1F, 1i, 1L, TII. III. IV 2i. TII. III. IV.3 sampai dengan 19, jelas terbukti bahwa

para Terbanding II. III dan IV dengan dibantu Terbanding V secara diam-diam

dengan cara melawan hukum telah mengalihkan objek sengketa (objek jual

beli) kepada Terbanding I padahal perikatan jual beli antara Pembanding

dengan para Terbanding II. III dan IV (P.dk/ T.dr-2) belum ada kesepakatan

dibatalkan oleh para pihak bahkan telah menjadi sengketa dalam perkara aquo

di Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor :

340/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan objek terperkara sudah diblokir oleh

Pembanding;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara

aquo mengacu pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik

Indonesia nomor : 932 K/Pdt/2012 tanggal 9 Mei 2007, dengan menyatakan

sah dan berharga surat Perjanjian Pengikatan jual beli atas tanah dan

menyatakan jual beli yang kedua antara Terbanding I dengan Terbanding II, III

dan IV tidak sah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

apapun, apalagi terbukti Terbanding V selaku PPAT tidak propessional karena

Terbanding V tidak melakukan cek bersih atas objek tanah dan bangunan

sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 97 peraturan menteri negara agraria/

Kepala BPN nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor :

24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah padahal pada saat akta jual beli

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 47 -

nomor : 273 dibuat pada tanggal 29 Juni 2012 objek terperkara sudah diblokir

pada tanggal 15 Juni 2012 dipertegas lagi pada tanggal 28 Juni 2012;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan rekonpensi

I tanpa dapat menunjukkan dasar hukum yang dapat menganulir bahwa

transasksi jual beli yang kedua kali atas objek jual beli yang sama bukan

merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada waktu pembacaan putusan tanggal 11 Februari 2014 tidak ada

dikabulkan menghukum Pembanding untuk mengganti secara tunai kerugian

moril kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

namun setelah Pembanding menerima salinan putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 1 April 2014

Pembanding terkejut karena diktum putusan dengan menghukum

Pembanding untuk membayar kerugian moril kepada Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV

dalam konpensi/ Penggugat II, III dan IV dalam rekonpensi telah mengajukan

kontra memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11

Februari 2014 dalam konpensi dan membatalkan putusan dalam rekonpensi

dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi untuk membayar

ganti rugi materil sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)

yaitu Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak

perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

- Menghukum Tergugat rekonpensi membayar kerugian inmaterial sebesar

/Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Menghukum lagi Tergugat rekonpensi membayar ongkos-ongkos dan

akomodasi Penggugat rekonpensi Jakarta – Medan, sejak perkara ini

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai mendapat

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 48 -

- Bahwa Penggugat II, III dan IV rekonpensi telah menguraikan dengan

jelas bagaimana Penggugat konvensi/ Tergugat rekonpensi yang sengaja

tidak mau membayar harga rumah yang diperjanjikan pada waktu

ditentukan, tetapi kemudain mengajukan gugatan wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum, hanya karena dianggap bahwa mengajukan

gugatan merupakan hak dalam hukum, tetapi sesungguhnya merupakan

perbuatan melawan hukum karena ditujukan untuk memaksa Penggugat

rekonvensi untuk tunduk pada syarat-syarat dan jangka waktu

pembayaran yang ditentukannya sendiri dan ingin memperkaya diri

sendiri secara tidak sah;

- Berdasarkan kriteria yang dikenal dalam jurisprudensi tetap Indonesia hal

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan

menyalahgunakan hukum (acara) atau misbruik van het (process) recht,

karena dengan hukum acara yang cepat, biaya murah, sederhana, tanpa

konsekuensi hukum akan gugatan yang dilancarkan secara semaunya

untuk menghalangi terlaksananya hak-hak orang lain, telah merugikan

hak orang lain in casu Penggugat II, III dan IV rekonvensi, karena tidak

dapat menggunakan dan menikmati dengan bebas hasil penjualan rumah

miliknya;

- Bahwa Penggugat konvensi berupaya menutupi pelanggarannya dengan

berulang-ulang secara keliru mengutip juriprudensi untuk membenarkan

sikap dan tindakannya, yang diharapkan menimbulkan kesalah pahaman

seolah-olah kesepakatan dan kewajiban Penggugat dk/ Tergugat dr

dalam perjanjian pengikatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dk/

Tergugat dr, merupakan suatu perjanjian pengikatan jual beli yang tidak

mempunyai jangkat waktu, padahal meskipun kewajiban tersebut harus

dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak perjanjian ditanda tangani

tanggal 19 Desember 2011, dan Penggugat rekonvensi II, III dan IV telah

memberi kelonggaran waktu yang cukup dari segi kepatutan, Penggugat

konvensi berupaya menekan dengan mengulur waktu dan menyebabkan

nilai tukar uang dengan harga yang ditetapkan semakin melemah;

- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian sebagaimana disebut dalam angka

1 diatas, Penggugat dk mengetahui adanya perkara internal antara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 49 -

Tergugat I dk dengan isterinya, sehingga Penggugat dk berani membayar

meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, karena yakin bahwa

perselisihan internal diantara mereka yang masih suami isteri dapat

diselesaikan karena hukumnya tegas bahwa rumah/ tanah aquo bukan

harta bersama melainkan warisan orang tua yang tidak menjadi hak dari

isteri Tergugat II dk/ Penggugat II rekonpensi;

- Bahwa hal demikian sudah didiskusikan Penggugat dk/ Tergugat dr

dengan notarisnya, dan karenanya Penggugat dk/ Tergugat dr berani

menutup perjanjian untuk membayar lunas dalam jangka waktu 1 bulan

setelah perjanjian ditanda tangani, meskipun hanya dengan perjanjian

pengikatan dan pemberian kuasa untuk membuat akta jual beli BPAT dan

kuasa melakukan balik nama di BPN;

- Bahwa meskipun sudah jatuh tempo, dan para Tergugat I, II, II dk/

Penggugat dr hadir untuk merealisir transaksi, Penggugat dk/ Tergugat

dr berdalih bahwa notaris tidak mau membuat akta karena masih ada

perkara, adalah merupakan kebohongan dan pemutar balikkan fakta,

karena kalau benar hal demikian adanya apakah ada urgensinya bagi para

Tergugat I, II dan III dk/ Penggugat dr membuat perjanjian pengikatan

dengan keharusan bagi Tergugat dr membayar sejumlah uang kecuali

sebagai ongkos agar kehadiran para Tergugat di Medan tidak sia-sia

karena penolakan notaris akan pembuatan akta jual beli PPAT sudah

menjadi norma hukum yang berlaku, dan diketahui sumua pihak, tetapi

lain halnya dengan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa untuk

membalik nama, dapat dibuat oleh notaris dan merupakan praktek yang

lazim dilakukan, jikalau masih ada hambatan pembuatan akta jual beli

PPAT;

- Apa yang disebut hak menggugat sebagai upaya hukum yang sah, tidak

benar Penggugat Dk/Tergugat Dr hanya bermaksud untuk memperkaya

diri sendiri secara sah (illicit enrichment) dan gugatan yang dikatakan

sebagai pelaksanaan haknya yang sah, sesungguhnya adalah merupakan

penyalahgunaan hak (misbruik van het recht);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berkas perkara nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn, beserta

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 50 -

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014, memori banding dari

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II,

III, dan IV semula Tergugat II, III dan IV, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi baik dalam provisi, dalam eksepsi

maupun dalam pokok perkara, yang menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya karena pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut telah tepat

dan benar didasarkan pada fakta-faktaa hukum yang terungkap di persidangan,

sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi menjadi petimbangan-pertimbangan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding,

sehingga putusan dalam konpensi dapat dipertahankan;

DALAM REKOMPNSI :

A. Diajukan oleh Penggugat I dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam konpensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabulkan gugatan

Penggugat I rekonpensi/ Tergugat I konpensi untuk sebahagian karena

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada fakta-faktaa

hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil

alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi

petimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara

aquo ditingkat banding dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat I

rekonpensi/ Tergugat I konpensi, kecuali mengenai besarnya ganti rugi moril

yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi tidak

sependapat dengan alasan pertimbangan bahwa Penggugat I rekonpensi/

Tergugat I konpensi telah menguasai secara fisik tanah berikut surat asli dan

kunci-kunci rumah yang telah dibelinya dari Penggugat II, III dan IV rekonpensi,

sehingga menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi moril sebagaimana

dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 51 -

DALAM REKONPENSI :

B. Diajukan oleh Penggugat II, III dan IV dalam rekonpensi/ Tergugat II, III dan

IV dalam konpensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima eksepsi dari

Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi dan menyatakan gugatan Penggugat

II, III dan IV dalam rekonpesi/ Tergugat II, III dan IV dalam konpensi tidak dapat

diterima, karena pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi

pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara

aquo ditingkat banding dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat

rekonpensi II, III dan IV/ Tergugat II, III dan IV dalam konpensi, sehingga

putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/

Tergugat dalam rekonpensi dan Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III

dan IV dalam konpensi/ Penggugat II, III dan IV dalam rekonpensi tidak

mempunyai alasan hukum yang tepat untuk dapat membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari

2014, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam

konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi, tetap berada dipihak yang kalah, maka

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan

kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11

Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki sepanjang

besarnya ganti rugi moril yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 52 -

dalam konpensi/ Penggugat I dalam rekonpensi, sehingga amar selengkapnya

sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum

lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam

konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014, yang dimohonkan

banding tersebut, sepanjang besarnya ganti rugi moril yang diajukan oleh

Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/ Penggugat I dalam

rekonpensi, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, III, IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA


DALAM REKONPENSI

A. Diajukan oleh Penggugat I dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam

Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi/ Tergugat I

dalam Konpensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :

- 1. Akta Pengikatan Jual Beli No.126 tanggal 22 Juni 2012, dan

- 2. Akta Jual Beli (PPAT) N0.273/2012 tanggal 29 Juni 2012;

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam

Konpensi untuk mengganti secara tunai kerugian moril yang dialami

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 53 -

Penggugat I dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi, sebesar

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam

Konpensi mencabut surat-suratnya kepada Tergugat VI dalam

Konpensi yang memohon pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No.

111/Desa/Kel. Anggrung bertanggal 18 Oktober 2002 jo. Surat Ukur

No.98/Anggrung/2002 bertanggal 12 September 2002 tersebut ;

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam

Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

B. Diajukan oleh Penggugat II,III,IV dalam Rekonpensi/Tergugat II,III,IV

dalam Konpensi

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam

Konpensi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat II,III,IV dalam Rekonpensi/ Tergugat

II,III,IV dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat

dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, oleh Kami

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. dan H.

LEXSY MAMONTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

18 Agustus 2014 nomor : 242/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 54 -

JAINAB, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

TTD TTD

ttd ttd

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

TTD

ttd

2. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd TTD

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000, 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileMedan Satria,Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileMedan Satria,Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang...