PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id filesurat izin mendirikan bangunan pada Tgl. 26 September...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id filesurat izin mendirikan bangunan pada Tgl. 26 September...
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1
P U T U S A N Nomor : 66/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
JUSTIN TIANUSA, umur 72 tahun, pekerjaan Ketua Yayasan Perguruan
Letjen S. Parman, agama Katolik, alamat Jalan
Wahidin No. 170 Kota Medan, yang dalam hal ini
bertindak selaku Ketua Yayasan Perguruan Letjen.
S. Parman dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Suplinta Ginting, S.H. Advokat dari Kantor Advokat
“Suplinta Ginting & Rekan” yang beralamat di Jalan
Pales VI No. 1 B Kelurahan Simpang Selayang
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4
Desember 2014 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan dengan No. 2588/Penk/2014/PN-Mdn
tanggal 08 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semuIa PENGGUGAT;
L A W A N :
LUSIANA atau disebut juga LUSIANA LOH, pekerjaan wiraswasta,
alamat Jalan Laksana No. 2-F Kelurahan Kota
Matsum III Kecamatan Medan Kota Kota Medan
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chan Wai
Khan,SH., Lihardo Sinaga, SH., Henry Jahotman
Sinaga, SH., Para Advokat/Para Pengacara & Para
Penasehat Hukum pada kantor P, C & F Law
Office berkedudukan di Jl K.L Yos Sudarsono
No.39-i Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Desember 2014 telah didaftar di
Kepaniteraan dengan No.2679/Penk/2014/PN-Mdn
tanggal 22 Desember 2014 selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING semuIa TERGUGAT;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 2
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :
1. Penetapan WakiI Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret
2016, Nomor: 66/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
Banding;
2. Berkas perkara tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 8 Desember 2014 dalam Register Nomor
579/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat memiliki tahan seluas 1.207 M2 yang terletak di
Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No. 1617;
2. Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut terdapat bangunan sekolah
permanen yang dikenal dengan Yayasan Perguruan Letjen. S. Parman Jalan
Wahidin No. 170 Medan yang bertujuan untuk mendidik dan mencerdaskan
anak bangsa sejak dua puluh enam tahun yang lalu;
3. Bahwa tanah milik Penggugat sebelah Barat sepanjang lebih kurang 16
meter berbatas dengan tanah milik Tergugat yang diatasnya terdapat
bangunan ruko milik Tergugat;
4. Bahwa bangunan ruko milik Tergugat tersebut mempunyai balkon yang
berada di atas tanah milik Penggugat dengan ukuran balkon lebih kurang
1,25 meter x 18,25 meter;
5. Bahwa bangunan balkon milik Tergugat yang berada di atas tanah
Penggugat sangat merugikan Penggugat, sebab bangunan balkon milik
Tergugat tersebut menghalangi dan mengganggu bangunan kantor sekolah
yang direncanakan akan didirikan di atas tanah Penggugat tersebut dimana
terhadap pembangunan kantor tersebut telah dipasang pondasi dan telah
mendapatkan surat izin mendirikan bangunan dari Kantor Tata Kota dan
Tata Bangunan Kota Medan pada tahun Tgl. 26 September 2007;
6. Bahwa oleh karena bangunan balkon yang didirikan Tergugat di atas tanah
Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 3
Tergugat yang mendirikan balkon di atas tanah milik Penggugat adalah
perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang mendirikan balkon di atas tanah
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan
menurut hukum Tergugat atau yang mendapat hak darinya dihukum untuk
meruntuhkan atau membongkar bangunan balkon diatas tanah Penggugat
dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman,
baik dan kosong;
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat dihukum untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan kontan sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya dihitung sejak keluarnya
surat izin mendirikan bangunan pada Tgl. 26 September 2007 sampai
dengan Tergugat meruntuhkan atau membongkar bangunan balkon tersebut
dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman,
baik dan kosong;
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat ingkar menjalankan putusan yang
berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum
Terggugat dihukum membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai Tergugat meruntuhkan
balkon tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman,
baik dan kosong;
10. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup,
maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat
dijalankan dengan serta merta (uit voerbarr bij vorraad) meskipun ada
banding, verzet, ataupun kasasi;
Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang
ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta
memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 1.207 M2 yang setempat dikenal
dengan Yayasan Perguruan Letjen. S. Parman Jalan Wahidin No. 170
Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1617 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan balkon dengan
ukuran lebih kurang 1,25 m x 18,25 m di atas tanah milik Penggugat adalah
perbuatan melawan hukum;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 4
4. Menghukum Tergugat atau yang mendapat hak darinya untuk meruntuhkan
atau membongkar bangunan balkon tersebut dan menyerahkan tanah milik
Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan
kontan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap
bulannya yang dihitung sejak keluarnya surat izin mendirikan bangunan
pada Tgl. 26 September 2007 sampai diruntuhkannya atau dibongkarnya
balkon tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap bulannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta
walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul
dalam perkara ini;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(ex aquo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
TENTANG EKSEPSI :
1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat yang bersifat umum :
a. Bahwa apabila diteliti isi Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember
2014 dari Justin Tianusa yang mengaku pekerjanya sebagai Ketua
Yayasan Perguruan S. Parman, sebagai pemberi kuasa memberi kuasa
kepada Suplinta Ginting S.H., selaku penerima kuasa isinya antara lain
adalah sebagai berikut :
“Bertindak mempertahankan hak dan mewakili kepentingan hukum
pemberi kuasa yang bertindak selaku Ketua Yayasan Perguruan S.
Parman, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan
Negeri Medan terhadap Lusiana disebut juga Lusiana, Loh, Wiraswasta,
Jalan Laksana No.2-f, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota
Medan dan untuk itu menghadiri persidangan, menjalankan proses
mediasi, serta sekaligus melakukan upaya hukum yang diperlukan untuk
membela kepentingan hukum pemberi kuasa.”
b. Bahwa isi surat kuasa tertanggal 4 Desember 2014 tersebut bukan dan
tidak merupakan Surat Kuasa yang bersifat khusus yang dimaksud dalam
Pasal 147 Rbg karena :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5
1) Tidak jelas kualitas Penggugat apakah sebagai pribadi atau selaku
Ketua Yayasan Perguruan Lejten S. Parman atau dalam kapasitas
mewakili kepentingan Yayasan Perguruan S. Parman atau untuk
kepentingan pribadi dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
2) Isi surat kuasa bukan dan tidak ada disebutkan bentuk perbuatan
melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan
apa yang menjadi obyek pokok perkara serta apa dasar hukum dan
alas hak gugatan Penggugat serta bentuk kerugian apa yang telah
ditimbulkan Tergugat;
c. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1037
K/Sip/1973 bertanggal 7 April 1976 (vide Yurisrudensi Indonesia Tahun
1975 pada halaman 281 jo halaman 274) yang amar pertimbangan
hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :
“………….. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang “diartikan
sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui :
1. Siapa yang bersengketa; 2. Apa yang disengketakan dan; 3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan;
(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3038 K/
Sip/1981 bertanggal 18 September 1986, halaman 60);
d. Bahwa doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas
dipertegas kembali dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No.6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994, secara tegas
menentukan persyaratan yang bersifat kumulatif untuk menentukan suatu
Surat Kuasa bersifat khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus
dengan jelas dan tegas menyebutkan dan memenuhi:
Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri
tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
Identitas para pihak yang berperkara;
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang
diperkarakan, serta;
Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa;
e. Bahwa oleh sebab itu rekan Suplinta Ginting, S.H. selaku penerima kuasa
dari Justin Tianusa (Penggugat) berdasarkan isi surat kuasa bertanggal 4
Desember 2014 tersebut, mengajukan gugatan dalam perkara ini menurut
Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia jelas adalah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 6
tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk);
2. Tentang Gugatan Penggugat yang Obscuur Libel
a. Bahwa apabila diperhatikan komparisi Surat Kuasa bertanggal 4
Desember 2014, ternyata Justin Tianusa dengan pekerjaan selaku Ketua
Yayasan Perguruan Letjen S. Parman memberi kuasa kepada rekan
Suplinta Ginting, S.H. guna mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku
Ketua Yayasan Perguruan S. Parman dalam mengajukan gugatan
terhadap Tergugat dalam perkara aquo;
b. Bahwa akan tetapi dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat
bertanggal 08 Desember 2014 yang diajukan rekan Suplinta ginting, S.H,
ternyata :
1) Tidak dapat membedakan (obscuur libel) kepentingan pihak mana
yang hendak dipertahankan dalam gugatan perkara aquo, karena
tidak jelas apakah kepentingan Justin Tianusa dengan kedudukkan
selaku Ketua Yayasan Perguruan Letjen S. Parman untuk
kepentingan Yayasan Perguruan S. Parman atau selaku Justin
Tianusa pribadi yang kebetulan memiliki pekerjaan sebagai ketua di
Yayasan Perguruan S. Parman untuk kepentingan pribadi Justin
Tianusa;
2) Tidak jelas disebutkan Sertipikat Hak Milik No.1617 apakah tercatat
atas nama Penggugat pribadi yang kebetulan memiliki pekerjaan
sebagai Ketua di Yayasan Perguruan S. Parman atau memang
terdaftar atas nama Yayasan Perguruan S. Parman, atau milik pihak
lain, namun satu hal yang pasti Penggugat bukan pemegang hak atas
tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1617 tersebut;
3) Tidak jelas nomor berapa Surat Izin Mendirikan Bangunan ber-tanggal
26 September 2007 yang dimiliki Penggugat, yang diterbitkan oleh
instansi mana dan dan tidak jelas untuk atas nama siapa, namun satu
hal yang pasti bukan untuk atas nama Justin Tinusa selaku Ketua
Yayasan Pergurusan S. Parman, dan andai kata – quad non – yang
dimaksud Penggugat adalah SIMB No.0988/6444.4/0723/07.12/07
jelas SIMB tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan No.83/BDG/2008/PT.TUN.MDN.
bertanggal 23 Desember 2008;
4) Tidak diuraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang
telah dilakukan Tergugat selaku pemilik yang menempati tanah dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 7
bangunan rumah di Jalan Dr. Wahidin No.24-V/168, Desa Pandau
Hulu II, Kecamatan Medan, Kotamadya Medan, dengan alas hak yang
sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga telah dan
bisa menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;
c. Bahwa tegasnya Tergugat secara sah memperoleh/membeli obyek
bangunan rumah dan tanah seluas lebih kurang 74 M2 yang terletak di
wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan
Medan, Desa Pandau Hulu II, setempat dikenal dengan Jalan Wahidin
No.24-V /168, dengan Tanda Bukti Hak sebagaimana termaktub di
dalam Sertipikat Hak Milik No.1113/Desa Pandau Hulu II, penerbitan
tertanggal 30 April 1985 dari Ir. Sakri Kosasih sebagaimana yang
dimaksud dalam Akta Jual Beli No.318/2000 bertanggal 28 Nopember
2000 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, S.H., PPAT Kotamadya
Medan, dimana sebelumnya yang bersangkutan juga membeli dari
Mansyur yang mendirikan bangunan rumah tersebut berdasarkan Surat
Izin Mendirikan Bangunan No.0173/43/ RKTS/M/1985 bertanggal 08
Agustus 1985 jo Keterangan Situasi Bangunan
No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28 Oktober 1985;
d. Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat sama sekali tidak menarik
saudara Mansyur qq Linasari selaku pemegang Surat Izin Mendirikan
Bangunan No.0173/43/RKTS/M/1985 bertanggal 08 Agustus 1985 jo
Keterangan Situasi Bangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28
Oktober 1985 yang mendirikan obyek bangunan rumah tersebut sebelum
beralih kepada Ir. Sakri Kosasih, yang 15 (lima belas) tahun kemudian Ir.
Sakri Kosasih menjual kepada Tergugat yang sekarang telah menempati
lebih dari 14 (empat belas tahun lebih), baru dipermasalahkan
Penggugat dalam perkara aquo;
e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan Tergugat di atas
jelas dalil posita dan petitum gugatan Penggugat bertanggal 08
Desember 2014 dalam perkara ini terbukti adalah Obscuur Libel,
sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
f. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah
Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.
1357 K/Pdt/1984 bertanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan
hukumnya antara lain berbunyi seb agai berikut:
“……. Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang “berlaku
umum yaitu seseorang yang akan mengajukan “gugatan harus dilandasi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 8
suatu kepentingan yang cukup dan “karena ternyata dari posita maupun
petitum tidak ternyata “adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak-
tidaknya “kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak
“dapat diterima.”
3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat:
a. Bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat tentang status
tanah yang diklaim Penggugat dalam perkara aquo dikaitkan dengan
fakta hukum serta landasan hukum hak kepemilikan tanah dan bangunan
Tergugat, jelas sama-sama memperoleh tanah obyek terperkara dari
pihak lain dengan alas hak masing-masing berdiri sendiri dan obyek
tanah tersebut satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih, serta
antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak mempunyai
hubungan hukum, bahkan sama sekali tidak saling mengenal saat
Tergugat membeli obyek tanah dan bangunan tersebut;
b. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata seseorang yang akan mengaju-
kan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan/hubungan hukum yang
jelas, dan apabila tidak diuraikan secara jelas dalam dalil posita dan atau
terbukti adanya hubungan hukum tersebut maka gugatan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
c. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah
Tergugat menghunjuk :
1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2511 K/Sip/1981
bertanggal 20 Oktober 1986 yang kaedah hukumnya antara lain
menyatakan sebagai berikut:
“……………. Antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sama
“sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun, sehingga “gugatan
Penggugat asal yang ditujukan kepada Tergugat asal “tidak terbukti
dan karenanya harus ditolak;”
(Mohon diperhatikan juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI
No.2339 K/Pdt/1985 bertanggal 18 Desember 1986 dan Yurisprudensi
tetap Mahkamah Agung RI No.2573 K/Pdt/1983 bertanggal 24
Nopember 1984);
2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975, ber-
tanggal 8 Agustus 1975, yang amar pertimbangan hukumnya antara
lain menyatakan sebagai berikut:
“Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, “telah
tidak memenuhi syarat materiel gugatan”;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 9
3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 ber-tanggal
13 Desember 1958, yang amar pertimbangan hukumnya:
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan
“adalah adanya perselisihan hukum (sengketa) antara kedua “pihak”;
d. Bahwa berhubung oleh karena isi surat gugatan Penggugat dalam
perkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (karena tidak
mempunyai hubungan hukum/kepentingan dalam perkara ini) sudah
sewajarnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak
dapat diterima (vide Putusan Pengadilan Tinggi Padang,
No.252/1967/PT-BT beranggal 28 Januari 1969 jo Putusan Mahkamah
Agung RI, No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970);
4. Tentang Gugatan Penggugat Yang Masih Prematur
a. Bahwa apabila dicermati dasar posita dan tuntutan Penggugat dalam
perkara aquo (pada halaman 2 butir 5 jo halaman 3 butir 8 antara lain
karena Penggugat memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor
Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan bertanggal 26 September
2007 (tidak jelas nomor berapa), namun tidak dapat mendirikan
bangunan di atas tanah yang di klaim milik Penggugat yang
bersebelahan dengan tanah dan bangunan milik Tergugat yang di
sebelah Timur memiliki balkon dilantai II yang menonjol/memasuki tanah
yang diklaim sebagai hak milik Penggugat;
b. Bahwa andai kata – quad non – yang dimaksud Penggugat adalah SIMB
No.0988/6444.4/0723/07.12/07 jelas SIMB tersebut sudah dibatalkan
oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.83/
BDG/2008/PT.TUN.MDN. bertanggal 23 Desember 2008, dan saat ini
masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah
Agung RI atas permohonan Penggugat (ic. Justin Tianusa) dalam
perkara aquo sebagaimana yang dimaksud dalam Pernyataan Kasasi
pada tanggal 24 Februari 2009, sehingga sampai saat ini belum ada
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI;
c. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan
Indonesia, gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas masih
Prematur, karena yang menjadi dasar tuntutan Penggugat ic. SIMB
keabsahannya masih sedang diuji dalam proses pemeriksaan kasasi di
Mahkamah Agung RI;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 10
d. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah
Tergugat menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1987
K/PDT/2010 bertanggal 23 November 2010 yang antara lain secara
tegas menyatakan gugatan terhadap obyek yang sama dengan pihak
yang sama masih ada perkara yang sedang berjalan harus dinyatakan
tidak dapat di terima;
(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2767 K/PDT/
2010 bertanggal 31 Mei 2011);
5. Tentang Gugatan Penggugat Yang Kekurangan Para Pihak (Exceptio
Plurium Litis Consortium) :
a. Bahwa selanjutnya apabila dipelajari lebih lanjut dalil posita gugatan
Penggugat dalam perkara aquo dan dihubungkan dengan fakta hukum
alas hak kepemilikan Tergugat yang secara sah memperoleh/membeli
obyek bangunan rumah dan tanah seluas lebih kurang 74 M2 yang
terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan,
Kecamatan Medan, Desa Pandau Hulu II, setempat dikenal dengan
Jalan Dr. Wahidin No.24-V/168, dengan Tanda Bukti Hak sebagaimana
termaktub di dalam Sertipikat Hak Milik No.1113/Desa Pandau Hulu II,
penerbitan tertanggal 30 April 1985 dari Ir. Sakri Kosasih sebagaimana
yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No.318/2000 bertanggal 28
Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, S.H., PPAT
Kotamadya Medan, yang sebelum-nya yang bersangkutan juga membeli
dari Mansyur yang mendirikan bangunan rumah tersebut berdasarkan
Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0173/ 43/RKTS/M/1985 bertanggal
08 Agustus 1985 jo Keterangan Situasi Bangunan
No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28 Oktober 1985;
b. Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat sama sekali tidak menarik
saudara Mansyur qq Linasari selaku pemegang Surat Izin Mendirikan
Bangunan No.0173/43/RKTS/M/1985 bertanggal 08 Agustus 1985 jo
Keterangan Situasi Bangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28
Oktober 1985 yang mendirikan obyek bangunan rumah milik Tergugat
yang diper-masalahkan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga
dengan demikian gugatan Penggugat jelas kekurangan para pihak;
c. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung RI No.151 K/Sip/1975 bertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi
tetap Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 bertanggal 8 Juni 1975,
maka gugatan Penggugat yang kekurangan para pihak seperti dalam
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 11
perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);
Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat
di Tentang Eksepsi, pada butir 1 s/d butir 5 di atas jelas gugatan Penggugat
dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum
Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan
tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
RI, yakni:
a. Putusan Mahkamah Agung RI No.447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober
1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai
berikut:
“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara “karena
adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”
b. Putusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember
1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai
berikut:
“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) “terbukti
tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan
tidak dapat diterima…..;”
TENTANG POKOK PERKARA :
1. Bahwa Tergugat memohon hal-hal yang telah dikemukakan di “Tentang
Eksepsi” di atas dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan
dibagian “Tentang Pokok Perkara” ini, sehingga Tergugat tidak perlu
mengulangi dalil tersebut satu persatu dibagian “Tentang Pokok Perkara”
ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, membantah dan memungkiri
seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat bertanggal 08
Desember 2014, dengan alasan-alasan di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada
halaman 2 alinea 1 jo petitum gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 2
yang mendalilkan bahwa Penggugat sekarang ini adalah pemegang alas
hak atau pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1.207
M2, yang setempat dikenal dengan Yayasan Perguruan Letjen S. Parman,
Jalan Wahidin No.170 sebagaimana termaktub di dalam Sertipikat Hak Milik
No.1617;
4. Bahwa Tergugat secara tegas juga memungkiri dalil posita Penggugat pada
halaman 2 butir 5 yang mendalilkan memiliki Surat izin Mendirikan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 12
Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan
bertanggal 26 September 2007 untuk Mendirikan Bangunan Kantor Sekolah
di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.1617;
5. Bahwa andai kata – quad non – yang dimaksud Penggugat adalah Surat
izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota
Medan No. 0988/644.4/0723/07.12/07 bertanggal 26 September 2007, jelas
SIMB dimaksud bukan dan tidak benar untuk mendirikan bangunan kantor
sekolah dan lagi pula SIMB tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.83/
BDG/2008/PT.TUN.MDN. bertanggal 23 Desember 2008;-
6. Bahwa di samping itu secara tegas membantah dalil posita Penggugat pada
halaman 2 butir 3 dan 4 jo halaman 3 butir 6 yang mendalilkan Tergugat
secara melawan hukum mendirikan bangunan rumah/balkon yang berada
di sebelah Barat di atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan
ukuran lebih kurang 1,25 meter X 18,25 meter;
7. Bahwa tegasnya Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana
yang didalilkan Penggugat dalam perkara aquo pada halaman 3 butir 6 jo
petitum gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 3, karena :
a. Tergugat bukan pendiri bangunan rumah di atas tanah seluas lebih
kurang 74 M2 yang terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara,
Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pandau Hulu II, setempat
dikenal dengan Jalan Dr. Wahidin No.24-V/168, sebagaimana termaktub
di dalam Sertipikat Hak Milik No.1113/Desa Pandau Hulu II, penerbitan
tertanggal 30 April 985, yang sebelah Timur (identik berbatasan di
sebelah Barat) dari tanah yang diklaim sebagai hak milik Penggugat
yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1617;
b. Yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah Sertipikat Hak Milik
1113/Desa Pandau Hulu II tersebut adalah Mansyur qq. Linasari
berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0173/43/RKTS/M/ 1985
bertanggal 08 Agustus 1985 jo Keterangan Situasi Bangunan
No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28 Oktober 1985;
c. Tergugat membeli bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Sertipikat
Hak Milik No.1113/Desa Pandau Hulu II, yang setempat dikenal dengan
Jalan Dr. Wahidin No.24-V/168, dengan Tanda Bukti Hak sebagaimana
termaktub di dalam Sertipikat Hak Milik No.1113/ Desa Pandau Hulu II,
penerbitan tertanggal 30 April 1985 dari Ir. Sakri Kosasih sebagaimana
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 13
yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No.318/2000 bertanggal 28
Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, S.H., PPAT
Kotamadya Medan. Dimana yang sebelum-nya yang bersangkutan juga
membeli dari dari Mansyur yang men-dirikan bangunan rumah tersebut;
d. Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0173/43/RKTS/M/1985 ber-tanggal
08 Agustus 1985 jo Keterangan Situasi Bangunan No.315/ 89/KSB/
DTK/M/85 bertanggal 28 Oktober 1985, sampai saat ini tidak pernah
dicabut dibatalkan oleh instansi manapun;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas jelas Tergugat sama
sekali tidak ada dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum
mendirikan bangunan balkon di atas tanah yang diklaim sebagai hak milik
Penggugat dalam perkara aquo, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat
pada halaman 4 butir 3 haruslah ditolak;
9. Bahwa dengan demikian dalil posita Penggugat pada halaman 3 butir 7 jo
petitum gugatan pada halaman 4 yang menuntut agar Tergugat
meruntuhkan balkon bangunan rumah milik Tergugat jelas tidak beralasan
hukum dan haruslah ditolak;
10. Bahwa Tergugat juga menolak dalil posita gugatan Penggugat pada
halaman 3 butir 8 jo petitum gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 5
tentang tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
setiap bulan terhitung sejak tanggal 26 September 2007 sampai diruntuhkan
atau dibongkarnya balkon tersebut, adalah sama sekali tidak beralasan
hukum dan haruslah ditolak;
11. Bahwa tegasnya bangunan balkon di samping rumah milik Tergugat
tersebut didirikan/dibangun oleh Mansur secara sah menurut hukum yang
berlaku di Indonesia, dan bangunan rumah tersebut sesuai dengan Surat
Izin Mendirikan Bangunan No.0173/43/RKTS/M/1985 bertanggal 08 Agustus
1985 jo Keterangan Situasi Bangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal
28 Oktober 1985, yang terletak disudut dimana di sebelah Timur menurut
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan adalah diperuntukan
sebagai jalan;
12. Bahwa selanjutnya mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada
halaman 3 butir 9 jo petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 6
tentang tuntutan terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap bulan dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum dan
haruslah ditolak atau dikesampingkan, sebab Penggugat sudah tidak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 14
memiliki SIMB untuk mendirikan bangunan apalagi untuk membongkar
bangunan balkon milik Tergugat dari instansi yang berwenang juga
Pengugat bukan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No.1617 tersebut;
13. Bahwa demikian juga mengenai permohonan Penggugat tentang putusan
serta merta sebagaimana yang dimaksud dalam dalil posita gugatan
Penggugat pada halaman 4 butir 10 jo petitum gugatan Penggugat pada
halaman 5 butir 7 juga haruslah ditolak, karena gugatan Penggugat dalam
perkara ini tidak terbukti dan sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal
191 Rbg. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta hukum dan
landasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, kiranya cukup
beralasan hukum bagi Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa dan mengadili
perkara aquo ini –s.o.r- agar berkenan menolak seluruh petitum gugatan
Penggugat bertanggal 08 Desember 2014 dan menghukum Penggugat
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Medan menjatuhkan Putusan tanggal 17 Juni 2015 Nomor:
579/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini yang jumlahnya Rp. 916.000.- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah
Membaca surat-surat: 1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus
2015, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
579/Pdt.G/2014/PN.Mdn,- tanggal 17 Juni 2015, telah diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semuIa Penggugat;
2. Risalah Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 15
Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn ;
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2015 ;
4. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Pembanding semuIa
Penggugat tertanggaI 19 Oktober 2015 dan di daftarkan di Kepaniteraan
PengadiIan Negeri Medan pada tanggaI 21 Oktober 2015, memori banding
mana tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semuIa
Tergugat pada tanggaI 23 Nopember 2015 ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Terbanding
semuIa Tergugat tertanggaI 2 Desember 2015 dan di daftarkan di
Kepaniteraan PengadiIan Negeri Medan pada tanggaI 2 Desember 2015,
kontra memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum
Pembanding semuIa Penggugat pada tanggaI 7 Desember 2015 ;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7
Desember 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
pada tanggal 1 Desember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya
dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat teIah
mengajukan memori banding tertanggaI 19 Oktober 2015 terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015 Nomor:
579/Pdt.G/2014/PN.Mdn, teIah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 16
I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan tidak memahami esensi gugatan yang diajukan dalam perkara a quo.
bahwa judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dalam
memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukum
putusannya hal. 19 paragraf IV menyatakan “….gugatan Penggugat berkaitan erat dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan No. 0988/6444.4/0723/07.12/07 ….”;
bahwa judex factie salah dan keliru menafsirkan gugatan Pembanding
berkaitan erat dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata
Kota dan Tata Bangunan Kota Medan No. 0988/6444.4/0723/07.12/07
Tgl. 26 Desember 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Kota dan
Tata Bangunan Kota Medan.
Sebab gugatan Pembanding menyangkut perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Terbanding dimana di atas tanah milik Pembanding ada
bangunan balkon milik Terbanding. Hal ini dikuatkan dalam sidang
lapangan dan saksi saksi yang diajukan Terbanding sendiri yaitu saksi
Mahadi Mane dan saksi Sarwan Syahputra;
bahwa Pembanding dalam gugatannya jelas dan tegas menyatakan
perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu
mendirikan bangunan balkon di atas tanah milik Pembanding, padahal
Pembanding mempunyai bukti yang sah alas kepemilikan tanah tersebut
yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1617 sebagaimana dibuktikan di depan
persidangan dengan tanda bukti P-1;
bahwa perbuatan Terbanding yang mendirikan bangunan balkon di atas
tanah milik Pembanding tidak ada kaitannya dengan Surat Izin
Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota
Medan No. 0988/6444.4/0723/07.12/07 yang sekarang sedang dalam
proses kasasi di Mahkamah Agung RI. Sebab objek hukum dalam
perkara tersebut sangat berbeda dan tidak ada korelasi sama sekali;
bahwa disamping itu juga perlu ditegaskan proses kasasi tersebut
menyangkut putusan pejabat Negara yaitu Kantor Tata Kota dan Tata
Bangunan Kota Medan sedangkan gugatan yang diajukan Pembanding
menyangkut perbuatan Terbanding yang mendirikan bangunan balkon di
atas tanah milik Pembanding yang menimbulkan kerugian bagi
Pembanding. Sehingga jelas perbuatan Terbanding adalah perbuatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 17
melawan hukum dan tidak ada kaitan dengan perkara kasasi menyangkut
Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata
Bangunan Kota Medan No. 0988/6444.4/0723/07.12/07 Tgl. 26
September 2007 sebagaimana pertimbangan hukum judex factie;
bahwa dengan objek gugatan yang berbeda, maka esensi gugatan jelas
berbeda dimana dalam perkara TUN gugatan diajukan untuk
membatalkan putusan pejabat Negara sedangkan dalam perkara a quo
untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding;
bahwa oleh karena pertimbangan judex facti menyangkut Surat Izin
Mendirikan Bangunan dari Kantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota
Medan No. 0988/6444.4/0723/07.12/07 tidak ada kaitannya dan tidak ada
esensi maupun korelasinya dengan gugatan perbuatan melawan hukum
yang diajukan oleh Pembanding, maka sangat beralasan menurut hukum
putusan judex facti untuk dibatalkan seluruhnya;
II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum
bahwa Pembanding mengajukan gugatan adalah dengan tujuan untuk
mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan yang
telah diperolehnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1617 selaus
1.207 M2 dimana di atas sebagian tanah milik Pembanding tersebut oleh
Terbanding didirikan balkon yang sangat menghalangi bangunan
Pembanding dan menimbulkan kerugian bagi Pembanding sendiri;
bahwa penerapan keadilan hukum sangat terasa dalam perkara ini
dimana hak hak Pembanding atas tanah yang dimilikinya
dikuasai/dihalangi secara semena mena oleh Terbanding tanpa ada
pemberitahuan atau tanpa ada izin dari Pembanding, terlebih
penguasaan tanah tersebut menimbulkan kerugian bagi Pembanding;
bahwa pembangunan balkon di atas tanah milik Pembanding sangat
mencederai rasa keadilan karena perbuatan tersebut menunjukkan
kekuasaan dan kesewenang wenangan terhadap hak milik orang lain dan
jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Terlebih balkon milik
Terbanding tersebut telah menghalangi Pembanding untuk melakukan
pembangunan di atas tanah milik Pembanding sendiri;
bahwa disamping itu juga judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan) seharusnya memahami bahwa bangunan Pembanding
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 18
merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan
yang dikenal dengan Yayasan Pendidikan Letjen. S. Parman yang
mengelola pendidikan tingkat Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
bahwa Yayasan Letjen. S. Parman didirikan dengan tujuan mulia yaitu
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan Yayasan
Letjen. S. Parman bukan lembaga pendidikan elit namun lembaga
pendidikan dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau. Sebab
Yayasan Letjen. S. Parman tulus dan ikhlas bekerja dan berbakti untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa;
bahwa kepentingan hukum Pembanding sebagai lembaga pendidikan
sangatlah besar dengan pembangunan gedung sebagai sarana dan
prasarana menunjang proses pendidikan. Sehingga perbuatan
Terbanding yang mendirikan balkon di atas tanah milik Pembanding yang
mengakibatkan Pembanding tidak dapat melakukan pembangunan
menunjukkan Terbanding dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum dan menghambat pembangunan sarana pendidikan
yang berarti telah menghambat upaya untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa;
bahwa putusan judex facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan
tidak memberikan kepastian hukum.Oleh karena itu sangat beralasan
menurut hukum putusan judex factie untuk dibatalkan;
Berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon agar berkenan
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding
dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding seraya mengadili dan
memutuskan dengan amar putusan :
- Menerima permohonan banding serta memori banding dari pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 570/Pdt.G/2014/PN-Mdn Tgl. 17 Juni 2015.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 19
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah
mengajukan kontra memori banding, tertanggal 2 Desember 2015, yang
mengemukakan keberatan atas memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semuIa Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
A. TENTANG LEGAL STANDING PEMBANDING / PENGGUGAT. 1. Bahwa PERNYATAAN Permohonan Banding yang diajukan Pembanding
melalui kuasanya rekan Suplinta Ginting, S.H. pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Akta Banding No.119/2015 dan Memori Banding yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015, dimana kedua upaya hukum
tersebut diajukan kuasa Pembanding berdasarkan pemberian kuasa
yang dimaksud dalam SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 04 DESEMBER 2015 (yang secara tegas disebutkan Relaas Penyerahan
Memori Banding No.579/ PDT.G/2014/PN.MDN. bertanggal 23
Nopember 2015 yang dipertegas kembali dalam Memori Banding
Pembanding bertanggal 19 Oktober 2015 pada halaman 1), oleh karena
itu menurut HUKUM ACARA PERDATA, SECARA FORMAL
PERMOHONAN BANDING PEMBANDING HARUS DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA, sebab pada tanggal 11 Agustus 2015 s/d
pada tanggal 19 Oktober 2015 rekan Suplinta Ginting, S.H. BELUM
MENERIMA KUASA DARI PEM-BANDING (karena Surat Kuasa baru
ditandatangani dan diberikan pada tanggal 4 Desember 2015), sehingga
rekan Suplinta Ginting, S.H. pada saat itu tidak memiliki kualitas dan
kapasitas selaku penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa (ic.
Justin Tianusa/Penggugat/Pembanding) guna mengajukan upaya hukum
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan
No.579/Pdt.G/2014/PN.Mdn. bertanggal 17 Juni 2015;
2. Bahwa di samping itu Isi Surat Kuasa dari Justin Tianusa kepada rekan
Suplinta Ginting, S.H. bertanggal 4 Desember 2014 (untuk tingkat Peng-
adilan Negeri Medan) yang dikaitkan dengan alat-alat bukti Pembanding bertanda P-2 dan P-3 jelas terbukti bahwa Yayasan Perguruan Letjen S Parman TIDAK MEMENUHI ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 jis Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang RI No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 20
2001 Tentang Yayasan, sehingga Justin Tianusa tidak memiliki LEGAL
STANDING mewakili kepentingan hukum Yayasan Perguruan Letjen S.
Parman memberi kuasa kepada Rekan Suplinta Ginting, S.H. guna
mengajukan gugatan terhadap Terbanding dalam perkara aquo;
3. Bahwa lagi pula isi Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2014
dari Justin Tianusa yang mengaku pekerjanya sebagai Ketua Yayasan
Perguruan Letjen. S. Parman, sebagai pemberi kuasa memberi kuasa
kepada Suplinta Ginting S.H., selaku penerima kuasa isinya antara lain
adalah sebagai berikut :
“Bertindak mempertahankan hak dan mewakili kepentingan hukum
pemberi kuasa yang bertindak selaku Ketua Yayasan Perguruan
S. Parman, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke
Pengadilan Negeri Medan terhadap Lusiana disebut juga Lusiana,
Loh, Wiraswasta, Jalan Laksana No.2-f, Kel. Kota Matsum III, Kec.
Medan Kota, Kota Medan dan untuk itu menghadiri persidangan,
menjalankan proses mediasi, serta sekaligus melakukan upaya
hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan hukum
pemberi kuasa.”
yang mana jelas isi surat kuasa tersebut BUKAN dan TIDAK merupakan SURAT KUASA YANG BERSIFAT KHUSUS yang dimaksud dalam
Pasal 147 Rbg., karena :
1) Tidak jelas kualitas Pembanding apakah sebagai pribadi atau
selaku Ketua Yayasan Perguruan Lejten S. Parman atau dalam
kapasitas mewakili kepentingan Yayasan Letjen Perguruan S.
Parman atau untuk kepentingan pribadi dalam mengajukan
gugatan terhadap Terbanding;
Isi surat kuasa BUKAN BERSIFAT KHUSUS karena TIDAK ADA
disebutkan bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan
Terbanding terhadap Pembanding dan apa yang menjadi obyek
pokok perkara serta apa dasar hukum dan alasan hak gugatan
Pembanding serta bentuk kerugian apa yang telah ditimbulkan
Terbanding;
2) Isi surat kuasa bertanggal 4 Desember 2014 tidak ada
dicantumkan kewenangan penerima kuasa untuk melakukan
upaya hukum banding;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 21
sehingga dengan demikian menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1037 K/Sip/1973 bertanggal 7 April 1976 (vide
Yurisrudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 281 jo halaman 274)
yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut
“………….. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang “diartikan sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui :
1. Siapa yang bersengketa.
2. Apa yang disengketakan dan
3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan.”
(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3038 K/ Sip/1981 bertanggal 18 September 1986, halaman 60);
4. Bahwa doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah dipertegas kembali dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994,
secara tegas menentukan persyaratan yang bersifat kumulatif untuk menentukan suatu Surat Kuasa bersifat khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan dan memenuhi:
Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
Identitas para pihak yang berperkara;
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang
dikemukakan di atas, jelas Justin Tianusa (Penggugat/Pembanding) in
person dan atau rekan Suplinta Ginting, S.H. selaku penerima kuasa
dari Justin Tianusa sama sekali tidak memiliki LEGAL STANDING
mewakili kepentingan hukum Yayasan Perguruan Lejten S. Parman
mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Medan No.579/Pdt.G/2014/ PN.Mdn. bertanggal 17 Juni 2015, oleh
sebab itu menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 22
Indonesia permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK);
B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG SEDANG DIBANDING INI TELAH BENAR DAN TEPAT MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA.
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No.579/Pdt.G/2014/PN.Mdn.,
bertanggal 17 Juni 2015 sebagaimana yang telah dipertimbangkan
secara seksama dan akurat dengan didukung oleh bukti-bukti otentik
yang terungkap di depan persidangan dengan dilandasi ketentuan hukum
yang berlaku di Peradilan Indonesia serta pertimbangan hukum yang
akurat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya
sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya dari halaman 16
alinea terakhir s/d halaman 20 alinea 2 (terdiri dari 24 alinea) dan diktum
putusannya pada halaman 20, yang pada akhirnya berkesimpulan
Pembanding memang menurut Hukum Acara Perdata telah terbukti dalil
posita dan petitum gugatan masih premature, sehingga telah menyatakan
gugatan Pembanding tidak dapat diterima, adalah merupakan putusan
yang tepat, benar penerapan hukumnya dan telah memenuhi rasa ke-
adilan, kepastian hukum serta sejalan dengan supremasi hukum yang di-
junjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-
dasarkan hukum ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan
dalam perkara ini sangat beralasan hukum untuk tetap dikuatkan dan
dipertahankan di dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan
Tinggi Medan;
2. Bahwa sebaliknya alasan / keberatan Pembanding yang dikemukakan
dalam memori bandingnya bertanggal 19 Oktober 2015 terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedang di
banding oleh Pembanding ini adalah tidak berdasarkan / beralasan
hukum, karena :
a. Ternyata hanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Medan No.579/Pdt.G/2014/PN.Mdn. bertanggal 17 Juni 2015,
namun tanpa dapat merinci dan menunjuk bagian pertimbangan
hukum putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana tidak
teliti, tidak cermat dan keliru serta tidak dapat menyebutkan
ketentuan hukum mana dan keadilan yang bagaimana yang tidak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 23
diterapkan semestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan dalam menjatuhkan putusan tersebut;
b. Ternyata alasan / keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam
memori bandingnya bertanggal 19 Oktober 2015 pada angka
romawi I dan II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam
perkara aquo hanyalah merupakan pengulangan dalil posita yang
telah pernah diajukan Pembanding di tingkat pertama, sehingga
bukan merupakan alasan baru;
3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan
Indonesia memori banding yang diajukan Pembanding dalam perkara ini
ternyata TIDAK ADA MENGEMUKAKAN HAL-HAL YANG BARU,
MELAINKAN HANYALAH PENGULANGAN HAL-HAL YANG TELAH
DIKEMUKAKAN PEMBANDING DI DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT
PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN, sehingga haruslah
ditolak, hal ini dapat dilihat dalam landasan hukum :
a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1074 K/Sip/1971
bertanggal 27 September 1972, secara tegas menyatakan bahwa
apa-bila dalam memori banding yang pada pokoknya tidak memuat
hal-hal yang baru dan telah termasuk dalam pertimbangan
Pengadilan Negeri yang bersangkutan, tidak akan diperhatikan;
b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1543 K/Sip/1978
bertanggal 09 Maret 1978 secara tegas menyatakan bahwa risalah
banding yang tidak memberikan pembuktian yang menguatkan dalil-
dalil kebenaran gugatannya, menurut hukum patut dikesampingkan;
C. Alasan keberatan Pembanding Sub. I tentang “Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan tidak memahami esensi gugatan yang diajukan dalam perkara aquo” .
1. Bahwa alasan kebaratan Pembanding yang dikemukakan dalam memori
bandingnya pada halaman 2, Sub 1 s/d halaman 4 alinea 2, haruslah
ditolak atau dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a. Pembanding (ic. Yayasan Perguruan Letjen S. Parman) yang didirikan
berdasarkan alat bukti Pembanding bertanda P.2 (ic. Akta Berita
Acara No.35 bertanggal 16 Desember 1986 yang dibuat di hadapan Agoes Salim, Notaris di Medan) semenjak berlakunya Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang RI No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 24
Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, ternyata tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 32 ayat 1 dan 2 jis Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 1, 2, 3 dan 4,
sehingga Justin Tianusa tidak berhak menggunakan nama “Yayasan”
sebagai badan hukum guna mengajukan gugatan terhadap
Terbanding dalam perkara aquo;
b. Bahwa bukti yang diajukan Pembanding bertanda P.3 (ic. Surat
Keterangan No.60/AG/N/1986 bertanggal 19 Desember 1986 yang
dibuat dan ditandatangani Agoes Salim, Notaris di Medan, bukanlah
merupakan bukti pemberitahuan ke Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia RI sebagaimana yang disyratkan dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang RI No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
c. Karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Pembanding bertanda
P.1 yakni Sertipikat Hak Milik No.1617 jelas terbukti bahwa tanah
yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1617 tersebut bukan
milik Pembanding (ic. Yayasan Perguruan Letjen S. Parman atau
milik pribadi Justin Tianusa) melainkan milik orang lain (yang bukan
para pihak dalam perkara aquo), sehingga tidak ada hak-hak
Pembanding mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;
d. Bahwa di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditegaskan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, dimana sejak semula Pembanding telah mengetahui
dan bahwa pemilik tanah (ic. Mansur) sewaktu membangun ruko di
jalan Dr. Wahidin tersebut, telah menyediakan dan menggunakan
tanah yang di klaim Pembanding tersebut sebagai jalan umum (gang
kebakaran) bagi penghuni yang membeli ruko tersebut, hal ini terbukti
dari alat bukti Terbanding bertanda T-1 jis T-5, T-6 yang dipertegas
oleh keterangan para saksi yang bernama Mahadi Mane dan Sarwan
Syaputra, yang mana ruas gang kebakaran (jalan umum) tersebut
telah dikuasai dan dipagar oleh Pembanding secara melawan hukum
tanpa ada persetujuan tertulis dari para penghuni dan tidak memiliki
Surat Izin dari instansi yang berwernang sampai sekarang ini;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 25
e. Karena tidak ada satu alat pembuktian dari Pembanding yang mem-
buktikan Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum terhadap
Pembanding, sebab Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0988/644.4/
0723/07.12/07 (vide bukti Pembanding bertanda P.5) yang dijadikan
dalil posita (alasan) menuduh Terbanding menghalangi Pembanding
mendirikan bangunan, ternyata berdasarkan alat pembuktian dari
Terbanding bertanda T-7 jo T-8 telah dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dan berdasarkan alat bukti
Terbanding bertanda T-9 jo T-10 jelas terbukti Pembanding masih
sedang menguji keabsahan SIMB tersebut dengan mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara di Medan No.83/BDG/2008/PT.TUN-MDN. bertanggal 23
Desember 2008 (vide bukti T-8) ke Mahkamah Agung RI;
f. Bahwa sebaliknya berdasarkan alat pembuktian yang diajukan
Terbanding bertanda T-1 s/d T-6 jelas terbukti bahwa Terbanding
memperoleh tanah tersebut memang sudah didirikan bangunan oleh
Mansur berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Keterangan
Situasi Bangunan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga fakta hukumnya TIDAK BENAR Terbanding ada atau telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding, dan
adapun tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1617
adalah sisa atau semula berasal dari bekas Sertipikat HGB No.227
(d/h. ex Hak Pakai No.80);
2. Bahwa berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang
dikemukakan tersebut di atas jelas pertimbangan hukum dan diktum
putusan Pengadilan Negeri Medan No.579/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
bertanggal 17 Juni 2015 telah tepat dan benar menyatakan gugatan
Pembanding tidak dapat diterima, sehingga putusan tersebut sangat
beralasan hukum untuk tetap diper-tahankan/dikuatkan di tingkat banding
oleh Pengadilan Tinggi Medan;
D. Alasan keberatan Pembanding Sub. II tentang “Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum”.
1. Bahwa apabila diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri
Medan No.579/Pdt.G/2014/PN.Mdn. bertanggal 17 Juni 2015 yang
menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 26
pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putrusannya
pada halaman 18, Ad.4 alinea 1 s/d halaman 19 alinea 4, yang pada
intinya oleh karena dasar gugatan Pembanding bahwa Terbanding
melakukan perbuatan melawan hukum karena bangunan balkon milik
Terbanding menghalangi dan meng-ganggu bangunan kantor sekolah
yang direncanakan akan didirikan ber-dasarkan Surat Izin Mendirikan
Bangunan No.0988/644.4/0723/07.12/07 (vide bukti Pembanding
bertanda P.5), yang ternyata SIMB tersebut telah dibatalkan oleh
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan
No.83/BDG/2008/PT.TUN-MDN. bertanggal 23 Desember 2008 (vide
bukti Terbanding T-8);
2. Bahwa di samping itu alasan / keberatan Pembanding yang menyatakan
hendak membangun bangunan yang diperuntukan sebagai lembaga
pendidikan adalah TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN, karena fakta
hukum yang secara tegas disebutkan dalam Surat Izin Mendirikan
Bangunan No.0988/644.4/0723/07.12/07 (vide alat bukti Pembanding bertanda P.5) jelas adalah untuk penggunaan sebagai BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat pembuktian Terbanding bertanda T-
9 jo T-10 jelas terbukti Pembanding masih sedang menguji keabsahan
SIMB tersebut dengan mengajukan permohonan kasasi terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan
No.83/BDG/2008/PT. TUN-MDN. bertanggal 23 Desember 2008 (vide
bukti T-8) ke Mahkamah Agung RI, yang mana sampai saat ini belum ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan
Indonesia, gugatan Pembanding dalam perkara aquo jelas masih PREMATUR, karena yang menjadi dasar tuntutan Penggugat ic. SIMB
keabsahannya masih sedang diuji dalam proses pemeriksaan kasasi di
Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam
perkara yang sedang di banding ini, secara tegas telah memberi
kepastian hukum dan tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat
dengan menyatakan gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat
diterima, sebab putusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada kaedah hukum dalam Yurisprudensi tetap
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 27
Mahkamah Agung RI No.1987 K/PDT/2010 bertanggal 23 November
2010 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2767 K/PDT/2010 bertanggal 31 Mei 2011, yang antara lain secara tegas
menyatakan gugatan terhadap obyek yang sama dengan pihak yang
sama masih ada perkara yang sedang berjalan harus dinyatakan tidak
dapat di terima;
6. Bahwa di samping itu alasan keberatan Pembanding yang diajukan
dalam memori bandingnya pada halaman 4 Sub. II alinea 1 s/d halaman
6 alinea 1, juga tidak dapat menunjukkan “rasa keadilan masyarakat”
mana dan “kepastian hukum apa”, yang telah dicederai oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusannya
terhadap perkara yang sedang dimohon banding oleh Pembanding ini;
7. Bahwa lagi pula berdasarkan alat bukti yang dikemukakan Pembanding
bertanda P.1 (ic. Sertipikat Hak Milik No.1617) JELAS TERBUKTI Pembanding (ic. Yayasan Perguruan Letjen. S. Parman) BUKAN PEMILIK atau PEMEGANG HAK atas obyek tanah tersebut;
8. Bahwa Terbanding secara tegas juga menolak alasan keberatan
Pembanding pada halaman 4 alinea terakhir jo halaman 5 alinea 1,
karena berdasarkan alat pembuktian Terbanding bertanda T-1, T-4, T-5,
T-6 jelas terbukti bangunan ruko jalan Dr. Wahidin No.24-V/168, Desa
Pandau Hulu II, Kota Medan, sudah dibangun oleh Mansur (pemilik
tanah) berdasarkan SIMB dan KSB (vide alat bukti Terbanding bertanda
T-4, T-5 dan T-6), yang kemudian ruko tersebut dijual kepada Ir. Sarkri
Kosasih, yang mana ruko (dalam kondisi seperti semula sejak dibangun
tanpa dirubah atau ditambah Terbanding) baru dibeli oleh Terbanding
dari Ir. Sarkri Kosasih pada tanggal 28 Nopember 2000 (vide alat bukti
Terbanding bertanda T-2), sementara Yayasan Perguruan Letjen. S.
Parman (ic. Pembanding) baru didirikan pada tahun 1986 berdasarkan
alat bukti bertanda P.2 dan alas hak tanah yang diklaim Pembanding
sesuai dengan alat bukti Pembanding bertanda P.1 baru diterbitkan pada
tanggal 7 Oktober 2014 jauh setelah keberadaan bangunan ruko
tersebut, jadi tidak mungkin dan tidak benar Terbanding menguasai dan
menghalangi secara semena-mena tanpa ada pemberitahuan atau tanpa
ada izin dari Pembanding atas hak kepemilikan ruko milik Terbanding
tersebut;
9. Bahwa Terbanding juga secara tegas menolak alasan keberatan Pem-
banding dalam memori bandingnya pada halaman 5 alinea 2 s/d alinea
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 28
4, karena tujuan Pembanding untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui pendidikan, bukan berarti memberi hak istimewa kepada
Pembanding untuk mengenyampingkan Hukum Acara Perdata dan
mengabaikan UNDANG-UNDANG tentang YAYASAN yang berlaku di
Indonesia serta mendapat kewenangan untuk menganulir hak-hak
Terbanding atas ruko yang diperoleh dengan alas hak yang sah sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana keberadaan ruko
milik Terbanding tersebut sudah dibangun jauh hari sebelum berdirinya
Yayasan Perguruan Letjen. S. Parman (ic. Pembanding) yang kemudian
secara SLORDIG mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut (padahal
berdasarkan alat bukti Pembanding bertanda P.1 jelas BUKAN HAK
KEPEMILIKAN YAYASAN);
Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yang didukung oleh fakta hukum
dari ALAT PEMBUKTIAN PARA PIHAK serta landasan hukum yang
dikemukakan Terbanding di dalam pemeriksaan tingkat banding pada
Jawaban / Kontra Memori Banding ini, kiranya cukup memberi alasan hukum
kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang sedang
memeriksa dan mengadili perkara ini –s.o.r.- agar berkenan menolak seluruh
alasan / keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya
ber-tanggal 19 Oktober 2015, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn. bertanggal 17 Juni 2015, serta
menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam
perkara ini.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya
alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis
Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa
materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat
membatalkan putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori
banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan
kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula
Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn;
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 29
yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015 Nomor: 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn, memori
banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan
kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula
Tergugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan
pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para
pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat
Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya
sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015 Nomor:
579/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada
di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dan Pasal 1365 KUH
Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015
Nomor: 579/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim
Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH., MH dan H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan WakiI Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 66/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 30
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
26 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota, serta HERRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
JANNES ARITONANG, SH., MH DHARMA E. DAMANIK, SH., MH H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum
PANITERA PENGGANTI,
HERRI, SH Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN