PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASINpa- · PDF fileKelas 1 A Banjarmasin Tahun 2013 ... 12 13...
Transcript of PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASINpa- · PDF fileKelas 1 A Banjarmasin Tahun 2013 ... 12 13...
PENGADILAN AGAMA Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
E-mail;pa;[email protected]
SURAT Nomor : W15
K e p a d a
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin
Di –
BANJARMASIN.
No
Isi Surat / Barang
1.
2.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama
Kelas 1 A Banjarmasin Tahun 2013
File ADK / CD
Tembusan :
1.Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin
(Sebagai Laporan).
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASINJl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
mail;pa;[email protected]
SURAT PENGANTAR Nomor : W15-A1/ 096 /OT.01.2/I/2014
Banjarmasin, 6 Januari 2014
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Isi Surat / Barang
Banyaknya Keterangan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama
1 A Banjarmasin Tahun 2013
1 (satu) Bh
Buku
1 (satu) Buah
Dikirim dengan hormat untuk
dapat diketahui dan
dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Terima Kasih
1.Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin
ANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
Banjarmasin, 6 Januari 2014
Keterangan
Dikirim dengan hormat untuk
dapat diketahui dan
dipergunakan sebagaimana
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat Rahmat,
taufik dan Hidayah-Nya jualah, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah berhasil
menyelesaikan Laporan Tahunan 2013, walaupun kwalitas dan kwantitasnya belum
sebagaimana apa yang diharapkan, namun sadar akan kewajiban sebagaimana diperintahkan
dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28
Nopember 2013. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Laporan Tahunan ini adalah
merupakan gambaran secara umum dan ringkas tentang Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin khususnya mengenai organisasi dan tata laksana, data perkara dan
ketatausahaan, data sarana dan prasarana dan lain-lain yang berupa keberhasilan dan
hambatan-hambatan, sebagai bahan evaluasi untuk menyusun program kerja tahun berikutnya
dalam rangka meningkatkn hasil kerja dan mengatasi segala hambatan-hambatan.
Dengan terselesaikannya laporan tahun 2013 ini tentu saja tidak terlepas dari petunjuk
dan arahan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan
Agama Banjarmasin serta bantuan dari Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh
Karyawan karyawati Pegadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, untuk itu kami ucapkan
terimakasih yang setinggi-setingginya semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya
kepada kita semua Amien.
02 Januari 2014
i
DAFTAR ISI
Halaman
Pengantar
Daftar Isi
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
………..…………………….…………………………………………
………………..…………………….…………………………………
Pendahuluan ..…………….…………………………………………..
A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………………………..
B. Visi dan Misi …………………………………………………….
C. Rencana Strategis ………………………………………………..
Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………………………….
Standart Operasional Prosedur (SOP) …………….…………………
Keadaan Perkara .......…….…………………………………………
Pengawasan Internal ……….……………………………………….
Pembinaan dan Pengelolaan .…………………………………...........
A. Sumber Daya Manusia ….……………………………………….
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
2. Sumber daya Manusia Non Teknis Yudisial
3. Promosi dan Mutasi
4. Pengisian Jabatan Struktural
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………………………….
1. Sarana dan Prasarana Gedung .……………………………….
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
c) Penghapusan
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ….………………….
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
i
ii
1
1
2
3
9
12
13
19
21
21
27
27
29
BAB VI
c) Penghapusan
3. Pengelolaan Teknologi Informasi ……....…………………..
a) Perangkat Keras
b) Perangkat Lunak
C. Pengelolaan Keuangan ……………………………………………
1. Belanja Pegawai ………….……………………………………
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
2. Belanja Barang ………………………………………………..
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
3. Belanja Modal ..……………………………………………….
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
D. Pengelolaan Administrasi ………………………………………..
1. Administrasi Perkara …………………………….……………
2. Administrasi Umum …………………………………………..
Penutup ……………………………………………………………….
Kesimpulan dan Rekomendasi ...……………………………………..
Lampiran-lampiran
30
31
31
31
31
31
31
39
54
56
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Di dunia peradilan di kenal juga “ Kebijakan Mengadili “ atau lazim disebut “
Judicial Discreption “ menerapkan metode “ Penemuan Hukum “ adalah suatu wujud
kebijakan mengadili memutus atas nama keadilan adalah juga suatu penerapan kebijakan
mengadili demikian pula penggunaan pertimbangan sosiologis suatu putusan, substansi
pertimbangan memberatkan atau meringan adalah wujud kebijakan mengadili hal lain
yang berkaitan dengan kebijakan mengadili adalah “ stafmaaf “ .
Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak terjerembab menjadi
kesewenang-wenangan ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh setiap Hakim :
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas
hukum umum terutama asas keadilan.
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang tanpa suatu
diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama
rasa keadilan bagi pencari keadilan.
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi, agama dan
norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui.
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata mata didasarkan pada fakta yang
ditentukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum, Hakim dilarang
2
melakukan kriminalitas terhadap hal-hal yang tidak diatur atau sesuatu yang samar-
samar diatur dalam atau berdasarkan peraturan perundang undangan.
7. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengusulan Hakim Pengawas Bidang.
8. Membentuk tim IT dengan menyediakan ruang khusus dengan alamat
[email protected] dan aktif mengirim berita melalui internet.
B. Visi dan Misi.
Kekuasaan Kehakiman tertinggi di lingkungan empat Pengadilan (Pengadilan
Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha dan Pengadilan Militer) berpuncak
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan..
Sedangkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
mempunyai visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan msyarakat
menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.
3
Misi :
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan oleh ummat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakap,
infaq dan sadaqah dan ekonomi syariah secara tepat, sederhana dan biaya ringan.
C. Rencana Strategis
Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
serta mencermati tantangan yang dihadapi maka program kerja disusun serta dilaksanakan
secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan diharapkan dapat menghasilkan
lembaga yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju
supremasi hukum.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhknn sumber daya dan
sarana/prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya manusia dan
peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya pelayanan hukum kepada
masyarakat secara optimal.
- Rencana Stratejik Tahun 2010-2014
1. Tujuan
a. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari
campur tangan pihak lain.
b. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan
institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dihormati, mandiri tidak
memihak dan transparan.
4
2. Sasaran
a. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan
Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen
bebas dari campur tangan pihak lain.
b. Terealisir akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
c. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan
institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dihormati, mandiri tidak
memihak dan transparan.
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
a. Kebijakan
1. Menyelenggaran proses Peradilan dengan sederhana, cepat, biaya ringan
dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan menjunjung
tinggi rasa keadilan dan kebenaran.
2. Menyiapkan SDM yang terampil dan profesional serta sarana/prsarana
yang tepat guna.
3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi dilingkungan badan
peradilan.
b. Program
1. Peningkatan profesionalitas, integritas, moralitas Hakim, Pejabat
fungsional, struktural dan seluruh Pegawai didalam melaksanakan tugas
dan fungsi peradilan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan dibidang administrasi
kesekretariatan dan kepaniteraan.
5
3. Kerjasama dan tukar informasi dengan lembaga terkait.
D. Rencana kerja tahun 2013
a. Melaksanakan tugas peradilan berdasarkan azas sederhana cepat dan biaya ringan,
sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada Meja I, Meja II, dan Meja
III dengan memfungsikan Hakim Pengawas.
2. Mempercepat jalannya berkas perkara dari Meja I maksimal 7 hari sudah
diserahkan kepada Ketua Majelis.
3. Menambah jumlah Hakim.
4. Mengutamakan dimulai pemeriksaan perkara 14 hari setelah perkaranya
didaftarkan.
5. Mengingkatkan frekwensi persidangan dengan memamfaatkan waktu yang
lowong dalam penundaan persidangan.
6. Menyelesaikan perkara maksimal 6 bulan.
7. Mempercepat proses penyelesaian Berita Acara dan Putusan.
8. Meningkatkan pelayanan perkara Banding Kasasi serta pelaksanaan Eksekusi.
9. Menyampaikan rekap putusan yang telah mempunyai hukum tetap pada KUA
tempat tinggal dan tempat nikah para pihak.
10. Menyajikan data statistik perkara yang diterima ditingkat pertama dan tingkat
banding serta kasasi.
b. Meyelengarakan tertib Administrasi Peradilan sesuai pola bindalmin (KMA No. 1
tahun 1996), sebagai berikut :
1. Meningkatkan tertib proses penerimaan perkara.
6
2. Meningkatkan tertib pencatatan pada buku register, register induk perkara
sidang, register permohonan banding. Register permohonan kasasi, register
permohonan PK dan papan data perkara.
3. Menigkatkan tertib pembukuan Keuangan Perkara baik buku jurnal keuangan,
buku induk keuangan, buku penerimaan HHK.
4. Membuat dan menyampaikan laporan perkara tepat waktu.
5. Meningkatkan pelaksanaan minutasi dan tertib arsip berkas perkara.
6. Melaksanakan pembundelan berkas perkara yang sudah diminutasi.
7. Meningkatkan penataan arsip perkara, menjilid salinan putusan yang telah
diminutasi kedalam box.
8. Membuat Akte Cerai para pihak paling lambat 7 hari sesudah berkekuatan
hukum tetap.
c. Meningkatan kemampuan teknis aparat Peradilan dalam menangani perkara,
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang
sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Mengevaluasi dan membuat saran tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
3. Mengadakan rapat/pertemuan antara Pejabat satu bulan sekali dan rapat antar
seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tiga
bulan sekali.
4. Melaksanakan pemeriksaan/Cross Cek terhadap buku-buku bindalmin.
5. Mengadakan pengkajian baik Hukum Acara maupun Hukum Formal.
6. Membuat WAS1, WAS 2, dan EVA 1, EVA 2.
7
7. Memonitor jalannya persidangan sejak dari PMH, putusan sampai dengan
minutasi.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan administrasi dan manajemen
perkara bagi tenaga administrasi.
9. Melakukan pembenahan sistem manajemen administrai dan organisasi
peradilan termasuk pelaksanaan Informasi Tekhnologi (IT), Pos Bantuan
Hukum dan Meja Informasi.
d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :
1. Pengelolaan gaji, tunjangan, lembur, uang makan, remonerasi.
2. Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Halaman Gedung.
3. Pemeliharaan Rumah Dinas dan Halaman Rumah Dinas.
4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 .
5. Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2.
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
7. Perawatan Jaringan listrik, telepon, fax, Internet (kabel LAN) dan pipa
PDAM.
8. Belanja Langganan Daya dan Jasa.
9. Pengiriman Surat-surat Dinas.
10. Belanja Keperluan Perkantoran.
11. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai.
12. Melaksanakan Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional
Perkantoran.
13. Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
8
e. Pembinaan dan Konsultasi
1. Belanja Perjalanan dinas.
2. Transpot Dalam Kota dan Uang Saku Harian.
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.
1. Pengadaan Meubelair.
2. Pengadaan AC Split.
g. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
1. Biaya Perkara Prodeo
2. Biaya Pemberkasan Perkara.
9
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun
2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansisal di lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI,
maka penyelenggaraan organisasi Yustisial dan Non Yustisial berada dibawah Mahkamah
Agung RI.
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, terdiri dari :
A. Ketua.
B. Wakil Ketua.
C. Hakim.
D. Panitera/Sekretaris.
E. Wakil Panitera.
F. Wakil Sekretaris
G. Panitera Muda Permohonan.
H. Panitera Muda Gugatan.
I. Panitera Muda Hukum.
J. Kasubag Kepegawaian.
K. Kasubag Keuangan.
L. Kasubag Umum.
M. Kelompok Fungsional :
- Panitera Pengganti.
10
- Jurusita / Jurusita Pengganti.
Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur
organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, sebagaimana bagan berikut ini :
11
S
TR
UK
TU
R O
RG
AN
ISA
SI
PE
NG
AD
ILA
N A
GA
MA
K
EL
AS
IA
BA
NJA
RM
AS
IN
S
EM
A N
OM
OR
5 T
AH
UN
1996
K E T U A
....................................................
. W A K I L K E T U A
...................................................
HAKIM
1. M.THABERANIE, S.H.,M.H.I.
2. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, S.H., M.H.
3. Dra. Hj. MARDIANAH.R.S.H.
4. Dra.Hj. ZURAIDAH HATIM
AH,S.H, M.H.I.
5. Dra.Hj. IDA SARIANI,S.H, M.H .I.
6. Drs. PARHANUDDIN
7. Dra.Hj.MARDIANA MUCHTAR,,M.H.I
8. Drs. DAMANHURI ALY.
9. KHALID GAILEA, S.H.
PANITERA/SEKRETARIS
Hj. NUZULIAH,S.H.
WAKIL PANITERA
H.SAMSUL MUHANA,S.Ag,S.H
WAKIL SEKRETARIS
H. M. FAUZI, S.H.
PANMUD PERMOHONAN
LISNA HILALINA, S. Ag.
PANMUD GUGATAN
Dra. DAKWATI
PANMUD HUKUM
Hj. MURIJATI, S.H.
KASUBAG.KEPEGAWAIAN
Hj. RUKMINI, S.H.
KASUBAG.KEUANGAN
FITRIAN NOOR, S.H., S.HI., MH.
.S.HI,MH
KASUBAG. UMUM
MARBI’AH , S.H.
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
PANITERA PENGGANTI
JURU SITA
JURU SITA PENGGANTI
1. Hj. MISKIAH, S.H.
2. Hj. SALMAH, BA.
3. Dra. SITI MURAHMI, M.H.
4. Dra. Hj. SITI RAHMAH
5. Dra. TIEN HARLIANTY
6. H. SUBQI, S.H.
7. Drs. H. MAKHMUD, M.H.
8. Hj. ERA RAHMI MUINAH, S.Ag
9. Hj. SITI JAINAH, S.H .
10. LELLI MARIATI, S.H., M. Hum .
11.LANA MAGFIRAH, S. H.
12.GAZALI RAHMAN, S. H.
13. RAHMI SUPIA, S.H.
14. H. AHMAD SALIM
RIDHA, S.Ag.
15..Dra. HJ. RUHANIAH
1.
JAMHARI, S.H.
2.
MUHAMMAD JAZULI, S.H.
1.
TAUFIKURRAHMAN
2.
HADIJAH, S.H.
3.
Hj.HAYATUN NUFUS, S.H.
4.
KARTINI
5.
Hj. KASNUN, S.H.
6.
LAILA MUNIROH, S.H.
A. Standard Operasional Prusedur (SOP).
Program kerja Tupoksi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tahun
2013 telah dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan.
Dalam system penyusunan rencana program kerja merupakan langkah awal
yang harus dilakukan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan evaluasi
pencapaian kinerja serta acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
tupoksi.
Pada prinsipnya alur tupoksi Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat
Struktural, Fungsional maupun penerimaan dan penyelesaian perkara Pengadilan
Agama Banjarmasin sama dengan Pengadilan Agama lainnya di selururuh wilayah
Indonesia.
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
public dan SEMA Nomor 10/2010, maka Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan SOP.
Berikut ini kami tetapkan penyusunan SOP Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin sebagaimana yang tergambar pada lampiran:
13
BAB III
KEADAAN PERKARA
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam melaksanakan tugas sehari-hari
berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1993
tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama
serta panduan dari Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II.
1. Penyelesaian Perkara
Perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk
tahun 2013 sebanyak 2.236 perkara yang terdiri dari 1.824 perkara gugatan dan 412
perkara permohonan, jumlah diatas dapat digambarkan sebagai berikut :
- Sisa perkara Tahun 2012 sebanyak 260 perkara (242 perkara gugatan dan 18
perkara permohonan) .
- Perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 1.976 perkara (1.582 perkara
gugatan dan 394 perkara permohonan)
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
14
PERKARA YANG DIPROSES TAHUN 2013
Tabel 1
A. Perkara Gugatan
No. Jenis Perkara Gugatan Jumlah Prosentase
1. Izin Poligami 4 0,22
2. Cerai Talak 485 26,59
3. Cerai Gugat 1.297 71,11
4. Harta Bersama 12 0,66
5. Penguasaan Anak/Pemeliharaan Anak 4 0,22
6. Kewarisan 18 0,99
7. Hibah / Gugatan - -
8. Nafkah Anak 1 0.05
9. Pembatalan Nikah - -
10. Ekonomi Syariah 2 0,11
11. Gugatan Isbat Nikah 1 0.05
Jumlah 1.824 100
Tabel 2
PERKARA YANG DIPROSES TAHUN 2013
B. Perkara Permohonan
No. JenisPerkara Permohonan Jumlah Prosentase
1 Dispensasi Kawin 51 12,38
2 Wali Adhal 1 0,24
3 Perwalian 49 11,90
15
4 Isbat Nikah 27 6,55
5 Asal Usul Anak 137 33,25
6 Pengangkatan Anak/Adopsi 14 3,40
7 P3 HP 130 31,55
8. Penetapan Hibah - -
9. Lain-lain 3 0,73
Jumlah 412 100
Sedangkan perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1
A Banjarmasin untuk tahun 2013 sebanyak 1.966 (1.402 perkara gugatan dan 382
perkara permohonan dan lain-lain 182 perkara) lihat table berikut :
Tabel 3
PERKARA GUGATAN YANG DIPUTUS TAHUN 2013
A. Perkara Gugatan
No Jenis Gugatan Jumlah Prosentase
1 Izin Poligami 4 0,25
2 Cerai Talak 355 22,41
3 Cerai Gugat 1,022 64,52
4 Pembagian Harta Bersama 10 0,63
5 Penguasaan Anak 3 0,19
6 Kewarisan 8 0,51
7 Pembatalan Pernikahan - -
8 Nafkah Anak - -
16
9 Lain-lain 182 11,49
Jumlah 1.584 100
Tabel 4
PERKARA PERMOHONAN YANG DIPUTUS TAHUN 2013
B. Perkara Permohonan
No. Jenis Perkara Jumlah Prosentase
1 Dispensasi kawin 50 13,09
2 Wali Adhal 1 0,26
3 Perwalian 46 12,04
4 Itsbat Nikah 25 6,55
5 Asal Usul Anak 129 33,76
6 Pengangkatan Anak 11 2,88
7 P3HP 117 30,63
8. lain-lain 3 0,79
Jumlah 382 100
Tabel diatas sudah termasuk perkara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang
tunduk dengan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sebanyak 98
perkara, terdiri dari 75 perkara cerai gugat dan 23 perkara cerai talak.
Demikian juga untuk perkara yang digugurkan (42 perkara), dicabut (123)
perkara), dan dicoret dari register (8 perkara), tidak diterima 2 perkara
Untuk perkara yang belum diputus sebanyak 270 perkara terdiri dari 254
perkara gugatan dan 16 perkara permohonan.
17
2. Persidangan
a. Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Persidangan
Persidangan dilaksanakan sesuai dengan susunan Majelis Hakim yang
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin yaitu
sebanyak 4 (empat) kali dalam satu minggu dengan 5 (lima) Majelis Hakim yaitu
setiap hari Senin ; setiap hari Selasa ; setiap hari Rabu ; setiap hari Kamis ;
dengan Majelis yang berbeda.
3. Pemanggilan
Pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin
tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti kepada pihak
Penggugat, Tergugat, Pemohon dan Termohon.
4. Upaya Hukum
Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan terhadap
putusan / penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin dalam tahun 2013
berjumlah 34 buah perkara dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5
DATA UPAYA HUKUM PARA PIHAK TAHUN 2013
No. Jenis Upaya Hukum Saldo 2012 Terima Selesai Sisa
1 Perlawanan (Verzet) - 1 - 1
2 Banding 8 17 22 3
3 Kasasi 11 16 13 14
4 Peninjauan Kembali - - - -
Jumlah 19 34 35 18
18
5. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan kepada Para Pihak
Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan untuk tahun 2013 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 6
DATA PENYERAHAN SALINAN TAHUN 2013
No. Jenis Salinan Diambil Sendiri Dikuasakan Jumlah
1 Putusan/Penetapan 316 37 353
2 Akte Cerai 1.769 116 1.885
Jumlah 2.085 153 2.238
19
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
A. BIDANG YUSTISIAL
Sesuai dengan KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas
pengawasan, maka Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah
menyikapi Surat Keputusan itu, yaitu :
A. Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan jalannya persidangan agar
persidangan berjalan dengan tertib sesuai hukum acara dengan cara memonitor
setiap jalanhya persidangan sejak Penunjukan Majelis Hakim sampai putusnya
perkara.
B. Memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim yang akan menangani perkara,
maupun yang sedang menghadapi kesulitan dalam penanganan perkara dengan
cara menunjuk anggota baru bagi anggota yang berhalangan dan menetapkan
majelis baru bagi Ketua Majelis yang berhalangan tetap serta mengambil alih
menanganinya untuk menghindari berlarut larut dan bertumpuknya perkara.
II. BIDANG NON YUSTISIAL
A. Memonitor kehadiran Hakim dan Karyawan di Kantor pada hari-hari kerja
dengan cara memasuki setiap ruangan para Karyawan Pengadilan Agama Kelas
1A Banjarmasin pada waktu jam kerja pagi dan menjelang pulang dan
memonitor jalannya pengisian absen datang dan pulang.
B. Memonitor tingkah laku Hakim didalam maupun diluar persidangan serta
tingkah laku Hakim dan Karyawan didalam maupun diluar kedinasan, untuk
penilaian dituangkan dalam blangko penilaian khusus.
20
C. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan Hakim Pengawas Bidang, yaitu :
Hakim pengawas bidang Gugatan, Permohonan, Hukum, Kepegawaian,
Keuangan dan Umum, serta mengevaluasi hasil kerja Hakim Pengawas Bidang
masing-masing.
D. Mengadakan brefing pemberian arahan kepada seluruh Karyawan Karyawati
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk selalu meningkatkan disiplin
kerja.
21
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin merupakan peradilan tingkat
pertama, dimana salah satu tugas pokok sebagai pelaksana kekuasan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
Agar Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka
perlu pula dilengkapi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan kuantitas yang mencukupi, serta Sumber Daya Manusia yang benar benar
mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Dalam tahun 2013, sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu
pengetahuan dan pembangunan seiring meningkatnya teknologi yang semakin
maju, maka setelah bersatu dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia, maka dapat dilihat gambaran keadaan Sumber Daya
Manusia Teknis Yudicial yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin sebagaimana tersebut di bawah ini :
22
Tabel 7
KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YIDISIAL
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2012
N0. Jabatan
Pangkat / Gol. Ruang
Ket. IV III II I
A b C D E A B C D A b c D A b c D
1. K e t u a
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera / Sekretaris 1
5. Wakil Panitera 1
6 Panmud Gugatan 1
7 Panmud Permohonan 1
6 Panmud Hukum 1
9 Panitera Pengganti 1 3 2 9
10 Jurusita 2
11 Jurusita Pengganti 2 3 1
JUMLAH 2 1 2 6 6 12
Tabel 8
KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN
PENDIDIKAN TAHUN 2013
No. Jabatan
Pendidikan
Ket.
S3 S2 S1 SM SLA SLP SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ketua
23
2. Wakil Ketua
3. Hakim 6 3
4. Panitera / Sekretaris 1
5. Wakil Panitera 1
6. Panmud Gugatan 1
7. Panmud Permohonan 1
8. Panmud Hukum 1
9. Panitera Pengganti 3 11 1
10. Jurusita 2
11. Jurusita Pengganti 6 2
JUMLAH 9 27 2 2
Dari gambaran Sumber Daya Manuasia Teknis Yudicial tersebut di atas,
masih diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap
Sumber Daya Manusia yang ada, sesuai dengan perkembangan organisasi /
instansi, dan dalam mendukung tugas dan fungsi Peradilan Agama yang
semakin berat dan komplek yakni melalui upaya jalur pendidikan formal yang
lebih tinggi dengan memberi kesempatan untuk menuntut ilmu pada tingkat
perguruan yang lebih tinggi dan mengikutsertakan kepada berbagai pelatihan,
baik yang dilaksanakan di daerah maupun di pusat bahkan dengan mengadakan
study perbandingan ke daerah lain di luar Kalimantan dengan tujuan
menghasilkan SDM yang trampil dan terdidik yang berkesinambungan dan
konsisten, sehingga diharapkan SDM tersebut dapat bekerja dengan lebih baik
dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Sesuai dengan ketetapan standard dan Kelasifikasi, Pengadilan Agama
Kelas 1A Banjarmasin masih dirasakan kekurangan tenaga teknis yusticial
24
dibandingkan dengan tingkat dan volume perkara yang dihadapi, dimana
keadaan ideal yang diharapkan agar dapat penambahan sumber daya manusia
yang handal dan terampil yang mampu menyelesaikan permasalahan yang
timbul.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.
Untuk memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur
dilingkungannya, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dengan sumber
daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan tugas pokoknya baik secara
administrasi maupun secara struktur organisasi dengan memiliki 3 (tiga) sub
bagian dibawah satu Wakil Sekretaris, Sumber Daya Manusia yang dimiliki
sekarang baik secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi serta telah
mempunyai integiritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan kondisi objektif di Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin, Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial yang dimiliki
sekarang dimana telah memberikan akses pada kecepatan pemberian layanan
dengan tingkat sinkronisasi yang layak dan berfungsi baik sehingga menciptakan
organisasi peradilan yang berfungsi baik dan berkembang terus. Hal ini dapat
dilihat dari keadaan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial yang ada di
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, baik secara struktural maupun
jenjang pendidikan yang dimiliknya, sebagaimana tersebut di bawah ini :
25
Tabel 9
DATA SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL
TAHUN 2013
No Jabatan Eselon Pendidikan Jumlah Ket.
1 2 3 4 5 6
1 Wakil Sekretaris III.b S.1 Hukum 1
2 Kasub.Bag.Kepegawaian IV.a S.1 Hukum 1
3 Kasub.Bag.Keuangan IV.a S.2.Hukum 1
4 Kasub.Bag.Umum IV.a S.1.Hukum 1
5 Pegawai Administrasi - S1, S2, D3,
SLTA, SLTP 12
Jumlah - - 16
Dengan mengingat kualitas dan kuantitas tenaga yang ada sekarang
dengan tidak mengabaikan kondisi gedung yang tidak memadai, tata ruang yang
layak sebagai tempat kerja serta didukung dengan sumber daya manusia yang
terampil dimiliki sekarang ini, maka masih diharapkan adanya tenaga pembantu
pengadministrasi / staf yang mencukupi mengingat tenaga staf yang ada hanya 8
(delapan) orang, 2 (satu) orang pada sub bagian umum 2 (dua) orang masing-
masing pada Panmud Gugatan, Permohonan, Panmud Hukum, Staf
Kepegawaian 1 (dua) orang dan Keuangan 2 (dua) orang dan diperdayakan
kepada beberapa orang yang mempunyai jabatan fungsional seperti jurusita
pengganti untuk sebagai tenaga staf/pengadministrasi. Sehingga untuk
mendapatkan keberhasilan pelaksanaan tugas administrasi yang lebih baik,
26
efisien dan efektf serta maksimal pada Pegadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
penambahan tenaga staf / pengadministrasi ini dapat dimungkinkan.
3. Promosi dan Mutasi.
Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua Pegawai
dalam mengatasi perubahan cepat dalam paradigma dan masalah masalah yang
berkembang, dimana sumber daya manusia ( pegawai ) yang ada pada
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarasin diberikan kesempatan untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sehingga tercipta
profesionalisme, ketrampilan sebagai aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara lebih optimal yakni mendorong dan memberi kesempatan yang
seluas luasnya kepada semua pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti
berbagai tes / ujian seperti ujian Penerimaan Calon Panitera Pengganti,
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hal ini telah terealisir dengan
diikutsertakan beberapa orang Pegawai dan telah berhasil 2 (dua) orang lulus
ujian Panitera Pengganti dan1 (satu) orang lulus ujian sertifikasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
Selain dari pada itu kepada pegawai yang dianggap berpotensial juga
telah dipromosikan kepada berbagai bagian dan jabatan yang lebih tinggi, Wakil
Ketua, satu orang Hakim dan dua orang Jurusita Pengganti dengan harapan agar
karier yang bersangkutan tidak terhenti sampai disitu saja dan lebih penting lagi
untuk memberi kesempatan kepada yang lain yang semuanya itu bertujuan
sebagai penyegaran.
27
4. Pengisian Jabatan Struktural.
Sebagai Aparatur Negara yang professional dan berkualitas dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan, maka sudah
sepantasnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan disyaratkan
untuk memiliki etos kerja dan dituntut kemampuan kerjanya yang ditunjukkan
dengan keahlian atau ketrampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan
pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan/pengalaman kerja dan bahkan kepada
kemampuan baik dari aspek psikologi maupun kekuatan fisik yang semuanya itu
merupakan suatu bobot kerja / jabatan.
Di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, semua jabatan struktural
telah terisi sesuai dengan kedudukannya yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang masing masing sesuai dengan tugasnya dalam memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan alat kerja dan kondisi
pelaksanaan.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana :
1. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin di bangun diatas
tanah seluas 1.030 m2 yang diatasnya berdiri bangunan dengan status hak guna
bangunan yang sampai perkembangan selanjutnya hingga sekarang seluas
651,98 m2 yang dibangun dua lantai dengan jumlah ruang seluruhnya sebanyak
20 ruangan, lantai dasar 11 ruangan yaitu : (1). ruang Sidang satu luas 46,51 m2,
(2). ruang recepsionis sekaligus untuk ruang tunggu luas 6,30 m2, (3). ruang
mediasi luas 6,09 m2, (4). ruang sidang dua luas 45,43 m2, (5). Musholla luas
28
31,20 m2, (6). ruang Hukum sekaligus untuk ruang arsip luas 34,60 m2 yang
ditempati oleh empat orang yaitu Panmud Hukum dan dua orang Jurusita
Pengganti dan seorang staf yang diperbantukan untuk kelancaran tugas dibidang
Hukum, dam satu orang staf petugas register gugatan dan register mediasi (7).
ruang Hakim I luas 38,70 m2 di tempati oleh empat orang Hakim, (8). ruang
Hakim II luas 24 m2 di tempati oleh tiga orang Hakim, (9). ruang untuk
Kasubag Umum dengan satu orang pelaksana dan satu orang Jurusita Pengganti
luas 17,40 m2, (10). ruang untuk Kasubag Keuangan, bendahara dan Jurusita
Pengganti yang diperbantukan untuk membuat daftar gaji Pegawai serta seorang
staf keuangan luas 18,6 m2, (11). ruang untuk Kasubag Kepegawaian, dua orang
staf pelaksana luas 24 m2. Sedangkan lantai dua terdiri dari delapan ruangan
yaitu : (1). ruang untuk Ketua luas 46,67 m2, (2). ruang loby luas 40,95 m2, (3).
ruang Wakil Ketua luas 23 m2, (4). ruang Pansek luas 23,11 m2, (5). ruang,
Perkara seluas 73,50 m2 yang ditempati oleh Wakil Panitera, Panmud Gugatan,
Panmud Permohonan, empat orang Panitera Pengganti yang diperbantukan
untuk penerimaan perkara gugatan dan permohonan, dua orang cakim, dan satu
orang Kasir merangkap Jurusita Pengganti (6). ruang Wakil Sekretaris (7) ruang
Informasi Technologi (IT) luas 6,30 m2. (8). ruang panitera Pengganti luas 51
m2 ditempati oleh enam orang, (9). ruang Jurusita dan Jurusita Pengganti luas
25,80 m2 ditempati empat orang, (10). ruang perpustakaan luas 26,91 m2.
a) Pengadaan.
Dalam Dipa Tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp.
29
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Sarana dan prasarana
gedung kantor.
b) Pemeliharaan.
Untuk dana pemeliharaan yang tersedia dalam Dipa tahun 2013
sangat jauh dengan harapan jika dibandingkan kondisi yang ada sekarang,
dimana pada bidang Informasi teknologi dan Meja Informasi semasekali
tidak ada anggaran yang tersedia dalam Dipa tahun 2013 ini.
c) Penghapusan.
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjatmasin tahun 2013 ini tadak ada
melaksanakan penghapusan barang milik Negara/ kekayaan Negara.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin disamping
ditunjang oleh fasilitas Air bersih, Listrik dan Internet, dilengkapi pula dengan
adanya fasilitas AC Spilit, Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi
untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas dan on line SIADPA untuk
kemudahan dan kelancaran bagi pencari keadilan, selain itu disediakan
kendaraan roda dua untuk operasional enam unit, dan satu unit kendaraan roda 4,
dan tidak kalah pentingnya disediakan, Informasi Desk, meja informasi, lahan
parkir untuk karyawan karyawati serta bagi pencari keadilan meskipun tidak
dapat menampung semua kendraan yang ada serta tidak memadai.
a) Pengadaan.
Untuk pengadaan (Belanja Modal) semuanya dapat terrealisasi
sebelum akhir tahun tepatnya di triwulan ketiga tahun 2013.
30
b) Pemeliharaan.
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tahun 2013 dalam dipa
tidak mendapatkan dana pemeliharaan khususnya TI dan Meja Informasi.
Namun untuk pelaksanaan pemeliharaan dapat berjalan dengan cara
swadaya.
c) Penghapusan.
Tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak ada
melaksanakan pelelangan umum penghapusan barang milik Negara melalui
pejabat kantor lelang Banjarmasin.
3. Pengelolaan Teknologi Informasi.
a) Perangkat Keras
Dalam kegiatan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin tersedia meja informasi dengan petugas yang telah ditunjuk dan
berbagai media informasi lengkap dengan peralatannya seperti Komputer,
PC, Leptop, layar TV LCD, computer/touch screen, nomor antrian perkara,
nomor antrian sidang dan nomor antiran pengambilan akte cerai.
b) Perangkat Lunak
Menyajikan berbagai informasi tentang pengadilan, seperti
informasi alur berberkara, informasi tentang panjar biaya perkara, informasi
jadwal sidang, sisa panjar berperkara, informasi putusan dan lainnya yang
dapat diakses dengan mudah oleh para pencari keadilan melalui Website
Pengadilan Agama Banjarmasin. (www.pa.banjarmasin.go.id).
31
C. Pengelolaan Keuangan
Kegiatan Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan
anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2013 sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun
2014 serta melengkapinya dengan data pendukung dan dikirim ke Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin.
b. Mengupayakan koordinasi dalam pencairan dan sesuai Rencana Penggunaan
Anggaran 2013.
c. Melaksanakan merealisasikan DIPA tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas
1A Banjarmasin berdasarkan ketentuan.
d. Membuat Laporan realisasi keuangan berupa laporan bulanan, triwulan
semesteran dengan system Akuntansi Pemerintah (SAI) tahun 2013 mengenai
Pagu, Realisasi dan Sisa sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebagaimana
dalam matrik terlampir.
D. Pengelolaan Administrasi
1. Administrasi Perkara
Pasca Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pengadilan Agama yang diharapkan di Indonesia adalah Pengadilan
Agama yang mandiri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam dunia Peradilan dikenal adanya istilah CURT OF LAW yang
32
ciri-cirinya adalah hukum acara dan minutase yang dilaksanakan dengan baik
dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan Putusan
dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal
tersebut diperlukan agar Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan
pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut dengan legal trame
work and unified legal upinion.
Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara yang seragam ,
baik dan tertib di Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung RI dengan
suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor : KMA / 001 / SK / 1991 telah
menetapkan pola – pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang
meliputi lima bidang yaitu :
1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama ,
Banding , Kasasi dan PK.
2. Pola tentang register perkara.
3. Pola tentang keuangan perkara.
4. Pola tentang laporan perkara.
5. Pola tentang kearsipan perkara.
Kelima pola ini adalah merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan
tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan secara utuh
maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik.
1. Pola Prosedur penyelenggaraan adminstrasi perkara.
Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara pada Pengadilan
Agama Banjarmasin Kelas 1A yang merupakan bagian dari Court Of Law
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitera (Pasal 26 undang-undang
33
Nomor 7 Tahun 1989) yaitu sebagai Pelaksana Administrasi Perkara ,
pendamping Hakim dalam persidangan dan pelaksana Putusan / Penetapan
Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya.
Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban
mengatur tugas dan para pembantunya , yakni Wakil Panitera dan Penitera
Muda.
Sebagai pendamping Hakim / Majelis dalam persidangan Panitera
yang dibantu oleh Panitera Pengganti berkewajiban mencatat jalannya
persidangan dan dari catatan-catatan tersebut disusun dalam berita acara
persidangan.
Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana kejurusitaan lainnya,
panitera dibantu oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti. Dalam rangka
melaksanakan tugas pokok Pengadilan , Panitera menerima perkara yang
diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses lebih lanjut. Prosedur
penerimaan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A melalui
beberapa meja , yaitu meja I , meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut
adalah merupakann kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu
perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut
diselesaikan.
a. Meja pertama
Meja pertama meliputi : Menerima gugatan, permohonan, melalui
petugas Pos bantuan Hukum, perlawanan (Verzet) , pernyataan
banding, kasasi , permohonan Peninjauan kembali , eksekusi , penjelasan
dan penaksiran biaya eksekusi.
34
Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM),
b. Kas
Pemegang kas adalah merupakan bagian dari meja pertama dan
menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam
SKUM.
c. Meja II
Meja II pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A menerima surat
gugatan / perlawanan dari calon penggugat / pelawan dalam rangkap
sebanyak jumlah tergugat / terlawan di tambah 5 ( lima ) rangkap
untuk keperluan masing – masing Hakim, menerima tindasan pertama
SKUM , mendaftar / mencatat surat gugatan / permohonan dalam
register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat
gugatan dan permohonan tersebut. Nomor register diambil dari nomor
pendaftaran yang diberikan oleh kasir , dan memasukkan asli surat
gugatan / permohonan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan
tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan
gugatan / permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk
selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan
Agama melalui Panitera. Mendaftar / mencatat Putusan Pengadilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Agung , dalam semua
register yang bersangkutan.
d. Meja III
Meja III mempunyai tugas menyerahkan salinan putusan Pengadilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Agung kepada yang
35
berkepentingan. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama
kepada pihak yang berkepentingan, menerima memori / kontra memori
banding, memori / kontra memori kasasi , jawaban / tanggapan
peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusun / menjahit / mempersiapkan
berkas.
2. Pola tentang Register Perkara.
Pola tentang register perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A
Banjarmasin masih mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI
No.KMA./ 001 / SK / 1991 yang mana register perkara tersebut
berfungsi sebagai uraian tentang keadaan perkara sejak semula / mulai
didaftarkan sampai dengan diputus serta sampai putusan dilaksanakan.
Dan sebagai gambaran tentang kegiatan Hakim dan Panitera yang pada
akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini dapat
dipergunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para hakim dan
panitera dan juga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera
yang harus dipenuhi pada setiap Pengadilan Agama, serta sebagai
monitoring hilangnya berkas perkara.
Oleh karena fungsi Register perkara sebagaimana tersebut diatas
bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik, maka dalam
mengisi Register ini harus dilakukan dengan hati-hati , dengan benar dan
seksama, tidak boileh sembarangan dan tidak boleh coretan sehingga
dapat mengurangi nilai yuridisnya.
Register pada Penagadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin terdiri
dari Register Induk Perkara Gugatan , Register Induk Perkara
36
Permohonan , Register Permohonan Banding, Register Permohonan
Kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK), Register Surat
Kuasa Khusus , Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak , Register
Penyitaan Barang Bergerak , Register Eksekusi , Register Akte Cerai ,
Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Di luar sengketa ).
3. Pola tentang Keuangan Perkara.
Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah ketentuan
yang tersebut dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 145b (4) R.Bg.
Buku keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A
Banjarmasin meliputi Buku Jurnal Perkara , Buku Induk Keuangan
Perkara.
Buku Jurnal perkara mencatat tentang kegiatan penerimaan dan
pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, sehingga jurnal untuk
setiap perkara itu adalah merupakan rekening koran bagi pembayar
panjar perkara untuk tingkat pertama , banding , kasasi dan peninjauan
kembali.
Jurnal keuangan perkara adalah merupakan pertanggung jawaban
panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Dan pada
Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmaisn setiap kegiatan penerimaan
dan pengeluaran biaya perkara untuk setiap perkara yang masuk dicatat
oleh kasir dalam jurnal keuangan perkara antara perkara yang satu
dengan perkara lainnya secara berbeda dan terpisah, dan dibuat sejak
perkara tersebut diterima dan berakhir dengan menutup buku jurnal itu
setelah perkara tersebut selesai diputus.
37
Sedangkan pada buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama
Kelas 1 A Banjarmasin memuat semua yang terjadi dalam buku jurnal
keuangan perkara, dan mencatat semua kegiatan penerimaan dan
pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di
Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A setiap hari dan ditutup pada
setiap akhir bulan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua.
Untuk jelasnya tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan
perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini .
Tabel 10
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN PERKARA TAHUN 2013
No. BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SISA
1 Saldo 2012 115.190.450 - -
2 Januari 111.070.000 90.295.000 135.965.450
3 Pebruari 79.101.000 77.893.000 137.173.450
4 Maret 86.530.000 73.668.000 150.035.450
5 April 82.073.000 98.410.000 133.698.450
6 Mei 78.488.000 79.433.000 132.753.450
7 Juni 69.563.000 66.927.000 135.389.450
8 Juli 70.244.000 75.284.000 130.349.450
9 Agustus 67.189.000 56.955.000 140.583.450
10 September 74.208.000 79.286.000 135.505.450
11 Oktober 81.115.000 70.274.000 146.346.450
12 Nopember 79.846.000 77.171.000 149.021.450
38
13 Desember 55.158.000 68.719.000 135.460.450
JUMLAH 1.049.775.450 914.315.000 135.460.450
Jumlah sisa merupakan uang perkara para pihak yang masih dalam
proses penyelesaian perkaranya.
4. Pola tentang Pelaporan Perkara
Laporan perkara pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A
mengacu pada pola Bindalmin yang meliputi tentang keadaan perkara,
keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan
kembali, perkara eksekusi dan juga laporan tentang keuangan perkara dan
kegiatan Hakim.
Laporan perkara adalah menggambarkan keadaan perkara yang
sebenarnya sejak dari perkara diterima hingga selesai diputus dan
diminutasi.
Dalam pelaporan ini Pengadilan Kelas 1 A Agama Banjarmasin
menyampaikan laporannya secara dalam setiap bulan , empat bulanan ,
enam bulanan dan laporan tahunan.
5. Pola tentang Kearsipan Perkara
Dalam bidang kearsipan berkas perkara pada Pengadilan Agama
Kelas 1 A Banjarmasin, tugas dan fungsi kepaniteraan tersebut
dilaksanakan oleh sub kepaniteraan hukum. Tugas dan fungsinya , ialah
: mengumpulkan , mengolah dan mengkaji, menyaji dan statistik perkara ,
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas-
tugas lain berdasarkan Undang – undang serta diselenggarakan
sedemikian rupa , karena telah mempunyai nilai administrasi , hukum,
39
keuangan, penelitian, dan dokumentasi. Dalam hal ini Sub Kepaniteraan
Hukum dalam pengarsipan berkas perkara terlebih dahulu memisahkan
berkas perkara yang masih berjalan dengan arsip berkas perkara ,
membuat daftar isi yang ditempatkan di dalam sisi kiri box, dan box
berkas perkara tersebut kemudian ditempatkan di rak atau lemari dalam
ruangan khusus untuk menjamin keamanannya.
2. Administrasi Umum
Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan
dengan jumlah penduduk 627.245 jiwa meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 48
Kelurahan dan penduduknya mayoritas beragama Islam atau kurang lebih 90 %
dengan suku asli Banjar.
Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang
tertentu yang diatur dalam Undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut
perlu saran dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat,
diantaranya meliputi :
1. Perencanaan
Dalam kegiatan suatu pekerjaan agar efektif dan efesien maka perlu
suatu perencanaan yang matang agar lebih terorganisir dan tertib, dan untuk
melaksanakan suatu perencanaan tersebut perlu mengambil langkah konkrit
apa saja yang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk menunjang
kelancaran dalam melaksanakan tugas, seperti halnya membuat rencana
realisasi anggaran berdasarkan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan,
yaitu :
40
Pengadaan keperluan kantor sehari-hari, alat tulis Kantor (ATK)
perkara/sidang, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris,
pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, dan lain-lain.
2. Perlengkapan
Untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada Pengadilan Agama Kelas
IA Banjarmasin ditunjang dengan perlengkapan yang cukup memadai dan
dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan. Untuk
meningkatkan kinerja yang lebih baik maka perlengkapan tersebut dikelola
dengan baik pula, dalam melaksanakan pengelolaan perlengkapan tersebut
Pengadilan Agma Kelas IA Banjarmasin melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
- Membuat rencana kebutuhan barang dan jasa menurut jenis volume
dan jadwal pelaksanaan berdasarkan skala prioritas dana yang
tersedia.
- Melaksanakan pengadaan ATK sesuai dengan keperluan serta alokasi
dana yang tersedia, dan mendistribusikannya dengan tertib sekaligus
memasukkannya kedalam aplikasi persediaan barang.
- Memelihara sarana kerja secara berkala dengan mendatangkan tenaga
ahli dengan menyesuaikan alokasi dana yang tersedia, serta
memberdayakan tenaga Honorer.
- Menertibkan sarana yang ada dengan membuat Daftar Inventaris Barang
(DIR) dan memberi kode pada barang inventaris dengan memasang
lebel, serta melakukan pencatatan setiap adanya perubahan dan atau
41
mutasi barang serta membuat laporan setiap bulan, per-triwulan,
semesteran serta laporan tahunan.
- Melaksanakan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan Negara.
- Melaksanakan laporan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel rincian per-
sub-sub barang, laporan persediaan barang, dan melaksanakan
rekonsiliasi barang milik Negara ke DJKN Kantor Wialayah XII
Banjarmasin.
- Memelihara kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua)
kepada yang bertanggung jawab/pemakai.
- Menerbitkan surat keputusan pengelola persediaan barang (ATK),
menerbitkan surat keputuan pengelola SIMAK BMN, menerbitkan surat
izin penggunaan rumah Negara, dan menerbitkan surat penunjukan
pemegang kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua), dan
- Mengusahakan pensertifikatan tanah untuk mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.
3. Surat menyurat :
Dalam sistem administrasi, salah satu yang sangat terpenting adalah
mengenai pengelolaan tata persuratan yang dalam hal ini pengelolaan
persuratan yang masuk, yang datangnya dari berbagai lapisan masyarakat,
baik dari dalam instansi maupun luar instansi yang menginginkan tanggapan
yang cepat dan tepat serta dengan pelayanan yang optimal, yang
menurut sifatnya surat dibedakan sebagai berikut :
42
a. Surat tertutup, yaitu surat yang harus dibiarkan tetap dalam keadaan
tertutup atau bersampul tanpa dibuka seperti misalnya surat rahasia, surat
pribadi dan sebagainya.
b. Surat terbuka, yaitu surat yang harus dibuka demi kepentingan
pencatatan serta pengendalian peredarannya. Menurut informasi yang
terkandung surat terbuka dibedakan atas :
c. Surat penting, adalah surat yang mengandung informasi mengenai
kepentingan mengikat yang memerlukan tindak lanjut dan informasi
bersangkutan dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama atau tetap
(permanent), dan bila surat tersebut terlambat pengelolaannya atau hilang
dapat menimbulkan masalah atau kerugian, mengganggu kelancaran
serta keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan tidak mudah mendapatkan
gantinya.
d. Surat biasa, adalah surat yang mengandung informasi tidak memikat,
tidak memerlukan tidak lanjut, dan jika terlambat pengelolaannya atau
hilang tidak menimbulkan masalah atau keberhasilan pelaksanaan
pekerjaan. Informasi yang terkandung didalamnya bersifat umum
ditemukan pada sumber lain.
Begitu pentingnya pengelolaan surat, dalam hal ini pengelolaan
surat-surat dinas yang masuk dan keluar melalui Sub Bagian Umum sebagai
alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan dan menerima informasi
kepada dan dari instansi lain, pihak lain perorangan/swasta. Dengan
demikian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan surat tersebut sangat
diperlukan staf pelaksana yang profesional yang dapat memotivasi dirinya
43
untuk meningkatkan pretasi kerja, meskipun dengan tenaga yang minim
penatausahaan persuratan pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin
dapat terwujud dengan tertib dan dikelola dengan baik. Adapun jumlah surat
masuk pada tahun 2013 sebanyak 2.352 buah dan surat keluar sebanyak
buah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
NO BULAN
UNIT PENGOLAH
JUMLAH KEPANITERAAN KESEKRETARIATAN
PERKARA HUKUM KEPEG KEU UMUM
Masuk Kel. Masuk Kel. Masuk Kel. Masuk Kel. Masuk Kel. Masuk Kel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Januari 113 187 5 14 13 75 5 14 3 50 139 350
2 Peb. 103 154 2 18 6 29 2 12 6 12 119 223
3 Maret 75 165 1 8 12 25 5 8 14 5 107 211
4 April 102 139 4 12 18 81 6 9 8 31 138 272
5 Mei 94 138 0 11 8 25 3 10 1 2 106 176
6 Juni 75 102 5 14 9 33 3 12 7 5 99 166
7 Juli 82 131 2 8 10 31 4 11 14 11 112 192
8 Ags 59 63 2 7 10 50 1 17 10 7 82 144
9 Sept. 79 111 4 5 16 20 6 17 8 16 113 169
10 Okt. 58 99 3 11 11 22 2 15 6 5 80 152
11 Nop. 152 80 9 13 24 10 8 3 5 7 196 113
12 Des. 76 127 5 14 15 27 5 7 6 9 107 184
JUMLAH 1.068 1.496 42 145 152 426 50 136 88 160 1.398 2.352
44
4. Informasi Teknologi (IT)
Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang
Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menjelaskan
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur Negara, Abdi
Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah dengan
peranan partisipasinya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan
pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Sejalan dengan
kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tujuannya
membutuhkan keterampilan, kemauan keras, kecepatan, kecermatan,
ketelitian, dan ketekunan, selain itu perlu ditunjang oleh sistem dan prosedur
kerja yang baku, tenaga, kesabaran, sarana dan prasarana kerja yang
memadai, sehingga dalam rangka menyongsong era keterbukaan dapat
terlaksana secara optimal.
Era Globalisasi menuntut perubahan paradigma kepemerintahan,
pembaharuan sistem kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumberdaya
manusia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
bangsa yang mengacu pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (good
governance). Perubahan paradigma di atas bertujuan untuk mengantisipasi
perkembangan lingkungan strategik nasional dan internasional yang harus
dihadapi pada saat sekarang maupun di masa mendatang. Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, dalam salah satu
kegiatan pokok dari program peningkatan sumber daya, sarana dan
prasarana, adalah pengembangan Sistem aplikasi pada semua kegiatan
45
pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengakses melalui Informasi
Tekhnologi (IT). Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin
telah sukses melaksanakannya secara optimal meskipun dengan tanaga kerja
yang sangat terbatas.
5. Humas/Keprotokolan
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengutamakan pelayan
yang prima bagi pencari keadilan, dan menjalin hubungan yang baik,
harmonis serta berkesinambungan baik dalam lingkungan kerja maupun
dengan instansi yang lain, yang meliputi :
- Melaksanakan sharing dan jejak pendapat antara pejabat intern
dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin secara berkala,
dan atau setiap saat bila diperlukan.
- Melaksanakan pertemuan rutin dengan mengadakan rapat setiap bulan,
dan memonitoring evaluasi kerja terhadap seluruh karyawan karyawati
dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
- Mengadakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggin Agama
Banjarmasin, tentang keprotokolan penyambutan tamu-tamu dari
Mahkamah Agung RI serta tamu penting lainnya.
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkan
kelancaran tugas kerja apabila diperlukan.
- Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang di ikuti seluruh karyawan
karyawati.
- Mengikut sertakan seluruh karyawan karyawati senam kesegaran jasmani
setiap hari Jum’at Mengikut sertakan karyawan karyawati dalam upacara
46
apel hari besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Banjarmasin.
- Setiap tahun pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin
melasanakan penyembilahan hewan kurban yang sebagian dagingnya
dibagikan kepada masyarakat sekitar.
6. Kerumah tanggaan
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dalam mewujudkan
lingkungan yang aman nyaman dan asri telah merekrut tanaga honorer
(cleaning servise) untuk membantu malaksanakan tugas di bidang
kebersihan, dan tenaga honorer (Satpam) yang bertugas untuk menjaga
keamanan. Untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja tidak hanya
dilakukan oleh tenaga honorer tersebut akan tetapi dilaksanakan juga oleh
seluruh karyawan karyawati sehingga kebersihan dapat terwujud dengan
optimal, demikian juga dengan keamanan di jaga bersama sehingga
terciptanya kenyaman dan ketentraman yang dapat menunjang kinerja
pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Kerumah tanggaan
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin meliputi :
- Melakukan kebersihan lingkungan halaman kantor Pengadilan Agama
Kelas IA Banjarmasin dengan cara bergotong royong.
- Melaksanakan penghijauan pada halaman kantor dengan menanam
bunga-bunga hias agar sejuk di pandang mata.
- Memanfaatkan halaman kantor sebagai tempat parkir kendaraan untuk
tamu yang datang berurusan di Pengadilan Banjarmasin.
47
- Mengupayakan penghematan pemakaian/penggunaan telpon, listrik, air,
internet dan AC.
- Mensiagakan petugas keamanan setiap hari demi keamanan dan
kenyamanan bagi pencari keadilan dan seluruh karyawan karyawati.
7. Lain-lain meliputi :
7.1 Dharma Yuktikarini
Dharmayuktikarini Persatuan Cabang Pengadilan Agama Kelas
IA Banjarmasin selalu melasanakan berbagai kegiatan diantaranya :
- Dharma Yutikarini Persatuan Cabang Pengadilan Agama Kelas IA
Banjarmasin mengikuti arisan keluarga Dharmayukti Karini pada
lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan
Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Melaksanakan kegiatan social terhadap anggota/keluarga yang
mendapat musibah seperti sakit, meninggal dunia maupun
melahirkan, pergi haji dan lain-lainnya.
- Mengikuti berbagai perlombaan keterampilan.
7.2. Koperasi
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin memiliki Koperasi
yang diberi nama “ Koperasi Bersama “ yang telah berbadan Hukum
sejak tahun 1991 dengan Nomor Badan Hukum 178/BH/IX/91
tertanggal 7 September 1991, kehadiran koperasi sangat membantu
sekali bagi peningkatan kesejahteraan anggota, adapaun usaha operasi
ini antara lain
48
a. Simpan pinjam.
b. Anggota KP - RI “ Bersama ” berjumlah 71 (tujuh puluh satu)
orang.
c. Aktiva tahun 2013 Rp 201.669.638,- (Dua ratus satu juta enam ratus
enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah.),
pasiva 2013 Rp. 220.116.638,- (Dua ratus dua puluh juta seratus
enam belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sisa hasil
usaha Tahun 2013 Rp 46.669.664,- (Empat puluh enam juta enam
ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh empat
rupiah)
7.3. Olah Raga
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengaktifkan
kegiatan Olah Raga seperti :
- Mengikut sertakan seluruh pegawai mengikuti senam kesegaran
jasmani setiap jum’at pagi dihalaman gedung kantor Pengadilan
Agama Kelas 1 A Banjarmasin.
- Melaksanakan latihan rutin Olah Raga Tenis Lapangan secara
insidentil, terkadang diselingi dengan mendatangkan instruktur dalam
rangka meningkatkan keterampilan pemain.
- Mengikuti berbagai turnamen tenis lapangan yang dilaksanakan oleh
berbagai organisasi maupun instansi Pemerintah.
- Turut serta dalam tournament tenis PTA cup, dan PTWP tingkat
nasional.
49
- Keuangan
Anggaran belanja pegawai, belanja barang operasional, non operasional, dan
belanja modal Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin berdasarkan DIPA 01
tahun 2013 Rp.7.213.676.000 (Tujuh milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah ) yang terealisir sebesar Rp. 7.806.035.197,- (tujuh
milyar delapan ratus enam juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh
rupiah) terdiri dari dana belanja pegawai sebesar Rp 6.648.742.000,- (Enam milyar
enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
terrealisir Rp. 7.806.035.197,- (Tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga puluh
lima ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) (108,93 %) sisa dana minus Rp.-
592.359.197,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan
ribu seratus Sembilan) minus (- 8,93% ), belanja barang operasional dan non
operasional sebasar Rp 464.934.000,- (Empat ratus enam puluh empat juta ribu
sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terealisir Rp. 463.441.353,-. (.)
(99,68%) sisa dana sebesar Rp. 1.492.647,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh
dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) (0,32%), belanja modal sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah), terrealisir Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) (100 %) sisa dana sebesar Rp. 0,- ( 0 %). Sedangkan untuk belanja program
peningkatan manajemen peradilan agama (Dipa 04) mendapat dana sebesar Rp.
22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu) teralisir sebesar Rp.
17.050.000,- (Tujuh belas juta lima piluh ribu rupiah) terrealisir (74,78 %) sisa
dana sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ( 25,22
%)
50
Pada dana tersebut diatas, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak
ada melakukan revisi pada DIPA TA 2013 namun hanya ada perubahan pok dalam
rka-kl dan tidak menerima dana DIPA tambahan untuk tahun 2013.
51
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan dan Rekomendasi :
1. Bahwa program kerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebagian besar
telah dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Bahwa perkara yang diproses Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmsin tahun
2013 sebanyak 1.976 perkara yaitu perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak
1.976 perkara dan sisa Tahun 2012 sebanyak 260 perkara.
3. Bahwa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 1.966 perkara dan
yang belum diselesaikan/sisa tahun 2013 sebanyak 270 perkara.
4. Bahwa tenaga staf terutama pada bagian IT dan Aplikasi SEKIP, SIMAK, SAI,
dan SIADPA, masih kurang memadai sehingga ada sub-sub bagian dan
Panitera Muda tidak punya staf.
5. Bahwa Tenaga Hakim dan Panitera Pengganti serta personil lainnya masih
jauh dari standar sebagai Pengadilan Kelas 1A.
6. Bahwa sarana gedung masih belum memadai, pada umumnya setiap ruangan
terasa sumpek (meja kerja Karyawan berdempetan).
7. Bahwa fasilitas kerja Karyawan masih sangat kurang terutama sekali
Komputer, penggunaan komputer masih menggunakan computer yang lama
sehingga Panitera Pengganti kesulitan menyelesaikan berita acara dan putusan
dalam waktu yang singkat. Dan komputer yang ada perlu diremajakan.
8. Bahwa dana dalam DIPA 01, dan 04 tahun 2013 untuk belanja pegawai belanja
barang operasional / non operasional, belanja modal dan belanja program
peningkatan manajemen peradilan agama adalah sebesar Rp.7.236.476.000,-
52
(Tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah ) yang terealisir sebesar yang terealisir sebesar Rp. 7.823.085.197,-
(Tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus
sembilan puluh tujuh rupiah) dan sisa dana masih minus sebesar Rp. –
586.609.197,- (Lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu
seratus sembilan puluh tujuh rupiah) kekurangan tersebut terdiri dari belanja
pegawai, karena permintaan belanja pegawai berdasarkan jumlah pegawai yang
pada saat ini masih belum kelua revisi untuk kekeurangan gaji hakim,
sedangkan untuk belanja barang operasional/non operasional berdasarkan
kebutuhan reil dan belanja modal sistem penawaran harga saat lelang/pemilihan
langsung /pengadaan langsung mata anggaran/pembelian barang dirasakan
sangat kecil sehingga fasilitas Kantor belum memadai untuk memproses dan
menyelesaikan perkara yang berjumlah lebih dari 2.500 perkara.
9. Administrasi Yudicial dan Non Yudicial berjalan dengan baik dan lancar,
namun masih perlu penatan dan perbaikan.
B. Rekomendasi/Saran-saran :
Berdasarkan hasil evaluasi/kesimpulan laporan masih terdapat hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan program kerja dan tugas pokok maka dipandang perlu
adanya rekomendasi/saran-saran sebagaai berikut :
1. Bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin 2013
sebanyak 1.976 .perkara ditambah dengan sisa perkara Tahun 2012 sebanyak
260 perkara jadi perkara yang diproses tahun 2013 sebanyak 2.236 perkara.
Kemudian jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
saat ini berjumlah 9 (sembilan) orang, Jabatan Ketua dan Wakil belum ada
53
penggantinya / masih kosong, mutasi atau keluar dan pensiun 5 (lima) orang,
dan yang masuk 2 (dua) orang, sedang standar jumlah Hakim Kelas 1A 18
orang.
Kemudian Panitera Pengganti/Panitera sidang berjumlah 20 orang
termasuk Panitera, Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda, sedang
dalam standart Pengadilan Kelas 1A berjumlah 24 orang.
Dari uraian diatas tergambar bahwa jumlah Hakim dan Panitera
Pengganti jauh dibawah standart, oleh karena itu kami sarankan agar personil
Hakim dan Panitera Pengganti ditambah paling tidak mendekati standart yang
telah ditentukan.
2. Sarana gedung dan fasilitas kerja belum memadai, padahal sarana gedung dan
fasilitas kerja modal utama untuk prestasi kerja, oleh karena itu kami sarankan
agar semaksimal mungkin diperhatikan dan diperjuangkan dana yang cukup
untuk keperluan peningkatan sarana gedung dan fasilitas kerja lainnya.
54
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PERKARA
JUMLAH
PANITERA
KET
MASUK
MINUTASI
SELESAI
MINUTASI
SISA
1.
Pengadilan Agama Kelas
1A Banjarmasin
1.966
1.933
33
20
1. Panitera.
1. Wkl
Panitera
3. Panmud
15. Panitera
Pengganti.
Banjarmasin, 31 Desember 2013
55
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PERKARA
JUMLAH
HAKIM
KET
MASUK PUTUS SISA
1.
Sisa Tahun 2012
Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin
260
1.976
1.966
270
9
Banjarmasin, 31 Desember 2013
56
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN PNBP TAHUN 2013
No. BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SISA
1 Saldo 2012 - - -
2 Januari 11.196.800,- 11.196.800,- -
3 Pebruari 9.694.200,- 9.694.200,- -
4 Maret 11.780.400,- 11.780.400,- -
5 April 8.245.500,- 8.245.500,- -
6 Mei 9.921.300,- 9.921.300,- -
7 Juni 8.326.700,- 8.326.700,- -
8 Juli 8.608.400,- 8.608.400,- -
9 Agustus 6.055.700,- 6.055.700,- -
10 September 7.772.700,- 7.772.700,- -
11 Oktober 6.959.800,- 6.959.800,- -
12 Nopember 10.842.200,- 10.842.200,- -
13 Desember 8.723.500 8.723.500 -
JUMLAH 108.127.200 108.127.200 -
Banjarmasin, 31 Desember 2013
BAGAN PROSES PERKARA
PROSES PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJA
RMASIN
KETUA PA
PANITERA
WAKIL
PANITERA
MAJELS HAKIM
PANITERA SIDANG
MEJA I
KASIR
MEJA III
MEJA II
PENGGUGAT
PEMOHON
PENGGUGA
T
PEMOHON
TERGUGAT
TERMOHON
- INSTANSI
TERKAIT
(PPN,
PPAIW
, DLL)
- PIHAK KETIGA
PENDATAAN ARSIP &
LAPORAN
KEPANITERAAN UMUM
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
9
10
2
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1.
Pen
gad
ilan
Agam
a K
elas
1A
Ban
jarm
asin
6.6
48.7
42.0
00,-
7.2
42.5
93.8
44,-
(
108.9
3 %
)
(-
593.8
51.8
44,-
)
(
- 8.9
3.%
)
-
B
anja
rmas
in, 3
1 D
esem
ber
2013
3
REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1.
Pen
gad
ilan
Agam
a K
elas
1A
Ban
jarm
asin
464.9
34.0
00,-
463.4
41.3
53,-
( 99,6
8 %
)
1.4
92.6
47,-
( 0,3
2 %
)
-
B
anja
rmas
in, 3
1 D
esem
ber
2013
.
4
REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1.
Pen
gad
ilan
Agam
a K
elas
1A
Ban
jarm
asin
100.0
00.0
00,-
100.0
00.0
00,-
(100 %
)
-
(0 .%
)
-
B
anja
rmas
in, 3
1 D
esem
ber
2013
5
REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
DIPA : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
No
SATUAN KERJA
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1.
Pen
gad
ilan
Agam
a K
elas
1A
Ban
jarm
asin
20.0
00.0
00,-
(P
erkar
a Pro
deo
)
2.8
00.0
00.-
(
Pem
ber
kas
an
P
erkar
a)
________________
2
2.8
00.0
00,-
14.2
50.0
00,-
( 74,7
8 %
)
2.8
00.0
00,-
( 100 %
)
5.7
50.0
00,-
( 25,2
2 %
)
-
( 0 %
)
Nih
il
(Dipa 04)
Jum
lah
per
kar
a
pro
deo
yang m
asu
k
70
per
kar
a
putu
s /
real
isas
i 5
7 p
erkar
a
B
anja
rmas
in, 3
1 D
esem
ber
2013
6
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL,
BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013
No
SATUAN KERJA
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1.
Pen
gad
ilan
Agam
a K
elas
1A
Ban
jarm
asin
7.2
13.6
76.0
00,-
7.8
06.0
35.1
97,-
( 108,2
1 %
)
(- 5
92.3
59.1
97 )
(
- 8, 21 %
)
-
B
anja
rmas
in, 3
1 D
esem
ber
2013
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Terlaksananya administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum sesuai dengan ketentuan.
A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN
(Wakil Sekretaris)
Revisi
Tgl.
: -
02 Januari 2013 Halaman : 7 dari 2 hal.
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Terlaksananya administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
1. Mengkordinir Sub-Sub Bagian dalam melaksanakan tugas
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasubag-Kasubag.
3. Mengkordinir penataan administrasi dan pemelihraan kantor
4. Mengkoordinir dalm penyelenggaraan kearsipan, dokumen, barang dan jasa.
5. Berkoordinasi dengan bidang Kepaniteraan
6. Mengadakan Rapat dan pertemuan
7. Mengadakan pengawasan langsung kepada bawahan ketiap-tiap ruangan.
8. Mengevaluasi kinerja Kasubag-kasubag.
9. Memeriksa, meneliti, mengarahkan dan mendisposisi setiap surat masuk dan keluar untuk ditindak lanjuti.
10. Memeriksa, meneliti surat-surat masuk / keluar dari Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta memaraf sebelum ditanda tangani oleh Ketua dan Pansek.
11. Meneliti dan menanda tangani SPP Gaji, kekurangan gaji, uang makan, lembur, Remonerasi Up, GU, Bel Modal dll.
Wasek
7
BANJARMASIN
dari 2 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
60 Menit
15 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
B. PERENCANAAN
1. Menyusun dan membuat 2. Mengajukan usul RKA 3. Membuat jadwal rencana 4. Merealisasiskan pelaksanakan 5. 6. 7.
C. PELAPORAN
1.
2.
3.
4.5.6.7.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN
Revisi
Tgl.
: -
02 Januari 2013 Halaman : 2 dari 2 hal.
1. Menyusun dan membuat perencanaan anggaran ( RKA - KL) dengan melibatkan semua unsur. 2. Mengajukan usul RKA - Kl ke Pusat melalui PTA Bjm. 3. Membuat jadwal rencana pelaksanaan anggaran. 4. Merealisasiskan pelaksanakan Semua anggaran 5. Mengonsep dan membuat menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. 6. Membuat keputusan atau Mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran APBN. 7. Meneili dan memeriksa setiap bukti-bukti pengeleluaran.
Pejabat terkait Unit Pengolah Wasek Pejabat terkait Wasek Wasek Wasek
1. Mengoreksi penyelenggaraan data statistik dan laporan-laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang kepegawaian, keuangan dan umum.
2. Menghimpun konsep laporan tahunan baik dari Kesekretariatan maupun dari Kepaniteraan.
3. Membuat dan menggandakan laporan tahunan.
4. Membuat Lakip 5. Membuat Renstra. 6. Membuat Program Kerja. 7. Mengonsep job pegawai
bersama kepegawaian.
Wasek
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris Ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 001
8
BANJARMASIN
dari 2 hal.
120 Menit 30 Menit 30 Menit 60 Menit 120 Menit 60 Menit 60 Menit
60 Menit 60 Menit 120 Menit 120 Menit 120 Menit 120 Menit 120 Menit
590424 197903 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian yang efektif dan efisien
A. PENELAAHAN
1.
B. PENGONSEPAN SURAT
1.
2.
3.
C. PENYELESAIAN SURAT
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Pembuatan Surat Dinas (Kepegawaian)
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Surat Dinas Kepegawaian yang efektif dan efisien
1. Kasubbag Kepegawaian
mempelajari isi surat dan
melaksanakan isi disposisi
bagi surat surat masuk bagian
kepegawaian dengan
mengarahkan kepada unit
pengolah berdasarkan
klasifikasi isi surat.
Kasubbag Kepegawaian
1. Unit pengolah membuat
konsep surat kemudian
menyerahkan kepada
Kasubbag kepegawaian.
2. Pengoreksian surat melalui
Kasubbag Kepegawaian,
Wakil Sekretaris dan
Sekretaris apabila hanya
kewenangan Sekretaris, atau
melalui Ketua apabila
kewenangan Ketua, kemudian
konsep surat disetujui dengan
membubuhkan paraf pejabat
yang bersangkutan.
3. Surat dinas kemudian
diserahkan kembali kepada
unit pengolah untuk
diselesaikan sebagai surat
jadi.
Unit Pengolah Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua Unit Pengolah
9
BANJARMASIN
9 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
5 menit
16 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
1.
2.
D. PENGARSIPAN
1.
2.
Pembuatan Surat Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
1. Surat dinas diberi nomor
melalui sub bagian umum,
diberi kartu kendali surat keluar
dan diserahkan kembali
kepada Sub bagian
kepegawaian.
2. Surat dinas diparaf melalui
Kasubbag Kepegawaian dan
Wakil Sekretaris, kemudian
ditandatangani oleh Sekretaris
apabila surat tersebut
merupakan kewenangan
Sekretaris, atau diparaf oleh
Sekretaris dan ditandatangani
Ketua apabila surat tersebut
kewenangan Ketua.
Sub Umum Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua
1. Pengarsipan surat dilakukan
dengan menggandakan surat
berdasarkan keperluan.
2. Surat dinas diserahkan kepada
pengelola administrasi umum
kepegawaian untuk dicatat
dalam buku surat keluar
kepegawaian dan
diserahkan/dikirim
berdasarkan tujuan surat.
Pengelola Arsip Pengelola Adm. Umum
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
10
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
11 Menit
6 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Rekapitulasi daftar hadir seluruh pegawai PA Kelas IA Banjarmasin
A. PENGUMPULAN DATA
B. PEMERIKSAAN DAFTAR HADIR
C. REKAPITULASI KEHADIRAN
D. PENGARSIPAN
Rekapitulasi absen pegawai selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
REKAPITULASI DAFTAR HADIR
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Rekapitulasi daftar hadir seluruh pegawai PA Kelas IA Banjarmasin
1. Unit pengelola mengumpulkan daftar hadir seluruh pegawai.
Pengelola Absen
1. Daftar hadir diperiksa per pegawai dan untuk rekapitulasi harian dilakukan setiap hari setelah 1 (satu) hari absensi berjalan
2. Penulisan rekap absen 1 (satu) bulan ke dalam kolom rekap absen untuk seluruh pegawai dilakukan pada tanggal terakhir bulan berjalan.
Pengelola Absen
Pengelola Absen
1. Konsep rekap absensi yang sudah selesai dilaporkan kepada pimpinan dengan hirarki Kasubbag Kepegawaian, Wakil Sekretaris, Panitera/Sekretaris dan oleh Ketua untuk disetujui.
2. Setelah disetujui, pengelola membuat rekap daftar hadir jadi yang ditandatangani oleh Kasubbag Kepegawaian.
Pengelola Absen Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua
1. Rekapitulasi daftar hadir disimpan dalam file daftar hadir dan diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan.
Pengelola Absen
Disahkan oleh :
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19500424 197903 2
11
BANJARMASIN
1 dari 1 hal.
Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian
Pengelola 5 menit
Pengelola
Pengelola
60 menit
60 menit
Pengelola
Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua
60 Menit
Pengelola 10 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
500424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Penyelesaian permohonan cuti pegawai
A. PENGAJUAN PERMOHONAN
1.
2.
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SURAT CUTI
1.
2.
3.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PERMOHONAN CUTI PEGAWAI
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Penyelesaian permohonan cuti pegawai
1. Pegawai mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang ditujukan kepada Ketua bagi Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/ Sekretaris. Bagi pejabat struktural/fungsional dan pegawai pada umumnya ditujukan kepada Panitera/Sekretaris melalui atasan langsung, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2. Atasan Langsung memberikan pertimbangan.
Pengelola Cuti
Atasan pegawai ybs
1. Surat permohonan cuti diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk diteliti berapa lama dan cuti apa saja yang belum pernah diambil kemudian mencatat pada lembar permohonan.
2. Sub Bagian Kepegawaian memproses dan meneruskan permohonan cuti tersebut kepada pejabat yang berwenang (Ketua atau Panitera/Sekretaris) untuk disetujui.
3. Setelah permohonan cuti disetujui, pengelola cuti langsung membuatkan surat cuti bagi pegawai yang bersangkutan. (Proses pembuatan surat cuti sama dengan pembuatan surat dinas kepegawaian).
Kasub Kepegawaian Ketua / Pansek Pengelola Cuti
12
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
10 Menit
5 Menit
5 Menit 15 Menit 30 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
C. PENGARSIPAN
1.
Pembuatan Surat Cuti Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PERMOHONAN CUTI PEGAWAI
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
1. Surat cuti diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, petugas daftar hadir dan arsip.
Pengelola Arsip
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
13
BANJARMASIN
13 dari 127 hal.
5 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Penyelesaian dan Pembuatan SK Kenaikan Pangkat pegawai
A. PENELAAHAN
1.
2.
B. PENGUSULAN
1.
2.
C. PENYELESAIAN SURAT
1.
2.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
SK Kenaikan Pangkat pegawai
1. Kasubbag Kepegawaian menerima Permohonan kenaikan pangkat disertai berkas lampiran kenaikan pangkat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
Kasubbag kepegawaian menyerahkan berkas kepada pengelola kenaikan pangkat.
Kasubbag Kepegawaian
1. Kelengkapan berkas diperiksa oleh pengelola Kenaikan Pangkat dan diteliti apakah pegawai ybs layak untuk dinaikkan pangkatnya, kemudian diajukan kepada Pimpinan untuk disetujui usul kenaikan pangkat.
2. Pengelola Kenaikan Pangkat membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI, atau Dirjen Badilag dan atau BKN Propinsi sesuai dengan kenaikan pangkat pegawai ybs.
Unit Pengolah Unit Pengolah (MA/Badilag)
1. Apabila kenaikan pangkat ditujukan kepada BKN, maka BKN akan membuatkan Persetujuan Kenaikan Pangkat dan akan dikembalikan ke PTA Banjarmasin.
2. Pembuatan SK Kenaikan Pangkat bagi pegawai ybs.
BKN Unit Pengolah
14
BANJARMASIN
14 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
5 menit
10 mENIT 5 menit (Kondisio-nal)
1 hari 10 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
D. PENGARSIPAN
1.
Pembuatan Surat Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
1. SK Kenaikan pangkat diarsipkan dalam file pegawai yang bersangkutan dan diserahkan kepada pegawai dan pejabat terkait
Pengelola Arsip
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 1979003 2 001
15
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
6 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 1979003 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP :
Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai
A. PENELAAHAN
B. PEMERIKSAAN BERKAS
C. PENYELESAIAN SURAT USUL
Pembuatan Surat Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENSIUN PEGAWAI
Revisi
Tgl.
:
2 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai
1. Kasubbag Kepegawaian menerima Permohonan usul pensiun disertai berkas lampiran usul pensiun yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
2. Kasubbag kepegawaian menyerahkan berkas kepada pengelola pensiun.
Kasubbag Kepegawaian
1. Kelengkapan berkas diperiksa oleh pengelola pensiun, kemudian diajukan kepada Pimpinan untuk disetujui usul pensiun ybs.
Unit Pengolah
1. Pengelola pensiun membuat surat pengantar usul pensiun yang ditujukan kepada Dirjen Badilag dan atau BKN Propinsi sesuai dengan pangkat/ jabatan pensiun pegawai ybs.
Unit Pengolah
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
16
BANJARMASIN
16 dari 1 hal.
Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian
Kasubbag Kepegawaian
5 menit
Unit Pengolah 15 menit
Unit Pengolah 5 hari
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji.
A. PENGINPUTAN DATA
1.
B. PENGESAHAN SPTJB
1.
2.
3.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan
1. Alur kerja dimulai dengan menginput seluruh data Pegawai, dari tingkat hierarki tertinggi sampai terendah secara tepat pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP).
Unit Pengolah
1. Unit Pengolah membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji induk, Gaji susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP.
2. Unit Pengolah membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat.
3. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani.
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM (PPSPM), Pembuat Daftar Gaji dan Pengiriman ke
17
BANJARMASIN
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
17 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
1 jam
10 menit 10 menit 10 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
2.
D. PENERBITAN SP2D
1.
2.
3.
E. PENCAIRAN DANA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
KPPN mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
� Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).
� Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Pengiriman ke KPPN
Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
1. Unit Pengolah menyerahkan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya ke KPPN.
2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut.
3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
Unit Pengolah Unit Pengolah
18
BANJARMASIN
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
2 dari 127 hal.
10 Menit 7 Menit 7 Menit
1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
1.
2.
F. Pencairan Gaji Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
1. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait.
2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai).Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
Unit Pengolah Unit Pengolah
Disahkan oleh :
Panitera/Sekretaris
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 001
19
BANJARMASIN
(Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji)
3 dari 127 hal.
45 Menit 15 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Pencairan Uang Makan Pegawai
A. PENGINPUTAN DATA
1.
2.
B. PENGESAHAN SPTJB
1.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
2.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Makan)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan yang sudah diperiksa dan ditandatangi oleh pejabat penanggung jawab absen.
2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan.
Unit Pengolah
1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani.
Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan.
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK
2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM
Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris) Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan
20
BANJARMASIN
20 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
2 menit/ pegawai
10 menit
10 Menit 10 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
D. PENERBITAN SP2D
1.
2.
E. PENCAIRAN DANA
1.
2.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Makan)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
� Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.
� Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Pengiriman ke KPPN
Unit Pengolah Unit Pengolah
1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, kemudian KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut.
2. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.
Unit Pengolah Unit Pengolah
1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh KPA. Uang Makan diserahkan kepada masing-masing pegawai.
2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas
Unit Pengolah, KPA
21
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
5 Menit 5 Menit
1 jam 45 menit
2 s/d 3 Hari
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
3.
F. Pencairan Uang Makan Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Makan)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan.
3. Rekening Koran dapat dicetak pada Bank bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
Unit Pengolah, Unit Pengolah Unit Pengolah
Disahkan oleh :
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
22
BANJARMASIN
3 dari 127 hal.
2 s/d 3 45 Menit 15 Menit
A Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan
Nomor SOP : 03
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran
A. PENGINPUTAN DATA
1.
2.
B. PENGESAHAN SPTJB
1.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Surat Keterangan Pemberhentian
1. Uang Duka Wafat diperuntukkan Pegawai yang meninggal dunia sedangkan SKPP diperuntukkan bagi pegawai yang pensiun, pindah/mutasi atau dikarenakan meninggal dunia.
2. Unit Pengolah mengisi format yang ada pada aplikasi GPP sesuai data yang terkait, kemudian aplikasi GPP menghasilkan print out Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat atau SKPP.
Unit Pengolah
1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani, sedangkan untuk SKPP tidak menggunakan SPTJB.
Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.
Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris)
23
BANJARMASIN
Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesai
an Ket.
15 menit
20 menit
SKPP tidak meng- Gunakan SPTJB.
15 Menit
SKPP tidak meng-gunakan SPM.
PENGADILAN AGAMA
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
Nomor SOP : 03
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
C. PROSES PEMBUATAN SPM
2.
D. PENERBITAN SP2D
E. PENCAIRAN DANA
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
� Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.
� Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Pengiriman ke KPPN
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN.
2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut.
3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.
4. Sedangkan untuk SKPP beserta lampiran pendukung langsung diserahkan pada KPPN. Setelah diproses lebih lanjut KPPN mengirimkan SKPP tersebut pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
Unit Pengolah Unit Pengolah
1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh
24
BANJARMASIN
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
2 dari 127 hal.
10 Menit 7 Menit 7 Menit
.
1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit
SKPP tidak meng-gunakan SP2D.
2 s/d 3 Hari
SKPP tidak ada pencairan dana.
PENGADILAN AGAMA
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
Nomor SOP : 03
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
2.
3.
4.
F. Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Pegawai
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Bendahara pengeluaran dan diserahkan pada Ahli Waris (untuk UDW)
2. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai).
4. Rekening Koran dapat dicetak pada bank yang bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
Disahkan oleh :
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
25
BANJARMASIN
(Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP)
25 dari 127 hal.
45 Menit 10 Menit 15 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
NIP. 19590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang
A. PROSES TRANSAKSI
1.
2.
B. PENGESAHAN SPTJB
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang
1. Alur kerja dimulai dari transaksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga).
2. Dari transaksi tersebut dihasilkan: a. Tanda bukti pembayaran / kwitansi (Rangkap 2) yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan PPK. Diperuntukkan sebagai:
• Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.
• Dasar Perhitungan SPP dan SPTJB.
b. Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada, sebanyak rangkap 5. Yaitu:
• Jumlah yang telah dihitung disetorkan pada Bank/kantor pos.
• Dua rangkap disimpan sebagai arsip dan dicatat pada Buku Pajak.
• Satu Rangkap dicopy dan dilegis oleh PPK.
Unit Pengolah, Kasubbag Umum, PPK Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah,PPK
26
BANJARMASIN
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesai
an Ket.
25 menit 15 menit 10 menit 45 menit 7 menit 10 menit
PENGADILAN AGAMA
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
D. PENERBITAN SP2D
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. PP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip.
2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: � Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).
� Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
27
BANJARMASIN
Belanja Barang)
2 dari 127 hal.
15 menit 20 menit
.
10 menit 10 menit 10 menit
PENGADILAN AGAMA
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
1.
2.
3.
E. PENCAIRAN DANA
1.
2.
3.
4.
F. Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah.
2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.
3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank.
2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan, dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit.
4. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah
28
BANJARMASIN
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
3 dari 127 hal.
60 menit 1 s/d 2 Hari. 45 menit
45 Menit 15 Menit 15 Menit
PENGADILAN AGAMA
(Belanja Operasional,
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
29
BANJARMASIN
Belanja Jasa dan Belanja Barang)
29 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
001
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Proses Belanja Perjalanan Dinas
A. PROSES ADMINISTRASI
1.
2.
3. Unit Pengolah mencetak
B. PENGESAHAN SPTJB
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Perjalanan Dinas)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke Luar Kota kepada sub bagian Keuangan.
2. Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa: * Kwitansi Transportasi * Kwitansi Penginapan * Kwitansi Lumpsum
3. Unit Pengolah mencetak rincian kwitansi Perjalanan Dinas menjadi 2 Rangkap, yaitu: b. Sebagai tanda bukti
pembayaran yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pencairan dana.
c. Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.
Unit Pengolah Unit Pengolah, Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah, KPA
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
30
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
25 menit 5 menit 10 menit 15 menit
15 menit
.
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
2.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
D. PENERBITAN SP2D
1.
2.
3.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Perjalanan Dinas)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
KPPN namun disimpan sebagai arsip.
2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: � Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).
� Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah.
2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.
3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
31
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
20 menit
.
10 menit 10 menit 10 menit 15 Menit
60 menit 1 s/d 2 Hari. 45 menit
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
E. PENCAIRAN DANA
1.
2.
3.
4.
5.
F. Proses Belanja Perjalanan Dinas Selesai.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Perjalanan Dinas)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pencairan Dana.
1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank.
2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah menyerahkan Uang Perjalanan Dinas kepada Pegawai yang bersangkutan.
4. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan. Serta Pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit.
5. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
32
BANJARMASIN
3 dari 127 hal.
45 Menit 7 Menit 15 Menit 15 Menit
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Rutin
(Belanja Perjalanan Dinas)
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
33
BANJARMASIN
33 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 06
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Proses Belanja Modal
A. PROSES DOKUMEN KONTRAK
1.
2. Dari data dokumen kontrak
B. PENGESAHAN SPTJB
1.
2.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Modal
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
1. Alur kerja dimulai dengan pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak, antara lain berisi: - Penawaran harga - Pelaksanaan pekerjaan - Surat perjanjian - Laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan - Berita acara kegiatan,
serta lampiran pendukung lainnya.
2. Dari data dokumen kontrak tersebut Unit Pengolah membuat Ringkasan kontrak.
Unit Pengolah Unit Pengolah
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK.
2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM.
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan
34
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
25 menit
15 menit 20 menit
.
10 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 06
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
D. PENERBITAN SP2D
1.
2.
3.
E. PENCAIRAN DANA
1.
F. Proses Belanja Modal Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Modal
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: � Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).
� Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
� Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah.
2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.
3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh pihak ketiga (Perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa).
35
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
10 menit 10 menit 15 Menit
60 menit 1 s/d 3 Hari. 45 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 06
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Belanja Modal
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH.. NIP. 19590424 197903 2 001
36
BANJARMASIN
36 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja
1. REMUNERASI
a.
b.
c.
d.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Remunerasi
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja
a. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan.
b. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
c. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
d. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing
Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah Unit Pengolah
37
BANJARMASIN
37 dari 127 hal.
Waktu Penyelesai
an Ket.
10 menit 5 menit 7 menit 10 menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
e.
f.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Remunerasi
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
satuan kerja. e. Jika Uang Remunerasi telah
masuk pada rekening Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA.
Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai:
• Pencatatan Laporan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas.
Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.
Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah
Disahkan oleh :
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
38
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
60 Menit 15 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
19590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 08
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan.
1. PELAPORAN BULANAN
a.
b.
c.
d.
e.
2. PELAPORAN TRIWULAN
Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah :a.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Pelaporan Keuangan
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan.
a. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK.
b. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon dan ADK
c. Laporan Rekon, ADK serta
data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. Data pendukung berupa:
• Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
• Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan
• Rekening Koran
• Neraca SIMAK
d. KPPN menerbitkan Hasil Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
e. Dokumen tersebut diserahkan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Korwil, Pengadilan Tinggi Agama, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Unit Pengolah Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah
Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : a. Pelaporan realisasi
39
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesai
an Ket.
10 menit 5 menit 1 jam 20 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 08
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
b.
c.
3. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN
Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran/Tahunan :a.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Pelaporan Keuangan
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
b. penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.
c. Pelaporan Bappenas PP.39
• Menginput data ke aplikasi Bappenas Form A, data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran
• Kemudian diunduh
• ADK dikirim melalui e-mail kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung.
Unit Pengolah Wakil Sekretaris
Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran/Tahunan : a. Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang bertindak selaku koordinator wilayah dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.
Unit Pengolah
40
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
30 menit 30 menit
16 Menit
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 08
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
3. PELAPORAN SEMESTERAN
DAN TAHUNAN
a.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Pelaporan Keuangan
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
a. Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Data CaLK berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran, Simak, dan Laporan saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai laporan pendukung. Laporan CaLK dikirim ke: a. Pengadilan Tinggi (PT) banjarmasin, selaku korwil
b. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
c. Biro Keuangan MA d. Badan Pengawasan Badan Pengawasan MA
Ketua, KPA
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
41
BANJARMASIN
41 dari 127 hal.
1 jam
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 09
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
No Uraian Kegiatan
DESKRIPSI : Perencanaan Anggaran
1. INPUT DATA
Unit pengolah mengumpulkan datakebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari pengolah menginput datadata tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copypendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Perencanaan Anggaran
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Unit pengolah mengumpulkan data-data kebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari unit pengolah menginput data-data tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copynya beserta data pendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat.
Unit Pengolah
42
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaian
Ket.
1 jam
PENGADILAN AGAMA
Nomor SOP : 09
Tgl Ditetapkan : 02-01-2013
2. PEMBAHASAN DAN
PEMERIKSAAN
Data disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satkerdaerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
Perencanaan Anggaran
Revisi
Tgl.
:
Halaman :
Data tersebut kemudian disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satker–satker yang ada di daerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.
Unit Pengolah, Dirjen Anggaran Pusat
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001
43
BANJARMASIN
43 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
590424 197903 2 001
PENGADILAN
Nomor SOP : 03
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pengelolaan Aplikasi Persediaan.
A. PERSIAPAN DATA
1.
B. PROSES PENGINPUTAN DATA
1.
2.
3.
4.
C. PENGIRIMAN DATA
1.
D. PENCETAKAN LAPORAN
1.2.
3.
E. PELAPORAN
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
APLIKASI PERSEDIAAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Penyelesaian
1. Nota Pembelian, Data Persediaan, Data Opname Fisik dan sebagainya.
Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm. Umum, Operator Aplikasi Persediaan.
10 menit
1. Melakukan input data Persediaan Masuk (Pembelian) Barang Persediaan/ATK.
2. Melakukan Input data Persediaan Keluar (Permintaan) Barang Persediaan/ATK.
3. Melakukan Input data hasil Opname Fisik.
4. Back Up data.
Operator Aplikasi Persediaan.
60 menit
1. Melakukan Pengiriman Data Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.
Operator Aplikasi Persediaan & Operator SIMAK-BMN.
5
1. Cetak Buku Persediaan. 2. Cetak Laporan
Persediaan dan Rincian Laporan Persediaan.
3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.
Operator Aplikasi Persediaan , Pengelola Persediaan & Kuasa Pengguna Barang.
60 Menit
1. Pengiriman Back Up Ke KPKNL. Pengiriman Berita Acara Opname Fisik
Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL dan
30 Menit
44
BANJARMASIN
44 dari 2 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
10 menit
60 menit Bulanan
5 Menit Semesteran
60 Menit Semesteran
30 Menit Semesteran
PENGADILAN
Nomor SOP : 03
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
Barang Persediaan ke
KORWIL SIMAK
Pengelolaan Aplikasi Persediaan
selesai.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
APLIKASI PERSEDIAAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Barang Persediaan ke KORWIL SIMAK-BMN.
KORWIL SIMAK-BMN.
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
45
BANJARMASIN
2 dari 2hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi.
A. PERSIAPAN DATA
1.
B. PROSES PENGINPUTAN DATA
1.
2.
C. REKONSILIASI DATA
1.
2.
3.
4.
5.
D. PENCETAKAN LAPORAN
1.
2.
3.
E. PELAPORAN SIMAK-BMN
1.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Penyelesaian
Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi.
1. Data berupa SPM, SP2D, Data Penghapusan, Nota Pembelian, Data Persediaan dan sebagainya.
Peng.Adm. Keuangan, Peng.Adm. Umum, Op.SIMAK-BMN.
10 menit
PROSES PENGINPUTAN DATA
1. Melakukan input data sesuai transaksi.
2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN.
Operator SIMAK-BMN.
60 menit
1. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SIMAK-BMN dengan SAKPA.
2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan ke Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi Aplikasi SAKPA ke KPPN.
3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Bulan Berjalan.
4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN)
5. Rekonsiliasi ke KPKNL
Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA. Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA, Kuasa Pengguna Barang. Operator SIMAK-BMN & KPKNL
15 Menit 30 Menit 60 Menit 60 Menit
1. Cetak laporan BMN Interakomptable, Extrakomptable dan Gabungan Interakomptable dan Extrakomptable.
2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN).
3. Semua Laporan dijilid.
Operator SIMAK-BMN
60 Menit
1. Melakukan Pelaporan Operator 60 Menit
46
BANJARMASIN
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)
1 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
10 menit
60 menit Bulanan
15 Menit
30 Menit
60 Menit
60 Menit
Bulanan Bulanan Semesteran Semesteran
60 Menit Semesteran
60 Menit Semesteran
PENGADILAN
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK
Nomor SOP : 04
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
Pengelolaan pelaporan Barang
Milik Negara (SIMAK-BMN)
selesai.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
SIMAK-BMN ke Koordinator Wilayah SIMAK-BMN
SIMAK-BMN
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
47
BANJARMASIN
PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)
47 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
Nomor SOP : 08
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Proses Lelang Penghapusan BMN
A. PENGAJUAN PERMINTAAN JADUAL LELANG
Dengan melampirkan Keputusan Kepala BUA tersebut, Panitia Penghapusan mengirimkan Permintaan Jadual Lelang yang ditandatangani Ketua PTA dengan tembusan sebagaimana pada Surat Keputusan Kepala BUA tersebut
B. PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG
Oleh KPKNL/ Kanwil DJKN akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadual Lelang kepada Ketua PTA
C. PENGUMUMAN LELANG
Panitia Penghapusan selanjutnya membuat Pengumuman seperti yang KPKNL tersebut dan kemudian mengirimkan surat yang melampirkan bukti Pengumuman Lelang Penghapusan tersebut yang dialamatkan kepada KPKNL/ Kanwil DJKNPerhatian:seluruhnya lebih besar dari Rp 30.000.000,00 Rupiah)melalui papan pengumuman resmi Pengadilan Agama yang bersangkutan, wajib pula diumumkan melalui media cetak daerah
D. LELANG BMN
Pada hari yang telah ditentukan, Petugas bersama Panitia Penghapusan melelangkan Barang Milik Negara yang akan dihapus
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
LELANG PENGHAPUSAN BMN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Dengan melampirkan Copy Surat Keputusan Kepala BUA tersebut, Panitia Penghapusan mengirimkan Permintaan Jadual Lelang yang ditandatangani Ketua PTA dengan tembusan sebagaimana pada Surat Keputusan Kepala BUA tersebut
Panitia Penghapusan BMN, Ketua PTA, Kepala BUA
Oleh KPKNL/ Kanwil DJKN akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadual Lelang kepada Ketua PTA
KPKNL/DJKN
Panitia Penghapusan selanjutnya membuat Pengumuman seperti yang dimaksud dalam surat KPKNL tersebut dan kemudian mengirimkan surat yang melampirkan bukti Pengumuman Lelang Penghapusan tersebut yang dialamatkan kepada KPKNL/ Kanwil DJKN Perhatian: jika nilai penghapusan seluruhnya lebih besar dari Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), maka selain diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pengadilan Agama yang bersangkutan, wajib pula diumumkan melalui media cetak daerah
Panitia Penghapusan BMN
Pada hari yang telah ditentukan, Petugas Lelang dari KPKNL bersama Panitia Penghapusan melelangkan Barang Milik Negara yang akan dihapus
Petugas Lelang dan Panitia Penghapusan BMN
48
BANJARMASIN
48 dari 2 hal.
Waktu
Penyelesai
an
Ket.
7 hari
2 hari
3 hari
1 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 08
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
E. HASIL LELANG
Hasil dalam Rapat Lelang tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Lelang Penghapusan/ Risalah Lelang
F. BERITA ACARA/RISALAH LELANG
Berita Acara/ Risalah tersebut dikirimkan oleh KPKNL kepada Panitia Penghapusan
G. RETENSI (PEMUSNAHAN)
Berdasarkan Risalah Lelang tersebut, Panitia Penghapusan selanjutnya dapat menyetorkan Hasil Lelang ke Kas Negara dan melakukan retensi (pemusnahan) terhadap barang sisa lelang serta membuat Berita Acara Pemusnahan BMN
Proses Lelang Penghapusan BMN Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
LELANG PENGHAPUSAN BMN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Hasil dalam Rapat Lelang tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Lelang Penghapusan/ Risalah Lelang
KPKNL
Berita Acara/ Risalah tersebut dikirimkan oleh KPKNL kepada Panitia Penghapusan
KPKNL
Berdasarkan Risalah Lelang tersebut, Panitia Penghapusan selanjutnya dapat menyetorkan Hasil Lelang ke Kas Negara dan melakukan retensi (pemusnahan) terhadap barang sisa lelang serta membuat Berita Acara Pemusnahan BMN
Panitia Penghapusan BMN
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
49
BANJARMASIN
2 dari 2 hal.
7 hari
3 hari
2 hari
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas
A. PENGAJUAN PERMOHONAN
1.
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK
1.
2.
3.
4.
C. PENGARSIPAN
PENGADILAN AGAMA KELA IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas
1. Setelah Acara Pelantikan, maka Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.
Kepala Subbag Umum
PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK
1. Unit pengelola menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional.
2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
3. Ketua PTA menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.
4. Berdasarkan SK tersebut, Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setingkat atau setara jabatannya.
Kepala Subbag Umum Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum
50
BANJARMASIN
50 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
30 Menit
5 Menit 30 Menit 10 Menit 30 Menit
PENGADILAN
Nomor SOP : 05
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
2.
Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Selesai
PENGADILAN AGAMA KELA IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
2. Unit Pengelola selanjutnya memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.
Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
51
BANJARMASIN
51 dari 127 hal.
5 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
Nomor SOP : 06
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
A. PENGAJUAN PERMOHONAN
1.
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK
1.
2.
3.
4.
C. PENGARSIPAN
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN RUMAH DINAS
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
1. Setelah Acara Pelantikan, maka Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penghunian Rumah Dinas dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.
Kepala Subbag Umum
PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK
1. Unit pengelola menelaah Usul Penghunian Rumah Dinas.
2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penghunian Rumah Dinas yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
3. PB/ KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.
4. Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setara atau 1 (satu) tingkatan dibawah jabatannya.
Kepala Subbag Umum
Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum
52
BANJARMASIN
52 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
30 Menit
5 Menit
30 Menit 10 Menit 30 Menit
PENGADILAN
Nomor SOP : 06
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
5.
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGELOLAAN RUMAH DINAS
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
5. Unit Pengelola selanjutnya memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.
Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
53
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
5 Menit
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pengadministrasian Usul Penghapusan
A. USUL PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BMN
1.
B. TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN BMN
Setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan BMN, Panitia kemudian mulai bekerja antara lain:
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGHAPUSAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Pengadministrasian Usul Penghapusan
1. Ketua Pengadilan Agama mengajukan Usul Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara dengan melampirkan nama-nama panitia yang diusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk ditetapkan;
Ketua Pengadilan Agama, Ketua PTA
Setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan BMN, Panitia kemudian mulai bekerja yang antara lain:
1) Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus;
2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
3) Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus;
4) Membuat Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan.
5) Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
Panitia Penghapusan BMN
54
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesai
an
Ket.
5 hari
7 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
C. PENGAJUAN BERKAS
Selanjutnya Panitia mengajukan Berkas Usul Penghapusan tersebut kepada Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang untuk dipelajari dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama menyampaikan Usul Permohonan Penghapusan BMN terhadap barang yang dimaksud dikirimkan ke KPKNL / Kanwil DJKN sebagaimana kewenangannnya sesuai nilai BMN yang akan dihapus dengan melampirkan:a.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGHAPUSAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Selanjutnya Panitia mengajukan Berkas Usul Penghapusan tersebut kepada Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang untuk dipelajari dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama menyampaikan Usul Permohonan Penghapusan BMN terhadap barang yang dimaksud dikirimkan ke KPKNL / Kanwil DJKN sebagaimana kewenangannnya sesuai nilai BMN yang akan dihapus dengan melampirkan: Untuk Penghapusan Peralatan Kantor, melampirkan: 1) Alasan/ Pertimbangan Penghapusan BMN;
2) Surat Izin Penghapusan dari Eselon I atau sesuai dengan pelimpahan wewenang;
3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
4) Laporan Hasil Penelitian; 5) Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
6) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
7) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
8) Foto –foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang);
9) Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukan kepada KPKNL/ Kanwil DJKN.
Panitia Penghapusan BMN
55
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
14 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
C. PENGAJUAN BERKAS
10)
b.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
c.
1)
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGHAPUSAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
10) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus;
Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali, melampirkan: 1) Alasan/ Pertimbangan
Penghapusan BMN; 2) Salinan DIPA tahun yang
bersangkutan; 3) Surat Keputusan
Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
4) Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
5) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
6) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
7) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
8) Foto–foto bangunan yang akan dihapus dan disertai penjelasan penggunaan bangunan (tampak depan, samping dan belakang); Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus.
c. Untuk penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan:
1) Alasan/ Pertimbangan Penghapusan BMN;
Panitia Penghapusan BMN
56
BANJARMASIN
3 dari 127 hal.
14 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
D. PEMBUATAN PENGANTAR REKOMENDASI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGHAPUSAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
2) Surat Pernyataan dari Kepala Satker bahwa adanya penghapusan tersebut tidak akan mengganggu penyelengaraan tugas pokok dan fungsi;
3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
4) Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
5) Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat;
6) Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
7) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
8) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang Kendaraan Bermotor);
9) Foto kendaraan bermotor yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang);
10) Salinan Surat tanda Kendaraan bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
11)Lampiran Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukan kepada KPKNL/ DJKN.
12) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus;
57
BANJARMASIN
4 dari 127 hal.
PENGADILAN
Nomor SOP : 07
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
Selanjutnya setelah menerima
Persetujuan Penghapusan dari KPKNL/ Kanwil DJKN,membuat Pengantar Permohonan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA MARI dengan melampirkan:
E. PROSES BUA
Badan Urusan Administrasi akan memprosesnya, apabila berkas dianggap lengkap, maka Kepala BUA akan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan
Pengadministrasian Usul Penghapusan Selesai
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PENGHAPUSAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Selanjutnya setelah menerima Persetujuan Penghapusan dari KPKNL/ Kanwil DJKN, Panitia membuat Pengantar Permohonan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA MARI dengan melampirkan:
a. Seluruh lampiran penghapusan;
b. Lampiran Daftar BMN yang akan dihapus yang diperuntukan kepada Kepala BUA MARI.
c. Persetujuan Penghapusan Penghapusan dari KPKNL/ Kanwil DJKN
Panitia Penghapusan BMN
Badan Urusan Administrasi akan memprosesnya, apabila berkas dianggap lengkap, maka Kepala BUA akan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan
BUA
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
58
BANJARMASIN
58 dari 127 hal.
7 hari
60 hari
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
PENGADILAN
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Pengelolaan Barang Persediaan/ATK.
A. OPNAME FISIK
1.
2.
B. REKAPITULASI DATA PERMINTAAN
1.
2.
3.
C. PENCAIRAN DANA
1.
2.
3.
D. PEMBELIAN BARANG
1.
E. REKAPITULASI DATA PEMBELIAN
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PERSEDIAAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait
Persediaan/ATK.
1. Melakukan Opname Fisik pada barang persediaan yang masih tersedia
2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik.
Pengelola Persediaan
REKAPITULASI DATA PERMINTAAN
1. Menyerahkan blanko permintaan barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan.
2. Mengumpulkan semua blangko permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.
3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.
Pengelola Persediaan
1. Menyusun data permintaan barang persediaan/ATK yang akan diajukan ke Bendahara.
2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui
3. Mengajukan data permintaan barang persediaan/ATK ke Bendahara untuk pencairan dana.
Pengelola Persediaan, Kasub, Wasek, Bendahara.
1. Melakukan pembelian barang persediaan/ATK setelah dana dicairkan oleh Bendahara.
Pengelola Persediaan.
PEMBELIAN
59
BANJARMASIN
59 dari 127 hal.
Waktu
Penyelesaian Ket.
30 menit
Bulanan
60 menit
Bulanan
30 Menit Bulanan
6 Menit
PENGADILAN
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
1.
2.
F. PENDISTRIBUSIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PERSEDIAAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
1. Melakukan pengecekan barang persediaan/ATK yang sudah dibeli.
2. Melakukan rekapitulasi barang persediaan/ATK yang sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan/ATK kepada Pengelola Aplikasi Persediaan
Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.
1. Memasukkan barang persediaan/ATK ke dalam lemari barang persediaan/ATK.
2. Mempersiapkan barang persediaan/ATK sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan/ATK.
3. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan/ATK.
4. Melakukan drop barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian sesuai dengan dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan/ATK yang ada.
5. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang persediaan/ATK.
6. Melakukan distribusi barang persediaan/ATK kepada karyawan/karyawati yang memerlukan.
7. Melakukan pencatatan permintaan karyawan/karyawati pada Buku Permintaan ATK.
Pengelola Persediaan, Kasub. Pengelola Persediaan Pengelola Persediaan
60
BANJARMASIN
60 dari 127 hal.
60 Menit Bulan
60 Menit 5 Menit 5 Menit
Bulanan Harian Harian
PENGADILAN
Nomor SOP : 02
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
Pengelolaan Barang Persediaan/ATK Selesai.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
PERSEDIAAN
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA
Banjarmasin
ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
61
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
195904241979032001
PENGADILAN
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
No Uraian Kegiatan
DISKRIPSI : Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar
A. PENERIMAAN SURAT MASUK
1. Unit Pengelola Menerima surat yang masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat;
2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya sebagai bukti penerimaan surat;
3. Melakukan sortir dan mengklasifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas Perlakuan terhadap Surat Rahasia)atau surat pribadi Perlakuan terhadap Surat Pribadi)
B. PENGELOLAAN SURAT MASUK
1. Mencatat dalam Register Surat Masuk dengan melampirkan Kartu Kendali dan Disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan dan menerima kembali lembar Surat;
2. Pembuat kebijakan mempelajari isi surat, kemudian menulis disposisi dan disampaikan kembali kepada Unit Pengolah.
C. PENYELESAIAN SURAT MASUK
3. Mempelajari sesuai dengan yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai isi disposisi yang kemudian menyerahkan Kartu Kendali Pertama kepada Unit Pengolah dan mencatat kedalam Register Arsip.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN UMUM
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar
Unit Pengelola Menerima surat yang masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat; Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku Ekspedisi atau bentuk tanda terima innya sebagai bukti penerimaan
Melakukan sortir dan mengkla-sifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Rahasia) atau surat pribadi (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Pribadi).
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
Mencatat dalam Register Surat Masuk dengan melampirkan Kartu Kendali dan Disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan dan menerima kembali lembar putih Kartu Kendali
Pembuat kebijakan mempelajari isi surat, kemudian menulis disposisi dan disampaikan kembali kepada Unit Pengolah.
Unit Pengolah Pembuat Kebijakan
Mempelajari sesuai dengan disposisi yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai isi disposisi yang kemudian menyerahkan Kartu Kendali Pertama kepada Unit Pengolah dan mencatat kedalam Register Arsip.
Unit Pengolah
62
BANJARMASIN
1 dari 127 hal.
Waktu Penyelesaia
n Ket.
15 menit
30 menit
2 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
D. PENGARSIPAN SURAT MASUK
1. Surat yang diterima disimpan kedalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya.
E. PENGELOLAAN SURAT KELUAR
1. Melaksanakan isi disposisi dengan membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan nomor Surat Dinas kepada Unit Pengelola Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar surat tersebut.
2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasaBuku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolomkolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat. Kemudian mencatatkannya kembali pada Kartu Kendali Surat Keluar.
3. Kartu Kendali yang dilampirkan pada Surat Dinas atau Surat Konsep tersebut.
4. Meminta pada Petugas Unit Pengolah yang meminta nomor surat untuk membubuhkan parafnya disertai tanggal dan jam surat tersebut pada Kartu Kendali. Kemudian Unit Pengelola Surat Keluar men(warna putih) untuk disimpan ke dalam Kotak Kartu Kendali. Sementara Kartu kendali II (warna kuning muda) dan Kartu kendali III (warna merah muda) tetap melekat pada Konsep Surat tersebut.
5. Surat diketahui dan dipelajari serta diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah. Hal ini dilakuakan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan.
6. Apabila surat tersebut merupakan kewenang Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN UMUM
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Surat yang diterima disimpan kedalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya.
Unit Pengolah
Melaksanakan isi disposisi dengan membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan nomor Surat Dinas kepada Unit Pengelola Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolom-kolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat. Kemudian mencatatkannya kembali pada Kartu Kendali Surat Keluar. Kartu Kendali yang telah diisi dilampirkan pada Surat Dinas atau Surat Konsep tersebut. Meminta pada Petugas Unit Pengolah yang meminta nomor surat untuk membubuhkan parafnya disertai tanggal dan jam surat tersebut pada Kartu Kendali. Kemudian Unit Pengelola Surat Keluar mengambil Kartu Kendali I (warna putih) untuk disimpan ke dalam Kotak Kartu Kendali. Sementara Kartu kendali II (warna kuning muda) dan Kartu kendali III (warna merah muda) tetap melekat pada Konsep Surat tersebut. Surat diketahui dan dipelajari serta
ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah. Hal ini dilakuakan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan. Apabila surat tersebut merupakan kewenang Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Pejabat yang berwenang Unit Pengolah
63
BANJARMASIN
2 dari 127 hal.
5 menit
2 hari
PENGADILAN
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
Wakil Sekretaris dapat
membubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel;
1. Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali pada Petugas Unit Pengolah;
2. Surat yatersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/ Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani.
3. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kstempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengolah. Catatan: Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lembar) lembpengantarnya yang dijadikan arsip.
4. Oleh Unit Pengelola Surat Keluar, Arsip tersebut dilampirkan Kartu Kendali I (warna putih) yang tersimpan di Kotak Kartu Kendali, kemudian dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan ke dalam lemari arsip.
5. Kemudian suratdikirimkan dimasukan ke dalam amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN UMUM
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
Wakil Sekretaris dapat membubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel; Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali pada Petugas Unit Pengolah; Surat yang telah diparaf oleh pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/ Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengolah. Catatan: Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lembar) lembar, maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip. Oleh Unit Pengelola Surat Keluar, Arsip tersebut dilampirkan Kartu Kendali I (warna putih) yang tersimpan di Kotak Kartu Kendali, kemudian dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan impan ke dalam lemari arsip.
Kemudian surat-surat tersebut yang dikirimkan dimasukan ke dalam amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan
Pejabat yang berwenang Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
64
BANJARMASIN
64 dari 127 hal.
PENGADILAN
Nomor SOP : 01
Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2013
melalui Kantor Pos/ Ekspedisi sesuai
tujuan surat dan tembusantembusannya.
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN
Standard Operating Procedures
KESEKRETARIATAN UMUM
Revisi
Tgl.
:
02 Januari 2013 Halaman :
melalui Kantor Pos/ Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusan-tembusannya.
Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001
65
BANJARMASIN
65 dari 127 hal.
Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin
NIP. 195904241979032001
66
ADK/ CD
LAPORAN TAHUNAN 2013
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN