Pengadaan T untuk Pembangunan PKP · 6. menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan 7....
Transcript of Pengadaan T untuk Pembangunan PKP · 6. menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan 7....
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Jakarta, 19 Maret 2014
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 2
OUTLINE PAPARAN 1. LATAR BELAKANG 1.1. Latar Belakang Kebijakan 1.2. Lingkungan Strategis 1.3. Dasar Hukum 2. PENCADANGAN TANAH (LAND BANKING) 2.1. Tujuan Kebijakan Pencadangan Tanah 3. OUTPUT DAN OUTCOME KEBIJAKAN 4. LINGKUP KEGIATAN PENYEDIAAN TANAH 5. TAHAPAN KEGIATAN PENCADANGAN TANAH 6. LEMBAGA/BADAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH 7. PEMBAGIAN KEWENANGAN 8. PROGRAM PENGADAAN TANAH 2015-2019 8.1. Skenario Tahapan Pelaksanaan Pencadangan Tanah Dan Pembagian Peran Stakeholder 8.2. Kriteria Kabupaten/Kota Penerima Program 8.3. Strategi Program 8.4. Prioritas Program 8.5. Kebutuhan Anggaran 2015-2019
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 3
1. Keterbatasan lahan yang sebagian besar dikuasai oleh Pengembang menjadikan harga lahan semakin melangit di lokasi-lokasi yang strategis harga rumah semakin tidak terjangkau bagi MBR
2. Pembangunan rumah bagi MBR yg sesuai dgn ketentuan batas harga Pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja di lain pihak semakin dekat pusat kota, nilai lahan semakin tinggi
3. Sampai saat ini belum ada intervensi Pemerintah untuk menyediakan tanah bagi pembangunan PKP dan mengendalikan harga lahan
4. Dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menyediakan lahan bagi rumah MBR yang dekat tempat kegiatan/ aktivitas
I.1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH
I.2. LINGKUNGAN STRATEGIS Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP
1. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 17 huruf i pemerintah provinsi mempunyai wewenang mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi
Pasal 18 huruf e pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR
Pasal 40 Pemerintah atau pemda menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman
I.3. DASAR HUKUM (1)
2. UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
Pasal 72 ayat (1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah menugasi atau membentuk Badan Pelaksana.
Pasal 72 ayat (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Badan Pelaksana melaksanakan tugas:
a) .................. b) .................. c) Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun
umum dan rumah susun khusus. 4
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP
I.3. DASAR HUKUM (2)
3. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 10 huruf o tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan : penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa.
4. Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 3 ayat (1) : Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pcngadaan Tanah yang didasarkan pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2. Rencana Strategis; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
5. Peraturan Kepala BPN No. 4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
5
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 6
1. Memberikan jaminan ketersediaan tanah melalui upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah, dengan mengutamakan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan
2. Mendukung pengembangan kota baru dan penerapan kebijakan hunian berimbang
3. Mengendalikan pengadaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam pelaksanaan pembangunan
4. Menyediakan tanah siap bangun (secara fisik maupun administrasi) 5. Mengendalikan harga tanah (tidak terpengaruh dengan mekanisme pasar
yang diakibatkan pembangunan sektor properti oleh swasta, tidak terpengaruh dengan spekulasi, dll) sehingga wajar untuk dibangun rumah bagi MBR dengan harga yang terjangkau
2. PENCADANGAN TANAH (LAND BANKING)
DEFINISI : Upaya-upaya dalam rangka praktek perolehan tanah dan menyimpan
tanah yang sudah diperoleh/dibebaskan untuk penggunaan pada masa yang akan datang
2.1. TUJUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCADANGAN TANAH
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 7
OUTPUT: Terfasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah bagi pembangunan rumah umum
Indikator Output: 1. Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan kebijakan pengadaan dan
pencadangan tanah bagi pembangunan rumah umum 2. Jumlah Lembaga/Bank Tanah untuk pembangunan PKP 3. Jumlah Luas Tanah yang dicadangkan bagi pembangunan rumah umum
3. OUTPUT DAN OUTCOME KEBIJAKAN
OUTCOME: Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang
menghuni rumah layak dan terjangkau Indikator Outcome: Jumlah unit rumah yang layak dan terjangkau terbangun bagi MBR
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP
UU 1/2011 – Pasal 106 UU 20/2011 – Pasal 22
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui:
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
e. pendayagunaan tanah wakaf;
e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
KEGIATAN PENYEDIAAN TANAH
9
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 10
a. Terdiri dari :
• Tanah Negara yang tidak ada pemakainya • Tanah Negara bekas tanah hak yang dipakai oleh perseorangan (tanah
garapan) atau badan hukum (BUMN/BUMD) • Tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai hak
ulayat b. Penyelenggara dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah
tersebut kepada negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
c. Dilaksanakan melalui mekanisme ganti rugi
d. Pemberian hak atas tanah didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi atau izin lokasi
Kegiatan Penyediaan Tanah...................
1. Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Langsung Dikuasai Negara
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 11
2) Konsolidasi Tanah (mengacu kepada UU 1/2011 pasal 108 s/d 113)
Kegiatan Penyediaan Tanah ...............................................................lanjutan
3) Peralihan atau pelepasan hak a. Diperoleh melalui mekanisme jual beli b. Pada tanah yang peruntukannya untuk perumahan dan permukiman
sesuai rencana tata ruang
4) Pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah a. Tanah yang sejak semula adalah tanah negara, belum pernah ada hak
tertentu selain negara b. Tanah negara tersebut di atas, dapat berasal dari tanah timbul atau
hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai
5) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010)
6) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (mengacu kepada UU No.2/2012 dan Perpres No. 71/2012)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 12
Pasal 17 : Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: a. hak milik; b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
7.Tanah untuk pembangunan Rumah Susun (UU 20/2011 )
Pasal 18 : Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan: a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
b. pendayagunaan tanah wakaf.
Pasal 19 ayat (1) : Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.
7. 1. Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 13
7.Tanah untuk pembangunan Rumah Susun (UU 20/2011 )
Pasal 20 ayat (1) : Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.
Pasal 20 ayat (4) : Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 ayat (1) : Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 ayat (3) : Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.
7. 2. Pendayagunaan tanah wakaf
7. 3. Jangka Waktu Sewa
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 15
5. 1. LINGKUP PENGADAAN TANAH
TAHAPAN PENGADAAN TANAH
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PELAKU PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
PENYEDIAAN TANAH
PEMATANGAN LAHAN
PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN
TANAH
WASDAL PEMANFAATAN
TANAH
PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH
PEMUGARAN
PEREMAJAAN
PEMUKIMAN KEMBALI
RUMAH TAPAK
RUMAH SUSUN Peralihan atau pelepasan hak
Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Langsung Dikuasai Negara
Konsolidasi Tanah
Pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah
Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Pendayagunaan tanah wakaf (untuk Rusun)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 16
5.2. TAHAPAN PENCADANGAN TANAH P
ENC
AD
AN
GA
N
TAN
AH
PERENCANAAN
PELAKSANAAN PENYEDIAAN
TANAH
PEMATANGAN LAHAN
PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN
TANAH
Pemeriksaan thdp • RTRW • RP3KP • RDTR • Peraturan Zonasi
• RTBL • RTR Kawasan • STATUS LAHAN • AMDAL/UKL/UPL
Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan lahan, pencabutan hak, jual – beli, tukar – menukar, atau perolehan dari tanah – tanah terlantar
Penyiapan tanah matang dan melengkapi dengan sarana - prasarana, dan utilitas pendukung, a.l. pembangunan jalan, saluran drainase , dll.
Pendistribusian tanah sesuai keperluannya yaitu untuk kepentingan umum/sosial (Pemerintah) atau kepentingan komersial (Swasta)
WASDAL PEMANFAATAN
TANAH
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya
Indikasi Kebutuhan Tanah Indikasi Potensi Tanah Perencanaan
Pencadangan Tanah
Penguasaan Tanah
Pemanfaatan Tanah
Tersedia Kaveling Tanah Matang
Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan
RPP tentang BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Dibentuk berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 18
6.1. PEMBENTUKAN LEMBAGA/BADAN PELAKSANA
TUJUAN
1. membangun rumah umum dan rumah khusus;
2. menyediakan tanah bagi pembangunan perumahan dan permukiman;
3. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
4. mempercepat penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus terutama di perkotaan;
5. menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;
6. menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan
7. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus.
Pelaksanaan pembangunan, pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi.
TUGAS
1. melaksanakan pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus;
2. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. melaksanakan peningkatan kualitas rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus;
4. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus;
5. memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus;
6. melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah umum, rumah khusus, rumah rumah susun umum dan rumah susun khusus; dan
7. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang perumahan dan permukiman dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.
FUNGSI
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 19
1) Penghimpun Tanah : melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang akan dijadikan objek pengelolaan lembaga. Seiring dengan kegiatan penghimpunan tanah, juga mengumpulkan dan menyediakan data pertanahan yang lengkap, akurat, terpadu dan aktual
2) Pengaman Tanah : dengan mengacu kepada rencana tata ruang, lembaga/badan ini bertugas untuk mengamankan/mengawasi penyediaan, peruntukan, dan pemanfaatan tanah
3) Pengendali Penguasaan Tanah : mengendalikan penguasaan tanah, sehingga tidak terpusat pada kelompok masyarakat tertentu
4) Penilai Tanah : menetapkan harga dan nilai tanah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5) Pendistribusi Tanah : pembebasan tanah, pematangan tanah, pendistribusian tanah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya
6) Manajemen Tanah : menyusun kebijakan dan strategi optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah, sehingga bisa mengarahkan pengembangan penggunaan tanah
6.2. P E R A N L E M B AG A T E R K AIT P E N G A D AAN T A N A H
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 20
1) Mengkonsultasikan rencana kerja lembaga kepada Pemerintah
2) Mengkonsultasikan kendala dalam pelaksanaan fungsi lembaga kepada Pemerintah
3) Memberikan laporan berkala terkait pelaksanaan tugas lembaga kepada Pemerintah
6.3. K E W A JIBAN L E M B A GA
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 22
1. Pemerintah Pusat a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi
nasional terkait pencadangan lahan; b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional
terkait pencadangan lahan; c. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencadangan lahan;
d. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya upaya pencadangan lahan perumahan bagi MBR;
e. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan terkait pencadangan lahan.
f. Memfasilitasi pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi pemerintahan daerah yang telah melaksanakan upaya pencadangan lahan perumahan bagi MBR.
7.1. PERAN PEMERINTAH (1)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 23
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi
pada tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait dengan pencadangan tanah;
b. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencadangan tanah baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder lainnya;
c. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kebijakan pencadangan tanah;
d. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pencadangan tanah.
7.1. PERAN PEMERINTAH (2)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 24
No KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1. PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN TAPAK
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada kawasan : Program Strategis
Nasional Kawasan perbatasan
negara Kawasan/kota baru
yang merupakan kebijakan nasional
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada: Kawasan lintas
kabupaten/kota Kawasan strategis
provinsi
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada kawasan pusat kegiatan kab/kota (ekonomi, industri, terminal, pendidikan, pesisir)
2. PEMBANGUNAN
RUSUNAWA ATAU
RUSUNAMI
Penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan
permukiman kumuh Kawasan strategis
nasional Kawasan/kota baru
Kontribusi 35% penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan
permukiman kumuh Kawasan strategis
nasional Kawasan/kota baru
Kontribusi 15% penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan
permukiman kumuh Kawasan strategis
nasional Kawasan/kota baru
Ket: Kegiatan di Pusat dilaksanakan oleh Badan, di daerah oleh Badan Pelaksana/BLU daerah
7.2. PEMBAGIAN KEWENANGAN (1)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 25
No KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
3. PENGEMBANGAN KAWASAN/KOTA BARU
1. Penetapan model penyediaan tanah
2. Dukungan penyediaan tanah di kawasan permukiman yang merupakan program strategis nasional
1. Pelaksanaan penyediaan tanah
2. Dukungan penyediaan tanah pada kawasan permukiman lintas kab/kota
1. Pengesahan masterplan pengembangan Kasiba/Lisiba
2. Dukungan penyediaan tanah pada kawasan permukiman yang merupakan pusat kegiatan kab/kota
4. PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 s/d 15 Ha
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
5. PEMUKIMAN KEMBALI
- Penyediaan tanah dalam rangka pemukiman kembali pada lokasi lintas kab/kota
Penyediaan tanah untuk lokasi pemukiman kembali
7.2. PEMBAGIAN KEWENANGAN (2)
Ket: Kegiatan di Pusat dilaksanakan oleh Badan, di daerah oleh Badan Pelaksana/BLU daerah
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 27
8.1. SKENARIO TAHAPAN PELAKSANAAN PENCADANGAN TANAH
DAN PEMBAGIAN PERAN S TAKEHOLDER TAHAP PEMPUS PEMPROV
PEMKAB/KOTA
(BLU Daerah) MASYARAKAT SWASTA THN KE-
PERENCANAAN
T-1 s/d 1
1
PELAKSANAAN
PENYEDIAAN
TANAH
1
2
3
4
5 dst
PEMATANGAN
LAHAN
1
2
3
4
5 dst
PENDISTRI-
BUSIAN/
PEMANFAATAN
TANAH
1
2
3
4
5 dst
Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah
Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan tanah, pencabutan hak, jual – beli, tukar – menukar, atau perolehan dari tanah – tanah terlantar
Peranserta Masyarakat
Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan
Peranserta Swasta dalam Pengadaan
Tanah
Fasilitasi Pendistribusian/ Pemanfaatan Tanah
Peranserta Masyarakat
• Pelaksanaan Pematangan Lahan dan pembangunan PSU
• Pembagian Kaveling Tanah
• Pelaksanaan Pendistribusian Tanah
• Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah
Bantuan Stimulan pematangan lahan dan penyediaan PSU pendukung, a.l. jalan dan saluran drainase
Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah
Tkt Prov
Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah
Tkt Kab/Kot
Peranserta Masyarakat
Sosialisasi Masy (T-1 & T)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Pencadangan Tanah
Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah
Peranserta Swasta dalam Pematangan
Tanah dan Pembangunan
PSU
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 28
a. Telah memiliki Perda RTRW, atau sekurang-kurangnya sudah mendapatkan persetujuan substansi RTRW dari Menteri PU
b. Tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan mengutamakan penanganan pada PKP padat penduduk (net density > 150 jiwa/ha), dan yang secara khusus telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu kawasan fungsional atau wilayah
c. Memiliki angka jumlah kekurangan rumah atau backlog yang cukup tinggi
d. Memiliki potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai landbanking
e. ..
8.2. KRITERIA KABUPATEN/KOTA PENERIMA PROGRAM (1)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 29
e. Memiliki kompleksitas/indikasi banyaknya permasalahan PKP yang mendesak untuk ditanggulangi (banjir, padat, kumuh, rawan, ekspansi ke daerah pertanian produktif, perubahan fungsi lahan perkotaan dll.)
f. Memiliki kawasan permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan primer daerah atau mempunyai potensi unggulan, pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi atau fungsi khusus dalam skala pembangunan kota/kabupaten.
g. Memiliki data dasar yang memadai: memiliki kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS)
h. Kesiapan Daerah, terutama pemda yang sudah memiliki BLUD Penyediaan Tanah
8.2. KRITERIA KABUPATEN/KOTA PENERIMA PROGRAM (2)
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 30
1) Memanfaatkan tanah negara, tanah milik BUMN/BUMD, tanah terlantar, dll;
2) Melakukan kegiatan konsolidasi tanah permukiman, yaitu upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan;
3) Merevitalisasi kawasan padat penduduk menjadi hunian vertikal terpadu.
8.3. STRATEGI PROGRAM
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 31
1) Penyediaan tanah dalam rangka pengembangan Kasiba/Lisiba, untuk perumahan sederhana bagi MBR dan masyarakat miskin.
2) Fasilitasi penyediaan tanah dalam rangka implementasi kebijakan hunian berimbang (pembangunan rumah untuk MBR).
3) Penyediaan tanah untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran kali, seputar waduk, di pinggir rel dan stasiun kereta api, serta di bawah kolong jembatan berupa perumahan vertikal (rusunawa) dan untuk area kegiatan usaha warga yang direlokasi.
8.4. PRIORITAS PROGRAM
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP 32
8.5. KEBUTUHAN ANGGARAN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Pencadangan Tanah 1.256,00 4.508,50 7.009,50 9.510,50 12.011,50 34.296,00
a Pencadangan Tanah oleh Pemerintah 25 50 100 150 200 525 Ha 1.254,50 2.505,00 5.006,00 7.507,00 10.008,00 26.280,50
1. Kajian pemetaan dan skenario pencadangan tanah
oleh Pemerintah 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 5,50
2. Penyusunan peraturan Menteri terkait
pencadangan tanah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
3. Sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan
kebijakan pencadangan tanah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
4. Pencadangan tanah (Ha) *) 25 50 100 150 200 525 Ha 1.250 2.500 5.000 7.500 10.000 26.250,00
5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 15,00
b Fasilitasi Pencadangan tanah oleh Pemda 400 400 400 400 1600 Ha 1,50 2.003,50 2.003,50 2.003,50 2.003,50 8.015,50
1. Kajian Penyiapan DAK Pencadangan Tanah 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50
2. DAK Pencadangan Tanah (Ha) **) 400 400 400 400 1600 Ha 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
3. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
TOTAL 1.256,00 4.508,50 7.009,50 9.510,50 12.011,50 34.296,00
Reguler 1.256,00 2.508,50 5.009,50 7.510,50 10.011,50 26.296,00
Dekon
DAK - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
TP
Hibah
BA-BUN
Non APBN
Kebutuhan Anggaran (Rp. Milyar)No KEGIATAN
Sasaran
*) asumsi harga tanah: rata-rata Rp. 5 juta/m2 *) asumsi harga tanah: rata-rata Rp. 500 ribu/m2, rata-rata per tahun 40 kab/kota, masing2 10 Ha
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Contact Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No.1 Lantai 6, Wing 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax : 021 - 72788108
SKEMA SATUAN UNIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI UU NO.1 TAHUN 2011
Perumahan
Permukiman
Lingkungan Hunian
Kawasan Permukiman
Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman
Pelayanan Sosial
Kegiatan Ekonomi
Jasa Pemerintahan
Pusat Kws. Perkim
Pusat Lingk. Hunian
Pusat Permukiman
Pusat Perumahan
KAWASAN PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )
LINGKUNGAN HUNIAN adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)
PERMUKIMAN adalah bagian dari
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)
PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)
Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain
Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba
KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN
Permukiman/Lisiba (Perumahan Skala besar)
KOTA BARU
KAWASAN PERMUKIMAN
Diatas 10.000 RUMAH
LINGKUNGAN HUNIAN
3.000 - 10.000 RUMAH
PERMUKIMAN
Diatas 1.000 - 3.000
RUMAH
PERUMAHAN 15 - 1.000
RUMAH
BATASAN/Skala (Pasal 6 ayat 3 Permenpera 7/2013 tentang Hunian Berimbang)
KLASIFIKASI KAWASAN PERKOTAAN (PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
No KLASIFIKASI KAWASAN
PERKOTAAAN
KRITERIA
JUMLAH PENDUDUK (jiwa/KK)
JANGKAUAN PELAYANAN
1. Kawasan Perkotaan KECIL 50.000 – 100.000 (12.500 – 20.000 KK)
Satu kecamatan atau antar desa
2. Kawasan Perkotaan MENENGAH
> 100.000 – 500.000 (25.000 – 125.000 KK)
Satu wilayah kabupaten dan/atau antar kabupaten
3. Kawasan Perkotaan BESAR > 500.000 (125.000 KK)
Satu wilayah provinsi dan/atau antar provinsi
4. Kawasan Perkotaan METROPOLITAN
> 1.000.000 (250.000 KK)
• kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional;
• Antar provinsi dan/atau nasional
5. Kawasan Perkotaan MEGAPOLITAN > 10.000.000
(2.500.000 KK)
• gabungan 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan sehingga berpusat jamak dan memiliki keterkaitan fungsional;
• Regional antar negara