PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012
description
Transcript of PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPerpres 54/2010 jo Perpres 70/2012
PengadPengadaan Barang/Jasa Pemerintah aan Barang/Jasa Pemerintah Meningkatkan KesejahteraanMeningkatkan Kesejahteraan
Kasus dan In-efisiensi Dalam Kasus dan In-efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
Fakta :ADB, Bank Dunia : 10% – 50%BPK : 20% – 50%BPKP : 10% - 30%KPK (2005-2008): 29 dari 66 kasus yang
disidang di PN Tipikor berhubungan dengan pengadaan B/J
APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara dengan :
Fakta :ADB, Bank Dunia : 10% – 50%BPK : 20% – 50%BPKP : 10% - 30%KPK (2005-2008): 29 dari 66 kasus yang
disidang di PN Tipikor berhubungan dengan pengadaan B/J
APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara dengan :
Devisa oleh TKI di LN
Penyebab terjadinya Penyebab terjadinya Kasus Kasus
Sumber: Data LKPP Tahun 2012Sumber: Data LKPP Tahun 2012
Penyimpangan Prosedur Penyimpangan Prosedur 11
1.1. Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang dilakukan oleh ULP dan/atau Penyediadilakukan oleh ULP dan/atau Penyedia
2.2. Kesalahan Panitia dalam menetapkan sistem Pengadaan Kesalahan Panitia dalam menetapkan sistem Pengadaan 3.3. Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi: Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi:
a.a. tidak melakukan klarifikasi;tidak melakukan klarifikasi;b.b. tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat;tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat;c.c. menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif; menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif; d.d. tidak melakukan koreksi aritmatik; tidak melakukan koreksi aritmatik; e.e. tidak sesuai dengan kriteria evaluasi.tidak sesuai dengan kriteria evaluasi.
4.4. Kesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenangKesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenang5.5. PA/KPA belum mengumumkan RUPPA/KPA belum mengumumkan RUP6.6. PPKPPK dan Pokja ULP dan Pokja ULP tidak bersertifikat tidak bersertifikat7.7. Adanya persyaratan surat dukungan keuangan bank pada pengadaan Adanya persyaratan surat dukungan keuangan bank pada pengadaan
barangbarang
8.8. Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal terdapat perubahan dokumen lelangterdapat perubahan dokumen lelang
9.9. Jaminan penawaran yang disampaikan jangka waktunya tidak Jaminan penawaran yang disampaikan jangka waktunya tidak sesuai dengan dokumen pengadaansesuai dengan dokumen pengadaan
10.10. Meminta dokumen pendukung Daftar Isian Kualifikasi pada Meminta dokumen pendukung Daftar Isian Kualifikasi pada pelelangan dengan Pasca Kualifikasipelelangan dengan Pasca Kualifikasi
Rekayasa TertentuRekayasa Tertentu
1.1. Spesifikasi mengarah pada Merk tertentuSpesifikasi mengarah pada Merk tertentu2.2. Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres 54 Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres 54
Tahun 2010Tahun 2010 dan perubahannya dan perubahannya3.3. Jangka waktu pemasukan penawaran tidak realistisJangka waktu pemasukan penawaran tidak realistis4.4. Menghalangi peserta untuk mendaftarMenghalangi peserta untuk mendaftar5.5. Kriteria evaluasi yang tidak rinciKriteria evaluasi yang tidak rinci6.6. Merekayasa bandwith agar hanya penyedia tertentu yang dapat Merekayasa bandwith agar hanya penyedia tertentu yang dapat
memasukan penawaranmemasukan penawaran7.7. Merubah spek saat proses pelelangan berjalanMerubah spek saat proses pelelangan berjalan8.8. Persyaratan keanggotaan asosiasi tertentuPersyaratan keanggotaan asosiasi tertentu9.9. Persyaratan dukungan Persyaratan dukungan 10.10. Perubahan jadwal tanpa alasan yang jelasPerubahan jadwal tanpa alasan yang jelas
Penyalahgunaan WewenangPenyalahgunaan Wewenang
1.1. Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukanjangka waktu yang telah ditentukan
2.2. Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asal-Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asal-asalanasalan
3.3. Meminta biaya pendaftaranMeminta biaya pendaftaran4.4. Meminta biaya penggantian dokumenMeminta biaya penggantian dokumen5.5. Membatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelasMembatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelas6.6. Menetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuanMenetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuan7.7. Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan 8.8. Berlaku tidak adil dan tidak transparanBerlaku tidak adil dan tidak transparan9.9. Menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk meloloskan Menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk meloloskan
penyedia tertentu sebagai pemenangpenyedia tertentu sebagai pemenang10.10. PA/KPA melakukan tekanan kepada ULPPA/KPA melakukan tekanan kepada ULP
Struktur Organisasi LKPPStruktur Organisasi LKPP
Bimbingan teknis & Advokasi kepada stakeholders terkait aturan/regulasi PBJP
Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa
Jawa BaratS:1 SB:2 P:15
BantenS: 0 SB: 0 P: 1
DKI JakartaS: 3 SB: 2 P: 21
JatengS: 1 SB: 1 P:15
DIYS: 1 SB: 0 P:4
Jawa TimurS: 0 SB: 0 P:2
SulSelS: 0 SB: 0 P: 5
Sulawesi UtaraS:0 SB:0 P:2
GorontaloS: 0 SB: 0 P: 0
SultraS: 0 SB: 1 P: 1
Sulawesi BaratS: 0 SB: 0 P: 0
Sulawesi TengahS: 0 SB: 1 P: 0
MalukuS: 1 SB: 0 P:1
PapuaS: 1 SB: 0 P: 0
SanggahanSanggahan
Pihak yang menyampaikan Peserta Pelelangan yang menyampaikan penawaran
Pihak yang menerima ULP/Panitia
Materi Sanggahan 1. Penyimpangan Prosedur, 2. Rekayasa tertentu, dan 3. Penyalahgunaan wewenang
Pihak yang menerima tembusan PPK, PA/KPA , dan APIP
Jangka Waktu Pelelangan/Seleksi sederhana /Pemilihan Langsung 3 hari setelah pengumuman pemenangPelelangan/Seleksi umum 5 hari setelah pengumuman pemenang
Tindak Lanjut Jika sanggahan benar lelang dinyatakan gagal oleh ULP
Jika sanggahan salah, diberikan kesempatan sanggahan banding
Sanggahan Banding Sanggahan Banding 11
Pihak yang menyampaikan Peserta Pelelangan yang menyampaikan sanggahan
Pihak yang menerima Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang berwenang menjawab sanggahan banding
Materi Sanggahan Banding Ketidakpuasan atas jawaban sanggahan
Pihak yang menerima tembusan ULP, PPK, PA/KPA , dan APIP
Pengaduan : Pengaduan : Perpres Nomor 54 Tahun Perpres Nomor 54 Tahun
2010 (pasal 117)2010 (pasal 117)(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi
penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
Materi PengaduanMateri Pengaduan
1.1. Pengaturan tenderPengaturan tender2.2. Persekongkolan antar penyediaPersekongkolan antar penyedia/afiliasi/afiliasi3.3. Panitia tidak bersertifikatPanitia tidak bersertifikat4.4. Persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan
Perpres dan Dokumen PengadaanPerpres dan Dokumen Pengadaan5.5. Mark up Mark up HPSHPS6.6. Penilaian evaluasi yang tidak sesuai dengan Penilaian evaluasi yang tidak sesuai dengan
Dokumen PengadaanDokumen Pengadaan7.7. Persaingan usaha tidak sehatPersaingan usaha tidak sehat8.8. Sanggahan/Sanggahan Banding tidak dijawab Sanggahan/Sanggahan Banding tidak dijawab 9.9. Panitia tidak transparanPanitia tidak transparan terkait proses dan hasil terkait proses dan hasil
pelelanganpelelangan10.10.Pemalsuan dokumenPemalsuan dokumen
Pengaduan Pengaduan 11
Pihak yang menyampaikan Penyedia Barang/Jasa Masyarakat
Pihak yang menerima APIP dan/atau LKPP
Materi Pengaduan 1. Penyimpangan Prosedur, 2. KKN, dan/atau 3. Persaingan tidak sehat
Tindak Lanjut oleh APIP Melaporkan kepada Pimpinan Melaporkan kepada Instansi
Berwenang dengan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi jika indikasi KKN
Pengaduan Pengaduan 22
Tindak Lanjut oleh LKPP Menyampaikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada APIP
Tindak Lanjut oleh Instansi Berwenang
Jika terdapat Indikasi KKN Dapat ditindak lanjuti setelah
Kontrak ditandatangani
Tindak lanjut oleh PA/KPA Menyatakan lelang gagal jika pengaduan terbukti benar
Tindak lanjut oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi
Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan KPA terbukti benar
Tindak lanjut oleh Kepala Daerah
Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan PA/KPA terbukti benar
Mekanisme Sanggah, Sanggahan Mekanisme Sanggah, Sanggahan BandingBandingBerdasarkan Perpres Berdasarkan Perpres 70 Tahun 70 Tahun 20122012
Peserta Pelelangan
① Sanggahan
② Jawaban Sanggahan
④ Jaw
aban
sa
ng
gah
an B
and
ing
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi /Pejabat yang berwenang
④ b. Pendapat dan sarandan saran
④a.
Pen
dapa
t
LKPPLKPP
APIP K/L/D/I
ULP/Panitia Lelang
HAMBATAN/ HAMBATAN/ PERMASALAHAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
Proses Perencanaan Pengadaan B/J belum optimal :1.Pengguna Anggaran tidak membuat /mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2.RUP yang disusun belum didukung dengan Kerangka Acuan Kerja dan RAB Rinci perlu waktu untuk proses pelaksanaan PBJ3.Perubahan perencanaan harus menunggu waktu revisi APBN/APBD4.APBDN/P atau APBD/P, berupa pekerjaan konstruksi (barang Modal), baru dapat direalisasikan menjelang akhir tahun
A. Tahap Perencanaan
Proses Pemilihan Tertunda, karena adanya Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan dari Peserta Pemilihan, karena1.Panitia/Pokja ULP dan PPK yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Tidak Kompeten (penyimpangan prosedur)2.Mengarahkan Proses Pengadaan pada “Penyedia Terpilih” oleh PA atau Kepala Daerah (persaingan tidak sehat)3.Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP, PPK dan Pengguna Anggaran.
B. Pemilihan Penyedia B/J
Proses Pelaksanaan Kontrak :1.Para Pihak (PPK dan Penyedia B/J ) tidak memahami klausul dalam kontrak Sengketa2.Pekerjaan tidak selesai sampai dengan masa akhir kontrak/tahun anggaran (APBN/P dan APBD/P) (Ada PMK/Perdirjen Perbendaharaan untuk APBN, dan Permendagri untuk APBD guna mengantisipasi pekerjaan yang hampir selesai diakhir tahun, tetapi sulit direalisasikan).
C. Kontrak
1.Stakeholder (Kepala Daerah) belum memahami fungsinya sebagai pelaku pengawasan menyeluruh atas pengendalian atas PBJ. 2.APIP tidak memfokus terhadap pengawasan proses pengadaan barang/Jasa, utamanya pada namun, lebih menekankan pada aspek realisasi keuangan atau hasil fisik dari pengadaan barang/jasa.
D. Pengawasan PBJ
Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian1. Struk (cash register) untuk pembelian langsung belum diakui sebagai alat pertanggungjawaban oleh KPPN dan Kas di Daerah (pengadaan langsung) 2. Barang/jasa yang merupakan kebutuhan rutin (operasional) instansi, yang seharusnya bisa dilakukan dengan kontrak tahuk jamak, masih sulit dilakukan karena ketentuan pengelolaan keuangan (pemerintah dan pemerintah daerah)
D. Perlu Dukungan Peraturan
Harmonisasi Peraturan Pengadaan dengan Keuangan belum optimal1.Perencanaan pengadaan B/J masih yang melalui proses perbintangan (APBN), dan sulit mengakomodasi perencanaan kontrak tahun jamak (APBN/APBD).2. Pengaturan kontrak tahun jamak, belum dibuat (APBD), untuk APBN (untuk bernilai s/d 10 Milyar) yang merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga.
D. Perlu Dukungan Peraturan
Referensi Acuan pada Perpres Referensi Acuan pada Perpres Yang Merupakan Tanggung Jawab Yang Merupakan Tanggung Jawab
Kepala DaerahKepala Daerah
1. Penyusunan RUP untuk TA berikutnya (X+1) yang harus selesai di tahun berjalan (X) dan penyediaan biaya pendukung PBJ Ps 23
2. Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah, disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Ps 52 ayat 3
3. Kepala daerah dapat menugaskan Setda atau PA untuk menjawab sanggah banding (yang tidak menjabat PPK/ka ULP kegiatan yang disanggah) 82 ayat 7b
4. Kepala daerah menyatakan lelang gagal: sanggah banding benar, pengaduan masyarakat dugaan KKN melibatkan PA/KPA benar 83 ayat 6
1. Penyusunan RUP untuk TA berikutnya (X+1) yang harus selesai di tahun berjalan (X) dan penyediaan biaya pendukung PBJ Ps 23
2. Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah, disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Ps 52 ayat 3
3. Kepala daerah dapat menugaskan Setda atau PA untuk menjawab sanggah banding (yang tidak menjabat PPK/ka ULP kegiatan yang disanggah) 82 ayat 7b
4. Kepala daerah menyatakan lelang gagal: sanggah banding benar, pengaduan masyarakat dugaan KKN melibatkan PA/KPA benar 83 ayat 6
Referensi Acuan pada Perpres Referensi Acuan pada Perpres Yang Merupakan Tanggung Jawab Yang Merupakan Tanggung Jawab
Kepala DaerahKepala Daerah
5. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk fasilitasi ULP/pejabat pengadaan untuk laks pengadaan secara elektronik 111
6. Kepala daerah wajib melaporkan secara berkala realisasi PBJ kepada LKPP 115
7. Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK, ULP/Pejabat pengadaan di Instansi masing2, dan menugaskan APIPnya untuk audit/evaluasi 116
8. Kepala daerah menyelenggarakan sistem WBS PBJ dalam rangkan pencegahan KKN 116
9. Pemda wajib melaksanakan PBJ secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan TA 2012 ps 131
5. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk fasilitasi ULP/pejabat pengadaan untuk laks pengadaan secara elektronik 111
6. Kepala daerah wajib melaporkan secara berkala realisasi PBJ kepada LKPP 115
7. Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK, ULP/Pejabat pengadaan di Instansi masing2, dan menugaskan APIPnya untuk audit/evaluasi 116
8. Kepala daerah menyelenggarakan sistem WBS PBJ dalam rangkan pencegahan KKN 116
9. Pemda wajib melaksanakan PBJ secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan TA 2012 ps 131
Peran Kepala Daerah Menuju Peran Kepala Daerah Menuju Sistem Pengadaan Yang EfektifSistem Pengadaan Yang Efektif
Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses pengadaan B/J : PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Panitia atau Pejabat Pengadaan, PPHP sesuai dengan kebutuhan kompetensi, termasuk integritas dan komitmen SDM
Meningkatkan peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar efektifitas pengadaan terwujud
Memberdayakan APIP sesuai dengan amanah Perpres Pengadaan dan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, tentang SPIP.
Membuat pengaturan lebih lanjut dengan membuat kebijakan teknis untuk pelaksanaan pengadaan B/J : pengaturan pengawasan yang menjadi bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60 tahun 2008), mekanisme pembuatan kontrak tahun jamak,
Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses pengadaan B/J : PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Panitia atau Pejabat Pengadaan, PPHP sesuai dengan kebutuhan kompetensi, termasuk integritas dan komitmen SDM
Meningkatkan peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar efektifitas pengadaan terwujud
Memberdayakan APIP sesuai dengan amanah Perpres Pengadaan dan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, tentang SPIP.
Membuat pengaturan lebih lanjut dengan membuat kebijakan teknis untuk pelaksanaan pengadaan B/J : pengaturan pengawasan yang menjadi bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60 tahun 2008), mekanisme pembuatan kontrak tahun jamak,