Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
-
Upload
puput-waryanto -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 1/34
LATIHAN SOAL SERTIFIKASIPENGADAAN BARANG/JASA
HELDI YUDIYATNAwww.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 2/34
PERSIAPAN UJIAN
Persiapan:
Ujian dilakukan secara open book, dengan waktu 120 menit, diharapkan
dalam mencari materi bisa dilakukan dengan cepat namun tetap teliti.
Siapkan buku keppres 80/2003 yang biasa digunakan oleh diri sendiri.
Pelajari Pasal-Pasalnya dan Lampirannya juga.
Lampiran Keppres 80/2003 berisi petunjuk yang lebih detail dalam pelaksanaan
pengadaan barang jasa
Tandai bagian-bagian penting di dalam Keppres 80/2003 dan lampirannya, seperti bahasan tentang Penunjukan Langsung, Swakelola, Evaluasi, dsb
Apabila ada gunakan buku konsolidasi Keppres 80/2003 untuk
mempermudah inventarisasi perubahan-perubahan dalam keppres 80/2003
www.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 3/34
PERUBAHAN-PERUBAHAN KEPPRES 80 TAHUN 2003
1. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2004
Dalam upaya percepatan pengembalian kekayaan negara dan menunjang perbaikan
kondisi ekonomi nasional (penyehatan perbankan)
2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2005
Sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di tahun 2005, meliputi pengadaan dan pendistribusian suratsuara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005
Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
Prov
insi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara
www.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 4/34
4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006
Signifikan banyak merubah keppres 80/2003, dalam istilah PA menjadi PPK, jangka waktu
pelaksanaan, pengumuman, procurement unit, dsb
5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).
6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006
Sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006
7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2007
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengadaan obat dan alat
kesehatan perlu didukung jaminan ketersediaan obat generik dan alat kesehatan serta
pendistribusiannya.
8. DRAFT PERUBAHAN KE-8
Akan signifikan banyak merubah keppres 80/2003, Penunjukan Langsung sd Rp. 100 juta,
Pembelian Langsung sd Rp. 50 jt, jenis kontrak, dsb
www.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 5/34
TIPE dan JUMLAH SOAL:
BENAR / SALAH (B/S) 25 SOAL,
nilai 2 pt untuk jawaban yang dijawab dgn benar
PILIHAN GANDA (Multiple Choice) 55 SOALnilai 3 pt untuk jawaban yang dijawab dgn benar
SOAL KASUS 10 SOALnilai 4 pt untuk jawaban yang dijawab dgn benar
Jawaban yang salah Tidak diberi nilai Minus
www.heldi.net
Kelulusan dan Sertifikasi:
L2 untuk jumlah nilai 55% ± 65% (141 ± 165 poin)
L4 untuk jumlah nilai 66% ± 85% (166 ± 216 poin)
L5 untuk jumlah nilai 86% ± 100% (217 ± 255 poin)
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 6/34
LATIHAN SOAL
BENAR SALAH (B/S)
www.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 7/34
Terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Soal
Bobot penilaian untuk jawaban yang dijawab dengan benar
adalah 2 point
Pilihan Jawaban hanya 2 yaitu Benar atau Salah (B/S), sehingga
peluang menjawab dengan Benar adalah 50% (Lima Puluh
Persen) , peluangnya lebih besar dibanding tipe soal lain
Baca soal dengan teliti, hati-hati dengan permainan logika
kata-kata seperti dapat, harus, hanya, dsb
Tips Menjawab Soal B/S
www.heldi.net
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 8/34
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran adalah pemilik pekerjaan, yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
K eppres 80/2003 Pasal 1
www.heldi.net
Pengertian Istilah
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 9/34
Panitia/Pejabat Pengadaan adalah tim/orang
yang diangkat oleh pejabat pembuatkomitmen untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang barang/jasa (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI
/ Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, bukanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
K eppres 80/2003 Pasal 1
www.heldi.net
Pengertian Istilah
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 10/34
Untuk pemilihan penyedia barang/jasa
dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta), maka harus
diangkat Pejabat Pengadaan untuk
melaksanakan pengadaan (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta bisa
mengangkat penitia atau pejabat pengadaan.K eppres 80/2003 Pasal 1 angka (9)
www.heldi.net
Pengertian Istilah
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 11/34
Kriteria Usaha Kecil salah satunya adalah
memiliki kekayaan bersih paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
atau memiliki hasil penjualan tahunan
minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Salah satu kriteria usaha kecil adalah memiliki hasilpenjualan paling banyak Rp. 1 Milyar Rupiah
K eppres 80/2003 Pejelasan Pasal 1 angka (18)
www.heldi.net
Pengertian Istilah
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 12/34
PDJT TRANSPAKUAN sebagai Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD kota Bogor)menyelenggarakan pengadaan Smart Card
tanpa menggunakan Keppres 80/2003 kerena
sumber dananya dari keuntungan penjualan
tiket (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden no 80 tahun 2003adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangsebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
K eppres 80/2003 Pasal 2
www.heldi.net
Maksud dan Tujuan
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 13/34
Pengaturan pengadaan barang/ jasa pada
Keppres 80 tahun 2003 bertujuan agarpengadaan dapat dilakukan secara efisien,
efektif , terbuka dan bersaing, transparan, adil
dan akuntabel (B / S)Jawaban: BENAR (B)
Semuanya adalah Prinsip Dasar dari Pengadaan Barang/Jasa dalamKeppres 80 tahun 2003
Prinsip Pengadaan => EE-TT-AA (Efisien, Efektif , Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil dan Akuntabel )
K eppres 80/2003 Pasal 3
www.heldi.net
Prinsip Dasar
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 14/34
Pengertian efisien dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah menghasilkan
barang/ jasa dengan harga terendah yang
dapat dipertanggung jawabkan (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Karena Efisien bukan berarti harga terendah, tetapi dengan
dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;
K eppres 80/2003 Pasal 3
www.heldi.net
Prinsip Dasar
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 15/34
Pengertian efektif berarti harus mencapai sasaran
baik fisik,keuangan maupun manfaat bagikelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan
dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
pengadaan barang/jasa(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Ini adalah pengertian dari Akuntabel.
Efektif , berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
K eppres 80/2003 Pasal 3 huruf f
www.heldi.net
Prinsip Dasar
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 16/34
Panitia pengadaan dapat memecah satu
kegiatan/paket menjadi beberapa peket pekerjaantanpa menghindari proses lelang dengan maksud
untuk meningkatkan peran serta usaha kecil
termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat
dalam pengadaan barang/jasa (B/ S)
Jawaban: SALAH (S)
Yang mengatur paket pengadaan b/j adalah PPK bukan panitia, tetapi
maksud dari pemecahan paket tsb sudah benar dan sesuai dengan
kebijakan umum pengadaan b/j, yaitu untuk memberdayakan usahakecil, koperasi dan kel masy, tanpa ada maksud untuk menghindari
pelelangan
K eppres 80/2003 Pasal 4 huruf b
www.heldi.net
Kebijakan Umum
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 17/34
Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh dilakukan di
Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negerikarena tidak sesuai dengan Pasal 4 Keppres 80/2003
kebijakan umum pengadaan barang/jasa yang
mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (B/ S)
Jawaban: SALAH (S)
Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk ke dalamwilayah Republik Indonesia.
K eppres 80/2003 Penjelasan Pasal 4 huruf g
www.heldi.net
Kebijakan Umum
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 18/34
Untuk menghindari pertentangan kepentingan
(Conflict of Interest), dalam pelaksanaan proyek jasakonstruksi/pemborongan, konsultan pengawas tidak
boleh bertindak sebagai pelaksana/pemborong
pekerjaan yang diawasinya (B/ S)
Jawaban: BENAR (B)
konsultan pengawas tidak boleh bertindak sebagaipelaksana/pemborong pekerjaan yang diawasinya
K eppres 80/2003 Penjelasan Pasal 5 huruf e
www.heldi.net
Etika Pengadaan
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 19/34
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitupelaksanaan pengadaan oleh penyedia
barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan
dengan cara swakelola (B / S)Jawaban: BENAR (B)
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan dua
cara tersebut.
K eppres 80/2003 Pasal 6
www.heldi.net
Pelaksanaan Atas Pengadaan
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 20/34
Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan
biaya administrasi lainnya yang diperlukan untukmendukung proses pelaksanaan pengadaan
barang/jasa wajib disediakan dalam DIPA/DPA biaya
administrasi pengadaan barang/jasa (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri /
Pemerintah Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMD wajib
menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari
APBN/APBD
K eppres 80/2003 Pasal 8www.heldi.net
Pembiayaan Pengadaan
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 21/34
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas untuk
menetapkan dan mengesahkan harga perkiraansendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia
pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan
pengadaan (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pernyataan tsb adalah salah satu tugas dari PPK
K eppres 80/2003 Pasal 9 ayat (3) huruf c
www.heldi.net
Persyaratan dan Tugas Pokok PPK
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 22/34
Salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen
adalah harus menandatangani pakta integritas padasaat menandatangani kontrak (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Salah satu tugas PPK adalah harus menandatangani pakta
integritas, namun dilakukan sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai bukan pada saat
tandatangan kontrak.
K eppres 80/2003 Pasal 9 ayat (3) huruf c
www.heldi.net
Persyaratan dan Tugas Pokok PPK
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 23/34
Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan
panitia pengadaan untuk melakukan prosespemilihan penyedia barang/jasa meskipun belum
tersedia anggaran karena alokasi anggaran belum
disahkan (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Apabila anggarannya belum ada/tidak cukup, yang dilarang
adalah mengadakan ikatan perjanjian yaitu menerbitkansurat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah
kerja/kontrak.
K eppres 80/2003 Penjelasan Pasal 9 ayat (4)
www.held.net
Persyaratan dan Tugas Pokok PPK
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 24/34
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua
pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah). (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan
dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).K eppres 80/2003 Pasal 10 ayat (1)
www.held.net
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP (Procurement Unit)
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 25/34
Badan Pengawas Daerah (Bawasda/Inspektorat)
Kabupaten/Kota dilarang duduk sebagai panitia /pejabat pengadaan untuk pengadaan jasa
konstruksi pada dinas PU Binamarga kab/kota yang
bersangkutan. (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) /
Inspektorat Jenderal Departemen / Inspektorat Utama Lembaga
Pemerintah Non-Departemen / Badan Pengawas Daerah Propinsi /
Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI / BHMN / BUMN / BUMD kecuali
menjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan
untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
K eppres 80/2003 Pasal 10 ayat (8) huruf b
www.held.net
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP (Procurement Unit)
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 26/34
Untuk memastikan dan membuktikan suatu badan usaha
tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah
manapun, Panitia Pengadaan wajib menghubungi Pejabat
Pembuat Komitmen (pekerjaan) sebelumnya dan
mensyaratkan surat keterangan tidak masuk dalam daftar
hitam dari lembaga tertentu.(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Untuk memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam
instansi pemerintah manapun, Panitia Pengadaan dapat menghubungi
Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya, namun tidak mewajibkan
mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari
instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta, cukup dengan (surat)
pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar
hitam.
K eppres 80/2003 Pasal 11ayat (1) huruf h
www.held.net
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 27/34
HPS disusun dan ditetapkan oleh Pejabat /
Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit).(B / S)
Jawaban: SALAH (S)
HPS disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan
Pengadaan (Procurement Unit) dan ditetapk
ano
leh PejabatPembuat Komitmen.
K eppres 80/2003 Pasal 13 ayat (2)
www.held.net
Penyusunan HPS
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 28/34
Pejabat Pembuat Komitmen wajibmenyederhanakan proses prakualifikasi
dengan tidak meminta seluruh dokumen
(kualifikasi) yang disyaratkan. (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyederhanakan proses
prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumenyang disyaratkan melainkan cukup dengan f ormulir isian
kualifikasi penyedia barang/jasa
K eppres 80/2003 Pasal 14 ayat (8)
www.held.net
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 29/34
Dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang
menambahkan persyaratan deskriminatif seperti;
kewajiban mempunyai rekening di bank daerah
setempat, kewajiban membuka kantor
perwakilan/cabang sebelum ditunjuk sebagai
penyedia barang/jasa, kewajiban mempunyai surat
ijin tempat usaha (SITU) daerah setempat. (B / S)
Jawaban: BENAR (B)
Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh mensyaratkan kriteriadan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif
K eppres 80/2003 Pasal 16 ayat (3) huruf d
www.held.net
Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 30/34
Dalam pemilihan penyedia barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnyadilakukan melalui metoda pelelangan umum. (B / S)
Jawaban: BENAR (B)Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan
umum
K
eppres 80/2003 Pasal 17 ayat (1)
www.held.net
Metode Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 31/34
Prakualifikasi hanya wajib untuk Pengadaan
Jasa Konsultansi saja, sedangkan untukPengadaan Barang/Pemborongan/Jasa
Lainnya dengan Pasca Kualifikasi (B / S)
Jawaban: SALAH (S)
Pengadaan dengan metoda Penunjukan/Pemilihan Langsung dan
Pelelangan Terbatas dilakukan dengan Pra Kualifikasi
K eppres 80/2003 Pasal 14 (4)
www.heldi.net
Pra Kualifikasi dan Pasca
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 32/34
Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan
(tanpa lampiran perjanjian/kontrak)sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan
internal. (B/S)
Jawaban: BENAR (B)
K eppres 80/2003 Lampiran 1. BAB II A. 1. l. 8).
www.heldi.net
Pra Kualifikasi dan Pasca
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 33/34
Dana bencana alam dalam DIP bencana alam
digunakan untuk membiayai penanganan darurat
dengan konstruksi darurat atau permanen, asalkantermasuk di dalam cakupan lokasi bencana alam
dan ada pernyataan bencana alam dari pihak yang
berwenang
Jawaban: SALAH (S)
Dana bencana alam dalam DIP bencana alam digunakan untuk
membiayai penanganan darurat dengan konstruksi darurat bukan untuk
membiayai penanganan yang sifatnya permanen.
K eppres 80/2003 Lampiran 1. BAB II A. 5. b.
www.heldi.net
Pra Kualifikasi dan Pasca
8/3/2019 Pengadaan Barang Jasa BENAR SALAH
http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-barang-jasa-benar-salah 34/34
www.heldi.net