PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE ...repository.ub.ac.id/6523/1/SUGENG SETYO...
Transcript of PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE ...repository.ub.ac.id/6523/1/SUGENG SETYO...
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIPGOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PT PABRIK GULA RAJAWALI I SURABAYA
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjanapada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
SUGENG SETYO WIDODONIM. 135030500111005
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017
“Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan
engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta
terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi
ilmu akan bertambah jika dibelanjakan.”
(Ali bin Abi Thalib ra)
“Orang Sukses adalah Orang yang Dapat Mengalahkan RasaTakutnya”
(Sugeng S. Widodo)
HALAMAN PERSEMBAHAN
Puji syukur atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu
memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah
pengerjaan skripsi ini.
Penulis persembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup
penulis yaitu Orang Tua penulis Ibu Sudarsih dan Alm. Bapak Ngadiin. Karena
jasa beliau yang tidak pernah lelah berjuang demi meluruskan jalan hidup anaknya
dan selalu mendoakan demi kesuksesan anaknya di dunia maupun di akherat serta
mau mendidik anaknya dengan sabar dan ikhlas. Terimakasih teruntuk Ibu, adik
kembar penulis Febriantono dan Febriantoni serta keluarga besar penulis yang
selalu menjadi motivator terbaik ketika penulis merasa redup dalam berpikir.
Terimakasih juga kepada Vidya Imanuari Pertiwi atas semangat serta
bersedia menjadi teman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga sahabat
karib penulis Indah Novitasari, Iqbal Ibrahim dan M. Hudin Mukhlisin yang
banyak memberikan wawasan kepada penulis.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada
PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya
Disusun oleh : Sugeng Setyo Widodo
NIM : 135030500111005
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan
Malang, 09 September 2017
Komisi Pembimbing
Dr. Tjahjanulin Domai, MSNIP. 19531222 198010 1 001
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan
oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini
dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik
yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).
Malang, 09 September 2017
Sugeng Setyo WidodoNIM. 135030500111005
RINGKASAN
Sugeng Setyo Widodo, 2017. Penerapan Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Skripsi JurusanAdministrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya KetuaKomisi Pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 174 halaman + xv
GCG muncul sebagai solusi atas permasalahan yang dialami perusahaannegara. Permasalahan yang sering muncul akan berdampak pada minimnyapendapatan dan laba yang diperoleh bahkan bisa berujung pada kerugianperusahaan. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah melalui MenteriBUMN mengeluarkan peraturan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentangPenerapan GCG pada BUMN. PT PG Rajawali I sebagai salah satu BUMN jugamemiliki permasalahan dalam menerapkan prinsip GCG seperti belum adanyapenyesuaian pedoman GCG dengan peraturan terbaru, kurangnya pengelolaantransparansi kepada publik, serta adanya campur tangan dari holding dalampengelolaan perusahaan. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip GCG secarakonsisten guna mewujudkan perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya melalui manajemen tata kelola perusahaan yang baik.
Pada penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahpenerapan masing-masing prinsip Good Corporate Governance yaitu:transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sertafaktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan GCG pada PTPG Rajawali I Surabaya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka peneliti menggunakan jenispenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis datamodel interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT PG Rajawali I Surabayatelah melaksanakan GCG sebagai landasan tata kelola perusahaannya namunterdapat beberapa prinsip GCG dalam penerapannya kurang optimal. Hal initerlihat dari hanya dua prinsip GCG yang diterapkan secara optimal yaituresponsibilitas dan kewajaran, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, danindependensi kurang diterapkan sepenuhnya dalam tata kelola perusahaan PT PGRajawali I. Dalam penerapan prinsip GCG juga tidak terlepas dari faktorpendukung dan penghambat. Faktor pendukung penerapan prinsip GCG di PT PGRajawali I yaitu adanya komitmen direksi dalam menerapkan GCG, terdapatperaturan dan kebijakan yang mengacu pada praktik GCG, terdapat pengawasyang memantau pelaksanaan tata kelola perusahan. Sedangkan faktor penghambatpenerapan prinsip GCG di PT PG Rajawali I yaitu kurangnya penyesuaianpedoman GCG dengan peraturan terbaru, rendahnya tingkat pemahaman dankemampuan mempresepsikan GCG, serta dualisme dalam sistem holding.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, BUMN, Penerapan prinsip GCG
SUMMARY
Sugeng Setyo Widodo, 2017. Implementation of Good CorporateGovernance Principles at PT Gula Rajawali I Surabaya Factory. Thesis ofDepartment of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences.Lecturers (supervised by): Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 174 pages + xv
GCG emerged as a solution to the problems experienced by the statecompany. Most of the problems that appear will have an impact on lack of incomeand profit obtained can even tipped at a disadvantage company. To minimize thisgovernment through the Minister of State Enterprises issued the ministerialregulation of State-owned enterprises (SOEs) on the Implementation of GCG inSOEs. PT PG Rajawali I as one of the SOEs also has problems in applying GCGprinciples such as lack of adjustment of GCG guidelines with the latestregulations, lack of management transparency public, and the interference ofholding in the management of the company. Therefore, it is necessary to applyGCG principles consistently in order to create transparent, accountable andreliable companies through good corporate governance management.
The focus of this research is the implementation of each of the principles ofgood corporate governance, namely: transparency, accountability, responsibility,independence and fairness, as well as enabling and inhibiting factors affecting theimplementation of GCG PT PG Rajawali I Surabaya. The data obtained in thisstudy through observation, interviews, and documentation. Then the researchersused a descriptive research with a qualitative approach through interactive modeldata analysis by Miles, Huberman and Saldana of data reduction, data presentationand conclusion.
The results of this Research indicate that PT PG Rajawali I Surabaya hasimplemented GCG as the foundation of corporate governance. But there are someprinciples of GCG in implementation has less than optimal. This is evident fromonly two GCG principles that are applied optimally, namely responsibility andfairness. While the principle of transparency, accountability, and independence isstill not fully implemented in corporate governance of PT PG Rajawali I. In theimplementation of GCG principle is also inseparable from supporting andinhibiting factors. which supporting Factors the implementation of GCGprinciples in PT PG Rajawali I is, the commitment of directors in implementingGCG, there are regulations and policies that refers to the practice of GCG, thereare supervisors who monitor the implementation of corporate governance. Whilethe inhibiting factors the implementation of GCG principles in PT PG Rajawali Iis, the lack of adjustment of GCG guidelines with the latest regulations, low levelof understanding and ability to perceive GCG, and dualism in the holding system.
Keywords: Good Corporate Governance, State-owned Enterprises (SOEs),Implementation of GCG Principles
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada
PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang
diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc. selaku Ketua Minat Administrasi
Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan
dan membantu selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan serta Karyawati Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya.
6. Bapak Hari, Ibu Petty, Mas Tio, dan Mbak Desi selaku Manajemen bidang
Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I yang telah menerima,
membimbing dan memberikan pengetahuan baru selama penelitian
berlangsung.
7. Bapak Aris, Ibu Citra, Bapak Wahyu, Bapak Adi, Ibu Susi, dan Bapak M.
Yasin selaku informan yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan
menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Keluarga Besar Kantor Direksi PT PG Rajawali I dan unit PG Krebet Baru
Malang yang memberikan wawasan dan kelimuan baru.
9. Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2013 serta Keluarga Besar
LPTP FIA UB dan HMI FIA Korkom Brawijaya yang sudah pernah
menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang
bermanfaat bagi penulis.
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam
penyusunan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan
sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Malang, 09 September 2017
Penulis
DAFTAR ISI
MOTTO .......................................................................................................... iiLEMBAR PERSEMBAHAN ....................................................................... iiiTANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................ ivTANDA PENGESAHAN SKRIPSI.............................................................. vPERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI............................................... viRINGKASAN ................................................................................................. viiSUMMARY .................................................................................................... viiiKATA PENGANTAR.................................................................................... ixDAFTAR ISI................................................................................................... xiDAFTAR TABEL .......................................................................................... xiiiDAFTAR GAMBAR...................................................................................... xivDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ................................................................................... 1B. Rumusan Masalah.............................................................................. 12C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 12D. Kontribusi Penelitian ......................................................................... 13E. Sistematika Penulisan ........................................................................ 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Administrasi Publik ........................................................................... 17
1. Pengertian Administrasi Publik ..................................................... 172. Ciri-ciri Administrasi Publik.......................................................... 193. Paradigma Administrasi Publik ..................................................... 20
B. Good Governance .............................................................................. 231. Pengertian Good Governance ........................................................ 232. Aktor-aktor Good Governance ...................................................... 24
C. Good Corporate Governance (GCG) ................................................ 261. Sejarah Good Corporate Governance ........................................... 262. Pengertian Good Corporate Governance ...................................... 283. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance................................ 314. Tujuan Good Corporate Governance di BUMN........................... 37
D. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ................................................ 381. Pengertian Badan Usaha Milik Negara.......................................... 382. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara .............................. 403. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara ................................... 41
BAB III METODE PENELITIANA. Jenis Penelitian................................................................................... 47B. Fokus Penelitian................................................................................. 48C. Lokasi dan Situs Penelitian................................................................ 50D. Sumber dan Jenis Data....................................................................... 51
E. Teknik Pengumpulan Data................................................................. 54F. Instrumen Penelitian .......................................................................... 56G. Analisis Data...................................................................................... 57H. Keabsahan Data ................................................................................. 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Lokasi dan Kondisi Penelitian ............................. 62
1. Gambaran Umum PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya............... 622. Sejarah Berdirinya Perusahaan...................................................... 633. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan................................................. 664. Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan ............................................... 665. Kegiatan Usaha Utama dan Proses Produksi Perusahaan ............. 706. Struktur Organisasi Perusahaan .................................................... 72
B. Penyajian Data ................................................................................... 801. Penerapan Good Corporate Governance pada
PT PG Rajawali I Surabaya.......................................................... 80a. Prinsip Transparansi ................................................................ 80b. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 95c. Prinsip Responsibilitas ............................................................. 109d. Prinsip Independensi ................................................................ 122e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ........................................... 127
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan GCGdi PT PG Rajawali I Surabaya ...................................................... 134a. Faktor Pendukung Penerapan GCG ....................................... 134b. Faktor Penghambat Penerapan GCG........................................ 139
C. Analisis Data...................................................................................... 1451. Penerapan Good Corporate Governance pada
PT PG Rajawali I Surabaya........................................................... 145a. Prinsip Transparansi ................................................................ 149b. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 152c. Prinsip Responsibilitas ............................................................. 156d. Prinsip Independensi ................................................................ 158e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ........................................... 160
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan GCGdi PT PG Rajawali I Surabaya ...................................................... 161a. Faktor Pendukung .................................................................... 162b. Faktor Penghambat................................................................... 166
BAB V PENUTUPA. Kesimpulan ........................................................................................ 170B. Saran .................................................................................................. 171
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 172LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman
2.1 Perbandingan Prinisp-prinsip GCG Antar Institusi....................... 364.1 Sejarah Perkembangan PT PG Rajawali I .................................... 654.2 Proses Bisnis PT PG Rajawali I .................................................... 714.3 Pedoman Perjanjian Kerja Bersama.............................................. 1014.4 Kenaikan Gaji Berkala PT PG Rajawali I .................................... 1054.5 Pengolahan Limbah PT PG Rajawali I ......................................... 1114.6 Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2015-2016 ..................... 1154.7 Dana Pelaksanaan PKBL dan CSR PG Krebet Baru Malang....... 1164.8 Dana Realisasi Program Kemitraan .............................................. 1184.9 Strategi Dasar Pengelolaan SDM PT PG Rajawali I..................... 1314.10 Program Pendidikan dan Pelatihan PT PG Rajawali I .................. 132
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Halaman
3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) ...................... 584.1 Kantor Direksi PT PG Rajawali I ................................................. 624.2 Stuktur Organisasi Perusahaan ..................................................... 724.3 Logo Perusahaan PT PG Rajawali I .............................................. 734.4 Struktur Organisasi PT PG Rajawali I .......................................... 744.5 Tampilan Website PT PG Rajawali I ............................................ 904.6 Bagan Arus Pembuatan Laporan Keuangan.................................. 974.7 Sistem Manajemen Kinerja PT PG Rajawali I.............................. 1044.8 Beberapa Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .............. 1134.9 Khitanan Massal PT PG Rajawali I............................................... 115
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Judul
1 Surat Riset2 Surat Ijin Penerimaan Penelitian dari PT PG Rajawali I3 Surat Permintaan Data CSR dan PKBL ke PT PG Krebet Baru4 Data Pelaksanaan CSR dan PKBL ke PG Krebet Baru5 Data Neraca Program Kemitraan PKBL ke PG Krebet Baru6 Realisasi Dana Program Kemitraan PKBL ke PG Krebet Baru
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Good Corporate Governance (GCG) menjadi perhatian dunia pasca
keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di Asia dan Amerika. Beberapa
perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di Amerika Serikat seperti perusahaan
Enron dan Worldcom, satu per satu tumbang. Salah satu penyebabnya yaitu
terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Perusahaan Enron (bergerak
dalam bidang gas alam, listik, bubur kertas, kertas dan komunikasi) ini, tercatat
sebagai skandal korupsi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Skandal korupsi
Enron yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan dengan melakukan mark-up laba
perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian
menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan
auditor Enron dan berdampak pada penutupan Arthur Andersen secara global.
Kondisi tersebut diindikasikan karena lemahnya pengawasan dan rendahnya suatu
sistem tata kelola perusahaan. Pada dasarnya pengelolaan suatu perusahaan yang
baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemajuan perusahaan dimasa
depan.
Di sisi lain, pasca peristiwa tersebut Cadbury Committee memperkenalkan
penerapan praktik Corporate Governance yang tertuang dalam laporannya yang
dikenal sebagai Cadbury Report tahun 1992. Laporan ini dipandang sebagai titik
awal penerapan praktik Corporate Governance diseluruh dunia. Di dalam laporan
tersebut berisikan tentang pentingnya suatu perusahaan dalam pengungkapan
Good Corporate Governance secara akurat, tepat waktu, dan terbuka sehingga
akan berdampak pada perusahaan tersebut sebagai nilai tambah bagi semua
stakeholder. Perkembangan penerapan GCG di luar negeri, Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) yang merupakan organisasi
yang bergerak dibidang ekonomi dan pembangunan, mengeluarkan pedoman
GCG pada tahun 2004 sebagai bentuk revisi dari Principle of Corporate
Governance. Hasil dari revisian pedoman baru OECD tersebut, menambahkan
adanya penegasan tentang perlunya penciptaan iklim dan kondisi yang
mendukung dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara
efektif.
Indonesia pernah mengalami keterpurukan di bidang ekonomi pada tahun
1997-1998, yang menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Beberapa faktor
terjadinya krisis tersebut dikarenakan rusaknya moral organ perusahaan yang
tidak bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan banyak praktek KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sebagai upaya pemulihan pasca krisis yang
melanda Indonesia dalam hal bantuan dana pinjaman atau hibah, pemerintah
bekerjasama dengan DPR meminta pihak swasta serta lembaga-lembaga keuangan
internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk menolong Indonesia
keluar dari krisis ekonomi dengan berbagai langkah yang tertuang dalam Letter of
Intent (Loi). Salah satunya yaitu mengharuskan pemerintah melakukan
restrukturisasi ekonomi dengan membenahi sektor perbankan nasional melalui
restrukturisasi dan rekapitalisasi serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), termasuk perusahaan-perusahaan yang bernilai strategis karena
berkaitan dengan penguasaan atas komoditas air, energi, transportasi, dan
infrastruktur (Tarmidi, 1999:11).
Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut pada tahun 1999 pemerintah
mendirikan satu lembaga khusus yang disebut Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan
Menko Ekuin Nomor: Kep/31/M.EKUIN/08/1999. Pembentukan KNKCG
tersebut pada dasarnya betujuan untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi
kebijakan nasional mengenai tata kelola perusahaan yang baik, serta
memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang tata kelola perusahaan di
Indonesia. KNKCG berhasil mengeluarkan pedoman Good Corporate
Governance (GCG) yang pertama pada tahun 1999 dan beberapa kali
disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Di awal tahun penerapan GCG di
Indonesia masih sangat rendah satu level di bawah Negara Vietnam, yaitu berada
pada urutan ke 11 (Political and Economic Risk Consultancy - PERC 2012).
Namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada
peningkatan. Di lain sisi pemerintah juga semakin menyadari pentingnya
penerapan Good Governance pada sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG
tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya Good Publik Governance dan
partisipasi masyarakat. Berangkat dari perkembangan tersebut, selanjutnya
pemerintah mengeluarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/
49/M.EKON/11/2004 mengubah KNKCG menjadi KNKG (Komite Nasional
Kebijakan Governance). Komite ini telah behasil membuat pedoman umum Good
Corporate Governance tahun 2006.
Seiring dengan banyaknya tuntutan akan adanya pengelolaan perusahaan
secara transparan dan efektif, Good Corporate Governance telah dijadikan
sebagai sebuah landasan dalam menjalankan kegiatan perusahaan di Indonesia,
baik perusahaan negara maupun swasta. Penerapan GCG yang terdiri dari lima
prinsip ini diyakini merupakan salah satu alternatif yang dianggap signifikan
untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Selain
itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) diharapkan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dan
meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.
Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah perekonomian
negara agar tidak sampai tergerus oleh persaingan global yang semakin keras.
Untuk itu setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG telah
diterapkan disetiap lini dan aspek perusahaan. Prinsip-prinsip GCG tersebut antara
lain: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan (KNKG, 2006:5). Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan harus
diterapkan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku
kepentingan (stakeholder). Untuk itu perusahaan dalam menjalankan tindakannya
harus dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Secara konsep, Good Corporate Governance ditujukan bagi perusahaan
yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya yang telah menyerap
dana dari masyarakat dan mempunyai saham publik. Saat ini, perusahaan-
perusahaan publik dituntut untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaan.
Karena dengan adanya prinsip keterbukaan, masyarakat dapat memantau setiap
kegiatan operasional perusahaan. Dengan semakin majunya teknologi informasi
yang berkembang dalam masyarakat, keterbukaan infomasi perlu adanya inovasi
yang menggabungkan antara keterbukaan dengan teknologi agar masyarakat lebih
mudah dalam mengakses setiap informasi tentang perusahaan. Disamping
keterbukaan dalam pengelolaan, prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas dari
suatu perusahaan akan menimbulkan kepercayaan (branding image) dari
masyarakat terhadap stabilitas pengelolaan perusahaan. Selain itu adanya prinsip
responsbilitas akan mendorong timbulnya kesadaran akan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Perusahaan publik yang dimaksud di atas lebih kita kenal sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan sebuah perusahaan publik
milik negara yang memiliki beberapa tujuan salah satunya yaitu memberikan
kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan segala sektor usaha yang dimilikinya. Selain itu BUMN juga
berfungsi sebagai agent of development, dan juga memberikan kontribusi secara
kapital bagi pemerintah. BUMN memberikan beberapa sumbangan terhadap
finansial dan pemasukan pada kas negara yang nantinya dapat dipergunakan untuk
pembiayaan setiap kegiatan pembangunan infrastuktur dan pembiayaan kegiatan-
kegiatan negara lainnya. Pemerintah sebagai pemilik modal sekaligus sebagai
pemegang saham atas nama negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan dari badan usaha. Tujuan dari itu semua
adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan aset dan
kekayaan alam yang dimiliki Indonesia untuk diolah dengan tujuan memenuhi
kebutuhan hajat hidup masyarakat. Selain itu beberapa manfaat yang dapat
dirasakan dari keberadaan BUMN salah satunya yaitu membuka dan memperluas
kesempatan kerja bagi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja. Disini peran
BUMN juga dapat mengendalikan perekonomian negara dengan jalan mengurangi
pengangguran.
Dasar hukum keberadaan BUMN tertuang jelas pada UUD 1945 pasal 33
ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya
diperjelas pada ayat berikutnya ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang
cabang-cabang produksi yang dimaksud adalah BUMN yang mengelola kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan dikelola untuk kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah membentuk BUMN dengan berlandaskan pada Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimaksudkan untuk
mengelola kekayaan negara dan memupuk modal nasional. Sehingga menjadi
penopang bagi pendapatan negara dalam rangka turut membangun perekonomian
nasional. Karena peranan BUMN yang sangat strategis tersebut, negara
memberikan fasilitas sebagai penunjang setiap kegiatan yang dilakukan oleh
BUMN. Namun dalam perjalannya, BUMN di Indonesia pernah mengalami suatu
berbagai permasalahan sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada
tahun 1997-1998 tepatnya pada masa peralihan dari era orde baru ke era
reformasi. Dampak dari krisis tersebut adalah banyak perusahaan berjatuhan dan
terpaksa harus menutup semua usahanya. Hal tersebut disebabkan karena standar
tata kelola perusahaan yang rendah, dan ditandai dengan kurangnya transparansi
terhadap pengelolaan perusahaan. Sehingga pengawasan publik menjadi sangat
lemah. Selain itu adanya keterpusatan pemegang saham mayoritas pada beberapa
keluarga menyebabkan adanya campur tangan pemegang saham pada manajemen
perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat
menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. Berangkat dari
hal tersebut konsep Good Corporate Governance diyakini sebagai sebuah sistem
yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah korporasi.
Di era modern ini penerapan akan prinsip-prinsip GCG secara konsisten
perlu dikaji ulang. Pada awal memasuki abad ke-20 terdapat beberapa kasus yang
sempat menjadi perhatian publik seperti kasus manipulasi laporan keuangan.
Seperti yang termuat dalam harian kompas 2015 (Hidayat, www.kompasiana.com,
diakses pada tanggal 17 April 2017), Kementerian BUMN dan Bapepam (Badan
Pengawas Pasar Modal) mendeteksi adanya pelaporan keuangan yang fiktif pada
PT Kimia Farma Tbk dan diindikasikan adanya manipulasi. Pelanggaran kasus
yang diduga sebagai penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan
perusahaan milik negara untuk tahun 2001, dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana di pasar modal. Menurut Hardikasari dalam Bukhori (2012:4),
menyebutkan rendahnya penerapan GCG, hubungan investor yang lemah,
kurangnya tingkat transparansi, tidak efisiennya dalam pelaporan keuangan dan
masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum
pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan
beberapa perusahaan negara di Indonesia runtuh.
Sebagai salah satu aset negara, BUMN memainkan peranan penting untuk
meraih pendapatan nasional. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka perusahaan di
bawah Kementerian BUMN wajib untuk mengimplementasikan GCG. Dengan
adanya keharusan penerapan GCG secara konsisten, perusahaan-perusahaan
berstatus BUMN dituntut untuk melakukan audit internal perusahaan dan
pertanggung jawaban secara berkala. Sehingga memungkinkan adanya praktek
usaha yang lebih transparan, serta efektif. Selain itu penerapan ini merupakan
bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan, efisiensi dan
memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
Kesadaran akan Good Corporate Governance merupakan hal yang dianggap
penting, bukan hanya sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi
setiap perusahaan. Karena GCG merupakan salah satu elemen kunci dalam
meningkatkan efisiensi dan ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder
lainnya. Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan roda
perekonomian Indonesia. Good Corporate Governance diperlukan untuk
mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan
peraturan perundang-undangan. Penerapan akan lima prinsip dasar yang
merupakan pilar Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran), diharapkan
menjadi kontrol terhadap pertanggung jawaban dari seluruh entitas perusahaan
terhadap para pemangku kepentingan. Sehingga dapat memunculkan kepercayaan
publik terhadap suatu perusahaan.
Sebagai salah satu bagian dari perusahaan berlisensi milik negara, PT PG
Rajawali I yang berlokasi di Kota Surabaya ini diwajibkan untuk menerapkan
GCG disetiap kegiatan usahanya. PT PG Rajawali I merupakan salah satu
perusahaan negara yang bergerak di bidang agro industri (Industri Gula dan
Partikel Board). Sejalan dengan tugasnya yaitu mengelola sistem produksi gula
pasir berbahan dasar tebu terbesar di Pulau Jawa, PT PG Rajawai I memiliki visi
yaitu “Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global”.
Visi tersebut yang menjadi motor penggerak bagi perusahaan untuk meningkatkan
kualitas produksi dan menjadi industri berbahan dasar tebu yang unggul dalam
persaingan global. Oleh karena itu PT PG Rajawali I terus bergerak dan merespon
dengan sigap dan tanggap serta terus mengadakan inovasi-inovasi disetiap
program kerjanya untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok masyarakat.
PT PG Rajawali I merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Rawajali
Nusantara Indonesia/RNI (Persero) selaku Induk Perusahaan (Holding Company)
yang bergerak di bidang agro industri, farmasi dan alat kesehatan. Dalam
menjalankan usahanya PT PG Rajawali I selaku kantor direksi yang
berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya – Jawa Timur,
merupakan penggabungan antara unit produksi PT PG Krebet Baru Malang dan
PT PG Rejo Agung Baru Madiun. Penggabungan tersebut sesuai dengan
persetujuan Menteri Keuangan, selaku pemegang saham, tertanggal 19 September
1996. Perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI
tertanggal 15 Oktober 1996. Sebagai bagian dari holding company, PT PG
Rajawali I mengendalikan dan mengelola dua unit produksi perusahaannya dan
sempat meraih sebuah keberhasilan randemen tebu mencapai 8,55% tertinggi
diantara pabrik gula yang lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2012. Perolehan
randemen tersebut merupakan dampak dari adanya penerapan tata kelola
perusahaan yang baik. (Sumber: Annual Report PG Rajawali I tahun 2013).
Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka menjadi kewajiban tersendiri
bagi PT PG Rajawali I untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam
setiap kegiatan operasional perusahaan. Penerapan GCG pada PT PG Rajawali I
dimulai pada tanggal 22 Desember 2010 dengan terbentuknya Tim GCG
perusahaan. Silang tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio
dari tim GCG yang betugas untuk menyusun rancangan pedoman GCG
perusahaan. Pada tanggal 1 April 2016 secara resmi Tim GCG mulai berubah
menjadi bagian sendiri dan dimasukkan kedalam struktural perusahaan. Namun
dalam perjalanannya terdapat permasalahan yang mendasar, diantaranya adalah
komitmen terhadap penerapan GCG secara bekelanjutan yang tidak diimbangi
dengan penyesuaian pedoman GCG yang ada di perusahaan. Pedoman GCG pada
PT PG Rajawali I dimulai pada tahun 2010 dan sampai sekarang masih belum
adanya pembaharuan yang disesuaikan dengan peraturan penerapan GCG pada
BUMN yang baru. Disamping itu beberapa media perusahaan seperti website
(www.pgrajawali1.com) masih belum menunjukan adanya pembaharuan data atau
informasi yang ditampilkan masih (kurang update). Beberapa hal tersebut
menunjukan masih belum optimalnya penerapan prinsip transparansi kepada
publik. Selain itu beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh PT PG Rajawali I
masih meminta persetujuan dari PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I
telah memiliki pimpinan dan direksi sendiri namun masih terdapat beberapa
intervensi dari perusahaan induk PT RNI (Persero) dalam pengambilan kebijakan.
Untuk rekrutmen karyawan PT PG Rajawali I juga masih menginduk pada PT
RNI (Persero).
Beberapa gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di atas perlu
diperhatikan dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan secara
berkelanjutan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Agar nantinya tidak
memunculkan permasalahan-permasalahan yang berujung pada kerugian
perusahaan dan berdampak pada kerugian negara. Maka dari itu sebagai salah satu
bagian dari instansi pemerintahan yang mengelola sumber daya publik dan berada
dibawah naungan Kementerian BUMN, PT PG Rajawali I diwajibkan untuk
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten sesuai
dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat
judul “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA PT PABRIK GULA RAJAWALI I SURABAYA”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada
PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan Good Corporate
Governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan
pendukung penerapan Good Corporate Governance pada PT Pabrik Gula
Rajawali I Surabaya
D. Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang dapat memberikan
kontribusi sebagai tambahan pengetahuan serta dapat menjadi bahan pembelajaran
kepada beberapa pihak. Secara teknis diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi yaitu:
1. Kontribusi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
sumbangsih pemikiran tentang penerapan dan pengembangan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang diterapkan pada
Badan Usaha Milik Negara. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan
refrensi atau bahan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang
akan datang.
2. Kontribusi Praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan
bagi instansi/perusahaan negara maupun instansi yang lain dalam hal
menetapkan kebijakan terkait penerapan Good Corporate Governance
sebagai wujud kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN
No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik pada BUMN dan diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-
09/MBU/2012. Sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan,
serta dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat sebagai
pelanggan dan mitra bagi perusahaan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca mengetahui substansi yang terkandung di
dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusunnya kedalam lima bab yang
merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab yang lainnya. Cara mengetahui
gambaran yang berkenaan dengan bahasan dalam penelitian ini untuk tiap babnya,
maka sistematis penulisannya disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara garis besar gambaran awal penelitian
tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yang
terdiri dari: latar belakang yang disertai alasan dan permasalahan
penelitian, rumusan masalah yang dijadikan rujukan dalam fokus
penelitian, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini menjelaskan tentang uraian teori yang digunakan sebagai
dasar pedoman dalam pembahasan dan analisis masalah berkaitan
dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka
berisi teori mengenai: Administrasi Publik, Good Governance, GCG
(Good Corporate Governance) dan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara). Tinjauan pustaka diambil dari berbagai literatur yang
mendukung, yaitu: artikel, makalah, jurnal, buku, media cetak, dan
berbagai sumber lainya.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan dan mengupas data penelitian. (a) Jenis
penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, (b) fokus penelitian
berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, (c) lokasi dan situs
penelitian pada PT PG Rajawali I Surabaya, (d) sumber dan jenis data,
(e) teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi, (f) instrumen penelitian, (g) analisis data
menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana
serta (h) keabsahan data menggunakan pengujian triangulasi (sumber,
teknik, waktu).
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yaitu pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Selain itu juga
penyajian data bedasarkan fokus penelitian serta pembahasan dan
analisis data mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dimana
hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah yang ditulis
pada kesimpulan.
BAB V PENUTUP
Bab ini akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan
pembahasan, serta saran/rekomendasi yang akan diberikan dalam
penelitian ini berdasarkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance pada PT PG Rajawali I Surabaya
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
1. Pengertian Administrasi Publik
Administrasi muncul sebagai cabang ilmu yang mempelajari cara
bagaimana untuk mencapai tujuan baik pemerintah, bisnis maupun masyarakat.
Penggunaan istilah administrasi di Indonesia merujuk pada istilah bahasa Inggris
“administration”. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa latin
(Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate”, yang berarti
membantu, melayani atau memenuhi (Pasolong, 2013:10). Sedangkan
“administratio” berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan,
pemerintahan, dan pengelolaan. Menurut Siagian dalam Pasolong (2013:3),
mendefinisikan bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara
dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut istilah, administrasi
pada intinya merupakan serangkaian kegiatan mulai dari pengaturan hingga
pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk
mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Syafiie dalam Pasolong
(2013:6) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
Sedangkan pengertian administrasi publik sendiri menurut Dwight Waldo
dalam Pasolong (2013:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah
manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai
tujuan pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh
Wismanu (2012:3) bahwa administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial
yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi
lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan
publik yang meliputi kebijaksanaan publik, manajemen publik, administrasi
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.
Sedangkan menurut Priffer dan Presthus dalam Syafiie (2010:23) menyebutkan
administrasi publik adalah:
a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan olehbadan-badan perwakilan politik.
b. Dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untukmelaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputipekerjaan sehari-hari pemerintah.
Ruang lingkup administrasi publik dapat dilihat dari topik-topik yang
dibahas yaitu (Henry dalam Pasolong, 2013:19):
a. Organisasi Publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-modelorganisasi dan perilaku birokrasi,
b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen,evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemensumber daya manusia,
c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik danimplementasinya, privatisasi, administrasi antara pemerintahan dan etikabirokrasi.
Melihat ruang lingkup di atas dapat dirumuskan bahwa administrasi publik
memiliki arti yaitu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau
lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau organisasi publik
guna memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Administrasi publik
bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan di
bidang organisasi publik, implementasi dan manajemen publik.
2. Ciri-ciri Administrasi Publik
Menurut Thoha (2008:36-38) menyebutkan terdapat ciri-ciri administrasi
publik atau negara antara lain sebagai berikut:
a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari(unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan denganadministrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidakbisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warganegara ataupun orang asing.
b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal iniadministrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakanwewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warganegara mematuhi peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisadilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut lalutidak semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengaturpelayanan terhadap masyarakat.
d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkupkegiatan adminitrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di lautdan di udara.
e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negaradipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dariadministrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkatberdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karenakegiatan administrasi negara sebagainya bersifat politis dan tujuandiantaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan,keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka haltersebut tidak mudah untuk diukur.
g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akanterdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendakiadministrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dipihak lain negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.
Berdasarkan uraian ciri-ciri administrasi tersebut menunjukkan bahwa
betapa besar sekali kekuasaan negara dan bersifat monopoli, sehingga apapun
yang ada di dalam negara semua dikelola oleh negara. Sistem tersebut terdapat
kelemahan dari sisi akuntabilitas terhadap pelaksanaan kinerja yang sulit diukur.
Maka dari itu, perlu adanya perubahan orientasi public administration
(administrasi negara), yang semula banyak diperankan oleh negara menjadi lebih
memerankan rakyat.
3. Paradigma Administrasi Publik
Secara keilmuan, Paradigma Administrasi Publik telah mengalami
perkembangan yang begitu pesat. Menurut Henry (1988:33-54) yang dikutip
oleh Pasolong (2013:28) mengemukakan lima paradigma Admnistrasi Publik
yaitu:
1) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi Publik, pada awalnyaadministrasi publik terpisah dengan politik pada tahun 1900-1926 denganlokus birokrasi pemerintah dan fokusnya adalah lebih ke ilmu administrasi.Dalam paradigma ini birokrasi pemerintah dianggap sebagai eksekutorkebijakan publik yang dibuat oleh para politis. Fungsi politik adalah fungsipenetapan kebijaksanaan, sedangkan fungsi administrasi adalah fungsipelaksanaan kebijaksanaan. Lahirnya paradigma ini mempunyai dampakpositif dan negatif terhadap perkembangan administrasi publik. Dampakpositif yaitu lahirnya dorongan yang sangat kuat untuk menjadikanadministrasi publik sebagai ilmu, dari segi negatif yaitu tidak adanya unsurinovatif dari administrasi publik, administrasi publik hanya sebagai unsurpelaksana, dan terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian danpenyusunan anggaran dalam birokrasi.
2) Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937), Paradigma inimengenai prinsip-prinsip administrasi dengan lokus dimana saja dan fokuspada prinsip-prinsip administrasi. Ilmu ini mengenalkan prinsipPOSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,Reporting dan Budgeting) oleh Gulick dan Urwick dalam tulisannya Paperon the Science of Administration. Lebih lanjut Gulic dan Urwick dalamZauhar (1996:42) bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa ditemukan secarainduktif dari kajian organisasi manusia yang menentukan susunan semuajenis asosiasi manusia. Menurut Henry (1992) yang dikutip oleh Zauhar(1996:42) menemukan kelemahan yang ada dalam paradigma ini denganmenyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten.
3) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), denganlokus birokrasi pemerintahan dan fokus ketidak jelasan karena prinsip-prinsip administrasi negara yang lemah. Ketidak puasan terhadap pemisahanantara politik dan administrasi serta keyakinan yang kuat bahwa politik danadministrasi adalah satu, telah melahirkan suatu paradigma baru. Adanyabeberapa masalah mengenai paradigma ini pada tahun 1967 administrasibukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, yang terbukti darilaporan Komisi Ilmu Politik sebagai suatu Disiplin dari ASPA yangmemberikan petunjuk tentang merosotnya minat terhadap ilmu administrasipublik dalam fakultas ilmu politik, pada tahun 1967 administrasi dihapuskandari program pertemuan tahunan ASPA. Pada kurun waktu tersebut munculparadigma ke-4 yang mana ilmu administrasi publik kembali ke ilmuadministrasi untuk menunjukan isi dan fokusnya.
4) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Admnistrasi (1956-1970),lahirnya paradigma ini ditandai dengan terbitnya suatu jurnal pada tahun1956 yaitu Administrative Science Quarterly fokus perhatian administrasiadalah teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi lebih memfokuskankepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan para ahli ilmu jiwa sosial,sosiologi, dan administrasi bisnis, yang kesemuanya itu lebih memahamidan mendalami perilaku organisasi. Sedangkan manajemen lebih berkenaandengan analisis sistem, komputer dan lain-lain. Untuk mengukur efektivitasdan efisiensi program kerja.
5) Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970), lokusilmu administrasi publik meluas, meliputi ilmu murni administrasi, prosespembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, juga cara pengukuran darihasil kebijakan yang telah dibuat. Lokus pada paradigma ini pada birokrasipemerintahan dan permasalahan masyarakat. Rangkaian paradigma inimenjadi satu pemahaman yang disebut Old Public Administration (OPA).
Kemudian pada tahun 1992-2003 muncul paradigma baru yaitu:
1) Paradigma New Public ManagementVarian paradigma ini dipelopori oleh David Osborne dan Ted Gaebler(1992) yang mewirausahakan birokrasi dalam paradigma ini birokrasipemerintahan seharusnya bersifat: 1) Catalytic, 2) Community Owned, 3)Competitive, 4) Mission Driven, 5) Result Oriented, 6) Customer Driven,7)Enterprising, 8)Anticipatory, 9)Decentralized, 10)Market Oriented.Kemudian di implementasikan dan di operasikan oleh David Osborne danPeter Plastik (1997) dalam bukunya “ Banishing Bureucracy”. Terdapat 7(tujuh) komponen dalam NPM, yaitu: 1) Pemanfaatan manajemenprofesional dalam sektor publik, 2) Penggunaan indikator kerja, 3)penekanan yang lebih besar pada kontrol output, 4) Pergeseran perhatianpada unit-unit yang lebih kecil, 5) Pergeseran ke kompetisi yang lebihtinggi, 6) Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, 7)
Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalampenggunaan sumber daya. Namun, dalam perkembangannya adanya kritikmengenai NPM yaitu karena nilai dasar yang dikemukakan sangatberorientasi pada nilai di sektor privat. Hal ini menyebabkan ketimpanganpraktik pelayanan birokrasi pemerintahan bagi masyarakat lebihmendahulukan kewirausahaan dari pada hak-hak masyarakat sebagaipemilik kedaulatan. Orientasi NPM yang melihat kepada kepuasanpelanggan yaitu masyarakat sebagai customer dianggap kurangberhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam reformasibirokrasi. Sehingga lahir konsep perkembangan ilmu administrasi publikyaitu NPS.
2) Paradigma New Public ServiceParadigma NPS oleh J.V Denhardt dan R.B Denhardt (2003), keduanyamenyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik danReinventing Government (NPM) dan beralih ke prinsip NPS, menurutmereka administrasi publik harus, 1) Melayani warga masyarakat bukanpelanggan, 2) Mengutamakan kepentingan publik, 3) Lebih menghargaiwarga negara dari pada kewirausahaan, 4) Berpikir strategis, dan bertindakdemokratis, 5) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yangmudah, 6) Melayani dari pada mengedalikan, 7) Menghargai orang,bukannya produktivitas semata. NPS melihat masyarakat dilihat sebagaiowner, yaitu sebagai pemilik negara yang berhak tidak hanya dilayanidengan sebaik-baiknya tetapi juga menentukan jenis pelayanan, sertamengawasi bagaimana pelayanan yang diberikan. Paradigma NPSmemperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara(citizen) bukan sebagai pelanggan (customer) sehingga orientasi NPS yaitukepada kualitas pelayanan publik. Administrasi negara tidak sekedarbagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hakwarga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Paradigma NPSmemandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraanurusan publik.
3) Paradigma GovernanceDalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan kepentingan publikdan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung padalembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakatsipil. Pandangan semacam ini yang menjadikan Paradigma Governance.Teori Governance berpandangan bahwa negara/pemerintah di era globaltidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang mampusecara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayananpublik sehingga paradigma governance memandang penting kemitraan(partnership) dan jaringan (networking) antar banyak stakeholders dalampenyelenggaraan urusan publik. Perkembangan Paradigma Old PublicAdministrastion, New Public Management, New Public Service danGovernance berfungsi sebagai alat untuk membantu birokrasi dalam
menjalankan kegiatan negara, untuk itu dalam reformasi birokrasiparadigma yang dipakai lebih pada Governance, karena reformasi birokrasidilakukan guna memunculkan pemerintahan yang baik/Good Governance.
Menurut World Conference On Governance UNDP (1999) yang
dikutip oleh Sedarmayati, Good Governance diartikan sebagai:
“Suatu proses tata kelola pemerintahan baik, dengan melibatkanstakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politikdan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam,keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakandengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas” (Sedarmayati, 2009:270).
B. Good Governance
1. Pengertian Good Governance
Sebelum kita mendalami konsep Good Governance, perlu kita pahami juga
perbedaan antara government dan governance. Konsep government merunjuk
pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan
pemerintah. Sedangkan konsep governance melibatkan tidak hanya pemerintah
dan negara, tetapi juga peran dari berbagai aktor diluar pemerintah dan negara
sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Dengan kata lain bahwa
government merupakan organisasi yang merujuk pada pemerintah, namun apabila
governance tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta dan
masyarakat sebagai aktor dalam suatu negara. Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Dwiyanto (2014:77) yaitu governance menekankan pada
pelaksanaan fungsi secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi
lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Menurut Sedarmayanti
(2009:6) Good Governance dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung tinggi
keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan
berkelanjutan dan keadilan sosial. Sedangkan menurut asal kata governance
dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penadbiran, yang berarti pemerintahan
atau pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penadbiran
berasal dari tadbir yang berarti perihal mengurus atau mengatur
(memimpin/mengelola), pemerintahan dan administrasi.
Dari beberapa pengertian tersebut tentang good governance, menunjukan
bahwa good governance merupakan suatu konsep pemerintahan yang baik yang
berisi tentang nilai untuk mengatur pola hubungan antara negara (pemerintah),
swasta dan masyarakat. Masing-masing sektor memiliki fungsi yang strategis
yaitu sektor publik (pemerintah) memiliki fungsi dalam menciptakan hukum dan
lingkungan politis yang kondusif dalam pembangunan negara. Masyarakat
berperan aktif dan positif dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara yang
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sektor bisnis
mempunyai peran dalam menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi
masyarakat. Sehingga akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang efektif,
bersih, dan demokratis sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat di
negara tersebut yang makmur serta sejahtera.
2. Aktor-aktor Good Governance
Aktor merupakan pelaku yang menjalankan suatu sistem Good Governance.
Menurut Sedarmayanti (2009:280), aktor-aktor Good Governance antara lain:
a. Negara/pemerintahKonsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatankenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dankelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan
publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapatdihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dandinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai satuunsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembagasektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangatpenting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benarsehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
b. Sektor swastaPelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalaminteraksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan,perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidangpendidikan, sektor swasta seperti yayasan yang mengelola sekolah swasta.
c. Masyarakat madaniKelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya beradadiantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yangmencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yangberinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Dari penjelasan tersebut, mengharuskan adanya hubungan yang
berkesinambungan dari semua aktor. Karena aktor merupakan pilar penyokong
penerapan good governance. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda
& saling melengkapi satu sama lain dalam konteks good governance.
Selanjutnya secara konsep Good Governance merupakan tata kelola
hubungan yang melibatkan tiga sektor utama yaitu negara/pemerintah, swasta dan
masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik.
Sedangkan yang dijadikan pedoman dasar pengelolaan perusahaan yang baik,
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, baik
bagi perusahaan pemerintah (perusahaan negara) ataupun swasta disebut dengan
Good Corporate Governance. GCG juga melibatkan tiga unsur yang saling
berhubungan yaitu negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai penyedia
kebutuhan, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Berikutnya akan
dibahas lebih lanjut dan mendalam mengenai Good Corporate Governance.
C. Good Corporate Governance (GCG)
1. Sejarah Good Corporate Governance
Sejarah corporate governance telah dimulai sejak tahun 1840-an, ditandai
dengan berkembangnya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat.
Istilah corporate governance diperkenalkan pertama kali oleh Cadbury Committee
pada tahun 1992 yang tertulis dalam Cadbury Report. Dari laporan inilah yang
menentukan titik awal penerapan corporate governance di dunia. Laporan
tersebut berisikan tentang seperangkat peraturan yang berhubungan dengan
shareholder, manajer, kreditur, pemerintah, pegawai dan pihak stakeholder baik
internal maupun eksternal.
Pada tanggal 19 Oktober 1987 bertepatan dengan momen The New York
Stock Exchange Crash menjadi pertanda perkembangan konsep Corporate
Governance secara komprehensif, dimana cukup banyak perusahaan yang tercatat
di Bursa Efek New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar
(Risfani, 2009:5-6). Dengan banyaknya kegagalan-kegagalan yang dialami oleh
banyak perusahaan pada saat itu, penerapan Good Corporate Governance
dianggap sebagai solusi dan semakin marak diterapkan di perusahaan-perusahaan,
dengan tujuan untuk memperbaiki kembali kondisi perusahaan.
Konsep GCG mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak terjadinya
krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang berkepanjangan dan menyebabkan
banyak kerugian pada perusahaan-perusahaan sebagai akibat dari rusaknya moral
organ perusahaan yang tidak bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan
sarat dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Penelitian yang
dilakukan oleh Asian Development Bank menyimpulkan bahwa penyebab krisis
ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia adalah karena: (1)
Mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit suatu perusahaan
tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham,
(2) Pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Dengan demikian penerapan
konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan
kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders
(Sutedi, 2012:1-2).
Berawal dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek
Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang berisi peraturan tentang
perusahaan negara yang tercatat dalam BEI diwajibkan untuk mengangkat
Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, pada saat
itulah GCG mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia
(http://tehsis.binus.ac.id, diakses pada tanggal 09 April 2017). Dengan demikian
harapannya seluruh perusahaan publik di Indonesia dapat memperbaiki kualitas
perusahaan publik yang pada saat itu syarat akan tindakan korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
Selain itu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam untuk mendorong
terciptanya iklim yang kondusif bagi penerapan GCG dengan menandatangani
Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF).
Pasca itu Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang memiliki tugas
pokok yaitu merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional
mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan dibidang corporate
governance di Indonesia. Sampai saat ini penegakkan aturan untuk penerapan
GCG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang
sudah menerapkan namun belum sesuai dengan standar baku yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan GCG. Di sisi lain penerapan GCG akan memberi
nilai tambah bagi perusahaan negara seperti BUMN. Perusahaan Negara yang
melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukan peningkatan penilaian
pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG,
cenderung menunjukan penurunan pada penilaian pasar (http://thesis.binus.ac.id,
diakses pada tanggal 09 April 2017). Hal tersebut menunjukan bahwa dengan
diterapkannya konsep GCG pada perusahaan akan membawa dampak positif bagi
perusahaan negara itu sendiri dan juga masyarakat sebagai objek yang menerima
pelayanan dan memanfaatkan produk dari suatu perusahaan tertentu. Jadi dalam
pengelolaan suatu perusahaan yang baik akan memberikan output yang baik pula
dan hal inilah yang menciptakan kepuasan di masyarakat sebagai konsumen.
2. Pengertian Good Corporate Governance
Banyak teori dan pendapat yang membahas tentang definisi corporate
governance. Macam-macam pendapat tersebut timbul karena pada awalnya
corporate governance lahir sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus
dikembangkan oleh perusahaan agar tetap survive. Karena menyangkut prinsip
dan nilai tersebut maka dalam prakteknya corporate governance muncul di tiap
negara dengan isu yang berbeda-beda disesuaikan dengan sistem ekonomi yang
ada di setiap negara. Selain itu dalam prakteknya, agar dapat dilaksanakan, prinsip
dan nilai corporate governance harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada
suatu perusahaan dan sangat tergantung dengan bentuk perusahaan, jenis usaha
dan komposisi kepemilikan modal perusahaan.
Seperti yang telah dijelaskan di atas Good Corporate Governance (GCG)
muncul sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik
organisasi sektor publik maupun sektor swasta yang tidak sehat. Maka dari itu
muncul kesadaran bahwa untuk mengatasi atas kerusakan pengelolaan tersebut,
perusahaan-perusahaan diwajibkan menerapkan GCG secara utuh dan
berkelanjutan. Sebagai sebuah konsep, GCG memiliki banyak definisi dimana
pengertiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Pada tahun 1992
Cadbury Committee mengeluarkan Cadbury Report yang mendefinisikan Good
Corporate Governance seperti yang dikutip Tjager (2003:51) sebagai berikut:
“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahan agarmencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaandalam pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, danstakeholders pada umumnya”.
Pada dasarnya Good Corporate Governance lebih ditujukan kepada sistem
pengendalian dan pengaturan perusahaan yang meliputi pembagian tugas, hak dan
kewajiban dari dewan pengawas, direksi, pemegang saham, dan semua anggota
stakeholder non pemegang saham. Karena GCG menyangkut moralitas, etika
kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut Surat Keputusan Menteri
BUMN No. 117/M-MBU/2002 pada pasal 1 tanggal 31 Juli 2002 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
BUMN menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan
(stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Sedangkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2006:3)
mendefinisikan Good Corporate Governance yang disadur dari Cadbury
Committe adalah sebagai berikut:
“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yangberkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatusistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialahuntuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan(stakeholders).”
Pendapat lain menyebutkan bahwa perapan good corporate governance
sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dalam penerapan
GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubugan, yaitu negara
(Pemerintah) dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku
pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006:3).
Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang
Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate
governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem
manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip
good corporate governance (GCG), dimana GCG memiliki definisi sebagai
berikut: secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem
pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme
hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition),
maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu
sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft
definition yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu komitmen,
aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.
Dengan memperhatikan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan terkait dari pengertian Good Corporate Governance yaitu seperangkat
aturan main, komitmen serta praktik penyelenggaraan perusahaan secara sehat dan
beretika yang mengatur hubungan antar shareholders untuk menciptakan nilai
tambah (value added) dalam jangka panjang yang berkesinambungan.
3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Pada dasarnya prinsip Good Corporate Governance menyangkut
kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang
saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate
governance, tranparansi dan kejelasan serta peranan dewan komisaris dan komite
audit. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat
dijadikan acuan bagi semua negara atau perusahaan dan dapat diselaraskan
dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.
Salah satunya diperkenalkan oleh Organization for Economic Corporation and
Development (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance,
1998 yang bermarkas di negara Prancis) tentang prinsip-prinsip GCG mencakup
hal-hal sebagai berikut:
a. Fairness (Keadilan)Menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak-hakPemegang Saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen denganpara investor
b. Transparency (Transparansi)Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas,dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
c. Accountability (Akuntabilitas)Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untukmenjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham,sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam two tiers system).
d. Responsibility (Pertanggung jawaban)Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagaicerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
Selain itu prinsip dasar dari GCG diatas, juga dijelaskan di dalam pasal 3
Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
BUMN meliputi:
a. Transparansi (Transparency)Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan danpengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.
b. Akuntabilitas (Accountability)Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemenperusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif danekonomis.
c. Kemandirian (Independence)Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflikkepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
d. Pertanggung Jawaban (Responsibility)Keseuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran atau Kesetaraan (Fairness)Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentinganyang timbul berdasarkan perjanjian & peraturan perundangan yang berlaku.
Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5-7)
menjelaskan beberapa prinsip GCG secara rinci adalah sebagai berikut:
a. Transparansi (Transparancy)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman pokok pelaksanaannya:
1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses olehpemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, dan tidak terbatas pada,visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisarisbeserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadianpenting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangikewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuaidengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hakpribadi.
4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsionaldikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan. Berikut pedoman pokok pelaksanaannya:
1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawabmasing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas danselaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values) danstrategi perusahaan.
2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semuakaryawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawabdan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yangefektif dalam pengelolaan perusahaan.
4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaranperusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, sertamemiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward & punishment system).
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organperusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnisdan pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaannya:
1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian danmemastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antaralain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutamadisekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaanyang memadai.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok
pelaksanaannya:
1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinyadominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingantertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan darisegala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapatdilakukan secara objektif.
2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dantugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan atau melempartanggungjawab antar satu dengan lainnya.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangkukepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatbagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasisesuai dengan prinsip transparansi sesuai kedudukan masing-masing.
2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yangdiberikan kepada perusahaan.
3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalampenerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secaraprofesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dankondisi fisik.
Penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG dari berbagai sumber di atas,
terdapat perbedaan dari jumlah prinsip GCG yang diterapkan. Pada PER-
01/MBU/2011 dan KNKG terdaat 5 prinsip pelaksanaan GCG. Sedangkan pada
OECD hanya merumuskan 4 prinsip GCG. Telah disebutkan sebelumnya bahwa
setiap negara berhak menentukan sendiri implementasi dari prinsip-prinsip GCG
yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum di negara tersebut. Seperti
di Indonesia mengeluarkan kebijakan GCG dengan berdasar pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu dari Keputusan Menteri BUMN No.
KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, dirubah
menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan disempurnakan dengan Peraturan
Menteri BUMN No. 09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan sebelumnya.
Dari peraturan tentang GCG tersebut pemerintah melalui Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman GCG tahun 2006 yang
dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penerapan good corporate governance
bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut tabel
perbandingan prinsip-prinsip GCG.
Tabel 2.1 Perbandingan Prinsip-prinsip GCG Antar Institusi
PRINSIP-PRINSIP GCG OECD PER-01/MBU/2011 KNKGTransparansi & Pengungkapan(Transparency & Disclosure)
Akuntabilitas (Accountability) Pertanggung Jawaban
(Responsibility)
Independensi (Independency) - Kewajaran (Fairness)
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017
Dari beberapa kebijakan dan teori yang telah dijelaskan di atas, dalam
penelitian ini menggunakan konsep GCG dari KNKG (2006:5-7). Konsep ini
dipilih karena dapat menjelaskan secara rinci tentang penerapan prinsip-prinsip
good corporte governance yang disertai dengan pedoman pokok pelaksanaan dari
masing-masing prinsip. Selain itu pedoman KNKG tersebut lebih banyak
dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam
penerapan Good Corporate Governance di perusahaannya.
4. Tujuan Good Corporate Governance di BUMN
Pada dasarnya GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG,
2006:3) Pelaksanaan GCG dilingkungan BUMN yang notabene sebagai Badan
Usaha, BUMN harus mampu eksis dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat. Selain itu BUMN sebagai bagian dari pemerintah harus
mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan negara dan sebesar-
besar untuk kemakmuran rakyat (Sudharmono, 2004:11). Sesuai Keputusan
Menteri BUMN No. KEP 01/MBU/2011 pada pasal 4, yaitu:
a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yangkuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampumempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapaimaksud dan tujuan BUMN.
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian OrganPersero/Organ Perum.
c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusandan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akanadanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder, serta kesadaranakan kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasionale. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional
Sedangkan menurut KNKG (2006:2), Good Corporate Governance
mempunyai enam macam tujuan yaitu:
a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
b. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannyadilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.
c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya
dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.
d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaanterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitarperusahaan.
e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetapmemperhatikan pemangku kepentingan lainya.
f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arusinvestasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
Dengan demikian tujuan dari penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara
optimal akan mampu memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu
berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainya. Selain itu tidak hanya
memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga akan
memberikan dampak positif bagi pegawai perusahaan melalui kesempatan yang
diberikan untuk mengembangkan kinerjanya sesuai dengan penilaian yang adil &
transparan. Serta masyarakat akan memperoleh perlakuan yang memuaskan dalam
bentuk keterbukaan informasi & pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
D. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara
Perusahaan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yakni perusahaan
swasta dan perusahaan milik pemerintah. Yang dimaksud dengan Perusahaan
milik Pemerintah yaitu dimana pemilik sahamnya sebagian besar atau
setengahnya dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan tersebut dalam
pengelolaanya sebagian besar masih tergantung pada pemerintah. Perusahaan-
perusahaan tersebut bertujuan untuk mengelola aset negara, serta berguna untuk
kesejahteraan masyarakat.
Perusahaan yang dimiliki negara merupakan perusahaan yang mengatur
hajat hidup warga Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini tergabung dalam bentuk
badan yang terdiri dari berbagai aspek usaha baik dalam bidang jasa, industri
pertanian-perkebunan, telekomunikasi, maupun perusahaan pertambangan.
Perusahaan milik pemerintah tersebut berbentuk Badan Usaha yang dikenal
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana merupakan salah satu
dari pelaku ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk mengelola kekayaan negara,
memupuk modal nasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat
sehingga menjadi penopang bagi pendapatan negara dalam rangka turut
membangun ekonomi nasional.
Sejarah peengelolaan BUMN dimulai pasca reformasi, tepatnya pasca
keluarkannya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang:
a. Penataan BUMN secara efisienb. Penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umumc. Mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk
melakukan privatisasi dipasar modal.
Berangkat dari TAP MPR tersebut, Pemerintah Indonesia segera mengambil
kebijakan untuk membuat landasan hukum bagi BUMN yaitu Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang masih berlaku saat
ini. Dari peraturan dasar tersebut selanjutnya di turunkan kedalam Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.
Berikut pengertian Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Pasal 1 Angka
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah:
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.”
Dari pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa sebagian besar
modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan
langsung. Maksud dari Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan
kekayaan negara dari anggaran pendapatan belanja negara untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada BUMN. Dalam hal pembinaan dan pengelolaannya
tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun
pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat. Modal
yang dipindahkan untuk BUMN bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk pula proyek-proyekanggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh BUMNdan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaanmodal negara.
b. Kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal daricadangan.
c. Sumber lainnya, antara lain keuntungan revaluasi aset.
2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara
Menurut Setiyowati (2007:9-10) terdapat tujuan politik ekonomi dari
pendirian BUMN yaitu sebagai berikut:
a. Sebagai wadah bisnis aset asing yang dinasionalisasib. Membangun industri yang diperlukan masyarakat namun masyarakat atau
swasta tidak mampu memasukinya, baik karena alasan investasi yang sangatbesar maupun resiko usaha yang sangat besar.
c. Membangun industri yang sangat strategis karena berkenaan dengankeamanan dan stabilitas negara.
Selain itu, pendirian suatu Badan Usaha Milik Negara memiliki tujuan yang
tertuang pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara pasal 2, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional padaumumnya dan penerimaan negara pada khususnya
b. Mengejar keuntunganc. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang
bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyakd. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasie. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Berdasarkan peraturan terseebut dapat dikatakan bahwa BUMN sebagai
salah satu jenis badan usaha memiliki tujuan sebagai unit ekonomi dan agen
pembangunan ekonomi negara. Sebagai unit ekonomi, BUMN dituntut untuk
mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sedangkan
sebagai agen pembangunan, BUMN mewujudkan misi pemerintahan dengan
menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara
Bentuk atau jenis Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang
No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yaitu badan usaha umum (Perum) dan badan
usaha perseroan (Persero) penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan (Negara) Umum: Perum
Perum (Public Corporate), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki
oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri pokok
dari Perum adalah :
1) Melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang3) Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa viral
4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerakseperti perusahaan swasta
5) Dapat dituntut dan menuntut6) Tidak ada penyertaan modal swasta maupun asing7) Mempunyai ciri sebagai halnya Perjan, dimana usahanya adalah
melayani kepentingan umum namun juga harus mempertahankanprinsip-prinsip pembukuan yang jelas dan terang
8) Di pimpin oleh suatu direksi, pengangkatannya dilakukan olehpemerintah
9) Policy management ada pada direksi10) Pegawainya berstatus pegawai perusahaan negara11) Laporan tahunan perusahaan baik berupa neraca laba rugi dan neraca
kekayaan, disampaikan kepada pemerintah
b. Perusahaan (Negara) Perseroan: Persero (Public/ State Company)
1) Pengertian Perusahaan Perseroan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan pengertian tentang Perseroan
bahwa “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.
Dapat dikatakan bahwa modal perusahaan perseroan seluruhnya atau
sebagiannya adalah milik negara, maka dalam pengelolaannya sangat tergantung
pada kebijaksanaan pemerintah. Pengelolaan persero sudah tentu tidak bebas dari
peraturan pemerintah karena dengan perusahaan negara dimaksudkan supaya
pemerintahan berperan serta yang lebih besar dalam perdagangan dan usaha. Hal
ini dilakukan Persero, yang dapat bertindak leluasa mencari keuntungan jika
dibandingkan dengan Perum.
Asal kata dari istilah “Perseroan Terbatas (PT)” terdiri dari 2 kata yaitu
“Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan merujuk pada modal dari PT itu sendiri,
yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan terbatas merujuk pada
tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua
saham yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang
Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 menyebutkan:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.”
Sedangkan yang dimaksud sebagai “terbatasnya tanggung jawab” dari
pemegang saham adalah “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan & tidak
bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah
dimilikinya.” (UU No. 40 Thn. 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3).
2) Ciri-ciri Perusahaan Perseroan (PT)
Ciri-ciri dari Perusahaan Perseroan dapat dlihat sebagai berikut:
a) Berstatus badan hukum perdata.b) Hubungan hukumnya diatur menurut hukum perdata.c) Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan.d) Modal seluruh/sebagian adalah milik negara dari kekayaan yang
dipisahkan.e) Sebagai badan usaha yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan
dan tidak memperoleh fasilitas dari negara.f) Dipimpin oleh suatu direksi.g) Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam suatu
perusahaan.h) Intensitas terhadap perusahaan tergantung dari besarnya jumlah
saham yang dimilikinya.
Sejalan dengan pendapat di atas, Widjaja (2008:11) menyebutkan tentang
karakteristik Perseoran Terbatas yaitu:
a) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum,yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukumuntuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakandengan individu manusia, orang perorangan.
b) Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanyasendiri, dan pertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan,perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti Perseroandapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yangberarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri(personal stand in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenanganuntuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
c) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu,yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saatsaham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurutketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undangyang berlaku pada suatu waktu tertentu.
d) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagidihubungkan dengan eksistensinya dari pemegang sahamnya.
e) Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjangpara pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang sahamtidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak bolehdilakukan.
3) Organ Perseroan Terbatas
Organ perseroan terbatas yang dimaksud adalah organ yang berfungsi
untuk menjalankan perseroan diluar pemegang saham dan dijalankan oleh
lembaga sendiri yang terpisah kedudukannya dari pemegang saham. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada
pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. berikut penjelasannya:
a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk
membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana
disebutkan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1
angka 4 bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS,
adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau anggaran dasar.” Berdasarkan peraturan tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan
dengan organ perusahaan lain. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba
bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya. Disamping itu organ ini
juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau
Dewan Komisaris.
b) Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang berperan sebagai eksekutor yang
menggerakkan roda perseroan, dan tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar
perseroan. Organ ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketetuan anggaran dasar.
c) Dewan Komisaris
Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan
bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan
Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang
dijalankan Direksi, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan
memberi nasihat kepada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat
bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila hal tersebut terjadi, maka
Komisaris yang menjalankan tugas untuk mengurus perseroan mempunyai
konsekuensi sebagaimana melekat pada organ Direksi.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Sugiyono (2016:21) mengungkapkan penelitian kualitatif bisa
menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang
menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai
peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu
tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan
antara aspek tertentu dengan aspek lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.
Sedangkan menurut Nawawi (2005:63) penelitian deskriptif dapat diartikan
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga,
masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau sebagaimana adanya.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif akan menyajikan suatu gambaran ilmiah terhadap
situasi sosial ataupun menjelaskan keadaan objek penelitian saat ini terhadap
berbagai data yang ada, selanjutnya dapat diinterpretasikan dengan tepat agar
menghasilkan data-data deskriptif yang berupa tulisan. Maka dari itu peneliti
menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan
menganalisis secara sistematis dan faktual tentang penerapan good corporate
governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya.
B. Fokus Penelitian
Sebagai bagian dari perusahaan negara yang berada di bawah naungan
Pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN), PT Pabrik Gula Rajawali I
berkewajiban untuk mematuhi beberapa peraturan yang mengikatnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri
BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang penerapan good corporate
governance pada BUMN terutama tercantum pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:
“BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan,
dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Selain itu juga tertuang
jelas dalam pedoman penerapan good corporate governance tahun 2006 yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang
menjelaskan setiap prinsip sebagai tiang penyangga good corporate governance
secara rinci.
Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penulisan ini
tentang GCG, maka fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
1. Penerapan masing–masing Prinsip Good Corporate Governance yaitu:
a. Transparansi (Transparency), yang terdiri dari:
1) Transparansi dalam Pengambilan Keputusan
2) Transparansi Penyediaan Laporan Keuangan
3) Transparansi Penilaian Kinerja Karyawan
4) Transparansi kepada Publik
5) Transparani kepada Mitra Kerja
b. Akuntabilitas (Accountability), yang terdiri dari:
1) Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan Keuangan
2) Akuntabilitas dalam Manajemen Karyawan.
c. Pertanggung jawaban (Responsibility), yang terdiri dari:
1) Tanggung Jawab Lingkungan Hidup.
2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain Yang Dilakukan.
3) Program Bina Lingkungan.
4) Program Kemitraan.
d. Kemandirian (Independncy), yang terdiri dari:
1) Independensi Dalam Pengambilan Keputusan
2) Independensi Dalam Manajemen Karyawan.
3) Rekruitmen Karyawan
e. Kewajaran serta Kesetaraan (Fairness), yang terdiri dari:
1) Aspek Mitra Kerja.
2) Aspek SDM Atau Karyawan
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT Pabrik Gula
Rajawali I dalam penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
seperti:
a. Faktor pendukung
1) Adanya Komitmen Direksi
2) Terdapat Peraturan dan Kebijakan.
3) Terdapat Pengawas Atau Komite.
b. Faktor penghambat
1) Penyesuaian Pedoman.
2) Rendahnya Tingkat Pemahaman.
3) Dualisme Dalam Sistem Holding.
C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian,
sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti bisa menangkap
informasi dari keadaan yang sesungguhnya baik berupa data yang valid, akurat
ataupun absah dari obyek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini
terletak di Kota Surabaya dan situs penelitian ini pada PT PG Rajawali I.
Alasan memilih lokasi dan situs penelitian ini didasari karena Kota
Surabaya merupakan tempat keberadaan kantor direksi salah satu perusahaan
milik pemerintah (BUMN) yaitu PT PG Rajawali I. Selain itu sebagai salah satu
instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan
bertugas mengelola sumber daya pertanian tebu, diwajibkan untuk menerapkan
prinsip good corporate governance secara konsisten dengan berlandaskan pada
Permen BUMN No PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Permen BUMN
No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Namun dalam
pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti tidak ada pembaharuan terhadap
pedoman GCG Perusahaan (menggunakan pedoman GCG tahun 2010), kurang
optimalnya penerapan prinsip transparansi (website yang kurang update dan e-
procurement masih pada spesifikasi sederhana), serta kurang maksimalnya pada
prinsip independensi (adanya intervensi holding dalam pengambilan kebijakan
dan rekruitmen karyawan). Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan
pendalaman penelitian tersebut.
D. Sumber dan Jenis Data
Menurut pendapat Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157), Sumber
data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan
sumber data yaitu:
1) Informan
Peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dari sumber yang
paham dengan fokus penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan
teknik wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu:
a. Bapak Hari Sudarmanto selaku Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I
b. Ibu Damayanti Patimah (alias Petty) selaku Ketua Bagian GCG dan
Manajemen Resiko PT PG Rajawali I
c. Bapak Aris Kadarisman selaku Kepala Bidang SDM dan Pengadaan
PT PG Rajawali I
d. Bapak Dwi Catur Akhmad Setyadi (alias Tio) selaku Staf Bagian
Legal dan Sekretariat PT PG Rajawali I
e. Ibu Citra Kusuma Dewi selaku Staf Bagian Akuntansi dan Keuangan
PT PG Rajawali I
f. Bapak Wahyu Baskoro selaku Staf Bagian CSR PT PG Rajawali I
g. Bapak Adi selaku Kepala Bagian CSR PT PG Krebet Baru Malang
h. Ibu Susi selaku Penerima CSR perusahaan, sekaligus pelaku usaha di
Bidang Tataboga “Susi Cake and Bakery”
i. Bapak M. Yasin selaku Penerima CSR perusahaan, sekaligus pelaku
usaha di Bidang Perkebunan “Perkebunan Buah Naga Jaya Makmur”
2) Tempat dan Peristiwa
Peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari peristiwa
atau fenomena yang dinilai sesuai dan bermanfaat untuk mengungkap
permasalahan atau fokus penelitian. Tempat untuk melakukan observasi
pada penelitian ini yaitu di PT PG Rajawali I yang berlokasi di Surabaya.
3) Dokumen
Dokumen merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai
dokumentasi yang tersedia seperti regulasi/kebijakan pemerintah terkait
objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas
Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011
b. Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG
pada BUMN
c. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN
d. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Selain itu ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Penjelasan
mengenai jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:
1) Data primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data
utama tanpa adanya perantara. Data primer yang diambil dalam penelitian
ini terkait dengan fokus penelitian dengan teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Data primer dalam
penelitian ini yaitu terkait:
a. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT PG
Rajawali I (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,
serta kewajaran dan kesetaraan)
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada PT PG
Rajawali I (faktor penghambat dan pendukung).
2) Data sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku pedoman, dokumen
perusahaan, laporan tahunan perusahaan, peraturan pemerintah, dan media
elektronik perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk
memperkuat dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui
wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti
yaitu:
a. Buku pedoman PT PG Rajawali I (Annual report tahun 2016,
Pedoman GCG, Code of Conduct, Board of Manual, Perjanjian Kerja
Bersama, SOP Perusahaan)
b. Situs resmi perusahaan (website PT PG Rajawali I) dan dokumen lain
yang berkenaan dengan fokus penelitian terkait penerapan prinsip-
prinsip good corporate governance.
E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2016:62) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka dari itu perlu adanya teknik
pengumpulan data secara sitematis untuk memperoleh data yang relevan, tepat
dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Pada penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah Observasi
Partisipasi Moderat. Menurut Sugiyono (2016:66), menyebutkan dalam
observasi ini (partisipasi moderat) terdapat keseimbangan antara peneliti
menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data
ikut berperan aktif dalam hal ini observasi partisipatif dalam beberapa
kegiatan, tetapi tidak semuanya. Dengan observasi secara langsung, peneliti
melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya dijadikan sebagai
salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.
Dalam penelitian ini peneliti mengamati setiap kegiatan terkait penerapan
good corporate governance di kantor PT PG Rajawali I selama dua bulan.
2. Wawancara (interview)
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka dan terstruktur.
Artinya selama proses wawancara berlangsung para subjek tau secara sadar
bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud serta tujuan
dari wawancara. Sedangkan wawancara terstruktur, dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara,
sehingga tetap mengacu pada fokus yang diteliti. Jadi bisa disimpulkan
bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui informasi-
informasi yang lebih jelas dan lengkap terkait situasi dan fenomena yang
terjadi, yang tidak didapatkan selama melakukan observasi. Adapun topik
bahasan wawancara dalam penelitian ini adalah:
a. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT PG
Rajawali I (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,
serta kewajaran dan kesetaraan)
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada PT PG
Rajawali I (faktor penghambat dan pendukung).
3. Dokumentasi
Merupakan kegiatan melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang
dianggap sesuai dan relevan dengan lokasi, situs serta fokus penelitian yang
diteliti. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk menguatkan data primer
dan mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi
yang dilakukan dengan cara:
a. Mengambil gambar obyek-obyek yang dirasa penting dan sesuai
dengan apa yang menjadi fokus penelitian pada saat melakukan
kegiatan observasi
b. Merekam percakapan dan informasi dari informan/narasumber pada
saat melakukan kegiatan wawancara
c. Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Adapun instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain:
1. Peneliti Sendiri
Menurut Sugiyono (2016:59) mengungkapkan bahwa dalam penelitian
kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu
sendiri. Peneliti memiliki peran untuk menetapkan fokus penelitian,
menetapkan sumber data yang tepat, mengumpulkan data dengan cara
menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang
dilanjutkan menganalisis data serta menarik kesimpulan dari penelitian yang
telah dilakukan.
2. Pedoman Wawancara (Interview Guide)
Merupakan serangkaian pedoman dalam melakukan wawancara dengan cara
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan (berisi informasi berkaitan dengan
fokus penelitian) yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan.
Pedoman wawancara digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan
wawancara yang berisi batasan-batasan agar pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan lebih terarah, menjaga relevansi serta tetap mengacu kepada
penelitian yang dilaksanakan.
3. Instrumen penelitian lainnya
Instrumen penelitian lainnya yang menunjang dalam penelitian meliputi
buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam yaitu
tape recorder dan kamera dalam handphone.
G. Analisis Data
Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:88) yaitu Analisis data kualitatif
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain.
Proses analisis dalam penelitian kualitatif data yang diinterpretasikan tidak
hanya dilakukan diakhir, namun secara stimulan juga telah dimulai dilakukan
pada saat proses pengumpulan data berlangsung dilapangan. Selanjutnya, analisis
yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan
logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang berlaku secara
umum. Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya
data tersebut dianalisis dengan menginterpretasi data dan menganalisisnya secara
detail yang kemudian dapat diperoleh kesimpulan. Dalam melakukan analisis data
peneliti menggunakan model analisis data interaktif sebagaimana yang
dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi:
data condensation, data display, conclutions: drawing/verifying. Adapun gambar
model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014
Teknik analisis data model interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana
dipilih karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam
menganalisis data yang diperoleh. Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai
berikut:
1. Kondensasi Data (Data Condensation)
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan
tranformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data
dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh dan berlangsung
terus-menerus selama penelitian sampai pada tahap penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukakan dengan cara,
data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau
laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan,
dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting
kemudian dicari tema atau polanya. Dalam tahap ini, peneliti akan
melakukan pemilihan dan merangkum data yang sudah terkumpul dari hasil
observasi, wawancara, catatan dan dokumentasi di lapangan yang berkaitan
dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT PG
Rajawali I, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyajian data.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun secara
sistematis guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian yang dilakukan secara terstruktur merupakan suatu cara
utama untuk mempermudah analisis kualitatif yang valid. Penggunaan
berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan
informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
Pada tahap penyajian data ini, peneliti memperoleh data dari PT PG
Rajawali I yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate
governance. Dari data tersebut kemudian akan dideskripsikan, dikaji dan
ditelaah secara detail untuk mencari kebenaran data berdasarkan hasil
observasi dan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)
Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal
ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokan validitasnya. Tujuan dari
verifikasi ini adalah untuk memastikan kebenaran data. Pada penelitian ini,
kesimpulan awal yang dikemukakan berdasarkan data-data yang diperoleh
peneliti selama di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan
jawaban atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelititan ini.
H. Keabsahan Data
Uji keabsahan data sangat penting dalam penelitian, karena pembaca perlu
mengetahui proses yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang
valid. Keabsahan data dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan triangulasi
data. Sugiyono (2016:127) mengemukakan terdapat tiga triangulasi yaitu
triangulasi sumber, tringulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berikut akan
dijelaskan ketiga bentuk yang dipakai dalam pengujian data yaitu sebagaii berikut:
1. Triangulasi Sumber
Peneliti melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda dari
berbagai sumber untuk dianalisis lebih lanjut. Data dari sumber yang
berbeda namun dalam satu topik yang sama akan dihubungkan satu sama
lain sebagai pendukung untuk memperoleh sebuah keabsahan data. Dalam
hal ini dilakukan dengan mengecek data yang diproleh melalui beberapa
sumber yang menjadi informan yang berasal dari PT PG Rajawali I (tujuh
orang) dan dua orang dari pihak masyarakat penerima bantuan Program
Kemitraan.
2. Triangulasi Teknik
Dalam pengujian data ini, peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber
data yang sama dalam topik bahasan yang sama dengan menggunakan
teknik pengambilan data yang berbeda yaitu: wawancara, observasi dan
dokmentasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang
dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu
Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian data dengan teknik dan sumber
data atau informan yang sama namun pada waktu yang berbeda. Hal
tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan informasi dan terdapat
kesamaan antara informasi baru dengan informasi lama pada topik
pembahasan yang sama dalam waktu dan situasi yang berbeda.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Kondisi Penelitian
1. Gambaran Umum PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya
PT PG Rajawali I merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero), yang beroperasi di wilayah Jawa Timur. Didirikan pada
tanggal 19 September 1995 yang bergerak di bidang usaha Agro Industri, dengan
jumlah karyawan 3.156 Orang. PT PG Rajawali I memiliki 2 (dua) unit usaha,
yaitu Pabrik Gula Krebet Baru yang berlokasi di Malang dan Pabrik Gula Rejo
Agung Baru yang berlokasi di Madiun.
Gambar 4.1 Kantor Direksi PT PG Rajawali ISumber: Annual Report tahun 2015
Berdasarkan Anggaran Dasar yang telah memuat dan diumumkan dalam
Akta pendirian nomor 93 tertanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan
Achmad Abid pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta dan mendapat
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C2-
9513.HT.01.04TH.96 tanggal 15 Oktober 1996, hingga mengalami perubahan
terakhir sebagaimana Anggaran Dasar perubahan terakhir yang dimuat dan
diumumkan dalam Akta pendirian nomor 06 tertanggal 4 Agustus 2008 yang
dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-
56839.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008.
2. Sejarah Berdirinya Perusahaan
PT PG Rajawali I merupakan bagian dari BUMN yang telah beroperasi
sejak 5 November 1975. Waktu dibuka pertama kali, PT PG Rajawali I masih
memiliki nama PT IMACO (Industrial Management Company), yang mengurus
manajemen PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru. Selain dua
perusahaan tersebut, aspek manajemen dan direksional dari PT Phapros
Semarang, PT P2G Madu Baru Yogyakarta, dan PBSTALoka Surabaya juga
dipegang oleh PT IMACO. Nama PT IMACO baru berubah menjadi PT PG
Rajawali I secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1996.
Untuk memperluas kegiatan usaha, PT PG Rajawali I melakukan akuisisi
perusahaan PT Kebun Grati Agung tahun 1997, PT Pucuk Rosan Baru tahun
1997, dan PT Mitra Nusantara tahun 2000. Dua perusahaan tersebut kini sudah
tidak beroperasi lagi secara mandiri karena berada di bawah kendali unit Pabrik
Gula Rejo Agung Baru dan Pabrik Gula Krebet Baru.
Pada 5 Desember 1995, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru dilakukan. Beberapa
keputusan penting dihasilkan dari RUPSLB dua perusahaan tersebut. Satu di
antaranya adalah penggabungan PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru
menjadi satu kesatuan perusahaan bernama PT PG Rajawali I.
Perjanjian penggabungan dua perusahaan ini resmi dicatat dalam surat
perjanjian dengan nomor 16/SP/DIRU/XII/95 pada 29 Desember 1995. Surat
tersebut efektif berlaku mulai 1 Januari 1996. Langkah peresmian secara hukum
dilakukan oleh notaris perusahaan, Sutjipto SH., pada 3 Januari 1996 dalam akta
nomor 13 dan 14. Penegasannya dituangkan dalam akta nomor 90 dan 91 pada 28
Agustus 1996. Sementara akta nomor 92 merupakan bentuk pengesahan atas surat
perjanjian dengan nomor 16/SP/DIRU/XII/95.
Akta perubahan anggaran dasar PT PG Rajawali I mendapat persetujuan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-
9513.HT.01.04 TH 96 pada 15 Oktober 1996. Setahun berselang, perluasan usaha
PT PG Rajawali I gencar dilakukan. Perusahaan melakukan akuisisi terhadap PT
Kebun Grati Agung pada 1997 dengan kepemilikan saham sebesar 80%. Pada
tahun yang sama, PT Pucuk Rosan Baru diakusisi dengan kepemilikan saham
sebesar 100%. Pada 2000 perluasan kegiatan usaha kembali dikakukan PT PG
Rajawali I. Perusahaan mengakuisisi PT Mitra Nusantara dengan kepemilikan
saham 100%.
Langkah besar dilaksanakan PT PG Rajawali I pada 22 November 2000.
Perusahaan mengubah status badan hukum PT Pucuk Rosan Baru di bawah
kendali PG Krebet Baru dan PT Mitra Nusantara dibawah kendali PG Rejo Agung
Baru sebagai anak perusahaan menjadi unit-unit perusahaan. Perubahan status
tersebut efektif berlaku pada 1 Januari 2001. Dalam operasinya, PT Pucuk Rosan
Baru di bawah kendali PG Krebet Baru, sedangkan PT Mitra Nusantara di bawah
kendali PG Rejo Agung Baru. Namun dua unit perusahaan tersebut hingga kini
dalam kondisi belum beroperasi.
Pada 21 Desember 2011, melalui RUPSLB, keputusan berat harus diambil
PT PG Rajawali I. Perusahaan terpaksa membubarkan PT Kebun Grati Agung.
Putusan itu tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan
Nomor 3 pada 23 Desember 2011.
Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan PT PG Rajawali I
TAHUN PROSES1863 Oei Tjien Sien mendirikan NV Handel My Kian Gwan
bergerak di perdagangan hasil bumi1885 Oei Tiong Ham, anak dari Oei Tjien Sien, mendirikan Oei
Tiong Ham Concern bergerak diperdagangan gula, perkebunandan bidang usaha lainnya
1894 PG Rejo Agung didirikan sebagai anak perusahaan Oei TiongHam Concern dengan status kepemilikan 100% milik swasta
1906 PG Krebet Baru didirikan oleh Pemerintah Hindia Belandakemudian diambil alih oleh Oei Tiong Ham Concern
1961 Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semuaperusahaan Oei Tiong Ham berdasarkan Keputusan PengadilanEkonomi dan diperkuat oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 27 April 1963. Kegiatan usahanyadibawah kendali Menteri, Jaksa Agung dan diserahkan kepadaMenteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3)yang sekarang menjadi Departemen Keuangan
1964 Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator KompartemenKeuangan tanggal 19 Agustus 1964 sebagian harta kekayaanOei Tiong Ham Concern oleh Pemerintah digunakan sebagaiPenyertaan Modal Pemerintah dalam pendirian PT PerusahaanPerkembangan Ekonomi Nusantara (PPEN) RajawaliNusantara Indonesia. PT Rajawali Nusantara Indonesia(Persero) merupakan BUMN yang seluruh sahamnya dimilikioleh pemerintah.
1975 Industrial Company Limited disingkat PT IMACO didirikanpada tanggal 5 November 1975 sebagai anak perusahaan PTPPEN Rajawali Nusantara Indonesia yang melakukan kegiatanusahanya sebagai pemegang manajemen dari beberapa anakperusahaan PT PPEN Rajawali Indonesia
TAHUN PROSES1995 PT PG Rajawali I adalah gabungan antara PT PG Krebet Baru
dan PT PG Rejo Agung Baru, dan merupakan salah satu anakperusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Penggabungantersebut sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan, sebagaipemegang saham, tertanggal 19 September 1995. Perubahantersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RItertanggal 15 Oktober 1996
Sumber:Olahan Penulis, 2017
3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
Visi
Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global.
Misi
a. Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan
efektivitas, berorientasi kualitas produk, pelayanan prima serta
menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap
kelestarian lingkungan.
b. Melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi, dan ekspansi untuk
tumbuh berkembang berkelanjutan.
4. Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan
Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, PT PG Rajawali I menetapkan
nilai-nilai perusahaan (corporate values) sebagai pembatas sekaligus sebagai
landasan bagi karyawan dalam beraktivitas dan wajib dijalankan dengan penuh
integritas. Berikut nilai-nilai perusahaan PT PG Rajawali I yang terangkum
sebagai berikut:
Respecting stakeholder as part of a large family firm.(Menghormati pemangku kepentingan sebagai keluarga besar perushaan).
Appreciating every business activity to be mosaic of corporate strategy.
(Menghargai setiap aktivitas usaha untuk dijadikan mosaik strategi besarperusahaan)
Job satisfaction is implamanted as a golden guidance & appreciate employeeas strategic business partner(Menanamkan kepuasan kerja sebagai pedoman emas serta menghargaikaryawan sebagai mitra kerja strategis)
Accomodating new strategic ideas and turns it into effective teamwork(Mengakomodasi ide-ide strategis kemudian mengkreasikannya menjadikerjasama yang efektif dalam kompetisi global)
Working together as a solid group for now and in the future(Bekerjasama sebagai tim yang solid baik saat ini maupun dimasa yangakan datang)
Affording win-win collaboration to stakeholder(Membuat kolaborasi yang saling menguntungkan untuk pemangkukepentingan)
Loyal employee actualization through open hearted communicationmanagement(Mewujudkan karyawan loyal pada perusahaan dengan menerapkanmanajemen komunikasi terbuka dari hati ke hati)
Integrity maintaning in all business, social, and environmental activities(Menjaga integritas di semua aktivitas usaha, sosial, dan lingkungan)
1 (one) commitmen in keeping the spirit to be sustaiable growing sugar cancebased industry as well as maintaining our value when doing all of theactivities.(Satu komitmen dalam menjaga semangat untuk menjadi perusahaanberbasis tebu yang menjaga lingkungan dan terus bertumbuh sekaligusmenjaga nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas)
PT PG Rajawali I memiliki budaya perusahaan yang sangat kuat untuk
menyatukan visi-misi seluruh insan perusahaan. Budaya kerja yang dianut adalah:
a. Profesionalism
1) Insan PT PG Rajawali I berkomitmen untuk menerapkan standar
profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata
imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan
perhitungan matang dan konsisten.
2) Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan PT PG
Rajawali I akan meningkatkan tanggung jawab pribadi, terbuka
terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai
taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam
perkembangan PT PG Rajawali I.
3) Insan PT PG Rajawali I dituntut untuk memiliki pengetahuan terkini,
serta memiliki pengetahuan untuk mengolah informasi sesuai dengan
tuntutan tugas dan pekerjaannya.
b. Integrity
1) Kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh
sekumpulan nilai yang sesama.
2) Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain: jujur,
tulus, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil.
c. Teamwork
1) Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar
individu, individu dan kelompok unit kerja, antar unit usaha di
lingkungan PT PG Rajawali I yang secara bersama-sama
melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
2) Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan
kemauan saling mendukung sesama insan PT PG Rajawali I.
3) Insan PT PG Rajawali I menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan
tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan meghasilkan
prestasi yang lebih baik, sekaligus kemungkinan solusi
permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri.
d. Excellence
1) Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi bagian dari
seluruh insan PT PG Rajawali I dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
2) Menerapkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas pada
semua dimensi pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian
tugas, pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban PT PG
Rajawali I.
3) Proses untuk mencapai hasil terbaik melampaui ekspektasi normal
adalah proses yang tidak akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan
dan kesempurnaan tercipta dari hal-hal kecil, namun sebenarnya
semua itu bukanlah hal-hal yang kecil.
e. Respect
1) Insan PT PG Rajawali I memiliki komitmen untuk memperlakukan
orang lain dengan penuh asa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan
& harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan PT PG Rajawali
I senantiasa harus saling menghargai & saling menghormati dalam
menyikapi ide dan saran sesama insan PT PG Rajawali I.
2) Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut
aspek menghargai dan menghormati keberagaman, individualitas,
perbedaan profesional dan personal, aset PT PG Rajawali I, serta
perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan kepada
insan PT PG Rajawali I.
5. Kegiatan Usaha Utama dan Proses Produksi Perusahaan
PT PG Rajawali I adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang
pertanian, perkebunan, dan industri gula serta segala sesuatu yang menyangkut
bidang tersebut dalam arti luas. Berbagai hal yang termasuk dalam bidang usaha
PT PG Rajawali I adalah pengusahaan tanaman, pengelolaan, pemasaran hasil,
serta industri dan jasa penunjangnya. PT PG Rajawali I juga mendirikan serta
menjalankan perusahaan dan usaha lain yang masih memiliki hubungan dengan
bidang-bidang tersebut.
Inovasi juga merupakan bagian penting dalam pengembangan produk yang
variatif dan berkesinambungan. Beberapa inovasi yang pernah dilakukan adalah
penggantian bibit dengan varietas unggul, program bongkar ratoom penggantian
bahan bakar ketel dari residu ke bahan bakar ampas, dan pengelolaan limbah
blotong menjadi pupuk organik.
Setiap tahun PT PG Rajawali I selalu melakukan revitalisasi secara berkala
pada mesin-mesin produksi. Revitalisasi ini penting dilakukan untuk menambah
kapasitas giling, meminimalisir kehilangan gula dalam proses produksi, dan
mengurangi pemakaian bahan bakar. Selain menambah kapasitas giling, PT PG
Rajawali I juga berusaha menghasilkan produk berkualitas dengan mengutamakan
riset dan pengembangan yang didukung dengan fasilitas terkini. Gabungan dari
dua hal tersebut tentu bisa menghasilkan produk terbaik untuk konsumen.
Komitmen perusahaan terhadap kualitas bahan baku dan produksi telah
tertuang dalam Standard Operating Prosedure (SOP) dimasing-masing bagian.
Didukung oleh laboratorium yang baik, setiap tahapan proses produksi tentu telah
terjamin kualitasnya. PT PG Rajawali I yakin dengan adanya pengendalian dan
pengawasan proses yang baik ini maka tingkat kehilangan gula akan menurun
serta kualitas kian tinggi. Berikut produk utama dan produk samping yang
dihasilkan oleh PT PG Rajawali I, yaitu:
a. Gula Kristal Putih (GKP IA) yang dikemas dalam bentuk: Kemasan 50
Kg, Gula Kemasan 5 Kg, Gula Kemasan 0,5 dan 1 Kg.
b. Tetes Tebu, yang dapat digunakan sebagai bahan baku penyedap makanan,
alkohol dan lain-lain.
c. Ampas Tebu, dapat dijadikan bahan bakar ketel, bahan baku pabrik
particle board dan pabrik kertas.
d. Blotong, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang berfungsi untuk
meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah sekaligus dikomposer pupuk
organik.
Tabel 4.2 Proses Bisnis PT PG Rajawali I
Tahap Nama Tahapan Keterangan1 Bahan Baku Tebu, dengan kriteria MSB (Manis,
Segar dan Bersih), sebagai bahan bakuutama Raw Material
2 Emplasemen Tebu yang akan digiling dipersiapkandengan peralatan yang dipakai yaituRaiban, Lori, Truk, Timbangan,Emplacement dan Cane Table.
3 Stasiun Gilingan Gula yang ada dalam kandungan tebudiambil semaksimal mungkin melaluialat pendahuluan (Cane Preparation:Cane Cutter dan Unigrator) dan alatpenggiling (gilingan) dengan menambahair (imbibisi)
4 Stasiun Pemurnian Untuk memperoleh nira bersih zat-zatnon gula yang terlarut dalam nira mentahdihilangkan sebanyak mungkin
Tahap Nama Tahapan Keterangan5 Stasiun Penguapan Nira kental dengan kandungan aor 40%
(Brix 60%) diperoleh denganmenggunakan sebagian besar air yangterkandung dalam nira encer (Brix 13%)
6 Stasiun Kristalisasi Kristal gula monoklin dibentuk denganukuran besar butir 0,8-1,2 mm
7 Stasiun Puteran Penyaringan untuk memisahkan kristalgula dari cairan (stroop) dilakukandengan gaya sentrifugal sampaidiperoleh kristal gula yang bersih
8 StasiunPenyelesaian
Mengeringkan gula, menyeleksi ukurankristal (gula normal 0,8-1,2 mm, gulahalus dan gula kerikil) dan pengantongan½ kg, 1 kg, 5 kg dan 50 kg.
Sumber: Olahan Penulis, 2017
6. Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 4.2 Struktur Perusahaan Grup RNISumber: Annual Report tahun 2016
Gambar di atas menunjukan bahwa PT PG Rajawali I merupakan anak
perusahaan dari PT RNI (Persero). Hal tersebut dikarenakan bahwa pemegang
saham PT PG Rajawali I adlah PT RNI (Persero) yang memgang saham 99,9%
(62.499 lembar) saham perseroan. Sedangkan PT Rajawali Nusindo memegang
0,01% (1 lembar) saham perseroan.
Gambar 4.3 Logo Perusahaan PT PG Rajawali ISumber: Annual Report tahun 2016
Logo PT PG Rajawali I tidak terlepas dari logo induk perusahaannya yaitu
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dimana secara umum bentuk logo
adalah terinisiasi dari Burung Rajawali, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Kepala Rajawali dengan kepakan sayapnya menggenggam bola dunia yang
bermakna bervisi global dan berbisnis hingga manca negara sebagai duta
yang membanggakan Indonesia.
b. Warna merah putih adalah dwi warna yang bermakna sebuah perusahaan
yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
c. Teks disamping typography bola berwarna biru kehijauan yang bermakna
menjunjung tinggi pada pengelolaan perusahaan yang bersih, jujur,
transparan dan bertanggung jawab.
Gam
bar
4.4
Str
uktu
r O
rgan
isas
i PT
PG
Raj
awal
i ISu
mbe
r:SK
Dir
eksi
No.
SK.2
9/R
W.0
1/IV
/201
6
Gambar diatas menunjukkan bahwa struktur organisasai PT PG Rajawali I
berjenjang dan hirerarkhi, dimana kewenangan mengalir langsung dari direktur
utama dengan dibantu oleh direktur produksi dan direktur keuangan yang
langsung membawahi Kepala Bidang serta Kepala Bagian dan kemudian berlanjut
kepada karyawan operasional. Berikut rincian Job description nya:
a. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan (pencegahan, pebaikan dan penindakan) secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Berikut tugas dan tanggung jawab:
1) Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan RJPP, RKAP
dan rencana-rencana lainnya yang telah disetujui / disahkan oleh RUPS.
2) Dewan Komisaris mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya secara
tertulis kepada RUPS/Pemegang Saham.
3) Dewan Komisaris bertanggung jawab serta berwenang mengawasi tindakan
Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi.
4) Dewan Komisaris dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab,
menjalankan tugas pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan.
5) Dewan Komisaris mengkaji visi dan misi Perusahaan beserta memberikan
masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan visi dan misi.
6) Memberikan saran kepada Pemegang Saham/RUPS berkaitan remunerasi
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
7) Bersama Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan dan/atau kerugian pihak lain yang disebabkan oleh kesalahannya
dalam menjalankan tugas sesuai anggaran dasar, keputusan RUPS, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugasnya.
9) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, maka
tanggung jawab berlaku secara renteng di antara anggota Dewan Komisaris.
10) Mengakaji ulang kebijakan maupun strategi manajemen risiko dan memberi
pendapat serta saran kepada Direksi tentang penerapan manajemen risiko
Perseroan.
11) Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern.
12) Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan program pengenalan
Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru.
b. Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Berikut tugas dan tanggung
jawab Direksi, yaitu:
1) Menyusun visi, misi, nilai-nilai, dan program jangka pendek maupun jangka
panjang Perseroan yang disampaikan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris
atau RUPS sesuai anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku.
2) Mengambil segala keputusan dan tindakan yang dianggap perlu dalam
batas kewenangannya untuk menjalankan serta mengelola Perusahaan
sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
3) Menyusun serta menggerakkan organisasi Perusahaan untuk menjalankan
RJPP, RKAP, serta rencana-rencana lainnya yang telah disetujui RUPS.
4) Mengambil keputusan strategis termasuk penciptaan produk baru, dengan
memperhitungkan dampak risiko secara seksama dan keseimbangan antara
hasil usaha dengan beban risiko.
5) Menyusun serta melaksanakan sistem pengendalian internal di Perusahaan
secara memadai untuk menjaga kekayaan serta kinerja Perusahaan, dengan
memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
6) Melakukan pengendalian secara umum terhadap jalannya perusahaan, baik
pada unit usaha, anak perusahaan, maupun unit kerja pendukungnya.
7) Memastikan kelancaran komunikasi Organ Perusahaan dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders) dengan memberdayakan
fungsi/peran Sekretaris Perusahaan.
8) Memastikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai
tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran dasar serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9) Menyusun dan/atau memiliki Pedoman Kerja (Board Manual) agar supaya
pelaksanaan tugasnya dapat terarah, efektif, serta dapat digunakan sebagai
salah satu alat penilaian kinerja.
c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk untuk membantu Direktur Utama
dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan maupun pemeriksaan
operasional Perusahaan, serta menilai sistem pengendalian, pengelolaan, dan
pelaksanaannya berikut memberikan saran perbaikan independen dan obyektif
kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan Perusahaan, guna
selanjutnya disampaikan pertanggung jawabannya kepada Direktur Utama.
Tujuan SPI adalah meningkatkan value Perusahaan serta rasa percaya Pemegang
Saham maupun stakeholders lainnya terhadap pengelolaan kegiatan Perusahaan.
1) Melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, konsultasi, dan pembinaan
terhadap semua kegiatan dan fungsi organisasi.
2) Melakukan pengawasan atas pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan
atas persetujuan Direktur.
3) Melakukan audit investigasi terhadap aspek penuh dan bebas ke seluruh
fungsi, catatan, dokumen, aset, dan karyawan.
4) Melakukan penugasan memiliki aspek penuh dan bebas keseluruh fungsi,
catatan, dokumen, aset, dan karyawan.
5) Mengalokasikan sumber daya dan menentukan lingkup kerja serta
menerapkan teknik-teknik audit.
6) Memperoleh bantuan kerjasama dari personil di unit-unit perusahaan pada
saat melakukan pengawasan juga jasa-jasa khusus lainnya dari dalam
maupun luar perusahaan.
7) Menjadi counterpart bagi auditor eksternal dalam pelaksanaan tugasnya.
d. Sekretaris Perusahaan
Perusahaan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan yang bertugas
menjadi ”Pejabat Penghubung” (liaison officer) antara Perusahaan dengan
Stakeholders, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
Sekretaris Perusahaan merupakan ”Pintu Gerbang Informasi Utama Perusahaan”.
Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengelola komunikasi
yang baik antara Perusahaan dengan pihak-pihak dari internal maupun eksternal.
Dalam rangka menjalankan fungsi, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan
tanggung jawab antara lain:
1) Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat Direksi.
2) Menyiapkan Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham.
3) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan RUPS.
4) Memfasilitasi rapat-rapat di lingkup Direksi, bersifat rutin maupun non rutin
5) Menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan untuk laporan kegiatan rutin
Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar (stakeholders).
6) Menyiapkan bahan serta materi berkaitan hal-hal yang harus mendapatkan
keputusan Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan.
7) Menindaklanjuti keputusan Direksi dengan mencatat keputusan hasil rapat
Direksi, serta memantau tindak lanjut pelaksanaan hasil rapat Direksi.
8) Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan berkaitan persyaratan
keterbukaan, dan wajib menyampaikan informasi tugasnya kepada Direksi
secara berkala, maupun kepada Dewan Komisaris apabila diminta.
B. PENYAJIAN DATA
1. Penerapan Good Corporate Governance di PT PG Rajawali I
a. Prinsip Transparansi
Transparansi merupakan satu prinsip GCG yang mewajibkan adanya
keterbukaan informasi kepada stakeholder. Hal tersebut dipandang perlu untuk
menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan. Dimana perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu,
serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,
pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
Dengan adanya penerapan prinsip transparansi ini, stakeholder dapat mengetahui
resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi perusahaan. Selain itu
penerapan transparansi yang baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindar dari
benturan kepentingan (conflict of interest) dari berbagai pihak dalam manajemen,
serta dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat,
jelas, tepat waktu, konsisten & dapat diperbandingkan, maka dapat dimungkinkan
terjadinya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan.
Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak dibidang agro
industri, PT PG Rajawali I Surabaya memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas
keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan kepada karyawan, stakeholder,
publik, atau kepada mitra kerja. Beberapa bentuk penerapan prinsip transparansi
yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I Surabaya adalah sebagai berikut:
1) Transparansi dalam Pengambilan Keputusan
Transparansi informasi menjadi bagian yang penting dalam proses
pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak
signifikan terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Transparansi dalam pengambilan
keputusan ini dilakukan oleh jajaran manajemen yang selanjutnya akan diteruskan
dan ditransferkan kepada seluruh insan perusahaan, agar seluruh insan perusahaan
paham akan arah & tujuan dari dibuatnya keputusan demi kelangsungan
perusahaan. Selain itu juga dalam beberapa urusan tetentu, pengambilan
keputusan dilakukan dengan melibatkan karyawan untuk mendapatkan masukan
terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Terutama transparansi pengambilan
keputusan berhubungan dengan karyawan pada unit kerja yang bersangkutan.
Pada dasarnya karyawan merupakan aspek penting yang dimiliki oleh
perusahaan untuk menjalankan roda organisasi. Maka dari itu beberapa bentuk
transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan di PT PG
Rajawali I dilakukan melalui beberapa forum rapat yaitu rapat direksi, rapat
serikat pekerja, dan diskusi permasalahan bidang. Selanjutnya dari hasil rapat
yang berupa notulensi akan disampaikan lewat disposisi kepala bidang kepada
seluruh karyawan PT PG Rajawali I secara merata. Selain notulensi ada juga yang
berbentuk pengumuman yang selanjutnya dikelola oleh SDM untuk disebarkan
kepada seluruh karyawan melalui media yang dimiliki oleh bagian SDM. Hal ini
dimaksudkan agar seluruh karyawan mengetahui maksud dan tujuan dari hasil
rapat dan menyamakan presepsi semua karyawan terhadap kebijakan yang diambil
serta dijalankan secara seragam.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tio selaku staf Legal dan Sekretariat
PT PG Rajawali I Surabaya tentang transparansi pengambilan keputusan:
“memang ada beberapa rapat-rapat yang dijalankan, bentuknya berupanotulen. Dan setelah notulen dibuat oleh sekretaris perusahaan akandibagikan ke kita selaku karyawan lewat kepala bidang. Selain itu ada jugaseperti pengumuman yang kita terima dari SDM. Mereka memang punyatempat-tempat tertentu untuk memasang pengumuman.”(wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.15 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Selain hasil rapat yang disebarkan kepada seluruh karyawan, bentuk
transparansi yang dilakukan yaitu berupa pelibatan karyawan dalam memberikan
gagasan dan inovasi demi kemajuan perusahaan. Proses pelibatan karyawan dalam
pengambilan keputusan dilakukan melalui forum yang melibatkan karyawan
beserta jajaran direksi yang dijadikan wadah bagi karyawan untuk berdiskusi
memberikan saran, masukan, ide-ide baru, dan perbaikan sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam membuat keputusan. Berikut ini beberapa kegiatan
yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan:
a) Rapat Direksi
Rapat direksi yaitu rapat yang dihadiri oleh para direksi dan jajaran top
management (seluruh kepala bidang & sebagian kepala bagian). Rapat ini
membahas pengambilan keputusan yang strategis sesuai kinerja perusahaan. Serta
membahas tentang setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap bidang.
Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Petty selaku Kepala Bagian GCG dan
Manajemen Resiko, sebagai berikut:
“jadi pada rapat direksi itu hanya diikuti oleh beberapa organ tertentu sajadan biasanya membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Organ-organ yangdilibatkannya pun hanya yang berkiatan dengan pembahasan, seperti topmanajemennya saja alias kepala bidang dan sebagian kepala bagian.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Aris selaku Kepala Bidang
SDM dan Pengadaan yang mengatakan bahwa:
“Beberapa kasus tertentu memang karyawan dilibatkan untuk pengambilankeputusan. Misalnya kalau untuk rapat direksi, beberapa kepala bidangjuga dilibatkan dan beberapa keputusan dan sarannya akan diambil darikepala bidang. Disini kepala bidang termasuk karyawan. Jadi pastimelibatkan karyawan.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa pada rapat direksi terutama pada
permasalahan tertentu akan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan
keputusan. Pelibatan karyawan diwakilkan oleh kepala bidang dan beberapa
kepala bagian yang bersangkutan untuk membahas terkait permasalahan kinerja
perusahaan. Kepala bidang dan kepala bagian dianggap sebagai orang yang paham
akan keadaan langsung teknis di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan
solusi guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan.
b) Rapat Serikat Pekerja
Rapat serikat pekerja adalah rapat yang diadakan guna menyampaikan ide,
gagasan serta masukan dari para karyawan PT PG Rajawali I kepada jajaran
direksi. Pelaksanaan rapat ini diadakan pada kondisi tertentu sesuai dengan
kebutuhan. Rapat ini dihadiri oleh Jajaran Direksi dan perwakilan karyawan yang
tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja. Dimana serikat pekerja merupakan
organisasi perwakilan dari para pekerja PT PG Rajawali I yang terdaftar di
Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor Pendaftaran
26/OP.SPD.154 PT PG Rajawali I/DFT/XII/0200 tanggal 21 Februari 2000 yang
terdiri dari Kepala Serikat Pekerja, wakil beserta jajaran serikat pekerja.
Pembahasan dalam rapat ini adalah terkait pembuatan pedoman Perjanjian Kerja
Bersama yang berlaku selama dua tahun. Dalam pembahasan Perjanjian Kerja
Bersama yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dengan Jajaran Direksi, membahas
poin-poin seperti a) hubungan kerja, b) hari dan jam kerja, c) pembebasan dari
kewajiban untuk bekerja, d) keselamatan dan kesehatan kerja, e) penggolongan
penggajian dan tunjangan pekerja, f) jaminan kesehatan, g) jaminan sosial dan
kesejahteraan tenaga kerja, h) kedisiplinan dan tata tertib kerja, i) pendidikan dan
pelatihan, dan j) terputusnya hubungan kerja serta akibat-akibatnya. Dari hasil
pembahasan rapat ini selanjutnya akan disosialisasikan kepada seluruh insan PT
PG Rajawali I untuk diterapkan dan ditaati dengan penuh kesadaran.
Uraian di atas berlandaskan pada hasil wawancara dengan Bapak Hari
selaku Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I, yang mengatakan bahwa:
“...kalau pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan medianyamelalui Serikat Pekerja. Disana karyawan diberikan kesempatan untukmenyampaikan ide dan gagasannya. Tapi yang hadir ya hanya perwakilandari karyawan yang menjadi pengurus saja. Jadi sebenarnya PerjanjianKerja Bersama itu merupakan wujud dari adanya pelibatan karyawan.”(wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Aris bahwa:
“....diskusi permasalahan juga sering dilakukan antara pengurus serikatpekerja dengan manajemen. Misalnya membahas tentang Perjanjian Kerja
Bersama atau PKB. Itu kita respon melalui pertemuan rapat. Jadi PKB bisadisusun melalui sebuah forum perundingan antara wakil manajemendengan wakil dari serikat pekerja. Selanjutnya akan disepakti dan ditandatangani kedua belah pihak.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa satu bentuk transparansi
pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan melalui forum Serikat Pekerja.
Manajemen perusahaan dipertemukan dengan perwakilan karyawan yang
tergabung dalam Serikat Pekerja untuk membahas hak & kewenangan karyawan.
Jadi Serikat Pekerja merupakan wadah bagi para karyawan dalam menyuarakan
setiap aspirasi perihal hak dan kewenangan mereka, serta mengetahui setiap
kebijakan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.
c) Diskusi Permasalahan Bidang
Diskusi ini dilakukan dimasing-masing bidang yang bertujuan untuk
bertukar pikiran mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh
bidang. Bentuk diskusi terjadi dua arah (pimpinan dengan karyawan) yaitu antara
kepala bidang/kepala bagian dengan karyawannya. Melalui hal tersebut,
diharapkan bisa bertukar informasi dalam pemecahan masalah sehingga dapat
menemukan jalan keluar. Selain itu, dengan adanya diskusi ini tugas yang
diberikan oleh kepala bidang bisa dipahami dengan seksama oleh karyawan.
Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Hari, berikut penjelasannya:
“....rapat karyawan itu diadakan sesuai dengan bidangnya. Misalkansharing dan diskusi permasalahan ketika ada sesuatu yang kurang pas danada sudut pandang yang berbeda antara karyawan dengan manajemen.Ujungnya kita upayakan agar sampai pada titik temu dan adanyapenyelesaian.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Pernyataan di atas juga didukung Ibu Citra selaku staf Akuntansi dan
Keuangan, yang mengatakan bahwa:
“....ya sering kali kita juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Darihasil temuan itu kita diskusikan di internal bidang kira-kira mana yangbisa diperbaiki, ya kita perbaiki. Itu nanti biasanya disampaikan ke pihakintern saja, terutama bidang akuntansi dan keuangan.” (wawancaradilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip
transparansi dalam proses pengambilan keputusan telah diterapkan oleh PT PG
Rajawali I. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya perusahaan dalam memberikan
kesempatan kepada karyawan untuk memberikan gagasan dan pendapat, masukan
maupun kritikan guna perbaikan perusahaan. Selain itu perusahaan juga
memberikan keterbukaan informasi data internal dan ekternal perusahaan yang
dapat diakses oleh setiap karyawan dalam menunjang kegiatan perusahaan sebagai
bahan atasan dalam mengambil keputusan. Selain itu pada bidang-bidang tertentu
seperti pada bidang keuangan dan akuntansi, karyawan yang paham akan
permasalahan keuangan dan akuntansi akan dilibatkan dalam proses penyelesaian
temuan kesalahan yang ditemukan oleh audit ekternal untuk diperbaiki. Hasil
perbaikan tersebut akan disampaikan kepada direksi untuk diperiksa sebelum
akhirnya dipublikasikan dan diserahkan ke holding.
2) Transparansi Penyediaan Laporan Keuangan
Bentuk transparansi dalam penyediaan laporan keuangan merupakan salah
satu sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam mengungkapkan transaksi
korporasi beserta kinerjanya kepada stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh PT PG Rajawali I dalam melaksanakan transparansi keuangan rutin pada tiap
akhir tahun. Laporan keuangan tahun 2016 yang telah di audit oleh Kantor
Akuntan Publik tertera dalam annual report perusahaan tahun 2016. PT PG
Rajawali I berhasil mendapatkan laba komprehensif sebesar 231.946 juta rupiah.
dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya laba tahun 2016 mengalami
peningkatan yaitu pada tahun 2014 dengan total laba komprehensif 62.554 juta
rupiah dan pada tahun 2015 yaitu 201.069 juta rupiah. Berikut pernyataan tentang
transparansi laporan keuangan yang diungkapkan oleh Ibu Citra:
“jadi alur laporan keuangan dari intern biasanya dikirim ke holding. Selaindikirim, kita juga disuruh upload ke dashboard. Jadi dashboard berisilaporan keuangan yang hanya bisa diakses orang-orang internal yangberkepentingan saja. Seperti Board of Dicertors (jajaran direksi) dan parapemegang saham. Tapi kalo yang sudah audited misalnya laporankeuangan tahun 2016, seperti bentuk annual report dan laporan keuanganyang tahunan sudah di audit itu bisa di akses sama pihak luar diwebsitenya RNI. Tapi kalo yang rutin bulanan pihak luarnya belum bisamengakses, hanya untuk internal dan diserahkan ke holding.” (wawancaradilakukan pada hari rabu 31 Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PTPG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa transparansi laporan
keuangan yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I telah dijalankan sesuai
ketentuan. Transparansi tersebut dilakukan baik kepada karyawan, pemegang
saham, maupun publik. Transparansi kepada karyawan selaku internal perusahaan
melalui dashboard laporan keuangan. Dimana pihak yang berkepentingan dapat
melihat langsung melalui Bidang Akuntansi dan Keuangan. Untuk transparansi
laporan keuangan kepada pemegang saham, setiap bulannya dikirim secara rutin
ke pusat yaitu PT RNI (Persero) selaku pihak holding. Dan bentuk transparansi
laporan keuangan kepada publik, melalui laporan keuangan yang telah diaudit dan
diperiksa oleh auditor dari ekternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Kantor
Akuntan Publik, selanjutnya akan dicantumkan pada annual report dan di publish
lewat media website perusahaan www.pgrajawali1.co.id
3) Transparansi Penilaian Kerja Pegawai/Karyawan
Sistem penilaian karyawan merupakan tatacara untuk dijadikan pedoman
dalam penilaian kinerja karyawan. Maka dari itu perlu adanya transparansi yang
diberikan perusahaan kepada yang bersangkutan terutama karyawan. Sistem
penilaian Kinerja Karyawan pada PT PG Rajawali I menggunakan Sistem
Manajemen Kinerja (SMK).
Keterangan tentang Sistem Manajemen Kinerja Karyawan didukung oleh
pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Hari, sebagai berikut:
“untuk menilai karyawan kita menggunakan Sistem Manajemen Kinerja(SMK), setiap karyawan akan dinilai berdasarkan jobdesk/tugas yang telahia kerjakan. Jadi penilaian karyawan dilakukan berdasarkan dua jenjangstruktural di atasnya, karyawan akan dinilai dan dievaluasi oleh KepalaBagian. Selain penilaian dari Kepala Bagian juga akan dinilai dandievaluasi oleh Kepala bidang secara tertulis, diisikan sesuai pada kolomdimasing-masing yang ada di formulir, yang selanjutnya akan di tandatangani oleh Keduanya. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan akandiberikan kepada karyawan yang bersangkutan agar diketahui dan ditandatangani.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017pukul 11.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Petty sebagai berikut:
“Sistem penilaian kinerja karyawan disini dinilai menggunakan SistemManajemen Kinerja, yang mana karyawan dinilai oleh atasannya danatasannya lagi. Jadi dua jenjang struktural atasan yang menilai. Setelah itumereka (atasan) tanda tangan di formulir penilaian tersebut sebagai bentukpersetujuan, dan selanjutnya dikasihkan ke karyawan yang bersangkutanuntuk ditandatangani dan dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja daritahun ke tahun. Dari hasil penilaian itu juga akan dijadikan indikator untukmenentukan kenaikan pangkat dan golongan.” (wawancara dilakukan padahari rabu 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)
Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa bentuk transparansi terhadap
penilaian kinerja karyawan dimulai dari penilaian yang dilakukan oleh Kepala
Bagian, atas kinerja yang telah dilakukan di lapangan selama satu tahun dengan
berdasarkan pada jobdesk karyawan. Penilaian ini dilakukan karena Kepala
Bagian yang lebih paham dan dekat langsung dengan karyawannya. Jadi Kepala
Bagian yang lebih paham dan mengetahui tugas serta kegiatan yang dilakukan
dalam keseharian setiap bawahannya. Setelah penilaian yang dilakukan oleh
Kepala Bagian dan disetujui dengan dibubuhi tanda tangan, Kertas atau formulir
penilaian Sistem Manajemen Kinerja tersebut akan dikumpulkan dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk dinilai berdasarkan hasil kinerja dengan tupoksi
mereka secara normatif. Setelah penilaian dilakukan oleh Kepala Bidang
selanjutnya akan ditandatangani, dan dibagikan kepada karyawan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipahami atas perolehan nilai kinerja tiap tahun.
Sehingga karyawan dapat mengevaluasi kinerjanya agar meningkat ditahun
berikutnya. Jadi transparansi penilaian yang dilakukan secara berjenjang dan
diketahui grafik kinerja setiap karyawan dari tahun ke tahun.
4) Transparansi Kepada Publik
Transparansi informasi kepada publik dapat terlaksana dengan baik apabila
didukung oleh informasi yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah
ditentukan berdasarkan karakteristik jelas, akurat dan tepat waktu.
a) Transparansi kepada Publik melalui Annual Report
Annual Report merupakan bentuk laporan kinerja perusahaan selama satu
tahun yang berisi informasi tentang peristiwa penting yang telah dijalankan oleh
perusahaan selama setahun untuk diberitakan kepada publik. Publikasi Annual
Report PT PG Rajawali I dilakukan secara rutin menyangkut informasi laporan
keuangan dan informasi lain yang terkait dengan kinerja perusahaan. Annual
Report tersebut merupakan tanggungjawab dari manajemen PT PG Rajawali I
yang telah dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi. Annual Report perusahaan dibuat dalam bentuk cetakan maupun softfile.
Selain dipublikasikan kepada eksternal, bagi kalangan internal perusahaan Annual
Report tersebut digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kinerja perusahaan
selama satu tahun kedepan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
b) Transparansi kepada Publik melalui Media Rajawali I
PT PG Rajawali I menyajikan informasi berbasis online melalui website
yang dapat diakses oleh publik memalui situs resmi www.pgrajawali1.co.id.
Website tersebut menyediakan informasi tentang profil perusahaan, struktur
organisasi, serta berita tentang kegiatan internal perusahaan. Selain itu di website
Rajawali I telah menyediakan akses kepada publik untuk memberikan saran
maupun pengaduan. Berikut gambar tampilan situs media PT PG Rajawali I:
Gambar 4.5 Tampilan website PT PG Rajawali ISumber: www.pgrajawali1.co.id
Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Citra:
“selain annual report sendiri, di websitenya juga disediakan untukmenginformasikan kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Terutamaterkait laporan keuangan untuk konsumsi publik, yang telah di audit samaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)dipublish di website dan lewat annual report.” (wawancara dilakukan padahari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya)
Dari hasil wawancara di atas, penyediaan informasi yang dilakukan oleh
PT PG Rajawali I bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik serta
mempermudah stakeholder dalam mengakses informasi perusahaan, seperti: profil
perusahaan, layanan kontak, produk, unit usaha, GCG, keuangan, agenda, serta
informasi lain yang dapat diakses dengan mudah. Selain memberikan kemudahan
kepada publik, penyediaan informasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan
stakeholder kepada PT PG Rajawali I Surabaya.
c) Transparansi kepada Publik melalui Pengaduan Layanan
Pengaduan layanan pada PT PG Rajawali I bertujuan untuk mencegah dan
memerangi praktik yang bertentangan dengan penerapan GCG. Sistem pengaduan
layanan yang diterapkan pada PT PG Rajawali I menggunakan mekanisme whistle
blowing system. Sistem tersebut berisi pedoman dan prosedur pelaporan
pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan, dengan tujuan untuk
peningkatan perlindungan terhadap pemangku kepentingan dan perlindungan
terhadap nama baik perusahaan.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Petty sebagai berikut:
“untuk pengaduan layanan publik pada perusahaan dibagi menjadi dua,pertama whistle blowing system yang langsung terpusat pada RNI. Danyang kedua melalui kantor direksi yang sifatnya cuma jasa. Jadi selainwhistle blowing system kita udah nunjuk orang yang bagian operasional
penerima pengaduan yaitu Sekper, Kepala SPI dan Kabid SDM. Jadi setiapada pengaduan layanan masuknya ke kontak person ketiga orang itu.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Pernyataan di atas diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Aris:
“kalau bentuk transparansi kepada publik lewat pengaduan, perusahaanmemberikan layanan whistle blowing system yang menginduk ke RNI.Misalkan apabila terdapat temuan penyimpangan, bisa mengadukan lewatwhistle blowing system yang langsung terkoneksi ke kantor pusat RNI danorang yang mengadukan tersebut akan dijamin kerahasiaan identitasnya.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Melalui hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perusahaan
menerapkan dua sistem pengaduan layanan. Pertama, pengaduan pelayanan
dengan menggunakan whistle blowinig system yang langsung terhubung dengan
holding yaitu PT RNI (Persero). Apabila terdapat temuan penyimpangan dalam
menajalankan aktivitas perusahaan, publik diberikan wadah untuk menyampaikan
pengaduan melalui kontak layanan pengaduan dan dijamin kerahasiaan
identitasnya. Kedua, sebagai tindak lanjut dari mekanisme whistle blowing system,
perusahaan menunjuk personalia selaku Pengelola Laporan dan Tim Pengkaji
Laporan Dugaan Pelanggaran di PT PG Rajawali I yaitu Sekretaris Perusahaan,
Kepala Satuan Pengawas Intern serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan
Umum. Hal in sesuai dengan SK Direksi No. SK. 88/RWI.01/XII/14. Sedangkan
untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Tim Pengkaji Laporan Dugaan
Pelanggaran mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero) nomor 95/SK/RNI.01/X/2014 tentang Pedoman Sistem
Pelaporan pada Perusahaan (whistle blowing system) PT RNI (Persero).
5) Transparansi kepada Mitra Kerja
Mitra kerja (suplier) merupakan rekan kerja yang bekerjasama dengan PT
PG Rajawali I untuk memenuhi kebutuhan dan kelengkapan perusahaan. Bentuk
transparansi kepada mitra kerja yang diselenggarakan oleh PT PG Rajawali I salah
satunya yaitu pada saat pengadaan barang dengan berbasis komputer secara
online. Dalam pengelolaan pengadaan dan kemiteraan dilakukan dengan
mengutamakan prinsip transparansi dan kesetaraan serta kewajaran. Sistem yang
digunakan adalah e-procurement. Namun sistem e-procurement yang dijalankan
masih pada pengadaan satu jenis barang yang proses pengadaannya tidak rumit
dan spesifikasinya mudah yaitu pengadaan kabel. Selain menggunakan e-
procurement, untuk pengadaan barang yang memiliki spesifikasi rumit dan besar,
PT PG Rajawali I mengundang mitra kerja yang telah terdaftar dalam mitra kerja
perusahaan, untuk mengadakan pertemuan dalam bentuk rapat. Dalam forum
tersebut akan dipaparkan spesifikasi dan kriteria barang yang dibutuhkan PT PG
Rajawali I, selanjutnya akan ada feed back dari mitra kerja dalam bentuk
presentasi sekaligus menawarkan produk mereka.
Seperti pernyataan berikut ini yang diungkapkan oleh Bapak Hari:
“jadi pada bagian pengadaan memiliki ketentuan khusus yang dijadikansebagai pakem (pedoman) dalam pengadaan barang perusahaan. Sistemnyakita menjelaskan apa yang diperlukan perusahaan berdasarkankarakteristik dan spesifikasi yang kita butuhkan. Pihak supliermemaparkan dan menawarkan produk mereka dan kita tetapmengutamakan spesifikasi barang bukan merk barang. Jadi semua supliermendapatkan kesempatan yang sama.” (wawancara dilakukan pada hariselasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG RajawaliI Surabaya).
Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Aris, sebagai berikut:
“untuk pengadaan barang sendiri, perusahaan kita memiliki ketentuan danpedoman pengadaan milik perusahaan. Cara yang kita pakai mulaimerambah pada sistem e-procurement. Namun pelaksanaan sistem inimasih pada satu barang saja, yaitu kabel. Karena kabel memilikispesifikasi yang mudah. Untuk barang-barang lain yang spesifikasinyacukup rumit, perusahaan langsung mendatangkan sumber-sumber yangterpercaya untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing barang sesuai dengan yang kita butuhkan.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).
Senada dengan hasil wawancara di atas, Ibu Petty mengungkapkan bahwa:
“dari segi pengadaan kita cukup transparan. Misalkan kita mau belibarang, ya kita ngundang beberapa vendor yang memang ahli dibidangnya. Terus kita paparkan kebutuhan barang yang kita inginkansecara terbuka didepan mereka langsung. Dilelang dan ditenderkan.(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa biasanya dalam
proses pengadaan barang dilakukan oleh Bagian Pengadaan yang berada dibawah
pengawasan Kepala Bidang SDM dan Pengadaan. Proses pengadaan dilakukan
dengan berlandaskan pada buku pedoman pengadaan barang PT PG Rajawali I.
Pada buku pedoman tersebut tertulis jelas cara bertransaksi dalam pengadaan
barang, penentuan spesifikasi barang, kesepakatan kerjasama dll. Cara yang
diterapkan dalam pengadaan barang melalui sistem e-procurement dan cara
manual dengan mendatangkan langsung mitra kerja perusahaan yang ahli dalam
pengadaan barang sesuai kebutuhan perusahaan. Selain menerapkan prinsip
transparansi, dalam proses pengadaan barang ini dilakukan dengan menjunjung
tinggi asas kesetaraan serta kewajaran dengan memfokuskan pada spesifikasi
barang yang ditawarkan tanpa memandang merk dan label barang.
b. Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) merupakan prinsip yang mengatur tentang
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi, agar dalam
pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Disini
perusahaan dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan guna mencapai kinerja yang baik.
Sejalan dengan pengertian di atas berikut hasil wawancara dengan Bapak
Hari yang berisi tentang gambaran umum akuntabilitas perusahaan, yaitu:
“sebagai wujud dari akuntabilitas ya laporan keuangan tiap bulan danlaporan manajemen SDM, dari hasil aktivitas operasional baik keuanganmaupaun kinerja karyawan tetap akan diminta tanggungjawabnya. Soalnyaitu semua berhubungan dengan kelangsungan perusahaan.” (wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017 pukul 11.20 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Dari pernyataan di atas tentang gambaran umum akuntabilitas perusahaan,
berikut ini akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada PT PG
Rajawai I dalam beberapa aspek, yaitu:
1) Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan Keuangan
Bentuk akuntabilitas pada aspek penyampaian laporan keuangan dilakukan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan sarana bagi
direksi dan jajaran manajemen untuk mempertanggung jawabkan laporan
keuangan berserta laporan kinerja selama satu tahun. Laporan yang disampaikan
perusahaan sebagai agenda rutin tahunan tersebut, dimaksudkan untuk
mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Di PT PG Rajawali I
memberlakukan sistem otonomi yang diberikan dan tidak menginduk pada PT
RNI (Persero) selaku holding perusahaan. Dalam artian seluruh anak perusahaan
dibawah PT RNI (Persero) memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya
masing-masing. Namun pada akhirnya PT PG Rajawali I selaku anak perusahaan
diwajibkan mengirimkan data keuangannya kepada kantor pusat yaitu PT RNI
(Persero). Selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian BUMN melalui portal
keuangan BUMN sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan publik kepada negara.
Selain proses penyampaian laporan keuangan kepada PT RNI (Persero)
selaku holding perusahaan, PT PG Rajawali I juga menerima laporan pengelolaan
keuangan dari unit-unit perusahaan yang dinaunginya. Sistem otonomi
pengelolaan keuangan tidak hanya dimiliki oleh PT PG Rajawali I saja tetapi unit-
unit yang ada juga diberikan kewenangan. Jadi untuk alur penyampaian laporan
keuangan dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan rutin (bulanan) dan laporan
keuangan tahunan. Untuk laporan keuangan bulanan, dimulai dari tingkatan paling
bawah yaitu dari unit-unit dalam hal ini PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo
Agung Baru, selanjutnya akan dikonsolidasikan di kantor direksi PT PG Rajawali
I dan selanjutnya disetorkan kepada PT RNI (Persero) selaku induk perusahaan
dan pemegang saham mayoritas. Laporan keuangan bulanan ini bertujuan untuk
megontrol secara berkala naik-turunnya neraca keuangan perusahaan. Sedangkan
untuk laporan keuangan tahunan cara penyampaiannya sama namun perbedaannya
apabila laporan keuangan tahunan akan dikonsolidasikan dan di audit oleh auditor
internal dan eksternal perusaan. Prosesnya yaitu dimulai dari unit-unit
menyampaikan laporan keuangan kepada kantor direksi. Selanjutnya
dikonsolidasikan serta di audit oleh auditor internal (Komite Audit) dan eksternal
(BPK/KAP) guna memperoleh laporan keuangan yang disesuaikan dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Laporan keuangan yang telah
lolos audit, selanjutnya akan dipublikasikan untuk konsumsi publik lewat annual
report yang diupload lewat website (www.pgrajawali1.co.id) dan akan dipakai
sebagai bahan untuk penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pada
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijalankan pertengahan tahun
(Mei/Juni). Jadi dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan harus selektif
mungkin (membutuhkan pengawasan yang ekstra) dan tidak asal-asalan. Karena
ini menyangkut hal paling krusial dalam tata kelola perusahaan. Untuk lebih
jelasnya berikut bagan proses pembuatan laporan keuangan rutin/bulanan:
Gambar 4.6 Bagan Arus Proses Pembuatan Laporan KeuanganSumber: Dokumen ISO 9001 Kantor Direksi Bidang Akuntansi dan Keuangan
Nomor RWI/AKK/SOP-01
Gambar tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Petty bahwa:
“untuk data-data laporan keuangan itu pengawasannya berjenjang dari unitmengirimkan laporan keuangan ke kantor direksi, di kantor direksi diolahdan dikonsolidasikan. Habis dikonsolidasikan tidak langsung dipublish/dikirim ke jakarta. Jadi pertama kita punya system di bagiankeuangan itu ketika ada yang tidak balance, itu tidak mau tercetak itukertas kerjanya. Kedua kalo udah jadi cetakan akan dicek dulu olehkabagnya. Takutnya ada salah buku ataupun salah akuntansinya. Terus tiapbulan kita diaudit oleh komite audit laporan keuangannya di periksa,apabila ada kertas keuangan yang lolos dari pengawasan kabag maka akandikoreksi oleh komite. Jadi nanti pada saat akhir tahun sebelum KAPdatang itu diharapkan udah gak ada yang salah buku.” (wawancaradilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Citra yang menyebutkan bahwa:
“kita rutin memberikan laporan keuangan kita kepada pihak yangberkepentingan, misalnya ke komisaris atau ke pemegang saham. Laporantersebut dipakai sebagai bahan pada rapat komisaris rutinan. Di situ akanmembahas tentang pelaporan keuangan yang dibandingkan denganpencapaian di tahun sebelumnya. Untuk pertanggungjawaban keuangan kepublik kita publish tiap tahun lewat annual report. Kalau ke karyawanmereka bisa langsung minta ke bagian akuntansi dan keuangan. Sedangkanuntuk pelaporan keuangan selain disebar ke publik, ke karyawan, jugakepada pemegang saham lewat RUPS, komisaris, holding, BPK maupunKomite Audit dan biasanya permintaannya laporan keuangan yang updatetiap bulan untuk data mereka mengerjakan laporan audit perusahaan.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Dari hasil uraian dan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai
akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, dapat dikatakan bahwa
laporan keuangan yang disampaikan melalui dua tahap yaitu rutinan (bulanan) dan
tahunan. Penyampaian laporan keuangan rutinan disampaikan kepada komisaris,
dan pemegang saham yaitu PT RNI (Persero), sedangkan untuk yang tahunan
disampaikan kepada publik pemegang saham melalui RUPS dan kepada publik
lewat annual report yang terdapat pada website perusahaan yaitu
www.pgrajawali1.co.id. Setiap institusi (perseroan) diberikan otonomi atau
kewenangan dalam mengelola keuangannya masing-masing. Namun sebagai anak
perusahaan dan unit dari anak perusahaan, diwajibkan untuk menyampaikan
laporan keuangannya kepada institusi yang berada satu tingkat di atasnya.
2) Akuntabilitas dalam Manajemen SDM
Pada dasarnya bentuk pertanggung jawaban tidak hanya diberikan oleh
karyawan kepada perusahaan saja. Tetapi terdapat proses timbal balik yang
diberikan perusahaan kepada setiap karyawanya sebagai bentuk pertanggung
jawaban atas kinerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karyawan dalam hal
ini sebagai subjek utama dari Sumber Daya Manusia, merupakan aset penting
yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan
kelayakan dan kenyamanan terhadap fasilitas yang diberikan kepada setiap
karayawannya. Dengan begitu semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja
karyawan semakin hari akan semakin baik.
Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk mempertanggung
jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus
dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Layaknya PT PG Rajawali I memandang setiap insan atau sumber daya
manusia sebagai bagian terpenting bagi kelangsungan perusahaan. Karena sumber
daya manusia merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memainkan
peran sentral sekaligus sebagai penggerak utama terwujudnya sebuah keberhasilan
perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Maka dari itu PT
PG Rajawali I memberikan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan
kemampuan SDM guna meningkatkan kualitas dan integritas yang semakin baik.
a) Akuntabilitas Berdasarkan Pedoman yang Berlaku
Berkaitan dengan hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap
organ perusahaan memiliki pedoman yang dijadikan sebagai landasan dalam
bekerja sesuai koridor Good Corporate Governance, minimal ada tiga yaitu:
Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate
Governance (CoCG). Board of Manual (BoM) merupakan pedoman yang berisi
tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta kewenangan yang digunakan oleh
jajaran Direksi dan Komisaris dalam mengarahkan perusahaan. Code of Conduct
(COC) merupakan tata aturan yang berisi komitmen perilaku bisnis dan kode etik
yang digunakan oleh seluruh insan PT PG Rajawali I dan dijadikan pedoman
dasar dalam menggerakan perusahaan. Sedangkan Code of Corporate Governance
(CoCG) merupakan pedoman dasar perusahaan dalam menjalankan setiap
aktivitas organisasi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.
Namun berdasarkan penemuan selama di lapangan pedoman dasar Good
Corporate Governance yang dipakai sebagai acuan di PT PG Rajawali I selama
ini perlu di update yang disesuaikan dengan peraturan baru yang berlaku.
Pedoman Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate
Governance (CoCG) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember tahun 2010
masih beracuan pada Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pedoman
yang dikeluarkan pada tahun 2010 sampai sekarang perlu diperbaharui dengan
menyesuaikan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN yaitu
Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Bentuk akuntabilitas lainya dalam menjalankan aktivitas perusahaan
terhadap karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang
disepakati antara pihak manajemen dengan pihak Serikat Pekerja (SP) selaku
perwakilan dari karyawan. Serikat Pekerja (SP) merupakan organisasi resmi yang
menghimpun para pekerja PT PG Rajawali I dalam menyuarakan dan
menyalurkan setiap aspirasi karyawan terhadap kelangsungan perusahaan. Dalam
buku Perjanjian Kerja Bersama yang diberlakukan untuk tahun 2015-2017
memuat kewajiban dan kewenangan yang terangkum kedalam sepuluh bab yang
harus dijalankan oleh kedua pihak yang bersangkutan antara lain yaitu:
Tabel 4.3 Pedoman Perjanjian Kerja Bersama
No Bab Aspek1 Hubungan Kerja Kewenangan, penerimaan, pengangkatan,
perencanaan karir dan kenaikangolongan/jabatan (promosi), penurunanjabatan (Demosi), Perlengkapan MilikPerusahaan, Kerahasiaan, dan mutasi.
2 Penentuan Hari Kerjadan Jam Kerja bagikaryawan
Hari dan Jam Kerja Resmi, Kerja Lembur,Pakaian Umum Kerja
3 Pembebasan dariKewajiban untukBekerja
Hari Libur/Istirahat Mingguan, Hari LiburResmi, Cuti Tahunan, Cuti Panjang, CutiMelahirkan, Cuti Haid, Istirahat Sakit,Istirahat Sakit Berkepanjangan, IjinMeninggalkan Pekerjaan dengan MenerimaGaji, Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan
4 Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)
Prinsip-prinsip Keselamatan dan KesehatanKerja
No Bab Aspek5 Penggolongan,
Penggajian danTunjangan Pekerja
Golongan Pekerja, Penggajian, TunjanganStruktural, pembayaran gaji bagi pekerjayang ditahan alat negara, Tunjangan hariraya keagamaan, jasa produksi, pajakpenghasilan, perjalanan dinas,pengumandahan/Datasering
6 Jaminan Kesehatan Pengobatan dan Perawatan, Biaya Obat,biaya bersalin dan abortus, biaya pengobatanmata dan kacamata, biaya keluargaberencana, biaya pemeriksaan laboratorium,biaya pengangkutan, biaya sakitkelamin/korban narkoba, biaya perawatangigi, alat bantu organ tubuh
7 Jaminan Sosial danKesejahteraan TenagaKerja
Program pensiun, program jamsostek,santunan kematian, olah raga dan rekreasi,pembinaan rohani, penghargaan masa kerja,gula icip-icip, biaya pindah, perumahandinas, santunan listrik dan air, kesempatanmembeli gula
8 Kedisiplinan dan tatatertib kerja
Kedisiplinan dan tata tertib kerja sertapenyelesaian keluhan, pengaduan pekerja,dan aksi industrial
9 Pendidikan danPelatihan bagi Pekerja
Proses dan tata cara pelaksanaan pendidikandan pelatihan bagi pekerja.
10 Terputusnya hubungankerja serta akibat-akibatnya
Sebab-sebab putusnya hubungan kerja, uangpesangon, dan uang pengahargaan masakerja, usia pensiun, masa persiapan pensiun,masa peralihan dan penjernihan (Clearance).
Sumber: Data Internal (Perjanjian Kerja Bersama) PT PG Rajawali I Tahun2015-2017
Data tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Hari:
“dalam pencapaian visi, misi perusahaan kita sesuaikan dengan kebijakandan ketentuan yang berlaku. Sistem itu kita namakan clean and clear. Jadidalam mengaplikasikan tata kelola perusahaan yang baik kita memakaiCoCG, COC, mengacu pada ISO, BoM untuk direksi dan komisaris, adajuga SOP untuk masing-masing unit dan PKB yang mengatur karyawandan manajemen perusahaan.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 13 Juni 2017 pukul 11.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)
Pernyataan di atas juga didukung Bapak Aris, bahwa:
“setiap karyawan kita berikan dan tunjukan uraian tugasnya sesuai dengan
yang tertulis dalam SOP dan peraturan lainnya. Artinya apa yang telahmenjadi tugas dan tanggungjawabnya dipahami sebagai batas koridordalam melakukan aktivitas sehari-hari. Agar tidak terjadi tumpang tindihtugas dan saling lempar tugas.” (wawancara dilakukan pada hari kamistanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)
Dari uraian dan pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa perlu adanya
akuntabiltas perusahaan dengan berdasarkan pada pedoman peraturan yang
berlaku yang terbaru, baik pedoman internal maupun ekternal perusahaan. Hal
tersebut bertujuan agar: Pertama, perusahaan dapat menyesuaikan dengan
perkembangan jaman dan situasi sosial terkini serta dapat memunculkan iklim
kompetisi yang sehat. Kedua, dengan adanya pedoman yang mengatur setiap
organ perusahaan, maka setiap organ tidak akan keluar (over lapping) dari koridor
yang telah ditentukan. Selain itu dengan tertulisnya semua tugas pokok dan fungsi
dalam setiap peraturan juga akan mempermudah setiap organ perusahaan dalam
menjalankan setiap aktivitas perusahaan sesuai dengan pedoman.
b) Akuntabilitas berkaitan dengan Kinerja Karyawan
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT PG Rajawali I juga memiliki
sebuah rule model dalam mengelola pengukuran kinerja karyawan sebagai bentuk
akuntabilitas perusahaan dalam aspek SDM yang tercatum dalam sebuah Sistem
Manajemen Kinerja (SMK). Sistem penilaian yang dijalankan antara bulan
Desember sampai Januari tersebut, berisi tiga aspek/indikator penilaian kinerja
karyawan yaitu aspek tugas dan sasaran kerja, aspek perilaku kerja, dan aspek
kepemimpinan manajerial. Dari beberapa aspek tersebut dijabarkan lagi kedalam
indikator teknis yang memiliki bobot dan sasaran beserta realisasinya. Berikut
salah satu contoh gambar Sistem Manajemen Kinerja pada PT PG Rajawali I.
Gambar 4.7 Sistem Manajemen Kinerja PT PG Rajawali ISumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016
Gambar di atas merupakan lembar penilaian kinerja karyawan dalam satu
tahun yang didasarkan pada jobdesk masing-masing unit kerja. Proses pengisian
SMK tersebut dilakukan oleh atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.
Dalam artian setiap individu karyawan akan dinilai oleh atasanya langsung, dalam
hal ini staf akan dinilai oleh kepala bagian yang berada pada satu tingkat di atas
staf dari unit kerja masing-masing. Penilaian tersebut berdasarkan aspek yang
tertera pada SMK dan dibubuhi tanda tangan. Selanjutnya hasil penilaian tersebut
akan diserahkan kepada kepala bidang yang berada pada posisi dua tingkat di atas
staf dan disetujui dengan tanda tangan. Setelah SMK ditanda tangani oleh kepala
bagian dan kepala bidang, selanjutnya akan diserahkan kembali ke staf untuk
diketahui hasil kinerjanya selama satu tahun dan ditanda tanganinya. Selain itu
hasil dari penilaian Sistem Manajemen Kinerja juga akan dijadikan sebagai bahan
untuk menaikan gaji dan golongan setiap karyawan. Berikut data klasifikasi nilai
prestasi kerja dan penghargaan dalam bentuk kenaikan gaji berkala:
Tabel 4.4 Kenaikan Gaji Berkala PT PG Rajawali I Surabaya
Klasifikasi NilaiPrestasi
Kenaikan Gaji BerkalaNilaiPoin
PrestasiBS (Baik Sekali) Kenaikan 3 Skala Gaji 3 poinB (Baik) Kenaikan 2 Skala Gaji 2 poinC (Cukup) Kenaikan 1 Skala Gaji 1 poinK (Kurang) Tidak ada kenaikan skala gaji 0 poinKS (Kurang Sekali) Tidak ada kenaikan skala gaji selama 2 tahun 0 poin
Kenaikan skala gaji pada tahun keduadiperhitungkan dengan prestasi tahun tersebut
0 poin
Sumber: Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017, Pasal 31 tentangpenggolongan, penggajian dan tunjangan
Pada tabel klasifikasi kenaikan gaji berkala di atas menjelaskan bahwa
ketika seorang karyawan telah memenuhi nilai prestasi sesuai dengan kolom
Klasifikasi Nilai Prestasi yang tercantum pada formulir Sistem Manajemen
Kinerja, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan skala gaji
dan poin prestasi sesuai dengan nilai yang didapatkan. Selain itu penilaian Sistem
Manajemen Kinerja tersebut juga akan digunakan sebagai pertimbangan atasan
dalam mempromosikan stafnya pada saat dibahas di rapat direksi untuk naik
jabatan satu tingkat lebih tinggi.
Pernyataan tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Petty, bahwa:
“...untuk promosi atau kenaikan jabatan kita harus melewati tahapanassesment dulu. Jadi misalkan dari staf akan dipromosikan menjadi kabag,itu dia harus melalui tes dulu. Tesnya berupa psikotes dan TPA. Ketikakaryawan tersebut lolos dan telah memenuhi syarat berarti dia memperolehhasil tes yang terbaik.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Aris:
“jadi semua karyawan memiliki hak untuk mendapatkan promosi kerja.Namun harus tetap melihat penilaian kinerja berdasarkan jobdeks masing-masing. Dari jobdesk itu kemudian bisa diketahui setiap karyawanmemiliki setiap aspek-aspek yang akan dinilai dan di ukur kualitaspekerjaan dan sikapnya dalam bekerja, termasuk indikator-indikator lainyang harus dicapai.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Dari beberapa pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa penilaian kinerja
karyawan dinilai melaui Sistem Manajemen Kinerja dengan beberapa indikator di
dalamnya yang disesuaikan dengan jobdeks masing-masing. Dari rule model SMK
tersebut yang kemudian akan ditransparansikan kepada semua pihak dengan
diketahui oleh dua jenjang atasan yang menilai dan karyawan terkait dengan
dibubuhi tanda tangan sebagai proses persetujuan atas penilaian kinerja karyawan.
c) Akuntabilitas Berkaitan dengan Reward Dan Punishment
Sistem Reward dan punishment merupakan salah satu bentuk akuntabilitas
yang diberikan PT PG Rajawali I kepada karyawannya. Menurut tujuannya sistem
reward diciptakan untuk menarik, menahan dan memotivasi para karyawan dalam
bekerja. Sedangkan sistem punishment, dapat menciptakan efek jera bagi
karyawan yang sering melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Dibalik
itu semua tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan atas persamaan
yang bisa dicapai. Sebenarnya kedua sistem tersebut dapat menghasilkan motivasi
yang baik bagi karyawan apabila diberikan secara tepat dan bijak.
PT PG Rajawali I telah mengupayakan peningkatan kinerja SDM atau
karyawan dengan menerapkan sistem reward dan punishment kepada seluruh
karyawan yang berkaitan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal
perusahaan. Sistem reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai
bentuk apresiasi terhadap prestasi kerja karyawan yang mengalami peningkatan
dari sebelumnya. Bentuk reward yang diberikan berupa promosi jabatan,
tunjangan struktural, bonus jasa produksi yang diberikan keseluruh pegawai
ketika pada masa penggilingan dan keuntungan apabila telah melebihi target yang
telah ditentukan sebelumnya, jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi karyawan
yang masih aktif bekerja, tunjangan hari raya keagamaan, penghargaan masa kerja
yang diberikan ketika waktu atau pada saat akhir bekerja atau pensiun dan
berkerja secara terus menerus memasuki tahun ke-25, dan adanya program K3
(Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan).
Uraian penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan dari Bapak Aris yang
mengatakan bahwa:
“Untuk promosi kerja, dilakukan apabila satu jabatan ada yang kosong.Bagian SDM akan melakukan penjaringan dari kader-kader yang memilikipeluang untuk dipromosikan. Promosi tersebut tentunya denganmempertimbangkan dari hasil kinerja selama tiga tahun terakhir dan jugaberdasarkan pada hasil asssesment. Kalau terkait dengan tunjangan ini adahubungannya dengan promosi kerja juga. Karena tunjangan biasannyadiberikan terkait dengan posisi atau kedudukan. Selain itu untuk masalahK3 kita dikondisikan untuk antisipasi dan pencegahan terjadinyakecelakaan kerja. Kita juga telah menerapkan sistem K3 perusahaan sesuaidengan standar dan sertifikasi yang berlaku sesuai yang dipersyaratkanoleh Disnaker.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Sedangkan sistem punishment yang diberikan perusahaan kepada
karyawan guna untuk membina dan mendidik, diberikan dengan bentuk teguran,
surat peringatan (I, II, III), pemberhentian untuk sementara waktu, dan pemutusan
hubungan kerja. Teguran lisan merupakan jenis hukuman yang masuk kedalam
kategori hukuman ringan, bentuknya berupa teguran yang akan diberikan atasan
langsung dengan cara memanggil, memberi penjelasan dan mencatat dalam buku
catatan khusus serta diparaf oleh kedua belah pihak. Hukuman dalam kategori
sedang yaitu surat peringatan (I, II, III) dan pemberhentian untuk sementara waktu
(skorsing). Sedangkan hukuman berkategori hukuman berat yaitu pemutusan
hubungan kerja oleh perusahaan. hukuman berkategori berat seperti ini diberikan
kepada karyawan karena melakukan tindak kejahatan, melanggar hukum dan/atau
merugikan perusahaan dengan atau tanpa Surat Peringatan dan dilaksanakan
sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut hasil wawancara dengan Ibu Petty terkait akuntabilitas dalam
aspek SDM, beliau mengatakan bahwa:
“Slogan kita dalam menegakan aturan yaitu clean and clear. Jadi kalaumisal ada karyawan ketahuan menyalahi aturan dan merugikan perusahaanya harus ditindak.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Senada dengan pernyataan di atas, berikut hasil wawancara dengan Ibu
Citra yang mengungkapkan bahwa:
“mekanisme punishment di Perusahaan ini yang pertama berupa peringatandulu secara lisan, selain itu akan di monitoring oleh bagian SDM. Apabilasampai ada pelanggaran yang agak fatal bentuk tegurannya berupa SuratPeringatan tertulis yang ditanda tangani direktur. Selanjutnya akandiberikan kepada yang bersangkutan agar dijadikan sebagai bahanevaluasi.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Berdasarkan hal tersebut, prinsip akuntabilitas dalam aspek Sumber Daya
Manusia dapat dikatakan sebagai proses pertanggung jawaban perusahaan kepada
karyawan atau SDM di PT PG Rajawali I diberikan dalam bentuk pedoman dalam
berkorporasi, pengembangan dan pelatihan serta sistem reward dan punishment.
c. Prinsip Responsibilitas
Prinsip ini diartikan sebagai kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan
yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan, melaksanakan
tanggung jawab pada masyarakat serta lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen. Bentuk penerapan prinsip responsibilitas pada PT PG
Rajawali I kepada sosial dan lingkungan yaitu melalui program CSR (Corporate
Social Responsibility) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
PT PG Rajawali I berkomitmen menjaga konsistensi dalam mewujudkan
tanggung jawab baik terhadap sosial maupun lingkungan. Hal ini dimaksudkan
sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam membangun kualitas kehidupan yang
lebih baik bersama para pemangku kepentingan. Program tanggung jawab sosial
dan lingkungan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang
berdasarkan pada hukum dan norma yang berlaku. Dalam melaksanakan program
tanggung jawab sosial dan lingkungan PT PG Rajawali I mengacu pada ISO
26000 yang mengatur tentang standar pedoman untuk tanggung jawab perusahaan
terkait dengan isu pengembangan masyarakat, pekerja, lingkungan dan praktek
kegiatan perusaahaan yang sehat.
Program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT PG Rajawali I
memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan bisnis dari perusahaan. Sebagai
upaya penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan
secara berkesinambungan baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan
membutuhkan berbagai sektor yang terlibat yaitu pegawai PT PG Rajawali I
beserta masyarakat. Bentuk realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan
berupa kemitraan, pendidikan, kesehatan, konservasi, dan kemanusiaan.
Sebagai entitas publik yang mandiri dan berbadan hukum sendiri PT PG
Rajawali I menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR
yang berlandaskan pada UU No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab
sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini perusahaan
menganggarkan dana sendiri yang berasal dari pos sumbangan perusahaan. Selain
CSR PT PG Rajawali I sebagai bagian dari BUMN diwajibkan untuk menerapkan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan pada peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri BUMN No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan
BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk PKBL sumber
dana berasal dari 4% penyisihan dana dari total keuntungan perusahaan (RNI
Persero). Dari total dana yang disisihkan 4% tersebut akan dibagi masing-masing
2% untuk Program Kemitraan dan 2% untuk Bina Lingkungan. Jadi PT PG
Rajawali I hanya bersifat penyalur dana dari holding kepada masyarakat sekitar.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Hari yang menyatakan bahwa:
“pada dasarnya perusahaan berdiri agar bisa bermanfaat untuklingkungannya (comunity development). Pada perusahaan kita dalam haltanggung jawab sosial dilakukan melaui CSR dan PKBL. Hal ini berbedalantaran kita sebagai perseroan diwajibkan untuk menerapkan CSR yangsumber pendanaannya dianggarkan langsung dari perusahaan. Sedangkankita juga dikenakan peraturan BUMN yang mewajibkan untuk menerapkanPKBL. Sumber dana dari PKBL di ambil dari penyisihan dana laba RNIpusat.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Hal serupa juga diungkapkan Bapak Wahyu selaku Staf bagian PKBL:
“pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan kita bisa dilihat dariCSR yang dikeluarkan dan PKBL. Untuk PKBL yang dianggarkan darikantor pusat RNI ini besarannya ditentukan oleh peraturan sebesar 4%.Tapi kalau CSR dananya dari PT PG Rajawali I langsung dan tergantungpada pos sumbangan perusahaan yang tidak tentu dan bisa naik turun. JadiCSR punya anggaran tersendiri dan PKBL juga memiliki anggaran sendiriyang terpisah dan sumber pendanaannya juga berbeda.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 14.30 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Berikut ini penjelasan jenis-jenis tanggung jawab perusahaan PT PG
Rajawali I sebagai bentuk pengaplikasian prinsip responsibilitas.
1) Tanggung Jawab Lingkungan Hidup
PT PG Rajawali I terus berupaya mengidentifikasi, merencanakan,
melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan seksama dan
bertanggung jawab. Perusahaan harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif
dari aktivitas produksi yang akan berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitar. Di
sisi lain, perusahaan juga diwajibkan untuk meningkatkan dampak positif bagi
seluruh pemangku kepentingan dan melindungi keanekaragaman hayati di
lingkungan sekitar perusahaan. Berikut pengelolaan limbah dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I pada tahun 2016:
Tabel 4.5 Pengolahan Limbah Pabrik PT PG Rajawali I
Jenis Penjelasan Program yang DilakukanPengelolaanLimbahPadat
Terkendalinya limbah padatsangat dapat memberidampak positif bagilingkungan. Limbah padatyang tidak dapat dikeloladengan baik, berakibat padapenurunan kualitaslingkungan sekitar.
1) Pemisahan kategori limbahyang termasuk dalam limbahpadat B3 atau non B3
2) Limbah ampas dikelolamenjadi bahan bakar boiler
3) Pemanfaatan ulang limbahpadat blotong sebagai pupukorganik
Jenis Penjelasan Program yang DilakukanPengelolaanLimbahCair
Terus berusaha untukmengurangi dampakpencemaran dari limbah cairyang akan berpengaruh padalingkungan agar kualitas airpermukaan dan kenyamananpenduduk yang berdomisilidi sekitar area produksi gulatetap terjaga.
1) Peningkatan kinerja InstalasiPengolahan Air Limbah(IPAL)
2) Peningkatan inhouse keepingdi dalam pabrik untukmengurangi debit limbah cairserta mengurangi intensitaspencemaran
PengelolaanLimbah B3
Pengelolaan ini bertujuanagar memperkecilkemungkinan kualitas tanahtercemar selama aktivitasproses produksi. Selain itu,tentunya ingin tetapmempertahankankenyamanan penduduk yangbertempat tinggal di sekitartempat produksi.
1) Mengurangi penggunaan bahanbaku yang mengandung BahanBerbahaya dan Beracun (B3)a) Pembuatan alat penangkap
minyak di stasiun Gilingandan Workshop
b) Pembuatan tempatpenampungan sementara(TPS) untuk barang bekasyang mengandung B3
2) Pelaporan rutin ke kantor KLHterkait dengan limbah B3
3) Penggunaan bahan-bahanpenjernih yang ramahlingkungan dan bebas Pb untukanalisa bahan
4) Kerja sama dengan pihak ke IIIuntuk proses penanganan lanjutlimbah B3
Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I Tahun 2016
Data tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Adi selaku Kepala
Bagian PKBL Unit PT PG Krebet Baru:
“progam bina lingkungan penting dilakukan mengingat produk sampinganpabrik yaitu limbah. Limbah harus diolah dan dikelola agar tidak merusaklingkungan. Seperti yang kita lakukan pada ampas kita pakai lagi untukpembakaran boiler, blotong kita olah sebagai pupuk organik, penyaringanlimbah beracun B3 dsb.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dilihat bahwa
dalam pengelolaan limbah pabrik pada saat produksi, diklasifikasikan menjadi
tiga jenis limbah yaitu limbah padat yang akan diolah lagi sebagai bahan bakar
boiler dan pupuk organik, limbah cair diantisipasi dengan adanya penyaringan
agar tidak mencemari air sekitar, serta mengurangi penggunaan bahan baku B3.
Pengelolaan limbah tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir dan
mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Serta sebagai bentuk kepatuhan
perusahaan dalam tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.
2) Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain yang Dilakukan
Selain program pengelolaan lingkungan hidup di atas, terdapat sejumlah
program lainnya yang diterapkan dalam operasional perusahaan antara lain:
a. Forum temu kemitraan untuk meningkatkan produktifitas di kebunb. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya tebuc. Pembersihan rutin saluran air yang melewati pemukiman pendudukd. Donor darah rutin 4 bulan sekalie. Penghijauan dan pembuatan ruang terbuka hijau di sekitar pabrik gulaf. Pemberian bantuan pohon untuk penghijauan di lingkungan pabrik
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Adi bahwa:
“....tanggungjawab perusahaan dilakukan dengan pembinaan kepada petanitebu langsung melaui forum temu. Selain itu juga memberikan pupukorganik hasil limbah produksi, serta kerja bakti dengan warga untukpembersihan selokan.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).
Gambar 4.8 Beberapa Kegiatan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanSumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016
Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Hari mengungkapkan bahwa:
“bentuk CSR yang diberikan perusahaan contohnya Pemerintah memintabantuan ada proyek penanaman pohon lewat program “BUMN HadirUntuk Negeri”, bantuan bencana alam, pemberian santunan kepada orangyang membutuhkan, pemberian bantuan beasiswa, dll” (wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)
3) Program Bina Lingkungan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program
yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pengembangan
sosial dan kemasyarakatan disekitar wilayah usaha BUMN. Selain itu program ini
merupakan sarana pendekatan bagi perusahaan BUMN dengan masyarakat
lingkungan yang bertempat tinggal di daerah tempat operasional perusahaan
BUMN tersebut. Sehingga, masyarakat mendapatkan manfaat dengan keberadaan
usaha BUMN yang berlokasi di sekitar tempat tinggal mereka.
Kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dalam PT PG Rajawali I adalah
Permen Negara BUMN: Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Permen Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, SK
Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 068/SK.DIRU/XI/2010
tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Struktur Tata Kerja PUKK/PKBL,
Buku Pedoman Pelaksanaan PUKK/PKBL dan kebijakan Manajemen dalam
bidang PUKK/PKBL. Struktur organisasi PKBL merupakan unit khusus urusan
PKBL dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan.
Manfaat dari sisi perusahaan yakni dapat meningkatkan reputasi perusahaan
dipandangan publik. Dari pihak masyarakat dapat meningkatkan kepedulian akan
perekonomiannya. Dana yang telah dialokasikan untuk program Bina Lingkungan
pada tahun 2016 sebesar Rp 323.681.966 yang diperoleh dari alokasi dana.
Berikut ini tabel perincian dana realisasi Program Bina Lingkungan:
Tabel 4.6 Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2015-2016 PT PGRajawali I Surabaya
UraianBesarnya Anggaran Tahun
2016 2015Bantuan bencana alam - -Pendidikan dan Pelatihan - -Sarana Kesehatan Rp 318.681.966 Rp 159.939.500Sarana & Prasarana Umum Rp 5.000.000 -Sarana Ibadah & Kegiatan Keagamaan - -Kelestarian Alam - -Pengentasan Kemiskinan - Rp 353.500Total Penyaluran Dana Rp 323.681.966 Rp 160.293.000
Sumber: Data Internal PT PG Rajawali 1, Tahun 2016
Berdasarkan tabel alokasi dana di atas untuk Program Bina Lingkungan
direalisasikan menjadi sejumlah bentuk kegiatan antara lain:
a. Bantuan Sarana Kesehatan
Bentuk bantuan sarana kesehatan yang diberikan yaitu berupa bakti sosial
untuk perbaikan gizi buruk balita, khitanan massal, pengobatan gratis dan lainnya.
Berikut dokumentasi bantuan sarana kesehatan:
Gambar 4.9 Khitanan Masal PT PG Rajawali ISumber: Data Inernal PT PG Rajawali, I tahun 2016
Data di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu bahwa:
“program bina lingkungan dari perusahaan yang sering kita lakukanadalah khitanan massal. Acara ini menjadi agenda rutin tahunan yangdijalankan setiap awal mau buka giling pabrik.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 14.30 di Kantor Direksi PTPG Rajawali I Surabaya)
b. Bantuan Sarana Prasarana Umum
Perbaikan sarana umum dilakukan dalam bentuk perbaikan seperti
selokan, jalan, jembatan, pos kamling, subsidi penjualan sembako murah.
Kegiatan bantuan sarana dan prasarana umum ini sering dilakukan dilakukan pada
lingkungan masyarakat sekitar unit pabrik. Berikut data realisasi pelaksanaan
PKBL dan CSR unit PG Krebet Baru Malang.
Tabel 4.7 Dana Pelaksanaan PKBL dan CSR PG Krebet Baru Malang
Sumber: Data internal Unit PG Krebet Baru Malang
Dari data tabel di atas dapat dikatakan bahwa untuk program bantuan
sarana dan prasarana umum di lakukan oleh unit pabrik gula yang terkena
dampaknya secara langsung dari keberadaan pabrik gula. Seperti halnya pada unit
PG Krebet Baru Malang bantuan sarana dan prasarana umum selama tiga tahun
terakhir lebih di arahkan pada sarana pendidikan, sarana kesehatan, bantuan
dhuafa dan program kemitraan sektor UKM.
c. Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Betuk bantuan diberikan PT PG Rajawali I yaitu berupa buka bersama,
halal bi halal, kurban hewan pada saat hari raya keagamaan, dan sebagainya.
Hal tersebut sejalan dengan Bapak Adi yang menyatakan bahwa:
“untuk program bantuan sarana sosial dialokasikan sebesar 2% daridana PKBL yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Bentuknyabisa berupa renovasi sarana dan prasana tempat ibadah, pembangunanjembatan dll.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).
Penjelasan di atas menyatakan bahwa PT PG Rajawali I sebagai bagian
dari BUMN telah menerapkan program tanggung jawab sosial sesuai peraturan
yang telah ditetapkan oleh kementerian BUMN. Untuk menunjang hal tersebut
perusahaan sengaja mengalokasikan laba dari PT RNI (Persero) sebesar 4% yang
terbagi kedalam 2% untuk program Bina Lingkungan yang diberikan gratis
dengan tujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4) Program Kemitraan
Program Kemitraan sebagai salah satu upaya Pemerintah melalui BUMN
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar bisa mandiri melalui
pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN masing-masing. PT PG Rajawali I
menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang dapat dipercaya untuk menerima
program kemitraan yang disalurkan oleh perusahaan. Melalui penyaringan secara
selektif, PT PG Rajawali I menentukan pihak-pihak yang sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan perusahaan dan juga menentukan program yang nantinya
akan diberikan kepada mitra agar berjalan secara efektif sekaligus tidak
berdampak negatif dan tepat pada sasaran.
Perusahaan bekerja sama dan memberikan bantuan program kemitraan
dengan pihak-pihak terkait dan dapat dipercaya untuk menerima program
kemitraan yang disalurkan. Dana yang direalisasikan tahun 2016 dalam program
ini Rp 3.453.000.000 yang disalurkan melalui mekanisme pinjaman biasa
(Pinjaman Jangka Panjang) dan Pinjaman Khusus (Jangka Pendek) ke sejumlah
mitra binaan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.8 Dana Realisasi Program Kemitraan
SektorPinjaman Biasa
(Jangka Panjang)Pinjaman Khusus(Jangka Pendek)
Sektor Industri Rp 497.000.000 Rp 60.000.000Sektor Perdagangan Rp 1.356.000.000 Rp 675.000.000Sektor Pertanian Rp 10.000.000 -Sektor Peternakan Rp 145.000.000 -Sektor Perkebuanan - -Sektor Perikanan - -Sektor Jasa Rp 560.000.000 Rp 150.000.000Sektor Lainya - -Jumlah Pinjaman Rp 2.568.000.000 Rp 885.000.000
Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I, tahun 2016
a) Bantuan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan PT PG Rajawali I
melalui pembinaan pendidikan. Karena pendidikan merupakan pilar penting untuk
membangun bangsa yang maju. Pembinaan ini berbeda dengan pendidikan formal
sekolah karena pembinaan disini lebih menekankan pada pembentukan skill yang
nantinya akan menunjang kehidupan masyarakat yaitu pembinaan dalam bentuk
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen kewirausahaan,
keterampilan teknis produksi, dan studi banding pengembangan usaha.
Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari:
“PKBL perusahaan juga di arahkan ke Program Kemitraan denganmasyarakat yang fungsinya nanti bisa membantu mengangkatperekonomian warga. Terutama para petani tebu, selain mereka jadisuplier kita juga sebagai mitra dan rekan kerja perusahaan. Untuk itukita sering mengadakan pembinaan dan pendampingan dari perusahaanberupa sosialisasi peningkatan produktifitas dan pengembangantanaman tebu.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
Senada dengan hal tersebut, Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa:
“Program Kemitraan yang kita berikan berupa peminjaman dana kepadamasyarakat untuk menunjang usaha mereka. Masyarakat yangmeminjam biasanya telah memenuhi persyaratan yang diberikan olehperusahaan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkanperusahaan terus memantau dan membina masyarakat mitra binaandengan mengadakan sosialisasi peningkatan produksi, mengelola danmemanajemen produk, teknis pemasaran dan pengemasan produk.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul14.30 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)
b) Bantuan Pinjaman Modal Kerja dan Investasi
Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang
saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia, PT PG Rajawali I memiliki
program kegiatan seperti pemberian modal kerja, pengadaan sarana kerja,
modernisasi peralatan atau mesin produksi mitra binaan.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adi yang menyatakan bahwa:
“sumber dana Bina Lingkungan yang dialokasikan khusus sebesar 2%kita berikan sesuai sasaran kepada masyarakat. Beberapa persyaratanyang utama adalah masyarakat telah memiliki usaha yang telahberjalan. Selain itu merupakan usaha sendiri bukan usaha keluarga.Serta memiliki tujuan pengembangan usaha kedepan. Setelahmemenuhi beberapa persyaratan, maka kita akan melakukan survei dilapangan untuk mempertimbangkan berapa persen modal usaha yangpantas untuk dipinjamkan kepada mitra binaan perusahaan”(wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 pukul13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Susi selaku pemilik usaha
“Susi Cake ‘N Bakery” sekaligus penerima bantuan modal usaha Program
Kemitraan Unit PT PG Krebet Baru, bahwa:
“bagi saya pinjaman modal yang diberikan PT PG Krebet sangatmembantu sekali. Awalnya saya dikasih tau tetangga dan saya cobamengajukan, persyaratannya sama seperti mengajukan pinjaman dibank dan tidak rumit. Tapi disini enaknya dari suku bunga yangdiberikan itu sedikit dan lama kelamaan bunganya itu mengecil setelahangsuran ke bulan dua belas.” (wawancara dilakukan pada hari senintanggal 19 Juni 2017 pukul 16.30 di Jl An-Nur Krebet, Kec.Bululawang, Kab. Malang).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak M. Yasin selaku pemilik
perkebunan Buah Naga “UD. Naga Jaya Makmur” sekaligus penerima bantuan
modal usaha Program Kemitraan Unit PT PG Krebet Baru, menyatakan bahwa:
“progam kemitraan ini sangat mendukung usaha kecil menengah disekitar perusahaan. Selain mudah dalam pengajuan, bunga yang diberikan tidak membebankan karena lama kelamaan mengecil. Bedakalau kita pinjam di bank, suku bunga yang diberikan tetap sekitar 11-12%, tetapi kalau pinjaman dari pabrik ini hanya 6% saja. Tentunya inisangat membantu bagi saya untuk mengembangkan usaha perkebunanini. Satu lagi hal positifnya apabila angsuran masih belum lunas, kitamasih bisa meminjam lagi dengan ketentuan untuk mengembangkanusaha kita.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Juni2017 pukul 10.15 di Jl Pakisaji, No. 76 Kec. Bululawang, Kab.Malang).
Dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dari internal perusahaan
(Bidang PKBL) maupun dari Mitra binaan perusahaan PKBL dapat dilihat bahwa
dana yang berasal dari PT RNI (Persero) dialokasikan sebesar 2% khusus Program
Kemitraan, telah disalurkan kepada unit usaha kecil dan menengah yang
berkembang di sekitar perusahaan. Sebagai data pelengkap untuk lebih jelasnya
telah terlampir dibagian lampiran data realisasi penyaluran modal usaha Program
Kemitraan yang dijalankan oleh PT PG Rajawali I dan PT PG Krebet Baru.
c) Bantuan Peningkatan Pemasaran
Bantuan yang diberikan bukan hanya bagi yang baru akan memulai usaha,
PT PG Rajawali I juga membantu untuk mengembangkan usaha yang sudah
berjalan. Bantuan yang diberikan berupa peningkatan pemasaran hasil produksi
mitra binaan dengan cara memberi bantuan pembiayaan dalam kegiatan pameran.
Seperti halnya pernyataan Bapak Adi bahwa:
“selain program pembinaan dan permodalan perusahaan jugamensosialisasikan kepada mitra binaan tentang cara pengemasanproduk sampai pemasaran hasil. Untuk membantu memasarkan hasilkita buka pasar murah BUMN. Biasanya kita jalankan pada saat adaeven-even tertentu.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).
Pernyataan di atas senada dengan Ibu Susi yang menyatakan bahwa:
“kita memang dibantu sama pabrik untuk memasarkan produk kita.Kalo dari usaha saya dipasarkan ketika ada rapat dan acara-acara ataukegiatan yang membutuhkan konsumsi, kita yang dipanggil untukmemenuhi jamuan para tamu. Biasanya nasi kotak dan roti.”(wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 pukul16.30 di Jl An-Nur Krebet, Kec. Bululawang, Kab. Malang).
Ungkapan di atas didukung Bapak M. Yasin yang menyatakan bahwa:
“bantuan yang diberikan pabrik dalam pemasaran, seringnya lewatbazar pada saat buka giling. Kita dikasih stan-stan khusus mitra binaanpabrik untuk memasarkan produk hasil olahan.” (wawancara dilakukanpada hari selasa tanggal 20 Juni 2017 pukul 10.15 di Jl Pakisaji, No. 76Kec. Bululawang, Kab. Malang).
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program
tanggung jawab sosial pada PT PG Rajawali I bukan hanya sebatas pada
pemberian peminjaman modal usaha saja, tetapi juga telah mengarah kepada
proses pembinaan dan pemasaran. Tujuannya adalah agar produk dari mitra
binaan agar bisa diketahui dan berkembang di masyarakat.
d. Prinsip Independensi
Prinsip independensi merupakan prinsip yang mengharuskan untuk
menghindari adanya pengaruh/dominasi dari pihak manapun. Untuk melancarkan
pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga
masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervensi oleh pihak lain. Pada dasarnya tujuan dari penerapan prinsip ini
adalah untuk menciptakan iklim manajemen yang profesional. Maka dari itu
perusahaan harus menghindarkan diri dari tekanan dan terbebas dari benturan dan
kepentingan (conflict of interest).
1) Independensi dalam pengambilan Keputusan
Penerapan prinsip independensi pada PT PG Rajawali I menerapkan
prinsip independensi salah satunya yaitu dari segi pengambilan keputusan. PT
RNI (Persero) sebagai BUMN yang menaungi dan sebagai holding dari PT PG
Rajawali I memang sangat mendominasi dalam rangka pengabilan kebijakan
perusahaan. Beberapa peraturan dan keputusan yang ada di PT PG Rajawali I
harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh PT RNI (Persero) selaku
pemegang saham. Seperti peraturan terbaru yang mengharuskan PT PG Rajawali I
dalam menjual hasil produksi gula kepada PT BULOG. Hal tersebut berdasarkan
pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Pasal 6 ayat
3 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan
di konsumen. Yang menyebutkan bahwa komoditi gula, minyak goreng, bawang
merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada
Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (BULOG).
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aris yang mengungkapkan bahwa:
“memang permasalahan independensi perusahaan dalam pengambilankeputusan memang masih kurang. Pasalnya kita disamping sebagaiperseroan yang mandiri dan punya direksi sendiri, tapi dalam halpengambilan keputusan masih menginduk pada PT RNI. Dalam hal ini PTRNI selain sama-sama perseoran namun juga bertindak sebagai pemegangsaham di PT PG Rajawali I.” (wawancara dilakukan pada hari kamistanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).
Pernyataan di atas juga di dukung oleh Ibu Citra yang menyatakan bahwa:
“PT PG Rajawali I memang gak berdiri sendiri. Kita masih berada padanaungan PT RNI yang bertindak sebagai holding. Maka dari itu terkaitkebijakan seperti penjualan gula dsb, kita mengikuti kebijakan dari holingselaku pemegang saham kita. Disamping itu kita juga sebagai bagian dariBUMN ya kita juga mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan olehKementerian BUMN.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berbeda halnya dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:
“prinsip independensi yang dimaksud tidak sepenuhnya mandiri. Tentunyaada mekanisme tertentu yang wajib kita patuhi. Karena kita sebagai anakperusahaan BUMN. Memang kita entitas persero yang memiliki struktursendiri, tetapi secara kepemilikan saham perusahaan masih berada dibawah holding. Jadi kita tetap mematuhi setiap peraturan yang mengikatkita dan setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mengacu pada PT RNI.Itu sebagai wujud kepatuhan kita terhadap perundangan yang berlaku.”(wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan uraian dan pernyataan hasil wawancara di atas tersebut dapat
dilihat bahwa penerapan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan
masih belum diterapkan secara maksimal. PT PG Rawajali I sebagai bagian dari
perusahaan negara juga tidak bisa lepas sepenuhnya dalam menentukan kebijakan
dalam menjalankan kinerja perusahaan. Masih ada intruksi dan penyisipan
kebijakan pemerintah lewat holding perusahaan.
2) Independensi dalam Manajemen Karyawan
Pada aspek independensi dalam manajemen karyawan, PT PG Rajawali I
telah membagi peran dari masing-masing individu karyawan dari masig-masing
unit kerja. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan pada turunan tugas dan
tanggungjawab dari tiap kepala bidang. Tugas dari setiap kepala bidang akan
dijabarkan, dipilah dan dibagi kedalam jobdeks tiap unit kerja dan secara teknis
akan dikerjakan oleh staf. Sehingga penggerjaan tugas dan tanggungjawab
didasarkan pada Stadard Operasional Prosedure sesuai dengan jobdesk tiap unit
dan dapat menghindari adanya dominasi/tumpang tindih tugas antar unit kerja.
Seperti wawancara dengan Bapak Aris yang menyatakan sebagai berikut:
“pengelolaan perseroan kita sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwasetiap organ memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturantata kelola perseroan. Dan masing-masing telah mejalankan tugas danfungsi tanpa ada interfensi/confusion antar organ. Level pejabat yangberada di bawah direksi memiliki tanggung jawab dan independensi sesuaidengan cakupan tugasnya.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Tio mengungkapkan bahwa:
“dilihat dari segi independensi karyawan semua berjalan sesuai denganfungsinya sehingga tidak ada saling tumpang tindih intervensi atautumpang tindih pekerjaan. Kita bekerja berdasarkan fungsi yang tercantumdalam SOP yang telah dibuat. Jadi dengan terbaginya pekerjaan secaramerata dan adil serta sesuai dengan tanggung jawab. Pada akhirya akanmenghasilkan suatu independensi disetiap bagian.” (wawancara dilakukanpada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).Berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh di atas,
penerapan prinsip independensi di PT PG Rajawali I dalam manajemen SDM
perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar
dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lainya. Berangkat dari hal tersebut perusahaan
telah membagi dan menuangkan setiap kinerja individu dari tiap unit kedalam
buku Standard Operasional Prosedure (SOP) yang berisi tentang pembagian
tugas dan fungsi secara jelas berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Sehinga
kemungkinan kecil sekali untuk terjadinya dominasi atau tumpang tindih tugas.
Selain adanya pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing
unit secara jelas dan tertulis di dalam peraturan yang telah ditentukan, aspek
independensi dalam manajemen karyawan juga diterapkan pada saat promosi
jabatan. Dalam memberikan kenaikan jabatan kepada pegawai, melalui promosi
jabatan dengan memperhatikan hasil kinerja individu yang tertuang di dalam
Sistem Manajemen Karyawan.
Uraian tersebut senada dengan Ibu Petty yang menyatakan bahwa:
“apabila akan mempromosikan karyawan, calonnya harus melaluiassesment yang diadakaan berkerjasama dengan pihak ketiga. Selain itujuga harus mempertimbangkan berdasarkan pada track record atau rekamjejaknya yang tertulis pada form SMK. Jadi hasilnya independen banget.Itu baru hasilnya kita pakai sebagai dasar promosi.” (wawancara dilakukanpada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, penerapan prinsip independensi di
PT PG Rajawali I juga diterapkan dalam manajemen SDM melalui promosi
kenaikan jabatan yang dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh
pihak manapun. Melainkan berpedoman pada rapor hasil kinerja setiap karyawan
yaitu Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan assessment dari pihak ketiga. Dari
SMK dan assessment yang dilakukan tersebut dapat ditentukan pantas atau
tidaknya karyawan tersebut untuk dipromosikan dan dinaikkan jabatannya.
3) Independensi Rekrutmen Karyawan
Dalam hal proses penerimaan karyawan pada PT PG Rajawali I dilakukan
dengan dua sumber, yaitu: penerimaan dari internal dan penerimaan dari
eksternal. Penerimaan karyawan yang bersumber dari internal yaitu dilakukan
langsung oleh PT PG Rajawali I. Jadi PT PG Rajawali I memiliki kewenangan
untuk merekrut calon karyawan baru dan menerimanya sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Perekrutan yang dilakukan diperuntukan kepada karyawan non-staf
dan PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu). Selain penerimaan karyawan baru,
dalam hal pemindahan posisi karyawan dari unit satu ke unit lain, juga dilakukan
oleh dari internal perusahaan berdasarkan persetujuan dari direksi. Sedangkan
proses penerimaan karyawan yang bersumber dari eksternal dilakukan diluar PT
PG Rajawali I. Dimana dilakukan oleh PT RNI (Persero) selaku holding dari
perusahaan. Perekrutan yang dijalankan oleh PT RNI (Persero) dilakukan untuk
merekrut karyawan pimpinan dengan menggunakan sistem managemen training.
Perekrutan ini diperuntukan kepada karyawan pimpinan/karyawan tetap. Namun
dalam proses perekrutan yang dijalankan memang harus melalui tahap seleksi
yang cukup ketat dan tim penyeleksi dari eksternal perusahaan. Dalam hal proses
seleksi karyawan PT RNI (Persero) telah bekerjasama dengan pihak ke tiga yaitu
PPM Manajemen selaku lembaga independen yang ditunjuk PT RNI (Persero).
Uraian tersebut senada dengan Bapak Aris, yang menyatakan bahwa:
“di perusahaan kita menggunakan dua sistem rekrutmen karyawan. Satulewat RNI pusat yang memang dibentuk untuk menjadi karyawanpimpinan dengan banyak tes yang harus dilewati. Dan satu lagi lewatrekrutmen internal yang langsung diadakan oleh PT PG Rajawali I. Dalamhal rekrutmen internal memang kita lebih mengutamakan orang-orangsekitar pabrik dan perusahaan untuk mengisi kebutuhan tenaga
operasional. Namun seperti pada umumnya mereka harus melewati tes danpersyaratan yang harus mereka lewati.” (wawancara dilakukan pada harikamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).
Wawancara di atas juga sejalan dengan Ibu Citra yang menyatakan bahwa:
“proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan ada yanglewat PT RNI pusat ada juga yang lewat internal PT PG Rajawali I. Yanglewat internal memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga karyawan siniyang mengusulkan saudaranya untuk masuk kesini. Namun beda halnyadengan karyawan rekrutmen pusat harus melewati manajemen trainingdulu.“ (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa PT PG Rawajali I sebagai anak
perusahaan dari PT RNI (Persero) juga tidak lepas sepenuhnya dalam menentukan
kebijakan guna menjalankan kinerja perusahaan. Seperti halnya dalam penerimaan
karyawan dilakukan melalui dua sumber yaitu internal perusahaan PT PG
Rajawali I dan melalui PT RNI (Persero). Hal ini menunjukan bahwa PT PG
Rajawali I belum sepenuhnya independen dan masih ada campur tangan dari
pihak holding perusahaan. Selain itu proses perekrutan internal perusahaan masih
belum menerapkan asas profesionalitas dan masih mengutamakan kekeluargaan.
e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan
Prinsip kewajaran merupakan sebuah keadilan yang diberikan oleh
perusahaan kepada insan perusahaan dan stakeholder dengan tanpa membeda-
bedakan di dalam memenuhi hak dan kewajiban yang berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Penerapan
prinsip kewajaran di PT PG Rajawali I dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
1) Aspek Mitra Kerja
Sebagai upaya PT PG Rajawali I dalam rangka menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik, salah satu pelaksanaannya melalui prinsip kewajaran pada
aspek mitra kerja. Aspek ini lebih mengarah kepada pengadaan barang
perusahaan. Dalam pengadaan barang perusahaan berpedoman pada sistem
administratif yang profesional. Dalam artian perusahaan memberikan kesempatan
yang sama kepada semua mitra perusahaan yang akan melakukan kerja sama
dengan PT PG Rajawali I dalam hal pengadaan barang sesuai spesifikasi dan
kebutuhan. Perusahaan tetap berpedoman dengan buku pedoman pengadaan
barang perusahaan dan mentaati perjanjian atas kesepakatan bersama.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:
“dalam penerapan prinsip fairness sangat mengutamakan asasadministrative, terutama dalam hal pengadaan. Apabila dalam penjualanberdasarkan nilai tertinggi, kalau pengadaan berdasarkan harga yangrendah dan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadiyang memenuhi kebutuhan spesifikasi dan harga yang murah itu nanti nyayang akan dipilih.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Aris yaitu sebagai berikut:
“biasanya dalam prosedur pengadaan terdapat penjelasan terkait kebutuhandari perusahaan terhadap vendor atau mitra kerja yang kita anggapmemiliki keahlian, atau kemampuan dan kompetensi untuk melakukanpekerjaan atau menyediakan suatu barang yang kita butuhkan. Sering jugakita memberikan informasi via surat kepada mitra kerja. Kalau dalambentuk rapat pleno masih pada tahap wacana dan belum dilaksanakan.Yang ada itu dalam rapat terbatas, misalnya dari mitra kerja yang tercatatpada list mitrakerja perusahaan, itu akan dikumpulkan dan kita jelaskanterkait materi spesifik barang-barang yang kita butuhkan.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk proses pengadaan barang
dilakukan dengan beberapa tahapan. Awalnya perusahaan menyusun kebutuhan
barang yang akan diadakan beserta spesifikasi dan kriteria barang. Berikutnya
akan ditawarkan kepada mitra kerja yang telah terdaftar pada list perusahaan yang
menjadi mitra kerja. Bagi perusahaan yang belum menjadi mitra perusahaan dapat
megajukan dengan memenuhi persyaratan yang telah disepakati antar perusahaan.
Tahap selanjutnya adalah pendatangan melalui undangan resmi untuk selanjutnya
akan dijelaskan terkait kebutuhan barang. Yang menjadi catatan penting bagi PT
PG Rajawali I dalam pengadaan barang bahwa dalam pengadaan barang bukan
merk yang dilihat tetapi kualitas barang dan harga yang ekonomis yang paling
diutamakan dan disesuaikan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
2) Aspek SDM atau Karyawan
Sebagai penggerak roda perusahaan, karyawan merupakan aset penting
yang dimiliki oleh PT PG Rajawali I. Maka dari itu perusahaan harus
memperhatikan kelayakan dan kenyamanan terhadap fasilitas yang diberikan
kepada setiap karyawannya. Dengan begitu semangat untuk meningkatkan
kualitas kinerja para karyawan semakin hari akan semakin baik. Beberapa upaya
yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I tersebut tujuan utamanya adalah untuk
menciptakan keadilan atas persamaan yang bisa dicapai.
Seperti hasil wawancara dengan Bapak Aris yang menyatakan bahwa:
“prinsip kewajaran yang kita terapkan terhadap karyawan kita itu sesuaidengan peraturan yang berlaku. Misalnya ada aturan pemberian hak ataureward juga kita akan berikan sebagaimana tercantum pada aturantersebut. Begitu juga dengan karyawan yang telah melakukan pelanggaranjuga akan ditindak dan diberikan punishment sesuai dengan aturan yang
telah disepakati.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa PT PG Rajawali I dalam
menerapkan prinsip kewajaran memandang bahwa semua insan PT PG Rajawali I
sejajar dan setara di hadapan peraturan. Semua insan wajib diperlakukan seadil-
adilnya agar tidak terjadi ketimpangan yang nantinya dapat menimbulkan masalah
di kemudian hari bagi perusahaan. Selain itu dalam rangka menunjang
pengembangan perusahaan dan Sumber Daya Manusia diperlukan adanya
program pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil dan
berpengalaman luas, yang dapat menguasai tugas-tugas pekerjaan dibidang
masing-masing. Dengan adanya program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
kerja, diharapkan karyawan dapat termotivasi dalam berkarya dan bekerja lebih
baik demi kemajuan bersama, baik perusahaan, kompetensi karyawan dan jenjang
karir. Perlu tersedianya fasilitas pengembangan potensi yang diberikan perusahaan
berupa pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan
kebutuhan perusahaan. Pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan
meliputi kursus jabatan dan pelatihan (seminar, workshop, dan praktek langsung).
Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Aris yaitu:
“Terkait dengan pelatihan yang diberikan kepada karyawan menggunakansistem skala prioritas. Jadi dikaitkan dengan program apa yang lebihditekankan pada saat ini dan organ mana yang terkait dengan programtersebut, itulah yang mendapat prioritas untuk mendapatkan pelatihan.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelatihan yang diberikan
berdasarkan sistem prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan program
yang sedang dijalankan oleh perusahaan pada saat ini. Hal tersebut dilakukan
untuk efisiensi anggaran serta lebih menekankan pada efektifitas program sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu sebagai upaya perusahaan dalam
meningkatkan kompetensi karyawan, PT PG Rajawali I telah menyusun sejumlah
strategi sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan dari beberapa kegiatan yang pernah
dilakukan. Tujuan dari pemebentukan strategi ini adalah agar setiap program yang
telah dirancang sesuai dengan misi untuk kemajuan perusahaan dan tepat pada
sasaran. Berikut empat strategi dasar pengelolaan SDM, yaitu:
Tabel 4.9 Strategi Dasar Pengelolaan SDM PT PG Rajawali I
No Strategi Dasar Keterangan
1
Revieworganisasi,kebijakan, dansistem SDM
Upaya untuk mewujudkan strategi ini antara lainmemenuhi infrastruktur organisasi, memperbaruikebijakan manajemen di bidang SDM, danmengimplementasikan sistem informasi SDM yangterintegrasi.
2Peningkatanproduktivitas
Peningkatan produktivitas SDM yang dilaksanakanmelalui program rekrutmen selektif, pelatihanfungsional, pelatihan sikap mental, pengembangankarakter, indentifikasi dan formulasi standarproduktivitas, dan sistem insentif berbasisis kinerja.Selain itu, PT PG Rajawali I juga mempersiapkan danmenjalankan mekanisasi, otomatisasi, dan pengelolaanSDM tidak tetap secara efektif dan efisien
3Kaderisasi danpengembanganSDM
Strategi ini dilaksanakan melalui program individualdevelopment program, asesmen berkesinambungan,management development program, managementgathering, dan executive briefing (sharing).
4Pengendalianbiaya
Strategi ini dijalankan melalui program-programpengendalian biaya SDM, optimalisasi biaya lembur,ikut serta dalam program jaminan sosial, dan pensiun(BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan DPKLmaupun program manfaat pensiun lainnya).
Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016
Strategi dasar di atas akan difokuskan kepada seluruh karyawan yang ada
di lingkup PT PG Rajawali I. Total sumber daya manusia PT PG Rajawali I
berjumlah 3.156 karyawan. Jumlah tersebut terdiri atas komisaris dan direksi, staf,
nonstaf, serta karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Rinciannya
yaitu sebanyak 5 orang merupakan jajaran komisaris dan direksi, kepala bidang
dan General Manager sebanyak 8 orang, kepala bagian sebanyak 26 orang, staf
sebanyak 114 orang, nonstaf sebanyak 701 orang, serta sebanyak 2.302 orang
merupakan karyawan kontrak/PKWT.
Setiap karyawan di atas memiliki kesempatan yang sama untuk dapat
mengembangkan potensi dan mendapatkan fasilitas berupa pendidikan dan
pelatihan dari perusahaan. PT PG Rajawali I terus mendorong karyawan untuk
berkembang lebih maju dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja
mereka masing-masing. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bertujuan khusus
untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan mendapatkan promosi
jabatan tertentu sebagai bentuk kaderisasi. Program pendidikan dan pelatihan
yang dilakukan PT PG Rajawali I selama 2016 akan disajikan dalam bentuk tabel
berikut:
Tabel 4.10 Program Pendidikan dan Pelatihan PT PG Rajawali I Tahun 2016
No Pelatihan Sasaran Keterangan1 Analisa Bahan Pembantu Karyawan QC P3GI2 Assesment Test seluruh Kepala Bidang
dan Kepala Bagian PT PGRajawali I denganmenggunakan konsultanPT GAIA SOLUTIONS
Kantor Direksi PTPG Rajawali Iselama 2 hari
3 Kursus Laboran Gula para Chemiker di seluruhUnit Pabrik Gula PT PGRajawali I
LPP Yogyakarta
4 Assesment seluruh karyawan staf diPT PG Rajawali I bekerjasama dengan KonsultanTansil Psikologi
diadakan dengantotal pelatihanhingga 7 hari
No Pelatihan Sasaran Keterangan5 Pelatihan Basic
ManagementDevelopment Program(BMDP)
Staf PT PG Rajawali I Selama dua minggubertempat di PTRNI (Persero)
6 Studi banding WitnessMesin PuteranBroadbent
Bidang Tanaman Thailand.
7 Pre Test Karyawan bagian Produksidan Quality ControlPG Krebet Baru.
8 Pelatihan dan SertifikasiSIO
Operasional PesawatAngkut
Diselenggarakanoleh DisnakertransKab. Malang
Sumber: Hasil Olahan Penulis, tahun 2017
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Hari bahwa:
“kita berikan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Selain itupeningkatan status juga diberikan sesuai kinerja dan kualitas pekerjaannya.Jadi dengan pemberian pelatihan yang sesuai, transfer knowledge nya tepatsasaran dan efektif.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Pernyataan di atas juga di dukung oleh Bapak Tio:
“dalam pemberian pelatihan dan kesempatan pengembangan diri sudahditerapkan secara setara dan wajar. Semua mendapatkan kesempatan yangsama untuk karyawan yang ingin meningkatkan potensi kinerjanya. Jadikita setiap tahun memang sudah diaggarkan khusus untuk pelatihan. Untukdeskripsi pelatihan memang tergantung dari masing-masing bidang ataubagian yang sedang dibutuhkan. Jadi disitu memang perusahaanmemberikan pelatihan dan kesempatan yang sama dan semua sudahtertulis dan menjadi kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerjadi PT PG Rajawali I.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30Mei 2017 pukul 10.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Dari pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 di
atas, baik program pelatihan yang berasal dari perusahaan, anak perusahaan,
maupun pihak eksternal, total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk program
diklat sebesar Rp 2.272.007.424,00. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan atas
dasar komitmen untuk kemajuan dan perkembangan SDM PT PG Rajawali I.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan Good Corporate
Governance (GCG) di PT PG Rajawali I.
a. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip GCG di PT PG Rajawali I
Faktor memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil/tidaknya
dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil
penelitian di lapangan, berikut akan di paparkan beberapa faktor pendukung
dalam pelaksanaan GCG pada PT PG Rajawali I diantaranya sebagai berikut:
1. Adanya Komitmen Direksi PT PG Rajawali I dalam Menerapkan GCG
Adanya komitmen dapat dilihat dari niatan direksi perusahaan dalam
mengeluarkan kebijakan tekait penerapan GCG. Pada dasarnya komitmen
merupakan faktor pertama yang harus dimiliki setiap insan perusahaan agar dapat
memunculkan kesadaran dalam penerapan GCG. Salah satu komitmen yang dapat
dilihat yaitu adanya pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) yang
ditandatangani oleh Organ BUMN dan dikukuhkan pada RUPS. Komitmen dalam
pelaksanaan GCG pada PT PG Rajawali I dimulai dengan adanya komitmen dari
jajaran Direksi yang berlanjut pada komitmen dari karyawan.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hari yang menyatakan bahwa:
“untuk mewujudkan tata kelola perusahaan harus ada niatan yang kuat dankomitmen baik dari jajaran direksi maupun dari karyawan perusahaan.Secara struktural GCG memang sudah di upayakan agar masuk danmenjadi agenda perusahaan.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).Penjelasan tersebut didukung Ibu Petty yang menyatakan bahwa:
“untuk faktor pendukungnya yaitu GCG pada tahun 2016 sudah masukmenjadi bagian dari KPI nya direksi. Jadi mau gak mau GCG tidak bisadipandang sebelah mata lagi. Istilahnya dalam menjalankan perusahaansecara administrasinya harus benar sesuai dengan tata kelola perusahaan.Pada intinya harus ada keselarasan antara direksi dengan karyawan dalammenjalankan GCG.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa jajaran direksi merupakan
strata paling tinggi dalam suatu perusahaan yang menjadi penentu setiap
kebijakan yang mengarahkan tujuan dari sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu
adanya komitmen dari jajaran direksi untuk bersungguh-sungguh dalam
menerapkan GCG. Bentuk penerapan GCG yang telah dilakukan oleh Direksi PT
PG Rajawali I berupa memasukan prinsip-prinsip GCG kedalam setiap agenda
perusahaan. Selain itu direksi telah menunjuk seseorang manajemen sebagai
penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang
baik. Tugas penggungjawab pelaksanaan GCG tersebut adalah menyusun rencana
kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi Pedoman
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
PT PG Rajawali I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu pemantauan yang dilakukan adalah untuk menjaga agar kegiatan usaha
perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
2. Terdapat Peraturan dan Kebijakan yang Mengacu pada Praktik GCG
Penerapan GCG dalam tataran perseroan Indonesia telah diatur dalam
Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktek
Good Corporate Governance pada BUMN yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 yang
berbunyi: BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan
GCG sebagai landasan operasionalnya. Selain itu, dari peraturan tersebut telah
direvisi dan dituangkan ke dalam Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada
BUMN tepatnya pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: BUMN wajib menerapkan
GCG secara konsiten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta
anggaran dasar BUMN. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.
Berdasarkan beberapa landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka
PT PG Rajawali I selaku bagian dari BUMN memiliki kewajiban untuk
melaksanakan GCG dalam kegiatan operasionalnya.
Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan tentang penerapan GCG, PT
PG Rajawali I mulai menerapkan GCG pada tahun 2010. Tepatnya pada tanggal
22 Desember 2010 PT PG Rajawali I membentuk Tim GCG Perusahaan yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemantauan GCG perusahaan. Silang tiga
tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio dari tim GCG yang
betugas untuk menyusun rancangan pedoman GCG perusahaan. Pada tanggal 1
April 2016 secara resmi Tim GCG mulai berubah menjadi bagian sendiri dan di
masukkan kedalam struktural perusahaan.
Uraian di atas sejalan dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:
“mulai tahun 2010 perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelolaperusahaan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga tahunsebelumnya telah terbentuk embrio tim yang menyusun rancangan GCG.Setelah itu 2010 perusahaan bekerja sama dengan KNKG pusat berhasil
membentuk pedoman GCG sempai sekarang.” (wawancara dilakukan padahari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).
Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibu Petty mengungkapkan bahwa:
“komitmen perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baikdapat dilihat dari semakin berkembangnya pertumbuhan GCG diperusahaan. artinya GCG yang semula hanya embrio saja selanjutnyamenjadi agenda penting dan dimasukkan kedalam board of directors,bahkan selanjutnya di tahun 2016 yang lalu saya di amanahi menjadikepala bagian GCG dan Manajemen Resiko yang masih baru.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan beberapa penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat dilihat
bahwa adanya komitmen yang muncul dari insan perusahaan merupakan salah
satu faktor pendukung dalam penerapan GCG perusahaan. Komitmen tersebut
dapat dilihat dari adanya perkembangan penerapan GCG pada PT PG Rajawali I
yang semula hanya Tim dan sekarang telah dimasukan kedalam agenda direksi
dan menjadi struktural sendiri.
3. Terdapat Pengawas atau Komite Audit
Tugas pengawasan perusahaan di PT PG Rajawali dilakukan oleh Dewan
Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada
pemegang saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan serta
memberikan nasehat kepada direksi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
Dewan Komisaris dibantu seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan 2 (dua)
Komite, yaitu Komite Audit (KA) dan Komite Manajemen Risiko (KMR). Ketua
Komite dijabat oleh Komisaris, sedangkan anggota Komite dipilih dan ditetapkan
oleh Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite berasal dari luar Perseroan dan
tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha
Perseroan serta memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugasnya. Hadirnya sebuah komite audit bertujuan untuk
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian
nasehat atas keandalan (reliability) dari Laporan dan informasi keuangan
Perseroan serta Efektivitas Pengendalian internal Perseroan yang disesuaikan pada
sistem tata kelola perusahaan yang baik.
Selama kurun waktu tahun 2016, Komite Audit telah memberikan
pendapat kepada Dewan Komisaris terkait pemberian tanggapan
tertulis/rekomendasi/persetujuan serta terkait tugas pengawasan dan pemberian
nasehat kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi tersebut telah memberikan
peningkatan efektivitas pengendalian internal Perseroan yang cukup baik dan
terus ditingkatkan kesempurnaannya.
Selain itu berdasarkan hasil self assessment penerapan GCG pada PT PG
Rajawali I tahun 2016 mencapai total skor sebesar 78,775 atau 78,775% dari skor
maksimal 100. Dengan capaian skor ini maka klasifikasi kualitas penerapan GCG
di PT PG Rajawali I periode tahun 2016 adalah “Baik”.
Berdasarkan uraian tetang pengawasan di atas juga dijelaskan pula oleh
Ibu Petty sebagai berikut:
“di setiap perseroan pasti memiliki dewan pengawas atau kalau di kitadikenal dengan dewan komisaris. Dewan inilah yang tugasnya untukmengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalammengelola perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komisaris memilikikewenangan untuk membentuk komite-komite yang tujuannya untukmembantu tugas dari pada komisaris itu sendiri.” (wawancara dilakukanpada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Bapak Aris bahwa:
“dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dibantu oleh dua komite,yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko. Komite Auditbertugas untuk memeriksa dan memberikan saran pada setiap laporansirkulasi keuangan perusahaan, dan komite manajemen resiko bertugasuntuk menganalisa dan memberikan masukan terhadap resiko perusahaankedepannya. Semua tugas mereka berada dalam ranah tata kelolaperusahaan yang baik.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berikut pernyataan yang sama di sampaikan Bapak Hari sebagai berikut:
“setiap tahun kita mengadakan self assesment terhadap penerapan GCG.Hasilnya di tahun ini skor GCG perusahaan meningkat dari tahunsebelumnya yaitu 78,775 per seratus. Kalau diklasifikasikan capaian initermasuk kedalam kategori Baik.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).
Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan narasumber di atas dapat
dilihat bahwa dalam pengelolaan perusahaan memang perlu adanya suatu bagian
yang bertugas sebagai pengawas jalannya perusahaan. selain mengawasi jalannya
manajemen perusahaan, juga memiliki fungsi memberikan masukan kepada
jajaran direksi agar dalam menjalankan aktivitas perusahaan tetap berada pada
koridor tata kelola perusahaan yang baik.
b. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip GCG di PT PG Rajawali I
1. Kurangnya Penyesuaian Pedoman GCG dengan peraturan terbaru
Dalam penerapan Good Corporate Governance di suatu perseoran perlu
adanya suatu pakem atau ketentuan yang pasti dan tidak berubah-ubah. Pakem
tersebut merupakan alat yang dijadikan sebagai titik acuan yang mendasari dalam
penerapan Good Corporate Governance suatu perseroan. Secara umum dalam
praktek Good Corporate Governance terdapat tiga buah pedoman, yaitu Code of
Corporate Gocernance (Pedoman Penerapan GCG), Code of Conduct (Pedoman
Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi dan Komisaris). Code
of Corporate Gocernance atau Pedoman Penerapan Good Corporate Governance
berisi peraturan-peratuan yang menjalaskan tentang pemahaman Good Corporate
Governance perusahaan, serta hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan
dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ lain pendukung
penerapan Good Corporate Governance perusahaan. Code of Conduct atau
Pedoman Kode Etik berisikan tentang nilai-nilai dan etika berbisnis serta
komitmen dan budaya perusahaan. Sedangkan Board of Manual atau Pedoman
Umum Direksi dan Komisaris berisi ketentuan dan penjelasan tentang fungsi dan
hubungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris serta fungsi
dan hubungan Direksi dan Organ Pendukung Direksi.
Secara umum pedoman penerapan Good Corporate Governance pada PT
PG Rajawali I telah terpenuhi semuanya. Namun yang jadi permasalahan adalah
dari semua pedoman dasar penerapan Good Corporate Governance yang
digunakan adalah Pedoman tahun 2010 dan masih perlu disesuaikan lagi dengan
peraturan perundang-undangan tentang Good Corporate Governance yang baru
yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
BUMN.
Seperti uraian di atas berikut hasil wawancara dengan Bapak Aris bahwa:
“Secara tidak langsung dalam menerapkan Good Corporate Governance,perlu adanya pedoman yang mendasari dalam kegiatan tata kelolaperusahaan. Ulntuk saat ini yang menjadi sorotan yaitu pedomanpelaksanaan GCG perusahaan yang masih lama tahun 2010. Pedoman
tersebut perlu direvisi agar nantinya bisa memberikan stimulus padaseluruh organ perusahaan dalam menjalankan proses bisnis perseroansesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).
Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari:
“Secara komitmen penerapan GCG PT PG Rajawali I disini memangmengalami perkembangan. Bisa dilihat dari segi historis nya perusahaan,pada tahun 2007 mulai dibentuk tim GCG untuk persiapan embrio GCG,dan akhirnya berhasil pada tahun 2010 menelurkan pedoman GoodCorporate Governance perusahaan. Namun memang semangat penerapanini masih sifatnya dinamis, bisa dibilang naik-turun, akhirnya pedomanGCG perusahaan yang kita pakai masih tahun 2010 dan masih belumdiperbarui.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Dari beberapa uraian penjelasan tentang penyesuaian pedoman penerapan
GCG PT PG Rajawali I yang masih menggunakan pedoman lama yaitu pedoman
Good Corporate Governance tahun 2010. Ini sudah sangat lama dan perlu adanya
pembaharuan terhadap pedoman tersebut. Agar nantinya dalam menjalankan
proses tata kelola perusahaan yang baik dapat mengikuti perkembangan peraturan
yang terbaru dan tidak kalah saing dengan perusahaan terkemuka lainnya.
2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kemampuan Mempresepsikan GCG
Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur
tentang pengelolan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan
dan kewenangan perusahaan. Pengertian tersebut perlu pendalaman dan
pemahaman secara eksplisit agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
dapat merugikan perusahaan. Pemahaman yang mendalam perlu dilakukan secara
merata kepada seluruh pihak terutama insan dan seluruh organ perusahaan.
Menurut sejarahnya wacana penerpaan Good Corporate Governance pada
PT PG Rajawali I mulai digulirkan jauh-jauh hari. Pada tahun 2007 babak baru
pun dimulai ketika dikeluarkan surat direksi yang berisikan membentuk Tim
khusus yang bertugas untuk mempersiapkan Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance). Dengan bantuan dari KNKG pusat dan dengan
penyesuaian berdasarkan etika usaha dan budaya perusahaan, akhirnya pada tahun
2010 berhasil membuat tiga pedoman dasar tata kelola perusahaan yang baik
yaitu: Code of Corporate Gocernance (Pedoman Penerapan GCG), Code of
Conduct (Pedoman Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi
dan Komisaris). Setelah pedoman berhasil dibuat selanjutnya di adakan sosialisasi
secara merata dan mendasar kepada seluruh insan maupun organ PT PG Rajawali
I, menyangkut juga sosialisasi kepada PT PG Krebet Baru dan juga PT PG Rejo
Agung Baru. Namun seiring sosialisasi yang telah dijalankan, presepsi dan
penangkapan setiap individu karyawan berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan
karena kurang adanya pemahaman yang mendalam akan pentingnya Good
Corporate Governance bagi setiap insan perusahaan. Selain itu ada juga karyawan
yang individualistik dengan mangacuhkan dan mengaggap kurang penting
penerapan GCG perusahaan.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Citra menyatakan bahwa:
“faktor penghambat penerapan GCG saya rasa lebih ke personalindividunya. Soalnya yang saya tau kalau secara sistem disini sudah tertatadengan baik. Bahkan sudah dimasukkan kedalam sruktur perusahaan.Tetapi balik lagi pemahaman secara pribadi dari masing-masing individuterhadap penerapan GCG itu yang menimbulkan banyak penafsiran.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Pernyataan di atas didukung oleh Ibu Petty sebagai berikut:
“seperti pada umumnya ketika ada kebijakan baru yang menyangkutseluruh aspek perusahaan ya kita pasti diadakan sosialisasi kepada seluruhorgan perseroan tanpa terkecuali. Termasuk sosialisasi kepada unit-unitusaha kita seperti PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru jugakita beri sosialisasi dengan kadar yang sama. Namun balik lagi pada saatsosialisasi berlangsung pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. ApalagiGCG di PT PG Rajawali I ini bukan barang baru lagi. Ini kita mulaiterapkan di tahun 2010, dan pernah disosialisasikan sampai tahun 2011.Tetapi sampai sekarang pemahaman Good Corporate Governance masihbelum merata kepada setiap karyawan.” (wawancara dilakukan pada harirabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).
Dari beberapa hasil wawancara di atas telah dijelaskan bahwa penerapan
prinsip Good Corporate Governance pada PT PG Rajawali I terkendala dari sisi
pemahaman setiap individu karyawan. Langkah sebagaimana mestinya dari
perusahaan seperti sosialisasi secara merata baik kepada karyawan Kantor Direksi
PT PG Rajawali I, maupaun kepada Unit PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo
Agung Baru telah dilakukan. Tetapi memang pemahaman dan presepsi yang
kurang merata serta penyatuan komitmen yang masih perlu dibangun lagi.
3. Dualisme dalam Sistem Holding
PT PG Rajawali I merupakan entitas publik yang merupakan anak
perusahaan dari PT RNI (Persero) yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan
dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Selain itu PT PG Rajawali I
sebagai entitas publik yang berdiri sendiri dalam sebuah badan Perseroan
Terbatas. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dapat menghambat
penerapan prinsip GCG perusahaan terutama pada aspek independensi. Dimana
PT PG Rajawali I dalam mengambil setiap kebijakan harus sejalan dengan induk
perusahaannya yaitu PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I memiliki
struktural yang terpisah dari PT RNI (Persero) dan memiiki Direksi sendiri,
namun setiap kultur dan budaya perusahaan masih harus berpedoman pada
perusahaan induk. Pada dasarnya PT RNI (Persero) sejajar dengan PT PG
Rajawali I selaku entitas publik yang berbadan Perseroan, namun yang memiliki
saham mayoritas dari PT PG Rajawali I adalah PT RNI (Persero) yaitu sebesar
99,98% kepemilikan dan PT Rajawali Nusindo sebanyak 1 lembar saham atau
0,02% kepemilikan.
Seperti hasil wawancara berikut ini dengan Bapak Aris:
“kalau kita mengikuti Undang-undang tentang perseroan, kita inimerupakan entitas perusahaan yang independen. Pertanggungjawaban kitaadalah kepada pemegang saham. Cuma kadang-kadang terjadi “dua lisme”dimana pemegang saham kita dalam hal ini PT RNI, yang mewajibkanpolicy-policy perseroan RNI yang harus diterapkan juga di PT PGRajawali 1. Padahal PT PG Rajawali 1 punya direksi sediri, punyamanajemen sendiri, punya pertimbangan dan keputusan sendiri, harusnyamandiri. Inilah yang menjadi kelemahan dari sisi independensi dimana adacampur tangan dari sebuah perseroan yang memiliki PT PG Rajawali 1,tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan GCG.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).
Berdasarkan dari uraian dan pernyataan hasil wawancara di atas telah
dijelaskan bahwa salah satu faktor penghambat penerapan Good Corporate
Governance salah satunya adalah dualisme dalam sistem holding. Dimana PT
RNI (Persero) pada dasarnya sejajar sama-sama berbadan perseroan, juga
bertindak sebagai pemilik saham mayoritas dari PT PG Rajawali I. Maka dari itu
sering kali kebijakan-kebijakan banyak disusupkan ke dalam jalannya perusahaan
PT PG Rajawali I. Hal seperti ini lah yang menjadi faktor penghambat penerapan
prinsip GCG terutama pada aspek independensi.
C. Analisis Data
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT PG
Rajawali I Surabaya.
Governance merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya
hubungan antara sektor Pemerintah (State), Swasta (Private Sector), dan
Masyarakat (Civil Society). Dari ketiga sektor tersebut merupakan pilar-pilar
penyokong Governance. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan
diperlukan penguatan peran dan kerjasama yang baik demi mewujudkan Good
Governance. Sektor Pemerintah (State) memiliki fungsi sebagai regulator yang
menciptakan hukum dan lingkungan politis yang kondusif dalam pembangunan
negara. Masyarakat (Civil Society) berperan aktif dalam seluruh aktivitas
kehidupan bernegara yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga
masyarakat. Sedangkan sektor swasta (Private Sector) mempunyai peran dalam
menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Maka dari itu perlu
menjaga keselarasan interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan sektor
negara, swasta, dan masyarakat. Pada prinsipnya Good Governance hampir sama
dengan Good Corporate Governance, perbedaannya hanya letak fokus dan ruang
lingkupnya. Good Governance lebih diterapkan pada instansi pemerintahan
bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik. Sedangkan Good Corporate
Governance lebih dijadikan dasar dalam pengelolaan perusahaan pemerintah atau
swasta dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
Sebagai salah satu perusahaan publik (BUMN), PT PG Rajawali I
memiliki tugas untuk mengelola kekayaan negara dalam bidang agro industri yang
memproduksi gula berbahan dasar cairan sari tebu. Secara harfiah gula merupakan
karobohidrat sederhana yang dapat larut kedalam air dan langsung diserap oleh
tubuh untuk diubah menjadi energi. Sumber gula di indonesia sejak masa lampau
adalah cairan bunga (nira) kelapa serta cairan batang tebu. Tebu adalah tumbuhan
asli dari Nusantara, terutama di bagian timur. Walaupun tebu dapat tumbuh di
seluruh Indonesia, tetapi dari segi iklim yang paling sesuai adalah pulau Jawa,
khususnya Jawa Timur. Tebu biasanya ditanam pada akhir musim kemarau
setelah panen pada musim hujan (Mubyarto, 1977). Melihat kondisi tesebut maka
dari itu banyak dibangun pabrik gula untuk memenuhi kebutuhan akan
penggilingan tebu guna diproses menjadi gula pasir.
Dalam menjalankan usahanya PT PG Rajawali I dituntut untuk melakukan
proses pengelolaan perusahaan secara transparan dan efektif dalam kerangka
Good Corporate Governance. Hal tersebut diyakini dapat mengoptimalkan nilai
perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional. Selain itu, sebagai perusahaan publik PT PG Rajawali I dituntut
untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaan. tujuannya adalah agar
masyarakat dapat memantau setiap kegiatan pada suatu perusahaan. Disamping
itu, prinsip tanggung jawab perlu dikuatkan untuk menimbulkan kepercayaan dari
masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan. berikutnya adanya kesadaran akan
tanggung jawab sosial juga perlu dilakukan guna mendorong timbulnya kesadaran
akan pentingnya kelestarian lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memenuhi segala aktivitas tersebut diperlukan sebuah konsep Good
Corporate Governance sebagai sebuah landasaran berpikir dan pedoman bagi
dunia usaha agar dapat berjalan lebih beretika dan bertanggung jawab. Seperti
pernyataan Cadbury yang dikutip Sutedi (2012:1) mengatakan bahwa GCG adalah
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara
kekuatan dan kewenangan perusahaan.
Kewajiban menerapkan GCG pada perusahaan publik telah diatur dalam
Keputusan Menteri BUMN Nomor. 117 tahun 2002 tentang Penerapan Prektek
Good Corporate Governance pada BUMN serta Salinan Peraturan Menteri
Neggara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara. Peraturan tersebut mengisyaratkan kepada seluruh BUMN untuk wajib
menerapkan GCG sebagai dasar acuan dalam menjalankan tata kelola perusahaan.
Maka dari itu tujuan dari penerapan GCG pada perusahaan publik yaitu (Pedoman
GCG PT PG Rajawali I, 2010:2): (1) Memaksimalkan nilai bagi Pemegang Saham
melalui peningkatan daya saing usaha yang dapat memaksimalkan laba, dengan
penerapan praktek-praktek tata kelola yang baik di Kantor Direksi PT PG
Rajawali I dan Unit Usaha / Unit Kerja sebagai suatu kesatuan entitas usaha
terintegrasi, saling menunjang, dan berjalan seiring menuju pencapaian visi dan
misi Perusahaan. (2) Mewujudkan sistem Manajemen Korporat secara profesional
yang dilakukan secara sistematis, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung
jawab, sadar risiko, serta memperhatikan aspek kewajaran dan keadilan (fairness).
(3) Mendorong tumbuh berkembangnya Budaya Korporat secara positif dengan
berlandaskan nilai moral yang tinggi, kepatuhan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan kesadaran adanya kewajiban Perseroan kepada
stakeholders serta lingkungan hidup/alam di sekitar Perseroan. (4) Mencapai Citra
atau Nama Baik Perusahaan yang tinggi.
Berangkat dari berbagai tujuan diatas dapat dirangkum bahwa pada
dasarnya tujuan utama dari penerapan GCG pada PT PG Rajawali I adalah untuk
memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu berdaya saing dengan
perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga diakui eksistensinya dimata masyarakat.
Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta konflik
kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan
organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih
accountable (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih
transparan, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat
memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu manfaat yang dapat dirasakan
oleh masyarakat adalah perlakuan yang memuaskan dari perusahaan publik dalam
bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima (barang/jasa). Sedangkan
manfaat penerpaan GCG bagi karyawan dapat diberikan kesempatan yang sama
untuk mengembangkan kinerjanya sesuai penilaian yang wajar dan transparan.
Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang ada PT PG Rajawali I
telah berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan Good Corporate
Governance sebagai landasan disetiap kegiatan operasional perusahaan. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan GCG di PT PG Rajawali I
diwujudkan melalui penerapan lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Berikut akan dijelaskan mengenai
paparan penerapan lima prinsip GCG pada PT PG Rajawali I Surabaya.
a. Transparansi
Secara sederhana prinsip ini dapat diartikan sebagai keterbukaan
informasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa dalam
mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang
terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut
keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Selain
itu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang Penerapan GCG
pada BUMN, yang dimasksud prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Apabila
dilihat dari peraturan tersebut, penerapan prinsip tranparansi pada PT PG Rajawali
I dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan dengan melibatkan karyawan
secara langsung. Transparansi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan
dengan pelibatan karyawan untuk mendapatkan ide dan masukan terkait
permasalahan yang sedang dihadapi. Terutama transparansi pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan karyawan pada unit kerja yang
bersangkutan. Bentuk transparansinya dilakukan melalui beberapa forum rapat
yaitu rapat direksi, rapat serikat pekerja, dan diskusi permasalahan bidang. Selain
itu transparansi dalam penyediaan laporan keuangan perusahaan juga telah
dipenuhi secara rutin pada tiap akhir tahun. Keuangan PT PG Rajawali I telah di
audit tiap tahun oleh lembaga akuntan independen yaitu Kantor Akuntan Publik
dan Badan Pengawas Keuangan, yang selanjutnya dikelola bagian keuangan untuk
diteruskan ke PT RNI (Persero) selaku pihak holding, dan dicantumkan dalam
annual report untuk dipublikasikan kepada khalayak umum. Berikutnya
transparansi penilaian kinerja pegawai juga dilakukan berdasarkan Sistem
Manajemen Kinerja (SMK) dengan sistem penilaian berjenjang dua atasan
pegawai. Bentuknya berupa lembaran rapor berisi evaluasi penilaian kinerja
selama satu tahun. Hasil evaluasi tersebut berikutnya akan di jadikan sebagai
landasan bagi manajemen dalam hal promosi jabatan.
Sedangkan menurut KNKG (2006:5) pedoman pokok pelaksanaan prinsip
transparansi, adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses olehpemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, dan tidak terbatas pada, visi,misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunandan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikansaham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris besertaanggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistemmanajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistemdan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian pentingyang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangikewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuaidengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsionaldikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
Berdasarkan pedoman pokok di atas, PT PG Rajawali I telah menerapakan
prinsip transparansi kepada publik dengan memberikan informasi yang jelas dan
memadai melalui annual report yang berisi laporan kinerja perusahaan selama
satu tahun. Di dalamnya termuat informasi perusahaan berupa visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, analisis dan
pembahasan manajemen, tentang SDM PT PG Rajawali I, Tata Kelola
Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Laporan Keuangan
Konsolidasi. Selanjutnya transparansi memalui media perusahaan juga dapat di
akses melalui website yakni www.pgrajawali1.co.id yang mana di dalamnya
mencantumkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan dapat
diakses oleh publik, baik stakeholder/shareholder dengan tetap memperhatikan
asas kerahasiaan perusahaan sesuai dengan aturan perundangan. Namun
berdasarkan observasi yang dilakukan media perusahaan dalam hal ini website
(www.pgrajawali1.co.id) belum dikelola secara maksimal dan masih belum di
perbaharui. Hal ini disebabkan karena belum adanya sumber daya yang
berkompeten untuk menangani dan mengisi tanggung jawab tersebut.
Selain itu PT PG Rajawali I juga menyediakan akses pengaduan layanan
melalui mekanisme whistle blowing system yang terhubung dengan kantor pusat
di PT RNI (Persero) dan pada PT PG Rajawali I telah membentuk Tim Pengelola
Laporan dan Tim Pengkaji Laporan Duagaan Pelanggaran. Sistem tersebut berisi
pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam
perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemangku
kepentingan dan perlindungan terhadap nama baik perusahaan.
Sistem transparansi yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I menunjukan
kepatuhan terhadap ketetetapan KNKG poin satu, kedua dan ketiga yaitu
perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan
akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
Poin selanjutnya menyebutkan bahwa informasi yang diungkap tidak terbatas
pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan
dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh
anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sistem manajemen resiko, sistem
pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
perusahaan, serta prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak
mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada
bab dua bahwa perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Selain itu seperti yang telah tercantum pada
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang
Penerapan GCG pada BUMN bahwa prinsip akuntabilitas menejelaskan bahwa
dalam mengelola perusahaan memerlukan adanya Kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Sejalan dengan hal tersebut
OECD menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk
menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin
penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham, sebagaimana
yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam two tiers system). Selain itu menurut
pedoman yang dikeluarkan KNKG (2006:6) telah mengatur pelaksanaan prinsip
akuntabilitas, berikut pedoman pokoknya:
1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selarasdengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values) dan strategiperusahaan.
2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semuakaryawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawabdan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yangefektif dalam pengelolaan perusahaan.
4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaranperusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, sertamemiliki sistem penghargaan & sanksi (reward and punishment system).
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organperusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etikabisnis dan pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.
Berdasarkan beberapa penjelasan teori mengenai prinsip akuntabilitas di
atas, PT PG Rajawali I telah membagi peran beserta rincian tugas yang jelas dari
beberapa organ menurut struktur organisasi perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan
agar tidak ada tumpang tindih atau benturan kepentingan dan tugas dalam proses
pengelolaan perusahaan. Seperti pada penyajian data sebelumnya di bagan
akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan telah dijelaskan secara rinci
dan tercantum pada bagan proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan.
Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa Penyampaian laporan keuangan rutinan
disampaikan kepada komisaris, dan pemegang saham yaitu PT RNI (Persero),
sedangkan untuk yang tahunan disampaikan kepada publik pemegang saham
melalui RUPS dan kepada publik lewat annual report dan media PT PG Rajawali
I. Disamping itu setiap institusi (perseroan) beserta unit dari anak perusahaan
diberikan otonomi untuk mengelola keuangannya yang selanjutnya disampaikan
kepada institusi yang berada satu tingkat di atasnya. Hal tersebut sesuai dengan
pedoman pelaksanaan poin pertama yang menyebutkan bahwa perusahaan harus
menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan
dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai
perusahaan (corporate values) dan strategi perusahaan.
Bentuk penerapan prinsip akuntabilitas PT PG Rajawali I dapat dilihat
dalam menerapkan sistem reward dan punishment. Sistem tersebut merupakan
salah satu bentuk upaya dari perseoran dalam meningkatkan kualitas dan kinerja
sumber daya manusia. Menurut tujuannya sistem reward diciptakan untuk
menarik, menahan dan memotivasi para karyawan dalam bekerja. Sedangkan
sistem punishment, dapat menciptakan efek jera bagi karyawan yang sering
melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Reward yang diberikan dalam
bentuk promosi jabatan dan bonus jasa produksi yang diberikan keseluruh
pegawai ketika pada masa penggilingan dan keuntungan apabila telah melebihi
target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan punishment diberikan dalam
bentuk hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Hukuman
berkategori ringan yang diberikan berupa teguran lisan, untuk hukuman sedang
berupa surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III), sedangkan untuk hukuman
berkategori berat berupa pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Sistem
reward dan punishment tersebut sesuai denngan pedoman penerapan prinsip
akuntabilitas poin keempat yaitu Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk
semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta
memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
Selain itu bentuk akuntabilitas yang di terapkan oleh PT PG Rajawali I
berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai landasan tata kelola perusahaan,
seperti Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate
Governance (CoCG). Board of Manual (BoM) merupakan pedoman yang
digunakan oleh jajaran Direksi dan Komisaris dalam mengarahkan perusahaan.
Code of Conduct (COC) merupakan tata aturan yang berisi komitmen perilaku
bisnis dan kode etik yang digunakan oleh seluruh insan PT PG Rajawali I dan
dijadikan pedoman dasar dalam menggerakan perusahaan. Sedangkan Code of
Corporate Governance (CoCG) merupakan pedoman dasar perusahaan dalam
menjalankan setiap aktivitas organisasi dalam kerangka tata kelola perusahaan
yang baik. Hal ini sesuai dengan pedoman penerapan prinsip akuntabilitas poin
kelima yaitu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.
Dilihat dari beberapa penerapan praktik GCG pada PT PG Rajawali I di
atas memang telah di sesuaikan dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
Namun penulis menemukan perrmasalahan pada saat penelitian di lapangan
bahwa pedoman yang dipakai di PT PG Rajawali I selama ini perlu diperbaharui
dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Permen BUMN No. PER-
09/MBU/2012 tentang perubahan atas Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada BUMN. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat
menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan situasi sosial terkini serta dapat
memunculkan iklim kompetisi yang sehat.
c. Responsibilitas
Prinsip responsibilitas mensyaratkan adanya kesesuaian dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan
pustaka dalam menerapkan prinsip responsibilitas perusahaan harus mematuhi
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
Berikut pedoman pelaksanaan prinsip responsibilitas menurut KNKG yaitu:
1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian danmemastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduliterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitarperusahaan dengan membuat perencanaan & pelaksanaan yang memadai.
Berdasarkan pedoman pokok pelaksanaan penerapan prinsip
responsibilitas, PT PG Rajawali I melaksanakan tanggung jawab sosial mengacu
pada ISO 26000 yang mengatur tentang standar pedoman untuk tanggung jawab
perusahaan terkait dengan isu pengembangan masyarakat, pekerja, lingkungan
dan praktek kegiatan perusaahaan yang sehat. Program tanggung jawab sosial di
PT PG Rajawali I di bagi menjadi dua yaitu CSR dan PKBL. Sebagai entitas
publik yang mandiri dan berbadan hukum sendiri PT PG Rajawali I menerapkan
tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR yang berlandaskan pada
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang tanggungjawab sosial dan
lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini perusahaan menganggarkan dana
sendiri yang berasal dari pos sumbangan perusahaan. Selain CSR PT PG Rajawali
I sebagai bagian dari BUMN diwajibkan untuk menerapkan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan pada peraturan Menteri Negara
BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
BUMN No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Bentuk tanggung jawab sosial CSR yang diberikan dalam bentuk kerja
sama dengan pemerintah kota dan kabupaten (pada unit perusahaan) dengan
pengelolaan limbah dan memberikan bibit tanaman guna membuka ruang terbuka
hijau di sekitar pabrik. Untuk program Bina lingkungan PT PG Rajawali I
diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan
bencana alam, sarana ibadah, dan pembangunan sarana umum. Bentuknya berupa
santunan anak yatim, donor darah rutin 4 bulan sekali, khitanan masal, buka
bersama panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu, renovasi masjid ataupun
gereja, serta pembangunan jembatan jalan. Sedangkan Program Kemitraan
diberikan dalam bentuk peminjaman dana modal usaha kepada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerapkan bunga sangat rendah yaitu 6%
pertahun. Pada dasarnya program kemitraan ini tujuanya agar masyarakat dapat
meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Selain itu
dengan adanya program ini di harapkan dapat membantu memperbaiki
perekonomian masyarakat sekitar PT PG Rajawali I dan lingkungan sekitar unit
pabrik, dengan terus mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan
sendiri. Dari uraian tersebut telah memberikan gambaran bahwa PT PG Rajawali I
memang berkomitmen dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan
kepada masyarakat maupun kepada lingkungan sebagai bentuk kepatuhan
terhadap aturan pelaksanaan prinsip responsibilitas dalam koridor Good
Corporate Governance.
d. Independensi
Sebelumnya telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka seperti yang telah
tercantum pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3
tentang Penerapan GCG pada BUMN bahwa prinsip independensi merupakan
suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat. Hal tersebut didukung dengan adanya pedoman pokok pelaksanaan
prinsip independensi menurut KNKG (2006:6) yaitu sebagai berikut:
1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasioleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebasdari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh/tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnyasesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku,tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain.
Berangkat dari pedoman tersebut, PT PG Rajawali telah menerapakan
prinsip independensi dalam hal manajemen karyawan. pola manajemen yang
diterapkan berupa penataan dan pembagian tugas sesuai dengan struktur
organisasi. Masing-masing organ memiliki jobdesk dan tanggung jawab masing-
masing yang tertuang dalam SOP. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya
dominasi atau tumpang tindih tugas antar unit kerja.
Berbeda dengan penerapan prinsip independensi dalam hal rekrutmen
karyawan/penerimaan pegawai. Dimana penerimaan pegawai dilakukan dengan
menggunakan dua cara yaitu penerimaan dari internal yang dilakukan langsung
oleh PT PG Rajawali I, dan penerimaan dari eksternal yaitu terpusat melalui PT
RNI (Persero). Hal ini juga menunjukan bahwa PT PG Rawajali I sebagai anak
perusahaan dari PT RNI (Persero) juga tidak lepas sepenuhnya dalam menentukan
penerimaan karyawannya sendiri. Selain itu proses perekrutan internal perusahaan
yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I, masih belum menerapkan asas
profesionalitas dan masih mengutamakan kekeluargaan. Selain itu penerapan
prinsip independensi juga diterapkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal
ini PT PG Rajawali I yang merupakan anak perusahaan dari PT RNI (Persero)
masih mendominasi di setiap pengambilan keputusan. Memang secara tidak
langsung mayoritas saham dari PT PG Rajawali I dimiliki oleh PT RNI (Persero),
namun secara entitas PT PG Rajawali I dengan PT RNI (Persero) merupakan
perseran yang memiliki struktur organisasi yang mandiri dan memiliki direksi
sendiri. Namun dalam pengambilan keputusan dan beberapa peraturan di PT PG
Rajawali I harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh PT RNI (Persero),
dan beberapa penyisipan kebijakan pemerintah lewat holding perusahaan. Seperti
peraturan terbaru yang mengharuskan PT PG Rajawali I dalam menjual hasil
produksi gula kepada PT BULOG. Hal tersebut berdasarkan pada Peratruan
Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Pasal 6 ayat 3 tentang
penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di
konsumen. Yang menyebutkan bahwa komoditi gula, minyak goreng, bawang
merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada
Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (BULOG). Melihat hal tersebut dapat
ditarik benang merah bahwa dalam hal penerapan prinsip independensi pada PT
PG Rajawali I masih belum diterapkan secara maksimal.
e. Kewajaran dan Kesetaraan
Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan dapat diartikan sebagai sebuah keadilan
yang diberikan oleh perusahaan kepada insan perusahaan dan stakeholder dengan
tanpa membeda-bedakan di dalam memenuhi hak & kewajiban berdasarkan pada
kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut beberapa pedoman
pelaksanaan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan menurut KNKG (2006:6):
1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangkukepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatbagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasisesuai dengan prinsip transparansi dalam tiap kedudukan.
2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yangdiberikan kepada perusahaan.
3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
Berdasarkan pedoman pokok pelaksanaan penerapan prinsip kewajaran
tersebut, dapat dilihat bahwa PT PG Rajawali I dalam melaksanakan prinsip
kewajaran dilakukan kepada mitra kerja melalui pengadaan barang perusahaan.
Dalam pengadaan barang perusahaan berpedoman pada sistem administratif yang
profesional. Dalam artian perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada
semua mitra perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan PT PG Rajawali
I dalam hal pengadaan barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi barang yang
dibutuhkan. Selain itu perusahaan tetap berpedoman dengan buku pedoman
pengadaan barang perusahaan dan mentaati perjanjian atas kesepakatan bersama.
Yang menjadi catatan penting bagi PT PG Rajawali I dalam pengadaan barang
yakni bukan merk yang dilihat tetapi kualitas barang dan harga yang ekonomis
dan disesuaikan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
Selain itu penerapan prinsip kewajaran pada aspek SDM atau Karyawan
yaitu dengan memberikan pelatihan kerja dan pendidikan bagi semua karyawan.
Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PT PG Rajawali I kepada seluruh
karyawannya tanpa memilih dan memandang ras, suku, golongan, dan agama.
Dengan adanya hal tersebut harapannya karyawan dapat termotivasi dalam
berkarya dan bekerja lebih baik demi kemajuan bersama, bagi perusahaan,
kompetensi karyawan maupun jenjang karir. Pelatihan diberikan secara merata
yang disesuakan prioritas kebutuhan perusahaan pada saat itu. Apabila dilihat dari
pedoman pelaksanaan dapat dikatakan bahwa prinsip Kewajaran dan Kesetaraan
telah diterapkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan GCG menurut KNKG pada
poin ketiga yaitu perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional
tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan GCG di PT
PG Rajawali I Surabaya.
Salah satu tujuan PT PG Rajawali I dalam menerapkan prinsip-prinsip
GCG adalah sebagai dasar kebutuhan untuk memperbaiki diri agar visi dan misi
perusahaan dapat tercapai secara nyata. Untuk mewujudkannya PT PG Rajawlai I
menggunakan dasar peraturan perundangan yang berlaku, beretika dan transparan
serta bertanggung jawab, baik kepada pemegang saham maupun para pemangku
kepentingan. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hal-hal yang
memperngaruhi proses penerapan GCG tersebut. Pengaruh atau faktor dapat
berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Kedua jenis faktor tersebut
saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut analisis faktor
pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT PG
Rajawali I, yaitu:
a. Faktor Pendukung Penerapan GCG di PT PG Rajawali I
Faktor pendukung merupakan suatu hal yang memiliki peran memberi
dorongan atas penerapan prinsip GCG pada PT PG Rajawali I. Berikut ini adalah
paparan analisis mengenai faktor pendukungnya yaitu:
1. Adanya Komitmen Direksi PT PG Rajawali I dalam Menerapkan GCG
Adanya komitmen direksi PT PG Rajawali I terhadap pnerapan GCG dapat
dilihat dengan adanya pedoman GCG perusahaan yang ditandatangani oleh Organ
BUMN dan dikukuhkan pada RUPS. Selain itu adanya kebijakan baru dari direksi
PT PG Rajawali I untuk memasukan prinsip-prinsip GCG kedalam setiap agenda
perusahaan merupakan salah satu bentuk adanya niatan kembali dalam
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Niatan memasukan GCG kedalam
agenda direksi ini dimulai pada tahun 2016 dan ditandai dengan adanya organ
struktural baru yaitu kepala bagian GCG dan Manajemen Resiko. Kepala bagian
ini bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan terhadap pelaksanaan
Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada PT PG Rajawali I. Pemantauan
yang dilakukan adalah untuk menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
2. Terdapat Peraturan dan Kebijakan yang Mengacu pada Praktik GCG
Secara konsep “governance” merupakan sistem yang melibatkan semua
elemen dan pihak-pihak yang menjadi aktor governance. Seperti yang telah
dijelaskan pada bab tinjauan pustaka bahwa aktor yang dimaksud yaitu tidak
hanya pada pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat. Seperti
yang telah diungkap oleh Dwiyanto (2014:77) governance menekankan pada
pelaksanaan fungsi secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi
lain, yaitu LSM, sektor privat maupun warga negara. Peran dari Pemerintah
adalah sebagai pembuat regulasi atau kebijakan yang bertujuan untuk memelihara
dan mendukung sektor privat dalam menajalankan usahanya. Peraturan yang telah
dikeluarkan terkait dengan penerapan GCG ini dimaksudkan agar seluruh
perusahaan dapat mengelola dan menjalankan setiap aktivitas perusahaan sesuai
dengan koridor tata kelola perusahaan yang baik dengan menekankan pada prinsip
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan. Sektor privat yang dimaksud disini bukan hanya perusahaan swasta
tetapi juga perusahaan pemerintah seperti BUMN juga diwajibkan menerapkan
GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Seperti yang telah tertuang dalam
Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktek
Good Corporate Governance pada BUMN yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 yang
berbunyi: BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan
GCG sebagai landasan operasionalnya. Selain itu, dari peraturan tersebut telah
direvisi dan dituangkan ke dalam Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada
BUMN tepatnya pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: BUMN wajib menerapkan
GCG secara konsiten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta
anggaran dasar BUMN. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.
Adanya penetapan kebijakan dan peraturan yang mengacu pada praktik
GCG di atas, dapat menumbuhkan semangat motivasi sendiri bagi PT PG
Rajawali I dalam mengadakan setiap inovasi dan pembaharuan dalam tata kelola
perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai wujud kepatuhan
terhadap peraturan tentang penerapan GCG, PT PG Rajawali I mulai menerapkan
GCG pada tahun 2010. Tepatnya pada tanggal 22 Desember 2010 PT PG
Rajawali I membentuk Tim GCG Perusahaan yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan pemantauan GCG perusahaan. Silang tiga tahun sebelumnya
yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio dari tim GCG yang betugas untuk
menyusun rancangan pedoman GCG perusahaan. Pada tanggal 1 April 2016
secara resmi Tim GCG mulai berubah menjadi bagian sendiri dan di masukkan
kedalam struktural perusahaan. Berdasarkan beberapa landasan hukum tersebut,
maka mau tidak mau PT PG Rajawali I selaku bagian dari BUMN memiliki
kewajiban untuk melaksanakan GCG dalam kegiatan operasionalnya.
3. Terdapat Pengawas atau Komite Audit
Pada dasarnya Tim Pengawas atau Komite Audit memiliki fungsi sebagai
pengawas guna menghindari dari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi
sekaligus untuk mengevaluasi atas hasil kinerja pegawai yang telah dilakukan.
Oleh karena itu untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) memerlukan pengawasan yang konsisten dan
berkeseinambungan dengan mengandalkan sifat yang jujur, solid dan independen
serta tidak mudah diperngaruhi oleh pihak lainnya.
Di PT PG Rajawali I Seluruh anggota Komite berasal dari luar Perseroan
dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha
Perseroan serta memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugasnya. Berdasarkan hasil laporan Komite Audit pada tahun
2016, memberikan pendapat atas peroleh peningkatan efektivitas pengendalian
internal perseroan yang cukup baik dan terus meningkat. Hal tersebut telah
dibuktikan dengan adanya hasil self assessment penerapan GCG pada PT PG
Rajawali I tahun 2016 mencapai total skor sebesar 78,775 atau 78,775% dari skor
maksimal 100. Dengan capaian skor ini maka klasifikasi kualitas penerapan GCG
di PT PG Rajawali I periode tahun 2016 adalah “Baik”. Dari penjelasan tersebut
dapat dikatakan bahwa hadirnya sebuah komite audit bertujuan untuk membantu
Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat atas
keandalan (reliability) dari laporan dan informasi keuangan Perseroan serta
Efektivitas Pengendalian internal Perseroan yang disesuaikan pada sistem tata
kelola perusahaan yang baik.
b. Faktor Penghambat Penerapan GCG di PT PG Rajawali I
Selain faktor pendukung dalam proses penerapan GCG juga terdapat
faktor penghambat yang menjadi kendala keberhasilan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik di PT G Rajawali I. Berikut ini adalah analisis mengenai
faktor pengehambat penerapan GCG di PT PG Rajawali I:
1. Kurangnya Penyesuaian Pedoman GCG dengan peraturan terbaru
Pedoman GCG merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam
pengoperasian perusahaan. Secara umum pedoman GCG perusahaan terdiri dari
Code of Corporate Governance (Pedoman Penerapan GCG), Code of Conduct
(Pedoman Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi dan
Komisaris). PT PG Rajawali I telah memiliki tiga pedoman penerapan GCG
tersebut. Namun terdapat permasalahan yaitu dari pedoman penerapan GCG dari
awal tahun pembuatan pada tahun 2010 sampai tahun sekarang masih digunakan.
Pedoman tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di pakai di tahun 2017. Hal ini
dikarenakan pedoman penerapan GCG tahu 2010 masih berlandaskan pada
peraturan lama yaitu Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Perturan tersebut sudah lama di
revisi dan di ganti dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Negara
BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Jika dibiarkan hal ini
dapat menimbulkan permasalahan dan dapat merugikan perusahaan dikemudian
hari. Maka dari itu perlu adanya inovasi dan pembaharuan dengan menyesuaikan
peraturan terbaru. Selain itu agar perusahaan dalam menjalankan proses tata
kelola perusahaan dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terbaru dan
dapat mengikuti perusahaan-perusahaan bonafit lain yang telah berlandaskan pada
peraturan terbaru dalam tata kelola perusahaan yang baik.
2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kemampuan Mempresepsikan GCG
Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat dalam penerapan GCG
di PT PG Rajawali I rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan dalam
mempresepsikan konsep GCG di kalangan karyawan. ketidak pahaman akan
penerapan GCG perusahaan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan
yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu perlu adanya pemerataan
pemahaman mengenai pentingnya makna penerapan GCG kepada seluruh organ
perusahaan.
PT PG Rajawali I memulai mewacanakan menggunakan GCG sebagai
prinsip dasarnya yaitu pada tahun 2007 dengan berlandaskan surat direksi yang
berisikan menugaskan untuk membentuk Tim khusus yang bertugas untuk
mempersiapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance). Dengan bantuan KNKG pusat pada tahun 2010 berhasil membuat
tiga pedoman dasar Good Corporate Governance dan selanjutnya di
sosialisasikan secara merata kepada seluruh insan PT PG Rajwali I termasuk unit-
unit PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru. Namun pasca sosialisasi
dijalankan, tangkapan dan presepsi setiap individu karyawan berbeda-beda. Hal
tersebut disebabkan karena kurang adanya pemahaman yang mendalam akan
makna pentingnya Good Corporate Governance bagi setiap insan dalam
menjalankan pengelolaan perusahaan. Selain itu ada juga beberapa karyawan yang
individualistik dengan mangacuhkan dan mengaggap kurang penting penerapan
GCG perusahaan. Dalam artian lebih mementingkan dari pada pekerjaannya
sendiri dan menganggap tugas penerapan GCG bukan tugas dia.
Rendahnya pemahaman karyawan tentang makna dari GCG merupakan
akibat dari kurangnya sosialisasi secara berkala yang dilakukan perusahaan
kepada karyawan. Kebanyakan perusahaan lebih sering mengadakan sosialisasi
dan diklat-diklat yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang
bersifat teknis, tanpa memperkenalkan konsep GCG kepada karyawannya. Pada
dasarnya pemahaman akan prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang sangat
mendasar dalam rangka mewujudkan keberhasilan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik. Sosialisasi akan pentingnya penerapan GCG sebagai
landasan dasar pengelolaan perusahaan perlu dilakukan secara berkala kepada
seluruh insan PT PG Rajawali I yang memiliki jabatan tinggi hingga terendah.
3. Dualisme dalam Sistem Holding
PT PG Rajawali I sebagai entitas publik berbadan perseroan yang berdiri
sendiri juga memiliki struktur organisasi perusahaan beserta jajaran direksi
sendiri. Selain itu PT PG Rajawali I merupakan anak perusahaan dari PT RNI
(Persero). Sebagai bagian dari BUMN PT PG Rajawali I memiliki kepatuhan
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama yang dikeluarkan
oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan penelitian di lapangan dimana PT PG
Rajawali I dalam mengambil setiap kebijakan harus sejalan dengan induk
perusahaannya yaitu PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I memiliki
struktural yang terpisah dari PT RNI (Persero) dan memiiki Direksi sendiri,
namun setiap kultur dan budaya perusahaan masih harus berpedoman pada
perusahaan induk. Hal tersebut memang dikarenakan saham mayoritas dari PT PG
Rajawali I adalah PT RNI (Persero) yaitu sebesar 99,98% kepemilikan dan PT
Rajawali Nusindo sebanyak 1 lembar saham atau 0,02% kepemilikan. Hal ini
tentu yang menjadi permasalahan yang dapat menghambat penerapan prinsip
GCG perusahaan terutama pada aspek independensi.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Good
Corporate Governance pada PT PG Rajawali I, serta berbagai penjelasan
berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di tempat penelitian yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dari
kelima prinsip hanya dua prinsip GCG yang diterapkan secara optimal yaitu
responsibilitas dan kewajaran. Sedangkan yang kurang optimal penerapannya,
yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan prinsip independensi.
Selain itu dalam proses penerapan GCG pada PT PG Rajawali I terdapat
faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam penerapan GCG
adalah (1) Adanya komitmen direksi PT PG Rajawali I dalam menerapkan
GCG, (2) terdapat peraturan dan kebijakan yang mengacu pada praktik GCG,
(3) terdapat pengawas atau komite audit yang memantau pelaksanaan tata
kelola perusahaan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan GCG di PT
PG Rajawali I adalah (1) kurangnya penyesuaian pedoman GCG dengan
peraturan terbaru, (2) rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan
mempresepsikan GCG serta (3) dualisme dalam sistem holding.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis
memberikan saran kepada PT PG Rajawali I Surabaya untuk dijadikan
masukan dalam pembenahan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun
saran tersebut yaitu:
1. Pembenahan prinsip Transparansi dengan terus update informasi
terkini tentang kegiatan perusahaan melalui media elektronik yang
dimiliki PT PG Rajawali I seperti website (www.pgrajawali1.co.id).
Untuk itu dibutuhkan SDM/karyawan yang ahli dibidang informasi dan
teknologi serta perlu adanya SOP yang merincikan tugas dan tanggung
jawab dalam pengelolaan media perusahaan.
2. Pembenahan prinsip Akuntabilitas diperlukan adanya pembentukan Tim
khusus yang bertugas untuk menyusun pedoman terbaru GCG
perusahaan dengan beracuan pada Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
3. Prinsip Independensi, untuk memperkecil intervensi perlu adanya
pembagian secara jelas atas kewenangan dan ranah kerja dari PT RNI
(Persero) sebagai perusahaan induk dan kewenangan secara mandiri dari
PT PG Rajawali I dalam mengelola sendiri perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Cadbury Committe. 1992. Report of The Committe on The Finansial Aspects ofCorporate Governance. London: Gee
Dwiyanto, Agus.2014. Mewujudkan Good Governance Melalui PelayananPublik, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
FCGI. 2002. The Essence of Good Corporate Governance, Konsep danImplementasi Perusahaan Publik dan Koporasi Indonesia. FCGI
Hadari, Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta. Gadjah Mada UniversityPress
Harbani, Pasolong. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung. CV.Alfabeta.
Hardikasari, Eka, dan Sugeng Pamudji. (2011). Pengaruh Penerapan CorporateGovernance Terhadap Kinerj keuangan Pada Industri Perbankan YangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. Diss.Universitas Diponegoro.
KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.Indonesia.
L.P Tarmidi, 1999. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF danSaran, Jakarta, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia.
Miles M.B, Huberman A.M, Saldana J. 2014. Qualitative Data Analysis, aMethods Sourcebook Edition 3. USA. Sage Publications. Terjemahan TjejepRohidi. UI-Press.
Moleong, Lexy J.2014. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung. PT RemajaRosdakarya.
Organization for Economic Corporation and Development. 2004. Principles ofCorporate Governance. The OECD Paris.
Pratami, Devani Putri. 2014. Pengaruh Peran Komite Audit Dan DewanPengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance UntukMeningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank SyariahMandiri). Universitas Widyatama.
PT PG Rajawali 1. 2016. Annual Report PT PG Rajawali 1. Surabaya.
Ristifani. 2009. Analisi Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan Hubungan Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Jurnal. Universitas Gunadharma. Jakarta
Sedamaryanti. 2009.Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung.CV Mandar Maju
___________. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik”. Bandung.Bagian Kedua Edisi Revisi CV Mandar Maju.
Sudharmono, J. 2004. Be Good Governance Company: Panduan Praktis BagiBUMN Untuk Menjadi Good Corporate Governance dan MengelolanyaBerdasarkan Suara Hati. Jakarta. Alex MediaKomputindo.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. BandungAlfabeta.
Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. Rineka Cipta
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Kencana
Tjager, Lnyoman, et al. 2003. Corporate Governance: Tantangan danKesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta. PT Prenhallindo
Wahab, Abdul Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Widjaja, Amin Tunggal, 2008. Dasar-dasar Customer Relationship Management(CRM). Jakarta. Harvindo.
Wismanu, Rendra Eko. 2012. Teori Administrasi Publik. Malang: Ub Press.
Zauhar, Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi.Jakarta. Bumi Aksara
Perundang-undangan:
Menteri BUMN. 2001. Surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN Dengan Prinsip-PrinsipGood Corporate Governance. Sekretaris Menteri BUMN. Jakarta
_____________. 2002. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.Jakarta
_____________. 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik(GCG) pada BUMN. Jakarta
_____________. 2012. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMNNomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaanyang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta
Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Indonesia
________________. 2003. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara. Sekretariat Negara. Indonesia
________________. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas. Indonesia
Internet:
http://hukum.kompasiana.com. ((diakses pada tanggal 17 April 2017)
http://thesis.binus.ac.id, 20 September 2013 (diakses pada tanggal 09 April 2017)
Hidayat, David. 2015. Kasus Kimia Farma (Etika Bisnis) (diakses pada tanggal 17April 2017 dari www.kompasiana.com)