328 Hlikum dan Pelllbanglinan

PENERAPAN LEMBAGA "RECHTSVERWERKING" UNTUK MENGATASI KELEMAHAN SISTEM PUBLIKASI

NEGATIP DALAM PENDAFTARAN TANAH'

I. Latar Belakang

( Suatu Kajian Sosioyuridis )

Arie S. HlItagallll1g'

LelJlbaga l7ukllm "kadaillarsa '", lJIenurU/ penulis illi, bllkailiah sua/u 1I0rma hukulJI baru atau sesualu yang asing. Lembaga illi relah lalJla dike/wi dan dikemballgkan melailli yurisprudensi yang bersllmber dari Hukilln Ada! Indonesia. Efek dari pellerapan lembaga ini relah menilllbllikall pergeserall dari sisrelJl publikasi lIegafi!' ke aral7 sisrem pllblikasi POSilif

KClcntuan Pcndaftaran Tanah di Indonesia dialUr dalam UUPA il l UNo. 5 lailun 1960 pasal 19), kcmudian dilaksanakan ucngan i'eraluran i'cmcrimah No. 10/ 1961 (PP 10/1961) (yang berlaku selama 27 lahun dan kcmudian uigantikan dengan PeralUran Pemerinlah No. 24 lahun 1997 sebagai revisi atas PP 10/ 1961. yang berlaku efektif sejak langgal 80klOber 1997).

Kedua Peraturan Pemerintah tersebUi merupakan bentuk pelak­sanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka Recl7rskadasrer (" PendaHaran Tanah") yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Tanah.. dengan alai bukti ya ng

I DISalllll<likall ua lalll S<':lIlinar .. rvil:llUjU Pen)'t.'lt:: nggaraan I\;ndaharall Tallah dcngan Si~ICIll I'lIhlikasi Po:-.ilir" yang diauabn tJlch Pusat StuJi HukulIl Agrar ia Fakultas Hukulll Tris;t~[i. hk;trta !7 /\prillOOO. ~ I.dtor Kcp.tla paLla Kdlllllpok M<ll<l Kuliah IlukulIl Ag.raria patla Fakultas Hukulll Ilniversiws Im.lonesia l..Ian Konsultan llukulll di hidang. penanahan dan Consumer Banking..

Okrober - Desember 2000

PelleraplIll Lembaga "Rec/lIsl'enverkiJlg" 329

dihasilkan pad a akhir proses pellliaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan sertipikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.

Sertipikat Hak atas Tanah sebagai hasil akllir proses pendaftaran hak atas Tanah tennasuk perubahan-perubahan · Illenyangkut subyeknya. status haknya dan perouatan-perouatan hukulll yang dilakukan terhadap Tanahllya merupakan alaI pembuklian ya ng kuat sebagaimana dinyatakan di dalalll ketentuan pasal 19 ayat (I) huruf c. pasal 23 elyat (2). pasal :12 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA.

Sertipikat hanya Illerupakan tanda oukti yang kuat dan oukan l1lerupakan tanda bukti yang Illutlakisempurna Illenurut ketentuan U U PA dan Peraturan Pelllerintah yang Illelaksanakannya (PP 10/1961 dan PP 27 / 1997). Hal ini oerarti bahwa keterangan-kcterangan ya ng tercantulll di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya .

Dengan demikian pengadilanlah yang ~lk~IlJ lIlellllllllskan alai pembuklian mana yangr'henar <.hil1 apabila ternyara data dari Pendaftarall Tanah tidak oeneu Illaka diadakan peruhahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan tersebut. Inilah yang disebut sistem puhlikasi negatip yang dianut oleh Pendaftaran Tanah di negara kita oaik oleh PP IOil%1 l1laupun di dalam PP 24/1997. TuntUlan penyeillpurnaan sistem publikasi negatip yang dirasakan memiliki kelemahan-kelemahan terutama dalam hal kepastian hukum bagi pemegang hak atas Tanah yang namanya terdaftar dalam sertipikat dan pihak ketiga yang oeririkad baik (calon pembeli/kreditur) . Dalam banyak kasus, pemegang hak yang memiliki sertipikar hak atas Tanah, kapanpun tanpa ada hatasan jangka waktu rerremu dapat kehilangan hak. karen<l gugatan rihak yang herakihat peillharalan sertipikat di tangannya sebagaimana dapat kira lihat antara lain pada kasus-kasus berikut dihawah ini :

I. Kasus Tanah Graha Niaga (JI. Jend. Sudinnan. Jakarta Selatan) yang diperoleh pihak Graha Niaga Illelalui jllal oeli. namun kemudian Jigllgat oleh pihak-pihak yang mengaku ahli waris cx-pemtlik Tanah di lokasi dimana telah berdiri oangunan hertingkat :>4 lamai :

2. Kasus Pembacalan Peralihan, Pemecahall Jan PClIggahullgan paLla Tanah Hak Milik No. 21 dan No. 22/Cipete Udik. herdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 April 1990 No. 1300 K/Pdtl1988 jo. Putusan Peninjauan Kemoali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1993 No. 53/PK/Pdtl199 I :

NOli/or 4 Ta/uiI! XXX

330 Hukum dan Pembangunan

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42-VIII-1990 reillang Pembatalan Surar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk . I K6/ HGB/DAI79. ranggal 9 Juli 1979 <.Ian I'embawlan Pendaftaran Hak GUlla Bangunan Nomor 346/Palmerah aras nama DR . H.J . Naro. S.H.

Uilluk darar menjawab tuillutan rerbaikan sistel1l Pendaftaran T"nall r"rschut sebenarnya sudall dilaksanakan oJeIl I'emerintall <.Iengan l1lel1l"sukkan rendensi yang mengarah kepa<.la sistem publikasi positip dalam lingkur pengaruran prosedur pengumpulan dara "ll1lpai penyajian data fisik dan dara yuridis yang diperlukan serta pell1eliharaannya dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun sistel1l publikasinya negatip, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan seea ra seksama agar dala ya ng disajikan sejauh l11ungkin dapat dipertanggungjawahkan kcbellarallnya, llamun unsur kehari-hatian ataupun "accoulllability" ti<.lak eukup mCllgurangi kelel1lahan sistem negatip . PP 24/ 1997 berusaha mengalasi kelemahan sislem negalip im uengan mengukuhkan Lembaga "rechlsvenverkillg" yang dikenal dalam hukul1l adat mela lui yurisprudensi dalam I'asal 32 . Sejauh mana lembaga rec!II,\"'owerkillg ini <.Iapar mengatasi kelemahan sistel1l negatip dalam Pendaftaran Tanah akan dikaji <.Ialam makaJah ini.

II, PENDAFTARAN TANAH MENURUT PP 24/1997

I. Pcnge"tian

Mcnurut pasal I ayar (I) PI' 24/1997, yang dirnaksud dengan Pendal'raran Tanah a<.lalah rangkurnan kegiaran ya ng dilakukan olell PL:l1h.:rilllah secara lerus menerus. berkesinambungan dan teracur. melipuli pengurnpulan, pengolahan, pernbukuan <.Ian penyajian se rra pemelillaraan dara risik <.Ian <.lata yuridis dalarn bemuk pera <.Ian <.Iaftar menja<.li bidang­bidang Tanah ' dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pember ian surar tan<.la bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serra hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaftaran hak meliputi kegiatan Pendaftaran Tanall umuk pcrtama kali (inirial registration) dan pemeliharaan dara pendaftaran hak yang sudah dibukukan dan disajikan (maimenance).

Okrohn - DeseJllber 2000

Pellerapan Lelllbaga "RecJusvenverkillg" 331

2. Obyek Pendaftaran Tanah

Obyek Pendaftaran Tanah yang ditetapkan dalam Pasal 9 PP 2411997 adalah:

bidang-bidang Tanah yang dipunyai dengan Hak Milik. Hak GUlla Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai: Tanah Hak Pengelolaan: TCinah Wakaf: Hak Milik mas Saman Rumah Susun: TCinah Negara (yang hanya dihukukan dalam c/a/ill'- 11I/llIh Jan tiuak uiterbitkan serripikat)

3. Tujuan Diselenggarakannya Pendaftarall Tanah

Dalam rangka menjamin kepastian hukum di hiuang p~rranahan.

dengan berlakunya UUPA diperintahkan dalam Pasal 19 k~patia

Pelllerilllah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah . Dellga ll dise1ellg­garakannya Pendaftaran Tamh. tialam menghatiapi kasus-kasus konkrct. p;lra pemegang hak atas Tanah dengan alai hukti hak ya ng diherikall kepatianya yai tu serripikat hak. akan uengan mutiah dapat membuktikan bahwa uialah ya ng berhak atas Tanah yCing tiikuasainya. Selain itu penye\enggaraan Pendaftaran Tanah juga akan memudahkan bagi pihak­pihak ya ng berkepentingan yaitu calon pembeli dan calon kreditur untuk memperoleh data fisik dan data yuridis ya ng dapa! tiipercaya kebenarannya , mengenal Tanah ya ng akan tiihelinya atau akan diterimanya sebagai jaminan kredit yang akan diberikan . Oleh karcnanya menu rut pasal 3 dan pasal 7 PI' 24/ 1997 data yang tcrsetiia tii Kamor Perra nahan Kabupaten/Kmamadya bersifat tcrbuka hagi umum Y;lIlg herkepemingan . Kedua hal yang hendak dicapai tcrschut tii atas ya ng Illcrup;lkan tujuan ulallla disele!1ggaraki.lIl1lY~1 PelllJalbran Tallall.

/\pakah <.Iua tujuan urallla Pendaftaran Tanah uapat dicapai. akan ciiu,-aikan lebih lanjut ualam bagian herikut tialam makalah ini.

111. SISTEM PUBLIKASI

Dalam praktek Pendaftaran Tanah yang mcnjadi lIlasalah aualah s.!!.i!lUh mana orang boleh mempercayai kehenaran data_ filiik._<!;tIl __ U;Ua yuridis yang disajikan dan sejauh mana orang akan dilindungi oleh hukuLll apabila mengadakan perbuatan hukum berdasarkan tiata terscbut _ y;Wg

Nomo,. 4 Talllill XXX

331 Hukum dan Pembangunan

]<emlluian lernyata tidak benar ; atau uengan perkataan lain , sampai sejauh mana llljuan Pendaftaran Tanah dapat uicapai "

Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung pada sistem publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Pada dasarnya ada dua sistem publikasi yaitu Sistem l'ublikasi l'ositip dan Sistem l'ublikasi Negatip,

Untuk memahami karakteristik Illasing-masing sistelll publikasi tersehut seeara singkat dapat kallli uraikan pengertian perihal kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem berikut ini :

A. Sistcm Publikasi Positip

Dalarn Penuaftaran Tanah yang rnenggunakan sistelll publikasi pOSilip. orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas Tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam sistem ini negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah d ilakukan adalah benar.

Konsekwensi dari penggunaan sistem ini adalah bahwa dalarn proses pendaftarannya harus benar-benar diteliti bahwa orang yang minta pemlaftarannya rnemang berhak atas Tanall yang diuaftar lersebut dahLrn arti <lia memperoleh Tanah itu dengan sail dari pihak yang benar-henar herwenang memindahtangankan hak atas Tanah lersebut dan bat as-bat as Tanah [crsehut aualah henar adanya,

Olell karcnanya sislcm puhlikasi positip selalu rnenggunakan sislcm pendaftaran hak ,' Setelah diadakan penelitian harulah hak yang diherikan uidaftar dengan membukanya dalam Buku Tanah tennasuk peristiwa-peristiwa dan perbuatan hukum yang te[jadi kemudian, Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan Sertipikat.

Di dalam Sistem Pendaftaran Hak pun untuk setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kernudian, juga harus dibuktikan dengan suatu Akta . Namun dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan Aktanya yang didaftarkan melain­kan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. AkLa merupakan sumber datanya.

Sislem puhlikasi positip dianut antara lain di Australia, Singapura, Jerman. Swiss dan negara-negara Commonwealth. Sistem pendaftaran hak

.1 Mt:nurut Prof. BoeJi Harsollo.SI-I .. sistcm Pendaftarilll T.mah lIl(;mpt!fmasa lahkan apakah yang liidaftar. beilluk penyimpan<ln Jail pt!nyajian data yurit.lis sen;\ henluk I<lnda hll~li

haknya.

Okrober - Desember 2000

Pem:raplIll Lembagll "Rec/lIs\'enl'erking" 333

di Australia yang dikenal dengan Torrells Sysrelll tlikeillhangkan o!eh Sir Robert Torrells sejak lahun 1858 yang uilllulai eli Australia Selatan uablll hellluk Real Property Act atau Torrens Acl. Sislelll ini uianggap sangal Illelindungi (mutlak) pihak yang namanya tercalllUIll dalalll Sertipikat sehingga Barwick C . .I. menyatakan Jalam kasus 13reskvar V. Wall (1')71 i : Sackville and Neave (7.133) :

"The TorrellS Svsrelll or regisrered ririe i.1 YOl_ IJ._))§reIiLOI r"xisrmrioll o( ririe but 1I sysrelll or ritle bv re"isrrarioll . Tilllr which rhe cerri/imre of ririe describes is /lor rhe ririe whirh rhe regisrered I'roprieror forllleriv had, or IVhich bur for regisrfllriol/ wOlilli hore hod. 'IiiI' ririe /I

cerrities is nor historical or derivalive. Ir is rhe ririe which regisrmrioll irselF has vesred ill the I'roprieror. COlIseqllellllr. /I regisrmrioll which results ./i'om a void instrument is effective occording 10 Illl" len}!s (~f Ille

regis!r({tiol/. It f}Ulffers I/ot )\,lwI tile C({lIse or reu.\"()11 .!()j' 1I·;'ie;' lIlt'

fllSlnflllellf is I'oid . ... L

JaJi pencatatan llama seset)rang ualam regi~ler ~chagai rC(neg~(llg

hak bh yang membuar orang tersehut sehagai remegang hak alas Tallah yang hersangkutan bukan perbuatan hukum peminuahan hak yang uilakukan.

Dalalll sistem publikasi ini dapal dikalakan :

"UpOI/ regisrrariol1 a purchaser acquires (/11 illdeteosihle ririe. rlwr is. 0

ririe which is unimpeachable alld conclusive. A regi.lrered illleresr is illdeFeasible in rIVo distinCf but related senses . excepr ill rhe ('(Ise o/}iolld if Call1l{)r be anl/ulled or set aside heCll{{Se (~l irregularifies ill 111l'

registulfiOIl process, Ivlwtever rheir lI(lfllre (7LA,ss 41-4) ; and it IS e!lfir/ed lO priority over earlier reg;,\"Iered interests ll'llll lI'huh il {S

incolI/purible, {Iud also over all carlier {{lIregis/fred illlen!SI exc·cpl. of ("ours e. paral1lount inTerests. ,,'i

Oari hasil Pendaftaran Tanah Illenurul Torrell.l S),srelll itu menghasilkan sertipikal yang merupakan alat hukti Illutlak yang ridak dapal lagi digugal, dibatalkan oleh kepulUsan Hakim. i\dapun hagl pemilik sesungguhnya yang dirugikan karena adanya penuaftaran tersehul. akan mendapatkan kompensasi dari asuransi "Tirle Illslllwlce" yang juga diterapkan pad a negara-negara yang menganul sislem puhlikasi positip.

I Tl'I!. G. N. Dwyer B. "Illiruductioll to Prt1pt:ny Law·· , l3uuer W'lI·[l1s. Mdh(lUrm:, [tJXX ha l. l) I 5 Ihid l1;d. 90

Nomo,. 4 Tll/llln XXX

334 HukulIl dan Pembatzgfllwl1

Penerapan "Title IllSurance" tersebut menu rut John E. Cribber dan Corwin W. Johnson6 dalam penerapannya adalah meng-cover kesalahan dalam titLe of record, hidden defect /lor disclosed by rhe record, and rhe costs of defending the titLe against (l flack . Hidden defects tersebut antara lain berupa:

I . disahility of grantor in the chain of the title: 2 . forgery of an instrument in the chain: 3 . fraudulent misrepresentation of material status by grantor; 4 . mistaken identity of a record titleholder and grantor due to similar o r

identical names: 5 . errors in the record; 6 . errors in examination of tile record: 7 . undisclosed heirs; 8. exercise of a power attorney after death of the crealO r of the power:

and defect in conveyances in the chain due to lack o f delivery. '

Sehagai kesimpulan kelebihan dan ke lemahan s istem publikas i positip dapat diuraikan sebagai berikut :

Kcldlihan dari sistem puhlikasi posirip. yailu :

I . "dallya kepastiall hukum bagi pemegallg senipikar . 2. "dallya peranan aktif pejabat kadaster. 3 . Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mudah Jikelahui publik .

Kelc,_nahan sistem publikasi positip . antara lain :

I . Pemilik Tanah yang sesungguhnya akan kehilallgall haknya karena tanah tersebut telah ada sertipikat atas nama pihak lain yang rida k uapat diubah lagi.

2 . Peranan aktif pejabat kadaster memerlukan waklu dan prasa rana yallg maha!'

3. WC'wenang pengadilan dile(akkan cJaiam wewenang pengadilan ~tUlll i niSI rasi.

B. Sistcm 1)lIblikasi Negatip

Dalam Pendaftaran Tanah yang menggunakan sistem publikas i negalip. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa . orang yall~

I· Johll E . Crihht:l and Corwin W. Johnson. "Principles of LIW PropLTlY" Wc~thurry .

New York : The Foundation Press Inc. IlJ89 Ihid . 1I;1i. ,,"17

OklOber - Desember 2000

Penerapan Lembaga "Rechlsvenl'erking " 335

lerdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sislem ini bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menemukan berpindahnya hak kepada pembeli. ' Dalam sislem ini Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang mima pendaftaran. Oleh karena itu dia sewaktu-waktu dapal digugat oleh orang ya ng merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh Tanah dari orang yang sudah lerdaftarplln lidak dijamin. walaupun dia memperoleh Tanah itu dengan itikad baik. Dengan demikian Pendaftaran Tanah dengan sistem publikasi negatip tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran dala yang disajikan. Dalalll s iSlem rllblikasi negatip llmulllnya digunakan s islem pCllllaftaran akla. Tidak ada Buku Tanah dan tidak pula dilerbitkan senipikat. Yang Illerllpakan landa bukti hak adalah akta atau lUrunan akta yang sudah dibuhuhi tanda pendaftaran.

Dalam s istem ini berlaku azas yang dikenal sehagai nelllu 1'111.1' juris. jadi walaupun telah melakukan pendaftaran. pcmbeli selalu Illasih menghadapi gugatan dari orang yang dapal membuklikan bahwa dia pemegang hak yang sebenarnya. Keleillahan sistem ini diakui "leh negara-negara yang menggunakannya dengan lembaga acquisirive verjaring. Overschrijvings OrdOnnQlllie 1834 menggunakan sistem ini. "

Kelebihan dari sistem negatip adalah:

I . Pcmegang hak sesungguhnya terlindungi dari pihak lain yang tidak berhak atas Tanahnya.

2. Adanya penyelidikan riwayat Tanah sebe lum penerbilan senipikat. 3. Tidak ada balasan waktu bagi pemilik Tanah se~ungguhnya untuk

menurut haknya yang telah disertipikatkan pihak lain .

Sedangkan kelemahan sistem publikasi negalip:

I. Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikal karena seliap saat dapat/mungkin saja digugat dan dibatalkan jika terhukti tidak sah penerbitannya.

2. Pe ranan pejabat Pendaftaran Tanah/kadaster l11endukung ke arah akurasi dan kebenaran data dalam senipikal.

yang pasif tidak yang tercalllUIll di

~ Pm!". B()~ui i-imsollo. SH .. "l-Iukulll Agraria Indonesia. S~jar<lh Pl!lIIhentukk.a1l UlJPA. lsi dan Pelaksanaannya Jilid I, Hukum Tanah Nasional". Jakm'la : lJjalllhat<lll. 1999. cdisi n:visi. hal. 81. ., ihid h31.82

Nomor 4 Tahun XXX

336 Hukum dan Pembangunan

3. Mekanisme kerja pejabat kadaster yang demik ian (kurang lranSparan) kurang dapat dipahami masyarakat awam.

Dalam praktek kedua sistem ini tidak pernah uigunakan secara mumi. Sistem positip memberi beban terlalu berat kepaua Negara sebaga i pClldaflar. Apabila ada kesalahan dalam pendaftaran. Negara harus menanggung akibal uari kesalahan itu. Ullluk itu penelitian dilakukan seeara eennal yang mengakibalkan lambalilya proses pendaftaran dan ullluk semua risiko ilU hiasanya Negara mengenakan biaya yang mahal untuk pendaflaran untuk menyediakan suatu dana khusus menghadapi luntutan gami kerugian jika lerjadi kesalahan pada pihak pejabal dalal11 l11elaksanakan pendaftaran.

IV. SISTEM PUBLIKASI MENURUT UUPA DAN PENERAPAN LEMBAGA "RECHTSVERWERKING"

A. Sistem publikasi dalam pendaftaran lanah mcnllrut UUPA

I llJPA juga menggunakan sislem cam puran . yaitu pada dasarnya s iSlCIll negalip lelapi diberi karakleristik POSilip. hal mana dapat dilihat dari pasal-pasal sebagai berikul :

I. Pasal 19 UUPA ayat (2) l11enyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah meliputi "pelllberian sural-sural lallda bllkli hak, yallg ber/okll sebagai alat pembuktiall yang kuat ". Dengan dipergunakannya perkataan "kuat" untuk menyatakan dan l11enjelaskan kekuatan alat bukti yang dihasilkan oleh kegiatan Pendaftaran Tanah. dapal disimpulkan bahwa sistel1l publikasi dalam Pendaftaran Tanah yang digunakan bubn s istem positip. karena kalau ya ng dipergunakan ada lah s istem positip . maka alat bukti yang uihasi lkan akan diberi s ifat "llIutla k". sebaliknya dengan menyalakan alal bukti lersebu l sebagai alal bukti yang "kuat". sistem negatip yang dipergunakan bukan lah ,islel1l negalip yang murni. Hal ini juga terbukli uengan disebutnya secara legas dalam ayat (I) pasal 19 bahwa Pendaftaran Tanah itu diselenggarakan oleh Pemerintah "untuk l1lenjamin kepastian hukum" .

2. Selanjutnya dalam pasal 23. 32 dan 38 dinyatakan bahwa pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat untuk perisliwa maupun perbuatan hukum tertentu mengenai Tanah.

3. Amanat tersebut diatas kel1ludian semula uiwujudkan dalam perulllusan peraluran pelaksanaannya. yaitu PP 10/ 1961 tentang I'cnuaftaran Tanall yang kCllludian direv isi dengan PP 24/ 1 <JlJ7. yang

Oktober - Desember 2000

PI!IU!rajJ({/l Lembagll "Rechl~;"enverkillg" 337

Illemuar keremuan-keremuan umuk menyakinkan kebenaran hak yang akan didafrar, demi diperolehnya kepastian hukum. 4. PP 10/61 dan PP 2411997 menggllnakan sistem pendaliaran hak ..

Untllk pertama kali hak didaftar dan dieal"l perllbahan­perllbahannya yang terjadi kemlldian dalam BlIkll Tanah setclah diadakan penelitian mengenai kebenaran data yang diajukan. Sebagai tanda bllkti haknya diterbitkan sertipikal.

B. Penerapan Lembaga Rechtsverwerking'"

Sebagaimana telah dijelaskan pad a bagian terdahulu. penerapan sistem publikasi negatip dalam Pendaftaran Tanah biasanya dibarengi dengan lembaga kadaluwarsa dalam peraturan mengenai kepemilikan Tanall.

UUPA tidak mengenal lembaga kadaluwarsa. Lembaga tersehut berasal dari sistem hukum barat, sedangkan UUPA JiJasarkan alas hukum adat, dan karena itu lembaga hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan UUPA hanyalah lembaga-Iembaga hukum yang Jelas-jelas disebut UUPA dan lembaga hukum adat.

Oi dalam hukum adat ada lembaga yang namanya "kehilangan hak IIllfIIA' II/el/UIlIUf" atau "rechtsvenverking ", yang inrinya adalah apabila seseorang mempunyal Ta113h tetapi selama jangka waktu terrentu membiarkan Tanahnya tidak terurus, dan Tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad baik, dia tidak dapat lagi menunrut pengembalian Tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga tersebut adalah sesuai dengan prins ip yang dianut oleh hukum adat bahwa Tanah Illerupakan milik bersama masyarakat adat yang harus dipergunakan umuk kepentingan masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi lidak dipergunakan, sama halnya dengan larangan menelantarkan T3nah dalam Hukum Tanah Nasiona!. Selain ilU Jembaga "rec!7rsverwerking" tersebut telah mendapat pengukuhan dari Ylirisprudensi, yaitu :

a. Putllsan MA tanggal 10-1-1957 nomor 210/K/Sipll955 (Kasus Ji Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) "Gugarall dillyarakall ridak dapw

HJ Uraian mengenai Rechtsverwerking ini secanl garis hesar Liisaribn uari ar,lhan Prof. Boedi Harsono, SH pada beberapa pertemuan intern uengan aSiS[Cll-asislen heliau tli FHUI dan FH Trisakti bertempat di Pusat Studi Hukum Agraria 1::;1-1 Trisakti.

NOli/or 4 Tahull XXX

338 Hukum dan Pembangunan

direrillla, oleh karena para penggugac dengan mendiamkan soalnya 25 rahllli dianggap lelah mellghilallgkall hakl/ya (rechrsvenverking) ".

h. PUlusan MA tanggal 24-5-1958 nomor 329/K/Sipll957 (Kasus di Kahupalen Tapanuli Selatan) : "Pelepasan Hak (rechrsverwerking) : Di Tapanuli Selatan apabila sebidang Tanah yang diperoleh secara lIIerifllba selama 5 wilull berturut-rurut dibiarkall sa)a oleil yang bersal/gkuwll, maka hak alas Tanah ilU diallggap lelah dilepaskal/. "

C. Pulusan MA langgal 7-3-1959 nomor 70/K/Sipll955 (Kasus lli Kotapraja Malang) : "Hal kedaluwarso : SualU iangkisan kedaluwarso dalam perkara perdala lelllallg Tanah, dilolak dengall alasan baillva penggllgat telah berulallg-ulang min/a dari tergugac ullluk IIlelll'erahkall Tal/ail ilU kepada pel/ggugat. "

Secara explisit lembaga serupa itu ada didalam UUPA, yaitu . kmhaga Ilapusnya Ilak atas Tanall karena ditelantarkan :

a. Pasal 27 menyatakan bahwa Hak Milik hapus karena Tanallnya diterlantarkan.

b. Pasal 45 menyalakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlanlarkan.

c. Pasal 40 menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan.

d. Pasal 55 PP NoAO lahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, I-\ak Guna Bangullan dan I-\ak Pakai atas Tanall yang merupakan peraturan 1'~laksallaall U U PA juga menyebutkan bahwa ., I-Ia k Pakai hapus karena clilerlamarkan. "

Ketentuan-ketentuan tersembunyi inilall yang oleh pembuat PP 10 rahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak diperhatikan karena pad a saat itu hanya dipusatkan pad a teknik untuk memperoleh data pendaftaran yang benar sehingga hasil pendaftaran tersebut dapat dipercaya. Padahal prosedur yang ketat untuk memperoleh data yang benar lersebut seharusnya disertai dengan penegasan mengenai kebenaran data itu sesudah lewat jangka waktu tertentu tanpa ada pihak yang keberatan . Lagi pula ilikad baik, cia lam hal ini pada pemegang senipikat. dalam l1ukum, khususnya hukum adal. selalu mendapal perl indungan,

Akibal tiadanya penegasan itu maka hasil Pendaftaran Tanah sclalu clapal lligugat di depan pengadilan. Dalam kebanyakan hal gugatan yang diajukan bersifat spekulatif dengan dasar hukum yang lemah, namun karena tujuannya memang hanya untuk mengganggu proses penggunaan

Oklober - De,'ember 2()(}()

Pellerapan Lembaga "RecJusvenverkiJlg" 339

Tanah itu oleh pemegang hak tercatat dan memperoleh keuntungan dengan jalan perdamaian, gugatan tersebut selalu feasible untuk diajukan. Disamping itu sebagai konsekwensi operasional dokumen pendukung yang diperoleh pada waktu pengumpulan data untuk dasar pendaftaran harus terns disimpan oleh Kantor Pertanahan sebagai penanggung jawahan apabila sewaktu-waktu digugat. Waktu penyimpanan ini tidak terbatas, karena herapa lamanyapun umur tanda bukti hak yang dikeluarkan, gugatan masih temp dapat diajukan. Akibat lebih lanjut adalah bahwa ani Pendaftaran Tanah itu menjadi kurang dalam kaitan dengan usaha memberi kepastian kepada para pemegang hak.

Dengan berlakunya PP 2411997 di dalam pasal 32, maka upaya perlindungan hak dan kepastian hukum hagi pemegang sertipikat dapat diberikan dengan dikukuhkannya lembaga rechrsvenverkillg (pelepasan hak) yang telah berkembang sebagaimana terbukti dalam berbagai Yurisprndensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dalam PP 2411997.

Mengingat lembaga rechtsvenverkillfi tersebut yang sudah ada dalam sistem hukum tanah adat, maka ketentuan pasal 32 PP24/ 1997 ilU tidak membual ketentuan hukum baru melainkan hanya mengukuhkan lembaga lersebul yang selama ini merupakan bagian dari hukum tak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat. Ketentuan pasal 32 ayat (2) itu telah menjadi komitmen pemerintah dan semakin diperkuat sebagaimana yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 (TAP MPR No.IV/MPRII999) Bab IV Arah Kebijakan bidang Hukum angka 2 yang menetapkan bahwa arah kehijakan hukum dilaksanakan antara lain dengan menata sistem hukum nasioml yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat" serta memperbaharui perundang­undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatiL termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Dalam era reformasi sekarang ini selain lembaga pelepasan hak yang mclindungi pemilik Tanah juga sudah ada earlier Ivarnillg agar terhindar dari penelantaran Tanah, dengan herlakunya PI' NO.36/J 998 tentang Pemanfaatan Tanah-Tanah Terlantar yang juga memberikan batasan waktu yang dapat dianggap telah menelantarkan Tanah dan selanjutnya Tanah Terlantar tersebut menjadi Tanah Negara.

II Huruflchal adalah dari penulis scndiri

Nomor 4 T a/II/II XXX

340 Hukum don Pembangumm

Sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA khususnya pasal 6 Illengenai fungs i sosial dari hak atas Tanah dan adanya kewajiban mengelola dan Illemelillara Tanah untuk mendapatkan manfaat dari Tanah, maka lembaga reclusvenverkillg dimasa yang akan datang akan diuji efektivitasnya melalui berbagai masalah yang sudah mulai bermunculan sejak bergulirnya reformasi yaitu dalam bentuk pendudukan (okupasi) secara ilegal oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik Tanah tersebut dengan berbagai alasan yang diajukan.

Hal itu mengingat ketentuan pasal 32 PP 2411997 tidak hanya berlaku terhadap sertipikat yang diterbirkan sejak berlakunya peraluran tersebut, scbab jika kita lihat ketentuan pasal 64 yang menegaskan bahwa PP 24/ I 997 herlaku juga terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam kegiatan Penuaftaran Tanah yang dilakukan menurut PP 10/ 1961.

y, KAJIAN TERHADAP PENERAPAN LEMBAGA RECHTS­VERWERKlNG

A, Kajian Yllridis normatif

Penggantian PP 1011961 uengan PP 2411997 tentang Pendatiaran Tanah bertujuan untuk mengusahakan sedapat Illungkin Illengatasi kelemahan sistem publikasi negatip yang dianut oleh sistem publikasi Peilliaftarall Tanah kita. Dengan te[ap menggunakan pendaftaran hak dan mellvarakall hahwa serripikat merupakall ala[ bukti yang kuat dan llIelllbuktikan bahwa PP 24/1 997 tidak menggullakan sistem publikasi lllU r 111 .

Dalam rallgka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak. ualam pasal 32 ayat (I) PP 24/1997 diberikan pellegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian senipikat. sebagai yang telah dikemukakan diatas dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat merupakan alat pembuk[ian yang kuaL Ditentukan dalam pasal tersebuL bahwa : "Senipikal merupakan surat canda bukti hak yang berlaku se!Jagai alat bukti yang kua! menge/wi data fisik dall data Yllridis yang terlill/{/( didalal11nya, sepanjmzg dma fisik dall data Yllridis lersebu! ses/wi deI/gUll wlIIg ada "aillill SI/rat Ukl/r dall Buku Tallah yallg bersallgkutall". Dalalll Penjelasan Umum dinyatakan bahwa: "Selallla bellllll dapal dilmktikall yallg se!Jalikllya, dora fisik dOll dora yuridis yallg dicantumkan dalalll serlipikal hams "iterilila sebagai dora yallg bellar, baik dalalll per/motan l1Ukum selzari-Izari lI/liUPUIl dalalll sellgkela di Pengadilall,

Olaober - Desember 2()(}()

Penerapan Lembaga "Reclusvenverking" 341

sepanjang daw tersebUl sesuai dengall apa yallg lercallfUIII dolalll Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkuwn, ."

Dalam pasal 32 ayat (2) ditetapkan ba llwa: "Da/wlI hal mas SIWIII bidallg Tanah sudah diterbilkan sertipikal secora sail OIas 1/(IlIla orallg a{({11 badall hukum yallg lIIelllpero/eh Tallall lerseblll dmgall ilikad baik dall secara nyma menguasa/llya, II/oka pi/w/.: /aill yallg merasa melli/Jill/vai /wk mas Tanah illl, lida/.: dopal lagi melllllllUl pe/aksanaall /wk lerseblll, apabila dalam waklll 5 £ahun sejak dilerbilkallnya serripikat ilu lidak mengajukan keberatan seeal'a terrulis kepada pemegang senipikol dan Kepala Kantor Pertanahan yallg bersangkUlall Ii/aupan lido/.: mengajukan gugman ke Pengadilan lIIengelIGi pellgllosooll Talloh oWU penerbitan sertipikat tersebUl.

Ketentuan tersebut bertujuan pada sall1 pihak lIIiluk berpegoll[? pada sistelll publikasi negatip dan pada /aill pi/wk IIIllIIk secoro seill/bollg lI1elllberikan kepasliall hukulII kepada pihak yallg !fellgall ilikad baik mellgllasai Tallah dall didafrar sebagai pelllegallg /wk da/alll Bllkll T{l/w/1. dmgall senipikm sebagai £allda buktinya, WllIg IlIelllll'lIl UUPA her/okll sebagai aim pell/bllk lian yang kual." Demikian uijelaskan dalam Penjelasan Pasal tersebut.

Ketentuan tersebut menurut Penjelasan Pasal itll selanjutnya: "lIIerupakall penerapan dari lembaga "reclusverwerking" yang lerdapal dalanl hukum adat, dalam rangka mengmasi ke/emahan sistelll publikasi negatif dalam Pendafraran Tanah ki£a . Dengllll pellgenian demikiall. maka apa yang ditentukan dalam aym ini bukanlah lIIenciptakan ketemuan hukum baru, melainkan merupakan penerapoll kelellfllall hukU/1I wlllg sudah ada da/am hukum adm, yang da/alll {(J{(J lillklllli sekoral/g illi llIeJ'llpakal/ bagian dari HllkWI1 Tal/ah Nasiolla/ /Ildollesia ". Lembaga ,. rec/nsl'enverkil/g" itu beberapa kali diterapkan ualam Keputusan­kep"t"san Mahkamah Agung Republik Indones ia .

''Del/gan adanya kelemuall dalalll pasa/ 32 lerseb{{I, lIIaka makl/a dari pernyataan bahlVa sertipikm lIIerupakall a/al pelll/JIlkliOI/ yallg kiwI dan ba/llva lUjuan Pendafraran. Tanah yallg dise/ellggarakall ada/ah dahllll rangka memberikan jaminan kepastian hllklllll di bidallg penal/a/wlI, menjadi tampak dan dirasakan ani praktisHva, SllllggllhplIl/ sislell/ publikasi yang digunakan adalah sistem negatip ". Demikian dinyatakan dalam Penjelasan Umum.

Dari isi pasal 32 ayat (2) itu sendiri secara yuridis nonllatif perlu dikaji beberapa hal:

Nomor 4 Ta/l1l1/ XXX

342 Hukum dall Pembangunan

I . Itikad baik.

Dalam pnnsip umum, itikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi beban pembuktian ada di beban pihak yang merasa mempunyai hak atas Tanah tersebur. Yang dimaksud dengan itikad baik didalam hukull1 adat ll1isalnya apabila jual beli Tanah dilakukan secara terang dan tunai serta ll1ell1enuhi syarat-syarat ll1ateriil diadakannya jual beli tersebur. Sedangkan dalam perkembangan Illasyara kat Illadani sekarang ini baik seorang calon pell1beli dan calon krediwr <lapat dikatakan beritikad baik apabila sebe lulll ll1ell1beli Tanail atau Illenggunakan Tanail sebagai jalllinan hutang, menehti dailulu keahsailan dari pelllihkan Tanah tersebut; dalalll hal ini peranan dari seorang Pejabat Pelllbuat Akta Tanah (PPA T) sebagai "pell1bantu" penyelenggaraan Pendaftaran Tanah ll1enjadi sangat penting.

2. Secara nyata ll1enguasainya.

Dari ketenruan ini perlu dikaji, apakah pihak yang nalllanya tercantulll dalalll sertipikat harus tinggal/berada diatas Tanah tersebut ." Bagailllana kalau Tanah tersebut disewakan atau ditelllpati oleh pihak lain atas izin pemegang hak '! Apakah cukup dipelihara dan dijaga 'I .

3. 5 tahun seJak diterbitkannya sertipikat tersehuL

Bagaimana apabila sesudah hak terse but terdaftar atas nama pemegang hak pertama telah beberapa kali dipindah tangankan dan ternyata dalam salah satu transaksi terdapat penipuan ? Apakah pemegang hak atas Tanah yang terakhir juga dilindungi, apabi la helum terdaftar sebagai pell1egang hak dalam jangka waktu 5 rahun ? Apakah pell1egang Hak Tanggungan baru dapat dengan aman menggunakan sebidang Tanah untllk jaminan hutang setelah Tanah tersebut terdaftar 5 tahun atas nama pemheri Hak Tanggllngan?

Corwoll . da/alll sistelll Torrens adanya "Fraud" lIIerupakan pengecualiall dari "il/(Itfeasible rille ".

B. Kajian sosioyuridis

I . Pemberian Ganti Kerugian (Kompensasi) bagi pemegang hak yang sebenamya.

Pada sistem publikasi positif, sertipikat yang telah diterbitkan Land Office tidak dapat dibatalkan sungguhpun dalam pembuktian d i pengadilan terbukti ada pemiliknya yang sail. Bagi pemililk Tanah yang

Ok/ober - Desember 2()()()

Penerapan Lembaga "Rechrsvenverking" 343

sah meskipun dirugikan karena Tanahnya telah ada sertipikatnya at as nama pihak lain tetap mendapatkan ganti kerugian (kompensasi) dari Tille Insllrallce. ~ . . .

Selanjutnya bagaimana upaya untuk melindungi pemilik Tanah yang sah yang karena penerapan lembaga reclJlsvenverf.:illg dalam sistem publikasi negatip yang dianut pasal 32 PP 2411997 tersebut ? Menurut pendapat pakar hukum agraria, kalangan . profesi (ASPPAT) adalah dimungkinkannya lembaga semacam "Tii/i. ... II/;·/(I"(IJice .. "yang dapat menutupi ke.lemahan sistem publikasi negaiip." Asuransi irulah yang kemudian dapat memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat proses Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kompensasi se hubungan penerapan sistem publikasi negatip dengan lembaga reclllsvenverkillg. Menurut Prof. Boedi Harsono, SH .. perbuatan hukum ya ng akan diasuransikan adalah perbuatan hukum jual beli dan pelllbebanan Hak Tanggu ngan atas bidang-bidang tanah Hak Milik. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang sudah bersertipikat bersih, yaitu yang dibuktikan dengan sertip ikat yang sudah lengkap dan pasti data fisik dan data yuridisnya. L'

Namun persoalannya adalah kembali pada rumitnya administrasi pertanahan yang menjadi kendala dalam mendukung transparansi dan akurasi data yang diperoleh dan dihasilkan dari proses Pendaftaran Tanah sebagaimana ketentuan PP 2411997 maupun ketentuan PI' 1011961 selama ini lentunya bukan merupakan daya tarik hagi hisnis asuransi. at au dengan' ri ~ iko yang teramat besar itu maka kaiaupull ada Iemhaga asurans i yang herscuia lentunya akan Illenerapkan a[au Illeminta prelllis yang lingg i/mahai. Se lain dari ilu dalam kenyataannya dari seg i dana yang d ised iakan untuk adlllinistrasi pertanahan adalah tidak Illungkin pelllerinrah dapat Illenjamin pemegang hak sebaga imana halnya dalalll sistem positip, lalu kalau ada pihak yang dirugikan. siapa yang harus Illembayar ganti ruginya ?

11 Sl:hagaimanil pernah uisaillpaikan ualam diskusi ililliah yang diadakan Pus<~t Studi Ilukulll Agrari<l FH-Univ. Trisakti Jem<lllg "MelJili/ou Kelllllll.t:kil/(lil Oill,\'/I((fIIsd,(/f/f/w jJ1'riflfli/(III-I}(!r/}//(/UIlI Hukllll/ MellKe/wi Twwh Y(/lIg Slit/aft Oie/(/Oar" pada tangg:!l J:)

Man.'1 I {){)9 ,

u IJru r. l3()ed i Ha rsollo ,S H, , "Melli/!i(/ll kemull Rki I/al/ jJerl}f{(!/1I1I /IukwlI Mell):£'I1(/i Bida,,): '(ww!J yanK sue/all bersertipikar dan e/iIJllk/ikaJl dellKolI Akra PPAT saW ,HIlI"I! jJllla Did(diar, Dia,wntJlsikml" mablah yang tclah Jisilillpaikan ual.ml Jiskusi illlliah yang diadakan Pusat Studi Hukum Agraria FH-Univ, TriS<lkti tCllt<lng "Melli/!iuu Kell1l1l1xkill(/(/

Dia,wrum'ikallllya Per!Jualal/-perbuaJtln Hukul1I Mel/Rel/aj TUllali y(!!1~ Sue/ali Didaj;a(", pada tanggal 15 Maret 1999,

Nomor 4 Tahun XXX

344 Hukul1l dall Pembangunan

2. Penerapan lembaga rechtsverwerking dalam kasus-kasus di Pellgadilall

Muara akhir dari pengujian penerapan lembaga rechlsvenverking dalam kasus-kasus di pengadilan lerlelak pada pendapal hukum Hakim men1!enai slalus yurisprudensi sebagai sumber hukum, karena berbeda lkngan ncgara-negara anglosaxoll dimana putusan hakim harus digunakan sebagai sumber pokok, di negara kita yang menganul Sistem Eropa KOlllinelllal. Hakim tidak diwajibkan lIntuk mengikuli putusan Hakim sebelumnya, karena berdasarkan UU No.141l970 10. UU No.35/ 1999 telllang Kelentuan-ketellluan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus mempertimbangkan putusallllya berdasarkan hukum yang tenulis dan keadilan.

Dengan dituangkannya ketelapan reclusvenverking dalam PP 24 / 1 <)<)7. masih menjadi pertanyaan bes"r apakah pasal 32 lersebul akan digullakan sehagai uasar pertimbangan Hakim ullluk membuat kepulusannya : karena dari has il observasi pennasalahan, tidak banyak II"ki m yang mall alau dapat menggllnakan ketentuan lersebut dalam pertimbangan hukumnya.

CII III III II :

Peillaka/ah dalalll mewakili pihak peillegang Hak TCllzgguflgan da/am kaslIs Balllahan pihak kefiga, pernah lIlengaral7kall Maje/is Hakim Wllllk lIIengglll1akan paml 32 lersebul, akatz lelapi Majelis' Hakilll iru lidak berkenan IIIlluk meflggutzakatznya dengan a/asall bahwa kelellllwn lerseblll i>eras([/ dari Yllrisprudensi dan lidak ada kewajiban bagi mereka ullluk lJIel1gik III inya.

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uramn [ersebu[ di atas dapatlah diambil bebe rapa kesimpulan sebagai berikut:

I . Lembaga hukum "kadaluwarsa" (recJ7Isvenverkillg) yang dijadikan norma hukum positip dalam PP 24/ 1997 bukanlah suam norma hukum baru atau sesuatu norma yang asing sama sekali dalam sistem hukum kita oleh karena lembaga ini sudah eukup lama dikembangkan melalui yurisprudensi yang bersumber dari Hukum Adal Indonesia. Penerapan lembaga ini menjadi suam norma hukum positip membawa dampak adallya suatu pergeseran dari sistem publikasi negalip ke arah

Okloher - Desember 2000

Penerapan Lembaga "Ri!cllIsvenverking" · 345

sistem publikasi positip walaupun masih bersifat semu atau 4uasl karena adanya pembarasan dalam kurun waktu lima rahun.

2. Pengangkatan lembaga rechtsverwerking inimenjadi suatu norma hukum posirip dalam sistem publikasi sejalan dengan tujuan dari Pendaftaran Tanah iru sendiri yaitu Ullluk mencapai kepastian hukum dan kepastian haknya.

3. Dengan dijadikannya norma hukum positip, lembaga rec!Jtsvenveri:illg in i Illerupakan suatu rerobosan baru dalalll I-Iukum Acara Perdara di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai suatu pengecualian khusus dalalll menangani kasus-kasus di hidang pertanahan yang tidak dapal digeneralisir dengan sistelll pembuktian perdata atas kebendaan yang lainnya.

Sebagai saran, dapat kami anjurkan agar dalalll Illemasyarakatkan norma hukum baru ini perlu juga para I-Iakim-hakilll yang herkecilllpung dalalll hukulll acara sehari-hari juga para Pejabat Pelllbuat i\kta Tallah (PPAT) dan para praktisi hukulll lainnya Illengadakan pertellluan­pe rtemuan illlliah untuk menumbuhkan suatu kesatuan wawasan tentang lembaga ini sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang sa ling berbeda di lapangan. Kelidakseragaman pemahaman di dalalll praktek di lapangan justru akan dapat menghalllbat sosialisasi dari peraturan ini.

Dalam.lint,as sektoral perlu juga diadakan forum-forum pertemuan antara para penegak hukum dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepeni Mahkamah Agung (MAl, para Noraris/ PPAT dan pihak Pemerintah Daerah setempat.

Delllikijin ,.s)lrribangan dan saran pemikiran dari kami. kiranya dapat bermanfaat' dalam rangka mewujudkan suprelllasi hukulll dalam era reformasi ini.

KEPUSTAKAAN

Abdurrachman, SI-I., .. .'~Himpunan Yurisprudellsi HukwJ/ Agraria, Seri Hukum Ag!aria VI", Bandung : Alumni, 1980, l1a1.352 .

Cribbet, John -E_ and Corwin W _ Johnson. "Principles {if Law Properly ", Westburry, New York: The Foundation Press Inc. 1989

NOli/or 4 Til/11m XXX

346 Hukum dOll PembangullGn

i-IarS()IlO, Boedi. Prof.,SH., "Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pelllbelllukkan UUPA, lsi dan Pelaksallaanllya. Jilid I Hukum Tanah Nasiollal", Jakarta: Djambatall, 1999, edisi revisi ,

HarS()IlO, Boedi. Prof., SH., "Meninjau kemullgkinall : Perbualall HukulIl Mellgellai Bidang Tallah yang sudah bersertipikat dall dibuktikan del/gall Akla PPAT serla sudah pula Didaftar, Diasuransikan" ; makalah yang telah disampaikan dalam diskusi ilmiah yang diadakan Pusat Studi Hukum FH-Univ. Trisakti tentang " Meninjau Kemungkinan Diasuransikannya Perbuatan-perbuatan Hukum Mengenai Tanah yang Sudah Dida!'tar", pad a tanggal 15 Maret Il,ll)l)

Tell , C.N. Dwyer B, '"!lIIroduction 10 Property Law". Butter Worths, Mdbourne 1988.

OklOber - Deseniber 2000