PENERAPAN KONTRAK KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA- … · ketentuan kerja dengan cara yang tepat, ......
-
Upload
duongthien -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of PENERAPAN KONTRAK KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA- … · ketentuan kerja dengan cara yang tepat, ......
“PENERAPAN KONTRAK KERJA
PEKERJA RUMAH TANGGA-
PEMBERI KERJA
PERJUANGAN KE KERJA LAYAK
PEKERJA RUMAH TANGGA”
JALA PRT
PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA
• UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan:
Pasal 1:
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upahatau imbalan dalam bentuk lain.
PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA
• Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT:
Pasal 1:
Untuk tujuan Konvensi ini:
(a) istilah “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaanyang dilaksanakan di dalam atau untuk satu ataubeberapa rumah tangga;
(b) istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalamsuatu hubungan kerja;
(c) seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumahtangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis danbukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukanmerupakan pekerja rumah tangga.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.2 Tahun 2015 Tentang PerlindunganPekerja Rumah Tangga
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT
adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan
dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan
kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau
imbalan dalam bentuk lain.
2. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang
dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.
3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna
adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT
dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk
lain.
KONTRAK KERJA:ACUAN:
KONVENSI ILO 189 KERJA LAYAK PRT:
Pasal 7
Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumahtangga diberi informasi mengenai syarat danketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapatdiverifikasi dan mudah dimengerti dan lebih baik, jika memungkinkan, melalui kontrak tertulissesuai dengan undang-undang nasional danperaturan, terutama:
a) nama dan alamat majikandan pekerja;
b) alamat tempat kerja tetapdan tempat kerja lain;
c) tanggal mulai dan, bilakontrak tersebut untukjangka waktu tertentu, durasinya;
d) jenis pekerjaan yang akandilaksanakan;
e) pengupahan, metodepenghitungan dan periodepembayaran;
f) jam kerja normal;
g) cuti tahunan yang dibayar, periodeistirahat harian danmingguan;
h) penyediaan makanandan akomodasi, jika ada; (i) periode masapercobaan atau uji coba, jika ada; (j) ketentuanpemulangan, jika ada; dan
i) syarat dan ketentuanberkenaan denganpemutusan hubungankerja, termasukpemberitahuan denganperiode tertentu baikoleh pekerja domestikmaupun majikan.
Peraturan Menteri KetenagakerjaanRI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 5
•Pengguna dan PRT wajib membuatPerjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapatdipahami oleh kedua belah pihak sertadiketahui oleh Ketua Rukun Tetanggaatau dengan sebutan lain.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 61) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhirisesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
INISIASI & PROSES PENERAPAN KONTRAK KERJA PRT-PK
2003 – 2008:
Melalui Sekolah PRT RUMPUN bersama RUMPUN TjoetNjak Dien dan SPRT Tunas Mulia:
Membuat Model Kontrak Kerja PRT Majikan denganproses perbaikan 5 kali dan melibatkan: PRT, Majikan/Pemberi Kerja, Akademisi Hukum Perburuhan, Sosiologi, Pengacara, Serikat Buruh/Pekerja, SPRT, Aktivis, Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta
Diterapkan oleh 408 PRT Lulusan Sekolah PRT RUMPUN dan Anggota SPRT Tunas Mulia dengan Majikan/PemberiKerja
• Isi dari Kontrak Kerja Yang Diinisiasi & Diterapkan Sekolah PRT RUMPUN, RTND, SPRT Tunas Mulia 2003-2008: 70% dari Standar KerjaLayak
ITEM STANDAR
Identitas para pihak: PRT dan Pemberi Kerja:
Nama, No. KTP, Tempat & Tanggal Lahir
Alamat tinggal majikan dan pekerja dan tempat
bekerja
Jangka waktu/durasi bekerja, mulai dan
berakhirnya perjanjian kerja;
Periode masa percobaan atau uji coba, jika
ada
Jenis Uraian Pekerjaan
ITEM STANDAR
Hak dan kewajiban kedua
belah pihak;
Kondisi dan syarat kerja
meliputi:
Upah,besaran upah,
kenaikannya dan tata cara
pembayarannya;
Kenaikan/Tahun
Awal Mula Standar Minimal
pada Tahun 2004: 60-75% dari
UMR DIY-Rp. 365.000: Rp.
300.000. Kenaikan 10%/tahun
Upah Lembur; Upah Lembur pada Hari
Minggu Rp. 15.000/hari
Tunjangan Hari Raya; Berupa uang 1 bulan gaji
untuk yang sudah 1 tahun
masa kerja atau rasio bulan
dari masa kerja < 1 tahun
ITEM STANDAR
Lama jam kerja dalam
perhari/minggu
Penuh Waktu: 40 jam/minggu
dengan 8 jam/hari untuk 5 hari
kerja, 7 jam/hari untuk 6 hari
kerja. Paruh waktu: 4 jam/hari
Waktu istirahat selama jam
kerja atau istirahat harian
1 jam untuk Penuh Waktu
Libur Mingguan 24 Jam/Minggu bisa diambil
diluar hari Minggu
Cuti Tahunan 12 Hari Kerja termasuk Cuti
untuk Hari Raya Idul Fitri atau
sesuai agama yang dianut
Cuti Haid 1 Hari ketika Haid
ITEM STANDAR
Jaminan Kesehatan Biaya Pengobatan
Fasilitas Kerja Bagi Yang Menginap: Kamar
Bersih Berkunci Berventilasi
dan Bertempat Tidur,
Rak/Almari dan Makan 3 x/hari
Hak untuk berorganisasi, berserikat;
Ketentuan pemulangan, jika ada
Syarat dan ketentuan berkenaan
dengan pemutusan hubungan kerja,
termasuk pemberitahuan dengan periode
tertentu baik oleh PRT maupun majikan.
Penyelesaian perselisihan; Musyawarah Kedua Belah
Pihak, dan apabila tidak ada
kesepakatan maka dengan
Mediasi
Tanda Tangan Para Pihak dan Saksi dari
Kedua belah Pihak
Proses dan Tantangan:
Tahun 2003: Kontrak Kerja adalah hal yang baruantara kedua belah pihak
Adanya “kekagetan” dari Majikan/PK tentang isi HAK-HAK PRT dan Standarnya terutama: Upah Lembur, Batasan Jam Kerja, Biaya Pengobatan dan Cuti Haid
Situasi Keterdesakan: Majikan/PK dalam keadaanterdesak membutuhkan PRT sering di awalmenyatakan “YA” dalam prosesnya kemudian ketikamendapatkan PRT lain tidak berkontrak dan tidakmengetahui Hak-Hak kemudian memutuskanhubungan kerja.
Perlunya komunikasi terus menerus dan ketegasanantar kedua belah pihak
Hasil: Kesejahteraan PRT: Perubahan Situasi PRT
Majikan/PK merasa nyaman PRT tidak berpindahkerja/berhenti bekerja sewaktu-waktu
PRT merasa tenang karena ada kepastian khususnyamengenai upah, libur mingguan dan biaya pengobatan
Membangun pengakuan dan penghargaan
Digunakan juga oleh beberapa Pengurus SPRT dari SPRT Merdeka Semarang: 6 PRT-PK menerapkan 2012-2015
Adanya Penyesuaian revisi berdasar persoalan2 yang muncul: misal Percobaan
Sekolah PRT RUMPUN dan Model Kontrak Kerja denganPenerapannya Terpilih Menjadi salah satu 10 BesarProgram Kesejahteraan Kementerian Kokesra 2006
2013-Sekarang: Revisi Model
Kontrak Kerja 2017:
80-100% Kerja Layak
• Dikembangkan di DKI Jakarta melalui SPRT
Sapulidi dengan beberapa perubahan.
• Perubahan menyesuaikan dengan adanya
Peraturan Perundangan yang Baru: Tentang
Jaminan Sosial dan Situasi Kerja PRT, Konvensi
ILO 189 Kerja Layak PRT
Perubahan dalam Kontrak Kerja 2013-2017:
1. Jaminan Sosial:
a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan Ketenagakerjaan: JKK, JHT, JP, JK
Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga
Pasal 11
Kewajiban Pengguna:
g). mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
JAMINAN SOSIAL
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
untuk Semua Warga Negara
Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja:
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Pekerja
Penerima UpahJaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)Jaminan Hari Tua (JHT)Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan Kematian (JK)
Proses dan Tantangan 2013-2017 Kedepan:
Adanya “kekagetan” dari Majikan/PK tentang isi HAK-HAK PRT dan Standarnya terutama: Upah Lembur, Batasan Jam Kerja, Jaminan Sosial, Libur Nasional danCuti Haid, Pesangon
Sosialisasi di Anggota SPRT/Operata
Usaha Negosiasi Anggota SPRT/Operata ke Majikan/PK:
Dimulai dari Majikan/PK Ekspatriat:
o Libur Nasional
o Pesangon
o Jaminan Sosial
Hasil: Beberapa Negosiasi Berhasil dan PRT mendapatkan
perubahan dalam peningkatan Hak – Kesejahteraan:
1. Jaminan Sosial:
JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan
2. Libur Nasional
3. Pesangon
4. K3
PRT merasa tenang karena ada kepastian khususnyamengenai upah, libur mingguan dan biayapengobatan
Membangun pengakuan dan penghargaan
Bertahap Menuju Situasi Kerja Layak 100%