PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN … · 2019-12-31 · (STUDY IN MATARAM CITY)...
Transcript of PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN … · 2019-12-31 · (STUDY IN MATARAM CITY)...
i
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN PERHOTELAN
(STUDI DI KOTA MATARAM)
JURNAL ILMIAH
Oleh:
IRA HAERUNISYAH
D1A 112 317
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019
ii
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN PERHOTELAN
(STUDI DI KOTA MATARAM)
Oleh:
IRA HAERUNISYAH
D1A 112 317
Menyetujui,
iii
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN PERHOTELAN
(STUDI DI KOTA MATARAM)
IRA HAERUNISYAH
D1A112317
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap
klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan dan untuk mengetahui penerapan
klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan di Kota Mataram penelitian ini
merupakan hukum normatif-Empiris yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari
data perpustakaan dan data lapangan. pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan data lapangan analisis bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa: 1), Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam
perjanjian perhotelan perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam
perjanjian perhotelan yaitu: Sebagai mana telah disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1999
Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa Perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukumuntuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
Kata Kunci : perlindungan konsumen, klausula eksonarasi, perjanjian baku.
APPLICATION OF THE EXECUTIONAL CLAUSULA IN THE AGREEMENT
(STUDY IN MATARAM CITY)
ABSTRACT
This study aims to determine consumer protection against exoneration clauses in
hospitality agreements and to know the application of exoneration clauses in hospitality
agreements in Mataram this study is an empirical normative law that uses secondary
data consisting of Library Data and Field Data. The collection of legal materials in this
study was conducted through library research and Field Data analysis of legal materials
in this study was conducted by using qualitative analysis. The results showed that: 1),
consumer protection against the exoneration clause in the consumer protection hotel
agreement to the exoneration clause in the hospitality agreement that is: As mentioned in
Law no. 8 of 1999 Article 1 Paragraph Consumer Protection, said that consumer
protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers.
Keywords: consumer protection, exoneration clause, standard agreement.
i
I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan
program-program pemerintah dalam upaya merealisasikan pembangunan
nasional. Salah satu program pemerintah adalah pembangunan di bidang jasa
perhotelan yang merupakan penunjang berkembangnya pembangunan pariwisata,
jasa perhotelan merupakan salah satu perusahaan pelayanan jasa yang berkaitan
dengan kepentingan banyak orang dan mampu memberi masukan atau kontribusi
anggaran yang cukup besar ke dalam kas daerah.1 Pihak penyedia jasa perhotelan
dalam memberikan pelayanan di bidang jasa tentunya akan melakukan hubungan
hukum dengan pengguna jasa untuk mencapai suatu persetujuan yang akan
menjadi dasar bagi hubungan antara keduanya.
Pelaksanaan perjanjian jasa perhotelan seringkali terdapat suatu pihak
yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam
asas kebebasan berkontrak itu sendiri para pihak dianggap mempunyai
“kedudukan yang seimbang”. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat
tersebut seringkali telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada
suatu format perjanjian yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun
1 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, hlm.37
ii
berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk
disetujui atau ditandatangani. Pihak konsumen merupakan pihak yang dianggap
mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian jasa perhotelan yang
dilakukan dengan pihak perhotelan.
Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi juga disebut dengan
perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan
tanggungjawab. Klausula eksonerasi yang dimuat dalam suatu perjanjian,
diharapkan salah satu pihak dibatasi ataupun dibebaskan dari suatu
tanggungjawab berdasarkan hukum. Perjanjian dengan menggunakan klausula
eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat
hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang
diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah pemenuhan
tanggungjawab ataupun ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi
menjadi tidak bisa dibayarkan apabila dalam suatu perjanjian tersebut
dicantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan peniadaan pembayaran ganti
rugi tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah Bagaimana perlindungan
konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan dan
Bagaimana penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan di Kota
Mataram.
Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui, perlindungan konsumen
terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan untuk mengetahui,
iii
penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan di Kota Mataram.
Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai,
perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian
perhotelan untuk mengetahui, penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian
perhotelan di Kota Mataram.
Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan
metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual, dan
pendekatan sosiologi.
iv
II. PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam
Perjanjian Perhotelan
1. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha
Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan
untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian perlindungan konsumen terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1):
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”
Disamping itu bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta
menumbuhkembangkan sikap prilaku usaha yang bertanggung jawab. Maka
perlindungan konsumen bertujuan : 2
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
2 Zaeni Asyhadien, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Cetakan
Kedelapan, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hlm.193
v
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen sesuai dengan ditentukan hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha sebagai mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat
(3) disebut:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.”
2. Klausula Eksonerasi atau Kontrak Baku
Klausula eksonerasi atau kontrak baku merupakan terjemahan dari
standard contract, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus
mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian baku yang isinya
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir3.
Dalam pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa.
3 Mariam Darus Badrulzaman (II) ,Perjanjian Kredit Bank, Bandung,1994,hlm 48
vi
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen”.
Adapun kalusula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan
dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk
memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang
terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.4
Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1)
melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap
perjanjian dan dokumen apabila:
1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan
kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen.
4. Menyatakan memberikan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual
beli jasa.
7. Menyata tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dubuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya.
4 Mariam Darus Badrulzaman (I), Aneka Hukum Bisnis, Bandung, 1994 hlm, 47.
vii
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan beberapa cara
hingga saat ini pemberlakuan perjanjian baku tersebut antara lain dengan
cara-cara:5
a) Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan
terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh kalangan
pengusaha, produsen, distribusi atau pedagang produk tersebut.
b) Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang berupa tebel,
bon, kuitansi, tanda terima, atau lembaran dalam bentuk serah terima
barang.
c) Pecantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tenang
berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu seperti, di area
parkiran, hotel, dan penginapan dengan meletakan atau menempelkan
pengumuman klausula baku.
Upaya perlindungan konsumen diatas tentu sangatlah terbatas dan
tidak mungkin memberikan perlindungan kepada konsumen secara
keseluruhan. Akan tetapi upaya tersebut dapat dijadikan untuk membatasi
kerugian akibat penggunaan klausula baku.
B. Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perhotelan Di Kota
Mataram
Penerapan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pihak dengan
posisi lebih kuat akan merugikan pihak lain dengan posisi yang lebih lemah,
biasanya model perjanjian seperti ini dikenal dengan penyalahgunaan
5 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi pertama, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013 hlm. 76
viii
keadaan.6 Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsip hanya
menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya
tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Hotel Grand Legi7
menyatakan bahwa:
Bentuk perjanjian di Hotel Grand Legi secara lisan dan tertulis,
perjanjian secara lisan di lakukan disaat konsumen mendatangi reception
dengan melakukan wawancara dengan pihak reception untuk menanyakan
pemesanan kamar yang ada di Hotel Grand Legi, dengan prosedur yang
telah di sediakan langsung oleh pihak hotel. Adapun bentuk perjanjian
tertulis yang telah dibuat langsung oleh hotel Grand Legi di terapkan secara
tertulis pada saat konsumen melakukan check in di bagian reception, dan
disaat konsumen memasuki kamar penginap. Adapun isi perjanjian tertulis
yang di terapkan di passport, seperti berikut:
1. Bawalah selalu tanda pengenal anda setiap saat untuk memudahkan
pelayanaan yang anda perlukan di hotel.
2. Waktu check-out adalah jam 12 siang, apabila anda ingin check-out
sesudah jam 12 siang hubungi Reception secepat mungkin.
3. Untuk kenyamanaan dan keamanan, simpan kunci anda di Front Desk
apabila anda meninggalkan hotel.
4. Kami sangat menyarankan anda untuk menyimpan barang berharga di
safe deposit box tersedia gratis di front cashier di lobby.
HRD Hotel Lombok Garden8, juga mengatakan bahwa:
6Zulham, Op., Cit, hlm. 75
7 Hasil wawancara dengan Ibu Ida HRD Hotel Grend Legi Mataram, Pada Tanggal 13 Juni
2017
ix
Dalam peraturan atau perjanjian yang di buat oleh pihak Hotel
Lombok Garden, ada bentuk perjanjian lisan dan tertulis, perjanjian dalam
bentuk lisan dilakukan pada saat konsumen menanyakan fasilitas hotel di
Lombok Garden dan pemesanan kamar di bagian reception. Konsumen yang
telah melakukan pemesanan kamar di Hotel Lombok Garden sudah terikat
langsung pada perjanjian yang telah dibuat oleh hotel. Dan adapun perjanjian
tertulis yang dibuat oleh pihak hotel, sudah di terapkan di setiap kamar
penginap di hotel Lombok Garden.
HRD Hotel Santika Mataram9, juga mengatakan bahwa:
Bentuk perjanjian yang dibuat oleh hotel Santika dilakukan secara
lisan dan tertulis, bentuk perjanjian lisan yang dilakukan di hotel santika ini
sama dengan bentuk perjanjian lisan yang dilakukan oleh hotel Lombok
Garden, dan hotel Grand Legi.
. Penerapan klausula eksonerasi, yang terkait dengan harga kamar yang
dimana disesuaikan dengan tipe-tipe kamar yang ada di masing-masing
hotel. Rincian harga dari masing-masing hotel yang tertera dibawah ini:
1. Hotel Lombok Garden Mataram.10
8 Hasil wawancara dengan Bapak Mardin HRD Hotel Lombok Garden Mataram , Pada
Tanggal 09 Juni 2017
9 Hasil wawancara dengan Bapak Yadin HRD Hotel Santika Mataram , Pada Tanggal 17 Juni
2017
x
No Tipe Kamar Harga (Rp)
1. Standard 550.000
2. Superior 600.000
3. Super Deluxe 1.000.000
4. Bungalow 1.200.000
5. Super Bungalow 1,500.000
6. Extra Bed 225.000
2. Hotel Santika Mataram11
No Tipe Kamar Harga (Rp)
7. Superior 1.000.000
8. Deluxe 1.150.000
9. Executive 1.500.000
10. Santika Suite 2.500.000
11. Extra Bed 275.000
3. Hotel Grand Legi Mataram.12
No. Tipe Kamar Harga (Rp)
1. Primier Superior 770.000
2. Primier Deluxe 970.000
3. Luxury Deluxe Orchid 1.498.000
4. Suite 2.990.000
5. Executive Suite 3.490.000
6. Extra Bed 350.000
10
Hasil wawancara dengan Bapak Mardin HRD Hotel Lombok Garden Mataram , Pada
Tanggal 09 Juni 2017 11
Hasil wawancara dengan Bapak Yadin HRD Hotel Santika Mataram , Pada Tanggal 17 Juni
2017
12
Hasil wawancara dengan Ibu Ida HRD Hotel Grend Legi Mataram, Pada Tanggal 13 Juni
2017
xi
Dari berbagai harga yang terdapat di tabel diatas, harga perkamar
yang berada di hotel sudah dipatokan terlebih dahulu oleh pihak perhotelan,
dan pihak konsumen tidak bias menawar harga kamar tersebut.
Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen potensi
Ketidak adilan yang dialami konsumen dapat diminimalisir sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen bahwa jenis klausula
baku apalagi mangandung syarat-syarat eksonerasi dilarang dipergunakan
oleh pelaku usaha sebenarnya sudah sangat berpihak kepada konsumen.
Konsekuensinya adalah berbagai klausula baku yang ilegal itu tidak berlaku
lagi maka akan banyak hal yang dapat meringakan konsumen, ketika
konsumen mendapatkan produk yang tidak diinginkan dan dibutuhkan atau
memperoleh perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha.
xii
III. PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan
simpulan sebagai berikut: (1) Per;indungan Konsumen Terhadap Klausula
Eksonerasi Dalam Perjanjian Perhotelan. Sebagai mana telah disebutkan
dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan
Konsumen, mengatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen. Perlindungan konsumen meliputi hak dan kewajiban sebagai mana
telah di atur dalam peraturan perundang-undangan (2) Penerapan Klausula
Eksonerasi Dalam Perjanjian Perhotelan Di Kota Mataram. Penerapan
klausula eksonerasi dalam perjanjian perhotelan merupakan klausula yang
sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika
dibandingkan dengan prosedur karena beban yang seharusnya dipikul oleh
produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.
Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsip hanya
menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya
tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan.
Saran
(1) Bagi pemerintah Negara harus hadir dan lebih memberikan perannya
dalam pembinaan dan pendidikan konsumen untuk masyarakat. Serta
sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
xiii
Konsumen. Sehingga masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha
mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya. (2) Bagi pihak pelaku
usaha jasa perhotela yang berada di Kota Mataram, seharusnya tidak harus
mencari keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan
pemenuhan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen, selanjutnya akan menyesuikan klausula-klausula
eksonerasi dalam perjanjian perhotel, dengan ketentuan yang telah diatur
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, ”hukum perlindungan konsumen”, PT. raja grafindo
persada, Jakarta, 2008
Asyhadien Zaeni, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,
Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Badrulzaman Mariam Daruz. (II), Perjanjian Kredit Bank, Perkembangannya di
Indonesia, Alumni, Bandung, 1994
Mariam Darus Badrulzaman (I), Aneka Hukum Bisnis, Alumi Bandung, 1994
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi pertama, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2013