PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
-
Upload
todo-filipi-anderson-pangaribuan -
Category
Documents
-
view
254 -
download
11
Transcript of PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
1/27
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
MAKALAH
PENERAPAN FUNGSI TREASURYDI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR
PEMERINTAHAN
Diajukan:
TODO FILIPI ANDERSONNPM: 1440600061!
K"#a$ %&B' N() A*$"n)!0
Un+uk M","nu-i Tu.a$ Ma+a Ku#ia-
S",ina/ P"/*"na-a/aan Di#(,a IV K"uan.an
S"$ia#i$a$i Akun+an$i Ku/iku#u, R".u#"/ S","$+"/ VIII T)A) 2014&201
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
2/27
I)PENDAHULUAN
Seperti yang telah dilansir olehAssocation For Financial Professionals(AFP) melalui
Laporan hasil survey nya yang berjudul Strategc Role of Treasury, dikemukakan bahwa
dewasa ini peran treasury pada sektor privatsemakin berkembang, dan menjadi semakin
krusial, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Peran treasury
akan berkembang dari peran terdahulu yang hanya sebagai back-office menjadi peran yang
lebih jelas dan strategis. eberapa perkembangan !ungsi treasury pada sektor privat
menurut laporan hasil survey dari AFP antara lain" bank relationship management,
borrowing, investing, financial risk management, counterparty risk analysis, working capital
management, capital planning/allocation, retirement plan management, leasing, enterprise
risk management, business continuity planning, investor relations, merger an ac!uisitions,
accounting, technology implementation.Sejalan dengan apa yang dilakukan pada sektor privat, pada sektor publik, treasury
juga memiliki peran penting dalam proses tata kelola pemerintahan. #al tersebut dibuktikan
dengan diterbitkannya $ndang%undang &omor ' tahun * tentang Perbendaharaan
&egara yang merupakan salah satu dari paket undang%undang re!ormasi pengelolaan
keuangan negara. +erbitnya $$ nomor ' tahun * juga menandakan dimulainya peran
dan perkembangan treasurypada sektor publik. alam sektor pemerintahan saat ini, !ungsi
treasury tersebar ke tiga unit eselon%' dibawah -ementerian -euangan, yaitu pada
irektorat enderal Perbendaharaan (Pb), irektorat enderal Pengelolaan
$tang/irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko (P$/PP0), dan
irektorat enderal -ekayaan &egara (-&). 1enurut -eputusan 1enteri -euangan
&omor 23 tahun '* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi -elembagaan -euangan
+ahun '*%5, terdapat delapan !ungsi treasury yang saat ini telah dilakukan
pemerintah, kedelapan !ungsi tersebut adalah" pengelolaan pen6airan, pengelolaan
penerimaan, pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan risiko, pengelolaan aset,
akuntansi dan pelaporan, special missions.engan perkembangan perekonomian global yang semakin meningkat, maka
dibutuhkan peran bagian treasuryyang semakin kuat pula, baik dalam sektor privat maupun
pemerintahan. alam sektor pemerintahan hal tersebut sudah ter6ermin dalam -eputusan
1enteri -euangan &omor 23 tahun '* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi
-elembagaan -euangan +ahun '*%5, dimana pada -1- tersebut salah satu !okus
trans!ormasi !ungsi -ementerian -euangan terletak pada tran!sormasi !ungsi
perbendaharaan. #al lain juga terlihat pada visi itjen Perbendaharaan yaitu 7to be a worl
class state-treasury manager8, dimana itjen Perbendaharaan pada khususnya dituntut
untuk menerapkan !ungsi%!ungsi perbendaharaan sesuai dengan best practices di tingkat
dunia. "est practices !ungsi treasury di dunia sedikit banyak juga mengadopsi !ungsi
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
3/27
treasuryyang diterapkan pada sektor privat, dan apabila menilik dari !ungsi treasury pada
sektor privat diatas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa !ungsi treasury di sektor privat
yang masih bisa diadopsi di sektor pemerintahan guna meningkatkan peran treasury dalam
proses pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya makalah ini akan memaparkan
mengenai !ungsi treasurypada sektor privat yang sudah diterapkan saat ini oleh pemerintah
dan yang masih bisa diadopsi oleh pemerintah.
II) PEMBAHASAN
Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan satu per satu mengenai !ungsi treasury
pada sektor privat yang sudah diterapkan pada sektor pemerintah dan juga !ungsi lainnya
yang masih dapat diadopsi.
A) Cash forecasting
alam sektor privat !ungsi #ash forecastingditerapkan melalui pengumpulan in!ormasi
dari sekitar perusahaan untuk menyusun perkiraan kas kedepan. 9n!ormasi ini dapat berasal
dari pen6atatan akuntansi, anggaran, anggaran belanja modal, boar minutes (untuk
pembayaran dividen), dan bahkan 4:; (untuk pengeluaran yang berkaitan dengan akuisisi
dan divestasi).
alam penerapannya pada sektor pemerintahan, peren6anaan kas pemerintahbertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki saldo kas yang 6ukup untuk mebiayai
kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan AP& atau menghindari terjadinya cash
mismatch. Pengaturan kebijakan terkait peren6anaan kas menjadi tanggung jawab
irektorat enderal Perbendaharaan (P) dalam hal ini adalah irektorat Pengelolaan
-as &egara khususnya pada Subdirektorat Peren6aan dan Pengendalian -as. Sebenarnya
penerapan peren6anaan kas ini telah dilakukan pemerintah sejak lama, yang ditunjukkan
melalui halaman 2 9PA yang berisi ren6ana penarikan dana dan ren6ana penerimaan.
+etapi hal tersebut belum dapat dilakukan se6ara optimal, mengingat sangat terbatasnya
kemampuan sumber daya manusia di satuan kerja dalam melakukan peren6anaan kas.Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan 1enteri -euangan nomor
'
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
4/27
Peren6anaan kas seperti ini dianggap sangat menyulitkan bagi satker, khususnya satker
yang memiliki pagu besar, namun hanya memilki sumber daya manusia yang sangat
terbatas.Selanjutnya irektorat P-& mengeluarkan kebijakan baru dalam peren6anaan kas
untuk menggantikan kebijakan sebelumnya, dimana tidak seluruh satuan kerja yang
menyampaikan peren6anaan kas nya, tetapi hanya satuan kerja yang memiliki belanja yang
signi!ikan berpengaruh terhadap penyediaan kas. Satker tersebut nantinya dikelompokkan
berdasarkan besaran belanja nya. -ebijakan peren6anaan kas seperti ini sedikit banyak
meringankan satuan kerja, sehingga satuan kerja tidak perlu menyampaikan peren6anaan
kas untuk realisasi belanja yang berjumlah ke6il, seperti belanja operasional satker. &amun
akurasi penarikan kas dibandingkan dengan peren6anaannya masih sangat rendah.
-edepannya -PP& dapat juga ber!okus dalam bimbingan tidak hanya terkait pelaksanaan
anggaran saja, tetapi juga peren6anaannya.-egiatan peren6anaan kas ini memang sulit untuk dilakukan, mengingat banyaknya
satuan kerja di 9ndonesia yang juga tidak memiliki kemampuan S1 yang merata. &amun
apabila peren6anaan kas ini dapat dilakukan dengan baik, man!aatnya akan sangat besar
dalam pelaksanaan anggaran yang lebih e!ekti! dan e!isien.
B) Working capital monitoring
$orking capitalmerupakan komponen kun6i dalam penentuan arus kas perusahaan,
dimana pengelolaan inventory, piutang, dan utang merupakan salah satu !aktor yang
mempengaruhi pengelolaan working capital. alam sektor pemerintahan, !aktor%!aktor yang
mempengaruhi working capitalmungkin dapat dide!inisikan berbeda dari sektor privat, hal ini
tidak terlepas dari tujuan pemerintah yang berbeda dengan sektor privat, dapat diambil
6ontoh dalam penggolongan inventory sebagai working capital, dimana pada pemerintahan
persediaan sebagian besar hanya digunakan sebagai barang habis pakai, sehingga kurang
relevan apabila persediaan digolongkan sebagai !aktor yang termasuk working capitaldalam
pemerintah. $ntuk itu beberapa !aktor yang dapat mempengaruhi working capital dalam
pemerintahan antara lain adalah kas, piutang, utang, dan aset tetap. ari de!inisi dan !aktor%
!aktor yang mempengaruhi working capital, dapat disebutkan bahwa working capital
management juga serupa dengan asset and liability management, karena pada dasarnya
!okus pengelolaan adalah atas transaksi yang tertuang pada nera6a.
alam penerapan pengelolaan working capital di pemerintahan terlihat bahwa
pemerintah masih bertumpu pada kas sebagai dasar modal kerja nya. Pemerintah masih
kurang melakukan optimalisasi dari sisi piutang dan utang dalam menentukan arus kas
masa depan pemerintah. #al ini tidak terlepas dari tersebarnya wewenang pengelolaan
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
5/27
working capital pada pemerintahan, dimana pengelolaan kas berada pada irektorat
enderal Perbendaharaan (Pb), pengelolaan utang berada pada irektorat enderal
Pengelolaan dan Pembiayaan 0isiko (PP0), dan pengelolaan piutang dan aset tetap
berada pada irektorat enderal -ekayaan &egara (-&). +ersebarnya tanggung jawab
pengelolaan dari working capital ini sedikit banyak menghambat koordinasi dalam
melakukan working capital management pemerintah. Pengelolaan working capital
pemerintah yang dapat diterapkan dijelaskan sebagai berikut.
Ka$
alam working paper yang diterbitkan oleh -antor Akuntan Publik eloitte yang
berjudul %ake your $orking capital $ork For &ou' Strategies for (ptimi)ing &our #ash
%anagement, disebutkan bahwa langkah awal dalam mengoptimalkan working capital
managementyang optimal adalah dengan menyusun suatu cash management cultureyang
mapan. 1u =ibin (3) mengemukakan bahwa terdapat dua model umum yang dilakukan
dalam manajemen saldo kas, yaitu yang pertama adalah simple cash balance management
dimana dengan model ini manajer keuangan tidak se6ara akti! menginvestasikan saldo
kasnya di pasar keuangan, namun akan menempatkan saldonya pada bank sentral atau
bank komersial pada saat terjadi kelebihan kas. 1odel kedua adalah active cash balance
management dimana pada model ini manajer keuangan akan se6ara akti! menginvestasikan
kelebihan kas dan atau melakukan pinjaman untuk men6apai target saldo kas pemerintah.
Pengelolaan kas pemerintah sejauh ini masih ter!okus pada simple cash management,
atau dengan kata lain pemerintah masih mengandalkan penempatan kas pada rekening 9
yang selanjutnya mendapatkan bunga dari penempatan kas tersebut, walaupun sebenarnya
pemerintah juga telah menuju pengelolaan kas se6ara active cash management, yang
ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan 1enteri -euangan &omor 2 tahun '* tentang
Penempatan $ang &egara pada ank $mum yang diterapkan dengan pembuatan treasury
ealing room, dimana nantinya pemerintah juga dapat menempatkan kas nya dalam bank
umum dan mendapat pro!it dari penempat kas tersebut. Pada praktiknya penerapan
kebijakan ini masih mengalami beberapa hambatan dan permasalahan, khususnya dalamkebijakan terkait pembebanan kerugian atas penempatan kas tersebut, sehingga
pemerintah belum dapat menerapkan kebijakan ini se6ara optimal.
$ntuk menerapkan model active cash management se6ara optimal, pemerintah
diharapkan untuk menetapkan tujuan investasi kas se6ara memadai dan komprehensi!,
serta memastikan prudensi dari investasi kas tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan
return yang lebih besar guna mendukung arus kas, pemerintah kedepannya dapat
menginvestasikan kelebihan kas tidak hanya melalui penempatan pada bank umum saja,
tetapi juga pada porto!olio saham. 1emang investasi kas melalui porto!olio saham dinilai
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
6/27
memiliki risiko yang sangat tinggi, tetapi hal ini dapat diatasi juga dengan melakukan proses
mitigasi risiko atas investasi se6ara menyeluruh.
Pemerintah juga dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen valuta asing sebagai
pengelolaan likuiditas pemerintah. -ebijakan, strategi, dan pedoman pengelolaan valuta
asing jangka pendek yang optimal sangat diperlukan dalam mendukung arus kas
pemerintah, selain itu koordinasi pemerintah dengan institusi lain seperti ank 9ndonesia
terkait kebijakan dan target pengelolaan valuta asing juga harus se6ara berkala dilakukan
guna mendapatkan return yang optimal dari pertukaran valuta asing tersebut.
Penerapan manajemen kas pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik apabila
peren6anaan kas yang dilakukan pemerintah masih belum optimal. Pemerintah harus
melakukan proses manajemen kas yang bersi!at en-to-en, yang diawali mulai dari
peren6anaan kas yang optimal, penentuan target saldo kas pemerintah yang tepat, sampai
dengan koordinasi dengan institusi lain.
Piu+an.
1anajemen piutang merupakan salah satu !ungsi kun6i dari manajemen
perbendaharaan, dan memiliki dampak langsung terhadap posisi keuangan organisasi
apabila tidak dikelola se6ara baik. +iap keterlambatan dalam penagihan piutang dapat
mengakibatkan kebutuhan working capital organisasi akan berubah. Pengelolaan piutang
yang baik dapat memungkinkan organisasi untuk se6ara akurat meramalkan arus kas masa
depannya, yang selanjutnya akan men6itakan pengelolaan likuiditas yang e!ekti!. alam
pemerintahan, piutang pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari penerusan
pinjaman pemerintah, piutang pajak, dan piutang P&P. Pengelolaan piutang pemerintah
saat ini menjadi tanggung jawab irektorat enderal -ekayaan &egara (-&) -ementerian
-euangan. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan piutang pemerintah adalah
sulitnya untuk melakukan penagihan piutang negara, hal ini tidak terlepas dari debitur
pemerintah yang sebagian besar adalah $1&/ dan juga masyarakat yang disalurkan
melalui penerusan pinjaman dan kredit program. ari &era6a L-PP tahun '2 terlihat
bahwa saldo Penyisihan Piutang +idak +ertagih pemerintah men6apai angka0p'53.>5.3>. esaran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kredit ma6et
dalam piutang negara masih sulit untuk diselesaikan.
umlah piutang negara yang 6ukup besar tersebut mempunyai potensi yang besar
dalam mendukung arus kas pemerintah, untuk itu pemerintah harus mulai memberi
perhatian dalam pengelolaan piutang pemerintah. +erdapat beberapa 6ara yang dapat
dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan piutang negara, pertama adalah dengan 6ara
melakukan pengetatan syarat pemerintah daerah/$1& dalam mengajukan penerusan
pinjaman kepada pemerintah. 9nstitusi pemerintah yang berwenang melakukan pemberian
penerusan pinjaman adalah irektorat enderal Perbendaharaan pada -ementerian
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
7/27
-euangan. Selama ini, analisa pemberian penerusan pinjaman dilakukan oleh itjen
Perbendaharaan pada tahap akhir, kedepannya analisa tersebut dapat disajikan pada awal
proses peminjaman, sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan lebih dahulu, salah satunya
adalah risiko penerusan pinjaman tersebut tidak terbayar oleh debitur.
-edua adalah dengan melakukan monitoring penerusan pinjaman se6ara berkala
kepada $1&/$1/Pemda. 1onitoring tersebut dapat dilakukan terkait dengan e!ektivitas
penggunaan penerusan pinjaman, identi!ikasi permasalahan atas pembayaran kembali
pinjaman, dan restrukturisasi pinjaman. 1onitoring ini dilakukan oleh itjen Perbendaharaan
dengan memberikan kewenangan kepada -antor ?ilayah itjen Perbendaharaan di tiap
provinsi, mengingat debitur dari penerusan pinjaman tersebar di seluruh 9ndonesia. engan
dilakukannya monitoring se6ara berkala, maka pemerintah dapat mengantisipasi terlebih
dahulu apabila ditemukan kemungkinan kegagaln pelunasan penerusan pinjaman, dan
men6ari alternati! lain dalam melunasinya.
erdasarkan Peraturan 1enteri -euangan &omor '@/P1-.5/@ tentang
Penyelesaian Piutang &egara yang ersumber dari &askah Perjanjian Penerusan Pinjaman
dan Perjanjian Pinjaman 0ekening ana 9nvestasi pada $1&/P+, penyelesaian kredit
ma6et pada $1&/P+ dapat diselesaikan melalui empat metode, yaitu penjadwalan
kembali, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara (P1&), dan penghapusan.
1engingat instrumen pembiayaan pada prinsipnya adalah mengatasi kesulitan kas jangka
pendek (cash flow shortage) pada AP&, maka prioritas penyelesaian kredit bermasalah
harus lah berorientasi pada tersedianya kas tunai yang dapat membantu membantu
likuiditas de!isit AP& tahun berjalan. $ntuk itu 6ara ketiga dalam mengoptimalisasikan
pelunasan piutang penerusan pinjaman adalah dengan 6ara memprioritaskan penyelesaian
kredit ma6et piutang penerusan pinjaman melalui rescheullingpiutang, sementara untuk
opsi P1& dan penghapusan dapat menjadi pilihan yang terakhir.
A$"+ T"+a
?alaupun tujuan utama dari pengelolaan aset tetap di pemerintah adalah untuk
mendukung kelan6aran tujuan dan !ungsi pemerintah, tetapi aset tetap pemerintah jugamemiliki potensi untuk berkontribusi dalam menghasilkan arus kas bagi pemerintah. &amun
hal tersebut belum dapat dilakukan se6ara optimal oleh pemerintah, mengingat masih
terdapat banyak hambatan dalam pengelolaan aset tetap pemerintah. eberapa masalah
yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan aset tetap adalah masih banyaknya aset tetap
pemerintah yang ile namun belum diman!aatkan se6ara optimal, sehingga aset tetap
tersebut tidak dapat memberikan nilai tambah apapun bagi pemerintah. Selain itu identi!ikasi
dan kepemilikan aset juga masih menjadi masalah pengelolaan aset tetap pemerintah, hal
ini terlihat dari permasalahan legalitas dokumen kepemilikan aset pemerintah, dimana
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
8/27
sebagian besar telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi akan menimbulkan
permasalahan hukum apabila tetap dilaksanakan penjualan aset tersebut.
alam mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pemerintah yang ile,
pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengelolaan aset tetap se6ara akti!, hal ini
sebenarnya sudah di6anangkan pemerintah melalui ren6ana pembentukan badan layanan
umum yang menangani masalah pengelolaan aset pemerintah yang ile, hanya saja,
sampai dengan saat ini badan layanan umum tersebut belum juga terbentuk. -edepannya
pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dari badan layanan umum tersebut dalam
melakukan pengelolaan aset tetap pemerintah yang ile, dengan tahap awal adalah
melakukan peren6anaan strategis atas pengelolaan aset tetap pemerintah, selanjutnya
pemerintah dapat melakukan rekonstruksi aset tetap pemerintah yang ile sehingga layak
untuk digunakan oleh pihak luar dengan tujuan mendapatkan return yang memadai. Return
dari penggunaan aset tetap pemerintah oleh pihak luar tersebut selanjutnya dapat
digunakan pemerintah menjadi salah satu sumber P&P yang potensial, sehingga dapat
berkontribusi dalam arus kas pemerintah. Pemerintah kedepannya juga dapat melakukan
kajian porto!olio aset se6ara berkala untuk memastikan porto!olio aset pemerintah
teroptimalkan.
+erkait dengan permasalahan identi!ikasi dan kepemilikan aset tetap, pemerintah
diharapkan untuk melakukan tinjauan atas seluruh aset yang berada dibawah
pengelolaannya, termasuk aset yang termasuk dalam item off balance sheet, seperti aset
eks%PP&. engan teridenti!ikasinya aset tetap tersebut, pemerintah dapat mengambil
langkah untuk melakukan pengelolaan selanjutnya.
U+an.
alam pengelolaan utang, pemerintah dihadapkan dengan masih adanya
ketergantungan pemerintah atas utang dalam membiayai kegiatan non in!rastruktur, atau
tidak menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah. #al ini dapat terlihat pada tahun '*
dimana pada saat itu pemerintah mengalami apa yang disebut cash flow shortage, atau
kekurangan kas jangka pendek, sementara penerimaan perpajakan juga tidak men6ukupiuntuk membiayai operasional pemerintah, atas masalah tersebut pemerintah akhirnya
melakukan pinjaman untuk membiayai operasional pemerintah. Selain itu pemerintah juga
masih dihadapkan dengan ketergantungan akan pinjaman luar negeri dalam membiayai
de!isitnya.
alam pengelolaan utang, pemerintah diharapkan menyusun suatu undang%undang
utang negara, sehingga dalam melakukan pinjaman pemerintah tidak hanya diatur
mengenai kuantitas nya saja (2 dari P), tetapi juga kualitas dari pinjaman tersebut,
sehingga pemerintah tidak melakukan pinjaman hanya sekedar untuk membiayai
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
9/27
operasional pemerintah, tetapi di!okuskan dalam pembangunan in!rastruktur pemerintah
yang memberikan nilai tambah.
Pemerintah juga diharapkan dapat membangun pasar obligasi dalam negeri yang
likuid, sehingga akan membanu pemerintah dalam menjamin permintaan terhadap surat
berharga negara yang 6epat dan segera. -erja sama dengan ;toritas asa -euangan (;-)
juga dapat membantu pemerintah dalam membangun pasar obligasi dalam negeri. engan
berkembangnya pasar obligasi dalam negeri, maka diharapkan membantu pemerintah
dalam menutup kekurangan kas jangka pendek dan yang terjadi se6ara tiba%tiba.
Selain itu pemerintah juga dapat memperkuat hubungan dengan kreditur pemerintah.
#al ini dilakukan agar pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan ebt swap
ataupun restructure ebt atas utang pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dihadapkan
dengan kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali atas utang pemerintah.
K(,i+" K((/ina$i
alam melakukan working capital managementyang optimal, diperlukan adanya suatu
komite koordinasi yang bertugas untuk mejembatani kebutuhan atas tiap%tiap !ungsi dalam
organisasi. Pada sektor swasta laBim dibentuk suatu working capital management, yang
biasanya terdiri dari treasurer, dan beberapa direktur, dimana working capital management
ini akan melakukan rapat se6ara bulanan untuk membahas pemenuhan dan kebutuhan
working capitalperusahaan. Pada pemerintahan di 9ndonesia, hal ini juga telah diterapkan,
yaitu dengan membentuk -omite Pengelolaan Aset dan Liabilitas (Asset and Liability
%anagement4ommittee, AL14) pada bulan Februari '2. AL14 diketuai oleh 1enteri
-euangan, dengan ?akil 1enteri -euangan sebagai ?akil -etua. Anggota AL14 terdiri
atas irjen Pengelolaan $tang (Sekretaris), Sekretaris enderal, -epala -F, Sta! Ahli
-ementerian -euangan, irjen Perbendaharaan, irjen Anggaran, irjen Pajak, irjen ea
dan 4ukai, irjen Perimbangan -euangan, dan irjen -ekayaan &egara (para anggota).
+ugas itjen Perbendaharaan pada AL14 adalah bertanggung jawab atas penyediaan
in!ormasi terkini kondisi pasar uang dan atas penyusunan perkiraan mingguan dan bulanan
dari de!isit/surplus kas berdasarkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran. itjen ini jugabertanggung jawab atas penetapan kebijakan pengelolaan kas. Selain itu untuk
meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan, dibentuklah sebuah komite antar direktorat
yang disebut aringan 9n!ormasi Peren6anaan -as (4ash Planning 9n!ormation &etwork,
4P9&). Anggota 4P9& adalah pegawai teknis dari berbagai itjen dan irektorat (itjen
Anggaran, itjen Perbendaharaan, itjen Pengelolaan $tang, -F, dan lain%lain). 4P9&
mengadakan diskusi se6ara berkala dan menerbitkan laporan perkiraan kas bulanan bagi
-ementerian -euangan. -omite ini bertemu sedikitnya sekali dalam sebulan atau lebih, jika
diperlukan. -omite tersebut menggunakan data riwayat penerimaan, serta data dan asumsi
terkini mengenai ekonomi makro dan indikator moneter. Pertemuan 4P9& C pertemuan rutin
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
10/27
pejabat operasional -ementerian -euangan dan beberapa kementerian lain untuk
melakukan !ungsi pengawasan terhadap satker yang memiliki alokasi anggaran belanja
besar.
Agar penerapan working capital monitoringlebih optimal, diharapkan kedua komite yang
dibentuk pemerintah ini agar dijadikan suatu lembaga yang mempunyai payung hukum
sendiri, sehingga pengawasan akan working capital pemerintah dapat dilakukan se6ara
berkala, dan tidak terbatas hanya tugas insidentil. engan adanya pengawasan yang
berkelanjutan, diharapkan working capital managementpemerintah dapat dilakukan se6ara
optimal guna mendukung ter6apainya arus kas pemerintah yang tepat.
3) Cash concentration
1enurut wikipedia, cash concentration adalah penyaluran sejumlah dana dari
beberapa rekening ke dalam satu rekening tunggal untuk meningkatkan e!isiensi dari
manajemen kas. Sedangkan menurut halaman situs www.a66ountingtools.6om
mende!insikan cash concentration adalah proses dalam menggabungkan saldo kas di
beberapa rekening ke dalam satu rekening tunggal, sehingga dana yang berasal dari saldo
kas tersebut dapat se6ara mudah diinvestasikan atau digunakan untuk pembayaran. Selain
itu cash concentration juga dilakukan untuk mengurangi biaya adminsitrati! bank ketika
tingkat pengembalian dari investasi meningkat. eberapa 6ara dalam melaksanakan cash
concentration adalah melalui notional pooling dan cash sweeps. *otional pooling adalah
sistem dari cash concentrationyang memungkinkan kas berada pada rekeningnya dibawah
pengendalian lokal, tetapi bank men6atatnya seolah%olah telah terpusat. #ash sweeping
adalah suatu sistem yang didesain untuk memindahkan kas dari beberapa rekening ke
dalam satu rekening terpusat sehingga mudah untuk diinvestasikan. Penerapan cash
concentration ini nantinya juga berhubungan dengan !ungsi treasurylainnya, seperti bank
relations, financial risk management, dan working capital management.alam sektor pemerintahan sendiri, !ungsi cash concentration ini juga sudah
diterapkan melalui penerapan Treasury Single Account (+SA) dan Treasury *otional Pooling
(+&P). +SA di pemerintahan pertama kali diterapkan untuk rekening pengeluaran se6ara
bertahap, atau sering disebut +SA Pengeluaran, yang dilakukan dimulai dengan
diterbitkannya Peraturan irektur enderal Perbendaharaan nomor P:0%5
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
11/27
Setelah diterapkannya +SA Pengeluaran, selanjutnya pemerintah menerapkan +SA
Penerimaan, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 1enteri -euangan nomor
'3'/P1-.5/> tentang Pelaksanaan $ji 4oba Pelimpahan 0ekening Penerimaan pada
ank Persepsi/evisa Persepsi/Pos Persepsi pada #ari -erja erikutnya. +SA Penerimaan
dilakukan dengan tujuan untuk memper6epat penerimaan, yaitu melalui pelimpahan seluruh
penerimaan ke rekening kas umum negara pada hari kapan penerimaan tersebut diterima.
Pelaksanaan +SA Penerimaan digambarkan pada bagan berikut.
TSA P"n"/i,aan
?alaupun pemerintah telah menerapkan +SA se6ara keseleruhan, tetapi masiht
terdapat beberapa hal yang masih bisa dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan
penerapan +SA, salah satu nya adalah dengan memperluas jangkauan +SA ke rekening
lainnya yang dimiliki pemerintah yang belum termuat dalam +SA, misalnya rekening pada
L$, rekening SAL, rekening hibah, dan rekening escrow. engan luasnya jangkauan
rekening +SA maka diharapkan peluang pemerintah untuk menginvestasikan kas yang ile
pada rekening tersebut lebih besar lagi.
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
12/27
Langkah pemerintah selanjutnya dalam menerapkan !ungsi cash concentrationadalah
melalui penerapan Treasury *otional Pooling (+&P), yang diterapkan pada rekening
bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran yang dimiliki satker di bank
komersial. 1enurut Peraturan 1enteri -euangan &omor 3'/P1-.5/< tentang
Penerapan Treasury *otional Pooling pada 0ekening endahara Pengeluaran, +&P pada
pemerintah diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo
konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh
-antor 4abang ank $mum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana
antar rekening. Penerapan +&P di pemerintah selanjutnya dilaksanakan pada rekening
bendahara penerimaan, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 1enteri -euangan
&omor '3/P1-.5/< tentang Penerapan Pelaksanaan +&P Treasury *otional Pooling
pada 0ekening endahara Penerimaan. +erakhir pemerintah menerapkan +&P pada
rekening pemerintah lainnya, berdasarkan Peraturan 1enteri -euangan &omor
'5/P1-.5/'' tentang Penerapan Treasury *otional Pooling pada 0ekening Lainnya.
+&P memungkinkan pemerintah untuk dapat memonitor seluruh rekening bendahara
pengeluaran, bendahara penerimaan, dan rekening lainnya. +antangan kedepannya dalam
penerapan +&P di pemerintahan adalah dengan mengurangi saldo agregat yang ada di
rekening%rekening bendahara, dengan menyalurkan kas di rekening bendahara yang ile
tiap harinya ke dalam rekening tunggal untuk selanjutnya dapat diinvestasikan dalam
investasi jangka pendek. Sebelum diterapkan, dibutuhkan analisis mendalam terkait
man!aat, biaya, dan risiko atas opsi ini.
D) In"$+a$i
9nvestment pada sektor privat diartikan sebagai kebijakan dalam mengalokasikan
kelebihan kas ke dalam beragam jenis investasi, tergantung dari tingkat pengembalian
investasi tersebut dan juga seberapa 6epat investasi tersebut dapat dikonversi menjadi kas.
alam penerapannya di sektor pemerintahan, penerapan investasi atas kelebihan kas
tersebar di dua eselon%' -ementerian -euangan, yaitu pada irektorat enderal
Perbendaharaan dan irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko. 9nvestasi
kelebihan kas pemerintah ditandai dengan terbitnya Peraturan 1enteri -euangan &omor
'@/P1-.>/> tentang +ransaksi Surat $tang &egara Se6ara Langsung yang terakhir
diubah dengan P1- &omor /'* yang juga menandai dibentuknya +ealing
Room pada P$ dan Peraturan 1enteri -euangan &omor 2/P1-.5/' tentang
Pengelolaan -elebihan dan -ekurangan -as yang terakhir diubah dengan Peraturan
1enteri -euangan &omor 2/P1-.5/'* tentang Penempatan $ang &egara Pada ank
$mum yang menandai dibentuknya +ealing Room pada P atau lebih dikenal dengan
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
13/27
Treasury +ealing Room. +abel dibawah ini menjelaskan perbedaan tujuan dan !ungsi
+ealing Room pada P$ dan P.
Fun.$i D"a#in. R((, D5PPR D5PU7 an D5PB
enis investasi kelebihan kas yang dapat dilakukan pemerintah berupa"
Penempatan kas negara di bank sentralD
Penempatan kas negara di bank komersialD
% pada deposito overnight ('%2 hari)D
% pada +eposit on #all yang dapat ditarik sewaktu%waktu denganpemberitahuan di awalD
% pada eposito erjangka yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempoD
Pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunderD dan/atau
Repo/Reverse Repo
alam pengelolaan investasi kelebihan kas, PP0 hanya bertindak sebagai operator
dalam transaksi pembelian Surat $tang &egara dan P sebagai ecision maker, yang
mengandung arti bahwa PP0 hanya akan melakukan transaksi pembelian S$& apabila
terdapat permintaan dari P. #al ini sesuai dengan yang terdapat pada Pasal ' P1-
&omor /'*.
Selanjutnya untuk investasi jangka panjang pemerintah diterapkan melalui penyertaan
modal negara (P1&) yang dikelola oleh irektorat -ekayaan &egara pada irektorat
enderal -ekayaan &egara (-&), investasi pada porto!olio saham yang dikelola oleh
Pusat 9nvestasi Pemerintah (P9P) yang saat ini telah dilebur kedalam P+.Sarana 1ulti
9n!rastruktur (S19), dan investasi melalui penerusan pinjaman maupun kredit program yang
dikelola oleh irektorat Sistem 1anajemen 9nvestasi pada irektorat enderal
Perbendaharaan (P).
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
14/27
Selain itu pada -ementerian -euangan juga terdapat !ungsi Special %issions yang
tersebar di beberapa :selon%' -ementerian -euangan. Fungsi Special %issions ini bertugas
untuk mengelola investasi di beberapa sektor. #anya saja terdapat beberapa masalah
dalam penerapan !ungsi special missions ini, yaitu belum jelasnya mandat dan strategi dari
setiap unit, sehingga kinerjanya belum optimal.
E) Grant credit
Fungsi grand 6redit pada sektor swasta dilakukan dengan menerbitkan kredit kepada
pelanggan, yang melibatkan pengelolaan kebijakan persyaratan kredit yang diberikan.alam sektor pemerintahan, !ungsi grant creit dilakukan oleh irektorat Sistem
1anajemen 9nvestasi (S19) pada irektorat enderal Perbendaharaan (P). Adapun
customer dari pemberian kredit yang dilakukan pemerintah adalah adan $saha 1ilik
&egara ($1&), adan $saha 1ilik aerah ($1) dan Pemerintah aerah melalui
pemberian penerusan pinjaman, dan masyarakat melalui pemberian kredit program. Pada
irektorat S19, kebijakan mengenai pemberian kredit ini dikelola oleh tiga subdirektorat,
yaitu Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara, Subdirektorat Pelaksanaan
Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah, dan Subdirektorat -redit Program.
Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada
adan $saha 1ilik &egara ($1&) dan adan $saha 1ilik aerah ($1) asa -euangan
ank. Subdirektorat Pinjaman adan $saha 1ilik &egara memiliki !ungsi"
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana
pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada $1& dan $1 asa
-euangan ankDb. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan
pinjaman serta penyelesaian piutang negara kepada $1& dan $1 asa -euangan
ankD
6. penelitian dan penyiapan ren6ana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman
pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada $1& dan $1 asa -euangan
ankDd. penelitian dan penyiapan ren6ana penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1
asa -euangan ankDe. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman pemerintah dan
penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa
-euangan ankD!. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta
penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa -euangan ankD dan
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
15/27
g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan
penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada $1& dan $1 asa
-euangan ank.
Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis
kelayakan !inansial, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta
penyelesaian masalah piutang yang berasal dari pinjaman pemerintah dan penerusan
pinjaman pada Pemerintah aerah dan $1. Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan
Pinjaman dan Pemberian Pinjaman aerah memiliki !ungsi"
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana
pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1Db. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dan penyelesaian piutang negara
yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah
aerah dan $1D6. penelitian dan penyiapan ren6ana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman
pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1Dd. penelitian dan penyiapan ren6ana penyelesaian piutang negara yang bersumber dari
pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1De. pelaksanaan analisis kelayakan !inansial, evaluasi terhadap permohonan dan perumusan
persetujuan dan persyaratan pinjaman serta penyelesaian piutang negara yang
bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah
aerah dan $1D!. pelaksanaan pemberian pinjaman dan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari
pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah aerah dan $1D
dang. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan
penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada Pemerintah aerah dan
$1.
Subdirektorat -redit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan pendanaan, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi pelaporan,restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta perhitungan serta penyelesaian hak dan
kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyediaan kredit program. Subdirektorat
-redit Program memiliki !ungsi"
a. penelitian dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan peraturan kredit programDb. penyiapan dan pengkajian alternati! sumber dan skema pendanaan kredit programD6. penyusunan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama
pendanaan kredit programDd. penatausahaan dan pemantauan penyaluran kredit programDe. pengumpulan dan pengolahan data dan in!ormasi dalam rangka penyiapan bahan
pelaporan serta pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kredit programD
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
16/27
!. perhitungan dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka
kredit programD dang. penelitian dan penyiapan perumusan restrukturisasi serta hapus buku dan hapus tagih
kredit program.
+antangan paling utama yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran kredit ini adalah
terkait dengan penagihan pembayaran atas kredit tersebut. #al ini dibuktikan dengan
besarnya saldo piutang pemerintah yang berasal dari penerusan pinjaman. -edepannya
pemerintah diharapkan untuk memperketat syarat pemberian kredit, dan juga monitoring
yang berkelanjutan dalam melakukan penagihan piutang tersebut.
F) Fund raising
Fungsi fun raisingberkaitan dengan penentuan kapan kas tambahan diperlukan, dan
mengumpulkan dana melalui pembelian/akuisisi utang, penjualan saham, atau perubahan
kebijakan perusahaan yang mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan
bisnis dan mempertahankan hubungan baik dengan komunitas investasi untuk tujuan
penggalangan dana.
alam sektor pemerintahan, 6ara fun raisingyang paling sering dilakukan pemerintah
adalah melalui penerbitan utang, baik untuk membiayai de!isit AP& pemerintah, maupun
untuk membiayai apabila terjadi cashflow shortage yang sempat terjadi di tahun '*.
alam !ungsi fun raisingini dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik antara P yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen kas, dan PP0 yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan manajemen utang. -erja sama tersebut sangat dibutuhkan dalam
menentukan kapan pemerintah melakukan pinjaman.
Pada P, pengelolaan kas dilaksanakan oleh irektorat Pengelolaan -as &egara,
yang berada pada Subdirektorat Peren6anaan dan Pengendalian -as,dimana salah satu
tugas subdirektorat ini adalah penyusunan strategi pengelolaan kas dan penyediaan dana.
Sedangkan pada PP0, pengelolaan strategi utang dilaksanakan oleh irektorat Strategi
dan Porto!olio utang, khususnya pada Subdirektorat Peren6anaan dan Strategi $tang, yang
mempunyai tugas melaksanakan perumusan, evaluasi, analisis, dan rekomendasi strategi
pengelolaan utang jangka menengah, penyusunan rekomendasi peren6anaan pembiayaan
AP& melalui utang dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam
rangka pengelolaan utang.
Selain melalui penerbitan utang, fun raisingdalam pemerintah juga dilakukan melalui
beberapa 6ara, misalnya melalui penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diatur
dalam Peraturan 1enteri -euangan &omor 3/P1-.5/' tentang Pengelolaan Saldo
Anggaran Lebih yang terakhir diubah melalui Peraturan 1enteri -euangan nomor
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
17/27
2/P1-.5/'2. Pemerintah juga dapat melakukan fun raising lainnya melalui
pengelolaan aset tetap pemerintah maupun penagihan piutang pemerintah, yang dikelola
oleh irektorat enderal -ekayaan &egara.
+antangan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan fun raising ini adalah risiko
terhambatnya koordinasi dalam melakukan fun raising dalam bentuk utang, karena
terpisahnya institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen kas dan
manajemen utang. Selain itu terkait terpisahnya wewenang tersebut juga dapat
menimbulkan lag waktu dalam melakukan pengambilan keputusan, karena harus melalui
birokrasi di lebih dari satu institusi, sehingga pengambilan keputusan sulit untuk dilakukan
se6ara 6epat. 1asalah lain dalam fun raising pemerintah adalah belum optimalnya fun
raising pemerintah non%utang. #al ini disebabkan terbatasnya sumber daya dalam
pendanaan non%utang pemerintah.
G) Risk management
Penerapan 1anajemen 0isiko pada sektor privat diterapkan dengan menggunakan
berbagai strategi lindung nilai dan netting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan
perubahan nilai aset, tingkat suku bunga, dan kepemilikan mata uang asing. eberapa 6ara
atau prosedur yang dapat dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah"a. ocate risks
1elakukan reviu terkait seluruh kontrak, regulasi, dan investasi untuk menentukan risiko
yang dapat berkaitan dengan perusahaan.b. %itigate risks
1eran6ang strategi pengendalian risiko untuk tiap%tiap risiko yang sudah teridenti!ikasi
sebelumnya.
6. mplement changes#al ini berkaitan dengan perubahan yang harus dilakukan perusahaan atas kegiatan
mitigasi risiko sebelumnya. Perubahan ini membutuhkan anggaran untuk sistem yang
baru, ataupun prosedur yang baru.d. Pick a broker
+erkait dengan pembelian investasi maupun asuransi. roker yang berpengalaman
biasanya memiliki pengetahuan yang lebih luas terkait risiko dalam invetasi maupun
asuransi tersebut.e. "uy insurance
Asuransi dapat melindungi risiko yang terdapat di perusahaan. eberapa titik yang dapat
diasuransikan semisal mesin, properti, kewajiban, keamanan perusahaan, dan terkait
kompensasi pegawai.alam sektor pemerintah risiko utama khususnya terjadi pada sektor aset dan
kewajiban (balance sheet approach). 0isiko tersebut dapat berupa risiko pada aset,
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
18/27
investasi, dan utang. +erkait dengan risiko pada aset, dapat terbagi menjadi risiko pada
penyimpanan kas dan juga risiko pada aset tetap. $ntuk risiko penyimpanan kas,
pemerintah telah menerapkan +SA, sehingga saldo kas pada bank komersial selalu nihil tiap
harinya. Selain itu terkait dengan saldo kas bendahara, pemerintah juga mempertimbangkan
opsi untuk mengurangi saldo agregat yang ada di rekening bendara, misalnya melalui
penggunaan kartu debit (dalam limit yang sudah ditentukan irektorat enderal
Perbendaharan). $ntuk risiko dalam aset tetap menjadi tanggung jawab irektorat enderal
-ekayaan &egara (-&). 0isiko tersebut dapat berupa terdapatnya set%aset ile
pemerintah, yang sudah diatas pemerintah melalui pembentukan L$ 1anajemen Aset
yang ber!ungsi dalam pengelolaan aset pemerintah yang ile, selain itu dalam mengurangi
risiko dalam pengelolaan aset tetap, -& juga sudah mulai mempertimbangkan dalam
mengasuransikan aset tetap pemerintah.
+erkait risiko dalam investasi pemerintah, salah satunya terdapat dalam investasi
jangka pendek pemerintah pada investasi kelebihan kas melalui +0. eberapa risiko dari
+0 adalah li!uiity risk, foreign e.change risk, dan lainnya. eberapa 6ara pemerintah
dalam mengurangi risiko tersebut adalah melalui in house pada +0 untuk jangka pendek
dan menengah, dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan outsourcing pengelolaan
+0 untuk jangka panjang. #al ini sejalan dengan prosedur mengatasi risiko yang dilakukan
di sektor privat, yaitu melalui perantara broker.$ntuk risiko dalam pengelolaan utang, dikelola oleh irektorat enderal Pengelolaan
Pembiayaan dan 0isiko (PP0), dimana risiko tersebut tersebar di berbagai instrumen
utang seperti S$&, utang luar negeri, dan pembiayaan syariah, yang mana pengelolaan
risiko tersebut juga dibagi ke dalam seluruh direktorat yang terdapat pada PP0.Selain pengelolaan risiko terkait utang, dengan terbitnya Peraturan Presiden &omor
'* tahun '* tentang Perubahan -elima Atas Peraturan Presiden &omor * +ahun '
tentang -edudukan, +ugas, dan Fungsi -ementerian &egara Serta Susunan ;rganisasi,
+ugas,dan Fungsi :selon ' -ementerian &egara, PP0 juga mendapatkan tugas baru
sebagai pengelola sovereign risks keuangan negara. #al ini ditunjukkan dengan
dibentukanya direktorat baru pada PP0, yaitu irektorat Pengelolaan 0isiko -euangan&egara. engan dibentuknya direktorat ini, diharapkan pemerintah dapat menerapkan
manajemen risiko melalui enterprise risk management (:01) yang sudah biasa dilakukan
pada sektor privat.Se6ara keseluruhan, sesuai dengan -eputusan 1enteri -euangan &omor 23 tahun
'* tentang 4etak iru Program +rans!ormasi -elembagaan -euangan +ahun '*%5,
berikut adalah beberapa prosedur pengendalian risiko utama keuangan, yaitu"a. 1engasuransikan aset%aset !isik pemerintahb. 1enginisiasi pengelolaan risiko pada sumber daya alam utama6. 1engkaji dan memonitoring kewajiban pensiund. 1enganalisis pilihan skema pensiun dan memberikan rekomendasi skema pensiun baru.
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
19/27
e. 1engkaji $1& tertentu yang memiliki dampak !iskal signi!ikan dan merekomendasikan
6ara terbaik untuk mengelola risiko mereka.!. 1engkaji 7special missions8 terpilih, misalnya "dana insrasturktur, unit PPP, dan lain%lain,
merekomendasikan 6ara terbaik untuk mengelola risiko mereka.g. 1eningkatkan proyeksi pendapatan dan belanja jangka menengah untuk menghitung
present value dari porsi !iskal aset dan kewajiban.h. 1engkaji kewajiban bantuan sosial.i. Penyusunan -erangka -erja -esinambungan $tang.j. 1emulai komunikasi mengenai komposisi 6adangan devisa/porto!olio utang antara
-emenkeu/ank 9ndonesia.
H) Credit rating agency relations!n"estor relations
#reit Rating Agency adalah sebuah institusi yang bertugas mereviu kelayakan kredit
sebuah perusahaan yang sedang dalam proses maupun yang telah menerbitkan pinjaman.
Apabila creit rating agencymengeluarkan nilai tinggi pada kredit, investor akan 6enderung
menerima effective interest rate yang lebih rendah pada utang tersebut. +erkait dengan
pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan penerbit utang kepada creit rating agency,
maka bisa saja timbul conflict of interest atas pemberian nilai kredit tersebut. Selanjutnya
creit rating agency relationssendiri adalah penerapan pada sektor privat dengan menjada
hubungan dengan creit rating agency dalam mengin!ormasikan kinerja dan kondisi
keuangan perusahaan, jika perusahaan tersebut juga menyediakan nilai kredit atas
pinjaman yang diterbitkan perusahaan.
Pada dasarnya rating merupakan penilaian creitworthiness (kemampuan suatu
institusi untuk melunasi kreditnya) suatu institusi baik pemerintah/negara (sovereign)
maupun perusahaan swasta. Semakin baik rating suatu institusi, maka institusi tersebut
dianggap memiliki risiko pengembalian utang paling rendah, sehingga kualitas instrumen
surat berharga yang diterbitkannya semakin baik dan akan semakin diminati oleh investor,
yang akan berujung pada biaya pengembalian modal (6ost o! 6apital) yang semakin rendah.
alam penerapannya pada sektor pemerintahan, semakin baik posisi rating suatu negara,
dapat membuat negara tersebut menjadi lebih atrakti! bagi investor, bukan hanya pada
investasi porto!olio, namun juga investasi langsung karena negara tersebut dinilai memiliki
perekonomian yang lebih sehat. #al ini tentunya akan memberikan man!aat yang sangat
besar bagi negara tersebut, di mana investasi yang tinggi bisa memberikan multiplier e!!e6t
pada penurunan pengangguran dan kemiskinan. +iga lembaga pemeringkat dunia yang
memberikan rating atas kredit adalah Standard E Poors (SEP), 1oodys, dan Fit6h. alam
mempertahankan dan bahkan meningkatkan creit rating nya, pemerintah diharapkan juga
untuk memiliki hubungan yang baik dengan lembaga pemeringkat kredit. #al ini diterapkan
pemerintah melalui pogram #ubungan edikasi 9nvestor yang dilaksanakan oleh adan
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
20/27
-ebijakan Fiskal. -egiatan hubungan dedikasi investor ini bertujuan untuk meningkatkan
keper6ayaan investor dan lembaga pemeringkat utang. eberapa kegiatan yang dilakukan
dalam program hubungan dedikasi investor ini adalah"
a. 1enjadi bagian dari 9nvestor 0elation $nit (90$) pemerintah.
b. 1elaksanakan pertemuan se6ara rutin antara pejabat tinggi pemerintah dengan rating
committee pada agenda kegiatan%kegiatan internasional, diantaranya 91F Spring
1eeting, A 1eeting, dst.6. 1engundang lembaga pemeringkat utang ke 9ndonesia untuk menyampaikan update
perekonomian dan kebijakan terkini serta memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang 9ndonesia.d. 1elakukan pertemuan reguler dengan investor, analis, maupun para ekonom.e. 1elakukan kunjungan ke analyst rating, diantaranya Singapura dan #ongkong.!. 1enyampaikan data dan in!ormasi terkini se6ara rutin kepada rating analyst, ;:4 dan
think-thank agencies, diantaranya update perekonomian, perkembangan pembangunanin!rasturktur, kebijakan subsidi, pasar modal, dan hukum perburuhan.
g. 1elaksanakan kegiatan eicate team meeting se6ara rutin dalam rangka update
in!ormasi serta kesamaan pandangan atas isu utama lembaga rating.h. 1elaksanakan avance-trip untuk meninjauprogress pelaksanaan in!rasturktur di daerah.
engan semakin kuatnya hubungan antara pemerintah dengan para investor dan para
lembaga pemeringkat kredit, diharapkan peningkatan peringkat kredit 9ndonesia akan
ter6apai.
I) #ank relations
Penerapan "ank relationspada sektor privat dilaksanakan melalui pertemuan antara
treasurer perusahaan dengan perwakilan dari setiap bank yang digunakan oleh perusahaan
dimana bankir perusahaan memberitahu tentang kondisi keuangan dan proyeksi
perusahaan, serta perubahan yang akan datang yang membutuhkan peminjaman dana.
uga dapat diskusi ke berbagai layanan yang disediakan oleh bank kepada perusahaan,
seperti lo6kboGes, wire trans!er, pembayaran A4#, dan sebagainya.
Pada sektor pemerintahan, bank relationsditerapkan dalam dua hal, yaitu hubungan
dengan bank sentral, dalam hal ini adalah ank 9ndonesia, dan juga hubungan dengan bank
komersial. #ubungan dengan bank sentral dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan
uang negara dan dukungan dalam pengelolaan utang. alam hal pengelolaan uang negara,
hubungan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara ank 9ndonesia dengan irektorat
enderal Perbendaharaan (P). #ubungan tersebut bukanlah sesuatu yang baru,
mengingat 0ekening -as $mum &egara (0-$&) yang ber!ungsi untuk menampung
penerimaan negara dan membayar segala kewajiban yang jatuh tempo berada di ank
9ndonesia (9). ari hasil penempatan uang negara tersebut, negara mendapatkan
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
21/27
remunerasi dari 9. engan adanya kerja sama ini, pemerintah mengharapkan adanya hasil
yang maksimal dari penempatan uang pemerintah. -erja sama selanjutnya yang dijalin
pemerintah dengan 9 adalah dalam hal penerapan +SA, khususnya dalam masa
implementasi awal +SA, dimana pemerintah juga memperoleh masukan terkait risiko dan
penerapan +SA. alam melakukan penempatan kelebihan kas pemerintah pada bank
umum, pemerintah juga senantiasa mempertimbangkan masukan dari 9. engan
dioperasikannya +0 pada P, diharapkan koordinasi dengan 9 lebih penting, agar
kegiatan perbendaharaan tidak berdampak negati! terhadap operasi moneter.
alam hal pengelolaan utang, untuk memenuhi aBas transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan data utang sektor publik, ank 9ndonesia dan -ementerian -euangan dalam
hal ini irektorat enderal Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko, menerbitkan publikasi
bersama (oint publication) Statistik $tang Sektor Publik 9ndonesia (S$SP9), yang terdiri dari
data utang pemerintah, ank 9ndonesia, dan $1&, baik utang domestik maupun utang luar
negeri. Selain itu 9 juga senantiasa memberi masukan dalam hal pemerintah ingin
menerbitkan Surat $tang &egara, dimana penerbitan S$& juga berpatokan pada 9 rate
pada saat itu.
Selanjutnya hubungan pemerintah dengan bank komersil diterapkan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran, yang dilakukan oleh irektorat enderal Perbendaharaan
(P). -erja sama dalam hal penerimaan negara melalui penunjukkan bank umum
sebagai bank persepsi, atau bank yang dapat menerima setoran negara. Penunjukkan dan
monitoring bank persepsi ini dilakukan oleh irektorat enderal Perbendaharaan. -erja
sama dalam hal penerimaan juga dilakukan dalam penerapan 1odul Penerimaan &egara
(1P&), dimana P berwenang dalam melakukan monitoring terkait kesiapan bank umum
dalam menerapkan sistem 1P&, baik kesiapan in!rastruktur 9+ maupun S1.
+erkait dengan pengeluaran, kerja sama pemerintah salah satunya ditandai dengan
penunjukkan empat bank $1& sebagai ank ;perasional 9, atau bank yang memiliki
tanggung jawab dalam menyalurkan dana Surat Perintah Pen6airan ana (SP). -eempat
bank umum tersebut adalah ank 1andiri, &9, 09, dan +&. engan telah diterapkannyaSistem Perbendaharaan dan Anggaran &egara (SPA&), pola hubungan P dengan
perbankan mulai berbeda dengan tahun%tahun sebelumnya, dimana pola hubungan yang
dibangun lebih kepada kemitraan dalam rangka bersinergi menyempurnakan implementasi
SPA&.
5) !T systems
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
22/27
Pada sektor privat, !ungsi T systemsdilakukan dengan mempertahankan perangkat
kerja pada bagian treasury dalam menyediakan in!ormasi tentang kepemilikan kas, proyeksi,
kondisi pasar, dan in!ormasi serupa lainnya.
alam penerapan di sektor pemerintahan, dukungan 9+ sangat berperan dalam
pelaksanaan tugas dan !ungsi perbendaharaan. ukungan 9+ dalam proses
perbendaharaan berasal dari beberapa 6ara perolehan, baik melalui kerja sama dengan
lembaga lain seperti 9 dan bank umum, kerja sama dengan unit lain pada -ementerian
-euangan, seperti Pusat 9n!ormasi dan +eknologi (P$S9&+:-), dan melalui pengembangan
sendiri. eberapa 6ontoh penerapan 9+ dalam proses bisnis perbendaharaan adalah"
a. 9 0overnment 1lectronic "anking (9H%e), yaitu suatu sistem hasil kerja sama dengan
9 yang memberikan koneksi kepada P untuk memonitor saldo kasi pada rekening
yang terdapat di 9.
b. #ash %anagement System 2#%S3 ank $mum adalah suatu sistem yang biasanya
disediakan oleh bank umum selaku bank operasional -PP& (sebelum penerapan SPA&)
yang ber!ungsi untuk memonitor pelimpahan dana yang dilakukan bank tiap harinya
dalam rangka penerapan +SA.6. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran &egara (SPA&), merupakan suatu sistem hasil
kerja sama dengan irektorat enderal Anggaran dan P$S9&+:-. Aplikasi SPA&
merupakan sebuah aplikasi terintegrasi mulai dari proses penganggaran, penerimaan,
dan pengeluaran, dimana hanya terdapat satu database tunggal. SPA& terdiri dari
beberapa modul, yaitu 1odul Penyusunan Anggaran, 1odul 1anajemen 9PA, 1odul
1anajemen -omitmen, 1odul 1anajemen Pembayaran, 1odul Penerimaan &egara,
1odul 1anajemen -as, 1odul uku esar dan agan Akun Standar, dan 1odul
Pelaporan.d. Aplikasi ;nline 1onitoring SPA&, yaitu aplikasi yang awalnya berbasis web yang
di6iptakan oleh irektorat +rans!ormasi Perbendaharaan (+P) P, yang ber!ungsi
bagi -PP& maupun satuan kerja dalam melakukan pemantauan terhadap pen6airandana
yang telah dilakukan melalui aplikasi SPA&. Selanjutnya aplikasi ini juga tersedia dalam
perangkat android.e. Aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh P dalam hal ini irektorat Sistem
Perbendaharaan (SP) yang mendukung terlaksananya proses pelaksanaan anggaran,
baik yang ditujukan kepada proses bisnis pada -PP& maupun proses bisnis pada satuan
kerja. 4ontoh aplikasi ini adalah Aplikasi SP, Aplikasi SP1, Aplikasi SAS, Aplikasi
Iera, Aplikasi SA-PA, Aplikasi SA9A, Aplikasi endum, dan lainnya.
+antangan kedepannya dalam pengembangan 9+ ini, pemerintah hendaknya
memberikan !okus yang lebih lagi dalam investasi 9+, terlebih dengan meningkatnya
penetrasi internet dan smartphone se6ara pesar, sehingga pemerintah juga harus
berinvestasi se6ara besar pada 9+ untuk memenuhi perubahan kebutuhan pada populasi.
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
23/27
9nvestasi ini juga dilakukan dengan pertimbangan masih rendahnya anggaran -ementerian
-euangan dalam hal investasi 9+, yaitu dalam Anggaran Perubahan hanya berjumlah '
milyar rupiah, atau lebih ke6ildari anggaran bank ukuran menengah di 9ndonesia. engan
meningkatnya kualitas 9+, diharapkan akan ter6ipta pengelolaan keuangan yang lebih
akuntabel, e!isien, dan transparan.
K) Reporting
Fungsi reportingpada sektor privat diterapkan melalui penyediaan in!ormasi kepada
pada ireksi oleh treasurer mengenai laporan kondisi pasar, masalah pendanaan,
pengembalian investasi, terkait risiko kas, dan topik serupa lainnya.
alam sektor pemerintahan, terlebih setelah diimplementasikannya SPA&, maka para
senior management, dalam hal ini adalah Presiden, 1enteri -euangan, atau irektur
enderal, dapat memperoleh in!ormasi keuangan se6ara real time. #al ini dimungkinkan
karena SPA& memiliki sistem atabase tunggal. alam SPA& !ungsi pelaporan dilakukan
pada 1odul Reporting, yang berkaitan langsung dengan 1odul 0eneral eger dan #hart of
Account. Pada 1odul Reporting di SPA& telah menggunakan basis akrual sebagai basis
akuntansinya. engan diterapkannya basis akrual, maka diharapkan in!ormasi yang
diperoleh lebih berkualitas, karena tidak hanya men6akup transaksi yang telah diterima atau
dikeluarkan se6ara kas oleh pemerintah, sehingga dapat lebih membantu dalam proses
pengambilan keputusan.
alam !ungsi reporting, pemerintah juga mulai menerapkan pelaporan dengan
menga6u pada 0overnment Financial Statistics (HFS) sesuai dengan standar yang
diterapkan di tingkat dunia. HFS dikategorikan sebagai pelaporan dengan tujuan khusus
2special purpose reporting) yang disusun dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi
baik !iskal maupun moneter, sehingga !okus HFS adalah menyampaikan in!ormasi yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu saja, yaitu para pengambil kebijakan !iskal dan
makro ekonomi. HFS menyediakan data yang komprehensi! atas aktivitas ekonomi dan
keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk analisis serta evaluasi kebijakan !iskal
dan makro ekonomi. HFS dapat menghasilkan antara lain, in!ormasi kinerja keuangan,
posisi keuangan, dan likuiditas pemerintah dengan 6akupan yang lebih luas dan
terkonsolidasi. HFS juga didesain sebagai jembatan antara data akuntansi dengan
kebutuhan analisis pemerintah. #al ini dimungkinkan karena HFS telah dikembangkan
sejalan dengan standar yang digunakan dalam bidang akuntansi, maupun ekonomi, dan
statistik. #ubungan HFS dengan akuntansi, ekonomi, dan statistik digambarkan pada bagan
berikut.
Ba.an Hu*un.an An+a/a Akun+an$i' Ek(n(,i' an S+a+i$+ik aa GFS
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
24/27
engan in!ormasi yang memadai, maka diharapkan pemerintah dapat membantu
pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.
L) $erger and Ac%uisitions
Fungsi merger and a6Juisition (1EA) pada sektor privat yaitu terletak pada masukan
yang diberikan oleh bagian treasury terkait kegiatan akuisisi perusahaan, dan juga dapat
dipanggil sewaktu%waktu dalam mengintegrasikan !ungsi treasury dari entitas yang
diakuisisi.Fungsi 1EA pada pemerintahan bisa dikatakan belum diterapkan. Pada P,
masukan terkait penggabungan entitas baru dilaksanakan sebatas penggabungan atau
pembentukan untuk unit dalam internal P. #al ini sebenarnya dapat menjadi salah satu
!ungsi strategis P sebagai analis keuangan dalam hal terjadinya penggabungan atau
pengakuisisian entitas pemerintah. apat diambil 6ontoh masalah yang menimpa beberapa
kementerian yang pada era pemerintahan Presiden oko ?idodo, digabungkan ataupun
diubah nomenklaturnya. 1asalah yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan anggaran,
dimana pada 9PA kementerian yang bersangkutan masih ter6atat menggunakan
nomenklatur lama kementerian tersebut. #al ini mengakibatkan beberapa kementerian
tersebut mengalami keterlambatan dalam merealisasikan belanja nya, karena harus
menunggu proses revisi 9PA terkait nomenklatur kementerian. P sebagai institusi yang
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
25/27
bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat memberi
masukan terkait dampak dari dilakukannya suatu penggabungan atau akuisisi entitas dalam
ranah pelaksanaan anggaran, sehingga masalah yang disebutkan dapat dihindarkan, dan
pen6airan belanja di kementerian dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut lagi, P juga dapat ikut memberi masukan dalam hal pemekaran
kabupaten/kota atau provinsi dalam ranah pelaksanaan anggarannya. Sehingga sudah
dapat diprediksi sebelumnya dampak keuangan yang terjadi akibat pemekaran daerah
tersebut, sehingga dapat di6ari solusi dari masalah tersebut dengan 6epat.
III) KESIMPULAN
$ntuk mewujudkan visi itjen Perbendaharaan sebagai 4worl class state-treasury
manager5maka diperlukan penerapan !ungsi treasuryyang unggul, salah satu nya adalah
dengan mengadopsi !ungsi treasurypada sektor privat. Fungsi treasurypada sektor privat
antara lain Fungsi treasury pada sektor swasta antara lain " cash forecasting, working
capital monitoring, cash concentration, investments, grant creit, fun raising, risk
management, creit rating agency relations, bank relations, T systems, reporting, dan
merger an ac!uisitions.
Pada dasarnya !ungsi treasury pada sektor privat sebagian besar juga telah
diterapkan pada sektor pemerintahan yang tersebar ke beberapa eselon ' -ementerian
-euangan, diantaranya adalah irektorat enderal Perbendaharaan, irektorat enderal
Pengelolaan Pembiayaan dan 0isiko, dan irektorat enderal -ekayaan &egara, namun
masih dibutuhkan penajaman atas tiap%tiap !ungsi tersebut.
Selain itu juga terdapat beberapa !ungsi treasury yang dilakukan oleh institusi
-ementerian -euangan lain diluar tiga eselon ' yang memiliki !ungsi perbendaharaan, yaitu
pada !ungsi creit agency relaitons, yang mana !ungsi tersebut dilaksanakan oleh adan
-ebijakan Fiskal. Lalu juga terdapat !ungsi treasury pada sektor privat yang belum
diterapkan dalam sektor pemerintahan seperti %erger an Ac!uisitions.
engan penajaman !ungsi treasury dan adopsi !ungsi treasury dari sektor privat,
diharapkan pemerintah dalam hal ini P dapat menjadi pengelola perbendaharaan yang
unggul di tingkat dunia, demi ter6iptanya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,
e!isien, dan transparan.
IV) DAFTAR PUSTAKA
-ementerian -euangan.
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
26/27
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. '. aporan 7ubungan +eikasi nvestor. adan -ebijakanFiskal. akarta.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. '*. Reformasi Pengelolaan 6as i nonesia' +ari Aministrasi6as %enuu Pengelolaan 6as Secara Aktif. irektorat enderal Perbendaharaan.akarta.
-P1H.
-
7/23/2019 PENERAPAN FUNGSI TREASURY DI SEKTOR PRIVAT PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
27/27
http"//www.span.depkeu.go.id/6ontent/single%probis%manajemen%dipadiakses pada tanggal
2 uni '* pukul .2@
http"//www.perbendaharaan.go.id/new/indeG.phppilihMnewsEaksiMlihatEidM'@3 diakses
pada tanggal uni pukul .52
http"//www.perbendaharaan.go.id/new/pilihMnewsEaksiMlihatEidM2@5 diakses pada
tanggal uni pukul .5
http"//www.a66ountingtools.6om/ diakses pada tanggal uni pukul '>.
https"//en.wikipedia.org/wiki/4ashK6on6entrationdiakses pada tanggal uni pukul '5.2
http://www.span.depkeu.go.id/content/single-probis-manajemen-dipahttp://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2176http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=3075http://www.accountingtools.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_concentrationhttp://www.span.depkeu.go.id/content/single-probis-manajemen-dipahttp://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2176http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=3075http://www.accountingtools.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_concentration