Prosedur Perizinan Pendirian Representative Office Lembaga Penyiaran Asingdi Indonesia

Berdasarkan hasil research di Biro Perizinan Departemen Komunikasi dan Informatika,

dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Nomor: 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi

Lembaga Penyiaran Asing yang melakukan kegiatan peliputan di Indonesia yang

mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009, Lembaga Penyiaran Asing dilarang

didirikan di Indonesia (Pasal 2). Lembaga Penyiaran Asing hanya dapat

menyelenggarakan kegiatan peliputan di Indonesia, yang meliputi: kegiatan siaran

secara tidak tetap; dan/atau kegiatan jurnalistik (Pasal 3). Lembaga Penyiaran

Asing yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik di Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dapat: menempatkan koreponden untuk melakukan

kegiatan jurnalistik; atau membuka kantor penyiaran asing untuk mendukung

bidang administratif (Pasal 4 ayat 2). Dalam membuka kantor penyiaran asing

untuk mendukung bidang administratif, Lembaga Penyiaran Asing wajib

memnuhi ketentuan sebagai berikut:

a. kantor penyiaran asing tersebut bukan merupakan stasiun penyiaran; dan

b. kantor penyiaran asing tersebut berlokasi di ibukota Negara dan berada di

wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. (Pasal 9).

2. Berdasarkan isi Peraturan Menteri yang dijelaskan di atas dan menurut penjelasan

Biro Perizinan Depkominfo, maka Peraturan Menteri tersebut juga berlaku untuk

perizinan pendirian representative office Production House asing di Indonesia

juga, karena Production House termasuk dalam kategori Lembaga Penyiaran

Asing yang melakukan peliputan. Hal ini disebabkan karena Production House

melakukan kegiatan jurnalistik, yang menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor: 42/PER/M.KOMINFO/10/2009, jurnalistik

adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya

yang akan dimuat di media penyiaran.

3. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor: 42/PER/M.KOMINFO/10/2009, seluruh permohonan perizinan

bagi Lembaga Penyiaran Asing ditujukan ke Kementerian Luar Negeri.

4. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga

saat ini masih menyusun mengenai aturan teknis prosedur permohonan pendirian

representative office Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia. Rapat pertama kali

baru diselenggarakan pada Kamis, 11 Februari 2010 antara clearing house

Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rapat tersebut baru menghasilkan Flow Chart perizinan Lembaga Penyiaran

Asing yang melakukan kegiatan peliputan di Indonesia (terlampir).

5. Berdasarkan Flow Chart tersebut, maka prosedur perizinan Lembaga Penyiaran

Asing ialah sebagai berikut:

a. Lembaga Penyiaran Asing (dalam hal ini Pemohon) mengajukan Permohonan

dengan disertai Rekomendasi dari Perwakilan RI di Negara asalnya kepada

Menkominfo.

b. Menkominfo melanjutkan permohonan tersebut kepada clearing house (CH)

untuk selanjutnya dievaluasi oleh CH.

c. Setelah proses evaluasi selesai, CH memberikan rekomendasi kepada

Menkominfo, yang akan ditindaklanjuti oleh Menkominfo dengan

memberikan keputusan persetujuan.

d. Keputusan Persetujuan tersebut diberikan kepada Kemenlu, yang selanjutnya

oleh Kemenlu diberikan kembali kepada Pemohon yang disertai dengan

keterangan untuk melengkapi syarat-syarat Pemohon.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur perizinan pendirian

representative office Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia masih dalam tahap

perumusan oleh Kemenlu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan masih

banyak permohonan pendirian representative office Lembaga Penyiaran Asing yang

belum diproses oleh Kementerian Laur Negeri dan Kementerian Komunikasi dan

Informatika karena belum diterbitkannya aturan teknis mengenai prosedur perizinan

tersebut.