Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
-
Upload
anonymous-g7euyvj -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
Transcript of Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
1/34
PENDIDIKAN UNTUK
SEMUA
ROESMININGSIH
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
2/34
Komitmen Internasional untuk EFA
Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education forAll (EFA) di Jomtien, Thailand(1990) dan Dakar(2000) berisikan enam tujuan utama:
Memperluas pendidikan untuk anak usia dini
Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015)
Mengembangkan prosespembelajaran/keahlian untuk orang muda dandewasa
Meningkatnya 50% orang dewasa yang melekhuruf (2015), khususnya perempuan
Meningkatkan mutu pendidikan
Menghapuskan kesenjangan gender
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
3/34
Forum Pendidikan Dunia sepakat untuk :
1. mengerahkan komitmen politik nasional dan internasional yangkuat bagi Pendidikan untuk Semua, membangun rencana aksinasional dan meningkatkan investasi yang besar dalampendidikan dasar;
2. mempromosikan kebijakan Pendidikan untuk Semua dalamkerangka sektor yang berlanjut dan terpadu baik, yang jelasterkait dengan penghapusan kemiskinan dan strategi-strategipembangunan;
3. menjamin keikutsertaan dan peran serta masyarakat madanidalam perumusan, pelaksanaan dan pemantauan strategi-strategi untuk pembangunan pendidikan;
4. mengembangkan sistem pengaturan dan manjemenpendidikan yang tanggap, partisipatori dan dapatdipertanggungjawabkan;
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
4/34
lanjutan
5. memenuhi kebutuhan sistem pendidikan bagi daerah-daerahyang dilanda oleh pertikaian, bencana alam dan ketakstabilan,dan melaksanakan program-program pendidikan dengan cara-cara yang mempromosi saling pengertian, perdamaian dantoleransi, dan yang membantu mencegah kekerasan dan
pertikaian;6. melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan
jender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan-perubahan sikap, nilai dan praktek;
7. melaksanakan sebagai sesuatu yang mendesak program dan
tindakan pendidikan untuk memerangi wabah HIV/AIDS;8. menciptakan lingkungan sumber daya yang aman, sehat,
inklusif dan adil yang kondusif bagi keunggulan dalampembelajaran dengan tingkat-tingkat prestasi yang sudah jelasuntuk semua;
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
5/34
lanjutan
9. meningkatkan status, moral dan profesionalismeguru-guru;
10. memanfaatkan tehnologi-tehnologi informasi dankomunikasi baru untuk membantu pencapaian
tujuan-tujuan Pendidikan untuk Semua;11. secara sistematis memantau kemajuan ke arahtujuan-tujuan dan strategi-strategi Pendidikanuntuk Semua pada tingkat-tingkat nasional,regional dan internasional;
12. membangun di atas mekanisme yang sudah adaguna mempercepat kemajuan ke arah pendidikanuntuk semua.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
6/34
Sejarah Gerakan Pendidikan untuk Semua
1990 Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semuadi Jomtien, Thailand. Penyediaan akses pendidikandasar untuk semua pada tahun 2000
1995 World Summit for Social Development di
Copenhagen tampak bahwa target deklarasiPendidikan untuk Semua di Thailand tidak akantercapai Target penyediaan akses pendidikan dasaruntuk semua diundur menjadi tahun 2015
1999 Oxfam GB meluncurkan kampanye educationnow hutang negara miskin dirasakan sangatmenjadi hambatan untuk berinvestasi dalampendidikan
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
7/34
lanjutan
2000 Forum Pendidikan Dunia di DakarMenguatkan kembali Deklarasi Jomtien yaitu:a. 2002 perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat
nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikannasional
b. 2005 mengurangi kesenjangan gender di pendidikandasar dan menengah
c. 2005 memastikan bahwa semua anak, khususnyaperempuan, anak berkebutuhan khusus, dan anak darietnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan yang
memadai, berkualitas, dan gratis.d. 2015 mencapai peningkatan 50% peningkatan melek
huruf, khususnya perempuan dan akses yang memadaibagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan.
e. 2015 mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
8/34
lanjutan
2001 Global Campaign for Education (GCE)menggelar acara Sepekan Aksi Pendidikan untukSemua (SPAPUS) untuk yang pertama kalinya dan sejaksaat itu setiap April dilakukan SPAPUS
2002 Konferensi Pembangunan PBB Konferensitidak menghasilkan ukuran yang konkret untuk menarikkembali perhatian dunia untuk mencapai target DeklarasiDakar.- AS dan EU memberikan sejumlah dana untukmembantu pencapaian target Dakar.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
9/34
1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Mengurangi hingga separuh dari penduduk dunia yangberpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalamikelaparan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015.
2. Mencapai Pendidikan Dasar secara UniversalTarget2015: memastikan bahwa setiap anak laki laki danperempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahappendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakanperempuan Mengurangi perbedaan dan diskriminasigender dalam pendidikan dasar dan menengah terutamauntuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pendidikanpada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anakMengurangi tingkatkematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hin a dua-
Pertemuan Millennium delapan Millennium
Development Goals (MDGs) (New York, Sept. 2000)
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
10/34
Lanjutan
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Mengurangi rasio kematian ibuhingga 75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990hingga 2015.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015:menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadianmalaria dan penyakit berat lainnya.
7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiapnegara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkunganyang hilang. air bersih, sanitasi
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkankomitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih,pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasionaldan internasional.
Dua tujuan PUS diintegrasikan kedalam MDGs, yaitu:Menca ai Pendidikan Dasar untuk Semua ada tahun 2015
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
11/34
Fenomena yang terjadi di Indonesia
Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini- Sampai tahun 2000, akses layanan program ini masih rendah;
dari 26.172.763 anak, baru 41% (10.794.534) yang terlayani
- Ada beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah lembaga yanghampir semua di kota besar, belum adanya program terpaduuntuk perawatan dan pendidikan ini, dan belum intensifnyakerjasama pemerintah dan non-pemerintah serta belumtersedianya tenaga didik profesional
Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kualitas Pendidikan- Sampai tahun 2000, prosentase anak yang masuk ke SD
mencapai 94,04%, sementara untuk SMP masih dibawah
prosentase ini; hanya mencapai 45,10%- Meski angka partisipasi di SD sudah hampir menyeluruh, tingkat
kesenjangan antar propinsi, pedesaan-perkotaan, laki-laki danperempuan masih tetap ada dan validasi jumlah siswa yang DOdan mengulang kelas masih sulit di dapat.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
12/34
lanjutan
Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan- Pada tahun 2000, angka buta aksara perempuan
umur 25 tahun mencapai 21,2% sedangkan laki-laki4,7%
- Jika angka yang pernah dicapai pemerintahdipertahankan, maka pada tahun 2015 angkatersebut akan menjadi 2,7% untuk perempuan dan 0,26% untuk laki-laki
Pendidikan Berkeadilan Gender
Berdasarkan data yang ada, pemerintah menyimpulkanbahwa disparitas gender pada penduduk pedesaan usia15-24 tahun tidak akan hilang pada tahun 2015 jika tidakada intervensi yang sungguh-sungguh dari semua pihak
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
13/34
Trend HDI diantara Negara-negara, 1990 - 2002
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
14/34
esep standart yang diberikan:
1. Cost Recovery (Perbaikan Pembiayaan) Biaya pemakai,
Pembiayaan komunitas, atau Pembiayaan bersama
2. Peran lebih besar dari Pasar dalam membentuk pendidikan
3. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar
4. Desentralisasi5. Pemerintah pusat memberikan beban lebih besar kepada
pemerintah lokal
6. Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas
Resep dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasipendidikan di negara-negara miskin dan berkembang perannegara diminimalisir untuk menyediakan pendidikan dasarbermutu dan gratis.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
15/34
Mengapa Indonesia melakukan
privatisasi pendidikan?
Kebijakan hutang dari lembaga-lembaga
keuangan internasional seperti IMF dan
World Bank. Lembaga-lembaga ini
memberikan pinjaman kepada negara-
negara Dunia Ketiga dengan
menggunakan prasyarat-prasyarat yangpada dasarnya bertujuan untuk liberalisasi
dan deregulasi ekonomi
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
16/34
Situasi Hutang Luar Negeri di Asia (dalam
Milyar USD)
1 9 9 0 2 0 0 2
i n a 5 5 . .
I n d n e s i a . .
i l i i n e s . 5 .
T a i l a n d . 5 .
M a l a y s i a 5 . .
i e t n a m . .
M y a n m a r . .
a m d i a . .L a D R . .
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
17/34
Indonesia
0
0
100
1 0
200
1990 1992 1994 1996 1998 2000
Total Debt
Debt Service
Situasi HutangLNIndonesia
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
18/34
Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan
35-40 persen dari keseluruhan total APBN membayar hutang LN sehingga dana untuk
pendidikan menjadi lebih kecil
Untuk memastikan pembayaran hutang luar
negeri lembaga-lembaga keuangan
internasional ini mendorong negara-negara
berkembang untuk meminimalkan peran
negara dalam penyediakan pelayanan publikyang membutuhkan dana yang besar dan
memberikannya kepada pasar.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
19/34
Prosentase Alokasi anggaran pembayaran hutang dan
pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan)
Sources: UNDP, HDR 2004; ADB/ARIC
Total Debt Service and Education & Health Expenditure as % of
GDP (2001/2002)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Thailand
Total Debt Service
Education & Health
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
20/34
Sources: ADB, Human Development Report, EFA Reports
Indonesia paling kecil
membiayai pendidikan
25.5 24.2 24.2
18.3 16.2 8.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Malaysia Timor-Leste Thailand Cambodia Philippines Indonesia
Pembiayaan Pendidikan dalam Anggaran
Pembiayaan Nasional, 2003
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
21/34
Bentuk Privatisasi Pendidikan
Komersialisasi Pendidikan menyerahkanpengelolaan pendidikan kepada swastadengan orientasi mendapatkan keuntungan
Dibebankannya pembiayaan pendidikankepada masyarakat melalui modelPembiayaan Bersama dengan Masyarakat CostSharingatau CommunityCost
Dibebankannya pembiayaan pendidikankepada pemerintah-pemerintah lokalmelalui penerapan Otoda
Pemotongan subsidi untuk perguruan tinggi
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
22/34
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
23/34
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Pendidikan Dasar dan Menengah:
RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung
jawab pemerintah untuk menyelenggarakanpendidikan dasar 9 tahun bermutu dan bebas
biaya. Beberapa pasalnya justru menuntut
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
dan pembiayaan pendidikanPasal 11 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 19, dan
pasal 37
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
24/34
RPP Wajib Belajar:
Pasal 3 ayat 2: warga negara di atas 15 tahuntidak dibiayai pemerintah jika ingin
menyelesaikan wajib belajar 9 tahun
bagaimana dengan anak-anak di wilayah
pedalaman, seperti Papua dan Kalimantanmisalnya
Pasal 13 ayat 1, 3, 4, dan 7: mendorong
partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
25/34
2. Kebijakan negara yang melegitimasi
komersialisasi pendidikan BadanHukum Pendidikan
UU no.20/2003 tentang sisdiknas psl 53
RUU Badan Hukum Pendidikan
Setiap satuan pendidikan akan menjadi badan
hukum yang wajib mencari sumber
pendanaannya sendiri. RUU ini mewajibkansemua sekolah menjadi Badan Hukum
Pendidikan termasuk sekolah negeri.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
26/34
3.
Pencabutan subsidi khususnya untuktingkat perguruan tinggi
4. Diberlakukannya desentralisasi
pendidikan beban pemerintah pusat
beralih ke pemerintah lokal menjadi
pertanyaan bagi daerah-daerah yang
tidak memiliki sumber daya cukup
Kemungkinan trend yang terjadiadalah pendidikan dijadikan sumber
PAD.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
27/34
Padahal Pemerintah Indonesia telah menyepakati:
kesepakatan Education For All (Pendidikan
Untuk Semua) yang menjamin setiap warga
negara untuk pendidikan dasar bermutu dangratis
Millenium Development Goals (MDGs) yang
menargetkan pendidikan untuk semua
tercapai pada tahun 2015.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
28/34
Konvensi anti diskriminasi pendidikan
UUD 1945
UU No.7/1984 tentang anti diskriminasi
terhadap perempuan
UU No.39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia
UU Perlindungan Anak
UU No.20 / 2003 tentang Sisdiknas
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
29/34
Dampak Privatisasi Pendidikan Di Indonesia
Proses pemiskinan dan pembodohan semakin kuat
Semakin terkotak-kotaknya masyarakat Indonesiaberdasarkan status sosial ekonomi, antara yangkaya dan miskin
Belum Ada perhatian dan prioritas untuk: Perbaikan kualitas pendidikan
Pendidikan untuk anak perempuan
Program pendidikan untuk kelompok-kelompok etnis
dan sektor yang tidak beruntung
Semakin sulitnya untuk mencapai target EFA danMDGs sebagaimana telah disepakati olehpemerintah Indonesia.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
30/34
Tantangan utama pembangunan pendidikan di
Indonesia khususnya Jawa Timur:
a.Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatifmasih rendah;
b. Dinamika perubahan struktur penduduk belum
sepenuhnya dapat diatasi dalam pembangunanpendidikan;
c. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikanyang cukup lebar antar kelompok masyarakat,
seperti antara penduduk kaya dan miskin,antara penduduk laki-laki dan perempuan,antara penduduk di perkotaan dan di perdesaan,dan antardaerah;
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
31/34
lanjutan
d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersediasecara merata, terutama di daerah perdesaan,terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkansulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan;
e. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belummemenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;
f. Manajemen pendidikan belum berjalan secaraefektif dan efisien, karena desentralisasipendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakandengan baik belum mantapnya pembagian perandan tanggung jawab masing-masing tingkatpemerintahan, termasuk kontribusinya dalampenyediaan anggaran pendidikan.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
32/34
kebijakan pendidikan yg hrs dilakukan
a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatanbelajar bagi semua anak usia pendidikan dasarutamanya daerah dan masyarakat miskin,terpencil, dan terisolasi. biaya operasional
sekolah (BOS) sebagai langkah awalpelaksanaan pendidikan dasar gratis
b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan standar nasional pendidikan (PP 19 tahun2005)
c. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapatmencapai 20 persen dari APBN dan APBDsesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
33/34
lanjutan
d. Mendorong pelaksanaan otonomi dandesentralisasi pengelolaan pendidikan sampaidengan satuan pendidikan dalammenyelenggaraan pendidikan.
e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan
dalam rangka membangun pelayananpendidikan yang amanah, efisien, produktif danakuntabel melalui upaya peningkatan tata kelolayang baik (goodgovernance) kelembagaanpendidikan.
f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalampembangunan pendidikan peran dan fungsikomite sekolah dan dewan pendidikan Shoolbase education dan community baseeducation.
-
8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih
34/34