PENDAMPINGAN Penyusunan Raperda tentang Pencegahan …
Transcript of PENDAMPINGAN Penyusunan Raperda tentang Pencegahan …
FASILITASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH TA 2016
OLEH:
KASUBDIT STANDARDISASI & KELEMBAGAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
JAKARTA, 18 FEBRUARI 2016
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 – Gerakan Menuju Permukiman Bebas Kumuh 2019
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman – Amanat Penyusunan Perda terkait Penanganan Permukiman Kumuh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – Pembagian urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait Penanganan Kumuh
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 – Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Sebesar 38.341 ha Tahun 2019
Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR –Pembinaan Penyusunan NSPK di Daerah
LATAR BELAKANG
1
2
3
4
5
1
6
READINESS CRITERIA
2
KRITERIA UMUM
1. Kluster A (205 Kab/Kota) dan B (85 Kab/Kota) Bidang Cipta Karya
2. Kawasan Strategis Nasional (PKN, PKSN)
3. Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR (35 WPS)
4. Memiliki Perda RTRW
5. Memiliki Perda Bangunan Gedung
6. Tersedianya Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB)/dana daerah untuk
pembiayaan komponen kegiatan
KRITERIA KHUSUS
1. Memiliki SK Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh
2. Memiliki Profil kawasan Kumuh
3. Memiliki Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)/ Sedang dalam proses penyusunan tahun 2016
4. Memiliki Surat Pernyataan Minat untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda
5. Memiliki SK Pembentukan Pokjanis Penyusunan Pendampingan Penyusunan Raperda
Pemilihan Kabupaten/Kota yang memperoleh
Pendampingan Penyusunan Raperda
Tim Pusat/Fasilitator Pusat
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Pusat Satuan Kerja PKPPB Provinsi (termasuk Konsultan Individu)
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SKPD terkait)
DPRD (Balegda) Kabupaten/Kota
Akademisi & Tokoh Masyarakat
Daerah
PIHAK YANG TERLIBAT
3
PROSES PENDAMPINGAN
4
OUTPUT FASILITASI
PENDAMPINGAN
1. Naskah Akademik
• Dasar Pengaturan: Dasar yuridis (aspek
hukum), filosofis (visi dan cita-cita), dan
sosiologis (kondisi daerah)
• Arah pengaturan
2. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang siap dilegalisasi
(siap masuk Prolegda)
5
Baku Konten Lokal
Substansi Perda Kumuh
6
INSTRUMEN PENDUKUNG FASILITASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RAPERDA KUMUH TA 2016
3. Peningkatan Kapasitas (Workshop) bagi Satker
dan Konsultan Individu terkait pendampingan
penyusunan peraturan di daerah tentang
pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh & permukiman kumuh.
4. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penyusunan
Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagai media komunikasi, diskusi,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
Pendampingan.
1. Konsultan Individu yang mendampingi
Satker PKPPB Provinsi melaksanakan
pendampingan;
2. Model Peraturan Daerah dan Model
Naskah Akademik tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai
acuan substansial dalam penyusunan
dan legalisasi;
3. Buku Panduan Pendampingan
Penyusunan di daerah sebagai arahan
proses dalam penyusunan pelaksanaan
kegiatan di daerah TA 2016.
7
CATATAN
1. Model Perda dan Model Naskah Akademik (NA) yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, namun terdapat beberapa hal yang baku (terkait kriteria kumuh).
2. Raperda dan NA yang dihasilkan merupakan produk daerah, sehingga diharapkan Pokjanis daerah lebih berperan dalam menajamkan substansi Raperda dan NA khususnya aspek-aspek lokal.
3. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan dari Dit. PKP hanya dilakukan 1 (satu) tahun anggaran, apabila terdapat daerah yang belum menyelesaikan hingga akhir jadwal pekerjaan maka daerah dapat menganggarkan utk melanjutkan proses penyusunan dengan APBD daerah yang bersangkutan.
8
terimakasih