PENDAHULUAN - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renstr… · ·...

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 2013-2018

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan

bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan

pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud,

disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap

dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh

setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait

pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD

sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD

yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota

Bandung sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Kota Bandung dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

dokumen rencana kerja per tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-

2018 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kota Bandung dalam

menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial di Kota Bandung selama

5 (lima) tahun ke depan, sehubungan dengan telah dilantiknya Walikota

Bandung dan Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018 maka Dinas

Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis SKPD yang dapat

mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala


2

Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan

yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Bandung

yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra

Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJMD

Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan,

serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

1.2 Landasan HukumLandasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota

Bandung Tahun 2009-2013 ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;


3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi

Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang

Standarisasi Panti Sosial;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Anak;


4

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

tentang Perlindungan Anak;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;


Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;


Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

27. Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota

Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan1.3.1 MaksudRencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna

mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang

Visi dan Misi Walikota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 TujuanTujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung adalah :

1. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan

program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung

periode 2013-2018;


5

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) periode 2009-2013;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2009-

2013 yakni :

BAB I PENDAHULUANMenjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,

serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial

Kota Bandung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPDBab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas

Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya

yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program

prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan

kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKANBab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai


6

dengan tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga

diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam

pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program

pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFDalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMDDalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui

sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2013-2018 sesuai target capaian kinerja pada Revisi

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

BAB VII PENUTUPPada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis

Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018.


7

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial KotaBandungBerdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas

Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota

Bandung yakni :

A. Kepala Dinas1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan

pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan

masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan

rawan sosial;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial,

pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;

c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan

masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan

rawan sosial;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya; dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan

kegiatan Dinas.

B. Sekretariat1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.


8

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang

meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan

keuangan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang;

d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan Dinas;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum

dan kepegawaian.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup

administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah

dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan

kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan

administrasi perjalanan dinas;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan,

pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.


9

b. Sub Bagian Keuangan dan Program1. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan

program;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan

dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan,

pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian

keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;

c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan

rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan

pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana

dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan

d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Dinas.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat1. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi

sosial dan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial

dan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan

pengawasan undian dan sumbangan sosial;


10

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan

dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan

sumbangan so sial;

c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi

sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan

sosial;

d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan

penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan

partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan

sumbangan sosial; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan

dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial

dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi

sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan,

Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial;

c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi

sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan

partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial,

pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS),

fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta

pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan


11

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan,

pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan

pengawasan undian dan sumbangan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan,

Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan,


b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan,


c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan

sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan

pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi,

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan,

pengawasan undian dan sumbangan sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta

penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;


12

c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang

cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna

sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.

a. Seksi Tuna Sosial1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial

mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial;

c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna

sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi

tuna sosial; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik1. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban

narkoba

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat,

Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat,

anak nakal dan korban narkotik;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat,

anak nakal dan korban narkotik;

c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban

narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat,

anak nakal dan korban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi


13

dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan

korban narkotik; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat,

anak nakal dan korban narkotik.

E. Bidang Pelayanan Sosial1. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan

bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan

korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;

c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban

bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan

sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan

perlindungan sosial.

a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial

lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial

dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan

bantuan korban bencana;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan

bantuan korban bencana;

c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban

bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan


14

lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta

penyandang masalah kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan

daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi

korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia

penanganan bencana; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan

bantuan korban bencana.

b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup

bantuan dan perlindungan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan

Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan

perlindungan sosial;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan

perlindungan sosial;

c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang

meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial

asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak,

kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak,

remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan

perlindungan sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial1. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan

rawan sosial.


15

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan

Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial

anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir

miskin dan usaha kesejahteraan sosial;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak

dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin

dan usaha kesejahteraan sosial;

c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja,

serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha

kesejahteraan sosial; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan

rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial

keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial

lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan

Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan

sosial anak dan remaja;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan

sosial anak dan remaja;

c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja

yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan

sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja

putus sekolah;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan

sosial anak dan remaja.


16

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan UsahaKesejahteraan Sosial

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan

sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan

Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan

sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan

sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;

c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin

dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan

fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta

dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan

sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :


17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandungberdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007


17



17



18

2.2 Sumber Daya SKPDDinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah

daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam

menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota

Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu

mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia

maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung

dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai

yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 42 orang.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data

dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandungberdasarkan Jabatan Struktural

NO SKPD Eselon Fungsional Pelaksana JumlahII III IV IV III II I

1. DinasSosial 1 5 10 - - 20 6 1 43

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

NO SKPD Pendidikan JumlahS3 S2 S1 D3 SMA SMP SD1. Dinas Sosial - 6 24 2 10 1 - 43

Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kota

Bandung dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl.

Sindangsirna No. 40 Bandung yang merupakan gedung kantor utama

yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, dan

bangunan kantor yang terletak di Jl. Cipamokolan yang berfungsi

sebagai gudang dan operasional kegiatan kantor sewaktu-waktu.

2. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 10 (sepuluh) unit;


19

3. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

4. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor

sehari-hari, serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja,

kursi, lemari, dll.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPDKualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang

ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam

hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota

Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai

permasalahan sosial yang berkembang di Kota Bandung masih relatif

tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Di Kota Bandung pada Tahun 2012

No Jenis PMKS Jumlah1 Anak Balita Terlantar 354 org2 Anak Terlantar 5.848 org3 Anak Berhadapan dengan Hukum 57 org4 Anak Jalanan 2.162 orang5 Penyandang Disabilitas Anak 1.060 org6 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 151 org7 Lanjut Usia Terlantar 2.108 org8 Penyandang Disabilitas 5.069 org9 Tuna Susila 319 org10 Gelandangan 618 org11 Pengemis 766 org12 Pemulung 388 org13 Kelompok Minoritas 153 org14 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 153 org15 Orang dengan HIV/Aids 2.690 org16 Korban penyalahgunaan Napza 103 org17 Pekerja migran bermasalah sosial 17 org18 Korban bencana alam 111 org19 Korban bencana sosial -20 Perempuan rawan sosial ekonomi 3.487 org21 Keluarga Miskin 78.751 KK


20

22 Keluarga bermasalah psikologis 2.603 KK23 Keluarga berumah tidak layak huni 3.606 KKSumber : Pendataan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2012

Sampai dengan saat ini penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang sosial Tingkat Kota untuk Kota Bandung masih belum

disahkan/ditetapkan oleh Walikota Bandung walaupun telah ditetapkan

oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai SPM Bidang Sosial

melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota sehingga tingkat keberhasilan atau capaian

kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung didasarkan pada Indikator

Kinerja Kunci (IKK). Adapun capain kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota

Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kota

Bandung, sebagai berikut :

1. Jumlah sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang ada di Kota

Bandung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 63 buah yang terdiri

atas 48 buah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), 5 buah Panti Sosial

Tresna Whredha (PSTW), 1 unit Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat

(PRPC), dan 9 buah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);

2. Penanganan atau pembinaan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2013 sebesar 17,84% dari

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di

Kota Bandung;

3. Prosentase bantuan stimulan yang tersalurkan kepada para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung

pada tahun 2013 sebesar 17,84% dari jumlah keseluruhan PMKS.


21

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kota Bandung

No Indikator Kinerja TargetSPM

TargetIKK

TargetIndikatorLainnya

SatuanTarget Renstra Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 Tingkat kepedulian masyarakat terhadap

PMKS; Tingkat partisipasi dalampenanggulangan PMKSa. Fakir Miskin KK 125 225 325 250 300 57 160 384 950 561 46 71 118 380 187b. Penyandang Cacat orang 90 140 200 275 325 154 866 1066 668 380 171 619 533 243 117c. Tuna Susila orang 120 180 240 1000 1160 140 269 389 972 937 117 149 162 97 81d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi orang 200 300 400 125 150 240 300 440 100 100 120 100 110 80 67e. Lanjut Usia orang 300 450 600 200 200 300 479 1087 275 273 100 106 181 138 137f. Anak Terlantar orang 900 1350 1800 200 250 969 2616 3160 100 840 108 194 176 50 336g. Korban Trafficking dan kekerasan dalamrumah tangga (KDRT)

orang 80 120 160 25 40 90 125 145 10 30 113 104 91 40 75

2 Jumlah lembaga sosial yang berperan aktifdalam pembangunan kesejahteraan sosial

PSKS 75 90 105 105 60 151 115 151 60 60 201 128 144 57 100

3 Jumlah pekerja sosial profesional(akumulasi)

orang 50 60 70 100 100 50 70 70 70 100 100 117 100 70 100

4 Jumlah penyerapan informasipembangunan kesejahteraan sosial

lokasi 15 22 30 30 10 22 30 30 30 30 147 136 100 100 300

*Catatan : Capaian kinerja di atas tidak hanya bersumber dari APBD Kota, akan tetapi termasuk penanganan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN


22

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Sosial Kota Bandung

UraianAnggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PenangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosialdan PeningkatanKualitas PSKS

4.313.133.778 4.281.140.000 10.236.410.000 16.499.457.201 20.492.927.500 4.058.320.587 4.078.205.932 8.145.068.859 15.477.647.841 14.115.919.204

UraianRasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PenangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosialdan PeningkatanKualitas PSKS

94% 95% 80% 94% 69% 265% -1% 139% 61% 24%


23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDPenyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari

setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah

karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota

Bandung ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang sebagaian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang

tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat

secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang

diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat

kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan

faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian

bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan,

sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah

serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam

bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan

langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses

pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin

berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau

dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap

kinerja Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya muncul dari masyarakat

akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal

tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah

menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan

sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak

pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya


24

lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan

Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan

tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam

melaksanan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah

yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

Kota Bandung, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut

Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan akan mendapatkan berbagai

kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana

dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.


25

BAB IIIISU-ISU SRATEGIS

3.1 Identifikasi PermasalahanKualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang

ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam

hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota

Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai

permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2013

adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak

korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat

(484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116

jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkotika

(363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga),

pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dsb. Beberapa hal yang cukup menonjol

anatara lain :

a. Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan

rumah tidak layak huni, dan pengidap HIV-Aids;

b. Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis,

gelandangan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan

permasalahan sosial di Kota Bandung masih relatif sangat besar. Adapun

data jumlah Penyandang Masalkah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung

sampai dengan Tahun 2009, sebagai berikut :

Tabel 3.1Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012

No Jenis PMKS Jumlah1 Anak Balita Terlantar 354 org2 Anak Terlantar 5.848 org3 Anak Berhadapan dengan Hukum 57 org4 Anak Jalanan 2.162 orang5 Penyandang Disabilitas Anak 1.060 org6 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 151 org


26

7 Lanjut Usia Terlantar 2.108 org8 Penyandang Disabilitas 5.069 org9 Tuna Susila 319 org10 Gelandangan 618 org11 Pengemis 766 org12 Pemulung 388 org13 Kelompok Minoritas 153 org14 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 153 org15 Orang dengan HIV/Aids 2.690 org16 Korban penyalahgunaan Napza 103 org17 Pekerja migran bermasalah sosial 17 org18 Korban bencana alam 111 org19 Korban bencana sosial -20 Perempuan rawan sosial ekonomi 3.487 org21 Keluarga Miskin 78.751 KK22 Keluarga bermasalah psikologis 2.603 KK23 Keluarga berumah tidak layak huni 3.606 KKSumber : Pendataan tahun 2012.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil WalikotaBandungSebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018

ialah “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, DanSejahtera”, yang dijabarkan sebagai berikut :

Bandung : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak

tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul : adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi

kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman : adalah terciptanya suatu kondisidimana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah

suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga

nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan


27

infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai

aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar

manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil

Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota

Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada

ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar

pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja,

melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan

dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang

merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk

memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya,

meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini

diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan

masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan

antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah

manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk

kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung

untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik,

hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Berdasarkan Visi Kota Bandung tersebut kemudian dijabarkan ke

dalam Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable)

dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing


28

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kota Bandung Tahun

2009-2013 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan

sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan

misi ke-3 yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan

berdaya saing yang memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan

terbuka.;

b. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat;

d. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah

raga;

e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama.

Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-3 di atas, Dinas

Sosial secara langsung terkait dengan tujuan pada huruf c yaitu

“Peningkatan kualitas hidup masyarakat” dengan sasaran yaitu

meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS). Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah prosentase

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani.

Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas

Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial

menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator

sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak

terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan.

Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota

Bandung masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih

rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga

masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan


29

penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku

jabatan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian

tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial

diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung yang

dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)

yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi

Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana,

dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan

masalah sosial di lapangan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial RepublikIndonesia

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan

rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan

Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui empat fokus prioritas,

yakni (1). Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Peningkatan

pelayanan dan rehabilitasi sosial; (3) Peningkatan bantuan sosial; dan (3)

Pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Keempat

fokus prioritas tersebut juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas

rancangan dan pengelolaan program; (b) penyempurnaan kriteria, proses

penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial; (c) peningkatan

jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (d) penataan

kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; (e)

peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga pendidikan dan

penelitian; dan (f) pengembangan sistem informasi manajemen yang

berkualitas.

Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada (i) RPJMN Tahun 2010-


30

2014, (ii) evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai

tahun 2009, (iii) kebijakan sebelas prioritas nasional Kabinet Indonesia

Bersatu Jilid II, dan (iv) komitmen pemerintah pada konvensi

internasional mengenai kemiskinan, khususnya tentang penurunan

separuh penduduki miskin dunia hingga tahun 2015 yang termuat dalam

konvensi Millenium Development Goals (MDGs), dan (v) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Perpres Nomor

47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara. Memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional

pada RPJMN 2010-2014 yang melanjutkan pembangunan mencapai

Indonesia yang sejahtera, kondisi ketercapaian ini tercermin dari

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pengurangan

kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur

dasar, serta terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup secara

berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup StrategisRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 yang merupakan

arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Bandung yang bersifat

spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;

serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

kota.

Adapun kedudukan dari RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

yaitu sebagai pedoman bagi :


31

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar

sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW

merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu

ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang

bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan

ditetapkannya RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 tentunya baik

secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap

berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018. Begitu pula halnya dengan

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung, dimana secara langsung atau tidak

langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang

ada dalam dokumen RTRW Kota Bandung, karena ketentuan RTRW pasti

akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya dokumen RTRW

ini adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang

sosial di Kota Bandung. Adapun faktor pendorong dengan adanya

dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terhadap pelayanan

bidang sosial, antara lain :

a. peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam

kebakaran di beberapa lokasi di Kota Bandung, hal ini diharapkan

dapat mengurangi jumlah kerugian yang diderita dari bencana

kebakaran

b. Pembagian wilayah kota menjadi 8 (delapan) sub wilayah kota yang

diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses


32

informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui

aparatur kewilayahan setempat, sehingga dapat terjadi pemerataan

kesejahteraan masyarakat.

c. Pengembangan jalur evakuasi bencana beserta langkah-langkah

rencana penanganan kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah,

kebakaran, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api.

d. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase yang dapat

diharapkan mengurangi jumlah kawasan rawan banjir yang ada di

Kota Bandung

e. Adanya pengembangan kawasan yang mengatur tentang sektor

informal.

f. Pengembangan wilayah kota yang terkonsentrasi di bagian timur,

memungkinkan Dinas Sosial untuk membangun sarana sosial berupa

panti pelayanan terpadu kesejahteraan sosial yang berlokasi di

Keluarahan Derwati, Kecamatan Rancasari.

Selain adanya faktor pendorong terhadap pelayanan bidang sosial,

dokumen RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan

bidang sosial, antara lain :

a. Dengan adanya rencana pengembangan jalan Tol Soreang dan

Pasirkoja, tentunya hal ini akan mengakibatkan pergerakan ekonomi

atau masyarakat di daerah kabupaten bandung ke Kota Bandung

akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga

Kota Bandung dengan warga di Luar Kota Bandung akan semakin

tinggi. Yang pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial

yang ada di Kota Bandung.

b. Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai

pusat perekonomian Jawa Barat akan memberikan daya tarik

tersendiri bagi masyarakat sekitar Kota Bandung (cekungan Bandung)

bahkan di luar cekungan Bandung untuk berusaha memperoleh

penghidupan yang layak di Kota Bandung. Hal ini juga tentunya dapat

meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung,


33

terutama permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, pengemis, anak

jalanan, dan Wanita Tuna Susila) di Kota Bandung.

3.5 Penentuan Isu-isu StrategisBerdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa

pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota

Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun

eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan

pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki

dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas

Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial

Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini

ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut

pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-

faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat

mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota

Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan

beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian

sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang

terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor

pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara

menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan

memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain hal-

hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh


34

Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklajuti

oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan

sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung

Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama

permasalahan PMKS Jalanan.

3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang

dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi

Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.

4. Perwujudan Misi Walikota Bandung untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial di Kota Bandung;


35

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota BandungSebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung yaitu

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Dan Sejahtera”,

maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salahsatunya diperlukan

suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang

berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial

masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat

menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan

program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kota Bandung

adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakatmenuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera “Visi Dinas Sosial Kota Bandung tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial mengandung pengertian suatu tata kehidupan

dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh

rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai

Pancasila

Dari Masyarakat mengandung pengertian bahwa sumber

pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung secara tidak langsung

bersumber dari masyarakat melalui mekanisme APBD Kota Bandung .

Oleh Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Sosial Kota

Bandung mengupayakan agar masyarakat tidak hanya berperan

sebagai objek penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan tetapi juga


36

dapat berfungsi sebagai subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial

melalui Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk Masyarakat mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan

kesejahteraan sosial ditujukan sebesar-sebesarnya untuk

kemakmuran masyarakat Kota Bandung.

Unggul mengandung pengertian Kota Bandung sebagai kota yang

terbaik dan terdepan sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya

terobosan perubahan ke arah yang lebih baik

Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu

kondisi terpeliharanya kualitas lingkungan serta dapat memberikan

kesegaran dan kesejukan bagi warga kota dan dapat memberikan

pemenuhan atas kebutuhan dasar seperti tanah, air, dan udara.

Sejahtera mengandung pengertian mengarahkan semua

pembangunan kota pada pemenuhan lahir dan batin warganya agar

dapat menjalankan fungsi sosialnya. .

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung merumuskan

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi

sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat

dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi

sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masayarakat dalam

melaksanakan fungsi sosialnya

3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan

sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan terhadap rawan

sosial keluarga dan anak, rawan sosial memiliki makna golongan

masyarakat yang beresiko tinggi menjadi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

5. Mewujudkan sistem birokrasi yang handal dan akuntabel.


37

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di

atas, yakni :

a. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat

b. Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi

sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan,

pengemis, Wanita Tuna Susila, Korban Narkotika, HIV-Aids,

Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan

dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi

sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.

c. Peningkatan pelayanan sosial, mengandung pengertian optimalisasi

pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi

korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar dalam perjalanan.

d. Pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, mengandung

pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha

bagi keluarga dan anak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial

secara wajar.

e. Peningkatan kapasitas kinerja pegawai dan sistem administrasi

pemerintahan yang akurat dan akuntabel

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial KotaBandung

4.2.1 TujuanBerbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung

memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;


38

2. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial;

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

4. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok rawan sosial keluarga,

anak dan remaja.

5. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi

pelaporan kinerja dan keuangan.

5.2.2 SasaranAdapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung,

yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan

bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatnya penanganan penyandang cacat

3. Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

4. Meningkatnya penanganan Gelandangan dan Pengemis

5. Meningkatnya penanganan Wanita Tuna Susila

6. Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial

7. Meningkatnya penanganan Lanjut Usia Terlantar di Luar dan Dalam

Panti

8. Meningkatnya kualitas pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

9. Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin

10. Meningkatnya penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

11. Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT)

12. Meningkatnya penanganan anak jalanan

13. Meningkatnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan SKPD

14. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

15. Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

16. Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD


39

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran,

indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Sosial Kota Bandung

TUJUAN SASARAN INDIKATORKINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1(2014)

2(2015)

3(2016)

4(2017)

5(2018)

Meningkatkanperan sertamasyarakatdalampenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

MeningkatnyapartisipasiPotensi danSumberKesejahteraanSosial

JumlahPotensi danSumberKesejahteraanSosial yangmengikutiprogrampemberdayaan

998PSKS

1.387PSKS

1.387PSKS

1.392PSKS

1.392PSKS

Meningkatkanupaya-upayarehabilitasisosial bagiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

Meningkatnyapenangananpenyandangcacat

Prosentasepenyandangcacat yangterlayani

6,53% 8,16% 9,79% 11,42% 13,05%

MeningkatnyapenangananAnak yangBerhadapandengan Hukum

Jumlah AnakyangBermasalahdenganHukum yangdilakukanpembinaan

35orang

35orang

35orang

35orang

35orang

MeningkatnyapenangananGelandangandan Pengemis

Jumlahgelandanganpengemisyangmenerimapembinaan

150orang

150orang

150orang

150orang

150orang

MeningkatnyapenangananWanita TunaSusila

JumlahWanita TunaSusila yangmenerimapembinaan

100orang

100orang

100orang

100orang

100orang


40

Meningkatkankualitas dankuantitaspelayanansosial bagiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

Meningkatnyapenanganankorban bencanaalam/sosial

Prosentasekorbanbencana alam/sosial yangmendapatkanbantuansosial

100% 100% 100% 100% 100%

MeningkatnyapenangananLanjut UsiaTerlantar diLuar dan DalamPanti

JumlahLanjut UsiaTerlantar yangterlayani

100orang

100orang

100orang

150orang

200orang

Meningkatnyakualitaspelayanan padaLembagaKesejahteraanSosial

jumlah pantisosial yangmenda[atkanbantuansosial

200orang

10PSAAdan 5PSTW

13PSAAdan 7PSTW

20PSAAdan 7PSTW

23PSAAdan 7PSTW

Meningkatkanpembinaanterhadapkelompokrawan sosialkeluarga,anak danremaja

MeningkatnyapenangananKeluarga Miskin

Jumlahkeluargamiskin yangmenerimaprogrampemberdayaan

14.554RTSM

14.554RTSM

14.554RTSM

14.554RTSM

14.554RTSM

MeningkatnyapenangananWanita RawanSosial Ekonomi(WRSE)

Jumlah WRSEyangmenerimaprogrampemberdayaan

200orang

200orang

200orang

200orang

200orang

MeningkatnyapenangananKorbanTrafficking danKekerasanDalam RumahTangga (KDRT)

Jumlahkorbantrafficking danKDRT yangterlayani

40orang

40orang

40orang

40orang

40orang

Meningkatnyapenanganananak jalanan

Prosentasepenanganananak jalananyangmenerimaprogrampemberdayaan

4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77%

Meningkatkankapasitaskinerjapegawai sertasistemadministrasipelaporankinerja dankeuangan

MeningkatnyaadministrasipenyelenggaraanpemerintahanSKPD

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

12bulan

12bulan

12bulan

12bulan

12bulan

Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur

Cakupanpelayanansarana danprasaranaaparatur

100% 100% 100% 100% 100%


41

Meningkatnyakapasitaskinerja aparatur

Prosentasepegawai yangmenguasaipekerjaan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnyakualitas sistempelaporankinerja dankeuangan SKPD

Nilai EvaluasiAKIP

baik baik baik baik baik

ProsentaseTemuanPengelolaanAnggaranBPK/Inspektoratyangditindaklajuti

100% 100% 100% 100% 100%

ProsentaseTertibAdministrasiBarang /asset daerah

100% 100% 100% 100% 100%

5.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota BandungGuna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial

Kota Bandung melalui Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Dinas

Sosial Kota Bandung menerapkan strategi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan

sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial bagi

PMKS.

3. Peningkatan kapasitas kinerja SKPD

Dalam merealisasikan strategi penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu menentukan arah

kebijakan selama 5 (lima) tahun yang sekiranya menunjang terhadap

strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakan

yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2013-2018 :

1. Penyediaan Rumah Singgah, Rumah Rehabilitasi, dan Bangsal

Gelandangan

2. Pembentukan Tim Razia Rutin guna melakukan penertiban terhadap

PMKS Jalanan di Kota Bandung


42

3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

4. Penanganan Anak Jalanan melalui Kolaborasi dengan Komunitas

Peduli Anak Jalanan

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota

Bandung guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan

pada Dinas Sosial Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial dan Program/Kegiatan Non-

Urusan (Administrasi Umum). Adapun jenis program dan kegiatan yang

diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yaitu :

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),

dan Penyandang Masalah Sosial lainnya, yang terdiri dari beberapa

kegiatan yaitu :

a. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS

lainnya

b. Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung usaha bagi

keluarga miskin

d. Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

e. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri

dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban

perdagangan perempuan dan anak

b. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial


43

c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

PMKS

d. Penanganan masalah-masalah strategis cepat tanggap darurat dan

kejadian luar biasa

e. Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa

kegiatan yaitu :

a. Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

b. Kegiatan penyusunan data dan analisis permasalahan anak

terlantar

c. Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

d. Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak

terlantar

e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui

pemberdayaan orang tua anak

g. Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

sosial anak

h. Kegiatan pelatihan keterampilan dan prtaktek belajar kerja bagi

remaja putus sekolah

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma yang

terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

b. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks-trauma

c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, yang terdiri dari

atas :

a. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan saranan dan prasarana panti

asuhan/jompo


44

b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti

asuhan/panti jompo

c. Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

d. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

e. Kegiatan pengadaan prasarana panti persinggahan

6. Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), yang terdiri

dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

b. Kegiatan pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks

penyandang penyakit sosial

c. Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks

penyandang penyakit sosial

d. Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang

terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

b. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial

c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

d. Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

e. Penyuluhan sosial keliling

f. Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan

sosial

g. Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program

kepedulian sosial (CSR)

h. Kegiatan jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan

sumbangan sosial di Kota Bandung

8. Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia, dengan kegiatan sebagai

berikut :


45

a. Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

B. Program dan Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri atas :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa kebersihan

c. Penyediaan alat tulis kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Penyediaan peralatan rumah tangga

g. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri

atas :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri atas :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yakni :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


46

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas

Sosial Kota Bandung menerapkan berbagai program dan kegiatan yang

dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan

dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator

sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung beserta

jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan

kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung

melalui tabel berikut:


47

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bandung

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) dan

Indikator KinerjaKegiatan (Output)

Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

PenanggungJawab

20132014 2015 2016 2017 2018 Target Kinerja pada akhir periode

RPJMDTarget Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatkanpembinaanterhadapkelompokrawan sosialkeluarga,anak danremaja

MeningkatnyapenangananKeluarga Miskin

Jumlahkeluargamiskin yangmenerimaprogrampemberdayaan

1 13 15 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PMKS lainnya

Prosentase penanganankeluarga miskin

2,93%

19,05% 1.320.000.000 19,68% 1.452.000.000 20,32% 1.597.200.000 20,95% 1.756.720.000 21,59% 1.932.612.000 21,59% 8.058.532.000 Dinas Sosial

1 13 15 Kegiatan peningkatankemampuan (capacitybuilding) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakirmiskin, KAT, dan PMKSlainnya

Jumlah pendamping yangmenerima bimbingansosial dan insentif

- - 76 orang 412.800.000 76 orang 454.080.000 76 orang 499.488.000 76 orang 549.436.800 76 orang 1.915.804.800

1 13 15 Kegiatan pelatihanketerampilan berusahabagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskinyang mengikuti pelatihanketerampilan serta danapendamping PKH

420 KK dan14.554 RTSM 960.000.000 300 KK dan

14.554 RTSM 331.870.000 300 KK dan14.554 RTSM 365.057.000 300 KK dan

14.554 RTSM 401.363.000 300 KK dan14.554 RTSM 441.719.200 1.620 KK dan

14.554 RTSM 2.500.009.200

1 13 15 Kegiatan pengadaansarana dan prasaranpendukung usaha bagikeluarga miskin

Jumlah keluarga miskinyang menerima bantuanmodal usaha - - 300 KK 300.000.000 300 KK 330.000.000 300 KK 363.000.000 300 KK 399.300.000 1.200 KK 1.392.300.000

MeningkatnyapenangananWanita RawanSosial Ekonomi(WRSE)

Jumlah WRSEyangmenerimaprogrampemberdayaan

1 13 15 Kegiatan pelatihanketerampilan bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Jumlah Perempuan RawanSosial Ekonomi (PRSE)yang mengikuti bimbingansosial

200 orang 360.000.000 200 orang 396.000.000 200 orang 435.600.000 200 orang 479.160.000 200 orang 527.076.000 1.000 orang 2.197.836.000

1 13 15 Kegiatan monitoring,Evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoringdan evaluasi peserta hasilpelatihan

- - 1 kegiatan 11.330.000 1 kegiatan 12.463.000 1 kegiatan 13.709.000 1 kegiatan 15.080.000 4 kegiatan 52.582.000

MeningkatnyapenangananKorbanTrafficking danKekerasanDalam RumahTangga (KDRT)

Jumlah korbantrafficking danKDRT yangterlayani

1 13 16 Pelayanan danperlindungan sosialhukum bagi korbanperdaganganperempuan dan anak

Terselengaranyapelayanan dan bimbingansosial bagi korbantrafficking

40 orang 150.000.000 40 orang 165.000.000 40 orang 181.500.000 40 orang 199.650.000 40 orang 219.615.000 40 orang 915.765.000

Meningkatnyapenanganananak jalanan

Prosentasepenanganananak jalananyangmenerimaprogrampemberdayaan

1 13 17 Program PembinaanAnak Terlantar

Prosentase penanganananak terlantar dan anakjalanan

25,51%

4,77% 2.560.000.000 4,77% 2.816.000.000 4,77% 3.097.600.000 4,77% 3.407.360.000 4,77% 3.748.096.000 23,83% 15.629.056.000 Dinas Sosial

1 13 17 Kegiatan pelatihanketerampilan danpraktek belajar kerjabagi anak terlantar

Terselenggaranyapelatihan keteramilan bagianak terlantar 100 orang 271.000.000 150 orang 250.000.000 150 orang 250.000.000 150 orang 250.000.000 150 orang 250.000.000 700 orang 1.271.000.000

1 13 17 Kegiatan penyusunandata dan analisispermasalahan anakterlantar

Tersedia dan tersusunnyadatabase anak terlantardan anak jalanan - - 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 75.000.000 4 kegiatan 300.000.000


48

1 13 17 Kegiatanpengembangan bakatdan keterampilan anakterlantar

Terselenggaranya kegiatanpengembangan bakat danketerampilan bagi anakterlantar

300 orang 1.772.500.000 150 orang 1.600.000.000 150 orang 1.800.000.000 150 orang 1.900.000.000 150 orang 1.900.000.000 8.972.500.000

1 13 17 Kegiatan peningkatanketerampilan tenagapembinaan anakterlantar

Meningkatnya kapasitaspara tenaga pembina anakterlantar (Sakti Peksos danPengurus RPSA) sertapenyebarluasan informasipenanganan anak terlantar

100 orang 516.500.000 300 orang 366.000.000 300 orang 366.000.000 300 orang 366.000.000 300 orang 366.000.000 1.980.500.000

1 13 17 Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya kegiatanmonitoring, evaluasi danpelaporan - - 30

kecamatan 50.000.000 30kecamatan 50.000.000 30


kecamatan 200.000.000

1 13 17 Kegiatan pelayanansosial bagi anak jalananmelalui pemberdayaanorang tua anak

Permberdayaan orang tuaanak jalanan

- - 100 orang 150.000.000 100 orang 150.000.000 100 orang 150.000.000 100 orang 207.096.000 400 orang 657.096.000

1 13 17 Kegiatan peningkatankualitas sarana danprasarana pelayanansosial anak

Pemberian bantuan saranadan prasarana bagi RumahPerlindungan Sosial Anak - - 21 RPSA 250.000.000 21 RPSA 331.600.000 21 RPSA 366.360.000 21 RPSA 400.000.000 21 RPSA 1.347.960.000

1 13 17 Kegiatan pelatihanketerampilan danprtaktek belajar kerjabagi remaja putussekolah

Terselenggaranya kegiatanpelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagiremaja putus sekolah - - 50 orang 75.000.000 50 orang 75.000.000 50 orang 250.000.000 50 orang 500.000.000 200 orang 900.000.000

Meningkatkankualitas dankuantitaspelayanansosial bagiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

Meningkatnyapenanganankorban bencanaalam/sosial

Prosentasekorbanbencana alam/sosial yangmendapatkanbantuan sosial

1 13 16 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Prosentase cakupanpenanganan korbantrafficing, korbanbencana dan orangterlantar dalamperjalanan yangditangani

100%

100% 2.129.691.000 100% 2.892.660.100 100% 2.576.926.110 100% 2.834.618.721 100% 3.718.080.593 100% 14.151.976.524 Dinas Sosial

1 13 16 Penyusunan kebijakanpelayanan danrehabilitasi sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Tersedianya dokumenperumusan kebijakanpenanganan masalahkesejahteraan sosial 5 Dokumen 1.044.691.000 5 Dokumen 1.149.160.100 5 dokumen 1.264.076.110 5 dokumen 1.390.483.721 5 dokumen 1.529.532.093 25 dokumen 6.377.943.024

1 13 16 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa

Tersalurkannya barangbantuan bagi korbanbencana serta pemulanganorang terlantar dalamperjalanan

100%

100% 685.000.000 100% 753.500.000 100% 828.850.000 100% 911.735.000 100% 1.002.908.500 100% 4.181.993.500

Meningkatnyakualitaspelayanan padaLembagaKesejahteraanSosial

Jumlah pantisosial yangmenda[atkanbantuan sosial

1 13 19 Program PembinaanPanti Asuhan/PantiJompo

Jumlah Penghuni Pantiyang ditangani

3554 orang

3554 orang 2.211.010.000 3554 orang 1.562.000.000 3554 orang 1.718.200.000 3554 orang 1.890.020.000 3554 orang 2.079.022.000 3554 orang 9.460.252.000 Dinas Sosial

1 13 19 Kegiatan operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Pemberian bantuanoperasional kepada pantiasuhan/jompo

200 oranganak dan

lansia dalampanti

250.000.000 10 PSAA dan5 PSTW 150.000.000 13 PSAA dan

7 PSTW 200.000.000 20 PSAA dan7 PSTW 250.000.000 23 PSAA dan

7 PSTW 300.000.000 60 PantiSosial 1.150.000.000


49

1 13 19 Kegiatan peningkatanketerampilan tenagapelatih dan pendidik

Diklat bagi pekerja sosialdan pengurus panti sosial 50 orang

pekerja sosial 70.000.000 50 orangpekerja sosial 100.000.000

50 orangPengurus

panti sosialdan peksos

150.000.00050 orangPengurus

panti sosialdan peksos

120.000.000200 orangpenguruspanti danpeksos

440.000.000

1 13 19 Kegiatan pendidikandan pelatihan bagipenghuni pantiasuhan/jompo

Terselenggaranyapelatihan keterampilanbagi penghuni panti

200 orangpenghuni

panti310.000.000

200 orangpenghuni

panti400.000.000

200 orangpenghuni

panti450.000.000

200 orangpenghuni

panti500.000.000

200 orangpenghuni

panti500.000.000 1000 orang 2.160.000.000

1 13 19 Kegiatan monitoring,evaluasi, dan pelaporan

Monitoring pendistribusianbantuan bagi panti sosial 60 panti

sosial 50.000.000 60 pantisosial 60.000.000 60 panti

sosial 70.000.000 60 pantisosial 100.000.000 60 panti

sosial 280.000.000

1 13 19 Kegiatan pengadaanprasarana pantipersinggahan

Tersedianya sarana pantipersinggahan

1 unit 1.651.010.000 1 unit 892.000.000 1 unit 908.200.000 1 unit 920.020.000 1 unit 1.059.022.000 1 unit 5.430.252.000

MeningkatnyapenangananLanjut UsiaTerlantar di Luardan Dalam Panti

Jumlah LanjutUsia Terlantaryang terlayani

1 13 22 Program PeningkatanPelayanan Lanjut Usia

Prosentase penangananLanjut Usia Terlantar

77,32%15,42% 100.000.000 18,03% 125.000.000 20,87% 150.000.000 23,96% 175.000.000 27,28% 200.000.000 27,28% 750.000.000 Dinas Sosial

1 13 22 Kegiatan peningkatanpelayanan sosial lanjutusia luar panti

Pemberian jaminan sosialbagi lanjut usia terlantar diluar panti 100 orang 100.000.000 100 orang 125.000.000 100 orang 150.000.000 150 orang 175.000.000 200 orang 200.000.000 650 orang 750.000.000

1 3 16 Kajian Identifikasi danInventarisasi DataPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Tersedianya data PMKSdan PSKS yang akurat danvalid - - 100% 550.000.000 - - 100% 600.000.000 1.150.000.000

Meningkatkanupaya-upayarehabilitasisosial bagiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

Meningkatnyapenangananpenyandangcacat

Prosentasepenyandangcacat yangterlayani

1 13 18 Program Pembinaanpara PenyandangCacat dan Eks-Trauma

Prosentase penangananpenyandang cacat

37,70%

6,53% 1.014.125.000 8,16% 874.500.000 9,79% 961.950.000 11,42% 1.058.145.000 13,05% 1.163.959.500 13,05% 5.072.679.500 Dinas Sosial

1 13 18 Kegiatan pendidikandan pelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma

Terselenggaranyabimbingan sosial danpelatihan keterampilanbagi penyandang cacat

90 orang 420.000.000 50 orang 242.000.000 50 orang 266.200.000 50 orang 292.820.000 50 orang 322.102.000 290 orang 1.543.122.000

1 13 18 Kegiatanpendayagunaan parapenyandang cacat daneks trauma

Terselenggaranyarangkaian kegiatan dalamrangka Hari DisabilitasInternasional (Seminar,Gerak Jalan, Pentas Senidan Pameran)

4 kegiatan 369.125.000 4 kegiatan 385.000.000 4 kegiatan 423.500.000 4 kegiatan 465.850.000 4 kegiatan 512.435.000 20 kegiatan 2.155.910.000

1 13 18 Kegiatan peningkatanketerampilan tenagapelatih dan pendidik

Meningkatnya kapasitastenaga TKSK dan PekerjaSosial Masyarakat dalammenangani permasalahankecacatan


MeningkatnyapenangananWanita TunaSusila

Jumlah WanitaTuna Susilayangmenerimapembinaan

1 13 20 Program PembinaanEks-PenyandangPenyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK,Narkoba, dan PenyakitSosial Lainnya)

Prosentase penangananGelandangan, Pengemis,WTS dan KorbanPenyalahgunaan Napza

18,11%

9,93% 9.060.532.000 11,91% 21.759.500.000 13,90% 21.836.200.000 15,88% 21.900.720.000 17,87% 21.983.192.000 17,87% 96.540.144.000 Dinas Sosial

1 13 20 Kegiatan pendidikandan pelatihan berusahabagi eks penyandangpenyakit sosial

Jumlah gelandangan,Pengemis, WTS, danPemulung yang mengikutibimbingan sosial


MeningkatnyapenangananGelandangandan Pengemis

Jumlahgelandanganpengemisyangmenerima

1 13 20 Kegiatan pembangunanpusatbimbingan/konselingbagi eks penyandangpenyakit sosial

Terbangunnya saranaPuskesos di Bandung

19%

6% 7.556.082.000 18,75% 19.500.000.000 18,75% 19.500.000.000 18,75% 19.500.000.000 18,75% 19.500.000.000 100% 85.556.082.000


50

pembinaan 1 13 20 Kegiatan pemantauankemajuan perubahansikap mental ekspenyandang penyakitsosial

Jumlah penjangkauandalam rangka penertibanPMKS Jalanan 180 kali 974.025.000 180 kali 1.450.000.000 180 kali 1.463.500.000 180 kali 1.473.500.000 180 kali 1.500.000.000 900 kali 6.861.025.000

MeningkatnyapenangananAnak yangBerhadapandengan Hukum

Jumlah AnakyangBermasalahdenganHukum yangdilakukanpembinaan

1 13 20 Kegiatanpemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

Terselenggaranyabimbingan sosial bagi anakbermasalah denganhukum/korban narkotika

35 orang 120.000.000 35 orang 132.000.000 35 orang 145.200.000 35 orang 159.720.000 35 orang 175.692.000 175 orang 732.612.000

1 13 20 Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranyamonitoring, evaluasi danpelaporan hasilpelaksanaan kegiatan

- - 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.000.000 4 kegiatan 40.000.000

Meningkatkanperan sertamasyarakatdalampenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

MeningkatnyapartisipasiPotensi danSumberKesejahteraanSosial

JumlahPotensi danSumberKesejahteraanSosial yangmengikutiprogrampemberdayaan

1 13 21 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosialyang ikut serta dalampenanganan masalahsosial

500 PSKS

998 PSKS 1.820.000.000 1.387 PSKS 2.002.000.000 1.387 PSKS 2.202.200.000 1.392 PSKS 2.422.420.000 1.392 PSKS 2.664.662.000 2500 PSKS 11.111.282.000 Dinas Sosial

1 13 21 Kegiatan peningkatanperan aktif masyarakatdan dunia usaha

Jumlah perusahaan dantokoh masyarakat yangmengikuti sosialisasitentang CSR


1 13 21 Kegiatan peningkatanjaringan kerjasamapelaku-pelaku usahakesejahteraan sosialmasyarakat

Sosialisasi pelaksanaanundian gratis dansumbangan sosial 151

kelurahan 300.000.000 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 87.200.000 1 kegiatan 97.000.000 1 kegiatan 100.662.000 5 kegiatan 659.862.000

1 13 21 Kegiatan peningkatankualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat

Jumlah SDM kesos yangmengikuti bimbingan teknis


1 13 21 Kegiatanpengembangan modelkelembagaanperlindungan sosial

Jumlah kajian tentangmodel kelembagaanperlindungan sosial - - 1 dokumen 75.000.000 - - - - - - 75.000.000

1 13 21 Kegiatan penyuluhansosial keliling

Jumlah pesertapenyuluhan sosial keliling 450 orang 359.706.950 450 orang 352.000.000 450 orang 400.000.000 450 orang 440.000.000 450 orang 480.000.000 2250 orang 2.031.706.950

1 13 21 Kegiatan penertibandan pengawasanundian dan sumbangansosial

Jumlah lokasi pengawasandan penertiban undiangratis dan sumbangansosial

500 lokasi 225.000.000 500 lokasi 275.000.000 500 lokasi 325.000.000 500 orang 375.000.000 2000 lokasi 1.200.000.000

1 13 21 Kegiatan pendataandan penilaianpelaksanaan programkepedulian sosial (CSR)

Terinventarisirnya dataperusahaan yang telahmelaksanakan programCSR

30kecamatan 100.000.000 30


kecamatan 194.000.000 30kecamatan 629.000.000

1 13 21 Kegiatan jasa konsultasipelaksanaan undiangratis berhadiah dansumbangan sosial diKota Bandung

10 75.000.000 10 100.000.000 15 110.000.000 15 125.000.000 50 410.000.000

1 13 16 Pelaksanaan KIE,Konseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Tersebarluaskannyainformasi kepadamasyarakat mengenaipenanggulangan PMKSdan penyelenggaraankesejahteraan sosial

se-KotaBandung 250.000.000 se-Kota

Bandung 275.000.000 se-KotaBandung 302.500.000 se-Kota

Bandung 332.750.000 se-KotaBandung 366.025.000 se-Kota

Bandung 1.526.275.000


51

Non-Urusan 3.484.642.000 3.386.836.200 3.725.519.820 4.098.071.802 4.507.878.982 19.202.948.804

Meningkatkankapasitaskinerjapegawai sertasistemadministrasipelaporankinerja dankeuangan

MeningkatnyaadministrasipenyelenggaraanpemerintahanSKPD

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

1 13 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan Pelayananadminsitrasi perkantoran

12 bulan 12 bulan1.182.794.000

12 bulan1.301.073.400

12 bulan1.431.180.740

12 bulan1.574.298.814

12 bulan1.731.728.695

12 bulan7.221.075.649

Dinas Sosial

1 13 01 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhanjasa komunikasi, air danlistrik

12 bulan170.974.000

12 bulan188.071.400

12 bulan206.878.540

12 bulan227.566.394

12 bulan250.323.033

12 bulan1.043.813.367

1 13 01 Penyediaan Jasakebersihan

Terpenuhinya kebutuhantenaga kebersihan dankeamanan kantor

12 bulan/21orang 175.190.000

12 bulan/21orang 192.709.000

12 bulan/21orang 211.979.900

12 bulan/21orang 233.177.890

12 bulan/21orang 256.495.679

12 bulan/21orang 1.069.552.469

1 13 01 Penyediaan alat tuliskantor

Terpenuhinya kebutuhanalat tulis kantor

1 paket47.000.000

1 paket51.700.000

1 paket56.870.000

1 paket62.557.000

1 paket68.812.700

1 paket286.939.700

1 13 01 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Terpenuhinya kebutuhanjasafotocopy/penggandaan danbarang cetakan

12 bulan36.000.000

12 bulan39.600.000

12 bulan43.560.000

12 bulan47.916.000

12 bulan52.707.600

12 bulan219.783.600

1 13 01 Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

1 paket442.830.000

1 paket487.113.000

1 paket535.824.300

1 paket589.406.730

1 paket648.347.403

1 paket2.703.521.433

1 13 01 Penyediaan peralatanrumah tangga

Penyediaan peralatanrumah tangga

1 paket40.000.000

1 paket44.000.000

1 paket48.400.000

1 paket53.240.000

1 paket58.564.000

1 paket244.204.000

1 13 01 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhankoran dan buku-bukubacaan

12 bulan15.000.000

12 bulan16.500.000

12 bulan18.150.000

12 bulan19.965.000

12 bulan21.961.500

12 bulan91.576.500

1 13 01 Penyediaan makanandan minuman

Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minumanbagi tamu dan rapat dinas

12 bulan50.000.000

12 bulan55.000.000

12 bulan60.500.000

12 bulan66.550.000

12 bulan73.205.000

12 bulan305.255.000

1 13 01 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

Terpenuhinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultansike luar daerah

12 bulan205.800.000

12 bulan226.380.000

12 bulan249.018.000

12 bulan273.919.800

12 bulan301.311.780

12 bulan1.256.429.580

Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur

Cakupanpelayanansarana danprasaranaaparatur

1 13 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Cakupan pelayanansarana dan prasaranaaparatur

100% 100%1.797.770.000

100%1.531.277.000

100%1.684.404.700

100%1.852.845.170

100%2.038.129.687

100%8.904.426.557

Dinas Sosial

1 13 02 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas operasional berupa 1mobil ambulance

2 unitkendaraan

roda 4405.700.000

- - 2 unitkendaraan

roda 4405.700.000

1 13 02 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Tersedianya saranapendukung rumah singgah

1 paket250.000.000

1 paket275.000.000

1 paket302.500.000

1 paket332.750.000

1 paket366.025.000

1 paket1.526.275.000

1 13 02 PengadaanPerlengkapan PeralatanAparatur

Tersedianya peralatankantor

1 paket362.430.000

1 paket398.673.000

1 paket438.540.300

1 paket482.394.330

1 paket530.633.763

1 paket2.212.671.393

1 13 02 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedungkantor

1 unitbangunan 237.640.000





1 unitbangunan 1.450.815.964


52

1 13 02 Pemeliharaanrutin/berkala Kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhanBBM, jasa service dansuku cadang kendaraanoperasional dinas

10 unit mobildan 8 unit

motor500.000.000


motor550.000.000


motor605.000.000


motor665.500.000


motor732.050.000


motor3.052.550.000

1 13 02 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya peralatankantor

12 bulan42.000.000

12 bulan46.200.000

12 bulan50.820.000

12 bulan55.902.000

12 bulan61.492.200

12 bulan256.414.200

Meningkatnyakapasitas kinerjaaparatur

Prosentasepegawai yangmenguasaipekerjaan

1 13 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Jumlah pelanggaranPegawai Negeri Sipil

0% 0%121.310.000

0%133.441.000

0%146.785.100

0%161.463.610

0%177.609.971

100%740.609.681

Dinas Sosial

1 13 03 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

Tersedianya seragam PDHuntuk pegawai

50 stel36.340.000

50 stel39.974.000

50 stel43.971.400

50 stel48.368.540

50 stel53.205.394

50 stel221.859.334

1 13 03 Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaianolahraga, PDH bebas, danpakaian adat tradisionaluntuk pegawai

150 stel84.970.000

150 stel93.467.000

150 stel102.813.700

150 stel113.095.070

150 stel124.404.577

150 stel518.750.347

1 13 04 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase pegawaiyang memilikikompetensi sesuaibidangnya

100% 100%165.000.000

100%181.500.000

100%199.650.000

100%219.615.000

100%241.576.500

100%1.007.341.500

Dinas Sosial

1 13 04 Pendidikan danPelatihan Formal

Jumlah pegawai yangmengikuti pelatihan formal

50 orang40.000.000

50 orang44.000.000

50 orang48.400.000

50 orang53.240.000

50 orang58.564.000

50 orang244.204.000

1 13 04 Kegiatan PembinaanKinerja Aparatur

Meningkatnya kinerjaaparatur

50 orang125.000.000

50 orang137.500.000

50 orang151.250.000

50 orang166.375.000

50 orang183.012.500

50 orang763.137.500

Meningkatnyakualitas sistempelaporan kinerjadan keuanganSKPD

ProsentaseTemuanPengelolaanAnggaranBPK/Inspektoratyangditindaklajuti

1 13 06 Program Peningkatandan PengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Tingkat ketepatanmenyerahkan laporankinerja dan keuangan

60% 70%217.768.000

80%239.544.800

90%263.499.280

100%289.849.208

100%318.834.129

100%1.329.495.417

Dinas Sosial

Nilai EvaluasiAKIP

1 13 06 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Penyusunan laporankinerja & Kuangan perbulan, triwulan, dansemester

17 dokumen157.768.000

17 dokumen173.544.800

17 dokumen190.899.280

17 dokumen209.989.208

17 dokumen230.988.129

17 dokumen963.189.417

ProsentaseTertibAdministrasiBarang / assetdaerah

1 13 06 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Penyusunan laporankinerja dan keuangan akhirtahun

2 dokumen60.000.000

2 dokumen66.000.000

2 dokumen72.600.000

2 dokumen79.860.000

2 dokumen87.846.000

2 dokumen366.306.000

JUMLAH 23.700.000.000 36.870.496.300 37.865.795.930 39.543.075.523 41.997.503.075 179.976.870.828


53

BAB VIINDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung

tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018, dimana pada beberapa program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama

tahun 2013-2018 (periode RPJMD) harus mampu mencapai target yang

ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota

Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung

Tahun 2013-2018 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

No.INDIKATOR

KINERJASASARAN

KONDISI KINERJAPADA AWAL RPJMD TARGET KINERJA SASARAN

TARGETKINERJA

PADAAKHIR

PERIODERPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 ProsentasePMKS yangterlayani

Jumlah PMKS yangditangani sebanyak19.572 orang dariJumlah PMKS yangada sebanyak110.574 (17,84%)

20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 28,0%


54

BAB VIIPENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun

2013-2018 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari

seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang

melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata

dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti

dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota

Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya

implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang

tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta

diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik

dalam lingkungan internal maupun eksternal;

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Sosial Kota Bandung;

3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

periode tahun 2013 s.d. 2018.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi

dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis ini ini sangat diharapkan,

yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan

Tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung.

Bandung, 20 Juni 2014KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

Drs. KELLY SOLIHIN, M.Si.Pembina Tingkat I

NIP. 19610912 198503 1 006

PENDAHULUAN - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renstr… · ·...

Documents

Transcript of PENDAHULUAN - PPID Kota Bandungppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renstr… · ·...