Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi...
Transcript of Pendahuluan - cegahkorupsi.feb.ugm.ac.idcegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Revisi-Optimalisasi...
Pendahuluan • Idealnya setiap penyelenggara negara bertujuan untuk
meningkatkan Social Welfare Function (SWF) • Penyelenggara negara: – Legislatif – Eksekutif – Yudikatif
• Khususnya pada jabatan politis, seharusnya: “do what you say, say what you do” (AACSB)
2
Tantangan • Banyak korupsi melibatkan penyelenggara
negara. – Korupsi menurunkan Social Welfare
Function (SWF) (kontradiksi) – Korupsi menunjukkan si pelaku lebih
mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan publik
• Pada kasus-kasus korupsi, nilai aset yang dilaporkan pada LHKPN, biasanya jauh berbeda dibandingkan dengan hasi l investigasi
3
• Bagaimana penyelenggara negara lebih mengedepankan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan?
• Ketika seseorang menduduki jabatan publik, maka selayaknyalah bahwa beberapa hak-hak privat ybs diserahkan kepada publik dalam bentuk transparansi
• Hal ini bisa dicapai melalui beberapa strategi: – Transparansi harta kekayaan penyelenggara
negara – Inform consent terhadap penyadapan
pembicaraan – Inform consent terhadap monitoring transaksi
keuangan
Fakta
Game 1: Existing Condition
Tahap I: Inspection Game
Agakum
PN a1 , a2
c1 , c2
b1 , b2
d1 , d2
Inspeksi Tidak Inspeksi
Salah Guna
Taat Azas
Where: c1 > a1, b1 > d1 & a2 > b2, d2 > c2 5 5
Tahap II: Inspection Game
KPK
PN a1 , a2
c1 , c2
b1 , b2
d1 , d2
Inspeksi Tidak Inspeksi
Lapor Akurat
Lapor Tidak Akurat
Where: c1 > a1, b1 > d1 & a2 > b2, d2 > c2 6 6
Tahap 3: Chicken Game (Jika Salah Guna/ Taat Azas)
PN Akurat Tidak Akurat
Tegas K/L Tidak Tegas Where: a1>c1, d1>b1, a2>b2, c2>d2
a1 , a2 b1 , b2
c1 , c2 d1 , d2
7
Mekanisme Permainan • Terdapat tiga pemain:
– Penyelenggara negara – KPK – Kementerian/Lembaga
• Tahap I: – Game ini dilakukan secara simultan – Penyelenggara negara memainkan
inspectiong game dengan aparat penegak hukum (termasuk KPK)
– Penyelenggara negara memiliki dua strategi, melakukan penyalahgunaan keuangan negara atau tidak
– Pada saat yang bersamaan KPK dan aparat penegak hukum memiliki alternatif strategi melakukan inspeksi atau tidak.
8
• Tahap 1 (lanjutan) – Jika aparat negara melakukan penyalahgunaan
keuangan dan aparat penegak hukum melakukan inspeksi, maka aparat tersebut akan diproses hukum dan bagi yang bersangkutan game berhenti di sini.
– Alternatif outcomes yang lain memungkinkan penyelenggara negara memainkan game kedua
• Tahap II: – Game ini dilakukan secara simultan – Penyelenggara negara dan KPK memainkan
inspection game dalam hal LHKPN – Penyelenggara negara memiliki strategi
‘melaporkan akurat’ atau ‘melaporkan tidak akurat’ LHKPN.
8
Mekanisme Permainan (lanjutan) • Tahap II (lanjutan):
– KPK memiliki strategi ‘inspeksi’ atau ‘tidak inspeksi’
– Inspeksi ini memiliki dua tahap, yaitu tahap verifikasi administratif (pasti) dan dilanjutkan inspeksi dengan mekanisme purposive random sampling disesuaikan dengan agenda KPK (targeted groups)
– Mengingat verifikasi administratif pasti dilakukan, maka hal ini diasumsikan embeded dalam random inspection
9
• Tahap II (lanjutan): – Implikasi dari purposive random
sampling adalah adanya probabilitas temuan yang tidak merata (skewed) antar K/L.
• Tahap III: – Berdasarkan hasil inspeksi, KPK
melaporkan hasil inspeksi kepada masing-masing K/L untuk ditindaklanjuti (tidak dipublikasikan)
– K/L memiliki strategi untuk tegas (k) atau tidak tegas (1-k) terhadap ketidakakuratan LHKPN
– Jenis sanksi bersifat perdata dan administratif, namun hasil analisis LHKPN tidak diketahui oleh publik
Payoffs Permainan (perlu direvisi) • Payoffs Penyelenggara Negara
– Ketika penyelenggara negara mengisi LHKPN secara akurat, maka ybs tidak akan melanggar apapun, sehingga payoff-nya adalah 0
– Ketika penyelenggara negara mengisi LHKPN tidak akurat, selama LHKPN terverifikasi dan tidak diinspeksi, maka payoff akan 0 karena tidak ditemukan ketidakakuratan tersebut
– Jika LHKPN tidak akurat dan diinspeksi KPK, maka ada internal reputation effect yang menjadi beban penyelenggara negara (Ri)
• Payoffs KPK: – Payoffs KPK selalu 0 karena semua hal
tersebut adalah tupoksi KPK 10
• Payoffs K/L: – Selama LHKPN diisi akurat, maka payoffs K/L
adalah 0 karena tidak ada reputasi yang hilang – Jika LHKPN diisi tidak akurat, lolos verifikasi
KPK namun tidak diinspeksi, maka payoffs adalah 0 karena tidak ada negative reputation effect.
– Jika LHKPN diisi tidak akurat, lolos verifikasi KPK dan terinspeksi KPK, maka ada negative internal reputation effect yang ditanggung oleh K/L
– RPi = internal reputational effect di tingkat individu (penyelenggara negara) • RP1i > Rpi > RP2i > RP3i
– RLi = internal repulational effect di tingkat lembaga di mana penyelengara negara bekerja, dimana Rli = ε, dan ε-> 0 • RLi > RL1i > RL2i
10
Solusi Permainan • Karena RLi = epsilon dan epsilon mendekati 0, ketika
K/L indifference terhadap 0 dan epsilon, konsekuensinya tidak ada insentif bagi K/L untuk bertindak tegas dari hasil referal KPK
• Jika pejabat negara mengetahui bahwa K/L-nya cenderung indifference terhadap ‘tegas’ dan ‘tidak tegas’ maka probabilitas ‘salah guna’ dan ‘tidak akurat’ akan meningkat (potensi korupsi meningkat)
11
Game 2: Refinement
Pejabat
Agakum
Agakum
Pejabat
Pejabat
Pejabat
KPK
KPK
KPK
KPK
KPK
KPK
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
KPK-PUB
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L(B(sg)-RP1i-RP1e, 0, 0)
(B(sg)-RP1i-RP1e,0,-RLi-RLe)
(B(sg)-RPi-RPe, 0, -RL1i-RL1e)
(B(sg),0,0)
(B(sg),0,0)
(B(sg), 0,0)
(B(sg)-RP1i-RP2i-RP1e-RP2e, 0,0)
(B(sg), 0,0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(-RP3i-RP3e, 0, -RL2i-RL2e)
(-RP2i-RP2e, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(-RP3i-RP3e, 0, -RL2i-RL2e)
(0, 0, 0)
(0, 0, 0)
(-RP1i-RP1e, 0, 0)
(0, 0, 0)
sdfasdf
Salah guna (p)
Taat Azas (1-p)
Tidak Inspeksi (1-q)
Tidak Inspeksi (1-q)
(Inspeksi (q)
(Inspeksi (q)
L. Akurat (k)
L. Akurat (k)
L. Akurat (k)
L. Tidak Akurat (1-k)
L. Tidak Akurat (1-k)
L. Tidak Akurat (1-k)
Inspeksi (m)
Inspeksi (m)
Inspeksi (m)
Inspeksi (m)
Inspeksi (m)
Inspeksi (m)
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Referal
Tegas (n)
Tegas (n)
Tegas (n)
Tegas (n)
Tegas (n)
Tidak Tegas (1-n)
Tidak Tegas (1-n)
Tidak Tegas (1-n)
Tidak Tegas (1-n)
Stage I: Inspection game Stage II: Inspection gameStage III: Prisoners' dilemma
Tahap III Refinement: Prisoners’ Dilemma
K/L Tegas Tidak Tegas Akurat
PN Tidak Akurat
a1 , a2 b1 , b2
c1 , c2 d1 , d2
13
Payoffs dan Solusi Permainan • Perbedaan antara existing game
dengan refinement game adalah di refinement game, hasil inspeksi di publikasi di website, selain di refer kepada K/L
• Implikasinya, muncul external reputational effect, selain adanya internal reputational effect yang telah ada di existing game.
• Perbedaan kedua adalah inspeksi di tahap II idealnya dilakukan secara stratified random sampling daripada purposive random sampling – Probabilitas temuan makin merata
14
• Dapat diasumsikan bahwa external reputational effect lebih besar daripada internal reputational effect – Internal reputational effect
hanya berlaku diantara K/L saja (RPi, RLi,)
– External reputational effect terbuka untuk umum (RPe, RLe,) • RP1e > Rpe > RP2e >RP3e • RLe > RL1e > RL2e
14
Target Group
Eselon 1, DPR, & Menteri (100 %)
Eselon 2, DPRD I (100 – k1)
Eselon 3 & 4, DPRD II (100 – k2)
15
• Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan metoda stratified random sampling
• Untuk eselon 1 ke atas, menteri hingga presiden dan anggota DPR berlaku 100% surveillance (tidak ada pengecualian)
• Untuk eselon dan DPRD I, dilakukan surveilance secara acak dengan probabitas (100-k1)
• Untuk eselon dan DPRD I, dilakukan surveilance secara acak dengan probabitas (100-k2)
• Setiap anggota targeted group memiliki probabilitas yang sama untuk diinspeksi oleh KPK akibat penggunaan metoda stratified random sampling dalam inspeksi LHKPN
15
Solusi Refinement – Penyelenggara negara memiliki insentif untuk taat azas
dalam mengelola uang negara serta mengisi LHKPN secara akurat
– K/L memiliki insentif untuk menindak tegas terhadap setiap penyalahgunaan uang negara dan ketidakakuratan LHKPN, mengingat reputasi K/L dipertaruhkan dimuka publik
16