PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH -...
Transcript of PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH -...
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
UANG PERSEDIAAN
Pada awal tahun anggaran masing-masing SKPD dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) paling banyak sebesar 1/12 dari belanja langsung dikurangi rencana belanja langsung yang akan di LSkan dalam 1 (satu ) tahun.
UP = BL – Rencana BL yang akan di LS kan
12
MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BENDAHARA PENGELUARAN
Pencairan Dana UP
Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK-SKPD/PPK-Biro
PPK-SKPD/PPK-Biro meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran Biro paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-UP.
Dokumen SPM-UP diajukan ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, selanjutnya dibuatkan SP2D sebagai dasar pencairan dana UP di Bank Jatim.
PERTANGGUNGJAWABAN DANA UP/GU DAN PENCAIRAN DANA GU
Pengajuan Permohonan Ganti Uang (GU) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen SPJ secara langsung kepada PPK-SKPD/PPK-Biro dan Bendahara Pengeluaran, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Bendaharan Pengeluaran merekap SPJ, kemudian hasil rekap SPJ dikirim kepada PPK-SKPD/PPK-Biro selambat-lambatnya tanggal 8
PPK-SKPD/PPK-Biro memverifikasi dokumen SPJ dan membuat pengesahan SPJ dan mengirimkan kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 berikutnya.
PERTANGGUNGJAWABAN DANA UP/GU DAN PENCAIRAN DANA GU Berdasarkan pengesahan SPJ dari PPK-SKPD, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu Biro membuat SPP-GU kepada PA/KPA Biro melalui PPK-SKPD.
PPK-SKPD/PPK-Biro meneliti dokumen SPP-GU setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-GU dan mengirimkan kepada Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Prov. Jatim
Bidang Perbendaharaan BPKAD Prov. Jatim meneliti pagu anggaran rekening belanja pada pengesahan SPJ yang diterima setelah dinyatakan tidak melampaui pagu anggaran, maka diterbitkan pembebanan rincian penggunaan dana GU
Agar pencairan dana GU tidak melampui bulan ybs dan untuk tertib administrasi laporan keuangan, maka dokumen SPM-GU SPJ bulan sebelumnya diterima Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Prov. Jatim paling lambat tanggal 15, sedangkan SPM-GU bulan berkenaan paling lambat tanggal 25
PERTANGGUNGJAWABAN DANA UP/GU DAN PENCAIRAN DANA GU
Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai pagu anggaran, bidang Perbendaharaan pada BPKAD menerbitkan surat penolakan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro agar dilakukan penyempurnaan SPM-GU.
Uang Panjar maksimal di SPJ kan pada akhir bulan berkenaan kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TU
PA/KPA Biro mengajukan permohonan Tambahan uang (TU) beserta Rincian Rencana Penggunaan TU kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Pengajuan Permohonan Tambahan Uang (TU) maksimal 1 kali dalam 1 bulan
Berdasarkan Persetujuan Permohonan Tambahan Uang dari BPKAD selaku PPKD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu Biro membuat SPP-TU kepada PA/KPA Biro mellaui PPK-SKPD/PPK-Biro
PPK-SKPD/PPK-Biro meneliti dokumen SPP-TU setelah dinyatakan sah danlengkap diterbitkan SPM-TU yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro paling lambat 2 hari kerja sejak diterbitkannya dokumen SPP-TU
SPM-TU beserta lampirannya dikirim ke Bidang Perbendaharaan pada BPKAD untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, selanjutnya diterbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana.
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TU
Dalam hal dana TU tidak habis digunakan, maka sisa TU harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah 1 bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TU.
Penggunanaan Dana TU di SPJ kan secara terpisah dengan SPJ GU, apabila SPJ TU bersamaan dengan SPJ GU agar menginputkan data BKU TU terlebih dahulu, SPJ TU dilampiri bukti setor sisa TU;
PPK-SKPD/PPK-Biro memverifikasi dokumen SPJ-TU dan membuat pengesahan SPJ-TU pada BPKAD selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TU
Pengesahan SPJ TU dikirm ke bidang Perbendaharaan pada BPKAD untuk dibuatkan Pembebanan sesuai rekening belanja.
PENCAIRAN DANA-LS
Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima dokumen SPP-LS yang dipersiapkan oleh PPTK untuk pengadaan barang/jasa, sedangkan yang lainnya dipersiapkan oleh pelaksana PPK-SKPD.
SPP-LS diajukan oleh BP/BPP-Biro kepada PPK-SKPD/PPK-Biro;
PPK-SKPD/PPK-Biro meneliti dokumen SPP-LS setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh PA/KPA Biro paling lambat 2 hari sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
SPM-LS beserta lampiranya dikirim ke Bidang Perbendaharaan pada BPKAD paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal SPM-LS diterbitkan untuk diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya.
PENCAIRAN DANA-LS
Setelah dinyatakan lengkap dan benar bidang perbendaharaan pada BPKAD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya dokumen SPM-LS
Pengajuan SPM-LS pengadaan barang/jasa dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung tanggal serah terima barang/pekerjaan, sedangkan pengajuan SPM LS atas nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu Biro paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
SPM-UP SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan SP2D yang dipergunakan sebagai uang persediaan dan untuk mendanai kegiatan.
Lampiran SPM UP :
1) Pengantar SPM-UP (PPK-7)
2) SPM-UP (PPK-8)
3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP (BP-9)
4) Foto copy Kep. Gubernur tentang Uang Persediaan
5) Laporan Penelitian Kelengapan Dokumen
Penerbitan SPM-UP (PPK-21)
6) Rekapitulasi Daftar Rincian Rencana
Penggunaan Dana untuk satu bulan
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD dan dikirimkan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD.
SPM-GU SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
Lampiran SPM GU :
1) Pengantar SPM ( PPK-7)
2) SPM-GU (PPK-8)
3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU ( BP-12)
4) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen
Penerbitan SPM-GU ( PPK-21 )
5) Rincian Penggunaan Dana GU yang telah di SPJ
kan ( PPK-9A ) dan/atau (PPK-9)
SPM-TU SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Lampiran SPM-TU :
1) Pengantar SPM-TU ( PPK-7)
2) SPM-TU ( PPK-8)
3) Rincian Rencana Penggunaan TU ( BP-15)
4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP TU ( BP-16)
5) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen
Penerbitan SPM-TU ( PPk-21)
6) Persetujuan Permohonan Tambahan Uang
SPM-LS ATAS NAMA PENYEDIA BARANG/JASA
SPM-LS SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
SPM-LS beserta lampirannya dikirim ke Bidang
Perbendaharaan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah
untuk diterbitkan SP2D-LS.
Untuk Referensi Bank disarankan menggunakan Bank Jatim karena Tidak dipungut Biaya dan jika terdapat kesalahan nomor rekening cepat dan mudah dideteksi.
Ketentuan Referensi Bank :
Foto copy Referensi untuk nilai s/d Rp. 50.000.000 atau yang proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dengan nama kegiatan dibuat umum.
Referensi Asli untuk nilai diatas Rp. 50.000.000
Lampiran SPM-LS Pengadaan Barang:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penerimaan Barang.
9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
10. Perincian Perhitungan Pajak
11. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Foto copy NPWP.
Lampiran SPM-LS Pengadaan Barang:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penerimaan Barang.
9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
10. Perincian Perhitungan Pajak
11. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Foto copy NPWP.
Lampiran SPM-LS Pekerjaan Jasa konstruksi:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
11. Foto copy Iuran BPJS ketenagakerjaan/daftar rincian iuran BPJS ketenagakerjaan.
Lampiran Berita acara:
(1) Pembayaran Uang Muka dilampiri :
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka
- Jaminan uang Muka sesuai ketentuan.
(2) Laporan kelengkapan Teknis administrasi dan pembayaran
dari DPU Cipta Karya Prov. Jatim untuk pekerjaan Perencanaan,
pelaksanaan, Pengawasan dan manajemen Konstruksi
Bangunan Gedung beserta lingkungannya sesuai ketentuan
yang berlaku.
(3) Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi
hasil pekerjaan dilampiri :
(a) Laporan kemajuan pelaksanaan/fisik
(b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai kemajuan
pekerjaan pelaksanaan/fisik
(c) Berita Acara Pembayaran Angsuran
(4) Pembayaran sebesar 95% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan/ fisik 100%
(b) Berita Serah Terima I Fisik
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 95%
(5) Pembayaran sebesar 5% dilampiri :
(a) Laporan pekerjaan pemeliharaan
(b) Berita Acara Serah Terima II Fisik ( pemeliharaan )
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 5%
(6) Pembayaran Lunas (100%)
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik
(b) Berita Acara Serah Terima I Fisik
(c) Fc Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PPK
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Jasa perencanaan Konsultan yang perhitungan
Harganya menggunakan biaya personel ( BillingRate)
dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS ( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
8. Perincian Perhitungan Pajak
9. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku
10. Foto copy NPWP.
10. Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan Perencanaan ( sesuai tahapan kontrak) 11. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pembayaran 100% (lunas) 12. Berita Acara Pembayaran.
Jasa Perencanaan Banguan Gedung Negara/Lainnya dengan
pekerjaan Fisik dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
Lampiran Berita Acara :
1) Pembayaran sebesar 80% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80%
(b) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan 80%
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 80%
(2) Pembayaran sebesar 5% dilampiri :
(a) Laporan kemajuan Pekerjaan Perencanaaan 85%
(b) Foto copy SPK Fisik
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 5%
(3) Pembayaran sebesar 15%
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%
(b) Fotocopy Berita Acara Serah Terima I Fisik
(c) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan 100%
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 15%
Pembayaran sebesar100% (lunas)
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80%
(b) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan
(c) Laporan kemajuan Pekerjaan Perencanaaan 85%
(d) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%
(e) Fotocopy Berita Acara Serah Terima I Fisik
(f) Berita Acara pembayaran sebesar 100%
Jasa Perencanaan Banguan Gedung Negara/Lainnya
Tanpa pekerjaan Fisik dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
I. Lampiran Berita acara:
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%
(b) Berita acara penyerahan Pekerjaan Perencanaan
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Jasa Perencanaan Gedung Negara/lainnya
(Pengawasan Berkala) dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
I. Lampiran Berita acara:
II. Pembayaran sebesar 25% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 25%
(b) Foto copy SPK fisik
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 25% II. Pembayaran sebesar 75% dilampiri : (a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%
(b) Foto copy Serah Terima I fisik
(c) Berita acara penyerahan Pekerjaan perencanaan
100%
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 75%
III. Pembayaran lunas (100%) dilampiri :
(a) Foto copy SPK fisik (b) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%
(c) Foto copy Serah Terima I fisik
(d) Berita acara penyerahan Pekerjaanperencanaan
100%
(e) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Jasa Pengawasan Bangunan Gedung Negara dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
Lampiran Berita Acara :
(1) Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri :
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik
(b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai kemajuan
pekerjaan pelaksanaan/fisik
(c) Berita Acara Pembayaran
(2) Pembayaran sebesar 95% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan pengawasan 100%
(b) Fc. Berita Acara Serah Terima I Fisik
(c) BAST I Pekerjaan Pengawasan
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 95%
(3) Pembayaran sebesar 5% dilampiri :
(a) Laporan pekerjaan pengawasan 100%
(b) Berita Acara Serah Terima II Pek Pengawasan
(c) Fc. BAST II Fisik (pemeliharaan)
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 5%
(4) Pembayaran Lunas (100%)
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100%
(b) Fotocopy BAST I Fisik
(c) BAST I Pek. Pengawasan
(d) Fc Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PPK
(bila dipersyaratkan)
(e) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Jasa Manajemen Konstruksi dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Perincian Perhitungan Pajak
8. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Foto copy NPWP.
10. Foto copy SIUJK
Lampiran Berita Acara :
(1) Pembayaran 20% dilakukan setelah penanda tanganan kontrak fisik dengan dilampiri :
(a) foto copy Surat Perintah Kerja/surat Perjanjian pekerjaan
fisik
(b) Berita Acara Pembayaran
(2) Pembayaran setelah SPK fisik dilapangan/prestasi pekerjaan dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik
(b) Berita Acara serah Terima Pekerjaan sesuai kemajuan
pekerjaan pelaksanaan/fisik
(c) Berita Acara Pembayaran
(3) Pembayaran sebesar 95% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan pengawasan 100%
(b) Fc. Berita Acara Serah Terima I Fisik
(c) BAST I Pekerjaan Manajemen Konstruksi
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 95%
(4) Pembayaran sebesar 5% dilampiri :
(a) Laporan pekerjaan pengawasan 100%
(b) Berita Acara Serah Terima II Pek Pengawasan
(c) Fc. BAST II Fisik (pemeliharaan)
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 5%
(5) Pembayaran Lunas (100%)
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100%
(b) Fotocopy BAST I Fisik
(c) BAST I Pek. Manajemen konstruksi
(d) Fc Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PPK
(bila dipersyaratkan)
(e) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Jasa Pengawasan Jalan dan Jembatan dilampiri :
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Perincian Perhitungan Pajak
9. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Foto copy NPWP.
11. Foto copy SIUJK
Lampiran Berita Acara :
(1) Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri :
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik
(b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai
kemajuan pekerjaan pelaksanaan /fisik
(c) Berita Acara Pembayaran
(2) Pembayaran sebesar 100% dilampiri :
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan pengawasan 100%
(b) BAST I Pek. Pengawasan
(c) Fc. Berita Acara Serah Terima I Fisik
(d) Berita Acara Pembayaran sebesar 100%
Lampiran SPM-LS Asuransi:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penyerahan Penyerahan Polis
9. Fc. Polis dan rekap polis bila polis lebih dari 1
Lampiran SPM-LS Akomodasi dan Konsumsi:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
9. Surat Pernyataan sesuai Pergub Jatim No.. 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Rapat diluar Kantor.
10. Perincian Perhitungan Pajak
11. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Foto copy NPWP.
Lampiran SPM-LS Pemeliharaan Barang Inventaris/Cleaning
service dan Pemeliharaan taman:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan Barang/Jasa
9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
10. Perincian Perhitungan Pajak
11. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Foto copy NPWP.
Lampiran SPM-LS Jasa Outsourcing:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
9. Perincian Perhitungan Pajak
10. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Foto copy NPWP.
Lampiran SPM-LS Jasa Pensertifikatan Tanah:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Perincian Perhitungan Pajak
9. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Foto copy NPWP sesuai ketentuan
Lampiran Berita Acara :
1. Tahap I maksimum 50% pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri :
- fotocopy Bukti Pendaftaran Ukur - Berita Acara Penyerahan Bukti Pendaftaran Ukur
2. Pembayaran Tahap II sebesar 40% dengan dilampiri :
- Fotocopy SK Hak atas Tanah dari pejabat pertanahan yang
berwenang ;
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan SK Hak atas tanah.
3. Pembayaran Tahap III sebesar 10% dengan dilampiri :
- Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan
yang berwenang.
4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
Lampiran SPM-LS Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Ringkasan Kontrak (PPK-18)
6. Referensi Bank
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8. Perincian Perhitungan Pajak
9. e-faktur, e-biling ppn dan pph sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Foto copy NPWP sesuai ketentuan
Lampiran Berita Acara :
(1) Berita acara Penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan pekerjaan
(2) Berita Acara Penyerahan pekerjaan
(3) Berita Acara Pembayaran.
SPM-LS ATAS NAMA BENDAHARA
Lampiran SPM-LS Lembur
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Perhitungan pajak dan e-biling sesuai ketentuan yang berlaku
6. Daftar Penerima Uang lembur
7. Rekapitulasi lembur, bila permintaan lembur lebih dari satu daftar.
Lampiran SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Perhitungan pajak dan e-biling sesuai ketentuan yang berlaku
6. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai
7. Rekapitulasi dari satu daftar.
Lampiran SPM-LS Honorarium PTT-PK
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Perhitungan pajak dan e-biling sesuai ketentuan yang berlaku
6. Daftar Penerima Honor PTT-PK
7. Rekapitulasi dari satu daftar.
8. Rekomendasi (Hasil Evaluasi PTT-PK) dari Badan kepegawaian Daerah Prov. Jatim.
9. Perjanjian Kontrak kerja PTT-PK.
Untuk poin 8 dan 9 dilampirkan saat pengajuan spm honor PTT-PK bulan Januari tahun berkenaan.
Lampiran SPM-LS Jamkesda
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Kuitansi Global beserta rincian rekapitulasi klaim
6. Berita Acara Persetujuan klaim yang ditanda tangani oleh
Kepala Bidang pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan
kesehatan dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan.
Lampiran SPM-LS Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
Untuk SKPD dilingkungan Pemprov. Jatim :
a. Daftar Penerima
b. Keputusan Kepala SKPD (besaran insentif)
c. Hasil Rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi
Untuk Instansi Terkait :
a. Hasil rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi
b. Kuitansi bermeterai cukup
Lampiran SPM-LS Bantuan Hibah/Sosial
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah/Bansos
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk SPM Hibah
7. Pakta Integritas untuk SPM Hibah dan Bansos
8. Foto copy rekening Bank Umum yang masih aktif ( diutamakan Bank Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim)
Lampiran SPM-LS Bantuan Keuangan/Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga/Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa berupa uang:
1. Pengantar SPM-LS ( PPK-7 )
2. SPM-LS ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-20)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS
( PPK-21)
5. Keputusan Gubernur tentang Belanja Tak Terduga
6. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Perhitungan
Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah untuk
Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa.
7. Surat Gubernur tentang dana bantuan keuangan Kabupaten/
Kota/Pemerintah Desa untuk SPM-LS Bantuan Keuangan.
8. Foto copy rekening Bank Umum yang masih aktif
Lampiran SPM-Gaji Induk
1. Pengantar SPM-Gaji ( PPK-7 )
2. SPM-Gaji ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-24)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-Gaji ( PPK-21)
5. Daftar Penerima Gaji
6. Rekap Gaji Per Lembar
7. Rekap Gaji per golongan
8. E billing pph
9. FC keputusan yang dilegalisir bila tidak terdapat perubahan karean :
- Gaji berkala, Kenaiakn pangkat, perubahan eselon
10. Daftar Mutasi sesuai dengan perubahannya harus dilampiri:
10. Daftar Mutasi sesuai dengan perubahannya harus dilampiri:
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
- Keputusan Pindah
- Daftar keluarga (Model DK)
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- Perubahan Keluarga ( nikah, tambah anak)
- Meninggal dilampiri Surat Kematian
- Cerai dilampiri surat Perceraian.
11. Untuk Calon PNS
- Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS
- Nota Persetujuan BKN
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas
- Daftar keluarga ( model DK)
- fc surat nikah/akte perkawinan
- fc akte kelahiran
Lampiran SPM-Gaji Susulan
1. Pengantar SPM-Gaji ( PPK-7 )
2. SPM-Gaji ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-24)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-Gaji ( PPK-21)
5. Daftar Penerima Gaji
6. Rekap Gaji Per Lembar
7. Rekap Gaji per golongan
8. E billing pph
Untuk Pegawai Pindahan :
a. Keputusan Pindah
b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil)
a. Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai (CPNS)
b. Nota Persetujuan BKN
c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
d. Daftar Keluarga (Model DK)
e. Foto Copy surat nikah
f. Foto copy akte kelahiran
Lampiran SPM-Kekurangan Gaji
1. Pengantar SPM-Gaji ( PPK-7 )
2. SPM-Gaji ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-24)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-Gaji ( PPK-21)
5. Daftar Penerima Gaji
6. Rekap Gaji Per Lembar
7. Rekap Gaji per golongan
8. E billing pph
9. Keputusan Kenaikan Pangkat/Keputusan kenaikan gaji berkala
Lampiran SPM-Kekurangan tunjangan Umum, Tunjangan jabatan strukturan dan Tunjangan Fungsional
1. Pengantar SPM-Gaji ( PPK-7 )
2. SPM-Gaji ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-24)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-Gaji ( PPK-21)
5. Daftar Penerima Gaji
6. Rekap Gaji Per Lembar
7. Rekap Gaji per golongan
8. E billing pph
9. Keputusan Kenaikan Pangkat (untuk Tunjangan jabatan
fungsional/umum)
10. Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (untuk tunjangan jabatan struktural)
Lampiran SPM-Gaji Terusan
1. Pengantar SPM-Gaji ( PPK-7 )
2. SPM-Gaji ( PPK-8)
3. Surat Perny. Tanggungjawab PA/KPA (BP-24)
4. Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM Gaji ( PPK-21)
5. Daftar Penerima Gaji
6. Rekap Gaji Per Lembar
7. Rekap Gaji per golongan
8. Utang BPJS Kesehatan 2%
9. Surat Keterangan/akte kematian dari pamong praja/dokter
10.Surat Keterangan ahli waris
11. fc. Surat nikah
12. Fc Keputusan terakhir
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
(SPJ)
Lampiran Bukti Pendukung SPJ Perjalanan Dinas :
1) Uang Transport (jarak tempuh s/d 40 km)
Untuk PNS dan PTT :
a) Undangan (jika ada)
b) Surat Perintah Tugas (SPT)
c) Kuitansi perorangan
d) SPPD lembar II
2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
a) Surat Perintah Tugas (SPT)
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II
c) Laporan Perjalanan Dinas
d) Rincian Biaya Perjalanan Dinas
- Uang Harian
- Biaya Transport (riil cost)
- Biaya Hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
e) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak
diperoleh, maka pelaksana SPPD melampirkan daftar pengeluaran riil
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
a) Surat Perintah Tugas (SPT)
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II
c) Tiket dan Boarding pas sesuai ketentuan yg berlaku
d) Laporan Perjalanan Dinas
e) Rincian Biaya Perjalanan Dinas
- Uang Harian
- Biaya Transport (riil cost)
- Biaya Hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
f) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak
diperoleh, maka pelaksana SPPD melampirkan daftar pengeluaran
riil (DPR).
4. Untuk Masyarakat :
a) Undangan dan/atau SPT dari Lembaga (jika ada)
b) Fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Biodata)
c) Kuitansi Perorangan/Daftar Penerima Uang Transport
5). Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri :
a) Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Gubernur
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II
c) Laporan Perjalanan Dinas
d) Bukti pendukung sesuai ketentuan yang berlaku
e) Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada Keputusan
Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2005
f) Fotocopy Paspor Dinas (service pasport)
g) Visa
h) Fotocopy Surat Izin Mendagri.
Lampiran SPJ Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
1. Kwitansi Pembayaran
2. Bukti Perjanjian beserta lampiranya
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk nilai diatas
Rp. 5.000.000,00
4. Berita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara Penerimaan
Hasil Pemeliharaan Barang/Berita Acara penyerahan
pekerjaan untuk nilai diatas Rp. 1.000.000
5. Perincian Perhitungan Pajak
6. E-faktur, e biling PPn dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan/Ganti
ang/Tamabahan Uang (SPJ-UP/GU/TU) untuk pengadaan barang/jasa per rincian objak (per bukti transaksi) dengan nilai paling besar Rp. 50.000.000
Pengecualian SPJ UP/GU/TU dapat melebihi Rp. 50.000.000, sedangkan proses administrasinya tetap sesuai dengan ketentuan LS :
1. Untuk SPJ UP/GU/TU pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak (utamanya pengadaan bahan makanan, obat-obatan, alat kesehatan yang habis pakai, bahan laboratorium, film x-Ray, Reagen dan Gas medis) untuk Rumah Sakit dan Dinas Sosial paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2) Sewa stand pameran, sewa tempat pelayanan samsat unggulan;
3) Pekerjaan tambah daya listrik;
4) Pekerjaan sertifikasi tanah yang dikerjakan melalui cara swakelola dengan Badan Pertanahan Nasional;
5) Pembayaran listrik, telepon, air dan gas;
6) Pembayaran Hadiah lomba berupa uang tunai/ tabungan
7) Pengadaan tanah;
8) Pengadaan Barang/Jasa yang kegiatannya di luar negeri
9) Perjalanan dinas ke luar negeri kecuali yang dilakukan melalui pihak ke tiga (travel biro) harus dilaksanakan dengan LS;
PEMBAYARAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN BEBAN LS
Pengadaan Barang/Jasa/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah Lain.
Biaya Perencanaan, Pengawasan, Manajemen Konstruksi dan Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi
Biaya Pensertifikatan tanah dikecualikan pensertifikatan tanah yang dilakukan secara swakelola;
Biaya Pengadaan Barang/Jasa dengan pembayaran termin yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi pemerintah lain
Uang lembur dan tambahan Penghasilan;
Gaji Pegawai PNS dan Honor Pegawai Tidak Tetap
PEMBAYARAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN BEBAN LS
Bantuan ongkos Jahit
Jasa Bank atas dana bergulir.
Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang, barang atau jasa, belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan ;
Dokumen SPJ untuk dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Prov. jatim
1. BP/BPP Biro sebagai koordinator Administrasi Keuangan
a)Pengantar SPJ (BP-26)
b)Pengesahan SPJ (PPK-9)
c) Rekapitulasi SPj (BP-27)
d) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran (BP-31) dan untuk SPJ yang tutup buku akhir bulan ditambah Daftar Transaksi Harian (DTH)
e) Rincian Penggunaan dana GU yang telah diSPJkan (PPK-9A) dan/atau (PPK-9)
f) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim
g) Berita Acara pemeriksaan Kas masing-masing KPA untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA.
h) Soft copy BP-27
i) Laporan hutang
Bendahara Pengeluaran sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu
di KPA TU dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA.
a) Buku Kas Umum (BP-28)
b) Buku Pembantu Per Rincian Objek (BP-29)
c) Laporan Penyerapan Belanja (BP-30)
d) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BP-31)
e) Fotocopy bukti pembayaran pajak
f) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU
TRANSAKSI NON TUNAI
TRANSAKSI NON TUNAI
Transaksi Non Tunai merupakan transaksi yang tidak
menggunakan uang secara tunai, tetapi dengan cara
pemindahbukuan atau transfer antar rekening.
DASAR HUKUM
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016
tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan tahun 2017.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah
Daerah Provinsi.
Instruksi Gubernur Jawa timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan transaksi Non Tunai
Surat Edaran gubernur Jawa Timur Tanggal 27 desember
2017 Nomor 900/10163/203.3/2017 perihal Transaksi non
Tunai
Peraturan Gubernur Jawa timur Tanggal 29 september 2017
Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman kerja dan
Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur
Tahun 2018
Isi INPRES NO. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017,
Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun
2017.
Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi
pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah
daerah, didukung oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembagunan Nasional bersama Kepala Staf Kepresidenan dan kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Semua Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah
Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional.
Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di
luar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
antara lain:
SE MDN No 900/1866/SJ dan No 900/1867/SJ Tgl 17 April 2017
Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah
daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari
2018 yang meliputi seluruh transaksi:
a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/ bendahara peugeluaran pembantu'
Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai
diminta kepada Gub/Bup/Walkot untul melakukan
koordirnasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau
lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan
implementasi transaksi non tunai serta menyusun
rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud
Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan
infrastruktur yng terkait dengan penyelengg transaksi
non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat
melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara
bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan
uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan
oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan
implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-
masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 September
2017
LANJUTAN........
LANJUTAN........
Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah
Provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas
implementasi non tunai pada kabupaten/kota di
wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan
kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud
kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 Oktober 2017
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI
1. Menghemat pengeluaran negara, mencegah peredaran
uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi),
menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman.
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
3. Menerapan terhadap uang persedian yang ketat serta
mudah untuk di identifikasi.
4. Mendukung implementasi Akrual Basis
5. Kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan
pencatatan.
Antara lain:
MEKANISME PEMBAYARAN
1. Penggantian Uang Persediaan dari Bendahara
Pengeluaran kepada bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan dengan Pindah Buku/Transfer. 2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara non tunai (pindah buku/transfer) kepada penyedia barang/jasa kecuali : a) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang tidak Memungkinkan dilakukan secara non tunai dengan nilai transaksi paling banyak Rp. 5.000.000,00
b) Pembayaran kegiatan reses yang difasilitasi oleh sekretariat
DPRD dengan nilai transaksi diatas Rp. 5.000.000
sampai dengan Rp. 7.500.000 apabila tidak memungkinkan
dibayarkan secara non tunai dengan disertai surat pernyataan
bermeterai dari penyedia barang/jasa yang menyatakan bahwa
menyatakan bahwa penyedia barang/jasa tidak memiliki
rekening bank.
3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran hak atas gaji dan selain gaji kepada Pejabat negara, pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai secara tunai :
a) Honor
b) Uang sidang
c) Biaya Perjalnan Dinas
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran hak atas gaji dan selain gaji kepada Pejabat negara, pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai secara non tunai (pindah buku) :
a) Gaji
b) Uang lembur
c) TPP ( uang makan, Tunjangan Daerah, tunjangan
Prestasi)
4) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional
Gubernur, Wakil gubernur dan Pimpinan
DPRD dapat dibayarkan secara Non Tunai/
Tunai sesuai kebutuhan
Setiap hari Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan Uang Tunai maksimal Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah )
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp. 25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah )
PA/KPA wajib melakukan pengawasan melekat terhadap posisi uang tunai yang ada pada Bendahara Pengeluaran/bendahara Pengeluaran Pembantu.
Dokumen SPJ untuk dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Prov. jatim
Dokumen SPJ :
1) SPJ GU akhir bulan :
a) Bendahara Pengeluaran sebagai koordinator Administrasi Keuangan
(1) Pengantar SPJ (BP-26)
(2) Rincian SPJ (BP-27)
(3) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Peng
uaran (BP-31)
(4) Rincian Penggunaan dana GU yang telah diSPJkan (PPK-9A)
dan/atau (PPK-9)
(5) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim
(6) Berita Acara pemeriksaan Kas masing-masing KPA untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA.
(7) Soft Copy BP-27
(8) Laporan Hutang
b) Bendahara Pengeluaran sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu di KPA TU dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA.
(1) Buku Kas Umum (BP-28)
(2) Buku Pembantu Per Rincian Objek (BP-29)
(3) Laporan Penyerapan Belanja (BP-30)
(4) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BP-31)
(5) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPJ (PPK-20)
Dokumen SPJ untuk dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Prov. jatim
Dokumen SPJ :
1) SPJ GU Periode :
a) Bendahara Pengeluaran sebagai koordinator Administrasi Keuangan
(1) Pengantar SPJ (BP-26)
(2) Rincian Penggunaan dana GU yang telah diSPJkan (PPK-9A)
b) Bendahara Pengeluaran sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu di KPA TU dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA.
(1) Buku Kas Umum (BP-28)
(2) Buku Pembantu Per Rincian Objek (BP-29)
(3) Laporan Penyerapan Belanja (BP-30)
(4) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BP-31)
(5) Fotocopy bukti pembayaran pajak
(6) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU
PENGADAAN LAIN-LAIN
PENGADAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN
a. Pengadaan pemeliharaan/Perbaikan Gedung yang tida
merubah bentuk, desain dan fungsinya
1) Nilai sampai dengan Rp. 100.000.000, mulai tahap
pencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pemer
ksaannya dilakukan tanpa melibatkan/verifikasi Instans
Teknis terkait.
2) Nilai diatas Rp. 100.000.000 mulai tahap perencanaa
pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaannya dilak
kan dengan melibatkan/verifikasi Instansi teknis terkait
Penyelenggaraan Pembangunan Gedung dan Prasaranya Mulai tahap Perencanaa, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeriksaan melibatkan/Verifikasi oleh Instansi teknis terkait (DPU Cipta Karya dan Tata Ruang)
KONTRAK Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan menetapkan
jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Tanda Bukti Perjanjian terdiri dari:
a. Bukti Pembelian ;
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainy
sampai dengan Rp. 10.000.000 yang dilaksanakan
degan metode pengadaan langsung melalui pembelian/
pembayaran langsung kepada penyedia
b. Kuitansi
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 50.000.000 yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia.
c. Surat Perintah Kerja (SPK)
digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 dan untuk Jasa Konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000
d. Surat Perjanjian
digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000
e. Surat Pesanan
Digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dan pembelian secara on line.
Catatan :
Pada Berita Acara dan Redaksi SPM agar disesuaikan dengan Tanda Bukti Perjanjian.
EVALUASI
RINGKASAN KONTRAK
Yang sering tidak diisi pada Ringkasan Kontrak :
- Nilai kontrak untuk kontrak yang dibayarkan per termin yang diisi nilai tagihan pertama
- Nilai kontrak setelah di adendum sering tidak diisi
- Tanggal Batas Akhir Penyelesaian Pekerjaan sering
tidak diisi
- Tanggal dan Nomor Berita Acara
- Tanggal dan Nomor Jaminan pelaksanaan yang proses pengadaan ada jaminan pelaksanaanya
PPK-21 PPK-21 YANG DILAMPIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN
PERUNTUKAANYA
PPK-21 SERING TIDAK DICENTHANG
PPK-21 BELUM DITANDA TANGANI PPK-SKPD
PPK-21 YANG DICENTHANG TIDAK SESUAI
BERITA -ACARA BERITA ACARA YANG DILAMPIRKAN TIDAK SESUAI
TANDA TANGAN PADA BERITA ACARA BANYAK YANG FOTO COPIAN
BERITA ACARA BANYAK YANG MASIH DI TIPEX
BERITA ACARA MASIH ADA YANG DITEMBEL
REDAKSI BERITA ACARA TDK SESUAI
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG MASIH ADA YANG DITANDA TANGANI OLEH PENYIMPAN BARANG
E- BILING NILAI E BILING SERING TIDAK SAMA DENGAN POTONGAN
SPM
Nama dan No Wajib Pajak pada E-BILING harus sesuai :
PPN dan PPh 22 atas nama Pihak ketiga ( Rekanan.
PPh 21, PPh 23, PPh psl 4 (2) atas nama BP
NILAI PADA E FAKTUR SERING TIDAK SESUAI DENGAN E BILING PPN.
SPJ Pengiriman SPJ ke Bid. Perbendaharaan masih melebihi
tgl. 10 setiap bulan.
Pada SPJ masih terdapat Pajak yang belum disetor
Pada SPJ masih terdapat uang tunai yang disimpan BP/BPP melebihi ketentuan
Setelah melakukan transaksi agar segera dimasukkan ke BKU agar tidak menumpuk diakhir bulan dan agar tidak terjadi double entry.
Pengajuan SPJ dilampiri laporan DTH
Pengajuan TU agar memperhatikan tanggal kegiatannya
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pejabat Penatausahaan barang dijabat oleh pejabat struktural Eselon IV dibidang pengelolaan barang pada SKPD, khusus Sekretariat Daerah dijabat oleh pejabat struktural Eselon IV pada Biro Umum, bertugas a.l.:
1. Memberikan persetujuan atas penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran barang milik
daerah serta berkewajiban untuk mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus
barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan
pada SKPDnya.
2. Memberikan persetujuan atas usulan penghapusan dan pemanfaatan barang milik daerah serta berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan.
3. Mengkoordinir dan Mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengamanan barang inventaris serta berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus Barang Aset, Pengurus Barang Persediaan dan Pengurus Barang UPTD pada SKPDnya.
4. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, mengadakan pemeriksaan dalam rangka WASKAT atas penyelenggaraan tugas Pengurus barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan dg cara mengadakan pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan barang
5. Menetapkan kebijakan optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di SKPD dan UPTD yang bersangkutan.
6. Membantu dan merumuskan langkah pengamanan dan pemanfaatan barang inventaris pada SKPD dan UPTD yang bersangkutan.
7. Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan kondisi fisik barang pada SKPD dan UPTD serta mengusulkan tindak lanjut penangannya, baik uusulan pemeliharaan maupun usulan penghapusan.
8. Menyusun dan memberikan masukan mengenai kebutuhan barang pada SKPD dan UPTD kepada Pengguna Barang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
9. Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) pada SKPD dan UPTD yang bersangkutan.
Pengurus Barang Aset SKPD dan Pengurus Barang UPTD
bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakian a.l. :
1. Melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan membantu
pengamanan barang milik daerah termasuk Aset Tidak
Berwujud, yang berada di SKPD dan UPTD ybs;
2. Melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik
daerah yang berada pada SKPD dan UPTD yang
bersangkutan serta menyediakan data barang untuk usulan
pemeliharaan maupun usulan penghapusan;
3. Membuat laporan rencana kebuthan barang SKPD dan UPTD melalui Pejabat Penatausahaan Barang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan UPTD yang bersangkutan.
Pengurus Barang Persediaan bertugas :
Menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada gudang/tempat penyimpanan barang, pemeriksaan barang digudang (stock opname) pada SKPD yang bersangkutan, serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap bulan dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.
Pembantu Pengurus Barang Aset pada Sekretariat/Bidang/
Bagian bertugas :
1. Menginventarisir barang inventaris pada Sekretariat/
Bidang/bagiannya;
2. Mencatat barang yang dipindahkan, dipinjam atau
hilang dari Sekretariat/Bidang/Bagiannya dan
melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan
Barang dan Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagiannya.
3. Mengusulkan pemeliharaan arang inventaris pada
Sekretariat/Bidang/Bagiannya yang perlu diperbaiki
kepada Kepala SKPD melalui Pengurus Barang Aset SKPD
dan Pejabat Penatausahaan Barang.
4. Mencatat dan melaporkan barang inventaris yang
sudah rusak berat atau sudhan tidak dipakai kepada
Pejabat Penatausahaan Barang untuk diusulkan
penghapusan dan pemeliharaannya.
Pembantu Pengurus Barang Persediaan Medis di Depo/Apotek bertugas menerima (dari Pengurus Barang Persediaan Medis), menyimpan dan menyalurkan obat dan alat kesehatan pakai habis yang diperjualbelikan secara langsung maupun dipakai sendiri, pemeriksaan barang digudang (stock opname) dan membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap bulan kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Persediaan Medis.
Pada OPD hanya terdapat 1 orang Pejabat Penatausahaan Barang, 1 orang Pengurus Barang Persediaan dan 1 orang Pengurus Barang Aset, sedangkan pada UPTD hanya terdapat 1 orang Pengurus Barang UPTD, khusus Dinas Kesehatan, RS dan UPT Blud RS, yang juga terdapat barang medis, maka pengelolaannya ditunjuk 1 (satu) orang pengurus Barang persediaan khusus menangani barang medis, mengingat barang medis memerlukan penanganan/perlakuan dan pengetahuan khusus.
Dengan mempertimbangkan volume pekerjaan serta jumlah barang yang menjadi tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan, maka Kepala SKPD dapat menunjuk :
a. 1 orang Pembantu Pengurus barang Aset pada
Sekretariat dan masing-masing Bidang/Bagian di SKPD;
b. Maksimal 3 orang Pembantu Pengurus Barang Persediaan
untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurus Barang
Persediaan di bidang administrasi dan penataan barang di
gudang
c. Beberapa orang Pembantu Pengurus Barang
Persediaan medis pada Depo/apotek sesuai kebutuhan.
Pembantu pengurus barang Aset, Pembantu Pengurus Barang Persediaan serta Pembantu Pengurus barang Persediaan medis tidak diperbolehkan menerima atau menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan Barang.
Penetapan Pejabat Penatausahaan barang, Pengurus Barang Aset, Pengurus Barang Persediaan, Pengurus Barang UPTD, Pembantu Pengurus Barang Aset, Pembantu Pengurus Barang Persediaan, Pembantu Pengurus barang Persediaan Medis dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur.
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
1. Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan merupakan salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa diluar ketentuan pengelolaan aset, khususnya penerimaan/pendaftaran sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Timur.
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak terhadap pengadaan dan pemeliharaan barang yang bersifat umum atau banyak terdapat di pasar atau mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan, misalnya: ATK, barang cetakan, pengadaan dan pemeliharaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dan sebagainya.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat atau staf pada Unit pelaksana kegiatan (KPA) yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa terhadap pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa yang mempunyai spesifikasi khusus atau jarang/tidak terdapat di pasar, tidak mempunyai cukup waktu atau tidak/kurang efisien bila dilakukan pemeriksaan oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan, misalnya konsumsi, akomodasi, sewa stan pameran, pengadaan atau pemeliharaan software (aset tak berwujud) dan sebagainya.
Seluruh hasil pekerjaan, baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan dengan pembelian langsung dengan bukti perjanjian berupa nota pembelian/kuitansi dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 untuk kebenaran/keterjadian menjadi tanggungjawab pejabat pengadaan/pejabat pembuat komitmen.
Seluruh hasil pekerjaan, baik berupa barang maupun jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000 harus dilakukan pemeriksaan oleh panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai batasan kriteria.
Pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib menyampaikan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditanda tangani bersama dengan Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan:
a. Untuk pekerjaan pengadaan barang pakai habis berupa ATK, barang cetakan dan sebagainya, dokumen tersebut disampaikan kepada pengurus barang persediaan.
b. Untuk pekerjaan pengadaanbarang inventaris tidak bergerak yaitu tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tidak berwujud (software, penelitian, kajian, studi) dan sejenisnya, dokumen tersebut disampaikan kepada Pengurus Barang Aset.
Untuk pekerjaan pemeliharaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta pemeliharaan aset tidak berwujud, dokumen tersebut disampaikan kepada Pengurus Barang Aset.
Untuk semua jenis pekerjaan, dokumen tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat komitmen untuk dasar penerbitan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
Dengan memperhatikan volume pekerjaan, dalam Panitia Penerimaa Hasil Pekerjaan dapat ditunjuk 2 orang Sekretaris dengan tugas sekretaris I membidangi Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Sekretaris II membidangi Pemeriksaan Pemeliharaan Barang dimana masing-masing Sekretaris dibantu anggota tetap dan anggota tidak tetap.
Pada masing-masing KPA (Biro/Bagian/UPT) dapat dibentuk 1 orang ejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sesuai kebutuhan diupayakan dari salah satu pejabat struktural atau Pegawai Negeri sipil minimal golongan III pada Biro/Bidang/UPT yang bersangkutan.
Pemeriksaan Hasil pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada saat masa pekerjaan masih berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Apabila pekerjaan 100% dimintakan pemeriksaan melebihi masa kontrak, maka PPHP memberikan rekomendasi dalam hal denda keterlambatan.
Apabila peyedia barang/jasa menyerahkan barang/pekerjaan melebihi batas waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak maka panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan tanggal saat barang/jasa telah sesuai spesifikasi dan jumlah barang/jasa sudah sesuai dengan dokumen kontrak serta membuat rincian perhitungan denda sesuai keterlambatan waktu penyelesaian untuk diperhitungkan/ dipotong pada saat pembayaran (penerbitan SPM) Rincian perhitungan denda ditanda tangani oleh Ketua/Sekretaris Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan dan diketahui oleh pejabat pembuat komitmen.
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan sah apabila telah ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (minimal Ketua atau Sekretaris bersama 2 orang anggota serta Pihak Penyedia barang/jasa.
Jika anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhalangan pada saat pemeriksaan barang/jasa, maka harus dibuatkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000 serta hasil pekerjaan/pengadaan bersifat umum dengan nilai antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000, pelaksaan pemeriksaan dilakukan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan pada UPT ybs.
Hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang bersifat umum dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000, pelaksanaan pemeriksaan barang/jasa dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan OPD.
Terima Kasih