PEMETAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANbapsmjatim.com/uploads/filepengumuman/1571633407_SISTEM... ·...

SISTEM PENJAMINAN MUTUINTERNAL PENDIDIKAN DASAR MEYIAPKAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK AKREDITASI

OLEH : Dr AGNES TUTI RUMIATI, MSc

03

01

outline

2

DASAR HUKUM

APA YANG HARUS

DILAKUKAN SEKOLAH02 STANDAR MUTU

PENDIDIKAN 05

04

SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

(SPMI) 06KEBIJAKAN

PEMERINTAH

HUBUNGAN SPMI DAN

AKREDITASI

DASAR HUKUM

3

DASAR HUKUM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun

2015 tentang SNP

3. Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan mengenai

SNP

4. Permendikbud No.28 Tahun 2016 Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

4

KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU

(PP 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah yang kedua kali melalui PP 13 Tahun 2015 )

5

Kewajiban Sekolah Pemerintah

Daerah

Pemerintah

Pusat

Memberikan layanan dan kemudahan,

serta menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu bagi setiap

warga negara tanpa diskriminasi.

Kebijakan nasional dan standar nasional

pendidikan untuk menjamin mutu

pendidikan nasional.

Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk

menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu.

Pengembangan standar nasional

pendidikan serta pemantauan dan

pelaporan pencapaiannya secara nasional

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

• Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Pasal 5

(1)Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

(3) Warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus

(5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan peningkatkan pendidikan sepanjang hayat

6

Bagian Keempat: Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak

mengarahkan, membimbing, membantu dan

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai

dengan peraturan perundah-undangan yang berlaku

Pasal 11

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpadiskrimininasi

(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan

bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun

sampai lima belas tahun

Bab IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

REGU-LASI

2 Undang-UndangRepublik

Indonesia

5 PeraturanPemerintah

14 PeraturanMenteri

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

PERATURAN PEMERINTAHAN

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

PERATURAN MENTERI

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan (SMK/MAK)

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan

Menengah

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana SMK

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non-personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Permendikbud No.28 Tahun 2016

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

2. Acuan Mutu

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

5. Sistem Informasi Mutu Pendidikan

6. Pembagian Tugas dan Wewenang

7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Tim Penjaminan Mutu Pendidikan

Daerah (TPMPD) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)

8. Sanksi

8

DEFINISI MUTU

• Derajat keunggulan sesuatu atau seseorang

• Atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu atau

seseorang

• Semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi

persyaratan dan harapan

• Sesuai dengan atau melampuai ‘standar’

• Sesuai dengan harapan ‘pelanggan’

• Sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’

• Sesuai dengan yang ‘dijanjikan’

9

STANDARMUTU PENDIDIKAN

10

SEKOLAH BERMUTU

Sekolah yang menyenangkan

PendidIkan yang membentukkarakter dan menghasilkan pembelajar

Isi

Kompetensi

Lulusan

Proses

Peniliaian

PTK

Pengelolaan

Pembiayaan

Sarana/

Prasarana

“Sekolah yang secara sadar, mandiri danberkesinambungan

menjalankan pendidikan yang

bermutu sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan (SNP).

→ Sekolah Berbudaya

Mutu

• Standar pendidikan dikembangkan dan ditetapkan

• untuk mengukur/mengevaluasi/menilai mutu pendidikan,

hasilnya sebagai acuan untuk menyusun program peningkatan

mutu pendidikan.

• Standar pendidikan diterapkan untuk mewujudkan

• pendidikan bermutu.

• Standar BUKAN untuk penyeragaman,

• tetapi untuk mengakomodasi keberagaman dalam koridor

pendidikan bermutu.

• SNP adalah kriteria minimal → Pada level Nasional sedikitnya

mencapai SNP → Pada Level Daerah didorong untuk “melebihi”

SNP.

12

Satuan Pendidikan KategoriSTANDAR SNP

Satuan Pendidikan KategoriMANDIRI

SNP Sebagai Kriteria Minimal

Siapa yang harusmenjamin/meningkatkan mutupendidikan di sekolah?

13

Sekolah Pemerintah

DUDIOrang tua/

Masyarakat

Visi Kemendikbud 2019:

“Terbentuknya Insan

serta Ekosistem

Pendidikan dan

Kebudayaan yang

Berkarakter dengan

Berlandaskan Gotong

Royong”

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

14

PTKSARANA&PRASARANA PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

KOMPETENSILULUSAN

UU no.20/2003

tentang Sisdiknas

menyatakan SNP

adalah kriteria

minimal sekolah di

Indonesia.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

15

P T KSARANA

PRASARANA PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi Lulusan

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap

1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan

1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

Isi Pendidikan

2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan

Proses Pembelajaran

3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaranPenilaian Pendidikan

4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi

4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel

4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti

4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek

4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur

Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru

sesuai ketentuan

5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala

sekolah sesuai ketentuan

5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga

administrasi sesuai ketentuan

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran

sesuai ketentuan

5.5. Ketersediaan dan kompetensi

pustakawan sesuai ketentuan

Sarana dan Prasarana

6.1. Kapasitas daya tampung sekolah

memadai

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana

pembelajaran yang lengkap dan layak

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana

pendukung yang lengkap dan layak

Pengelolaan

7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen

Pembiayaan

8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi

silang

8.2. Beban operasional sekolah sesuai

ketentuan

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana

dengan baik

INDIKATOR STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 16

PemetaanMutu

PenyusunanRencanaanPemenuha

n

Pelaksanaan

RencanaanPemenuha

n

Evaluasi/Audit

Pelaksanaan Rencana

PenetapanStandar

Mutu

Visi-Misi, Kebijakansekolah

Laporan hasil

evaluasi:• Pemenuhan 8 SNP• Implementasi dari

rencana aksi

Dokumenperencanaan,

pengembangansekolah danrencana aksi

Kebijakan, Pemerintah

(kurikulum, SNP dll)

Output:Capaian Kualitas

sekolah sesuai 8 SNP

Dokumen EvaluasiDiri Sekolah

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PENDIDIKAN DASAR

Sekolah

KepalaSekolah

Guru

Tata Usaha

Pe

nja

min

an

mu

tup

en

did

ika

n

18

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ditujukan untuk mengawal pemenuhanStandar/Harapan/Janji

Kondisi saat ini

Tujuan ke

depan

Upaya perbaikanmutu

Upaya perbaikanmutu

Upaya perbaikanmutu

Upaya perbaikanmutu

Upaya perbaikanmutu

Upaya perbaikan

mutu

Penjaminan mutu pendidikan

merupakan suatu mekanisme yang

sistematis, terintegrasi dan

berkelanjutan untuk memastikan

bahwa seluruh proses pendidikan

sesuai dengan standar mutu dan

aturan yang ditetapkan.

Kondisi awal

Kondisi Setelahpelatihan danpendampingan

Kondisi Setelah 6 bulanimplementasi

Kondisi Setelah 1 tahun

dst…………..

19

Baseline

Skor : x

Penilaian I :

Skor : x+y

Penilaian II :

Skor : x+y+z

Pelatihan dan

pendampingan awal

penjaminan mutu

Pendampingan

penjaminan mutu

Pendampingan

penjaminan mutu

Pendampingan

penjaminan mutu

© Standar Kompetensi

Lulusan

© Standar Isi

© Standar Proses

© Standar Penilaian

© Standar Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

© Standar Pengelolaan

© Standar Pembiayaan

© Standar Sarana dan

Prasarana

8 SNP

Keuntungan :HASIL IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTRUMEN PMP

DOKUMEN PMP

HUBUNGAN SPMI DAN AKREDITASI

23

SATUANPENDIDIKAN

EVALUASI/AUDIT

PENETAPANSTANDAR

PEMETAANMUTU

PERENCANAANPENINGKATAN

MUTU

IMPLEMENTASIPENINGKATAN

MUTU

Pemerintah/Pemerintah Daerah

PETA MUTU PENDIDIKAN

REGIONAL/NASIONAL

PerencanaanPeningkatan Mutu

FasilitasiPemenuhan/Pening

katan Mutu

SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Badan/Lembaga Akreditasi

Audit Mutu Eksternal

Badan/LembagaStandarisasi

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH(Permendikbud 28/2016)

24

24

PenetapanStandar Mutu

PembuatanStrategi

Peningkatan Mutu

EvaluasiPencapaian Mutu

HUBUNGAN SPMI DAN AKREDITASI

SPMI

- Membuat sekolah memahami dan

menyadari persoalan mutu Pendidikan

yang sedang berjalan

- Membuat sekolah mampu merencanakan

peningkatan mutu Pendidikan sesuai SNP

- Membuat sekolah memiliki system

pengelolaan yang terstruktur→ dengan

adanya TPMPS

- Membuat semua data (input -→ proses →

hasill ) terdokumentasi dengan baik.

- Membuat semua pemangku kepentingan

sadar dan peduli tentang mutu

pengelolaan, proses pembelajaran yang

menhasilkan mutu lulusan

25

Akreditasi

- Sekolah memiliki program

peningkatan mutu Pendidikan sesuai

SNP

- Data, dokumen untuk kepentingan

akreditasi siap

- Sekolah dapat menunjukkan system

pengelolaan yang sudah terbangun

- Semua pemangku kepentingan siap

melaksanakan assessment

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEHSATUANPENDIDIKAN?

26

27

Satuan Pendidikan Tim Penjaminan Mutu Sekolah• merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan

mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;• menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas dokumen

kebijakan, dokumen standar; dan dokumen formulir;• membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan

dalam rencana kerja satuan pendidikan;• melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan

pendidikan maupun proses pembelajaran;• membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan• mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

• mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;

• melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;

• melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;

• melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan

• memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

Organisasi• struktur• kinerja• dukungan

Membentuk TIM Penjamin Mutu Pendidikan

Unsur Tim Penjaminan Mutu

Pendidikan Sekolah (TPMPS)

merupakan tim independen di luar

manajemen sekolah yang minimal

berisi perwakilan pimpinan satuan

pendidikan, pendidik, dan tenaga

kependidikan lainnya serta komite

sekolah di satuan pendidikan

tersebut

Memahami standar nasional pendidikan

1. Pelajari 8 Standar Nasional Pendidikan

2. Diskusikan dengan semua stakeholder untuk memahami masing-

masing standar. Terjemahkan 8 SNP untuk implementasi di sekolah

karena statement di SNP belum semuanya operasional

Tujuannya untuk mengetahui apakah ada gap antara yang telah

ada/dilakukan dengan yang seharusnya

28

KOMPETENSI LULUSAN

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

1. keterampilan berpikir dan bertindak kreatif

2. keterampilan berpikir dan bertindak produktif

3. keterampilan berpikir dan bertindak kritis

4. keterampilan berpikir dan bertindak mandiri

5. keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif

6. keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

29

INDIKATOR MUTU - STANDAR KOMPETENSI LULUSAN1. perilaku yang mencerminkan sikap

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

2. perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter

3. perilaku yang mencerminkan sikapdisiplin

4. perilaku yang mencerminkan sikapsantun

5. perilaku yang mencerminkan sikap jujur

6. perilaku yang mencerminkan sikap peduli

7. perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

8. perilaku yang mencerminkan sikapbertanggungjawab

9. perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat

10. perilaku sehat jasmani dan rohani

pengetahuan

faktual,

prosedural,

konseptual,

metakognitif Perlu pembahasan lebih operasional tentang SKL terutama dalam hal

penilaian. Instrumen penilaiannya seperti apa? Kemudian bentuk

pembelajaran dan substansinya seperti apa?

Bentuknya seperti apa?

Buat

workshop

ISI PEMBELAJARAN

PerangkatPembela-

jaran

Pelaksanaan KTSP

Pengem-bangan

KTSP

30

INDIKATOR MUTU - STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1.Menyediakan

alokasi waktu

pembelajaran

sesuai struktur

kurikulum yang berlaku

2.Mengatur beban

belajar bedasarkan

bentuk pendalaman materi

3.Menyelenggarakan

aspek kurikulum pada muatan lokal

4.Melaksanakan

kegiatan

pengembangan diri

siswa

1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum

2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan

3. Melewati tahapan operasional pengembangan

4. Perangkat kurikulumtingkat satuanpendidikan yangdikembangkan

1. Memuat karakteristik kompetensi sikap

2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan

3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan

4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa

5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

Evaluasi kurikulum kapan harus dilakukan, 6 bulan sekali, setahun sekali? Atau 5 tahun

sekali?

31INDIKATOR MUTU - STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Membentuk rombongan

belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan

2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran

3. Mendorong siswa mencari tahu

4. Mengarahkan pada

penggunaan pendekatanilmiah

5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi

6. Memberikan pembelajaran terpadu

7. Melaksanakan pembelajaran

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

8. Melaksanakan pembelajaran

menuju pada keterampilan aplikatif

9. Mengutamakan

pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat

10.Menerapkan prinsip bahwa

siapa saja adalah guru, siapa

saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

11.Mengakui atas perbedaan

individual dan latar belakang budaya siswa.

12.Menerapkan metode

pembelajaran sesuai karakteristik siswa

13.Memanfaatkan media

pembelajaran dalam

meningkatkan efisiensi dan

PROSES PEMBELAJARAN

Perencanaan

Pelaksanaan

PengawasanDan

PenilaianOtentik

1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif

2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik

3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran

4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru

5. Mengevaluasi proses pembelajaran

6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan

2. Mengarah pada pencapaian kompetensi

3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis

4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

KS

melakuka

n evaluasi

berkala

Guru

membuat

catatan

terhadap

proses

pembelaj

aran tiap

hari

Diatur oleh sekolah

SudahtertuangdalamRPP

32

INDIKATOR MUTU - STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

1.Menggunakan

jenis teknik

penilaian yang

obyektif dan akuntabel

2.perangkat teknik penilaian lengkap

1.Menggunakan

instrumen

penilaian aspek sikap

2.Menggunakan

instrumen

penilaian aspek pengetahuan

3.Menggunakan

instrumen

penilaian aspekketerampilan

1.Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur

2.Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur

3.Menentukan kelulusan siswa

berdasarkan pertimbangan yang sesuai`

1.Menindaklanjuti

hasil pelaporan penilaian

2.Melakukan

pelaporan

penilaian secara periodik

1.Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan

2.bentuk pelaporan sesuai dengan ranah

PENILAIAN PENDIDIKAn

Aspek

Teknik

TindakLanjut

Instrumen

Prosedur

PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKA

N

Ketersediaandan

KompetensiGuru

Ketersediaandan

KompetensiKepalaSekolah

Ketersediaan dan

Kompetensi TenagaAdministra

si

Ketersediaan dan

Kompetensi Laboran

Ketersediaan dan

Kompetensi

Pustakawan

INDIKATOR MUTU - STANDAR PTK1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan

2. Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai

3. Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat

4. Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai

5. Tersedia Tenaga Pustakawan

6. Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan

7. Berkompetensi manajerial minimal baik

8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik

9. Berkompetensi kependidikan minimal baik

10. Berkompetensi kepribadian minimal baik

11. Berkompetensi sosial minimal baik

12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

1. Berkualifikasi minimal S1/D4

2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang

3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran4. Bersertifikat pendidik5. Berkompetensi pedagogik minimal baik6. Berkompetensi kepribadian minimal baik7. Berkompetensi profesional minimal baik8. Berkompetensi sosial minimal baik

1. Berkualifikasi minimal S1/D4

2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan

3. Berpengalaman mengajarselama yang ditetapkan

4. Berpangkat minimal III/c atau setara

5. Bersertifikat pendidik6. Bersertifikat kepala sekolah


8. Berkompetensi manajerial minimal baik

9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik

10.Berkompetensi supervisi minimal baik

11.Berkompetensi sosial minimal baik

1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 2. Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal

SMK/sederajat3. Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi5. Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan

sesuai ketentuan6. Berkompetensi kepribadian minimal baik7. Berkompetensi sosial minimal baik8. Berkompetensi teknis minimal baik9. Berkompetensi manajerial minimal baik

1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium

2. Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai

3. Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat

4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai

5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran

6. Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan

7. Tersedia Tenaga Laboran

8. Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan


10.Berkompetensi sosial minimal baik

11.Berkompetensi manajerial minimal baik

33

SARANA DAN

PRASARANA

Kapasitasdan DayaTampung

Sarana danPrasarana

Pembelajaran

Sarana danPrasarana

Pendukung

34

INDIKATOR MUTU - STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang kelas sesuai standar

2. Laboratorium IPA sesuai standar

3. ruang perpustakaan sesuai standar

4. Tempat bermain/lapangan sesuai standar

5. Laboratorium biologi sesuai standar

6. Laboratorium fisika sesuai standar

7. Laboratorium kimia sesuai standar

8. Laboratorium komputer sesuai standar

9. Laboratorium bahasa sesuai standar

1. ruang pimpinan sesuai standar

2. ruang guru sesuai standar

3. ruang UKS sesuai standar

4. tempat ibadah sesuai standar

5. jamban sesuai standar6. gudang sesuai standar

7. ruang sirkulasi sesuai standar

8. ruang tata usaha sesuaistandar

9. ruang konseling sesuai standar

10. ruang organisasi kesiswaan sesuai standar

11.Menyediakan kantin yang layak

12.Menyediakan tempat parkir yang memadai

13.Menyediakan unitkewirausahaan danbursa kerja

1. kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai

2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa

3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan

4. Rasio luas bangunan sesuai denganjumlah siswa

5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan

6. Ragam prasarana sesuai ketentuan

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

SubsidiSilang

BesaranBiaya

Operasional Sekolah

Pengelolaan Dana

35

INDIKATOR MUTU - STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1.Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu

2.daftar siswa dengan latar

belakang ekonomi yang jelas

3.Melaksanakan subsidi silang

untuk membantu siswa

kurang mampu

biaya

operasional non

personil sesuai

ketentuan

1.Mengatur alokasi dana

yang berasal dari

APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

2.Laporan pengelolaan dana

3.Laporan yang dapat

diakses oleh pemangku kepentingan

36

INDIKATOR MUTU - STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Sistem

informasi

manajemen sesuai

ketentuan

1.visi, misi, dan tujuan yang jelassesuai ketentuan

2.Mengembangkan rencana kerja

sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan

3.Melibatkan pemangku kepentingan

sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

1. pedoman pengelolaan sekolah lengkap

2. Menyelenggarakan

kegiatan layanan kesiswaan

3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan

4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri

5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan

6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik

2. Berjiwa kepemimpinan3. Mengembangkan sekolah dengan baik4. Mengelola sumber daya dengan baik5. Berjiwa kewirausahaan6. Melakukan supervisi dengan baik

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Perencanaan

Program

Pelaksanaan

Program & Pelibatan

PemangkuKepenting

an

KinerjaKepalaSekolah

SistemInformasi

Manajemen

Melaksanakan EDS

37

KOMPETENSI LULUSAN

PENILAIAN

PROSES PEMBELAJARAN

ISI

PTK

SARANA & PRASARANA

PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

AkarMasalah

Prioritas

Analisis

Hasil

KOMU-NITAS

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

INSTR

UM

EN

EV

ALU

ASI D

IRI

PENGUMPULAN DATA

ANALISIS LINGKUNGAN

EKSTERNAL

Masalah

REK

OM

EN

DA

SI

SISWA

TENAGA KEPENDIDIKANKOMITE

SEKOLAH

DUNIA USAHA

PENYELENGGARA SEKOLAH

STAKEHOLDER LAINNYA

PERGURUAN TINGGI

KEPALA SEKOLAH

GURU

EDS

A. Kegiatan Diskusi B. Metode/Alat Bantu Partisipatif

C. Kegiatan Penyampaian Materi

3. Pendampingan Sekolah Model

Contoh Pemetaan Mutu (Rapor Mutu Satuan Pendidikan)

sekolah: sekolah xkabupaten: kabupaten 1.1provinsi: provinsi 1

Standar CapaianStandar Kompetensi Lulusan 6,0 Standar Isi 5,0 Standar Proses 6,0 Standar Penilaian Pendidikan 5,0 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5,0

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

5,0

Standar Pengelolaan Pendidikan

4,0

Standar Pembiayaan 7,0 CAPAIAN SNP 5,4

1

2

3

4

5

6

7

StandarKompetensi

Lulusan

Standar Isi

Standar Proses

Standar PenilaianPendidikan

Standar Pendidikdan Tenaga

Kependidikan

Standar Saranadan Prasarana

Pendidikan

StandarPengelolaanPendidikan

StandarPembiayaan

Sekolah X

Kab 1.1

Prov 1

Nas

Indikator Nilai 1 Standar Kompetensi Lulusan 5,2

1.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 4,5 1.2 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi

pengetahuan6,0

1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

5,0

2 Standar Isi 5,0

2.1 Muatan sesuai dengan rancangan Kurnas 6,0 2.2 Rancangan mata pelajaran dan beban belajar

memberi waktu yang cukup leluasa untukmengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, danketerampilan

4,0

2.3 KTSP sesuai dengan Kurnas 5,0 3 Standar Proses 6,0

3.1 Proses pembelajaran sesuai dengan SNP 6,0 3.2 Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP 6,0 4 Standar Penilaian Pendidikan 5,0

4.1 Proses penilaian dilakukan dengan objektif dan terpadu

4,0

4.2 Sekolah menerapkan penilaian yang akuntabel 5,0 4.3 Penilaian dilakukan dengan transparan 6,0 4.4 Edukatif-mendidik dan memotivasi siswa dan guru 4,0 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5,3

5.1 Jumlah & kualifikasi Guru sesuai SNP 5,0 5.2 Kualifikasi Kepala Sekolah sesuai SNP 5,0 5.3 Ketersediaan Kepala Tenaga Administrasi 5,0 5.4 Pelaksana Urusan Administrasi 5,0 5.5 Ketersediaan Kepala Perpustakaan Sekolah 5,0 5.6 Tenaga Perpustakaan Sekolah 6,0 5.7 Ketersediaan Kepala Laboratorium 6,0 5.8 Tenaga Teknisi Laboran 6,0 5.9 Tenaga Laboran 6,0

5.10 Kompetensi Guru sesuai SNP 6,0

5.11 Kompetensi Kepala Sekolah sesuai SNP 6,0

5.12 Kompetensi Kepala Tenaga Administrasi sesuai SNP 5,0

Indikator Nilai 5.13 Kompetensi Pelaksana Urusan Administrasi sesuai SNP 4,0

5.14 Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah sesuai SNP 6,0

5.15 Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah sesuai SNP 4,0

5.16 Kompetensi Kepala Laboratorium sesuai SNP 5,0

5.17 Kompetensi Teknisi Laboransesuai SNP 6,0

5.18 Kompetensi Laboran sesuai SNP 4,0

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 5,0

6.1 Kapasitas dan Daya tampung sekolah sesuai denganSNP

6,0

6.2 Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran

5,0

6.3 Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana pendukung 4,0

6.4 Kondisi sarana dan prasarana pembelajaran 4,0 6.5 Kondisi sarana dan prasarana pendukung 6,0 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4,8

7.1 Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pamangku kepentingan

4,0

7.2 Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai denganstandar dan melibatkan pamangku kepentingan

4,0

7.3 Sekolah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala

6,0

7.4 Kepala sekolah berkinerja baik 6,0 7.5 Sekolah mengelola system informasi sekolah 4,0 8 Standar Pembiayaan 4,3

8.1 Sekolah tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi

5,0

8.2 Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi total jumlah siswa)

4,0

8.3 Pengelolaan dana yang masuk ke sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses,dapat diaudit)

4,0

Membuat Rencana PeMENUHAN Mutu

42

Masalah

Akar Masalah

Rekomendasi

Program

Kegiatan

Sasaran

Anggaran

Sumber Daya

RKSVisioning(komitmen)

RKAS

EDS

RENCANA PEMENUHAN

IMPLEMENTASI

Mengimplementasikan program Pemenuhan Mutu

43

INSTRUMEN PENGENDALIAN

KEGIATAN

PROGRAM A

PROGRAM D

PROGRAMLAIN-LAIN

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN A1

KEGIATAN A2

KEGIATAN A3

KEGIATAN D1

KEGIATAN D2

KEGIATAN D3

KEGIATAN LAIN-LAIN

JADWAL KEGIATAN

ORGANISASI PELAKSANA

LAPORAN

OUTPUT A1

OUTPUT A2

OUTPUT A3

OUTPUT D1

OUTPUT D2

OUTPUT D3

OUTPUTLAIN-LAIN

OUTCOME

BUKTI FISIK LAINNYA

Melakukan Monev Terhadap PROGRAM Pemenuhan Mutu

44

PENGUMPULAN DATA

TELAAH DOKUMEN

PENGISIAN

INSTRUMEN OLEH

RESPONDEN

WAWANCARA

PENGOLAHAN

DAN ANALISIS

DATA

INSTRUMENEVALUASI

PELAKSANAAN PEMENUHAN

MUTU

PROGRAM A

PROGRAM B

PROGRAMLAIN-LAIN

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

LAPORAN &

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

OBSERVASI

OUTCOME

EVALUASI/AUDIT

OUTPUTPROSESINPUT

Menyusun Rekomendasi Hasil Evaluasi

45

PENETAPAN STANDAR BARU

EVALUASI DIRI SEKOLAH

EVALUASI PEMENUHAN

PEMENUHAN TINDAKAN PERBAIKAN

SESUAI RENCANA?

STANDAR TERPENUHI?

TIDAK

YA

TIDAK

YA

RENCANA

PEMENUHAN

Strategi Baru Pemenuhan Mutu

KEBIJAKANPEMERINTAH

46

• Memberikan layanan Pendidikan ke seluruh masyarakat yang bermutu (sesuai

undang2)

• Keterjangkauan

• Kualitas→ ada acuan standarnya (SNP)

• Melaksanakan SPMI diseluruh satuan Pendidikan → permen 28 tahun 2016

• Peningkatan mutu diseluruh satuan Pendidikan sebagai akibat dari terlaksananya

SPMI

• Keterukuran mutu Pendidikan→ peta mutu Pendidikan

• Pelibatan semua stakeholder

47

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTUdan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS)

48

Kemdikbu

d

LPMP

Dinas

Pendidikan

Sekolah

TPMPD

TPMPS

Sekola

h

model

100%

sekolah*

)

*) 100% SPMI, mencapai

SNP, Terakreditasi

Unggul

Monev,

perencanaa

n,

pendampin

gan

PEMBAGIAN PERAN ANTAR LEMBAGA DALAM PMP (PERMENDIKBUD 28/2016)

49

DITJEN DIKDASMEN

a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

pengembangan SPMI dan SPME;

b. mengembangkan pedoman SPMI

c. melakukan pembinaan, pembimbingan,

pendampingan, dan supervisi terhadap satuan

pendidikan

d. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan

supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam

pengembangan SPMI dan SPME;

e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan

SPMI-Dikdasmen

f. memfasilitasi pemenuhan mutu

g. mengembangkan sistem informasi mutu Pendidikan

h. menyusun laporan dan rekomendasi strategi

peningkatan mutu pendidikan

Pemerintah Provinsi


pengembangan SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen;

b. pembinaan, pembimbingan, pendampingan,

pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan

c. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan

SPMI-Dikmen

d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan

pendidikan

e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu

pendidikan berdasarkan pemetaan.

Pemerintah Kab/Kota


pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas;

b. pembinaan, pembimbingan, pendampingan,

pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan

c. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan

SPMI-Dikdas

d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan

pendidikan

e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu

pendidikan berdasarkan pemetaan.

TPMP Provinsi

a. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan

supervisi terhadap satuan pendidikan dalam

pengembangan SPMI-Dikmen;

b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan

SPMI-Dikmen

c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan

mutu pendidikan di tingkat provinsi

TPMP Kab/Kota

a. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan

supervisi terhadap satuan pendidikan dalam

pengembangan SPMI-Dikdas;

b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan

SPMI-Dikdas

c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan

mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota

LPMP

a. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi

terhadap satuan pendidikan

b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-

Dikdasmen

c. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi

terhadap SDM pemerintah daerah

d. menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan

mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

dibantu dibantu

PERTAANYAAN TENTANG MUTU PENDIDIKAN50

1. Apakah sekolah saya sudah

bermutu (SNP)?

2. Apa masalah mutu di sekolah

saya

3. Apa upaya-upaya perbaikan

yang harus dilakukan untuk

meningkatkan mutu di sekolah

saya?

SEKOLAH DAERAH

1. Apakah sekolah-sekolah di

daerah saya sudah bermutu

(SNP)?

2. Apa masalah mutu pendidikan

di daerah saya?

3. Apa upaya-upaya perbaikan

yang menjadi prioritas untuk

dilakukan dalam meningkatkan

mutu pendidikan di daerah

saya?

PEMBAGIAN PERANANDalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (di Satuan Pendidikan)

51

Sekolah

a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

b. Menyusun dokumen SPMI

c. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;

d. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran;

e. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;

f. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; dan

g. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;

b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan

pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;

c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan

e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

dibantu

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)

MANFAAT IMPLEMENTASI SPMI BAGI SATUAN PENDIDIKAN

52

PemenuhanEvaluasi/Audit Mutu

InternalTindakan Perbaikan

Penetapan StandarMutu

Comply?

RencanaPemenuhan

Evaluasi Diri Sekolah

Iya

Tidak T

Y

Indikator keberhasilan

53

Sekolah mampu

dan

berkomitmen

untuk

menerapkan

sistem

penjaminan

mutu pendidikan

Sekolah

meningkatkan

mutu secara

berkelanjutan dan

terukur sesuai SNP

Sekolah

memiliki

budaya mutu

1 3 4

Sekolah Binaan

Sekolah

memiliki tim

penjaminan

mutu

pendidikan

2

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTUdan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS)

PE

ND

IDIK

AN

DA

SA

R

KEMDIKBUD

LPMP

PE

ND

IDIK

AN

ME

NE

NG

AH

PE

ME

RIN

TA

H D

AE

RA

H

TPMPD

KA

BU

AP

AT

EN

/KO

TA

PR

OP

INS

I

dibantu

dibantu

dibantu

TPMPD

SIS

TE

M P

EN

JA

MIN

AN

MU

TU

IN

TE

RN

AL

TPMPS

TPMPS

TPMPS

TPMPS

• Penjaminan Mutu

Eksternal: BAN S/M

• Kementerian

dibantu oleh LPMP

dalam menerapkan

SPME-Dikdasmen.

• Pemerintah Daerah

dibantu TPMPD

dalam menerapkan

SPME-Dikdasmen

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• Satuan Pendidikan

dibantu TPMPS

dalam menerapkan

SPMI-Dikdasmen. SIS

TE

M P

EN

JA

MIN

AN

MU

TU

EK

ST

ER

NA

Lterdiri atas:

• Kepsek

• PTK

• Komite

terdiri atas:

• Dinas Pendidikan

• Pengawas

• Dewan Pendidikan

54

TERIMA KASIH

55

BUKUDESKRIPSI INDIKATOR MUTU DALAMSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

56

PEMETAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANbapsmjatim.com/uploads/filepengumuman/1571633407_SISTEM... ·...

Documents

Transcript of PEMETAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANbapsmjatim.com/uploads/filepengumuman/1571633407_SISTEM... ·...