PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf ·...

10
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN by Fityan Abidin FILE T IME SUBMIT T ED 12-DEC-2018 03:40PM (UTC+0700) SUBMISSION ID 1055672432 WORD COUNT 4188 CHARACT ER COUNT 28440 3_ARTIKEL.DOCX (52.48K)

Transcript of PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf ·...

Page 1: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur

ANALISIS PENYAJIANLAPORAN KEUANGANDAERAH PADA DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SIDOARJO

SESUAI STANDAR AKUNTANSIPEMERINTAHAN

by Fityan AbidinFILE

TIME SUBMITTED 12-DEC-2018 03:40PM (UTC+0700)

SUBMISSION ID 1055672432

WORD COUNT 4188

CHARACTER COUNT 28440

3_ARTIKEL.DOCX (52.48K)

Page 2: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 3: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 4: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 5: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 6: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 7: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 8: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
Page 9: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur

%19SIMILARITY INDEX

%19INTERNET SOURCES

%0PUBLICATIONS

%0STUDENT PAPERS

1 %42 %43 %44 %35 %26 %17 %18 %1

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADADINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SIDOARJO SESUAI STANDAR AKUNTANSIPEMERINTAHANORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

eprints.upnjatim.ac.idInternet Source

upy.ac.idInternet Source

bnn.go.idInternet Source

www.depdagri.go.idInternet Source

www.stiestembi.ac.idInternet Source

publikasiilmiah.ums.ac.id:8080Internet Source

ojs.polinpdg.ac.idInternet Source

eprints.lib.ui.ac.idInternet Source

Page 10: PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KABUPATEN …eprints.umsida.ac.id/28/20/6 Similiarity.pdf · Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur

9 <%1

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDEBIBLIOGRAPHY

OFF

EXCLUDE MATCHES < 15WORDS

www.dinkesjatim.go.idInternet Source


LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA … · Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA … · Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan

Rangkuman Keuangan Mikro Islam - IBEC FEB UIRangkuman Keuangan Mikro Islam ... non hukum, kurangnya keamanan lokasi bisnis, operasi di pasar yang tidak diatur, masuk ke pasar yang

Rangkuman Keuangan Mikro Islam - IBEC FEB UIRangkuman Keuangan Mikro Islam ... non hukum, kurangnya keamanan lokasi bisnis, operasi di pasar yang tidak diatur, masuk ke pasar yang

SKRIPSI · 2018. 9. 18. · (DPLK). Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya.Dalam

SKRIPSI · 2018. 9. 18. · (DPLK). Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya.Dalam

KEWIRAUSAHAAN PENGEMBANGAN PADA PROGRAM BAGI …eprints.umsida.ac.id/6571/6/Unplug Pengaruh Pelatihan Manajemen.… · Masih belum memahaml laporan keuangan sederhana, sehmgga dapat

KEWIRAUSAHAAN PENGEMBANGAN PADA PROGRAM BAGI …eprints.umsida.ac.id/6571/6/Unplug Pengaruh Pelatihan Manajemen.… · Masih belum memahaml laporan keuangan sederhana, sehmgga dapat

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …malut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Renstra-Malut-2016-2020-Ttd.pdfKedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …malut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Renstra-Malut-2016-2020-Ttd.pdfKedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah

PPEEDDOOMMAANN TTAATTAA KKEELLOOLLAA … · Beberapa praktik pengeloiaan Perum PERUMNAS yang belum diatur oleh Perundang-undangan, ... BAB III AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

PPEEDDOOMMAANN TTAATTAA KKEELLOOLLAA … · Beberapa praktik pengeloiaan Perum PERUMNAS yang belum diatur oleh Perundang-undangan, ... BAB III AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/611-620.pdfMenimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola keuangan Daerah sebagaimana diatur

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/611-620.pdfMenimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola keuangan Daerah sebagaimana diatur

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/d87aff475af7a3097369ac... · yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/d87aff475af7a3097369ac... · yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ......mengetahui bentuk peran Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan di dunia perbankan Negara Indonesia yang telah diatur

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ......mengetahui bentuk peran Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan di dunia perbankan Negara Indonesia yang telah diatur

BAB III TEMUAN PENELITIAN PEMBERIAN PELAYANAN …eprints.undip.ac.id/75970/4/BAB_III.pdf · terkait, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. ...

BAB III TEMUAN PENELITIAN PEMBERIAN PELAYANAN …eprints.undip.ac.id/75970/4/BAB_III.pdf · terkait, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. ...

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA Si1.....modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA Si1.....modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI · PDF fileakuntansi untuk entitas sektor publik diatur oleh International Public Sector ... Pelaproan Keuangan Organisasi Nirlaba. ... dalam

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI · PDF fileakuntansi untuk entitas sektor publik diatur oleh International Public Sector ... Pelaproan Keuangan Organisasi Nirlaba. ... dalam

TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA ......kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA ......kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat · PDF fileHubungan keuangan pemerintah daerah – pusat sebelum otonomi daerah, diatur dalam Undang- ... (Laba BUMD; hasil kerjasama

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat · PDF fileHubungan keuangan pemerintah daerah – pusat sebelum otonomi daerah, diatur dalam Undang- ... (Laba BUMD; hasil kerjasama

PENDAHULUAN - Kubu Raya Regency · LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

PENDAHULUAN - Kubu Raya Regency · LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINANpenyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri . Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINANpenyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri . Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pelunasan dengan cara pembayaran, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 ... Surat Paksa adalah surat

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pelunasan dengan cara pembayaran, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 ... Surat Paksa adalah surat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/download/2017/12/0d0ac799f621de3244459c2... · kapitalisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/download/2017/12/0d0ac799f621de3244459c2... · kapitalisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · 99/PMK.06/2005 telah diatur ... Laporan keuangan bulanan hasil rekonsiliasi pada huruf a ... memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · 99/PMK.06/2005 telah diatur ... Laporan keuangan bulanan hasil rekonsiliasi pada huruf a ... memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal