Pemerintahan 1945-1948
description
Transcript of Pemerintahan 1945-1948
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
1/31
Nama : Fearisto D1B108069
Anton larasa Tri A D1B108021 Hengky Prasetyo D1B108204 Heliati Eliza D1b107055 Said Ahmad D1b106050
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
2/31
Pemerintahan Daerah pada masaPemerintahan Hindia BelandaSistem Pemerintah yang dilaksanakan
Pemerintah Hindia Belanda sebelum 1870adalah sistem dekonsentrasi.karena adanya gerakan Etische Politiek danadanya desakan untuk menyusun pemerintahansecara modern dan demokratis, makaPemerintah Hindia Belanda melaksanakan asasdesentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
3/31
Pada tahun 1942 Jepang berkuasa di Indonesia.Seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakartadan Yogyakarta secara administratif terbagidalam Syu, Ken dan Si. Gun, Son dan Ku.Sistem Pemerintahan Jepang disusun untukmendukung perang oleh karena itu,
pendemokratisasi pemerintahan dihapuskan,akan tetapi untuk Ken dan Si serta TokobetuSi berhak mengatur dan mengurus RumahTangganya sendiri.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
4/31
Sejak Indonesia merdeka, sejarah perjalanan pemerintahanDaerah Indonesia telah mengalami beberapa perubahanmendasar. Seiring dengan pergeseran konstitusi yangterjadi pada Pemerintah Pusat, telah beberapa peraturan
perundangan dikeluarkan antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah IndonesiaBagian Timur, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketetapan
Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang PemerintahanDaerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentangPemerintahan Daerahdan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan diDaerah.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
5/31
Pembentukan Daerah dan Kriterianya Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangkapelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusunDaerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kotayang berwenang mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangankemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya,sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, danpertimbangan lain yang memungkinkanterselenggaranya Otonomi Daerah
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
6/31
Sebagai pelaksana desentralisasi di Daerah telah dibentuk organisasiPemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD sebagai Badan LegislatifDaerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Masing-masing berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diDaerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunanorganisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah(PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
Sekretaris Daerah diwajibkan membantu Kepala Daerah dalammenyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas,Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya. Dinas Daerah adalah unsurpelaksana Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyaitugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah di bidangnya.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
7/31
Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan
anggota POLRI. Pegawai Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan
pada APBN dan bekerja pada perangkat Pemerintah Pusat. Pegawai Daerah adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan
pada APBD dan bekerja pada perangkat Pemerintah Daerah. Pejabat Negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki
jabatan-jabatan tertentu seperti Presiden, Wakil Presiden, KetuaMPR, Ketua DPR, dan lain-lain.
Pegawai Negeri berkewajiban mentaati Pancasila, UUD 1945, dansetia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu,Pegawai Negeri mempuyai hak mendapatkan gaji yang adil danlayak.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
8/31
Formasi adalah penentuan jumlah dan susunanpangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan agarmampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada di
tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untukitu masalah pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian dilakukan oleh Presiden. NamunPresiden dapat mendelegasikan kewenangannyakepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat danmenyerahkan sebagian wewenangnya kepadaPejabat Kepegawaian Daerah.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
9/31
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah Penanggung jawab manajemen kepegawaian berada di tangan Presiden
selaku Kepala Pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab kebijakan
manajemen kepegawaian Presiden dibantu oleh Komisi Kepegawaian.
PNS dibina dan dikembangkan berdasarkan sistem karier. PNS diberipangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya. Untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar normatif, Calon PNS
yang akan diangkat sebagai PNS penuh harus mengikuti DiklatPrajabatan. Sedangkan PNS yang sudah diangkat penuh agar mampumengembang tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, danpembangunan yang akan diembannya ia harus mengikuti Diklat dalamJabatan.
Pangkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Provinsi adalaheselon I/b, sedangkan pengkat tertinggi untuk pejabat karier padaPemerintah Kabupaten/Kota adalah eselon II/a.
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
10/31
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
11/31
Sejarah Pemerintahan Daerahdi RepublikIndonesiatidaklah berusia pendek. Lebih dari
setengah abad lembaga pemerintah lokal initelah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktuke waktu pemerintahan daerah telahmengalami perubahan bentuknya.Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentukpemerintahan daerahseperti sekarang ini(2009).
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/2009http://id.wikipedia.org/wiki/2009http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
12/31
Pemerintahan 1945-1948Pada rapat KNIP pada tanggal 19 agustus
1945 dihasilkan pembagian daerah danpelaksanaan pemerintahan secara umumdengan melanjutkan pelaksanaan yang sudahada. PPKIhanya menetapkan adanya KomiteNasional di Daerahuntuk membantupekerjaan kepala daerahseperti yangdilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat.
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerahhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
13/31
Provinsi
Karesidenan
Kabupaten/Kota
Kawedanan
Kecamatan
Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kawedananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kawedananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
14/31
Pemerintahan 1948-1957periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No.
22 Tahun 1948 tentang PemerintahanDaerah. UUini adalah UUpertama kalinyayang mengatur susunan dan kedudukanpemerintahan daerahdi Indonesia. Secaraumum Indonesiamemiliki dua jenis daerahberotonomi,
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
15/31
Tingkatan Daerah
OtonomNomenklatur Daerah
Otonom BiasaNomenklatur Daerah
Otonom Khusus
Tingkat I Provinsi Daerah IstimewaSetingkat Provinsi
Tingkat II Kabupaten/Kota Besar Daerah IstimewaSetingkat Kabupaten
Tingkat III Desa, Negeri, Marga, ataunama lain/Kota Kecil
Daerah Istimewa
Setingkat Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonom -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
16/31
Undang-Undangmenentukan bahwapemerintahan lokalmenggunakan nomenklatur
"Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokalterdiridari: Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Eksekutif Dewan Pemerintah Daerah(DPD)
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
17/31
Pada periode ini berlaku UU No. 1 Tahun 1957tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerahyang disebut juga Undang-undang tentang
pokok-pokok pemerintahan 1956. UUinimenggantikan UU RI No. 22 Tahun 1948dan UUNIT No. 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesiamemiliki dua jenis daerah berotonomiyaitu
daerah otonom biasayang disebut daerahswatantradan daerah otonom khususyangdisebut dengan daerah istimewa
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
18/31
Tingkatan Nomenklatur DaerahOtonom Biasa
Nomenklatur Daerah
Otonom Khusus
Tingkat IDaerah Swatantra Tingkat
ke I/Kotapraja Jakarta
Raya Daerah Istimewa Tingkatke I
Tingkat II Daerah Swatantra Tingkatke II/Kotapraja
Daerah Istimewa Tingkat
ke II
Tingkat III Daerah Swatantra Tingkatke III
Daerah Istimewa Tingkat
ke III
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
19/31
Undang-Undangmenentukan bahwapemerintahanlokal menggunakan
nomenklatur "Pemerintah Daerah".Pemerintahan lokalterdiri dari: Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Eksekutif Dewan Pemerintah Daerah(DPD)
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
20/31
Pada periode ini berlaku UU No. 18 Tahun 1965tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
UUini menggantikan UU No. 1 Tahun 1957,Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959;Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960joPenetapan Presiden No. 7 tahun 1965.
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
21/31
Tingkatan Nomenklatur DaerahOtonom
Tingkat I Provinsi/Kotaraya
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya
Tingkat III Kecamatan/Kotapraja
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
22/31
Pemerintahan lokalterdiri dari: Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eksekutif Kepala Daerah, dibantu Wakil Kepala Daerah
dan Badan Pemerintah Harian
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
23/31
Pada periode ini berlaku UU No. 5 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah. UU ini menggantikan UU No. 18Tahun 1965yang dinyatakan tidak dapatditerapkan. Menurut UUini secara umumIndonesiadibagi menjadi satu macam DaerahOtonomsebagai pelaksanaan asasdesentralisasidan Wilayah Administratifsebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
24/31
DAERAH OTONOM
TingkatanNomenklatur Daerah
Otonom
Tingkat I
Daerah Tingkat I (Dati
I)/Daerah Khusus
Ibukota/Daerah
Istimewa[10]
Tingkat II Daerah Tingkat II (DatiII)
WILAYAH ADMINISTRASI
TingkatanNomenklatur
Wilayah
AdministratifTingkat I Provinsi/Ibukota
Negara
Tingkat IIKabupaten/Kotamad
yaTingkat IIa Kota
Administratif[11]Tingkat III Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
25/31
Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Eksekutif Kepala Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
26/31
Pada periode ini berlaku UU No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah. UUini
menggantikan UU No. 5 Tahun 1974dan UUNo. 5 Tahun 1979. Menurut UUini Indonesiadibagi menjadi satu macam daerah otonomdengan mengakui kekhususanyang ada padatiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, danYogyakarta[15]dan satu tingkat wilayahadministratif.
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Acehhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Acehhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
27/31
Badan Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala
Daerahdan Perangkat Daerah.
http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
28/31
Pada periode ini berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. UUini menggantikan UU No. 22Tahun 1999. Menurut UUini Indonesiadibagi menjadi satujenis daerah otonomdengan perincian Negara Kesatuan
Republik Indonesiadibagi atasdaerah-daerah provinsidandaerah provinsiitu dibagi atas daerah kabupatendandaerah kota. Selain itu Negaramengakui kekhususandan/atau keistimewaanyang ada pada empat daerah yaituAceh, Jakarta, Papua, danYogyakarta. Negarajuga
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adat(Desa atau nama lain) besertahak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Acehhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Acehhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Desahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Acehhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusushttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kotahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
29/31
Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I Provinsi
Tingkat II Kabupaten/Kota
-
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
30/31
Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Eksekutif Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala
Daerahdan Perangkat Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah -
5/23/2018 Pemerintahan 1945-1948
31/31