PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN...
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN...
Renja BKD Prov.Sulsel i
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
( B K D )
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telpon (0411) 453487
MAKASSAR 90231
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/335/XI/BKD
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf (e)
dan pasal 134 serta pasal 137 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
b. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah
dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018.
Renja BKD Prov.Sulsel ii
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Renja BKD Prov.Sulsel iii
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang
Renja BKD Prov.Sulsel iv
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 2 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100; dan
25. Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Rencana Kerja badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pedoman menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel v
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 November 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690714 199112 1 001
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
dengan jenjang perencanaan yaitu pencanaan jangka panjang (RPJP) daerah,
perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun perencanaan
tahunan (RKPD), yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah yang masing-masing mengatur penyusunan dokumen
perencana, baik rencana jangka panjang (RPJPD), Jangka menengah daerah
(RPJMD) sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, Perencanaan tahunan
(RKPD) sebagai acuan penyusunan Renja SKPD yang disusun secara
berjenjang.
Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,
diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja)
SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan
umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 disusun sebagai
penjabaran Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, serta mengacu pada Matrik Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dijabarkan pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
Penyusunan Renja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019 adalah merupakan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 10
penjabaran Tahun pertama Renstra BKD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023 yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) teknokratik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan BKD Sulsel Tahun 2017 serta aspirasi
masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang
kepegawaian.
B. Landasan Hukum
Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 11
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 12
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 13
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100;
24. Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renja BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 yaitu tersedianya dokumen perencanaan bagi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan
menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019.
2. Tujuan
Penyusunan Renja BKD Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan
bertujuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam bentuk
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
melayani secara efisien dan efektif” melalui program dan kegiatan yang
dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 14
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan Renja BKD Tahun 2019 yang meliputi latar
Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan;
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu yang meliputi uraian
evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun sebelumnya dan capaian
Renstra BKD, Analisis Kinerja Pelayanan yang diberikan BKD
Prov.Sulsel, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BKD Prov.Sulsel;
Bab III Menjelaskan Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang meliputi
Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja
BKD, serta rencana program dan kegiatan BKD Tahun 2019.
Bab IV Merupakan penutup yang berisikan catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2017 dan Capaian Renstra BKD
Prov.Sulsel
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja BKD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada
waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra BKD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja BKD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun lalu, dan realisasi
Renstra BKD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKD dan/atau
realisasi APBD untuk BKD yang bersangkutan.
Adapun pokok-pokok materi yang akan disajikan dalam evaluasi ini,
antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan
tahun keempat Renstra BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
dimana telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan
seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Namun beberapa hal
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 16
penting yang belum tercapai secara optimal berdasarkan target sasaran
setiap tahun akan menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti.
Rencana Kerja BKD Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran
perencanaan pertahun dari Rencana Strategis BKD Tahun 2013-2018.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Sulawesi
Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKD
Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun
2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui
tahapan sebagai berikut:
I. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja
ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing
jenis indikator yang telah ditetapkan.
II. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja.
Penjelasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran
Sasaran strategik pokok/ utama terlihat sebagai berikut :
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 17
1) Sasaran I : meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber
daya aparatur berbasis kompetensi.
Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target,
dan realisasinya dapat digambarkan berikut :
Tabel 1
Persentase Capaian Sasaran 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
(%)
Capaian
Target
Ket
Sasaran
meningkatnya
kapasitas dan
profesionalisme
sumberdaya
aparatur
berbasis
kompetensi,
Persentase
meningkatnya
pemahaman PNS
tentang manajemen
dan layanan
kepegawaian
Persen 100 98 98
Persentase
ditempatkanya PNS
pada jabatan sesuai
kompetensi yang
dimiliki
Persen 100 99 99
Persentase
ditetapkannya SK
jabatan fungsional
sesuai usulan
Persen 100 100 100
Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya meningkatnya
kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis
kompetensi
99
Melalui sasaran ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai institusi yang bertugas untuk membentuk dan mewujudkan
SDM Aparatur melalui manajemen kepegawaian yang profesional, berbagai
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan
melalui sosialisasi, bimtek, rakernis, kursus, pendidikan dan pelatihan,
ujian penyesuaian ijazah, penataan PNS dalam jabatan struktural dan
fungsional tertentu, fasilitasi seleksi penerimaan Calon Praja IPDN serta
peningkatan kualitas pengadaan seleksi CPNS dengan tahapan orientasi
CPNS, yang merupakan bentuk pengembangan pegawai untuk
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 18
mendapatkan PNS yang berkualitas, yang diharapkan dapat menunjang
pelaksanaan tugas dan pelayanan bidang kepegawaian.
Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa secara umum tingkat rata-rata
capaian kinerja sasaran ini sebesar 99%. Hal ini dapat dilihat dari hasil
pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator sasaran sesuai target yang telah
ditetapkan hampir semua dapat dicapai.
Selanjutnya analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut :
a. Pada Indikator kinerja persentase meningkatnya pemahaman PNS
tentang manajemen dan layanan kepegawaian.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan
berupa Sosialisasi, Bimtek, Rakernis, dan peningkatan keterampilan dan
profesionalisme dalam upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman
PNS terutama pengelola administrasi kepegawaian di SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab/Kota di Sulsel, yaitu :
1) Pengelolaan Tunjangan Daerah/Khusus pada BKD Prov. Sulsel;
Alokasi anggaran pada tahun 2017 untuk menunjang kegiatan ini
sebesar Rp. 31.055.000,-. Realisasi dari anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp. 31.043.000,- atau 99,96% dengan realisasi fisik mencapai
100%.
2) Rakor Kepegawaian se Sulawesi Selatan
Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian dihadiri oleh para PNS lingkup
Pemprov.Sulsel dan lingkup Pemerintah Kab/Kota dengan jumlah
peserta sebanyak 308 orang. Adapun total anggaran yang disediakan
sebesar Rp.375.861.967,-. Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah
Rp.374.711.967,- atau sekitar 99,69%
3) Rapat Kerja Teknis Administrasi Mutasi Kenaikan Pangkat PNS
Kegiatan ini di laksanakan pada Hotel Aswin dengan peserta sebanyak
120 orang yang terdiri dari seluruh Kasubag. Umum dan Kepegawaian
pada OPD lingkup Pemerintah Prov.Sulsel, Kabid Mutasi dan pengelola
yang membidangi langsung teknis kenaikan pangkat pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel. Adapun total
anggaran yang disediakan sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 19
anggaran dari kegiatan ini adalah Rp. 99.903.250,- atau sekitar
99,90%.
4) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Kegiatan ini di laksanakan pada Hotel Aswin dengan peserta sebanyak
100 orang. Alokasi anggaran pada tahun 2017 untuk menunjang
kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,-. Realisasi dari anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp.83.762.100,- atau 98,54% dengan realisasi
fisik mencapai 100%.
5) Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS;
Adapun beberapa item yang dilakukan yaitu pengusulan pendidikan
dan pelatihan telah dilakukan dengan mengikutsertakan PNS lingkup
BKD Prov. Sulsel pada Diklat, Bimtek serta pelatihan-pelatihan lainnya
dengan perincian:
• Diklat telah diikuti sebanyak : 137 kali
• Pelatihan/Training/Penataran/
Seminar diikuti sebanyak : 50 kali
• Bimtek telah diikuti sebanyak : 120 kali
• Workshop/Sosialisasi diikuti sebanyak : 58 kali
• Rapat/Undangan sebanyak : 1.470 kali
Adapun total anggaran yang disediakan sebesar
Rp.181.500.000,-. Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah
Rp.181.500.000,- atau sebesar 100%.
6) Rakor pengelolaan jabatan fungsional pada SKPD Pemprov.Sulsel;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyatukan
pemahaman persepsi tentang pengembangan karier jabatan
fungsional. Utamanya bertujuan sebagai pra kondisi untuk perubahan
ke arah positif dalam pengembangan karier jabatan fungsional PNS
dalam melaksanakan UU nomor 5 tahun 2014 dan peraturan
pelaksanaannya. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 100 orang yang
terdiri dari pejabat dan staf yang menangani pengelolaan jabatan
fungsional pada SKPD Pemprov.Sulsel. Jumlah dana yang dialokasikan
pada kegiatan ini sebesar Rp.160.360.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.160.321.500,- atau 99,98 %.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 20
7) Bimbingan Teknis Untuk Pembinaan PNS;
Bimbingan teknis UU Nomor 5 Tahun 2014 dan penerapan PP 53
Tahun 2010 serta PP 11 Tahun 2017, dengan peserta sebanyak 100
orang yang terdiri dari seluruh Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada
OPD lingkup Pemerintah Prov.Sulsel dan yang mewakili Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel. Alokasi dana sebesar
Rp.90.438.100,- dan terealisasi sebesar Rp.81.603.500,- atau 90,23%.
8) Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
Bimbingan teknis implementasi PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS. Adapun hasil yang dicapai yaitu terlaksananya bimtek
implementasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang kepegawaian
yang diikuti oleh 150 orang peserta. Alokasi dana sebesar
Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.485.500,- atau 99,49%.
9) Pembekalan PNS Pemprov.Sulsel yang akan memasuki Pensiun;
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada PNS
Pemerintah Prov.Sulsel yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)
tentang prosedur pengurusan usul pensiun, serta hak dan kewajiban
pensiunan PNS. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aswin dengan
peserta sebanyak 150 orang. Alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp.98.351.500,- atau 98,35%.
b. Persentase ditempatkannya PNS pada jabatan sesuai kompetensi
yang dimiliki.
Pada Indikator kinerja ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam
upaya mewujudkan penataan SDM Aparatur yang ideal sesuai dengan
kebutuhan dan kompetensi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya
dan kinerja birokrasi pemerintah. Adapun beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran ini,
yaitu :
1) Penatausahaan Pengangkatan dalam JPT Pratama, kegiatan ini
dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan alokasi dana sebesar
Rp.742.012.900,- dan terealisasi sebesar Rp.712.761.874,- atau
96,06%.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 21
a. Pertama pada bulan Mei 2017 membuka 9 JPT Pratama, yaitu:
- Staf Ahli Bid. Kesejahteraan Rakyat, Subid Keagamaan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Holtikultura
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kepala Biro Human dan Protokol
- Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kepala Biro Kesejahteraan
- Direktur RSUD Labuang Baji
- Direktur RSUD Haji Makassar
b. Kedua pada bulan Desember 2017 membuka 6 JPT Pratama, yaitu:
- Kepala Dinas Perkebunan
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Keuangan, Sub Bidang Ekonomi
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Keuangan, Sub Bidang Keuangan
- Kepala Biro Perekonomian
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
- Kepala Biro Pengelolaan dan Aset Daerah
2) Penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi;
Penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi meliputi
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan
struktural lingkup Pemprov.Sulsel. terbagi 2 kegiatan yaitu:
1. Pelaksanaan Rapat Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Tim
Penilai Kinerja sebanyak 3 kali dengan rincian:
a. Tanggal 27 Januari 2017 Jabatan Administrator berjumlah 406
orang dan Jabatan Pengawas berjumlah 1.146 orang
b. Tanggal 25 Juli 2017 dan Tanggal 31 Juli 2017 Jabatan
Administrator berjumlah 68 orang dan Jabatan Pengawas
berjumlah 99 orang
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 22
2. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan
Tinggi dan Administrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel
sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut:
✓ Pelantikan 6 Januari 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Esl.II) sebanyak 48 orang dan Pejabat Administrator (Esl.III)
sebanyak 6 orang;
✓ Pelantikan 2 Februari 2017, Pejabat Administrator (Esl.III)
sebanyak 406 orang dan Pejabat Pengawas (Esl.IV) sebanyak
1.146 orang;
✓ Pelantikan 11 Agustus 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Esl.II) sebanyak 16 orang, Pejabat Administrator (Esl.III) sebanyak
68 orang dan Pejabat Pengawas (Esl.IV) sebanyak 99 orang;
✓ Pelantikan 4 Desember 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Esl.II) sebanyak 2 orang;
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.361.550.500,-
dengan realisasi Rp.348.103.350,- (96,28%).
3) Pelaksanaan Evaluasi Kompetensi dan Kelayakan bagi Pegawai ASN.
Kegiatan ini bertujuan agar setiap instansi dapat menyusun dan
menetapkan standar kompetensi teknis pegawai ASN dilingkungannya
dan memberi rekomendasi untuk jabatan yang akan di isi berdasarkan
kualifikasi yang dimiliki Pegawai ASN. Kegiatan ini di laksanakan
sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 489 orang. Dana yang
dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.448.820.000,- dengan
realisasi Rp.447.260.773,- (99,65%).
4) Penataan Manajemen dan Infrastruktur Penilaian Kompetensi.
Kegiatan pelaksanaan penataan manajemen dan infrastruktur
penilaian kompetensi sebagai acuan bagi organisasi dalam
merencanakan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai. Tujuan
dari pelaksanaan kegiatan ini agar saran dan prasarana tersedia
sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp. 380.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 380.301.600,-
atau 99,90%.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 23
5) Pemetaan Jabatan Aparatur Sipil Negara
Tujuan dari Pemetaan Jabatan Aparatur Sipil Negara yaitu
meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya
aparatur. Alokasi dana sebesar Rp. 205.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 204.889.358,- atau 99,95%.
6) Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Formasi PNS
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
data rencana kebutuhan ASN serta terpenuhinya data kebutuhan dan
pengusulan formasi ASN. Adapun kegiatan ini ditunjang dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 249.562.000,- dan teralisasi
sebesar Rp. 248.863.138,- atau 99,72%.
7) Penilaian Prestasi dan Sasaran Kinerja Pegawai
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengevaluasi prestasi kerja
pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Kegiatan ini
menghasilkan 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 243.826.100,- dan terrealisasi sebesar Rp
239.673.600,- atau 98,30%.
8) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Usulan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat PNS berjumlah 674
orang terdiri dari 426 orang utusan Pemerintah Prov.Sulsel, dan 248
utusan Pemerintah Kab/Kota. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat memenuhi syarat untuk ikut dalam ujian sejumlah 491 orang.
Hasil pelaksanaan ujian dari 491 orang yang memenuhi syarat
administrasi, terdapat 4 orang tidak hadir pada saat ujian dan yang
berhasil lulus ujian 482 orang, 5 orang tidak lulus ujian. Kegiatan ini
di berikan anggaran sebesar Rp 50.058.100,- dan terrealisasi sebesar
Rp 50.041.500,- atau 99,97%.
9) Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN;
Pada pelaksanaan kegiatan ini pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi online berjumlah 1.905 orang dan yang dinyatakan lulus
tes kompetensi dasar seleksi 219 orang. Peserta yang lulus tes
kompetensi dasar selanjutnya mengikuti tes kesehatan. Tes kesehatan
peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 146 orang, kemudian
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 24
dilakukan tes psikologi, integritas dan kejujuran yang berhasil
memenuhi syarat sebanyak 80 orang. Selanjutnya seleksi verifikasi
factual dokumen, yang berhasil memenuhi syarat 78 orang. Para
peserta selanjutnya mengikuti tes akhir/Pantukhir (tes ulang
kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara) di Kampus IPDN Jatinangor
Jawa Barat dan yang dinyatakan lulus pada seleksi akhir tersebut
berjumlah 65 orang. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini
berjumlah Rp.410.200.800,- dan yang terealisir sejumlah
Rp.410.126.434,- atau 99,98%.
10) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data kuantitatif dan
kualitatif serta berbagai informasi tentang penyelenggaraan pendidikan
bagi PNS ikatan dinas. Kegiatan ini menghasilkan 2 laporan hasil
pelaksanaan kegiatan di 2 (dua) lokasi. Alokasi dana untuk kegiatan ini
sebesar Rp.146.523.400,- dan terealisasi sebesar Rp.146.390.631,-
atau 99,91%.
c. Persentase ditetapkannya SK jabatan fungsional sesuai usulan
Pada indikator kinerja ini, dilaksanakan satu kegiatan yang menunjang
pencapaian indikator kinerja ini yaitu kegiatan penataan PNS dalam
jabatan fungsional tertentu.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil yang
dicapai pada kegiatan ini yaitu diselesaikan sebanyak 300 Surat
Keputusan pengangkatan jabatan fungsional unit kerja lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menggunakan dana
sebesar Rp.303.180.600,- dan terealisasi sebesar Rp.280.540.367,- atau
sekitar 92,53%.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 25
2) Sasaran II : menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen.
Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target, dan
realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2
Persentase Capaian Sasaran 2
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
(%)
Capaian
Target
Ket
Sasaran
menguatnya
kapasitas
kelembagaan
dan
manajemen
Jumlah
perencanaan serta
laporan capaian
kinerja dan
keuangan BKD;
Laporan/
Dokumen 35 35 100
Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
manajemen PNS di
Sulawesi Selatan
Laporan 1 1 100
Tersusunnya
standar pelayanan
bidang
kepegawaian
Dokumen 2 2 100
Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya
meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen 100
Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa dari dua indikator kinerja rata-rata
capaian sasaran sebesar 100 %.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut :
a. Jumlah perencanaan serta laporan capaian kinerja dan keuangan
BKD.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang
menunjang ketercapaian target sasaran,dengan capaian kinerja sebagai
berikut :
1) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
Kegiatan ini bertujuan menyusun laporan capaian kinerja BKD
sebanyak 16 laporan meliputi LKPj & LPPD kepegawaian, laporan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 26
bulanan dan laporan triwulan capaian kinerja serta laporan tahunan
BKD Tahun 2017. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp.138.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.616.000,-
atau 100%.
2) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Perhitungan
APBD;
Kegiatan ini dilaksanaakan dalam rangka perhitungan APBD BKD
Tahun 2016, terutama penjelasan SiLPA BKD tahun 2016 serta
penyusunan laporan prognosis rencana realisasi anggaran BKD tahun
2017 sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran perubahan
BKD Tahun 2017. Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.
38.484.500,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp.38.484.500,- atau
100 %.
3) Penatausahaan Keuangan;
Tersusunnya dokumen laporan keuangan secara berkala sehingga
diharapkan terlaksananya penatausahaan keuangan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan yang sistematis. Kegiatan ini meliputi
pencatatan atas pengeluaran kas dan juga membuat laporan keuangan
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca,
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Penjabaran APBD
Tahun 2017. Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.
183.767.250,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 183.604.500,- atau
99,91%.
4) Penyusunan dokumen perencanaan anggaran BKD Prov.Sulsel;
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran bidang kepegawaian, baik mengoordinasikan,
mensinkronkan dan mengonsultasikan penyusunan dokumen rencana
kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sehingga
menjadi satu dokumen perencanaan dan penganggaran dalam APBD.
Adapun dokumen yang telah terealisasi sebanyak 4 Dokumen yaitu
adalah : DPA BKD TA. 2017, RKAP-BKD Tahun 2017, DPPA BKD
TA.2017, dan RKA BKD tahun 2018. Jumlah alokasi dana adalah
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 27
sebesar Rp. 62.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.985.000,- atau
99,98 %.
5) Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel;
Kegiatan ini bertujuan menyusun program dan kegiatan BKD sebagai
dokumen perencanaan baik lima tahun maupun perencanaan tahunan
yang meliputi revisi renstra BKD, rencana kerja BKD Tahun 2018 dan
Perubahan rencana kerja BKD Tahun 2017. Dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 58.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.724.761,- atau
99,99%.
6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);
Kegiatan ini bertujuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD sebagai perwujudan dan
pertanggungjawaban kinerja. LAKIP yang disusun pada kegiatan ini
adalah LAKIP BKD Tahun 2016. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp. 25.434.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
25.432.500,- atau 99,99%
7) Penyelesaian Tindak Lanjut LHP;
Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsional. Melalui kegiatan ini dibentuk Tim
Tindak Lanjut Internal BKD yang bertugas menyelesaikan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional baik temuan
Inspektorat Provinsi Sulsel, Itjen Kemendagri maupun temuan BPK RI
pada BKD Prov.Sulsel. Melalui kegiatan ini Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan dari Gubernur
Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
teraktif dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat
Sulsel TA 2015/2016. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp. 25.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.677.000,- atau
99,99%.
8) Pengelolaan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMAKDA);
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penganggaran
dan pelaporan serta laporan keuangan dan capaian kinerja pada BKD
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 28
melalui aplikasi sistem perencanaan dan laporan keuangan yang
meliputi penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan pada SIMAKDA/SIMGAJI (aplikasi pada BPKD), penginputan
capaian kinerja pada aplikasi SIARFAK (aplikasi pada Biro Bina
Pembangunan), penginputan Rencana Kerja Tahunan pada SIPPD
(aplikasi pada Bappeda). Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp. 30.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.749.900,- atau
99,99 %.
9) Pengelolaan Laporan Pajak/ Harta PNS;
Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan pelaporan pajak dan harta
PNS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.
Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.24.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 23.710.000,- atau 98,79%.
10) Penyusunan Laporan Tahunan BKD Prov.Sulsel;
Laporan tahunan disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Prov yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2017. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan
tersebut sebesar Rp.13.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
13.350.000,- atau 100%.
11) Penyusunan LPPD dan LKPj Gubernur Sulsel Bidang Kepegawaian;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi semua
kegiatan yang menjadi kewenangan bidang kepegawaian dalam upaya
peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip kepemerintahan
yang baik. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp.20.744.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.743.000,- atau 99,99%.
12) Forum SKPD pada SKPD BKD Prov.Sulsel.
Kegiatan ini untuk memberikan pedoman gambaran dan arah
pembangunan SDM aparatur jangka pendek, dimana memberikan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 29
informasi tentang program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan
Badan Kepegawiaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2017/2018. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp.21.022.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.020.000,- atau 99,99%.
b. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
PNS di Sulawesi Selatan.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang
menunjang ketercapaian target sasaran, yaitu:
1) Penyusunan Profil BKD;
Tujuan dari kegiatan penyusunan profil kepegawaian adalah:
a) memberikan gambaran keadaan jumlah pegawai yang meliputi
jenis kelamin, golongan, eselon, agama, tingkat pendidikan dan
sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan pegawai yang
dirinci perkabupaten/kota
b) memberikan data dan informasi kepegawaian yang terinci per
kabupaten/kota terdokumentasi dengan baik.
c) memberikan data dan informasi kepegawaian juga akan membantu
Daerah dalam penataan kelembagaan yang berorientasi pada
pengembangan Otonomi Daerah dan rekruitmen Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) sehingga tujuan otonomi Daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap Daerah dapat
tercapai dengan baik
d) Menggambarkan perencanaan strategis berupa visi dan misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, program
dan kegiatan, serta capaian kinerja pelayanan kepegawaian di
provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Adapun alokasi dana sebesar Rp 148.396.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 148.193.500,- atau 99,86 %, dengan Realisasi fisik sebesar 100%.
2) Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota dan Unit KORPRI
Provinsi;
Terlaksananya Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara dan Unit Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dimana yang melantik adalah
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 30
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sulawesi Selatan Ir. H. ABDUL
LATIF, M.Si., MM. Alokasi dana sebesar Rp. 42.275.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 42.175.000,- atao 99,76%.
c. Tersusunnya Standar Pelayanan Bidang Kepegawaian
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang
menunjang ketercapaian target sasaran, yaitu:
1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
Tujuan dari penyusunan standar kompetensi jabatan ini sebagai
persyaratan kompetensi jabatan struktural yang harus dimiliki oleh
pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas sehingga tersusun
dokumen sesuai standar kompetensi jabatan bagi ASN. Alokasi dana
sebesar Rp. 179.970.000,- dan teralisasi sebesar Rp.179.573.467,-
atau 99,78%.
2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan konsistensi kerja
karena pengetahuan akan tugas dan peranan yang jelas dari masing-
masing aparatur sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang
mengurangi efisiensi kerja oragnisasi. Hasil yang dicapai adalah 1
(satu) dokumen SOP sebagai panduan melaksanakan tugas. Alokasi
dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 178.419.000,- dan teralisasi
sebesar Rp.178.379.000,- atau 99,98%.
3) Sasaran III : meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan
pegawai.
Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target, dan
realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 31
Tabel 3
Persentase Capaian Sasaran 3
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
(%)
Capaian
Target
Ket
Sasaran
menguatnya
kapasitas
kelembagaan
dan
manajemen
Persentase
peningkatan disiplin
PNS;
Persen 100 98 98
Persentase
terselesaikannya
kasus-kasus
pelanggaran disiplin
PNS
Persen 100 99 99
Jumlah kebijakan
peningkatan
kesejahteraan
aparatur
Kebijak
an 1 1 100
Jumlah PNS yang
menerima
penghargaan/ tanda
kehormatan
Satyalancana Karya
Satya 10, 20, dan 30
tahun
Orang 2010 2130 105,97
Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya
meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai. 100,74
Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat Rata-rata tingkat capaian kinerja
sasaran ini melebihi target mencapai 100,74%, dapat dilihat bahwa pada
indikator jumlah PNS yang menerima penghargaan/ tanda kehormatan
Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun capaian targetnya melebihi
dari rencana target yaitu 105,97%, di karenakan pelaksanaan
penganugrahan Satyalancana Karya Satya Periode Kedua yang tidak
dilaksanakan di Tahun 2016, di laksanakan pada Tahun 2017. Sehingga
rata-rata sasaran ini melebihi dari target capaian yang ditetapkan.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 32
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan disiplin PNS.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yang
menunjang tercapaian target sasaran, yaitu:
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
Untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dinas PNS BKD Prov.Sulsel
Tahun 2017, melalui kegiatan ini tersedia pakaian dinas pegawai BKD
sebanyak 428 pasang dan 7 jenis. Adapun kegiatan ini dalam rangka
meningkatkan disiplin PNS BKD dalam berpakaian sesuai tata naskah
dinas mengenai pakaian dinas sebagaimana ketentuan yang telah
ditetapkan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.230.900.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 230.534.000,- atau 99,84%.
2) Pengambilan Sumpah PNS
Pengambilan sumpah/ janji PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel
untuk tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap
pertama dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan jumlah peserta
sebanyak 201 PNS, sedangkan tahap kedua pada bulan Desember
2017 sejumlah 256 PNS. Jumlah dana yang dialokasikan untuk
kegiatan ini adalah Rp.123.040.000,- dan terealisasi sebanyak
Rp.122.856.500,- atau 99,85%.
3) Pembinaan Mental Korohanian/ Character Building Anggota KORPRI
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membentuk character diri yang
tangguh. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Kerohanian/
Character Building diikuti oleh 70 orang anggota Korpri dan
dilaksanakan pada Triwulan IV. Adapun anggaran yang dialokasikan
untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.250.000,- dan teralisasi sebesar
Rp. 102.220.000,- atau 99,97%.
4) Penguatan Penghayatan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan
Anggota KORPRI
Kegiatan penghayatan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan bagi
Anggota KORPRI dilaksanakan bertepatan Hari Ulang Tahun ke-46
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 33
Korps Pegawai Republik Indonesia. Ini dianggap momentum tepat
karena dapat :
➢ Meningkatkan Jiwa Korsa KORPRI sebagai perekat pemersatu
bangsa;
➢ KORPRI siap bekerja bersama dengan segenap komponen bangsa
guna menjaga stabilitas Negara;
➢ KORPRI siap mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
dilaksanakan Upacara Bendera tanggal 29 November 2017, Ir.H.Abdul
Latif, M.Si.,MM. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan selaku
Pembina Upacara dengan dihadiri oleh 1.000 orang yang terdiri dari
Kepala OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan peserta upacara
yang terdiri dari Anggota KORPRI Perwakilan Unit OPD Provinsi, Tim
Paduan Suara, Tim Korsik. Alokasi dana sebesar Rp. 55.975.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 55.975.000,- atau 100%.
b. Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yang
menunjang tercapaian target sasaran, yaitu:
1) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
Menyelesaikan administrasi penjatuhan hukuman disiplin berupa
penetapan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin kepada PNS yang melanggar. Adapun jumlah PNS yang
melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang disiplin PNS selama tahun 2017 adalah sebanyak 42 orang
hingga Desember 2016, dan telah ditindaklanjuti dengan keputusan
Gubernur berupa:
a) Teguran lisan dan tertulis;
b) Pernyataan tidak puas secara tertulis;
c) Penundaan KGB selama 1 (satu) Tahun
d) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun;
e) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun;
f) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 34
g) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
h) Pembebasan dari jabatan
i) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;
j) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
k) Pemberhentian sementara sebagai PNS.
Adapun anggaran yang dialokasikan Rp. 200.000.000,- dan terealisasi
Rp. 197.768.013,- atau sekitar 99,88%.
2) Penyelenggaraan konseling PNS;
Untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam pembinaan
PNS yang melakukan pelanggaran maka perlu dilakukan konseling
bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun bagi PNS
yang mengajukan permohonan ijin cerai karena permasalahan
keluarga. Dalam tahun 2017 sebanyak 19 orang PNS yang mengajukan
izin melakukan perceraian dan telah dilakukan konseling sebanyak 10
orang, dengan rincian sebanyak 5 orang telah terbit keputusan izin
melakukan perceraian, sebanyak 3 orang dikembalikan berkasnya, dan
11 orang sementara dalam proses perceraian (tahap mediasi). Total
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 49.908.000,-. Realisasi
anggaran dari kegiatan ini adalah Rp. 49.203.999,- atau sekitar
98,59%.
3) Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi bagi Anggota Korpri yang
Menghadapi Masalah
Kegiatan pelayanan Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi bagi
Anggota Korpri yang menghadapi masalah dalam lingkup Pemerintah
Prov. Sulawesi Selatan yang semula diperkirakan 2 (dua) kasus,
sampai pada akhir tahun tidak menerima permohonan konsultasi dan
bantuan hukum. Sehingga pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada
pelaksanaan administrasi kesekertariatan dan pembuatan laporan.
Alokasi dana sebesar Rp35.960.000,- dan terealisasi sebesar
Rp35.960.000,- atau 100%.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 35
c. Jumlah peningkatan kesejahteraan aparatur
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yang
menunjang tercapaian target sasaran, yaitu:
1) Peningkatan kesejahteraan aparatur;
Peningkatan kesejahteraan aparatur merupakan kegiatan untuk
memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja secara efektif dan
efisien dalam beretos kerja. Adapun tujuan dari Peningkatan
Kesejahteraan Apartur adalah:
1. Mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai;
2. Mengetahui tingkat perilaku kerja apartur.
Tahapan kegiatan ini sebagai berikut:
a. Melakukan kendali manajemen pelaksanaan Peraturan Gubernur
Nomor 56 Tahun 2013;
b. Melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan system e-TD pada
OPD;
c. Melakukan verifikasi mutasi PNS lintas OPD untuk disesuaikan ke
dalam system;
d. Melakukan verifikasi daftar tunjangan daerah untuk kemudian
diteruskan ke BPKD;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tunjangan
daerah;
f. Mengkoordinir pelaksanaan Upacara Bendera dan Apel Pagi di
Lingkup Kantor Gubernur.
Alokasi Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 380.000.000,- dan yang
terealisasi sebesar Rp. 366.905.848,- atau 96,35%.
2) Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Korpri Sulsel
Kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota Korpri dalam hal ini ASN
dan Purnabhakti ASN dalam bentuk penghormatan, perhatian dan
upaya meringankan beban bagi Anggota KORPRI, maka perlu diberikan
bantuan kepada ASN yang wafat. Pelaksanaannya dalam bentuk
pelayanan persemayaman dan tahun 2017 telah terlaksana pelayanan
persemayaman bagi Anggota KORPRI yan tewas / wafat dalam Lingkup
Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 60 (Enam Puluh) orang
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 36
Anggota KORPRI. Capaian melebihi target yaitu sebanyak 48 orang.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.840.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 1.003.050.000,- atau 99,82%
3) Penyediaan Tanah Pekuburan Bagi Anggota KORPRI, Pemetaan dan
Pemagaran dan Pengadaan Tanah Pekuburan
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dan tertatanya lahan
pekuburan bagi Anggota KORPRI. Adapun kegiatan ini ditunjang
dengan dana sebesar Rp. 29.227.500,- dan terealisasi Rp. 29.227.500,-
atau 100%.
4) Pengiriman Kontingen Sekretariat DP.KORPRI Sulsel pada PORKORPRI
Sulsel dan PORNAS
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi Anggota
Korpri pada Kegiatan PORNAS KORPRI. Kegiatan ini diikuti oleh 100
orang Anggota KORPRI. Alokasi dana sebesar Rp. 305.350.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 305.135.800,- atau 99,93%.
5) Kesekertariatan BAPOR KORPRI Sulsel
Kegiatan ini merupakan kegiatan belanja pokok langsung yang
mengakomodir 5 jasa operasional BAPOR KORPRI yang terdiri dari
kebutuhan sarana dan prasarana, alat-alat tulis kantor, penyediaan
barang cetakan dan penganggaran, kebutuhan poko biaya makanan
dan minuman, dan mengakomodir kebutuhan pokok ke luar Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota. Alokasi dana sebesar
Rp167.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp167.615.800,- atau
99,99%.
6) Peningkatan Kualitas Seni Budaya Anggota Korpri Provinsi dan
Kab/Kota;
Peningkatan Kualitas Seni Budaya Anggota Korpri Provinsi dan
Kab/Kota merupakan salah satu tahapan dalam melakukan kegiatan
Peningkatan Seni Budaya untuk melasanakan kebijakan Korpri dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika
yang berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, di mana dalam
kegiatan ini diwujudkan dalam lomba pembacaan Panca Prasetya
korpri yang diikuti oleh seluruh OPD yang ada di Pemrintah Provinsi
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 37
Sulawesi Selatan. Alokasi dana sebesar Rp. 26.000.00,- dan terealisasi
sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100%.
d. Jumlah PNS yang menerima penghargaan tanda kehormatan
Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang
menunjang tercapaian target sasaran, yaitu :
1) Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Berprestasi;
Pemberian penghargaan PNS berprestasi pada Tahun 2017 dibagi atas
2 kategori yaitu :
1. Penghargaan diberikan kepada PNS yang berprestasi dalam bidang
perilaku kerja khususnya ketaatan dalam memenuhi ketentuan jam
kerja, loyalitas dan kinerja serta syarat-syarat lainnya. nominasi
penerima penghargaan diusulkan oleh SKPD unit kerja masing-
masing Lingkup Pemprov. Sulsel dengan rincian sebagai berikut :
a. Penghargaan kepada PNS Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang
diberikan Pin Emas KORPRI dengan bobot 5 gram.
b. Penghargaan kepada PNS Pejabat Eselon IV sebanyak 5 orang
diberikan Pin Emas KORPRI dengan bobot 4 gram.
c. Penghargaan kepada non eselon (staf) 10 orang diberikan Pin
Emas KORPRI dengan bobot 3 gram.
2. Penghargaan berupa PIN logo WTP Sulsel kepada seluruh Pejabat
Pimpinan Tinggi/Eselon II, Pejabat Administrator/Eselon III, dan
Pejabat Pengawas/Eselon IV lingkup Pemprov. Sulsel, Pimpinan dan
anggota DPRD Prov.Sulsel serta pejabat pengelola keuangan dan
barang sebanyak 1500 orang, atas kontribusi nyata dalam
keberhasilan pemerintah Prov. Sulsel memperoleh predikat WTP 7
kali secara berturut-turut.
Alokasi Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 164.714.800,- dan yang
terealisasi sebesar Rp. 164.638.200,- atau 99,95%
2) Penganugerahaan Satyalancana Karya Satya;
Penyematan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan
30 tahun selama tahun 2017 dilakukan dengan 2 tahap yaitu pada
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 38
tanggal 16 Agustus 2017 (tahap I) berjumlah 300 orang dengan rincian
sebagai berikut:
➢ Satyalancana 30 tahun sebanyak 89 orang;
➢ Satyalancana 20 tahun sebanyak 157 orang;
➢ Satyalancana 10 tahun sebanyak 54 orang.
Sementara periode kedua (tahap II) dilaksanakan pada tanggal 21
Desember 2017 diikuti peserta sebanyak 310 orang denga rincian
sebagai berikut :
➢ Satyalancana 30 tahun sebanyak 130 orang
➢ Satyalancana 20 tahun sebanyak 60 orang
➢ Satyalancana 10 tahun sebanyak 114 orang
Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 175.326.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 175.160.100,- atau 99,91%.
4) Sasaran IV : meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian berbasis TIK terwujudnya pelayanan prima administrasi
kepegawaian berbasis TIK.
Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, dengan target,
dan realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 4
Persentase Capaian Sasaran 4
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
(%)
Capaian
Target
Ket
Sasaran
meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
berbasis TIK
Persentase pelayanan
administrasi
kepegawaian secara
tepat waktu dari
keseluruhan usulan
yang diterima
Persen 100 98 98
Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
berbasis TIK.
98
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 39
Dari tabel 4 di atas dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini
mencapai 98,00% yang secara umum termasuk dalam kategori sangat baik.
Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 32 (dua pulu tujuh) kegiatan
yang menunjang tercapaian target sasaran, yaitu :
1) Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS;
Pada tahun 2016 pengelolaan administrasi kenaikan pangkat telah
mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi mutasi kenaikan
pangkat bagi PNSD dalam lingkup Pemerintah Prov.Sulsel dan
Pemerintah Kab/ Kota se-Sulsel. Dimana usul kenaikan pangkat Tahun
2017 sebayak 8.813 usulan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun
2016 sebanyak 8.414 usulan. Namun secara kualitatif tingkat
penyelesaian SK kenaikan pangkat meningkat seiring dengan perbaikan
sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan internet yang memadai
dengan menyewa jaringan bandwidth telkom untuk mendukung aplikasi
SAPK yang on-line dengan BKN serta penambahan jumlah perangkat
komputer dan menyederhanakan prosedur kenaikan pangkat. Berikut
Usul kenaikan pangkat selama Tahun 2017:
a. Periode 1 April 2017
• Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel sebanyak 2.137 orang
dengan perincian sebagai berikut :
a. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusulkan ke
Kanreg IV BKN sebanyak 2.106 orang
b. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusul ke
Presiden sebanyak 31 orang
• Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota sebanyak 2.789 orang
dengan perincian sebagai berikut :
a. Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke
Kanreg IV BKN sebanyak 2.693 orang
b. kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke Presiden
sebanyak 96 orang.
b. Periode 1 Oktober 2017
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 40
• Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel sebanyak 1.497 orang
terealisasi sebanyak 1.492 dan tersisa sebanyak 5 usulan dengan
perincian sebagai berikut :
a. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusulkan ke
Kanreg IV BKN sebanyak 1.465 orang
b. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusul ke
Presiden sebanyak 32 orang
• Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota sebanyak 2.390 orang
terealisasi sebanyak 2.381 orang dan tersisa sebanyak 9 usulan
dengan perincian sebagai berikut :
a. Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke
Kanreg IV BKN sebanyak 2.239 orang
b. kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke Presiden
sebanyak 151 orang.
Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 435.500.000,- dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 430.310.239,- atau 98,81%.
2) Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS;
Usul pelayanan administrasi pensiun Tahun 2017 sebanyak 1.210
usulan. Dapat dijelaskan pula bahwa masa perpanjangan usia pensiun
sampai tahun 2017 sebagaimana adanya perpanjangan masa pensiun
dari usia 56 tahun menjadi 58 tahun sesuai dengan UU NO 5 Tahun
2014 tentang ASN. Adapun kinerja pengelolaan pensiun dapat dilihat
sebagai berikut :
• Usul Pensiun Tahun 2017 sebanyak 1.210 dengan rincian :
a. PNS (GURU) yang pensiun sebanyak 631 orang terealisasi
sebanyak 501 orang dan tersisa sebanyak 130 orang (masih
dalam proses BKN)
b. PNS Pemrov. Sulawesi Selatan (OPD) yang pensiun sebanyak 579
orang terealisasi sebanyak 456 orang dan tersisa 123 orang
(masih dalam proses BKN)
dengan anggaran sebesar Rp. 171.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
162.823.454,- atau 95,22%.
3) Pengelolaan Administrasi Perpindahan PNS;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 41
Kinerja pengelolaan administrasi perpindahan Tahun 2017 sebanyak
18.571 orang dan tingkat penyelesaian administrasi meningkat artinya
seluruh permohonan masuk yang memenuhi syarat telah diproses
sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pengelolaan administrasi
perpindahan pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) PNS pindah ke Pemerintah Sulawesi Sekatan sebanyak 184 orang;
b) PNS Pindah antar OPD lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan
sebanyak 84 orang;
c) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan pindah ke Instansi Lain
sebanyak 31 orang;
d) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan pindah ke Pemerintah
Kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 20 orang;
e) PNS pindah antar Kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 460
orang;
f) PNS pindah dari Instasi Lain ke Pemerintah Kab/Kota se Sulawesi
Selatan sebanyak 491 orang;
g) PNS pindah dari Pemerintah Kab/Kota se Sulawesi Selatan ke
Instansi Lain sebanyak 181 orang;
h) PNS dari Instansi Lain Titipan Kerja Ke Pemerintah Prov. Sulawesi
Selatan sebanyak 4 orang;
i) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan Titipan Kerja ke Instansi
Lain sebanyak 8 orang;
j) PNS Kab/Kota se Sulawesi Selatan Titipan Kerja ke Instansi Lain
dan Sebaliknya sebanyak 20 orang;
k) Pengalihan PNS Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
sebanyak 17.014 yang terdiri dari:
❖ Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota se Sulawesi
Selatan sebanyak 15.997 orang;
❖ Bidang Kehutanan kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 928
orang;
❖ Pengawas Ketenagakerjaan Kab/Kota se Sulawesi Selatan
sebanyak 57 orang;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 42
❖ Inspektur Ketenagalistrikan se Sulawesi Selatan sebanyak 32
orang.
l) Pengalihan PNS Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjadi PNS
Pusat sebanyak 74 orang yang terdiri dari :
❖ Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu
Hasil Perikanan menjadi PNS Kementrian Kelautan dan
Perikanan sebanyak 5 orang;
❖ Yang menyelenggarakan Bidang Perhubungan menjadi PNS
Kementerian Perhubungan RI sebanyak 53 orang;
❖ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral sebanyak 16 orang.
Pada Tahun 2017 PNS yang mengajukan permohonan pindah ke
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 527 orang dan telah
dilaksanakan seleksi mutasi pindah , 184 yang berproses SK dan 343
usulan yang ditolak. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk
memperoleh PNS yang kompeten, disiplin, dan berdedikasi tinggi serta
menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man
in the right place). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini
sebesar Rp. 444.384.000,- dimana terealisasi sebesar Rp.443.212.174,-
atau 99,79 %
4) Penyelesaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BKD pada Sub Bidang Data dan
Dokumen. Waktu pelaksanaan yaitu 1 (satu) periode kegiatan
penganggaran. Selam pelaksanaan kegiatan ini, Sub Bidang data dan
Dokumen telah merekapitulasi jumlah PNS menurut gilongan ruang
pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan keadaan Desember 2017
sebanyak 26.229 orang PNS. Dengan rincian keadaan November 2017
sebanyak 26.235 orang PNS. Pensiun sebanyak 46 orang, meninggal
20 orang dan pindah keluar 1 orang. Sedangkan yang pindah masuk
sebanyak 39 orang dan peralihan 22 orang. Alokasi anggaran sebesar
Rp. 23.303.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.253.500,- atau
99,79%
5) Penyelesaian KARPEG, KARIS, KARSU
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 43
Selama tahun 2017 penyelesaian Kartu Pegawai (KARPEG) PNS lingkup
Pemerintah Prov. Sulsel Tahun 2017 yang diusulkan pada Kantor
Regional IV BKN Makassar sebanyak 499 orang. Selama tahun 2017
penyelesaian KARIS (Kartu Istri) sebanyak 154 orang dan KARSU
(Kartus Suami) sebanyak 194 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp. 44.427.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.059.382,-
atau 94,67%
6) Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar;
Pada kegiatan ini, usulan izin belajar berjumlah 215, namun yang
diproses melalui Surat Keputusan Gubernur Sulsel sebanyak 128
orang PNS Pemerintah Prov. Sulsel pada tahun 2017 sedangkan PNS
yang mengikuti tugas belajar pada tahun 2017 sebanyak 20 orang.
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut
Tabel 5
Rekapitulasi PNS Pemprov Sulsel Yang Mengambil Surat Izin Belajar &
Tugas Belajar Tahun 2017
No Jenjang
Pendidikan
Tahun Anggaran 2017
Izin Belajar Tugas Belajar
1 SMA - -
2 D3 5 -
3 D4 4 -
4 S1 43 -
5 Profesi - 7
6 Spesialis - 5
7 S2 73 8
8 S3 3 -
Jumlah 128 20
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.211.500,-
dan yang dapat terealisir sebesar Rp.103.111.750,- atau (99,90%).
7) Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
berbasis TIK;
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi
data PNS dengan pemutakhiran / peremajaan data PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dana yang dialokasikan untuk
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 44
kegiatan ini sebesar Rp.299.218.000,- dan yang dapat terealisir sebesar
Rp.292.557.900,- atau 97,77%).
8) Pembangunan Sistem Manajemen Dokumental Digital Arsip
Kepegawaian;
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi
pengelolaan arsip kepegawaian melalui tata naskah kepegawaian
elektronik document management System (DMS). Untuk tahun 2017,
telah dilaksanakan perekaman data fisik arsip kepegawaian secara
digital/elektronik yang terinegrasi ke sistem informasi Document
Management System (DMS). Adapun kegiatan ini ditunjang dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 141.217.500,- dan yang
terealisasi sebesar Rp. 140.950.500,- atau 99,81%.
9) Pengolahan Data Tata Naskah Kepegawaian;
Melalui kegiatan ini telah dilakukan pemutakhiran database dan
pemeliharaan arsip kepegawaian serta mengkonversi arsip pegawai
dalam format digital untuk mewujudkan sistem pengolahan dan
penyajian data pegawai yang cepat, mutakhir, akurat, dan akuntabel
sebagai basis data dalam pengambilan suatu kebijakan pimpinan dan
pengembangan karier pegawai. Adapun hasil kinerja kegiatan ini
selama tahun 2017 yaitu :
a) Terinputnya data SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober
2017 sebanyak 15.229 yang tersebar di OPD lingkup
Pemprov.Sulsel;
b) Terinputnya data SK pindah masuk ke Pemprov.Sulsel sebanyak
195 PNS;
c) Terinputnya data SK pindah keluar ke Pemprov.Sulsel sebanyak 96
PNS;
d) Terinputnya data SK pindah antar instansi dalam lingkup
Pemprov.Sulsel sebanyak 165 orang PNS;
e) Terinputnya data SK Pengalihan PNS Pemrintah Kab/Kota ke
Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 16.838 orang PNS;
f) Terinput dan tersimpannya perubahan data kepegawaian setiap
PNS pada bulan Januari s/d Desember 2017 secara elektronik
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 45
(digital) dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG);
Adapaun alokasi dana sebesar Rp. 341.642.000,- dengan realisasi fisik
100% dan dana sebesar Rp. 336.601.000,- atau 98,52%.
10) Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan dan Website BKD Prov.Sulsel;
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan layanan informasi kepegawaian
website melalui situs resmi BKD dengan alamat situs www.bkd-
sulsel.go.id yang telah terdaftar pada ISP dengan desain dan entry
informasi terkini (up to date) tentang aktivitas kepegawaian
Pemprov.Sulsel. Sehingga diharapkan akan terpublikasi informasi
kepegawaian melalui situs web/internet dan terintegrasinya aplikasi
SAPK BKN dengan BKD Prov. Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan memanfaatkan dana sejumlah Rp. 419.159.500,- dan
terealisasi sebesar Rp. 412.841.300,- atau 98,49%.
11) Penyebarluasan Informasi Kepegawaian;
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyajian dan
penyebarluasan data/informasi kepegawaian melalui pameran
pembangunan yang diadakan di Celebes Convention Center (CCC)
Makassar. Alokasi dana sebesar Rp. 101.622.500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 100.867.000,- atau 99,26%.
12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Merupakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat meliputi: belanja
perangko, materai dan benda pos lainnya; serta belanja paket dan
pengiriman untuk kebutuhan selama satu tahun. Untuk kegiatan ini
pada tahun 2017 realisasi fisiknya mencapai 100% dengan
menghabiskan dana sebesar Rp. 35.758.350,- atau 99,88% dari alokasi
dana sebesar Rp. 35.800.000,-;
13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
Meliputi belanja pajak kendaraan dinas/operasional BKD dengan
rincian 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat dan 22 (dua puluh
dua) unit kendaraan roda dua. Anggaran yang disediakan sebesar
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 46
Rp.28.500.000,- dan yang telah digunakan sebesar Rp.12.903.730,-
atau sekitar 45,28% dengan realiasi fisik sebesar 100 %.
14) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang;
Dengan realisasi fisik sebesar 100 %, kegiatan ini bertujuan
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi dana yang
disediakan sebesar Rp. 240.956.000,- dan dana yang terpakai sebesar
Rp. 240.923.000,- atau 99,99% dari total anggaran yang diperuntukan
untuk kegiatan ini.
15) Penyediaan Jasa/Alat Kebersihan ;
Merupakan kegiatan penyediaan jasa/alat kebersihan sejumlah 479
jenis meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta
belanja jasa kebersihan untuk kebutuhan selama satu tahun. Untuk
kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100% dan menghabiskan dana
sebesar Rp.109.750.000,- atau 100% dari alokasi dana sebesar Rp.
109.750.000,-
16) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor;
Guna meningkatkan kinerja aparatur maka sarana dan prasarana
aparatur sejumlah 640 buah/unit perlu ditingkatkan. Dalam
pelaksanaannya meliputi: pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan
komputer. Dana yang disediakan untuk Tahun 2017 adalah sebesar
Rp.125.480.000,,- dan yang telah digunakan sebesar Rp.125.455.000,-
atau 99,98 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.
17) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan administrasi kantor, dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Dana yang disediakan sebesar Rp.203.646.250,- dan dana yang
terpakai sebesar Rp.203.546.500,- atau 99,95%.
18) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
berupa Amplop dan Kertas Kop Gubernur, Amplop dan Kertas Kop
Setda, Kertas Kop dan Map BKD, Blanko lembar disposisi, Buku
kuitansi dan buku-buku lainya untuk pertanggungjawaban keuangan
dan lain-lainnya serta penggandaan/ foto copy bahan peraturan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 47
perundang-undangan dan dokumen lainnya yang diperuntukkan
untuk 1 (satu) tahun anggaran; dan untuk tahun 2017 realisasi
anggaran adalah sebesar Rp.205.053.000,- atau 99,80% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 205.472.880 dengan realisasi fisik 100%.
19) Menyediakan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor;
Untuk kebutuhan penerangan ruangan BKD dan kebutuhan alat listrik
BKD, sepanjang tahun 2017 kegiatan ini terealisasi fisik sebesar 100%.
Adapun kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.29.235.500,- dan
yang terpakai sebesar Rp.29.232.500,- atau 99,99% dari total anggaran
yang diperuntukan untuk kegiatan ini.
20) Penyediaan biaya jasa kantor lainnya;
Dana sebesar Rp. 109.200.000,- yang dialokasi pada tahun anggaran
2017 ini diperuntukkan untuk membiayai pemakaian telepon, belanja
surat kabar/majalah, belanja kawat/ faksimili/ internet selama 12
bulan yang menghabiskan dana sebesar Rp.83.191.178,- atau 76,18%
dari anggaran yang disediakan. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah
100%
21) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Dari kegiatan ini realiasi fisik mencapai 100% dan untuk tahun 2017
telah dilaksanakan pengadaan barang/ alat-alat kantor 100
unit/set/paket/buah meliputi : pengadaan mesin jilid sebanyak 1 unit,
pengadaan almari sebanyak 5 unit, pengadaan komputer/PC sebanyak
24 unit, pengadaan notebook sebanyak 6 unit, pengadaan printer
sebanyak 14 unit, pengadaan meja makan sebanyak 1 buah,
pengadaan kursi kerja untuk CAT dan kursi putar sebanyak 39 buah,
pengadaan peralatan dapur 1 buah, pengadaan televisi sebanyak 1
unit, pengadaan gorden jendela sebanyak 1 paket, pengadaan
LCD/Proyektor sebanyak 2 unit, dan pengadaan Radio Portable (HT)
sebanyak 5 unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.672.706.469,-
dan terealisasi sebesar Rp.666.135.000,- atau 99,02%;
22) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 48
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan buku-buku dan referensi
terutama tentang peraturan kepegawaian serta penyediaan
majalah/buletin/surat kabar harian dan mingguan. Alokasi dana yang
disediakan sebesar Rp. 43.052.000,- dan dana yang terpakai sebesar
Rp. 43.038.000,- atau 99,97% dari total anggaran yang diperuntukan
untuk kegiatan ini.
23) Penyediaan Makanan dan Minuman;
Kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100% yang terdiri dari
penyediaan belanja makan minum harian pegawai, makan minum
rapat dan makan minum tamu selama 12 bulan. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp.316.954.000,- dengan dana terpakai sebesar
Rp.316.929.650,- atau 99,99%.
24) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar pemerintah dan/ atau
instansi terkait dibutuhkan anggaran perjalanan dinas dalam daerah
dan perjalanan dinas luar daerah dengan capaian fisik 100%.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.078.032.800,-. Dana yang
terpakai sebesar Rp.1.076.289.630,- atau 99,84%.
25) Pengelolaan Administrasi Umum kepegawaian pada BKD Prov.Sulsel;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepegawaian yang
terdiri dari 5 layanan pada Sekretariat BKD Prov.Sulsel. Anggaran yang
disediakan sebesar Rp.168.260.500,- dan yang telah digunakan
sebesar Rp. 168.240.250,- atau 99,99%.
26) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
Guna meningkatkan pelayanan administrasi kantor dan kinerja
aparatur maka kualitas sarana dan prasarana kantor perlu
ditingkatkan yang meliputi: pemeliharaan 23 ruangan kantor BKD dan
1 gedung UTPB dengan realisasi fisik mencapai 100%. Dana yang
dihabiskan adalah sebesar Rp. 404.679.700,- atau sekitar 99,92%, dari
alokasi dana yang diperuntukkan sebesar Rp. 405.000.000,-.
27) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin/berkala 9 (sembilan) mobil dan
22 (dua puluh dua) motor meliputi: belanja jasa sopir, belanja jasa
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 49
service, belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas, dengan realisasi fisik sebanyak 100%.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 703.785.000,- dan yang telah
digunakan sebesar Rp. 703.618.147,- atau sekitar 99,98%.
28) Penataan Arsip Pegawai BKD.
Kegiatan ini meliputi penataan arsip personal 87 file PNS pada BKD
Prov.Sulsel. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 14.074.000,- dan
yang telah digunakan sebesar Rp. 14.044.250,- atau sekitar 99,79%.
29) Pengelolaan Barang/Inventaris pada BKD Prov.Sulsel
Kegiatan ini untuk melakukan urusan ketatausahaan pengelolaan
barang inventaris, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp
428.414.000,- dan yang telah digunakan sebesar Rp. 426.060.750,-
atau sekitar 99,45%.
30) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan 1 rumah dinas yang
merupakan asset milik daerah prov.sulsel. Biro Pengelolaan Aset
Daerah Prov.Sulsel untuk Tahun 2017 tidak menganggarkan
pemeliharaan terhadap rumah dinas tersebut, sehingga BKD pada
Tahun Anggaran 2017 mengadakan kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas untuk Kepala BKD Prov.Sulsel. Alokasi
anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.230.759.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.229.449.503,- atau 99,43%;
31) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Surat
Kabar
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi belanja biaya telepon dan
listrik pada UPT Pembinaan Korps ASN selama 12 bulan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.56.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.44.037.983,- atau 78,64%;
32) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir 3 jasa kebutuhan
meliputi: alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan, serta biaya
makan dan minum rapat/ tamu di lingkungan kantor UPT Pembinaan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 50
Korps Profesi Pegawai ASN salama 1 Tahun. Alokasi anggaran pada
kegiatan ini sebesar Rp.333.241.336,- dan terealisasi sebesar
Rp.332.939.900,- atau 99,91% dan realisasi fisik 100%.
Dari hasil evaluasi di atas, dimana anggaran Tahun 2017 BKD Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar Rp.26.146.180.500,- (termasuk anggaran
perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar
Rp25.487.862.174,- atau 97,48%,- dengan capaian kinerja fisik rata-rata
sebesar 100%.
Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan,
kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan.
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2017 dapat
dilihat pada lampiran 1
III. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan
usulan sebesar Rp.25.184.623.507,76,- terdiri atas:
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.461.197.362,-
- Belanja Langsung : Rp. 12.723.426.145,96
Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan
maupun realisasi fisik. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
BKD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas
pelaksanaan tugas masing-masing dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur.
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan
dengan optimal.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 51
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai
efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada BKD Prov.Sulsel
dalam mewujudkan good governance yang dilaksanakan dengan arah
kebijakan yaitu meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang baik.
IV. Capaian Renstra BKD Prov.Sulsel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Kinerja Renstra
BKD Tahun 2013-2018 Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tabel 6
Matriks capaian Renstra BKD Prov.Sulsel sampai Tahun 2017
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis
kompetensi.
No Indikator Kinerja Target
Renstra BKD
2013-2018
Capaian
Kinerja s/d
Tahun 2016
Capaian
Kinerja s/d
Tahun 2017
Capaian
Kinerja s/d
Tahun 2017
1.
Persentase aparatur pengelola kepegawaian
di SKPD yang kompeten dan profesional mengelola
manajemen kepegawaian dengan benar dan tepat waktu
100%
38,67%
58,27%
77,87%
2.
Persentase pegawai ASN yang ditempatkan
pada jabatan sesuai kebutuhan dan
kompetensi
100%
39,40%
58,60%
78,40%
3.
Persentase
ditetapkannya SK
jabatan fungsional
sesuai usulan
100%
39,80%
59,60%
79,60%
Rata-rata capaian
sasaran strategis 1 39,47% 58,80% 78,62%
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 52
Sasaran Strategis 2
Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen
4.
Jumlah perencanaan
serta laporan capaian
kinerja dan keuangan
BKD;
100
Laporan
70
Laporan
105
Laporan
140
Laporan
5. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian
5
Dokumen
1
Dokume
n
1
Dokume
n
2
Dokumen
6. Jumlah laporan pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan
14
Laporan
11
Laporan
12
Laporan
13
Laporan
Rata-rata capaian
sasaran strategis 2
56,19%
70,24%
90,95%
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai.
7. Persentase peningkatan
disiplin; 100%
39,20%
58,40%
78,00%
8.
Persentase
terselesaikannya kasus-
kasus pelanggaran
disiplin PNS
100% 39,60% 59,20% 79,00%
9. Jumlah kebijakan
peningkatan
kesejahteraan aparatur
5
kebijakan
3
kebijakan
3
kebijakan
4
kebijakan
10
Jumlah PNS yang
menerima
penghargaan/ tanda
kehormatan
Satyalancana Karya
Satya 10, 20, dan 30
tahun
2.267
Orang
1.724
Orang
2,360
Orang
2,970
Orang
Rata-rata capaian
sasaran strategis 3 53,71% 70,43% 92,15%
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepagawaian berbasis TIK
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 53
11
Persentase pelayanan
administrasi
kepegawaian secara
tepat waktu dari
keseluruhan usulan
yang diterima
100%
39,00%
58,60%
78,20%
Rata-rata capaian
sasaran strategis 4 39,00% 58,60% 78,20%
Persentase Tingkat
Pencapaian Kinerja
Sampai Tahun 2017
47,01% 64,52% 84,98%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Renstra
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan
Tahun 2017 mencapai 84,98% dari target 100 % artinya bila capaian
kinerja ini minimal dipertahankan sampai Tahun 2018, akan melampaui
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Tahun 2013-2018.
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan. Adapun struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, meliputi:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara, meliputi:
1. Subbidang Perencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Subbidang Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
3. Subbidang Data dan Dokumen.
d. Bidang Pengembangan Karier, meliputi:
1. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 54
2. Subbidang Jabatan Fungsional; dan
3. Subbidang Pengembangan Pegawai.
e. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, meliputi:
1. Subbidang Kinerja Pegawai;
2. Subbidang Pensiun dan Cuti; dan
3. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan.
f. Bidang Pengendalian Pegawai, meliputi:
1. Subbidang Mutasi Pindah;
2. Subbidang Disiplin dan Konseling; dan
3. Subbidang Kenaikan Pangkat.
g. Jabatan Fungsional.
Selanjutnya untuk mendukung kinerja pelayanan di BKD Prov.Sulsel,
maka dibentuklah dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Penilaian
Potensi dan Kompetensi dan UPT Pembinaan Korps Profesi Pegawai ASN.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Badan
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan
daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pergub diatas
badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Bidang
Kepegawaian;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga
Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 55
Selatan yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal
pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan yaitu :
Desain organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan menurut Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016, dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Perda Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2016
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PROGRAM
SUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN
DAN HUKUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA
BADAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PERENCANAAN & INFORMASI ASN
BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER
BIDANG KINERJA & KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
BIDANG PENGENDALIAN
PEGAWAI
SUBBID
PERENCANAAN
PEGAWAI ASN
SUBBID INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUBBID JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN
ADMINISTRATOR
SUBBID JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBID KINERJA
PEGAWAI
SUBBID PENSIUN
DAN CUTI
SUBBID MUTASI
PINDAH
SUBBID DISIPLIN
DAN KONSELING
SUBBID DATA DAN
DOKUMEN
SUBBID
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUBBID
KESEJAHTERAAN
DAN PENGHARGAAN
SUBBID KENAIKAN
PANGKAT
UPT PENILAIAN
POTENSI DAN
KOMPETENSI
UPT PEMBINAAN
KORPS PROFESI
PEGAWAI ASN
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 56
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan beberapa
indikator yang akan dicapai Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 yaitu :
1. Persentase ditempatkannya ASN pada jabatan sesuai kompetensi yang
dimiliki;
2. Persentase penerapan manajemen kinerja;
3. Persentase penerapan manajemen talenta;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kepegawaian.
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi dan
perlu diupayakan penanganannya, sehingga dalam pelaksanaan program/
kegiatan Tahun 2019, masalah yang timbul dapat diminimalisir dan cepat
dicarikan pemecahannya.
Adapun permasalahan yang kami indentifikasi, antara lain :
1. Belum ada kejelasan tentang standar kompetensi ASN;
2. Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum
maksimal dilakukan;
3. Belum adanya pola karier ASN;
4. Sarana dan prasarana pendukung assessment pegawai belum optimal;
5. Tunjangan kinerja belum memenuhi kebutuhan pegawai;
6. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) belum dapat
diakses oleh seluruh pegawai;
7. Belum efektifnya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, terutama
belum terkoneksinya SIMPEG dengan SKPD Lingkup Pemprov.Sulsel
dan Kab/Kota di Sulsel.
Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh
Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk
mengantisipasi permasalahan yang ada, antara lain :
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 57
1. Menyempurnakan instrumen-instrumen kelembagaan dalam rangka
penataan karier PNS Pemprov.Sulsel (penyusunan pola kerier, Analisis
Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), penyusunan standar
kompetensi jabatan, pembangunan Assessmen Center Pemprov.Sulsel);
2. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu
berdasarkan hasil perencanaan, analisis, perencanaan, dan desain
kegiatan;
3. Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata
anggaran belanja modal;
4. Mendorong penyempurnaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja
daerah lingkup Pemprov Sulsel;
5. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan
pengalokasian yang proporsional;
6. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai formasi yang dibutuhkan melalui seleksi
mutasi pindah ke Pemprov.Sulsel;
7. Meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola
kepegawaian melalui berbagai jenjang pendidikan baik formal maupun
non formal (diklat, workshop dan kegiatan dalam peningkatan
kompetensi PNS);
8. Peningkatan pelayanan bagi anggota Korpri yang mengalami
musibah/kematian dengan memberikan layanan ambulance gratis,
penyediaan kelengkpan mayat dan upacara secara resmi pelepasan
sebagai wujud kepedulian anggota Korpri untuk memberikan makna
kan pentingnya mahluk ciptan tuhan yang paling mulia di hormati,
dihargai dan dimanusiakan;
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan
kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 58
melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja
memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator
kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi
tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat
penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi
terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Namun,
untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak
dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap
penyusunan.
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan
rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun
rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Selanjutnya penyusunan
program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan mempedomani program/kegiatan pemerintah pusat, sehingga
tidak ada program/kegiatan bidang kepegawaian yang harus diusulkan
masyarakat, termasul usulan dan masukan stakeholder sebagaimana hasil
rapat pada forum SKPD.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 59
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Terdapat sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN tahun 2015-2019
yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Agenda tersebut dilaksanakan menggunakan strategi dengan menetapkan
prioritas pada 3 dimensi pembangunan, yaitu:
a. Dimensi pembangunan manusia:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan
4. Mental/Karakter
b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:
1. Kedaulatan Pangan
2. Kedaulatan Energi dan Kelistrikan
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 60
3. Pariwisata dan Industri
4. Kemaritiman dan Kelautan
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
1. Antar Wilayah Desa
2. Pinggiran
3. Luar Jawa
4. Kawasan Timur
Dari sembilan agenda prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 yang
berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada agenda dua dan delapan yaitu
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta
Melakukan revolusi karakter bangsa.
Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun program seperti Program
Pendidikan Kedinasan dan Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.
Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan
dari norma, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan
oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara
serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, secara
nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana
Strategis kementerian/ kelembagaan. Sehingga program dan kegiatan pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah
disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari
Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis
berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/
kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 61
a) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.
Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB
memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan
Melayani” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini
dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :
a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan
kompetitif;
c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme serta akuntabel;
e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan
berkinerja tinggi.
Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi,
yaitu:
a. Penataan struktur birokrasi;
b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri
sipil secara terbuka;
d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government)
f. Peningkatan pelayanan publik;
g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai
negeri sipil.
Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan
yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan
pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil
negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 62
b) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;
Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan
oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
berbasis kompetensi” untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam)
misi, yaitu:
a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai
negeri sipil;
b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan
menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.
Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2010-2014, dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur,
diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui
peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber
daya manusia aparatur;
2. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan
koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan
pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.
Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Program dan
kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran
dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara,
yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program
pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi
aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 63
Adapun isu strategis yang perlu dicermati berdasarkan renstra Badan
Kepegawaian Negara yaitu:
1. Paradigma Pegawai Negeri Sipil sebagai aset, bukan expenses dan
pelayanan masyarakat sebagai return (value added to consumers)
2. Mengelola aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif
3. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit
kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah daerah untuk mendekatkan
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Penerapan pengendalian Pegawai ASN yang bersifat pencegahan
(preventive) baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam
penegakan disiplin
5. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN
6. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini
7. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN
8. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
c) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia;
Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan
tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian,
penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta
pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin
diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam
Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi
adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas
aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, melalui:
1. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;
2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi
negara;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
4. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 64
5. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;
Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi LAN, dengan mengacu
pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan
peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan
program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana
strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang
ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
d) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.
Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang berupakan salah satu unit
organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan” yang
dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:
1. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan;
5. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana
Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan di atas, maka
dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian,
serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang
aparatur maka isu-isu strategis di tingkat Pemerintah Pusat atau nasional
yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah:
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 65
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi
kebutuhan pegawai dan penyusunan standar pelayanan;
2. Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan pengisian jabatan
yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian mencakup
proses rekruitment (pengadaan) PNS dan pengembangan sumberdaya
manusia aparatur pemerintah;
4. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi teknologi, melalui
sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;
5. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah
secara bertahap;
6. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyediaan
sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
7. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai
kewenangan otonomi daerah serta menyiapkan peraturan-peraturan
maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan
aparatur;
8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKD PROV.SULSEL
1. Tujuan
Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau
diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran dari misi yang telah
ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui
dengan jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi
visi dan misinya. Adapun tujuan organisasi atau Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
melayani secara efisien dan efektif.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 66
2. Sasaran
Dari tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak
dicapai organisasi yaitu Meningkatnya kapasitas dan keteladanan ASN dalam
birokrasi melayani berbasis teknologi informasi (TI).
3. Strategi
Strategi dimaksud disusun secara optimal untuk mewujudkan tujuan
yang dirumuskan dan dirancang secara konseptual, analitik, idealistik,
rasional, dan komprehensif.
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka strategi untuk mencapai
tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
1. Penempatan ASN dalam jabatan sesuai kebutuhan dan kompetensi;
2. Pengembangan manajemen kinerja ASN;
3. Penerapan manajemen talenta;
4. Pegembangan layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.
Dengan strategi di atas diharapkan akan bermuara kepada
meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan dan
pemberhentian PNS untuk mendukung terselenggaranya manajemen
kepegawaian yang transparan dan akuntabel guna mempercepat terwujudnya
PNS yang berkompetensi dan profesional.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk menjabarkan kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 dan Renstra BKD Sulsel Tahun 2018-2023, BKD Sulsel
memformulasikan dalam 10 program, dan 53 kegiatan dalam Renja BKD
Sulsel Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :
1. Program Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur (Prioritas)
Program ini diarahkan untuk mewujudkan penataan manajemen
penilaian potensi & kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia
aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 67
dalam rangka perencanaan karier, mutasi jabatan, dan pengembangan
pegawai berbasis kompetensi
Terdapat 9 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi bagi pegawai ASN;
2) Penyusunan metoda / alat ukur penilaian kompetensi;
3) Digitalisasi arsip hasil assessment;
4) Pengembangan sistem talent management di lingkup Pemprov
Sulsel;
5) Peningkatan kompetensi assessor;
6) Penyusunan pedoman konseling kerja peningkatan kompetensi dan
kinerja pegawai;
7) Pedoman konseling dan coaching pegawai di lingkup Pemprov Sulsel;
8) Penataan manajemen dan infrastruktur penilaian kompetensi.
9) Penerapan Model Kerja ASN Pemprov.Sulsel berbasis teamwork.
2. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan proses
seleksi dan penerimaan calon praja IPDN utusan Provinsi Sulawesi
Selatan
Terdapat 1 kegiatan yang direncanakan dalam program ini yaitu
kegiatan Seleksi calon peserta pendidikan kedinasan.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur
Program ini diarahkan dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan
penilaian prestasi kerja pegawai serta pengukuran kinerja aparatur
secara obyektif berdasarkan beban kerja.
Terdapat 5 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Pelayanan administrasi pensiun, cuti, dan KGB PNS;
2) Penganugerahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov.Sulsel;
3) Penyelenggaran persemayaman bagi pegawai ASN dan keluarga
lingkup Pemprov Sulsel.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 68
4) Pembangunan / Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis
IT.
5) Penyusunan pedoman manajemen kinerja dan pemberian tunjangan
kinerja.
4. Program Pembinaan dan pengendalian Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan pembinaan disiplin dan
konseling pegawai sesuai peraturan perundangan dan pengendalian
pegawai Provinsi Sulawesi Selatan berupa layanan mutasi pindah
pegawai dan kenaikan pangkat PNS.
Terdapat 5 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Penanganan kasus-kasus kepegawaian;
2) Pelaksanaan sumpah / janji PNS;
3) Pengelolaan administrasi izin perkawinan dan izin perceraian PNS;
4) Pelayanan administrasi kenaikan pangkat;
5) Pelayanan administrasi perpindahan PNS.
5. Program Pengembangan Karier Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan pembinaan dan
pengembangan karier aparatur dengan menggunakan pendekatan
kompetensi melalui penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan
kompetensi yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,
dan jabatan fungsional lingkup Pemprov Sulsel.
Terdapat 8 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Penataan dan pengelolaan kebijakan manajemen kepegawaian
penempatan pegawai dalam JPT dan Jabatan Administrasi sesuai
sistem meritokrasi SDM aparatur;
2) Penataan dalam JPT secara terbuka di lingkungan Pemprov.Sulsel;
3) Penataan dalam Jabatan Administrasi sesuai merit sistem di
lingkungan Pemprov.Sulsel;
4) Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan
pejabat JPT dan JA serta kepala instansi vertikal di lingkungan dan
di wilayah kerja Pemprov.Sulsel;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 69
5) Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
6) Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS Pemprov Sulsel;
7) Penataan PNS dalam jabatan fungsional;
8) Penyusunan rencana kebutuhan diklat ASN.
6. Program Perencanaan dan Informasi Aparatur
Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas dan
kuantitas pegawai ASN melalui rencana kebutuhan dan seleksi
penerimaan calon Pegawai ASN dengan sistem CAT (Computer Assisted
Test), serta peningkatan layanan informasi kepegawaian melalui
pengelolaan arsip (fisik dan digital) dan sistem informasi manajemen
kepegawaian berbasis website.
Terdapat 6 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Penyusunan analisis kebutuhan PNS;
2) Seleksi penerimaan CPNS / PPPK;
3) Pengangkatan PNS / PPPK;
4) Pengelolaan data tata naskah kepegawaian;
5) Pengelolaan arsip digital kepegawaian;
6) Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.
7. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Program ini diarahkan dalam rangka peningkatkan pelayanan dan daya
dukung penyelenggaraan administrasi umum dan tugas-tugas
operasional BKD Prov.Sulsel.
Terdapat 7 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
3) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS;
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
6) Penyediaan Makanan dan Minuman;
7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 70
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatkan
sarana dan prasarana yang mendukung layanan administrasi umum
perkantoran pada BKD Prov.Sulsel.
Terdapat 5 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang
Kendaraan Jabatan/Dinas;
3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
5) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/
Website.
9. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja
Program ini diarahkan untuk mewujudkan sistem perencanaan yang
baik, serta akuntabilitas pelaporan keuangan dan capaian kinerja BKD
Prov.Sulsel.
Terdapat 4 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
2) Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah;
3) Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD;
4) Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.
10. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kemampuan,
keterampilan, kinerja dan profesionalisme aparat Pemprov.Sulsel
sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas pelayanan publik secara
profesional sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta
kebijakan Pemprov.Sulsel.
Terdapat 3 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :
1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya;
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 71
2) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu;
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Adapun rencana program dan kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat
pada lampiran.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 72
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan Good
Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Rencana Kerja (Renja) BKD
Provinsi Sulawesi Selatan, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2019 juga sebagai sarana peningkatan kinerja BKD.
Sasaran Renja BKD Tahun 2019 merupakan penjabaran sasaran yang
tertuang dalam Renstra BKD Tahun 2018-2023, sehingga dalam melaksanakan
program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut hendaknya
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi.
Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai
berikut :
1. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan sehingga, Renja BKD Tahun 2019, merupakan acuan dan
pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta acuan
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BKD Tahun Anggaran 2019,
yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) BKD Tahun 2019.
2. Uraian program dan kegiatan APBD Tahun Anggran 2019, adalah merupakan
program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran pembangunan
daerah berdasarkan Visi dan Misi sesuai yang tertuang dalam Renstra BKD
Tahun 2018-2023 dan RPJMD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023.
3. Rencana Kerja (Renja) BKD Tahun 2019 disusun berpedoman Renstra BKD
Tahun 2018-2023 dan RPJMD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023 serta mengacu
pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 73
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan pemantauan
dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun kesesuaiannya
dengan rencana alokasi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam
APBD/APBN Tahun 2019 dan melaporkannya secara berkala kepada
Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Kaidah pelaksanaan ini diharapkan kepada seluruh aparatur BKD
Prov.Sulsel untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi
permasalahan yang ada, antara lain :
1. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu
berdasarkan hasil perencanaan, analisis, dan desain kegiatan;
2. Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran
belanja modal;
3. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan
pengalokasian yang proporsional;
4. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi
Selatan sesuai formasi yang dibutuhkan melalui seleksi CASN dan seleksi
mutasi pindah ke Pemprov.Sulsel secara selektif, jujur dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola
kepegawaian melalui berbagai jenjang pendidikan baik formal maupun non
formal (diklat, workshop dan kegiatan dalam peningkatan kompetensi PNS);
6. Menyempurnakan instrumen-instrumen kelembagaan dalam rangka
penataan karier PNS Pemprov.Sulsel (penyusunan pola karier, Analisis
Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), penyusunan standar
kompetensi jabatan, memperkuat UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi
sebagai pelaksana Assessmen Center di Pemprov.Sulsel);
7. Peningkatan pelayanan bagi anggota Korpri yang mengalami musibah/
kematian dengan memberikan layanan ambulance gratis, penyediaan
kelengkapan mayat dan upacara resmi pelepasan sebagai wujud kepedulian
Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019
Renja BKD Prov.Sulsel 74
anggota Korpri untuk memberikan makna dan pentingnya mahluk ciptaan
tuhan yang paling mulia di hormati, dihargai dan dimanusiakan.
Dokumen Renja ini senantiasa membuka ruang dan peluang yang cukup
signifikan bagi upaya perubahan (review & rebuild) sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan
lingkungan strategis yang melingkupinya.
Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini diharapkan dapat
mewujudkan kebijakan peningkatan kinerja SKPD, peningkatan kualitas
profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta penguatan
kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
upaya untuk mewujudnya sumberdaya aparatur yang memiliki kapasitas dan
keteladanan dalam birokrasi melayani secara efisien dan efektif.
Demikian Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 ini, disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas
operasional, khususnya dalam penyusunan RKA/DPA Tahun Anggaran 2019 di
lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar, November 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
ttd
Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690714 199112 1 001
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 18
3.00 Fungsi Penunjang Pemerintahan
3.00 Fungsi Penunjang Pemerintahan
3.00 03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.00 03 01.00 Badan Kepegawaian Daerah
3.00 03 01.00 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tingkat terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran%
#
#
#######
#######0.0
#
#100.0 5,538,319,735.0 5,538,319,735.0 18.0 829,085,314.0 29.0
#######
#######32.0
#######
#######21.0
#######
#######
#
#
#######
#######
#
#
#
#
#
#
#######
#######
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 001 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah surat yang dikelola selama satu
tahun
Sura
t
#
#119,825,340.0
#
#
#
#
#
#35,800,000.0 35,800,000.0
#
#8,825,500.0
#
#15,597,500.0
#
#23,910,000.0
#
#35,758,350.0
#
#35,758,350.0
#
#
#
#
#
#35,758,350.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 002Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional yang diperpanjang
masa berlakunya
kend
araa
n
dina
#
#
#
#
87,312,830.0 50.0
#
#
#
#
31.0 28,500,000.0 28,500,000.0 0.0 0.0 4.0 2,658,660.0 18.0 3,950,730.0 9.0 12,903,730.0 31.0 12,903,730.0
#
#
#
#
#
#
#
#
81.0 12,903,730.0
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 003Penyediaan jasa administrasi keuangan dan
barang
Jumlah PNS pengelola administrasi
keuangan dan barang pada BKD
Prov.Sulsel
oran
g
#
#
#
#######
#######
##
78.0
#
#
#
16.0 240,956,000.0 240,956,000.0 4.0 55,325,000.0 4.0 116,750,000.0 4.0 179,268,000.0 4.0 240,923,000.0 16.0 240,923,000.0
#
#
#
#
#
#
94.0 240,923,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 004 Penyediaan jasa/alat kebersihan kantorJumlah kebutuhan alat pembersih dan
upah jasa pembersih
bh/l
br/b
#
#478,560,500.0
#
#
#
#479.0 109,750,000.0 109,750,000.0 95.0 16,513,750.0
#
#41,270,375.0
#
#69,043,400.0
#
#109,750,000.0
#
#109,750,000.0
#
#
#
#
#
#109,750,000.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 01 005 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantorJumlah peralatan kantor yang akan
dipelihara/diperbaiki
bua
h/un
#
#460,015,630.0
#
#
#
#640.0 125,480,000.0 125,480,000.0 51.0 4,905,000.0
#
#51,890,000.0
#
#72,695,000.0
#
#125,455,000.0
#
#125,455,000.0
#
#
#
#
#
#125,455,000.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 006 Penyediaan alat tulis kantorJumlah kebutuhan alat tulis kantor
BKD Prov. Sulsel
jenis
/rim
/lbr/
bh/d
os/l
#
#
#
#
#
867,977,034.0 166.0
#
#
#
#
#
50.0 203,646,250.0 203,646,250.0 8.0 34,950,000.0 12.0 80,213,000.0 14.0 135,179,000.0 16.0 203,546,500.0 50.0 203,546,500.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
203,546,500.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 007Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
jenis
/lbr/
rim/
#
#
#
844,294,619.0 73.0
#
#
#
25.0 205,472,880.0 205,472,880.0 6.0 30,931,500.0 7.0 88,354,500.0 8.0 139,212,000.0 4.0 205,053,000.0 25.0 205,053,000.0
#
#
#
#
#
#
98.0 205,053,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 008Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen kebutuhan
listrik/penerangan kantor lainnya
bh/
m/s
#
#85,966,500.0
#
#
#
#370.0 29,235,500.0 29,235,500.0 90.0 2,138,500.0 95.0 6,028,500.0 74.0 6,028,500.0
#
#29,232,500.0
#
#29,232,500.0
#
#
#
#
#
#29,232,500.0
#
#34.0
3.00 03 01.00 01 009 Penyediaan biaya jasa kantor lainnyaJumlah kebutuhan surat
kabar/majalah, telepon selama satu
bula
n60.0 434,785,924.0 36.0
#
#12.0 109,200,000.0 109,200,000.0 1.0 3,217,843.0 4.0 26,583,146.0 3.0 43,236,388.0 4.0 83,191,178.0 12.0 83,191,178.0
#
#
#
#48.0 83,191,178.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 01 010Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
unit/
set/
#
#
#######
#######219.0
#
#101.0 672,706,469.0 672,706,469.0 65.0 196,780,000.0 10.0 215,480,000.0 10.0 254,400,000.0 16.0 666,135,000.0
#
#666,135,000.0
#
#
#
#
#
#666,135,000.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 011Penyediaan bahan bacaan dan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan buku
peraturan perundang-undangan
bua
h /
eksa
#
#
#
176,865,500.0 148.0
#
#
#
50.0 43,052,000.0 43,052,000.0 7.0 10,263,000.0 8.0 17,105,000.0 15.0 25,373,000.0 20.0 43,038,000.0 50.0 43,038,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
43,038,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 012 Penyediaan makanan dan minumanJumlah kebutuhan makan dan minum
selama satu tahun
tahu
n5.0
#######
#######3.0
#
#1.0 316,954,000.0 316,954,000.0 0.0 27,038,000.0 0.0 99,787,500.0 0.0 188,478,400.0 1.0 316,929,650.0 1.0 316,929,650.0
#
#
#
#4.0 316,929,650.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 01 013Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Jumlah SPPD dalam dan luar daerah
selama satu tahun
kali
perj
alan
an
dina
s
dala
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
280.0
#
#
#
#
#
150.0 1,078,032,800.0 1,078,032,800.0 28.0 182,221,706.0 56.0 511,796,757.0 30.0 692,452,647.0 36.0
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 015 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah pengadaan kendaraan
dinas/operasional
kend
araa
n
dina
s/op
erasi
onal
roda
dua
dan
18.0
#######
#######
##
9.0
#
#
#
#
#
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 50.0
3.00 03 01.00 01 016Pengelolaan administrasi umum
kepegawaian pada BKD Prov. Sulsel
Jumlah layanan administrasi
kepegawaian yang dikelola pada
Sekretariat BKD Prov.Sulsel
Laya
nan15.0 285,387,000.0 5.0
#
#
#
5.0 168,260,500.0 168,260,500.0 1.0 26,791,875.0 1.0 68,840,625.0 1.0 118,173,500.0 2.0 168,240,250.0 5.0 168,240,250.0
#
#
#
#
#
#
10.0 168,240,250.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 017 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah ruangan dan gedung yang akan
dipelihara
ruan
gan
#
#
#######
#######73.0
#
#23.0 405,000,000.0 405,000,000.0 1.0 5,000,000.0 2.0 5,000,000.0 12.0 163,284,700.0 8.0 404,679,700.0 23.0 404,679,700.0
#
#
#
#96.0 404,679,700.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 018Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan
roda dua yang akan dipelihara
(service, penggantian suku cadang
serta BBM dan minyak pelumas)
kend
araa
n
dina
#
#
#
#
#######
#######
##
50.0
#
#
#
#
31.0 703,785,000.0 703,785,000.0 4.0 128,763,000.0 7.0 301,489,750.0 9.0 491,744,500.0 11.0 703,618,147.0 31.0 703,618,147.0
#
#
#
#
#
#
#
#
81.0 703,618,147.0
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 019 Penataan arsip pegawai BKD Jumlah personal file PNSfile
pega
#
#62,389,500.0 77.0
#
#87.0 14,074,000.0 14,074,000.0 0.0 0.0 24.0 937,500.0 44.0 11,332,500.0 19.0 14,044,250.0 87.0 14,044,250.0
#
#
#
#
#
#14,044,250.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 021Pengelolaan barang/inventaris pada BKD
Prov. Sulsel
Jumlah PNS pengelola
barang/inventaris pada BKD
oran
g30.0 508,414,000.0 0.0
#
#15.0 428,414,000.0 428,414,000.0 3.0 27,000,000.0 3.0 63,000,000.0 4.0 388,000,000.0 5.0 426,060,750.0 15.0 426,060,750.0
#
#
#
#15.0 426,060,750.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 01 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasJumlah rumah dinas yang akan
dipelihara secara rutin/berkala
rum
ah 1.0 280,759,000.0 0.0
#
#1.0 230,759,000.0 230,759,000.0 0.0 0.0 0.0 213,154,850.0 0.0 228,014,233.0 1.0 229,449,503.0 1.0 229,449,503.0
#
#
#
#1.0 229,449,503.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 01 023Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air, listrik, dan Surat Kabar
Jumlah kebutuhan listrik, air, dan
perlengkapan kantor selama 12 bulan
Bula
n24.0 186,000,000.0 0.0
#
#12.0 56,000,000.0 56,000,000.0 2.0 13,939,140.0 3.0 25,467,944.0 4.0 31,335,594.0 3.0 44,037,983.0 12.0 44,037,983.0
#
#
#
#12.0 44,037,983.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 01 024 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Jumlah Layanan Jasa Administrasi
perkantoran pada UPT Pembinaan
Korps Pegawai ASN
Jasa 6.0 693,241,336.0 0.0
#
#
#
3.0 333,241,336.0 333,241,336.0 0.0 54,481,500.0 1.0 150,287,750.0 1.0 221,876,400.0 1.0 332,939,900.0 3.0 332,939,900.0
#
#
#
#
#
#
3.0 332,939,900.0 50.0
#
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #
Predikat Kinerja ST S SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 03 01.00 02PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KINERJA SKPD
% Sumber daya aparatur yang
memiliki kompetensi di bidang %
#
#
#######
#######0.0
#
#100.0 1,873,408,100.0 1,873,408,100.0 1.0 13,500,000.0 15.0 286,974,368.0 37.0
#######
#######47.0
#######
#######
#
#
#######
#######
#
#
#
#
#
#
#######
#######
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 001Pengadaan pakaian dinas beserta
perlangkapannyaJumlah pengadaan pakaian dinas
pasa
ng
#
#865,489,000.0 902.0
#
#428.0 230,900,000.0 230,900,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#48,451,500.0
#
#230,534,000.0
#
#230,534,000.0
#
#
#
#
#
#230,534,000.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 006Pengelolaan tunjangan daerah/khusus pada
BKD Prov. Sulsel
Jumlah laporan hasil pengelolaan
tunjangan daerah pada BKD
Lapo
ran24.0 111,055,000.0 0.0
#
#12.0 31,055,000.0 31,055,000.0 3.0 8,000,000.0 3.0 16,000,000.0 3.0 28,000,000.0 3.0 31,043,000.0 12.0 31,043,000.0
#
#
#
#12.0 31,043,000.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 02 008 Rakor kepegawaian Se SulselJumlah peserta Rapat Koordinasi
Kepegawaian se Sulsel
pese
rta
#
#982,081,967.0 200.0
#
#150.0 287,370,000.0 287,370,000.0 0.0 0.0 37.0 30,786,000.0
#
#276,148,000.0 0.0 285,431,500.0
#
#285,431,500.0
#
#
#
#
#
#285,431,500.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 009 Sosialisasi peraturan kepegawaianJumlah peserta sosialisasi peraturan
kepegawaian
oran
g
#
#357,763,700.0 200.0
#
#100.0 85,000,000.0 85,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#51,302,500.0 0.0 83,762,100.0
#
#83,762,100.0
#
#
#
#
#
#83,762,100.0 75.0
#
#
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017
NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir
Periode RENSTRA
PERANGKAT DAERAH)
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD
TAHUN LALU
(2016)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RPJMD s/d
TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUN
G JAWAB
KETERANGAN
I II III IV
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (%)
16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 18
NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir
Periode RENSTRA
PERANGKAT DAERAH)
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD
TAHUN LALU
(2016)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RPJMD s/d
TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUN
G JAWAB
KETERANGAN
I II III IV
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (%)
16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13
3.00 03 01.00 02 011Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme PNS
Jumlah kursus/workshop/pelatihan
serta undangan dan rapat
kurs
us/w
orks
hop/
semi
nar/
bint
ek
#
#
#
#
#
#
#
#
920,795,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
181,500,000.0 181,500,000.0 91.0 5,500,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
86,600,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
124,000,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
181,500,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
181,500,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
181,500,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 012Rakor pengelolaan jabatan fungsional pada
SKPD Pemprov. Sulsel
Jumlah peserta rapat koordinasi
pengelolaan jabatan fungsional
oran
g
#
#379,469,000.0 85.0
#
#100.0 160,360,000.0 160,360,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#160,321,500.0 0.0 160,321,500.0
#
#160,321,500.0
#
#
#
#
#
#160,321,500.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 013 Bimbingan teknis untuk pembinaan PNSJumlah peserta Bimbingan Teknis
pembinaan PNS
oran
g
#
#500,314,800.0 500.0
#
#100.0 90,438,100.0 90,438,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,696,000.0
#
#81,603,500.0
#
#81,603,500.0
#
#
#
#
#
#81,603,500.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 014Rakernis administrasi mutasi kenaikan
pangkat PNS
Jumlah peserta Rakernis mutasi
kenaikan pangkat PNS
oran
g
#
#372,467,000.0 200.0
#
#120.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#99,903,250.0
#
#99,903,250.0
#
#
#
#
#
#99,903,250.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 016Pembekalan PNS Pemprov Sulsel yang akan
memasuki pensiun
Jumlah peserta pembekalan PNS yang
akan memasuki pensiun
oran
g
#
#235,000,000.0 0.0
#
#150.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#98,351,500.0
#
#98,351,500.0
#
#
#
#
#
#98,351,500.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 019
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
yang profesional dalam rangka reformasi
birokrasi
Jumlah kebijakan regulasi
kesepahaman kerja sama dengan
penyelenggara pengembangan
kompetensi SDM aparatur
Pemprov.Sulsel
Kebij
akan
regu
lasi
peng
emb
1.0 144,866,500.0 1.0
#
#
#
#
#
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 020 Penyusunan standar kompetensi jabatanJumlah dokumen standar kompetensi
jabatan
Dok
ume2.0 299,970,000.0 0.0
#
#1.0 179,970,000.0 179,970,000.0 0.0 0.0 0.0 28,094,868.0 0.0 101,444,368.0 1.0 179,573,467.0 1.0 179,573,467.0
#
#
#
#1.0 179,573,467.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 02 021Penyusunan/evaluasi standar operating
procedure (SOP)
Jumlah dokumen Standar Operasional
Prosedur (SOP) kepegawaian pada
BKD Prov. Sulsel
Dok
ume
n
3.0 367,895,000.0 1.0
#
#
#
1.0 178,419,000.0 178,419,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 178,379,000.0 1.0 178,379,000.0
#
#
#
#
#
#
2.0 178,379,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 025 Penyusunan profil BKD Jumlah profil BKD Prov.Sulsel
Buk
u
Profi
l
BKD
3.0 397,098,500.0 1.0
#
#
#
#
#
1.0 148,396,000.0 148,396,000.0 0.0 0.0 0.0 125,493,500.0 0.0 146,243,500.0 1.0 148,193,500.0 1.0 148,193,500.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
2.0 148,193,500.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 02 026Bimtek implementasi peraturan perundang-
undangan
Jumlah peserta bimtek peraturan
perundang-undangan
oran
g
#
#200,000,000.0 0.0
#
#150.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,548,500.0
#
#99,485,500.0
#
#99,485,500.0
#
#
#
#
#
#99,485,500.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 02 027Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai
Sekretariat DP. Korpri
Jumlah pegawai yang mengikuti
pedidikan dan pelatihan
oran
g20.0 10,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 03 01.00 02 028 Kegiatan evaluasi jabatan
Jumlah Verifikasi nilai jabatan (job
value) dan kelas jabatan (job class)
struktural
Verif
ikasi
nilai
jabat
an
(job
valu
e)
dan
kelas
jabat
an
1.0 100,000,000.0 0.0
#
#
#
#
#
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 03 01.00 02 031Bimtek penanganan pelanggaran disiplin
pegawai
Jumlah peserta Bimtek penanganan
pelanggaran disiplin PNS
oran
g
#
#100,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 03 01.00 02 033 Bimtek penyusunan Sasaran Kerja PegawaiJumlah peserta Bimtek penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai
oran
g
#
#300,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #
Predikat Kinerja S S R SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 03 01.00 03
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI
KINERJA
Tingkat kewajaran laporan keuangan
dan capaian kinerja%
#
#
#
#######
#######
##
0.0
#
#
#
100.0 642,573,750.0 642,573,750.0 35.0 137,284,050.0 16.0 304,579,661.0 20.0 436,901,661.0 29.0 642,097,161.0
#
#
#
642,097,161.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
642,097,161.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 001Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja BKD
Jumlah Laporan evaluasi kegiatan
serta capaian kinerja bulanan dan
triwulanan BKD Prov.Sulsel
lapo
ran82.0 546,030,000.0 50.0
#
#
#
16.0 138,616,000.0 138,616,000.0 2.0 15,550,000.0 5.0 62,498,000.0 4.0 99,981,000.0 5.0 138,616,000.0 16.0 138,616,000.0
#
#
#
#
#
#
66.0 138,616,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 002
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran dan perhitungan APBD BKD Prov.
Sulsel
Jumlah laporan prognosis realisasi
anggaran dan perhitungan APBD BKD
Prov.Sulsel
lapo
ran10.0 206,837,000.0 6.0
#
#
#
2.0 38,484,500.0 38,484,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20,747,500.0 1.0 38,484,500.0 2.0 38,484,500.0
#
#
#
#
#
#
8.0 38,484,500.0 80.0
#
#
#
3.00 03 01.00 03 003 Penatausahaan KeuanganJumlah Laporan keuangan BKD
Prov.Sulsel
Lapo
ran
(bul
anan
,
75.0 819,463,580.0 45.0
#
#
#
#
#
15.0 183,767,250.0 183,767,250.0 3.0 35,302,500.0 3.0 82,690,100.0 4.0 131,896,600.0 5.0 183,604,500.0 15.0 183,604,500.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
60.0 183,604,500.0 80.0
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 004Penyusunan dokumen perencanaan
anggaran BKD Prov. Sulsel
Jumlah Dokumen perencanaan
anggaran BKD Prov.Sulsel
dok
ume20.0 398,484,250.0 12.0
#
#4.0 62,000,000.0 62,000,000.0 1.0 16,938,000.0 1.0 17,913,000.0 1.0 33,813,000.0 1.0 61,985,000.0 4.0 61,985,000.0
#
#
#
#16.0 61,985,000.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 03 005 Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov. SulselJumlah dokumen rencana kerja BKD
Prov.Sulsel
dok
ume15.0 269,815,750.0 10.0
#
#3.0 58,726,000.0 58,726,000.0 0.0 12,051,050.0 1.0 49,198,561.0 1.0 52,923,561.0 1.0 58,724,761.0 3.0 58,724,761.0
#
#
#
#13.0 58,724,761.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 006Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) BKD Prov.
Jumlah Laporan Kinerja (LKj) BKD
Prov.Sulsel
dok
ume5.0 138,975,250.0 3.0
#
#1.0 25,434,000.0 25,434,000.0 1.0 20,287,500.0 0.0 25,432,500.0 0.0 25,432,500.0 0.0 25,432,500.0 1.0 25,432,500.0
#
#
#
#4.0 25,432,500.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 03 007 Penyelesaian tindak lanjut LHP
Jumlah laporan hasil penyelesaian
tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) pada BKD
Lapo
ran10.0 221,955,500.0 6.0
#
#
#
2.0 25,680,000.0 25,680,000.0 0.0 0.0 0.0 6,477,000.0 1.0 6,477,000.0 1.0 25,677,000.0 2.0 25,677,000.0
#
#
#
#
#
#
8.0 25,677,000.0 80.0
#
#
#
3.00 03 01.00 03 008Pengelolaan sistem manajemen keuangan
daerah pada BKD Prov. Sulsel
Jumlah aplikasi sistem manajemen
keuangan daerah pada BKD Prov.sulsel
siste
m
(Sim
akda
/
Siadi
11.0 218,931,750.0 3.0
#
#
#
#
#
4.0 30,750,000.0 30,750,000.0 1.0 8,747,500.0 1.0 18,607,500.0 1.0 23,867,500.0 1.0 30,749,900.0 4.0 30,749,900.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
7.0 30,749,900.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 009Pengelolaan laporan pajak/harta PNS
Pemprov. Sulsel
Jumlah PNS yang melaporkan
pajak/harta kekayaannya
oran
g
#
#178,736,630.0
#
#
#
#
#
#24,000,000.0 24,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#23,710,000.0
#
#23,710,000.0
#
#
#
#
#
#23,710,000.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 010Penyusunan laporan tahunan BKD
Prov.Sulsel
Jumlah laporan Tahunan BKD
Prov.Sulsel
lapo
ran3.0 50,160,000.0 1.0
#
#1.0 13,350,000.0 13,350,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13,350,000.0 1.0 13,350,000.0
#
#
#
#2.0 13,350,000.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 011
Penyusunan LPPD dan laporan
pertanggungjawaban Gubernur Sulsel
bidang Kepegawaian
Jumlah laporan LPPD dan LKPj
Gubernur Sulsel Bidang Kepegawaian
lapo
ran6.0 65,668,250.0 2.0
#
#
#
2.0 20,744,000.0 20,744,000.0 2.0 9,987,500.0 0.0 20,743,000.0 0.0 20,743,000.0 0.0 20,743,000.0 2.0 20,743,000.0
#
#
#
#
#
#
4.0 20,743,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 03 013 Forum SKPD pada BKD Jumlah pelaksanaan forum SKPDlapo
ran2.0 51,022,000.0 0.0
#
#1.0 21,022,000.0 21,022,000.0 1.0 18,420,000.0 0.0 21,020,000.0 0.0 21,020,000.0 0.0 21,020,000.0 1.0 21,020,000.0
#
#
#
#1.0 21,020,000.0 50.0
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #
Predikat Kinerja ST ST S SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 18
NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir
Periode RENSTRA
PERANGKAT DAERAH)
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD
TAHUN LALU
(2016)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RPJMD s/d
TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUN
G JAWAB
KETERANGAN
I II III IV
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (%)
16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 03 01.00 15 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASANProporsi Sumberdaya aparatur sesuai
Formasi%
#
#
#######
#######0.0
#
#100.0 556,724,200.0 556,724,200.0 7.0 19,603,100.0 15.0 60,548,626.0 16.0 107,849,976.0 62.0 556,517,065.0
#
#556,517,065.0
#
#
#
#
#
#556,517,065.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 15 001Seleksi penerimaan calon peserta diklat
kepemimpinan
Jumlah tahapan seleksi diklat
kepemimpinan
taha
pan5.0 439,040,500.0 4.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 80.0
3.00 03 01.00 15 003Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan
Jumlah laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan
lapo
ran10.0 571,780,300.0 6.0
#
#2.0 146,523,400.0 146,523,400.0 0.0 0.0 0.0 10,489,200.0 0.0 10,489,200.0 2.0 146,390,631.0 2.0 146,390,631.0
#
#
#
#8.0 146,390,631.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 15 004 Seleksi calon peserta pendidikan kedinasanJumlah pelamar calon peserta
pendidikan kedinasan
oran
g
#
#610,200,800.0 0.0
#
#
#
#410,200,800.0 410,200,800.0 0.0 19,603,100.0 0.0 50,059,426.0 0.0 97,360,776.0
#
#410,126,434.0
#
#410,126,434.0
#
#
#
#
#
#410,126,434.0 50.0
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # 70.0 #
Predikat Kinerja S S S SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 03 01.00 17PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
% Pelaksanaan Manajemen SDM
Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan
standar yang telah ditentukan
%
#
#
#
#######
#######
##
0.0
#
#
#
100.0 6,603,184,500.0 6,603,184,500.0 9.0 427,540,235.0 29.0
#######
#######
##
26.0
#######
#######
##
36.0
#######
#######
##
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 002Seleksi penerimaan dan pengangkatan
CPNSJumlah pelamar CPNS formasi umum
oran
g
#
#
#######
#######
#
#
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 007Penataan sumber daya manusia (SDM)
aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensiJumlah Penatausahaan dalam jabatan
jabat
an
#
#
#######
#######608.0
#
#
#
#361,550,500.0 361,550,500.0 0.0 22,473,250.0 0.0 96,794,550.0 0.0 160,834,550.0
#
#348,103,350.0
#
#348,103,350.0
#
#
#
#
#
#348,103,350.0 48.0 22.0
3.00 03 01.00 17 008Penatausahaan pengangkatan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
Jumlah pelaksanaan evaluasi dan
penilaian terhadap jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan seleksi terbuka
kali 4.0 977,012,900.0 0.0
#
#
#
2.0 742,012,900.0 742,012,900.0 0.0 0.0 0.0 251,350,587.0 1.0 284,303,087.0 1.0 712,761,874.0 2.0 712,761,874.0
#
#
#
#
#
#
2.0 712,761,874.0 50.0
#
#
#
3.00 03 01.00 17 009Pelaksanaan evaluasi kompetensi dan
kelayakan bagi Pegawai ASN
Jumlah pelaksanaan evaluasi
kompetensi dan kelayakan bagi Kali 4.0 678,820,000.0 0.0
#
#2.0 448,820,000.0 448,820,000.0 0.0 0.0 0.0 219,356,536.0 1.0 251,661,936.0 1.0 447,260,773.0 2.0 447,260,773.0
#
#
#
#2.0 447,260,773.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 17 010Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijasah
Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan
ujian penyesuaian ijazahkali 5.0 360,978,400.0 3.0
#
#1.0 50,058,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60.0
3.00 03 01.00 17 011 Penataan PNS dalam jabatan fungsional
Jumlah SK pengangkatan pertama,
pengangkatan kembali, penyesuaian
jabatan, kenaikan jabatan dan
pemberhentian PNS dalam jabatan
fungsional
SK
#
#
#
#
#
#######
#######
##
600.0
#
#
#
#
#
300.0 303,180,600.0 303,180,600.0 40.0 31,775,101.0
#
#
#
#
#
123,729,069.0 66.0 180,752,589.0 83.0 280,540,367.0
#
#
#
#
#
280,540,367.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
280,540,367.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 013Penataan manajemen dan infrastruktur
Penilaian Kompetensi
Jumlah infrastruktur dan instrumen
penilaian kompetensi
Tahu
n2.0 880,700,000.0 0.0
#
#1.0 380,700,000.0 380,700,000.0 0.0 13,667,000.0 0.0 59,070,500.0 0.0 318,405,600.0 1.0 380,301,600.0 1.0 380,301,600.0
#
#
#
#1.0 380,301,600.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 17 014 Pemetaan jabatan Aparatur Sipil Negara
Jumlah pelaksanaan evaluasi
kompetensi dan kelayakan bagi
pejabat administrasi/pimpinan tinggi
kali 2.0 305,000,000.0 0.0
#
#
#
1.0 205,000,000.0 205,000,000.0 0.0 4,983,500.0 0.0 35,555,636.0 0.0 74,007,336.0 1.0 204,889,358.0 1.0 204,889,358.0
#
#
#
#
#
#
1.0 204,889,358.0 50.0
#
#
#
3.00 03 01.00 17 017Penyusunan analisis kebutuhan dan
formasi PNS
Jumlah dokumen analisis formasi dan
beban kerja PNS di SKPD
dok
ume4.0 399,562,000.0 0.0
#
#2.0 249,562,000.0 249,562,000.0 0.0 43,292,824.0 0.0 89,965,824.0 1.0 143,663,138.0 1.0 248,863,138.0 2.0 248,863,138.0
#
#
#
#2.0 248,863,138.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 17 018Pemberian penghargaan kepada PNS yang
berprestasi
Jumlah PNS yang menerima
penghargaan
Oran
g
#
#663,956,900.0 69.0
#
#
#
#164,714,800.0 164,714,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#164,638,200.0
#
#164,638,200.0
#
#
#
#
#
#164,638,200.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 019Penganugrahan lancana karya satya bagi
PNS Pemprov. Sulsel
Jumlah PNS Pemprov. Sulsel yang
menerima penganugrahan lancana
karya satya 10, 20, dan 30 Tahun
oran
g
#
#
#
796,954,129.0
#
#
#
#
#
#
380.0 175,326,000.0 175,326,000.0 0.0 3,852,000.0 0.0 38,671,100.0
#
#
#
114,839,600.0
#
#
#
175,160,100.0
#
#
#
175,160,100.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
175,160,100.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 023 Peningkatan kesejahteraan aparaturJumlah kebijakan terkait peningkatan
kesejahteraan aparatur
kebij
akan1.0
#######
#######1.0
#
#1.0 380,800,000.0 380,800,000.0 0.0 41,564,098.0 0.0 83,226,473.0 0.0 207,852,348.0 1.0 366,905,848.0 1.0 366,905,848.0
#
#
#
#2.0 366,905,848.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 024Penegakan kode etik, perilaku dan disiplin
PNS
Jumlah kebijakan/peraturan kode etik
PNS
Kebij
akan1.0 70,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 03 01.00 17 025 Pengambilan sumpah PNS Jumlah pelaksanaan sumpah/janji PNS kali 6.0 292,538,000.0 2.0#
#2.0 123,040,000.0 123,040,000.0 0.0 0.0 1.0 53,706,500.0 0.0 53,706,500.0 1.0 122,856,500.0 2.0 122,856,500.0
#
#
#
#4.0 122,856,500.0
#
#42.0
3.00 03 01.00 17 026Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS
yang diproses sesuai ketentuan
kasu
s40.0 402,857,746.0 10.0
#
#20.0 200,000,000.0 200,000,000.0 5.0 30,021,612.0 5.0 48,203,212.0 5.0 104,655,212.0 5.0 197,768,013.0 20.0 197,768,013.0
#
#
#
#30.0 197,768,013.0 75.0
#
#
3.00 03 01.00 17 027 Penyelenggaraan konseling PNS Jumlah PNS yang dikonselingOran
g30.0 165,463,000.0 10.0
#
#10.0 49,908,000.0 49,908,000.0 2.0 4,037,000.0 2.0 16,483,749.0 3.0 45,583,999.0 3.0 49,203,999.0 10.0 49,203,999.0
#
#
#
#20.0 49,203,999.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 030Pelayanan administrasi kenaikan pangkat
PNS
Jumlah usulan kenaikan pangkat yang
memenuhi syarat unyuk diproses
lebih lanjut
usul
an
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
435,500,000.0 435,500,000.0
#
#
#
83,288,850.0
#
#
#
218,505,564.0
#
#
#
308,321,939.0
#
#
#
430,310,239.0
#
#
#
430,310,239.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
430,310,239.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 031 Pelayanan administrasi pensiun PNS
Jumlah usulan pensiun dan cuti yang
memenuhi syarat untuk diproses lebih
lanjut
usul
an
#
#
#
625,947,000.0 632.0
#
#
#
600.0 171,000,000.0 171,000,000.0 96.0 19,991,750.0
#
#
#
86,652,654.0 60.0 110,480,404.0
#
#
#
162,823,454.0
#
#
#
162,823,454.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
162,823,454.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 033 Pelayanan administrasi perpindahan PNS
Jumlah penyelesaian administrasi
usulan pindah pegawai yang
memenuhi syarat untuk diproses
sesuai peraturan kepegawaian yang
berlaku
SK/
Nota
perti
mba
ngan
/
Sura
t
tang
gapa
n/
Sura
t
pers
etuj
uan
pind
ah/
Sura
t
per
mint
aan
pers
etuj
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
444,384,000.0 444,384,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
48,876,250.0
#
#
#
#
#
#
#
#
182,939,954.0
#
#
#
#
#
#
#
#
280,480,329.0
#
#
#
#
#
#
#
#
443,212,174.0
#
#
#
#
#
#
#
#
443,212,174.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
443,212,174.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 034Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)
PNS
Jumlah dokumen DUK PNS
Pemprov.Sulsel
dok
ume4.0 150,497,500.0 2.0
#
#1.0 23,303,500.0 23,303,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 23,253,500.0 1.0 23,253,500.0
#
#
#
#3.0 23,253,500.0 75.0
#
#
3.00 03 01.00 17 035 Penyelesaian karpeg, karis/karsu PNS
Jumlah usulan karpeg/karis/karsu yang
memenuhi syarat untuk diproses lebih
lanjut
Usul
an
#
#
#
94,427,000.0 0.0
#
#
#
210.0 44,427,000.0 44,427,000.0 0.0 0.0 94.0 12,611,382.0 63.0 13,407,882.0 53.0 42,059,382.0
#
#
#
42,059,382.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
42,059,382.0
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 036Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar
PNS
Jumlah usul izin belajar / tugas belajar
yang memenuhi syarat untuk diproses
usul
an
#
#398,340,900.0 160.0
#
#170.0 103,211,500.0 103,211,500.0 25.0 14,237,000.0 51.0 39,389,250.0 52.0 73,066,250.0 42.0 103,111,750.0
#
#103,111,750.0
#
#
#
#
#
#103,111,750.0
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 039Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah berbasis TIK
Jumlah Sistem informasi kepegawaian
daerah Prov.Sulsel yang berbasis TIK
Siste
m2.0 479,218,000.0 0.0
#
#1.0 299,218,000.0 299,218,000.0 0.0 16,907,500.0 0.0 69,049,000.0 0.0 108,101,000.0 1.0 292,557,900.0 1.0 292,557,900.0
#
#
#
#1.0 292,557,900.0 50.0
#
#
3.00 03 01.00 17 040Pembangunan sistem manajemen
dokumentasi digital arsip kepegawaian
Jumlah pelaksanaan perekaman dan
pemeliharaan arsip data PNS
Pemprov.Sulsel
kali 16.0 889,352,000.0 8.0
#
#
#
4.0 141,217,500.0 141,217,500.0 1.0 12,457,500.0 1.0 45,599,500.0 1.0 57,645,500.0 1.0 140,950,500.0 4.0 140,950,500.0
#
#
#
#
#
#
12.0 140,950,500.0 75.0
#
#
#
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 18
NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir
Periode RENSTRA
PERANGKAT DAERAH)
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD
TAHUN LALU
(2016)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RPJMD s/d
TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUN
G JAWAB
KETERANGAN
I II III IV
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (%)
16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13
3.00 03 01.00 17 041 Pengelolaan data tata naskah kepegawaian
Jumlah pemutakhiran data PNS dan
pemeliharaan arsip kepegawaian
(fumigasi)
Pem
utak
hira
n
data
PNS
Pem
prov
.Suls
5.0
#######
#######
##
3.0
#
#
#
#
#
1.0 341,642,000.0 341,642,000.0 0.0 19,290,500.0 0.0 127,177,650.0 0.0 169,488,600.0 1.0 336,601,000.0 1.0 336,601,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
4.0 336,601,000.0 80.0
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 03 01.00 17 042Pengembangan/pemeliharaan jaringan dan
website BKD Prov. SulselJumlah jaringan dan website BKD
bua
h5.0
#######
#######3.0
#
#1.0 419,159,500.0 419,159,500.0 0.0 6,266,500.0 0.0 115,511,950.0 0.0 269,045,200.0 1.0 412,841,300.0 1.0 412,841,300.0
#
#
#
#4.0 412,841,300.0 80.0
#
#
3.00 03 01.00 17 043 Penyebarluasan informasi kepegawaianJumlah pelaksanaan publikasi program
dan kegiatan kepegawaiankali 4.0 419,465,000.0 2.0
#
#1.0 101,622,500.0 101,622,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99,650,000.0 0.0 100,867,000.0 1.0 100,867,000.0
#
#
#
#3.0 100,867,000.0 75.0
#
#
3.00 03 01.00 17 045Penilaian prestasi dan sasaran kinerja
pegawai
Jumlah laporan penilaian sasaran
kinerja pegawai
lapo
ran13.0 393,826,100.0 0.0
#
#1.0 243,826,100.0 243,826,100.0 0.0 10,558,000.0 0.0 20,672,500.0 0.0 48,597,100.0 1.0 239,673,600.0 1.0 239,673,600.0
#
#
#
#1.0 239,673,600.0 7.69
#
#
3.00 03 01.00 17 048Penyusunan metoda / alat ukur penilaian
kompetensi
Jumlah alat ukur/ bank data soal uji
kompetensi
pake
t1.0 200,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 03 01.00 17 049 Pengolahan hasil penilaian kompetensiJumlah rekomendasi hasil penilaian
kompetensi
dok
ume1.0 100,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #
Predikat Kinerja T T R SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 Pemerintahan
3.00 08 01.00 Badan Kepegawaian Daerah
3.00 08 01.00 15PROGRAM PENGUATAN JIWA KORPS
ANGGOTA KORPRI
% Peningkatan Kapasitas Jiwa Korps
Anggota Korpri%
#
#155,975,000.0 0.0
#
#100.0 55,975,000.0 55,975,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#55,975,000.0
#
#55,975,000.0
#
#
#
#
#
#55,975,000.0
#
#
#
#
3.00 08 01.00 15 001
Penguatan Penghayatan nilai-nilai
kejuangan dan kepahlawanan anggota
Korpri
Jumlah Anggota Korpri yang terlibat
dalam Peningkatan Penguatan,
Penghayatan nilai-nilai Kejuangan dan
Kepahlawanan Anggota Korpri
Oran
g
#
#
#
#
155,975,000.0 0.0
#
#
#
#
#
#
#
#
55,975,000.0 55,975,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#
#
#
55,975,000.0
#
#
#
#
55,975,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
55,975,000.0 50.0
#
#
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # 50.0 #
Predikat Kinerja ST ST SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 01.00 21PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
MENTAL KEROHANIAN ANGGOTA KORPRI
Proporsi pembinaan mental
kerohanian, kualitas iman dan cinta
Alquran serta pemahaman KDRT
%
#
#
#
317,250,000.0 0.0
#
#
#
100.0 102,250,000.0 102,250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#
#
102,220,000.0
#
#
#
102,220,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
102,220,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 08 01.00 21 001Pembinaan Mental Kerohanian/Character
Building Anggota Korpri Prov. dan Kab/Kota
Jumlah anggota Korpri yang mengikuti
pembinaan mental rohani
oran
g
#
#202,250,000.0 0.0
#
#70.0 102,250,000.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0
#
#70.0 50.0
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 0.0 50.0 0.0
Predikat Kinerja ST SR SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 01.00 24PROGRAM PEMBINAAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA
Tingkat penyelenggaraan bantuan
hukum bagi anggota KORPRI%
#
#175,960,000.0 0.0
#
#100.0 35,960,000.0 35,960,000.0 0.0 0.0 30.0 16,980,000.0 10.0 26,960,000.0 60.0 35,960,000.0
#
#35,960,000.0
#
#
#
#
#
#35,960,000.0
#
#
#
#
3.00 08 01.00 24 001
Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi
bagi Anggota Korpri yang menghadapi
masalah hukum
Jumlah Anggota Korpri yang
didampingi , Konsultasi dan advokasi
bagi anggota Korpri yg mendapat
kasu
s4.0 125,960,000.0 0.0
#
#
#
2.0 35,960,000.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
#
#
#
2.0 50.0
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 0.0 50.0 0.0
Predikat Kinerja ST SR SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 01.00 26PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI
% Pengembangan usaha dan
Pelayanan kesejahteraan bagi seluruh
anggota Korpri termasuk yang kurang
mampu maupun yang kena
%
#
#
#
#
#######
#######
##
0.0
#
#
#
#
100.0 1,034,067,500.0 1,034,067,500.0 13.0 188,896,250.0 34.0 521,023,125.0 14.0 842,100,000.0 39.0
#######
#######
##
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
#
#
3.00 08 01.00 26 001Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota
Korpri Sulsel
Jumlah/persentase Pelayanan
kesejahteraan bagi PNS yang kena
musibah/kematian
oran
g83.0
#######
#######
##
0.0
#
#
#
48.0 1,004,840,000.0 1,004,840,000.0 8.0 184,025,000.0 12.0 508,845,000.0 14.0 822,615,000.0 14.0
#######
#######
##
48.0
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
48.0
#######
#######
##
#
#
#
#
#
#
3.00 08 01.00 26 003
Penyediaan Tanah Pekuburan Bagi Anggota
KORPRI, Pemetaan dan Pemagaran dan
Pengadaan Tanah Penkuburan
Jumlah tanah pekuburan yang ditataloka
si2.0 229,227,500.0 0.0
#
#
#
1.0 29,227,500.0 29,227,500.0 0.0 4,871,250.0 0.0 12,178,125.0 0.0 19,485,000.0 1.0 29,227,500.0 1.0 29,227,500.0
#
#
#
#
#
#
1.0 29,227,500.0 50.0
#
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #
Predikat Kinerja ST ST R SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 01.00 34PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DP.KORPRI
Tersedianya Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kesekretariatan KORPRI%
#
#187,275,000.0 0.0
#
#100.0 42,275,000.0 42,275,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#42,175,000.0
#
#42,175,000.0
#
#
#
#
#
#42,175,000.0
#
#
#
#
3.00 08 01.00 34 001Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus
KORPRI Kab/Kota dan Unit KORPRI Provinsi
Jumlah kepengurusan Korpri Kab/Kota
dan Unit Korpri Provinsi yang dilantik
kab/
kota
dan
10.0 122,275,000.0 0.0
#
#
#
5.0 42,275,000.0 42,275,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 42,175,000.0 5.0 42,175,000.0
#
#
#
#
#
#
5.0 42,175,000.0 50.0
#
#
#
3.00 08 01.00 34 002Kegiatan Konsolidasi/Fasilitasi
Kelembagaan Korps Pegawai ASN sebagai
Jumlah Konsolidasi Kelembagaan
Korps Pegawai ASN
tahu
n1.0 65,000,000.0 0.0
#
#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 50.0 # 25.0 #
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 18
NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir
Periode RENSTRA
PERANGKAT DAERAH)
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD
TAHUN LALU
(2016)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RPJMD s/d
TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUN
G JAWAB
KETERANGAN
I II III IV
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (%)
16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13
3.00 08 01.00 38PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SEHAT JASMANI ANGGOTA KORPRI% kualitas kesehatan anggota Korpri %
#
#907,975,000.0 0.0
#
#100.0 472,975,000.0 472,975,000.0 8.0 21,983,000.0 27.0 79,860,300.0 16.0 119,987,800.0 49.0 472,751,600.0
#
#472,751,600.0
#
#
#
#
#
#472,751,600.0
#
#
#
#
3.00 08 01.00 38 002
Pengiriman Kontingen Sekretariat DP.
KORPRI Sulesel pada PORKORPRI Sulsel dan
PORNAS
Jumlah/Persentase Anggota Korpri
yang terkirim pada PORKORPRI SULSEL
dan PORNAS
oran
g
#
#
#
455,350,000.0 0.0
#
#
#
100.0 305,350,000.0 0.0 0.0 0.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
50.0
3.00 08 01.00 38 003 Kesekretariatan BAPOR KORPRI SulselJumlah Jasa Operasional BAPOR
KORPRIJasa 10.0 342,625,000.0 0.0
#
#5.0 167,625,000.0 167,625,000.0 1.0 21,983,000.0 1.0 77,860,300.0 1.0 117,987,800.0 2.0 167,615,800.0 5.0 167,615,800.0
#
#
#
#5.0 167,615,800.0 50.0
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 50.0 50.0 #
Predikat Kinerja ST SR SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
3.00 08 01.00 40
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
APRESIASI NILAI-NILAI SENI BUDAYA
ANGGOTA KORPRI
% Peningkatan Kapasitas apresiasi
Nilai Seni Budaya dan wawasan Korpri%
#
#
#
201,000,000.0 0.0
#
#
#
100.0 26,000,000.0 26,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#
#
26,000,000.0
#
#
#
26,000,000.0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
26,000,000.0
#
#
#
#
#
#
3.00 08 01.00 40 001Peningkatan kualitas seni budaya anggota
Korpri Prov. dan Kab/Kota
Jumlah Anggota Korpri yang mengikuti
peningkatan kualitas Seni budaya
Oran
g
#
#101,000,000.0 0.0
#
#125.0 26,000,000.0 26,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#
#26,000,000.0
#
#26,000,000.0
#
#
#
#
#
#26,000,000.0 50.0
#
#
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # 50.0 #
Predikat Kinerja ST ST SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam
RKPD/RENJA berikutnya
RenjaUsulan Masyarakat
yang diakomodir
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
3
.
Fungsi Penunjang
Pemerintahan
3
.
0
0
3
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
3
.
0
3
01
.0
Badan Kepegawaian
Daerah
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
2
PROGRAM PENILAIAN
POTENSI DAN
KOMPETENSI
APARATUR (Prioritas)
Cakupan SDM yang
ditempatkan sesuai
kompetensinya
(Prioritas)
75 % 2,963,200,000.0 APBD Prov 75 % 1,780,000,000.0
Jumlah pelaksanaan
pemetaan dan evaluasi
kompetensi
2 Kali Peningkatan jumlah
aparatur yang
ditempatkan sesuai
kompetensinya
75 % 2 Kali
Jumlah penerapan talent
management
0 laporan Pengembangan
manajemen talenta
0 % 1 laporan
Jumlah alat ukur / bank
data soal uji kompetensi
0 paket Ketersediaan alat ukur
uji kompetensi
0 % 2 paket
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
2
Penyusunan metoda /
alat ukur penilaian
kompetensi
Jumlah alat ukur / bank
data soal uji kompetensi
1 Paket Ketersediaan alat ukur
penilaian kompetensi
75 % Kota Makassar 254,000,000.0 APBD Prov 1 Paket 100,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
4
Digitalisasi arsip hasil
asessment
Jumlah dokumen hasil
asessment yang
terdigitalisasi
100 Dokumen Ketersediaan data digital
hasil assessment
75 % Kota Makassar 156,450,000.0 APBD Prov 100 Dokumen 50,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
5
Pengembangan sistem
talent management di
lingkup Pemprov.Sulsel
Jumlah sistem yang
dibangun dan diterapkan
1 Sistem Keterediaan sistem
talent management
75 % Kota Makassar 234,950,000.0 APBD Prov 1 Sistem 100,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
6
Peningkatan kompetensi
assessor
Jumlah
pelatihan/workshop/bim
tek
10 Laporan Peningkatan kompetensi
assessor
80 % Kota Makassar 155,000,000.0 APBD Prov 10 Laporan 80,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
8
Penyusunan pedoman
konseling kerja
peningkatan kompetensi
dan kinerja pegawai
Jumlah pedoman
konseling kerja
1 Buku Pedoman Ketersediaan pedoman
konseling kerja
100 % Kota Makassar 113,000,000.0 APBD Prov 1 Buku Pedoman 50,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
9
Pedoman konseling dan
coaching pegawai di
lingkup Pemprov Sulsel
Jumlah dokumen
pedoman konseling dan
coaching pegawai yang
disusun/dievaluasi
1 Dokumen Ketersediaan pedoman
konsling dan coaching
pegawai
100 % Kota Makassar 113,000,000.0 APBD Prov 1 Dokumen 50,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
1
2
Penataan manajemen
dan infrastruktur
penilaian kompetensi
Jumlah infrastruktur dan
instrumen penilaian
kompetensi
1 Instrumen Ketersediaan instrumen
penilaaian kompetensi
75 % Kota Makassar 961,950,000.0 APBD Prov 1 Instrumen 400,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
1
5
Penerapan Model Kerja
ASN Pemprov.Sulsel
berbasis teamwork
Jumlah OPD yang
menerapkan model kerja
berbasis teamwork
1 OPD Peningkatan jumlah OPD
yang menerapkan model
kerja berbasis teamwork
1 OPD Kota Makassar 204,950,000.0 APBD Prov 1 OPD 200,000,000.0
3
.
0
3
01
.0
0
3
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
% Terisinya formasi 100 % 90,950,000.0 APBD Prov 100 % 100,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
3
0
0
1
Seleksi calon peserta
pendidikan kedinasan
Jumlah pelamar calon
peserta pendidikan
kedinasan
1000 Orang Ketersediaan jumlah
calon peserta pendidikan
kedinasan
100 % Kota Makassar 90,950,000.0 APBD Prov 1000 Orang 100,000,000.0
% Pegawai yang
menerima penghargaan
100 % 100 %
Jumlah pegawai yang
menerima tunjangan
tambahan penghasilan
26000 Orang 26000 Orang
769,900,000.0 APBD Prov 750,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
4
PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA APARATUR
1,196,000,000.01,384,436,000.0 APBD Prov
1 7
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
2
0
0
1
Pelaksanaan pemetaan
dan evaluasi kompetensi
bagi pegawai ASN
Kota Makassar
Rencana Kerja
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program/KegiatanHasil Kegiatan
Target Hasil
Kegiatan
LokasiKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
RenjaUsulan Masyarakat
yang diakomodir
2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program/KegiatanHasil Kegiatan
Target Hasil
Kegiatan
LokasiKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
4
0
0
2
Pelayanan administrasi
pensiun, cuti, dan KGB
PNS
Jumlah usulan yang
memenuhi syarat untuk
diproses lebih lanjut
1200 Usulan Ketersediaan layanan SK
pensiun, cuti dan KGB
pegawai
100 % Kota Makassar 235,000,000.0 APBD Prov 1200 Usulan 250,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
4
0
0
5
Penganugerahan
lancana karya satya bagi
PNS Pemprov.Sulsel
Jumlah PNS
Pemprov.Sulsel
penerima lancana karya
satya 10, 20, dan 30
380 Orang Peningkatan kinerja dan
prestasi pegawai
380 Orang Kota Makassar 64,136,000.0 APBD Prov 380 Orang 75,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
4
0
0
6
Penyelenggaran
persemayaman bagi
pegawai ASN dan
keluarga lingkup
Pemprov Sulsel
Jumlah pelayanan
persemayaman bagi PNS
yang meninggal
15 Orang Ketersediaan layanan
persemayaman bagi PNS
yang meninggal
15 Orang Kota Makassar 475,300,000.0 APBD Prov 15 Orang 371,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
4
0
0
7
Pembangunan /
Pengembangan Sistem
Manajemen Kinerja
Berbasis IT
Jumlah sistem yang
terbangun
1 Sistem Ketersediaan sistem
manajemen kinerja
berbasis web
75 % Kota Makassar 100,000,000.0 APBD Prov 1 Sistem 100,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
4
0
0
8
Penyusunan pedoman
manajemen kinerja dan
pemberian tunjangan
kinerja
Jumlah pedoman
penilaian kinerja dan
pemberian tunjangan
kinerja
2 Dokumen Ketersediaan pedoman
pemberian tunjangan
kinerja
2
Dokumen
Kota Makassar 510,000,000.0 APBD Prov 2 Dokumen 400,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
5
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGENDALIAN
APARATUR
% Pegawai yang
menerima sanksi disiplin
100 % 553,700,000.0 APBD Prov 100 % 565,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
5
0
0
1
Penanganan kasus-kasus
kepegawaian
Jumlah kasus
kepegawaian yang
ditangani
10 Kasus Ketersediaan
rekomendasi
penanganan kasus
kepegawaian
100 % Kota Makassar 60,300,000.0 APBD Prov 10 Kasus 60,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
5
0
0
2
Pelaksanaan sumpah /
janji PNS
Jumlah pelaksanaan
sumpah / janji PNS
2 Kali Ketersediaan aparat
yang mengikuti
pengambilan
200 Orang Kota Makassar 27,100,000.0 APBD Prov 2 Kali 30,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
5
0
0
3
Pengelolaan administrasi
izin perkawinan dan izin
perceraian PNS
Jumlah permohonan izin
yang ditangani
10 Permohonan Ketersediaan pemberian
rekomendasi izin kawin
dan izin cerai PNS
100 % Kota Makassar 21,300,000.0 APBD Prov 10 Permohonan 25,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
5
0
0
5
Pelayanan administrasi
kenaikan pangkat
Jumlah usulan yang
memenuhi syarat untuk
diproses lebih lanjut
6000 Dokumen Ketersediaan layanan
kenaikan pangkat PNS
100 % Kota Makassar 345,000,000.0 APBD Prov 6000 Dokumen 350,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
5
0
0
6
Pelayanan administrasi
perpindahan PNS
Jumlah penyelesaian
usulan pindah pegawai
yang memenuhi syarat
untuk diproses lebih
lanjut
3857 Dokumen Ketersediaan layanan SK
mutasi pindah pegawai
100 % Kota Makassar 100,000,000.0 APBD Prov 3857 Dokumen 100,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KARIER APARATUR
% Kebutuhan SDM
Aparatur Sipil Negara
sesuai standar yang
telah ditentukan
100 % 1,077,285,000.0 APBD Prov 100 % 925,000,000.0
Jumlah dokumen dan
regulasi pembinaan
karier ASN
1 Dokumen Ketersediaan regulasi
pembinaan karier ASN
80 % 1 Dokumen
Jumlah instrumen
(sistem) pola karier
1 Sistem Ketersediaan sistem pola
karier
80 % 1 Sistem
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
3
Penataan dalam JPT
secara terbuka di
lingkungan
Pemprov.Sulsel
Jumlah pelaksanaan
pengisian jabatan secara
terbuka
8 Kali Ketersediaan pengisian
dalam jabatan secara
terbuka
100 % Kota Makassar 521,950,000.0 APBD Prov 8 Kali 400,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
4
Penataan dalam Jabatan
Administrasi sesuai
merit sistem di
lingkungan
Jumlah pelaksanaan
pengisian jabatan secara
merit sistem
8 Kali Ketersediaan pengisian
dalam jabatan
administrasi berbasis
merit sistem
100 % Kota Makassar 79,950,000.0 APBD Prov 8 Kali 80,000,000.0
129,500,000.0 APBD Prov 100,000,000.03
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
1
Penataan dan
pengelolaan kebijakan
manajemen
kepegawaian
penempatan pegawai
dalam JPT dan Jabatan
Administrasi sesuai
Kota Makassar
RenjaUsulan Masyarakat
yang diakomodir
2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program/KegiatanHasil Kegiatan
Target Hasil
Kegiatan
LokasiKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
5
Penyelenggaraan
pengambilan
sumpah/janji jabatan
dan pelantikan pejabat
JPT dan JA serta kepala
instansi vertikal di
lingkungan dan di
wilayah kerja
Jumlah pelaksanaan
pengambilan sumpah
8 Kali Ketersediaan
pelaksanaan
pengmabilan sumpah
dalam JPT dan JA
100 % Kota Makassar 134,950,000.0 APBD Prov 8 Kali 125,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
7
Penyelenggaraan ujian
dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
Jumlah pelaksanaan
ujian
2 Kali Peningkatan jumlah
aparat yang mengikuti
pelaksanaan ujian dinas
dan ujian penyesuaian
ijazah
85 % Kota Makassar 9,520,000.0 APBD Prov 2 Kali 20,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
6
0
0
8
Pengelolaan izin belajar
dan tugas belajar bagi
PNS Pemprov Sulsel
Jumlah usulan yang
memenuhi syarat untuk
diproses lebih lanjut
300 Usulan Ketersedian layanan
pengelolaan izin belajar
dan tugas belajar bagi
PNS
100 % Kota Makassar 23,505,000.0 APBD Prov 300 Usulan 25,000,000.0
3
.
0
3
01
.0
0
6
0
0
Penataan PNS dalam
jabatan fungsional
Jumlah penatausahaan
dalam jabatan
1000 SK Ketersediaan SK dalam
jabatan fungsional
100 % Kota Makassar 88,410,000.0 APBD Prov 1000 SK 100,000,000.0
3
.
0
3
01
.0
0
6
0
1
Penyusunan rencana
kebutuhan diklat ASN
Jumlah dokumen
rencana kebutuhan
2 Dokumen Ketersediaan dokumen
rencana kebutuhan
100 % Kota Makassar 89,500,000.0 APBD Prov 2 Dokumen 75,000,000.0
Cakupan pegawai yg
direkrut sesuai dengan
usulan formasi CPNS
100 % 100 %
Cakupan ketersediaan
data dan informasi
kepegawaian
100 % 100 %
3
.
0
3
01
.0
0
7
0
0
Penyusunan analisis
kebutuhan PNS
Jumlah dokumen analisis
kebutuhan PNS
2 Dokumen Ketersediaan dokumen
kebutuhan PNS
100 % Kota Makassar 70,000,000.0 APBD Prov 2 Dokumen 50,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
7
0
0
2
Seleksi penerimaan
CPNS / PPPK
Jumlah pelamar CPNS
formasi umum
9000 Orang Ketersediaan CPNS
formasi umum Pemprov
Sulsel
100 % Kota Makassar 143,000,000.0 APBD Prov 9200 Orang 150,000,000.0
Jumlah CPNS yang
memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi PNS
150 Orang Ketersediaan
pengangkatan PNS
100 % 150 Orang
Jumlah pelamar yang
lulus dan memenuhi
syarat untuk diangkat
menjadi CPNS/PPK
150 Orang Ketersediaan
pengangkatan
CPNS/PPPK
100 % 150 Orang
3
.
0
3
01
.0
0
7
0
0
Pengelolaan data tata
naskah kepegawaian
Jumlah data PNS yang
dikelola
6000 Dokumen Ketersediaan database
PNS Pemprov Sulsel
100 % Kota Makassar 335,000,000.0 APBD Prov 6000 Dokumen 200,000,000.0
3
.
0
3
01
.0
0
7
0
0
Pengelolaan arsip digital
kepegawaian
Jumlah data PNS yang
dikelola
6000 Dokumen Ketersediaan data digital
PNS Pemprov Sulsel
75 % Kota Makassar 30,000,000.0 APBD Prov 6000 Dokumen 50,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
0
7
0
0
6
Pengelolaan sistem
informasi manajemen
kepegawaian
Jumlah sistem informasi
yang dikelola
1 Sistem Ketersediaan sistem
informasi kepegawaian
berbasis web
100 % Kota Makassar 30,000,000.0 APBD Prov 1 Sistem 100,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
0
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
% Pemenuhan
administrasi
perkantoran
100 % 4,523,475,303.0 APBD Prov 100 % 4,795,869,802.96
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
0
1
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan
telepon, air dan listrik
12 Bulan Ketersediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
1 Jenis Kota Makassar 60,000,000.0 APBD Prov 12 Bulan 60,000,000.0
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda
4 yang terbayarkan
10 Unit Ketersediaan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional Roda
4
10 Unit 10 Unit
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda
2 yang terbayarkan
20 Unit Ketersediaan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional Roda
2
20 Unit 20 Unit
3
.
0
3
01
.0
5
0
0
0
Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS
Jumlah Jasa Tenaga Non
PNS
32 Orang Peningkatan
Kesejahteraan Non PNS
100 % Kota Makassar 1,100,062,104.0 APBD Prov 32 Orang 1,115,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
0
5
Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah ATK yang
tersedia
60 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis
Kantor
100 % Kota Makassar 1,109,500,000.0 APBD Prov 60 Jenis ATK 1,200,000,000.0
25,000,000.0 APBD Prov 25,000,000.0
27,250,000.0 APBD Prov 30,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
0
2
Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
580,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
7
0
0
3
Pengangkatan PNS /
PPPK
Kota Makassar
635,250,000.0 APBD Prov
Kota Makassar
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
0
7
PROGRAM
PERENCANAAN DAN
INFORMASI ASN
RenjaUsulan Masyarakat
yang diakomodir
2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program/KegiatanHasil Kegiatan
Target Hasil
Kegiatan
LokasiKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
0
6
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia
100 Unit Ketersediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % Kota Makassar 20,000,000.0 APBD Prov 100 Unit 20,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
0
8
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah biaya jamuan
makan dan minum yang
tersedia
4 Jenis Ketersediaan Makanan
dan Minuman
100 % Kota Makassar 1,175,000,000.0 APBD Prov 4 Jenis 1,275,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
0
0
1
0
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas 175 Kali Peningkatan Jumlah
Koordinasi/Konsultasi
Kedinasan
100 Orang Kota Makassar 1,033,913,199.0 APBD Prov 180 Kali 1,100,869,802.96
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
1
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
% Pemenuhan sarana
prasarana perkantoran
100 % 1,384,000,000.0 APBD Prov 100 % 1,270,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
1
0
0
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor / Asrama
Jumlah Unit gedung
kantor/asrama yang
dipelihara
1 Unit Ketersediaan gedung
kantor/asrama dalam
kondisi baik
75 % Kota Makassar 250,000,000.0 APBD Prov 1 Unit 200,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
1
0
0
6
Pemeliharaan
Rutin/Berkala dan
Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan
jabatan/dinas yang
dipelihara
25 Unit Ketersediaan kendaraan
jabatan/dinas dalam
kondisi baik
75 % Kota Makassar 540,000,000.0 APBD Prov 25 Unit 500,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
1
0
0
9
Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor yang tersedia
55 Unit Ketersediaan
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
sesuai kebutuhan
80 % Kota Makassar 224,000,000.0 APBD Prov 60 Unit 220,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
1
0
1
0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor yang dipelihara
80 Unit Ketersediaan
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
dalam kondisi baik
80 % Kota Makassar 100,000,000.0 APBD Prov 85 Unit 100,000,000.0
Jumlah Sistem
Informasi/Aplikasi yang
dipelihara dan
dikembangkan
3 Sistem
Informasi/Aplikasi
Ketersediaan Sistem
Informasi/Aplikasi yang
terupdate
100 % 3 Sistem
Informasi/Aplikasi
Jumlah Berita/Informasi
yang diposting di
Website
48 Berita/Informasi Ketersediaan
Berita/Informasi yang
dibutuhkan
100 % 48
Berita/Informasi
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
2
PROGRAM
PENINGKATAN
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN
EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan kinerja tepat
waktu
100 % 270,950,000.0 APBD Prov 100 % 280,000,000.0
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
2
0
0
1
Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang
mengikuti Forum
Perangkat Daerah
100 Orang Jumlah Laporan hasil
Forum Perangkat Daerah
1 Laporan Kota Makassar 11,000,000.0 APBD Prov 100 Orang 10,000,000.0
Jumlah Dokumen RKA
dan DPA baik Pokok dan
Perubahan yang
4 Dokumen Ketersediaan Dokumen
Rencana Anggaran PD
Pokok dan Perubahan
4
Dokumen
4 Dokumen
Jumlah Dokumen Renja
dan Perubahan Renja
yang disusun dan
ditetapkan
2 Dokumen Ketersediaan Dokumen
Rencana 1 Tahunan
2
Dokumen
2 Dokumen
Jumlah Dokumen
Renstra PD yang disusun
dan ditetapkan
1 Dokumen Ketersediaan Dokumen
Rencana 5 Tahunan
1
Dokumen
0 Dokumen
Jumlah Dokumen
Evaluasi PD yang
tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen Ketersediaan Dokumen
Evaluasi PD setiap
Triwulan
4
Dokumen
4 Dokumen
Jumlah Laporan Data &
Informasi yang
dikumpulkan
1 Laporan Ketersediaan Data dan
Informasi yang
dibutuhkan
100 % 1 Laporan
Jumlah Data dan
Informasi yang
terpublikasi
2 Jenis Ketersediaan Data dan
Informasi yang
dipublikasikan
100 % 2 Jenis
Kota Makassar 117,950,000.0 APBD Prov 100,000,000.03
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
2
0
0
4
Pengumpulan dan
Publikasi Data dan
Informasi OPD
APBD Prov 120,000,000.03
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
2
0
0
2
Penyusunan dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
Perangkat Daerah
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
1
0
1
2
Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Webs
ite
Kota Makassar 112,000,000.0
Kota Makassar 270,000,000.0 APBD Prov 250,000,000.0
RenjaUsulan Masyarakat
yang diakomodir
2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program/KegiatanHasil Kegiatan
Target Hasil
Kegiatan
LokasiKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3
.
0
0
3
01
.0
0
5
2
0
0
5
Penyusunan dan
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan
Administrasi Keuangan
12 Laporan Ketersediaan Laporan
Administrasi Keuangan
PD
100 % Kota Makassar 30,000,000.0 APBD Prov 12 Laporan 50,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
3
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
DAN KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
% ASN berkinerja sangat
baik
90 % 318,700,000.0 APBD Prov 90 % 330,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
3
0
0
2
Pengadaan Pakaian
Dinas dan Pakaian
KORPRI Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
dan Pakaian KORPRI
Beserta
Perlengkapannya yang
tersedia
108 Pasang Ketersediaan Pakaian
Dinas dan Pakaian
KORPRI beserta
Perlengkapannya sesuai
kebutuhan
100 % Kota Makassar 90,200,000.0 APBD Prov 110 Pasang 100,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
3
0
0
3
Pengadaan Pakaian
Dinas Lapangan dan
Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian Dinas
Lapangan dan Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu yang tersedia
201 Pasang Ketersediaan Pakaian
Dinas Lapangan dan
Pakaian Khusus hari-hari
tertentu sesuai
kebutuhan
100 % Kota Makassar 128,500,000.0 APBD Prov 221 Pasang 130,000,000.0
3
.
0
0
0
3
01
.0
0
5
3
0
0
8
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah peserta
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
300 Orang Peningkatan Jumlah
aparat yang memahami
peraturan perundang-
undangan
300 Orang Kota Makassar 100,000,000.0 APBD Prov 300 Orang 100,000,000.0
13,201,946,303.0 13,231,869,802.96JUMLAH