PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH f,$mrr*rog DAERAH …
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH f,$mrr*rog DAERAH …
/A\PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
f,$mrr*rog sAKrr JrwA DAERAH sInAxARTAi=.-i rL t ji.rr O..rre rl J.a.s xd ?. lt, s.nL,ail r. rdD{2tl r.al..2 FEro2rt,.ralelo
Kepada :
Yth, Bp/Ibu/Sdrdi.
SURAXARTA
UNDANGAN
Dengan ini mengharap kehadiran Bapak/ Ibu /Saudara besok pada :
HarifianggalJam
Tempat
Keperluan
Rabu, 4 Desember 2019
07.30 WIB s/d Selesai
Ruang Marakata
Sosialisasi hasil pelatihan
penyusunan Peta Proses Bisnis
Atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara kami
uepkan terimakasih.
Surakafta, 2 Desember 2019Wakil DireKur Administrasi
RS. Jiwa Daerah SurakartaProvinsi Jawa Tengah
NrP. 19630716 198303 2 009
NOTULEN RAPAT
PENYUSUNAI{ PETA PROSES BISNIS
HanlTanggat : Rabu,4 Desember 2019
Jam :07.30-Selesai
Ruang : Marakata
Pesefn Rapat : 1. pejabat Struktural
2. Stafyang ditugasi pelatihan peta proses Bisnis (Bp. Edi purwanto)
Hal-hal yang dibahas :
1. Pembukaan Rapat oleh wadir Administrasi menyampaikan betapa pentingnya
penyusunan Peta Proses Bisnis agar tugas dan fungsi RS. liwa Daerah surakarta
menjadi lebih efeftif dan efisien;
2. Penyampaian Kasubag Perencanaan Monrtonng ctan Evaluast setaku sekretans ttm
Penyusun Peta Proses Bisnis tentang Manfaat dan ruang ligkup penyusunan peta
proses bisnis.
3. Paparan oleh Bapak Edi Purwanto selaku staf PME tentang Tahapan penyusunan peta
proses bisnis cii iingkungan insiasi pemerintah yang clibagi menjadi 4 (empat) tahapan
yaitu :
A, Tairap Fersiapai r tjan Pereircairaarr
. Langkah awalnya dengan melakukan inventarisasi renctna kerja jangka
Faftjarrg, r€rrCdrra kerja taiiuiiarr, visi, misi ti.ijiiair daii 5a5arail di fi,S. iiwa
Daerah Surakarta, sehingga dapat diketahui aKivitas-aKivitas (proses
!.-.-r-\.,--^ -r- -!! !!c !i.,,- n-^--L 4..--!.-..r-
^trrJo,, yor rg quq ur N, JrYYo Lrocr or r Jur o^or Lcr.
o Melakukan pengelompokan - pengelompokan aktivitas / proses
t,-;- ,t,a^ia+!- ..--- tit-t,,.t,-^ Ji De Ii!r,- h-^--!. C,,.rLr-h /ha.eLar.r-ra^LrJ(J/ ^r;9'<rr.(rr
r y(,r ry \/ll(r^u^ur r \Jr r\J, Jrrr(r L,,crLr (Jr r Jur (,l^(.rr L(, \vEr u(lJ(rr ^(rr
r
kegiatan, berdasarkan pada seluruh kegiatan internal dan dilakukan
secara sederhana dan mudah diterapkan) melalui :
1. Pengumpulan Informasi
I Informasi Primer (Wawancara langsung ke PJ
proses/kegiatan).
I Informasi Sekunder (Dokumen renstra, Laporan kerja,
tugas dan fungsi organisasi).
I Informasi supplier, input, proses, output dan customer.
t Teknik pengambilan data menggunakan analisis kausal,
klasifikasi Droses dan Demodelan Droses.
2. Pengorganisasian
,.. Dilakukan oleh Tlm yang terinteqrasi dengan'l'im Reformasi
Birokrasi RS. Jiwa Daerah Sumkarta yang di dipimpin oleh
Direktur.
* Dilakukan oleh unit kerja R5. liwa Daerah SuralGrta yang
menangani urusan di bidang tata laksana.
B. Tahap Pengembangan
F Perlu pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan
dipetakan;
F Dibedakan menjadi beberapa level (level 0, level 1, level 2, dst.) atau
digambarkan menjadi peta proses, subproses,relasi dan lintas fungsi,
sebagai berikut :
1. Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan
o Peta proses bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur
kerja yang saling berhubungan.
o Visi,misi dan tujuan diturunkan kedalam fungsi dan proses
bisnis untuk mencapainya.
o Peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan
lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya.
o Jumlah level Peta Proses Bisnis sangat tergantung pada
kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.
o Tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan
dipetakan berdasarkan mandat dari visi,misi dan
tujuan.
b. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis analisis
dokumen pendukung dan analisis visi,misi sefta
tujuan.
c. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi dan dijabarkan
menjadi proses bisnis untuk mendukung
pelaksanaan fungsi, digambarkan sebagai berikut :
. Level 0 (turunan langsung dari visi, misi serta
tujuan yang ingin dicapai)
.:. Proses Inti (menciptakan aliran nilai
utama)
J. Proses Pendukung (proses untuk
mengelola operasional dari suatu
sistem dan memastikan proses inti
berjalan dengan baik)
* Proses Lainnya (proses yang tidak
memiliki kaitan langsung dengan
proses inti namun menghasilkan nilai
manfaat bagi pemangku kepentingan
eksternal
. Level 1 (penjabaran lebih rinci dari peta
proses bisnis level 0)
. Level Selanjutnya (level n) merupakan
penjabaran lebih rinci dari masing-masing
proses yang ada di level 1.
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan jenis gambar peta
. Identifikasi ruang lingkup organisasi
. Analisis sasran strategis dan renstra dan dijabarkan
menjadi daftar kegiatan
. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses
kerja menjadi peta proses bisnis
. Kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses
. Setiap subproses menjadi dasar untuk Menyusun peta lintas
fungsi (cross functional) fdng menggambarkan rangkaian
kerja suatu proses besefta unit organisasi
. Diperlukan peta hubungan yang menggambarkan pelaku
sesuai struKur organisasi untuk setiap subproses yang ada
. Peta Lintas Fungsi SOP uang dibuat dengan rincian siapa,
melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria
yang harus dipenuhi dan mutu baku.
C. Tahap Penerapan/Implementasi
1, Pengesahan Peta Proses Bisnis
2. Pedistribusian Peta Proses Bisnis
3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
4. Perubahan Peta Proses Bisnis
D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Dokumen PPB bersifat dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan
efektivitasnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Surakafta, 04 Desember 2019
Notulis
(w ma na)
HARI
TANGGAT
TEMPAT
KEPERLUAN
DAFTAR HADIR
K^b.t
0t1 lesonbr 7ot1
R \l anakr't r
k"(* ftnlwsun*, ?dq lns,o p,ere
TANDA TANGAN
1 tlfua<fx eu) 6\4tM^\
2
V!,,o Koror^o lua3 /t(4r r,\) q-q [tllt^rr--
I
M4
Nurry.1 fi r Vuuvdv* / t),
vii W^+<rn,^ ftc liln\"*-- 1"l
6
Lhr,t^^'v.a 0&,h' P41; [tvral.'^j1 t.rO/1 )
l- I7
garordi uobtd pwh //8
5q- *wa frk4. Uu,q^9
Suy'oro k<t -l*.1 li"1,a)
U'10
e/* Arn, l--/o"cq.t4 h*rt*Kaeutx<4
ifulrra Hrraurrtf. V*; y^ Y\ &
t2
Wwi trosr,l^vn* lfu*',,l.nq, DW ,t13
w@r \ro()
Va*r n, It'd
G'ni I (. ro r,nt'
0i=lM
- i!^ g-16 Ar"-l l'1rl- ',$* 7"*- (L'\
)wy*,n l*ar+ Lzf,,',;n
rhtNr& d19
];flrv"r*^y"^4 P n*-l .ry20
2L
11"
NAMA JABATAN
ul
"l r "Jz-
*{'
z.f [,*-^^-t>rol
I
MENTER!PENDAYAGT]NAAN APARATUR NEGARA
DAN Rf,TORMASI BIROKRASIRXPUBLIK INDOI{f,SIA
PT]RA'T-U RAN MEN'|I'RI PENIJAYAGUNAAN APARAI'U R NI'GARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI,A
NOiviOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
rf-rr r rr\rtllr/1rr rr-lft rt\\rJf-J DlJl\15 tttJll.tlt'Jl rf'1vtDr\llt I flfl
rtEr]\Ir_] A ]\I D A l. t\t Af 1'tILtAl\I w l\t/^: lr !J EcrA
ME.NTEFJPENDA.YAGI-INASNA.PAF TI-TB.NEGAF3.
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
lenimbang a bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan da-lam reformasi birokrasi untuk
mewuiu<ikan organisasi insmnsi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
bairwa Pcraturarr Merrteri Perrdayagurraar r Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011
rLrrLdrrB t!4J,rco.
Process) sudah tidak sesuai dengan perkembangan,
cahinaaa narlr r Aiaan+i.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksrrd rlalam hrrnrf a dan hrrnrf h perhr menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentans Penvusunan Peta Proses
Bisnis;
C
Mengingat
Menetapkan:
1.
2.
3.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2u 14 Norl1or'29'2 dal1 l'ambaha]l lrmbarar Negar a Nomor
s6o1);
Peraturza Presiden Nomor 7 Tahulr 20i5 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
r\l,PL-rurlrr ltrurrtlr-sla rdrrulr 4urrJ trLrr:lur ort
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
t1-'---+-;^- D--,{^,,--,---- l^^ra+,,r ]\Tada,a,{--
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Inrlnnesia Tahr.rn 2O 1 S lrlnsnr R9);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatnr Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pen<iayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
zulu tclrltutg !.rtganrsasr uall tatet 1\crJa l1'cl_ cnr€rleur
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
E :-^t--^ ^: tue, 'La rrcB.lr d r\€Puu,r^
Nomor 574);
MEMUTUSKAN;
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
I'IEGARA DAi.i REFORMASI BiROKRASI
PE}IYTJSUNAN PETA PROSES BISNIS
rf,wl[,t\.11! r ,.irt.
APARATUR
TEi,,iTAi,iG
INSTANSI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Proses Bisnis adalah diagram Srang rnenggernbarkan
hubungan ke{a yang efektif dan efisien antar unit
2
3
4
5
6
8
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran
-vang benular tambah bagr penra.ngku kepenungal.
Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input
utrtuk suatu proscs.
Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam
suilLu pr uscs.
Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah znput
'aa-i^.li ^,,+,',+
Ou@ut adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu
Custom.er adalah unit organisasi yang menerirna output
dari suatu proses.
Instansi pemerintah adalalr instansi pemerintah pusat
dan instansi pemerintah daerah.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasai 2
Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi
insta.nsr pemerintah untuk menggambarka.n irubunga.n kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
mcnghasiikal i<inerja sesuai dengal tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilaj tambah
u.ltsr Prrrrarrtslr,u ASPLrr rrrrBdr r.
Pasal 3
(1) Penyrrsunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah
tp!"^anfr-tm rlalarn I-arnniran vano r"rrcrtrnakan haoian tirl-ak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
l,2l Peta proses bisnis instansi pemerintah dilaporkan kepada
Menteri.
Pasal 4
Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, instansi pemerintah
yang teiah menlrusun peta proses bisnrs berdasarkan
4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan
'lata Laksana (uusiness Processl dlnyatakal tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relbnnasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tata Laksana i.Busrness Process'y, dicabut dan dinyatakan
tidak beriaku.
Peraturan Menteri
ciiundangkan.
Pasa"l 6
ini mulai berlaku pada tanggal
;'
-5-
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
daiam uerrta Negafa Repubirk lndonesra.
Ditetapkarl cii .iakalta
pada tanggal 26 Maret 2018
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ni,.-,{---t.^- Ai t^l,^f+^
pada tanggal 27 Maret 2O78
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KE]VIENTERAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJA}iJAJ\IA
tfc,r{l r11 rtti\r^KA l\ts rUt1Lt^ irritrL/i'irJ.j|A i/\fiui\ ZUi6 i\tilvliiit +i i
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIA N PENDAYAGI]NAAN A PARATI IR NEGA R.A
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
fro
ttct
tman
(
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PEi,iDA-yaGUi.iAAi.i APARATIiR I\IEGARA DAI{
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ri trrvl\rI\ 1\, 1,1I1Ur\ zt.r-to
TENTANG
DE']\T1,.i ICI I'\I A AI E)E'r. A DDr\CE'C DICAITC ']\TC'TA
AICT
PEMEzuNTAH.
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTfu\SI PEMERIN'IAH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan
pembangunan nasionai yalg bertujual untuk rneiai<ukan perubahan
sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang
lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil
negara yang lebih profesional, efelrtif, efisien, dan akuntabel dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan
sistematis untuk mengubah stmktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi iebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan eflsiensi
birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi
tlaizurr rtrcrrghasilkirrr uuipul dau ouLqtrrw. Proscs bisrris ytrrrg'uer'uelit-bciii datu
tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain
r ur6arrs4oi irrLruaur uL ^Lrl.r.
setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu
aanacomlrorLa hi.nic!'6nd.{ilal,1rl,ah ^lah^rdahiaaci/.lalan
hAh^aha;
visi, misi, dan tujuan organisasi.
Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang
mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau
database orgalisasi. Delgal rieirikiarr, ilenjadi sebuah keniscayaan urituk
melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penJrusunaJr peta proses bisnis
..-6,1. -^-^-+:l-^- ^l^.-^..: l^- l.^l^--t-..-^- l^-:
--^^^^ 1-:^-:^ -.^--u4r
^raLar6AdP Pr uJLr urrrlr J 416
digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.
-2-
1.2. Maksud, Tujuan dan Manlaat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai
acuan bogr setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di
iilgkulgal irrstalsi pcruvrirrtah guua rrrclaksarraharr visi, rlisi, tujua.l, darr
strategi organisasi.
Sedangkan tujuan penyusunan peta bisnis proses agal setiap instansi
pemerintah :
a. m€rmpu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi,
misi, dan tujuan; dan
c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang
diiai<ukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini
menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan
organisasi dar sunber daya rneurusia, serta pcnilaian kincrja.
Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:
a. mudah melihat potensi masalah yang ada di da.lam pelaksanaan suatu
proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
b. memiliki standar peiaksanaan peketaan sehingga memudahkan dalam
mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekedaan.
1.3. Ruang Lingkup
Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi
pemerintah. Ruang iingkup pen)'usunan peta proses bisnis ini meiiputi
seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah
dacraLh provirrsi/ kabupaien/kota sesuai dcng:rn dcrkunren rencala strategis
dan rencana kerja organisasi.
-3-
RAR II
PRINSIP PEI{YUSUNAN PETA PROSES BISNIS
Penvusunan peta bisnis proses h.rrus memenuhi bebcrapa prinsip
sebagai berikut:
1. Definitil, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan,
masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aidivitas
yang berurutan sesuai wal<tlr dan rlang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni peianggan akhir menerima
hasil dari proses lintas unit orga.nisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan. yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan harus
terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi si.tang, ya.Icrii suatu proses mencakup hasii kerja sama
beberapa fuogsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh ai.tivitas organisasi
tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyeirtif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi
yalg ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.
-4-
RAR TTT
TAHAPAN PENYUSUNAN
Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan
melalui 4 (empat) ta.l.apan yaitu:
3.1 Tahap Persiapan dan Perencanaan
Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan
inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi,
tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-
akijvitas (proses ke{a) yalg ada dalam insta-nsi pernerintah tersebut. Proses
ke{a/alrtivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok [folder)
kegia'"ar,. Dalam pengeiompokan seluruh alitivitas/proses kerja/kegiatan yang
dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu
zli--rL'a+iLa* "ai+r"
a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan
unit organisasi.
b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja
yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah
diimplementasikan.
Dalam tahap persiapan dan perencanaal meliputi pengumpulan informasi dan
pengorg€rnlsaslan.
3. 1.1. Pengumpulan Informasi
Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan
rnlormasr sekunder. lntbrmasi pnmer adalah lnlbrmasr yang didapalkan
melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam
proses wawancara dengan penanggung jawab proses, pedu didiskusikan
mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat
kcl-,daii yaj-ig dig.rnakai untuk r^,c1rgoi]trol pcncapaian tujuan proses, serta
alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan
proses. Inforrnosi selrunCer bisa didapatkan melalui dokumen rencana
strategis, Laporan Kine{a, tugas dan fungsi organisasi.
-J-
Reheraga informasi yang ditrutrhkan sehehrm menlnrsrrn peta proses
bisnis antara lain informasi terkait dengan supplbr, input, proses, ou@ut, dan
customer.
Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambiian data yang
dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:
Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, lalrta atau
data dan informasi yang diperoleh.
Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta -yang
terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses
penduirung.
Pemodelan proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengafl teknik
penggarnbaran alur bark secara manua-l maupun
menggunakan program aplikasi.
3. 1.2. Pengorganisasian
Diperlukan tahap pengorganisasian da.lam melakukan pen5rusunan
peta proses bisnis, anrara iain:
a. Seluruh tahapan proses pen5rusunan peta proses bisnis instansi
oemerintah diiakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim
Reformasi Birokrasi Internel (RBI) masing-masing instansi pemerintah
yang drpimprn oleh pimpinan instansr pe(rerlntah; dan
b. secara stmktural dan fungsional tugas penJrusunan peta proses bisnis
instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani
urusan di bida-ng tata laksana.
3.2 Tahap Pengembangan
Dalam tahap ini akarr dilakukan pen)iusunan peta proses bisnis
orgaaisasi atau basiJ"r€ss process mapping. Untuk <iapat membangun pemetaan
proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan
pernahaman mengenai proses yang akan dipetakal.
Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta
proses bisnis dapat dlbedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0.
level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses,
subproses, reiasi, dan lintas ir:ngsi.
-6-
3.2.1 Peny'usunan peta proses bisnis menggunakan Ievel atau tingkatan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupal<an keseluruhan
rangkaian aiur kerja yang saiing berhubungan daiam rangka mencapai visi,
misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan
iujuarr yarrg kerrrutiiarr diiur urrktrl kc dtrialr furrgsi tiurr proscs 'uislis urriuk
mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian
uuduahd,, r,uld PruoLs L,lr,lruLruo JdIB
merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.
Lrfrl6h l.!,al hAfa ni^.Fa lrienic oanca+ +ard^hlrrhd ha.la L^hhlal,ai+a6 .la;
masing-masing proses bisnis.
Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis <ii daiam instansi
pemerintah adalah sebagai berikut:
l. Mengidentilikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipeta.kan
berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dolmmen pendukung dan
analisis visi, misi, serta tujuan.
3. Setiap tungsi yang telah diidentilikasi selanjutnya dijabarkan menjadi
beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu
ke alrtivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:
Vasi, Misr Turuan
Furr6ri i Fungsi ll
LPeta Proses
Bisnis Level O
Peta Proses
Bisnis Level O
Peta Proses
Bisnis Level 0
Peta Proses
Brsnrs L€vei IPeta Proses
Bisnrs Levei L
Peta Proses
Gambar 1
Kerangii:a Peta Proses Bisnis ivienggunakzrn Levei atau Tingkaran
Peta Proses
Pet^ proses brsnis y^ng riimiliki instansi pemer-intah. herdasarkan
tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, ievel 1, sampai dengan
Deta proses bisnis level ke n. dapat diielaskan sebasai berikut:
a. kvel 0
Merupai<an peta proses brsnls vang memuat seluruh proses bisnrs
instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis
manajemen, <ian proses bisnis pen<iukung. Peta proses bisnis ievei O
menrpakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin
.iiuatyai. Di dalai., iriciiciriulr-ari pci-a pr'uscs 'oisriis levcl C, rricii6.retr
kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan
4,,--^i ^---*:^-^: .t^t,,...^- ---1,.t.,,-- 1,.:--..-P! rrqsA qrra Jlu.E
menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku
Laf!anfindan
al Proses lnti
Proses inti merupakan proses yang menciptalan aliran nilai utama.
liroses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:
. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna
eksternal dan internal instansi pemerrntah;
. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi
pemenntah cialam mencapar','1s1. mlsi. dan Strategl org€rrusasl:
dan
. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan
memenuhi kebutuhan pengguna.
b) Proses Pendukung
Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari
suatu slstem dan memastlkan proses rntt beqalan dengan bark.
Proses pendukung memenuhi l<riteria sebasai berikut:
. Memenuhi kebutuhan pengguna internall dan
o memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
c) Proses Lainnya
Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung
dengan proses inti namun menghasilkan nilai manlaat bagi
-a-
nemrnglor kepentingan eksternal Proses lainnya memiliki kriferie
yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.
?a
Gz
4
iTEE
ln nPrc6€5 I Pro5es 2
E] t ral
Pros6 4
ln
Paoses 5 Pros6 6 Pros€s 7
T
,a la
carnhar 2
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0
b. Level I
Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada
ievei m1 dlgambarkan proses nnci yang d akukan oleh masrng-masrng
proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang
ciiiakukan oieh unit organisasi <ian kererhubungan anrara saru proses
dengan proses lainnya.
oB&
Proses 5.1 Proses 5.2
Gunbar 3
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1
I
L--EJPros€a l
G] EPro6es 5.3
Ia
-9-
Lrwel Selanjrrtnya llrvel n)
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada
di level 1 .
cambar 4
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)
3.2.2 Penlrusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta
Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta
tel'ciiri atas peta proses, pera subproses, pera huDungan, dan peta inras
fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetak€rn proses di dalam
sebuaJr oi:garrisasi irelg,gr-rlakan jenis ga[bat pe tar adaiair sebageri beiikui.
a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan
berdasarkan mandai dari visi. misi dan tujuan instansi oemerintah;
b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar
keglatan;
c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi
peta proses brsnis;
d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
e. setrap peta subproses men]adl dasar untuk menJrusun peta lrntas rungsr
(cross functionaq yar,g menggambarkan rangkaian kerja suatu proses
beserra urrit organisasi;
Proses
5.2,3
Proses
ProsesProses
5.2.2
Proses
5.2.5
l'l
.,tlB lrl
1
- 10-
f rrnhrk rlanat membrrat nefa lintas firngsi yang jelas, maka diperhrkan peta
hubungan (relationship mapl yar.g menggambarkatr pelaku sesuai
struktur organisasi untuk setiap subproses vang ada: dan
g. berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat
.{^--^-;-^t^- ^:^-^ .-^l^l-,1.^- ^-^ r^---- ^--^ L^--:---- l'.^+^..t^!ulrrb4r r41!rl!r I ufdr s!rr64r
kriteria yang hams dipenuhi, dan mutu baku.
PenJelasan secara nnci penyusunan peta proses brsnrs bcrdasarkan Jenrs
gambar peta adalah sebagai berikut:
a. Peta l'roses
1) Identifikasi peta proses:
a) Unruk ldentdrkasr peta proses dapat d akuk an bramstormmg
dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentilikasi adalah
proses inri yang berhubungan iangsung ciengan usaha organisasi
da-lam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan
Itrrigsurrg ricrrgirrr tugi,rs puk.-,il, dirri iurigsi uiatrat urB.lirisasi,
b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi
proses pendukung yang terdlrl dan penciukung utama yang
mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang
menriuicung seiuruh proses daiam organisasi;
c) tahapan berikutnya adalah identifrkasi proses-proses yang
berhubungan dengan persyaratan standa.r yang dradopsr: dan
d) tahapan terakhir adaiah memasukkan proses yang berhubungan
dengan strategl pemsahaan yang akan memlcu seluruh
operasional organisasi dalam menja-lankan misi dan visinya.
2l Identfikasl pemilik proses, pemr.hk proses yang dlmaksud adalah unlt
organisasi yang terlibat di dalamnya.
:i) Gambar peta proses dengan pnnslp Suppher-Input-Process-Output-
Customer (SiPoC).
o cSuppllcr ln put Proccsg oulput cuslomar
E@EE}@E
S
4) Finalisasi peta proses.
E P
-i 1-
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH A
b
/\^*l.^- E
Contoh Peta Proses Bisnis
Peta Sub-Proses
1) Identifikasi peta subproses:
al Untuk ldcntltlkasl peta subproses dapat d akukan bralnstorming
dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus
<iiidentifikasi adaiah rurunan atau proses iebih teknis dari proses
inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai
lr.cl-,r u l- ul r.r r r ; elait
b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan
yang dilakukarl sudah tercantum dalam rcientrtikasi sub busrness
prosess, apabila ada peke{aan yang dilakukan tetapi tidak
rercantum mai<a revisi dan lengkapi subproses yang sudail
dilakukan sebelumnya;
2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud
ada-lah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
3, Gambar peta subproses dengan pnnsrp Suppherhput-Process-Output-
Cusromer (SiPoC).
S
-72-
E TEtilE @@El
4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses
lainnya yang telah digambarkan daiam peta proses sebeiumnya.
Suppller ln put Process Output Cuatomct
c
Gambar 6
Contoh Peta Subproses tjisnis
Peta Reiasi
Peta relasi lRelntianship Mapl adalah peta yang menggambarkan dan
riiclulj ukj<anr siapa saja piirak-piirak yalrg teriibai daialrr setiap pruscs
yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untukl^-^+ ..-*^L-*: -----^- --.:-- -:L^1.uapaL rrrurrrarrafl, yL,a,arr rL,,ay p'r16 u4rarr rrrerrarrJaA4rr.u4ru lJrurLs
sehingga tercapai output yang ditentukan.
1) ljerdasarkan peta proses yang drdapatkan pada bagian awal maka
untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-
nama unir organisasi yang reriibar di daiam seriap proses cian
subproses;
2l peta relasr drbuat clengan cara menuhskan setlap untt organlsasl vang
terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
Jl pada tahap penFlsunan peta hubungan dapat dlmungkrnkan
memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses
yang ieiair dibuar sebeiumnya; <iarr
4) lakukan linalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang
terlibat dalam setrap prosesnya.
at.9,
-i3-
Proses 1 Proses 3Proses
xerja 1
xdi.5
(erF 6
EET@@HE
P:c5e5 S Prores 6 P.ores ?
lJnit
lGr,.6 (€da I (€rja 1
Unlt
(6i] 5 (qj.5Unit(.rja 8
EHME
@@EHHE
@mB
H@E@E
d
Gambar 7
Contoh Penggambaran Peta Relasi
Peta Lintas F ungsi
Peta lintas fungsi lCross Functbnol Map) adalah peta yang
rnenggambalkan ra-ugkaian ker'1a iintas umtliungs-t yang saling
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
Berri<ut merupakan tahapan untuk membuat peta lmtas lungst:
1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk
menunJui(kan fungsi-fungsi vang terhbat dl datam proses. Bans lnl
juga dapat merepresentasikan rolas/peran;
PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH A
Proses 9
I I
- 14-
2! trrliskan nama rrnit orsanisasi yang terlihaf. dimrrlai riengan pihak
yang berinteraksi langsung (baik internal maupun ekstemal) untuk
posisi paling atas, dilaniutkan dengan unit organisasi iain yang
memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebu|
sekjen
Erelo.ll
3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari
masing-masing pihah dalam unit organisasi kemudial tuliskan pada
peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan
mengacu pada peta hubungan lRelation ship Mapl;
5ekjen
E5elon ll
4i lakukarr i<ieuiiiikasi uiang ier hadap larrgkair kcrjzr yarrg icrluarrg
dalam peta sampai proses teiah digambarkan secara tepat dan
disepakati oleh setiap satker terkait;
5) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi
peta;
Sekjen
Eselon ll
t,nitTeknis
UnitTeknis
Sekjen EE
-15-
cambar iJ
Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi
ij.3'lahap Penerapan/Implementasl
Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang
secara iungsionai membidangi utaiaksana. Perrerapan peta proses bisnis
meliputi :
a. Pengesahan Peta I'roses Brsnis
1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan
se-Deium ii irerbirkali; <ian
2) pimpinan insta.nsi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi
pemerintah setlagai hasii penjrusunan Deta proses bisnis dengan surat
keputusan.
b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis
1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan
soit copyi clan
2) unit organisasi pengenda-li perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses
bisnis induk sebagai master liie ciarl sistem ketakla.ksanaan
organisasi.
c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanl'aatan Peta Proses Bisnis
1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area
keqa ya:rg mudair <iiliirat, drcari, dan ciibaca oieh pengguna; dan
lll
-r6-
2\ bila te4adl penrbahan peta proses hisnis, unit organisasi pengenrlali
wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berla-ku dan mengupdate
dengan dokumen yang terbaru.
d. Perubahan Peta Proses Bisnis
1\ rr^-!'}!-L-- Li^-;- ^--^-:^^^; J--^. I:l^l^,1-^- l---^-^.,:!rguururHL!uPrvJl991grrr9v.64rrgugrqgy4r
te{adinya pembahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi,
.len st!'^fp;l ""nd hcrdoft'n^lr narla atarr tnpncalzihatlzo n nanrhahan
tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di iingkungan instansi
nemerintrh:
2) adanya keburuhan atau dorongan baik dari interna-l maupun da.ri
ii;asyaiakat,,ii,tuk irieirrpei Laiki kiierja pelayajiaii pi-i'riik;
3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4) adanya usulan atau inisiatit perubaian yang datang dari unit
organisasi; dan
5) adanya umpan bahk dari hasrl evaluasl atas lmplementasl peta proses
bisnis.
3.4 Tahap Pemantauan dan Evaluasl
Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis
yang perlu dievaiuasi rian <iipantau reievansi <ian efekr'rviusnya. Pemantauan
dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang
urcur1rurryiii iug.rs ti.rrr [..i'gsi Ji l-iicl.rtrg ket.rtaiai'salaari p.rlirig sedilr.i'r s.riu
tahun sekali.
Evaluasr atas peta proses bisnrs yallg telah dnmptementasrkan menJadt
dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan
ciiiaiiukan unruk memasrii<an impiemenrasi dari proses bisnis yang ada teiair
mampu memicu kine{a yang diharapkan.
Hasil e-valuasi atas peta proses bisnis di iingkungan instansinya
masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan
1\paralur l\egara oan Reiormasr Brrolcasr.
-li-
BAR ]V
PENUTUP
Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata
laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efrsiensi dan efektivitas sistem,
proses, rian prosedur ker-ia yang .jeias, etektri-, eirsren cian terui(ur pada
masing-masing instansi pemerintah.
PenJrusunan peta proses bisms menjadi salah satu laktor suksesn]ra
pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
oieh i<arena itu, penlrusunan peta ini menjadl acuan bagl instansi
pemerintah untuk melakukan penjrusunan peta proses bisnis di lingkungan
insta:rsinya masing-masing.
MEN'I'ERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFURMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ASlVtAl\ -a\ut\ ui(