PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT - kemkes.go.idkerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada...
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT - kemkes.go.idkerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada...
0
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Pasteur No. 25 Telp. (022) 4232292-4236721
Tahun 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT berkat rakhmat, hidayah,
karunia dan bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 telah dapat diselesaikan.
Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan
Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87) adalah
“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”,
merupakan seluruh upaya untuk megarahkan semua dimensi kebijakan
pembangunan, baik di Kabupaten/Kota, lintas sektor, maupun lintas batas dan
merupakan pedoman umum serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta
budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
tahun 2013-2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk
Semua”.
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat
diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian perangkat Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan,
motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi
pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi
pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah
bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Jawa Barat maju dan Sejahtera
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
ii
untuk Semua dapat segera tercapai. Hal tersebut sesuai dengan Visi Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu ”Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri
untuk Hidup Sehat.”
Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai upaya
kegiatan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di provinsi. Kegiatan-kegiatan
tersebut dalam upaya mencapai indikator yang telah ditentukan seperti yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provindi Jawa Barat tahun
2013 - 2018.
Hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan
yang transparansi, akuntabel, demokratis, desentralisasi dan partisipatif, yaitu
antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kurun waktu satu
tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan sistem pelaporan yang penting
dalam mendukung Visi Dinas Kesehatan, selain itu juga merupakan Sinergitas
pembangunan kesehatan di era desentralisasi yang didukung dengan manajemen
dan sistem pelaporan yang baik di berbagai tingkat administrasi. Laporan tersebut
juga menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja masing-masing
program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilihat dengan
cara membandingkan antara target dan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini
kami ucapkan terima kasih semoga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi
Pemerintah ini dapat diperoleh informasi dan gambaran penyelenggaraan
program secara komprehensif, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi yang objektif.
Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat
Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, Amien….
Bandung, 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROPINSI JAWA BARAT,
dr.H. DODO SUHENDAR, MM.
Pembina Utama Madya NIP 19650928 199010 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
iii
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 8
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perencanaan 13
2.1.1. Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018 13
a. Visi dan Misi 14
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator 15
c. Strategi, Kebijakan dan Program 17
2.1.2. Perencanaan Kinerja tahun 2018 18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 20
2.3 Program Kegiatan dan Anggaran 21
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 32
3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 33
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik 33
B. Akuntabilitas Keuangan 90
BAB. IV PENUTUP
4.1 Simpulan Capaian Indikator 108
4.2 Hambatan dan Permasalahan 110
4.3 Rencana Tindak Lanjut 117
LAMPIRAN
- Lampiran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018
- Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berdasarkan kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan
merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk
rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) upaya
kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) manajemen dan informasi
kesehatan dan 6) pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan
dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,
perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan
kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku
kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan
Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu
memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan, demikian juga pembangunan di
Jawa Barat selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan
masyarakat. Namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus
ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga membutuhkan
perencanaan dan penggerakkan sumber daya kesehatan yang lebih optimal
Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) . Kedua
indeks tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa.
IPM dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Provinsi Jawa Barat menetapkan IPM 80 point semula akan diproyeksikan
dicapai pada tahun 2015, tetapi terjadi perubahan menjadi tahun 2022 sesuai
dengan Perda No.24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah No 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2
2005 – 2025 dan Perda No 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, sehingga IPM yang harus dicapai
pada RPJPD tahun ketiga, yaitu sebesar 78,04 – 78,59. (Perubahan RPJPD Daerah
Provinsi Jawa Barat 2005-2025) .
Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain kondisi politik, sosial serta
ekonomi nasional yang belum stabil, ditambah lagi belum optimalnya keterpaduan
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antar tingkat pemerintahan.
Provinsi Jawa Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang
sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang
dilakukan secara bertahap dan Pencapaian indikator pembangunan IPM Jawa
Barat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin dari 70,05 pada
tahun 2016 menjadi 70,69 pada tahun 2017. (BPS Provinsi Jawa Barat)
Dalam menetapkan arah tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat
memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada
di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,
maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013 – 2018 yaitu : “
Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”. Untuk menjalankan Visi tersebut
diatas, ada 5 (lima) Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
dimana Misi Pertama yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
Saing, adalah merupakan bidang tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai 4 misi yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.
Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013 –
2018 terdiri atas kebijakan pembangunan, program pembangunan, program janji
gubernur dan kebijakan kewilayahan.
Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka kegiatan program
Pembangunan Kesehatan wajib dilakukan oleh institusi pemerintah, swasta
maupun perorangan. Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai sumber dana antara lain
APBD, APBN dan PHLN yang perlu dipertanggungjawabkan melalui Akuntabilitasi
Publik (Public Accountability). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 3
Kolusi dan Nepotisme, Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan
tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas - luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan. Dan ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu
mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat
Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu
perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan
masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan satuan kerja menyusun dan
menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit
Kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 4
Berpedoman pada perundangan yang berlaku tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
merupakan salah satu upaya penerapan Good Governance di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini merupakan wujud kewajiban
mempertanggungjawaban kinerja pelaksanaan di Dinas Kesehatan provinsi Jawa
Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode satu tahun
kepada para pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.2. Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup
sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 5
4. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 6
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
20. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014
23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 7
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 12
seri E, Tambahan lembaran daerah Nomor_1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
55);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Rumah
Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E)
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 77);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, tentang Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 8
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri );
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009;
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015, tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Palaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
40. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 050/Kep-12133/RKK/2014,
tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
- 2018;
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, menjalankan
sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pembangunan
Kesehatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 9
1.3.1 Tugas Pokok :
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan
urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
1.3.2 Fungsi :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :
1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang
kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan,
pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta
sumber daya kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan
kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan
pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan;
4. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
5. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 dan PP 38
Tahun 2007 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Jawa Barat, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan, walaupun belum
lengkap dengan pengaturan UPTD.
Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Pasteur no.
25 Bandung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran
di Jl. Pasteur no. 25 dan 7 (Tujuh) UPTD, yaitu : Unit Pelatihan Kesehatan
(Upelkes) Jl. Pasteur no. 31 Bandung, Balai Laboratorium Kesehatan ( BLK) Jl.
Sederhana No 3 – 5 Bandung, RSUD Al Ihsan Jl. Ki Astramanggala, Baleendah,
Bandung, RS Jiwa Provinsi Jl. Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua Bandung Barat, RS
Paru Provinsi Jawa Barat Jl. Pangeran Kejaksan Sidawangi Cirebon, RSUD
Pamengpeuk Garut Jl. Raya Miramareu No. 99 Desa Sirna Bakti Kecamatan
Pamengpeuk Garut, RSUD Jampangkulon Jl. Cibarusah No.1 Jampang Kulon
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 10
Sukabumi dan. RS Kesehatan Kerja Jl. Rancaekek Bandung Jl. Rancaekek
Bandung,
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
seluruhnya 1183 orang, dengan uraian :
NO UNIT
JUMLAH ASN JUMLAH TOTAL STRUTURAL FUNGSIONAL
ANGKA KREDIT FUNGSIONAL
UMUM
1. Dinas Kesehatan 21 10 173 204
2. RSUD Kesehatan Kerja 4 71 13 88
3. UPELKES 4 12 18 34
4. LABKES 4 38 16 58
5. RS Al Ihsan 4 37 26 67
6. RS Paru Sidawangi 8 148 66 222
7. RS Jiwa 26 213 130 369
8. RS Pameungpeuk 3 21 2 26
9. RSUD Jampangkulon 12 46 57 115
86 596 501 1183
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 204 orang
terdiri dari :
1. Kepala Dinas (1 orang), Sekretaris ( 1 orang)
2. Sekretariat sebanyak 68 orang terdiri atas : Subbag Perencanaan dan
pelaporan (13 orang ), Subbag Keuangan (25 orang ), Subbag Kepegawaian
dan Umum (30 orang);
3. Bidang Kesehatan Masyarakat sebanyak 33 orang, terdiri atas : 1 orang Kepala
Bidang, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (14 orang ), Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (10 orang), Seksi Kesehatan
Lingkungan (8 orang);
4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebanyak 32 orang, terdiri atas : 1 orang
kepala Bidang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional
(10 orang ), Seksi Rujukan ( 13 orang ), Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan (8
orang );
5. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebanyak 35 orang, terdiri
atas : 1 orang kepala bidang Seksi Surveilans dan Imunisasi (14 orang), Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (13 orang), Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (7 orang);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 11
6. Bidang Sumber Data Kesehatan sebanyak 34 orang terdiri atas : 1 orang
Kepala Bidang, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (13 orang), Seksi
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (10 orang), dan Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan (10 orang).
1.4. Sistematika Penulisan :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan
2.1.1. Perencanaan Stratejik
2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2018
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik
3.2.2. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja
Utama
3.3. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja
3.4. Akuntabilitas keuangan
BAB IV PENUTUP
4.1. Keberhasilan
4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama
4.3. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik
4.4. Hambatan dan Permasalahan
4.5. Rencana Tindak Lanjut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 12
LAMPIRAN
- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2013-2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam melakukan
penilaian kinerja pada kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut :
Sedangkan metode penilaian yang digunakan dalam Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 adalah melalui proses
skoring sesuai kesepakatan serta ditetapkan berdasarkan rencana
strategis beserta analisisnya.
Pemberian Nilai/Makna terhadap pencapaian sasaran oleh Skala
Ordinal.
Tahun 2018 Kategori penilaian sasaran terdapat 4 kategori, yaitu : Baik
sekali, Baik, Cukup dan Kurang, dengan kriteria sebagai berikut :
RENSTRA
DISKES JABAR 2013-2018
RENCANA KINERJA
2017
PROGRAM & KEGIATAN
PROGRAM - PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI
EVALUASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 33
SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN
≥ 100 % Sangat Baik
> 80 - < 100 % Baik
> 55 - < 80 % Cukup
< 55 % Kurang
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian,
sebagai berikut :
a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
Realisasi
= ------------------- X 100%
Rencana
b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin rendah, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
Rencana – (Realisasi - Rencana)
= --------------------------------------------- X 100%
Rencana
3.2. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik
A.1. Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2018, dengan hasil sebagai
berikut :
1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas
lingkungan yang sehat serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat, dengan
sasaran:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 34
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kemandirian Masyarakat
1 Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)
65% 61,8% 95,08%
2 Persentase Desa Siaga Aktif 81% 99% 122,22%
2
Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan
1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
60% 76,85% 128,08%
2 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
55% 69,78% 126,87%
2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
Tujuan 2 : Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan
sasaran :
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi 1 Ratio Kematian Ibu
87/100.000 KH
79,68/100.000 KH
109,19%
2 Ratio Kematian bayi 5,4/1000
KH 3,36/1000 KH 160,71%
3 Prevalensi gizi buruk 0,54 0,57 95,74%
4 Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan
88% 94,18% 107,02%
2
Meningkatnya Upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
1 Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%
93% 91,9% 98,81%
2 Angka_keberhasilan Pengobatan_TB (Treatment Succes Rate)
88% 74% 84,09%
3 Prevalensi Hipertensi 29,08% 34,5% 84,29%
4 Persentase Kabupaten/Kota dengan 100%_Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Jiwa
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 35
3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
Tujuan 3 : Tepenuhinya Sumberdaya Kesehatan, dengan indikator :
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar
1 Persentase RSUD terisi dokter spesialis Dasar sesuai standar
100% 95,45% 95,45%
2 Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar
63,15% 38,64% 61,19%
3 Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
256 387 151,17%
4 Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
90 70 77,78%
5
Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
98 98 100%
6 Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota
70% 94,18% 134,54%
2 Menuju universal coverage JPKM 7
Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan
80% 83,17% 103,96%
4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
TUJUAN 4 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan :
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
1
Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
2 3 150%
2 Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif
1
Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa barat
1 1 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 36
A.2. CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
% PENCAPAIAN
PENILAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kemandirian masyarakat
Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)
65% 61,8% 95,08% Baik
2 Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi
Ratio Kematian Ibu 87/100.000
KH 79,68/100.00
0 KH 109,19% Sangat Baik
Ratio Kematian bayi 5,4/1000 KH 3,51/1000 KH 153,85% Sangat Baik
Prevalensi gizi buruk
0,54 0,57 95,74% baik
Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan
88% 94,18% 107,02% Sangat Baik
4 Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%
93% 91,5% 98,39% Baik
Angka_keberhasilan Pengobatan_TB (Treatment Succes Rate)
88% 74% 84,09% Baik
5 Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
256 388 151,56% Sangat baik
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
90 70 77,78% Cukup
6 Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
2 2 100% Sangat baik
7 Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif
Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa barat
1 1 150% Sangat baik
A.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicator) merupakan suatu alat
ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi
sehingga memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; serta memperoleh
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 37
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Pencapaian Kinerja Sasaran Utama berdasarkan hasil pelaksanaan
kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dan tahun
2018 sebagai bahan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara
target dan realisasi serta capaian kinerja.
A.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
1) Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian masyarakat ;
a) Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat tahun 2018 adalah 61,8 %, hal ini mengalami peningkatan
sebesar 3,7 % dari hasil realisasi tahun 2017 sebesar 58,1 %. Hal ini
dikarenakan ada komitmen di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
program PHBS termasuk keikutsertaan organisasi masyarakat (ormas),
LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye PHBS.
Sebagian besar capaian PHBS Tatanan Rumah Tangga di 27
Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, hanya Kabupaten : Bogor,
Majalengka, Indramayu, Purwakarta dan Pangandaran mengalami
penurunan hasil cakupannya. Untuk Kabupaten bekasi dan Kota
Bandung, hasil cakupannya sama di tahun 2017 dengan 2018.
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
60% 58,1% 96,83% Baik 65% 61,8% 95,08% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 38
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator
Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) adalah :
1. Belum semuakabupaten/kota mendapat dukungan dari Pemda
masing-masing terkait pembinaan PHBS Rumah Tangga,
2. Indikator tidak merokok di dalam rumah dan ASI Eksklusif masih
rendah, menyebabkan capaian PHBS belum maksimal,
3. Ketenagaan promosi kesehatan dipuskesmas sebagai ujung tombak
fasilitasi pemberdayaan masyarakat masih belum merata
kompetensinya. Pada umumnya bertugas rangkap dengan
keterampilan yang terbatas baik dalam perencanaan, pengolahan dan
monitoring kegiatan promosi kesehatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 39
4. Ketersediaan sarana pendukung promosi kesehatan di tingkat
puskesmas masih sangat terbatas, baik sarana media penyuluhan
maupun kendaraan operasional penyuluhan,
5. Kabupaten/Kota ada yang beranggapan bahwa dengan adanya
kegiatan PIS PK, maka pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga tidak
perlu lagi dilaksanakan.
Upaya yang harus dilakukan adalah perlu adanya komitmen
pimpinan daerah untuk menerbitkan kebijakan publik berwawasan
kesehatan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan, selain itu Perlunya
Pembinaan dari berbagai sektor, dan dukungan khusus dari pemangku
kebijakan dalam meningkatkan Indikator sasaran. Perubahan perilaku
sangat diperlukan selain aspek pengetahuan sebagai komponen yang
mempermudah terjadinya perubahan perilaku sehinga diperlukan
komponen penguatan berupa adanya kebijakan/peraturan yang
mendukung terjadinya perubahan perilaku serta perlu adanya dukungan
tokoh, panutan, natural leader masyarakat yang berperilaku hidup bersih
dan sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan
provinsi jawa barat ialah
1. Pertemuan PHBS Tatanan Rumah Tangga, dengan mengundang
Narasumber dari Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI.
2. Peserta yang diundang adalah pengelola PHBS di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota juga TP PKK Kabupaten/Kota,
khususnya ketua Pokja 4.
3. Pertemuan advokasi PHBS di lima (5) Kabupaten, yaitu : Bandung
Barat, Kuningan, Majalengka, Subang dan Tasikmalaya.
4. Ada penghargaan secara khusus untuk tingkat Nasional yang
terintegrasi dengan kegiatan PKK KB Kes bagi Kabupaten/Kota yang
terbaik PHBS Tatanan Rumah Tangganya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 40
2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
1) Sasaran 1 : Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi
a) Ratio kematian ibu.
Tabel diatas memperlihatkan hasil Capaian Ratio Kematian Ibu
tahun 2018 adalah 109,19% dari target 2018, hal ini mengalami
penurunan sebesar 2,37% dari hasil Capaian tahun 2017 sebesar
111,56% dari target 2017, tetapi masih melampaui target tang sudah
ditetapkan di tahun 2018.
Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting
dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau
daerah. Rasio Kematian Ibu Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat
tahun 2018 yaitu 79,68 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target yang
ditetapkan sebesar 87/ 100.000 KH. Capaian tersebut merupakan wujud
dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya
memberikan jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap
pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan
pasca persalinan bagi ibu dan bayi.
Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2018 kematian
ibu tahun 2018 sebesar 700 kasus, meningkat 5 kasus dibandingkan
dengan tahun 2017 sebanyak 695 kasus, peningkatan sebanyak 5 kasus
ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang
Kematian ibu tertinggi tahun 2018 berada di Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bandung.
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Ratio kematian ibu
88/ 100.000
KH
77,83/ 100.000
KH 111,56%
Sangat Baik
87/ 100.000
KH
79,68/ 100.000
KH 109,19%
Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 41
Sedangkan Kabupaten /Kota dengan kasus kematian ibu
meningkat tahun 2018 dibandingkan 2017 ialah : Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Garut Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kota
Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota
Banjar. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini,
Trend Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat
Sumber data : data Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2017
Sumber data : data Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 42
Permasalahan yang dihadapi adalah adanya tata kelola klinis yang
belum maksimal, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan,
pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Adapun penyebab tidak
langsung dikarenakan kondisi ibu hamil anemia, Surveilans kematian ibu
belum dijalankan dengan optimal, Regulasi BPJS yang kurang tepat
terhadap pelayanan kasus kebidanan khususnya dimana ibu hamil yang
memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di rujuk langsung ke FKTL namun
harus dikelola di FKTP, sementara kasus-kasus kebidanan itu dapat
terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila tidak segera ditangani di
fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar maka akan terjadi
keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal. Penyebab kematian
Ibu antara lain Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 204 Kasus
pendarahan sebanyak 192 kasus, infeksi senyak 28 kasus, gangguan
sistem peredaran darah (jantung, troke dll) sebanyak 100 Kasus,
gangguan metabolik sebanyak 6 kasus Partus lama sebanyak 3 kasus,
abortus senayak 3 kasus dan penyebab lain-lain sebanyak 159 kasus.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
untuk mencapai target indikator ialah :
a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui
penguatan sistem rujukan,
b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 43
kesehatan bai di Rumah Sakit maupun Puskesmas,
c. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan penanganan
kegawatdaruratan maternal neonatal,
d. Orientasi Pelayanan kesehatan Matneo dan pemantapan pelaksanaan
audit maternal dan perinatal,
e. Peningkatan kualitas pelaksanaan kelas ibu, P4K, dan pemanfaatan
buku KIA, serta
f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan
LP/LS terkait
b) Ratio Kematian Bayi
Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat
berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, yaitu didapat dari jumlah
kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio
kematian bayi tahun 2018 3,36/1000 KH menurun di bandingkan tahun
2017 0,27 %. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian
bayi.
Pencapaian penurunan dibandingkan tahun 2017 disebabkan
kematian neonatal pada tahun 2018 masih didomonasi oleh 40%
diakibatkan oleh BBLR, 28% disebabkan Asifikasia, 27% penyebab lain-
lain dan 12% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Penyebab
kematian post Neonatal didominasi oleh 59% penyebab lain-lain, 21%
disebabkan pneumonia, dan 13% disebabkan oleh diare.
Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2018 jumlah kematian
bayi pada tahun 2018 sebanyak 3083 bayi mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 3249 bayi. Pada tahun 2018
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Ratio kematian
bayi
5,6/ 1000 KH
3,63/ 1000
KH
135,18% Sangat baik
5,4/ 1000 KH
3,51/ 1000 KH
153,85% Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 44
kematian bayi sebanyak 84% terjadi pada saat neonatal (0-28 hari), 16%
pada usia post neonatal (29 hari – 11 bulan).
10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2018 antara
lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon
dan Kabupaten Subang. Keterangan diatas dapat digambarkan pada
tabel di bawah ini
Trend Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat
Sumber data : data Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Sumber data : data Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 45
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
untuk mencapai target indikator tersebut adalah :
a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui
penguatan sistem rujukan,
b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan
kesehatan bai di Rumah Sakit maupun Puskesmas,
c. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan penanganan
kegawatdaruratan maternal neonatal,
d. Orientasi Pelayanan kesehatan Matneo dan pemantapan
pelaksanaan audit maternal dan perinatal,
e. Peningkatan kualitas pelaksanaan kelas ibu, P4K, dan
pemanfaatan buku KIA, serta
f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan
LP/LS terkait
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 46
c) Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat
komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan
dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan
antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu
hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan.
Persalian Oleh Nakes di Fasilitas Kesehatan Per Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
untuk mencapai target indikator tersebut adalah : melalui pengembangan
rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan
bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun
INDIKATOR
SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Cakupan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan 87 % 91,81% 105,53%
Sangat
Baik 88 % 94,18% 107,02%
Sangat
Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 47
masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat
pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi
komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu
dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar
(Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK).
Pencapaian indikator kinerja cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
dapat dilihat pada tabel dibawah.
Permasalahan yang dihadapi adalah Pemanfaatan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan masih belum optimal
disebabkan akses dan kurangnya informasi tentang pentingnya
persalinan di fasilitas disebabkan akses masyarakat kurang baik
terutama kabupaten dengan wilayah geografis yang cukup sulit dan luas
( Pangandaran, Sukabumi, Tasik, Bekasi, Bandung, Malajengka,
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten garut).
d) Jumlah Kab/Kota yang menangani kasus gizi buruk
Prevalensi gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0.62% dan pada
tahun 2018 sebesar 0.57%, berdasarkan data tersebutprevalensi gizi
buruk di jawa barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun
prevalensi gizi burktahun 2018 belum memenuhi target yang ditetapkan,
hal tersebut di sebabkan langsung asupan makanan yang kurang
adekuat, kejadian penyakit infeksi .
Data diperoleh dari laporan kasus gizi buruk baru yang ditemukan
dan ditangani sesuai standar yg dikirimkan oleh 27 kab/ kota setiap
bulan. Data yang di pakai pada capaian prevalensi gizi buruk adalah
memakai data Bulan penimbangan balita. Sedangkan bayi yang di
timbang di pos yandu masih di bawah 80 %. Sasarannya adalah seluruh
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Prevalensi Gizi
Buruk 0,56% 0,62% 92,86 Baik 0,54% 0,57% 95,74 Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 48
balita usia 0 – 59 bulan, ditimbang berat-badannya, dan diukur tinggi
badannya kemudian dilakukan penilaian status gizi berdasarkan 3
indikator yaitu BB/U (berat badan menurut tinggi badan), TB/U (Tinggi
Badan Menurut Umur) dan BB/TB (Berat Badan berdasarkan Tinggi
Badan).
Fokus usaha perbaikan gizi dalam kaitannya dengan upaya
peningkatan SDM pada seluruh kelompok umur, dengan mengikuti siklus
kehidupan. Faktor yang mempengaruhi memburuknya keadaan gizi,
yaitu pelayanan kesehatan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola
asuh, konsumsi makanan yang kurang, dan lain-lain yang pada akhirnya
berdampak pada kematian.
Faktor yang mempengaruhi memburuknya keadaan gizi, yaitu
pelayanan kesehatan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola asuh,
konsumsi makanan yang kurang, dan lain-lain yang pada akhirnya
berdampak pada kematian. Penyebab mendasar dari kurang gizi pada
anak bermuara pada masalah kemiskinan, pendidikan dan stabilitas
keamanan bangsa yang membuat setiap warga Negara mendapatkan
haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Belum optimalnya peñatalaksanaan kasus gizi buruk ada
kaitannya dengan kebijakan program gizi kita yang masih
mengedepankan asupan pangan, makanan dan konsumsi sebagai
penyebab utama masalah gizi. Kebijakan yang diluncurkan masih ada
yang cenderung mengabaikan peran faktor lain sebagi penyebab
timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan lingkungan dan
pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya program gizi lebih sering menjadi
program sektoral yang masing-masing berdiri sendiri dengan persepsi
berbeda mengenai masalah gizi dan indikatornya. Kebijakan ini sering
kita sebut sebagai kebijakan dengan paradigma input, menjadi
permasalahan dalam pencapaian indikator ini, selain itu Kasus yg
ditangani hanya terhadap gizi buruk usia balita, beberapa kasus yg
muncul usia > balita dan tidak ada dukungan dana.
Target capaian gizi buruk adalah batas tertinggi persentase
kejadian gizi buruk. Prevalensi gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 49
2017 sudah di bawah target hal tersebut menunjukan keberhasilan
program. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kejadian
gizi buruk di Jawa Barat adalah dengan adanya dukungan dana APBD I
untuk melakukan kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Adanya
kegiatan pemantauan pertumbuhan di posyandu. Partisipasi masyarakat
dalam kegiatan penimbangan di posyandu tahun 2017 telah mencapai
target hal ini dapat dilihat dari indikator ditimbang dibandingkan dengan
sasaran (D/S) balita mencapai 80% (target 80%), Balita ditimbang dan
naik berat badannya dibandingkan dengan yang ditimbang nilainya
sudah mencapai 73,35%. Capaian pemberian ASI ekslusif sebesar 55%
( target 46%). Pemberian makanan bayi dan anak disesuaikan dengan
kebutuhan gizi pada usianya, PMT pada balita kurus dan ibu hamil KEK ,
pemberian Tablet tambah darah pada remaja puteri, TTD pada ibu hamil,
pemberian vitamin A pada balita, Promosi garam beryodium, Taburia
konseling dan penyuluhan gizi, dan melakuan kegatan terintegrasi
dengan program lainnya merupakan kegiatan promotif untuk mencapai
perbaikan gizi. Sedangkan kegiatan uratif yang sudah dilakukan adalah
dengan melakukan perawatan kasus gizi buruk baik secara rawat jalan
dan rawat inap. Pelayanan gizi yang dilakukan sudah berdasarkan pada
konsep Pelayanan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). Surveilan gizi sudah
dilakukan dari mulai tingkatan puskemas sampai provinsi, dimana
dengan kegiatan ini dapat mendeteksi lebih dini teradinya masalah gizi.
Sehingga tindak lanjut pemecahan masalah gizi dapat segera dilakukan
Untuk upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ialah
dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak, dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang
dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita,
hingga remaja (pria dan wanita usia subur). Pada masa pra hamil,
program ditujukan bagi pasangan usia subur (PUS) melalui program
keluarga berencana, yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP). Dengan demikian, diharapkan setiap PUS dapat
merencanakan kehamilannya dengan baik dan terhindar dari kehamilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 50
yang tidak diinginkan (KTD). Untuk PUS juga dikembangkan Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas.
Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat
komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan
dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program
Perencaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan
antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu
hamil.
Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan
rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan
bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun
masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat
pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi
komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu
dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasilitas pelayan
kesehatan dasar (Puskesmas PONED) maupun fasilitas pelayan
kesehatan lanjutan (RS PONEK).
Jumah Kasus Gizi Buruk di 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 51
2) Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian
penyakit menular dan tidak menular
a) Persentase desa/kelurahan mencapai UCI ≥ 90
UCI (universal child immunization) merupakan akses semua bayi
(0—11 bulan) mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, DPTHB3,
Polio4, dan Campak dengan cakupan minimal 80 %, sehingga UCI
merupakan indikator komposit pelaksanaan imunisasi. Pada bulan April
2010 terjadi perubahan kebijakan pencapaian UCI yang semula pencapaian
UCI >95% menjadi >80% yang dicantumkan pada Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 482/Menkes/SK/IV/2010 tgl. 9 April 2010, tentang
Gerakan Akselerasi Immunisasi Nasional Universal Child Immunization
2010–2014 (GAIN UCI 2010– 2014). Capaian UCI desa tahun 2017
mencapai 91,80 %, Desa UCI sebanyak 5354 Desa , tidak terjadi KLB
penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di desa UCI pada
sasaran program.
Dari capaian tahun 2018 sebesar 98,81% ini menjelaskan bahwa
belum semua Kab/Kota mencapai target cakupan IDL, tidak semua jenis
antigen pada imunisasi dasar tercapai target, dan cakupan belum merata
disemua wilayah
Permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Rotasi tenaga pengelola program imunisasi di semua tingkat
2. Tidak semua pengelola program imunisasi berkompeten dan terampil
dalam mengelola program imunisasi
3. Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih
(provinsi, kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)
4. Kualitas Pencatatan dan pelaporan masih kurang
INDIKATOR
SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase desa/kelurahan UCI > 90 %
92% 91,80% 94% Baik 93% 91,9% 98,81% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 52
5. Ketersediaan vaksin beberapa jenis antigen dari pusat tersendat.
6. Distribusi vaksin sampai dengan gudang Dinkes provinsi,
Kabupaten/Kota belum semua mengalokasikan biaya pengambilan
vaksin dan logistik lainnya ke provinsi
7. Tidak semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk operasional
program imunisasi
8. Kurangnya media KIE
Upaya yang dilakukan adalah
1. Peningkatan SDM program imunisasi di semua tingkat
2. Bimbingan teknis yang berkualitas, secara berkala dan rutin disemua
tingkat
3. Pemenuhan kebutuhan logistik : vaksin, ADS, Safety Box dan peralatan
rantai dingin sesuai standar
4. Pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai SOP disemua tingkat
5. Pemenuhan logistik KIE tentang Imunisasi sampai ke tingkat
desa/kelurahan
6. Advokasi, desiminasi informasi ke Pemda dan Lintas Sektor terkait untuk
mendapatkan dukungan, terutama pendanaan operasional untuk
pengelolaan program imunisasi.
7. Meningkatkan keterlibatan Lintas Program dan Lintas Sektor disemua
tingkat untuk mendukung pelaksaanaan imunisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 53
Pencapaian UCI Desa/Kelurahan Kab/Kota Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat
1 BOGOR 434 378 87,1
2 SUKABUMI 386 358 92,7
3 CIANJUR 360 344 95,6
4 BANDUNG 280 238 85
5 GARUT 442 386 87,3
6 TASIKMALAYA 351 321 91,5
7 CIAMIS 265 248 93,6
8 KUNINGAN 376 327 87
9 CIREBON 424 354 83,5
10 MAJALENGKA 343 339 98,8
11 SUMEDANG 277 276 99,6
12 INDRAMAYU 317 281 88,6
13 SUBANG 253 250 98,8
14 PURWAKARTA 192 190 99
15 KARAWANG 309 271 87,7
16 BEKASI 187 185 98,9
17 BANDUNG_BARAT 165 156 94,5
18 PANGANDARAN 93 82 88,2
19 KOTA_BOGOR 68 67 98,5
20 KOTA_SUKABUMI 33 32 97
21 KOTA_BANDUNG 151 150 99,3
22 KOTA_CIREBON 22 21 95,5
23 KOTA_BEKASI 56 50 89,3
24 KOTA_DEPOK 63 61 96,8
25 KOTA_CIMAHI 15 15 100
26 KOTA_TASIKMALAYA 69 67 97,1
27 KOTA_BANJAR 25 24 96
5.956 5.471 91,9
NO KAB / KOTAJUMLAH
DESA/KELURAHAN
JUMLAH
DESA/KELURAHAN UCI%
Provinsi
b) Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate TB
Pencapaian Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB /Treatment Succes
Rate (TSR) Kab/Kota
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Angka
Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment
Succes Rate)
87% 86,02% 98,87% Baik 88% 74% 84,09% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 54
Angka Keberhasilan Pengobatan / Treatment Succes Rate Tuberkulosis
(TSR TB) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru
yang Terkonfirmasi Bakteriologi yang menyelesaikan pengobatan (baik yang
Sembh maupun Pengobatan Lenkap) diantara psien baru TB Paru
Terkonfirmasi Bagkeriologis yang tercatat. Angka tersebut didapatkan dari
penjumlahan angka kesembuhan (pasien yang dinyatakan sembuh) dan
angka pengobatan lengkap (pasien yang dinyatakan pengobatannya
lengkap). Angka Keberhasilan Pengobatan merupakan indikator utama
dalam menilai keberhasilan terhadap pengobatan pasien TB, karena bila
angka keberhasilan pengobatan dibawah target (<85%) perlu diwaspadai
adanya permasalan TB dimasa yang akan datang, misalnya makin
meningkatnya kasus kebal/resisten obat, meningkatnya kasus TB HIV, atau
makin meningkatnya kasus TB dengan komorbid, lainnya TB dengan gizi
buruk, TB dengan Diabetes Mellitus (DM), oleh karena itu dalam pengobatan
pasien yang tidak mencapai keberhasilan dalam pengobatannya (baik
sembuh atau pengobatan lengkap), maka harus diperhatikan dan harus
ditelusuri dan ditindak lanjuti bila terjadi hal sebagai berikut :
- Pasien Putus berobat (berhenti pengobatan sebelum masa pengobatan
selesai)
- Pasien Gagal pengobatan (hasil pemeriksaan mikroskopis masih tetap BTA
positif pada bulan ke 5 atau pada akhir pengobatan).
Sumber data untuk pencapaian indikator TSR :
- Data TSR tingkat Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang merupakan
hasil rekapitulasi kasus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah
melaksanakan pelayanan TB secara standar (dengan Strategi DOTS).
- Entry data TB menggunakan aplikasi SITT( Sisten Informasi
Tuberkulosis Terpadu) biasanya dilakukan oleh petugas Kab/Kota atau
petugas Fasyankes.
- Entry data dilakukan setiap triwulan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator P2TB adalah
dalam aplikasi software SITT seringkali mengalami error server (di pusat) dan
sering mengalami perubahan sistem, sehingga menimbulkan keterlambatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 55
laporan dan ketidak cocokan data. Misalnya jumlah yang diobati tidak sesuai
dengan jumlah yang dievaluasi; Beban kerja wasor kabupaten / kota terlalu
berat terutama bagi wasor TBC kabupaten / kota yang mempunyai jumlah
penduduk dan jumlah fasyankes banyak, sehingga tidak seimbang baik dari
segi jarak maupun jumlah serta adanya beban kerja ganda; Keterbatasan
SDM di fasyankes, sehingga waktu habis untuk pelayanan. Dan tugas
administrasi dan pencatatan pelaporan terabaikan; Pergantian petugas, baik
di Kabupaten/Kota dan Fasyankes, yang tidak dipersiapkan lebih dahulu
(tidak kaderisasi terlebih dahulu); Banyaknya SDM yang sudah dilatih
terutama di tingkat fasyankes tidak dimanfaatkan secara maksimal,
seharusnya setelah dilatih petugas dapat melaksanakan ilmunya minimal 3
tahun di tempat pelayanan DOTS; Keterbatasan tenaga di fasyankes, baik
kuantitas maupun kualitas petugas TB dalam menggunakan aplikasi SITT;
Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan tersedia komputer/Laptop dan
jaringan internet yang memadai untuk melakukan entry data TB dengan
SITT; Jejaring internal di tingkat fasyankes terutama RS belum optimal;
Jejaring Eksternal di berbagai faskes di Kab/Kota belum optima, sehingga
banyak pasien DO dari RS atau Klinik dan Dokter Praktek Mandiri tidak
dilakukan pelacakan; dalam hal pendanaan, belum semua Kab/Kota
menyediakan pendanaan APBD nya untuk P2TB dan masih mengandalkan
biaya BLN, misalnya untuk monev dan validasi data, bimbingan teknis,
logistik dan kebutuhan program lainnya.
Upaya yang dilakukan untuk mencapaian target indikator dengan
cara Advokasi setiap tingkat untuk penyediaan biaya program terutama
pasca donor; Penambahan/ mengoptimalkan SDM di Kab/Kota dan fasilita
pelayanan kesehatan; Koordinasi rutin dengan petugas Kab/Kota maupun
dengan Subdit TB tentang aplikasi SITT yang seringkali mengalami error dan
perbaikan; Validasi data secara berkala di setiap jenjang; Verifikasi data
setiap bulan dari data triwulan; Bimbingan teknis yang berkualitas secara
rutin dan berjenjang, dan lebih intensif dilakukan kepada petugas baru,
sebelum mendapatkan pelatihan; Peningkatan jejaring eksternal dan
kemitraan di semua tingkat; Peningkatan jejaring internal terutama bagi
fasyankes RS.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 56
3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar
a) Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
Jumlah Puskesmas terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 387
Puskesmas, bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebanyak 256
Puskesmas maka capaian indikator kinerja puskesmas terakreditasi sudah
melebihi target tahun 2018.
Puskesmas terakreditasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak
772 Puskesmas dari jumlah puskesmas se jawa barat sebanyak 1069
Puskesmas atau 72, 22%, untuk akreditasi puskesmas tahun 2018
ditargetkan sebanyak 256 Puskesmas tetapi hasil yang didapat melebihi
dengan target yang ditetapkan sebanyak 387 Puskesmas.
Pencapaian akreditasi puskesmas pada tahun 2018 tercapai sesuai
target indikator sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu 387
puskesmas ini dilakukan dengan upaya yang dilakukan berupa kegiatan di
dinas kesehatan provinsi Jawa Barat, antara lain :
1. Koordinasi dengan Dinkes Kab/kota terkait akreditasi Puskesmas
2. Pertemuan konsolidasi tim pendamping Akreditasi puskesmas Kab/kota,
provinsi dan surveior
3. Pertemuan penguatan tim pembina Akreditasi FKTP
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pra, Pasca akreditasi
5. Pertemuan pendampingan provinsi dengan forum komunikasi surveior
Jawa Barat
6. Pelatihan pendamping akreditasi FKTP
7. TOT Tim Pendamping Akreditasi FKTP
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Jumlah Puskesmas
yang sudah Terakreditasi
128 298 232,81% Sangat
Baik 256 387 151,17% Sangat
Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 57
Permasalahan yang dihadapi adalah disebabkan tidak semua Kab/kota
mempunyai anggaran khusus untuk mendukung kegiatan akreditasi
puskesmas. Dibeberapa Kab/Kota mengalami keterlambatan pencairan dari
sumber dana DAK non fisik untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas sehingga
menghambat pendampingan dan survei puskesmas, untuk jumlah tim
pendamping akreditasi FKTP masih kurang 157 tim, kebutuhan tim
pendamping di jawa barat sebanyak 266 tim (dengan asumsi 1 tim
mendampingi 4 puskesmas) sedangkan jumlah tim yang ada baru 111 tim.
1 KAB. BOGOR 101 21
2 KAB. CIREBON 60 20
3 KAB. BANDUNG 62 20
4 KAB. SUMEDANG 32 13
5 KAB. GARUT 65 27
6 KAB. SUKABUMI 58 25
7 KAB. CIAMIS 37 12
8 KAB. PURWAKARTA 20 8
9 KAB. KARAWANG 50 14
10 KAB. PANGANDARAN 15 5
11 KAB. BANDUNG BARAT 32 12
12 KAB. CIANJUR 45 15
13 KAB. BEKASI 44 23
14 KAB. MAJALENGKA 32 10
15 KAB. INDRAMAYU 49 18
16 KAB. SUBANG 40 13
17 KAB. TASIKMALAYA 40 23
18 KAB. KUNINGAN 37 10
19 KOTA CIREBON 22 12
20 KOTA SUKABUMI 15 4
21 KOTA DEPOK 32 12
22 KOTA BANDUNG 73 32
23 KOTA BOGOR 25 5
24 KOTA BEKASI 39 11
25 KOTA CIMAHI 13 3
26 KOTA TASIKMALAYA 21 16
27 KOTA BANJAR 10 3
KABUPATEN/ KOTAJUMLAH
PUSKESMAS
JABAR 1069
PUSKESMAS
TERAKREDITASI
TAHUN 2018
387
NO
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 58
b) Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 82 Rumah
sakit bila dibandingkan dengan target tahun 2018 (90 RS) maka capaian
indikatorkinerja jumlah puskesmas terakreditasi tahun 2018 belum mencapai
target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan ada Rumah Sakit yang sudah
survey tetapi status kelulusan belum keluas atau terbit.
Permasalahan masih adanya 78 rumah sakit di jawa barat yang sudah
kerjasama dengan BPJS tetapi belum diakreditasi sehingga terancam diputus
kerjasamanya oleh BPJS, masih adanya RSUD yang belum terakreditasi dan
mulai januari 2018 mulai diberlakukan akreditasi standar nasional Akreditasi
Rumah sakit (SNARS) edisi 1, ada beberpa rumah sakit harus
mempersiapkan terlebih dahulu rumah sakitnya agar sesuai penilaian
akreditasi, Peran dinas kesehatan belum optimal dalam akreditasi Rumah
sakit, anggaran akreditasi RS cukup mahal, .
INDIKATOR
SASARAN
2016 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Jumlah Rumah Sakit yang
sudah Terakreditasi
80 87 108,75% Sangat Baik
90 82 91,11% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 59
Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan ialah pembinaan, monitoring
dan evaluasi persiapan akreditasi rumah sakit; workshop akreditasi Rumah
sakit bagi rumah sakit terpilih yang belum terakreditasi; woekshop
manajemen komunikasi dan informasi; sosialisasi akreditasi rumah sakit di
beberapa kab/kota.
4. Misi 4 : Regulator pembangunan Kesehatan Jawa Barat
1) Terwujudnya Regulasi da Kebijakan Kesehatan
a) Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Indikator ini sudah memenuhi target yaitu 2 (dua) dokumen regulasi
dan kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu :
1. Sudah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang
Kesehatan Jiwa dan regulasi Kesehatan Jiwa.
2. Pada tahun 2017 dilakukan upaya untuk penyusunan draft Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan
b) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan
pembangunan kesehatan
2 2 100 Sangat
Baik 2 2 100 Sangat
Baik
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1 1 100% Sangat
Baik 1 1 100% Sangat
Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 60
Sebagai bahan perencanaan rencana strategis (renstra) sistem informasi
kesehatan provinsi jawa barat dan peningkatan upaya dinas kesehatan
provinsi dalam penguatan sistem informasi kesehatan agar terwujudnya
Regulasi dan kebijakan kesehatan dalam Penguatan manajemen, regulasi,
sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.
A.3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEJIK
1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dengan :
1) Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat
a. Persentase Desa Siaga Aktif
Secara kuantitas dan kualitas pencapaian strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif
semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian Desa/Kelurahan
Siaga Aktif di tahun 2017 sebesara 97,65% dan di tahun 2018 sebesar
99%. Secara kualitas dilihat dari pencapaian strata Pratama tahun 2017
sebesar 44,75% turun menjadi 38,12% di tahun 2018. Strata Madya tahun
2017 : 35,29%, di tahun 2018 naik menjadi 42,7%. Kabupaten yang belum
maksimal dalam pembinaan Desa Siaga Aktif adalah Kabupaten Sukabumi,
di tahun 2017 capaian Desa Siaga Aktif sebesar 89,15% di tahun 2018
turun menjadi 89%. Kota Bekasi dalam melaksanakan pembinaan Kelurahan
Siaga Aktif mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari capaian Kelurahan
Siaga Aktif di tahun 2017 capaiannya sebesar 73,21% di tahun 2018
menjadi 100%. Kabupaten Ciamis dalam pembinaan Desa Siaga Aktif yang
terbagus, di tahun 2017 capaian Desa Siaga Aktif strata Mandiri sebesar
12,68 di tahun 2018 : 27,55%. Demikian juga Kota Depok, dalam
INDIKATOR
SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase
desa siaga aktif 74,1% 97,65% 131,78%
Sangat
Baik 81% 99% 122,22%
Sangat
Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 61
pembinaan Kelurahan Siaga Aktif sudah bagus, dimana capaian strata
Mandiri tahun 2017 sebesar 18,37%, di tahun 2018 sebesar 20,63%.
NO
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Kabupaten Bogor 75.12 63.68 21.20 28.51 3.00 6.21 0.69 1.61 100.00 100.00
2 Kabupaten Sukabumi 2.33 45.73 61.40 35.80 29.53 4.16 6.74 3.46 89.15 89.15
3 Kabupaten Cianjur 91.11 55 8.89 34.17 0.00 9.72 0.00 1.11 100.00 100.00
4 Kabupaten Bandung 35.02 2.50 34.18 77.14 20.25 11.79 10.55 8.57 84.64 100.00
5 Kabupaten Garut 80.88 61.09 16.67 35.07 2.45 2.71 0.00 1.13 92.31 100.00
6 Kabupaten Tasikmalaya 59.26 63.82 27.64 23.65 10.54 9.97 2.56 2.56 100.00 100.00
7 Kabupaten Ciamis 31.70 7.92 31.70 34.72 24.53 29.81 12.08 27.55 100.00 100.00
8 Kabupaten Kuningan 1.33 1.33 58.78 57.45 34.57 35.64 5.32 5.59 100.00 100.00
9 Kabupaten Cirebon 56.40 51.18 35.07 34.20 6.40 9.91 2.13 4.72 99.53 100.00
10 Kabupaten Majalengka 41.98 39.07 38.19 42.86 19.24 17.49 0.58 0.58 100.00 100.00
11 Kabupaten Sumedang 32.85 31.41 39.71 49.10 18.05 10.83 9.39 8.66 100.00 100.00
12 Kabupaten Indramayu 22.71 33.75 63.41 58.68 11.99 6.31 1.89 1.26 100.00 100.00
13 Kabupaten Subang 0.00 0 5.14 26.09 40.32 44.66 54.55 29.25 100.00 100.00
14 Kabupaten Purwakarta 69.27 64.58 27.60 32.29 2.08 2.08 1.04 1.04 100.00 100.00
15 Kabupaten Karawang 42.07 27.18 50.81 65.05 5.18 5.83 1.94 1.94 100.00 100.00
16 Kabupaten Bekasi 89.84 87.17 6.95 10.70 1.60 1.07 1.60 1.07 100.00 100.00
17 Kabupaten Bandung Barat 20.00 10.91 54.55 61.21 17.58 20 7.88 7.88 100.00 100.00
18 Kabupaten Pangandaran 51.61 43.01 45.16 53.76 3.23 3.23 0.00 0.00 100.00 100.00
19 Kota Bogor 20.59 19.12 66.18 63.24 13.24 13.24 0.00 4.41 100.00 100.00
20 Kota Sukabumi 0.00 0.00 84.85 66.67 3.03 12.12 12.12 21.21 100.00 100.00
21 Kota Bandung 64.24 0.66 25.17 91.39 6.62 5.30 3.97 2.65 100.00 100.00
22 Kota Cirebon 18.18 9.09 50.00 45.45 22.73 31.82 9.09 13.64 100.00 100.00
23 Kota Bekasi 75.61 82.14 24.39 5.36 0.00 10.71 0.00 1.79 73.21 100.00
24 Kota Depok 4.08 1.59 55.10 57.14 22.45 20.63 18.37 20.63 100.00 100.00
25 Kota Cimahi 0.00 0.00 73.33 66.67 20.00 26.67 6.67 6.67 100.00 100.00
26 Kota Tasikmalaya 56.52 73.91 23.19 20.29 14.49 5.80 5.80 0.00 100.00 100.00
27 Kota Banjar 0.00 4 32.00 40.00 60.00 48 8.00 8.00 100.00 100.00
44.75 38.12 35.29 42.70 14.00 12.74 5.95 5.65 97.65 99.22
DATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN 2017 DAN 2018
KABUPATEN/KOTA STRATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF
JUMLAH
DESA/KEL SIAGA AKTIFPRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
Permasalahan yang dihadapi di tahun 2018 adalah :
1. Belum semua Petugas Promkes Puskesmas di Kabupaten/Kota paham
dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
2. Belum semua Kabupaten/Kota melibatkan stakeholder dalam pembinaan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
3. Belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
Upaya yang harus dilakukan adalah perlu adanya dukungan kebijakan
dari Pemerintah Provinsi berupa Peraturan Daerah dalam mengoptimalkan
alokasi dana desa untuk kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) sesuai Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015, meningkatkan
peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat.
Upaya yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 62
1. Pertemuan Pembinaan Desa Siaga Aktif, dimana mengundang
Narasumber dari Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI, Kementrian
Desa PDT Trans RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun Peserta
yang diundang adalah 27 Kabupaten/Kota dengan rincian yang
diundang : Seksi Promkes dan PM, DPMPD, Setda dan dari Forum
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
2. Pembinaan ke 27 Kabupaten/Kota.
3. Narasumber pada pertemuan yang diadakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan
a) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang
berkualitas
Tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2018 pencapaian indikator
kinerja tercapai targetnya karena disamping semua Kab/kota telah
menyampaikan laporannya juga karena didukung adanya proses
pembangunan sarana air minum yang didanai oleh Pamsimas/Sabermas
dan anggaran lain.
INDIKATOR
SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
59,5% 64,84% 108,97% Sangat
Baik 60% 76,85% 128,08%
Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 63
Tabel
Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang Berkualitas
NO KABUPATEN / KOTA 2017 2018
1 KABUPATEN BOGOR 60,14 69,38
2 KABUPATEN SUKABUMI 54,96 63,77
3 KABUPATEN CIANJUR 34,70 85,01
4 KABUPATEN BANDUNG 68,66 78,73
5 KABUPATEN GARUT 69,29 79,94
6 KABUPATEN TASIKMALAYA 85,36 65,01
7 KABUPATEN CIAMIS 94,44 78,96
8 KABUPATEN KUNINGAN 84,83 89,75
9 KABUPATEN CIREBON 62,91 61,91
10 KABUPATEN MAJALENGKA 71,05 67,07
11 KABUPATEN SUMEDANG 85,75 90,62
12 KABUPATEN INDRAMAYU 74,42 77,01
13 KABUPATEN SUBANG 82,44 86,98
14 KABUPATEN PURWAKARTA 70,36 74,04
15 KABUPATEN KARAWANG 22,28 49,16
16 KABUPATEN BEKASI 47,12 75,42
17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 82,28 62,57
18 KABUPATEN PANGANDARAN 20,21 46,01
19 KOTA BOGOR 78,04 91,01
20 KOTA SUKABUMI 81,08 90,50
21 KOTA BANDUNG 74,03 76,54
22 KOTA CIREBON 98,10 94,39
23 KOTA BEKASI 83,07 95,43
24 KOTA DEPOK 73,58 85,75
25 KOTA CIMAHI 18,61 82,77
26 KOTA TASIKMALAYA 75,80 88,50
27 KOTA BANJAR 86,24 82,66
64,84 76,85JAWA BARAT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 64
Melihat tabel di atas, ada 3 Kabupaten / Kota pada tahun 2018 yang
capaiannya tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota yang lain, yaitu Kota
Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Sebaliknya Kabupaten Tasikmalaya,
Ciamis, Kab.Cirebon, Subang, Kab. Bandung Barat, Kota Cirebon dan Kota
Banjar mengalami penurunan capaian.
Melihat tabel di atas, ada 5 Kabupaten / Kota yang capaiannya rendah
dibandingkan dengan Kab/Kota yang lain dibawah 50%, yaitu Kabupaten
Karawang, dan Kabupaten Pangandaran. Hal ini kemungkinan data yang
didapatkan dari puskesmas kabupaten/kota tersebut belum semua
disampaikan ke Dinkes Kabupaten/kota sampai dengan bulan Desember
tahun 2018.
Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan,
antara lain disebabkan :
• Alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu
dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi, seperti
pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan,
peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan
sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan
pengembangan wilayah sehat.
• Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas
jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan
yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi
terutama pada tenaga teknis yang ada (di seksi kesehatan lingkungan
hanya ada 4 orang tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan
program dan kegiatan yang ada), kurang optimalnya tenaga administrasi
(karena tenaga yang ada masih baru bekerja di seksi Kesling, Kesja dan
Olah raga) dan kurangnya petugas teknis analisis serta pengolah data.
• Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas.
Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan
yang masih harus ditingkatkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 65
Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
dalam hal ini dengan Dinas Permukiman dan Perumahan untuk pemenuhan
sarana fisik, dikarenakan Dinas Kesehatan bukan sebagai yang membangun
sarana fisik. Dikarenakan untuk menaikan akses penduduk terhadap air
minum yang berkualitas perlu kerjasama dengan berbagai pihak, antara
lain dengan insttusi terkait, juga dengan pihak swasta (lewat program
CSR). Selain itu upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan Provinsi
Jawa Barat ialah :
1. Workshop Jejaring STBM, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan
jejaring kemitraan dengan steakholder terkait upaya implementasi
STBM dan menyusun strategi yang dilakukan dengan melihat
komponen STBM dan menyusun strategi yang dilakukan dengan
melihat komponen STBM baik demand, supply maupun enabling
environtment untuk mempercepat universal akses tahun 2019.
2. Pertemuan evaluasi pengembangan kawasan sehat (Kab/Kota sehat),
kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan kesepakatan antara seluruh
peserta baik lintas program maupun lintas sektor yang ada di provinsi
maupun kab/kota.
3. Monitoring dan Evaluasi STBM, kegiatan ini dilakukan untuk melihat
dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan STBM telah dilaksanakan di
kab/kota beserta progres / kemajuan capaiannya.
4. Pendampingan Pamsimas, kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi
kegiatan Pamsimas komponen kesehatan dilaksanakan di kabupaten,
dan bagaimana koordinasi dengan dinas PU masing-masing, terutama
dalam membangun sarana fisiknya.
5. Monitoring dan Evaluasi Kesling, Kesja dan Olah Raga, pada kegiatan
ini ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan program kesehatan kerja dan
olah raga yang sudah dilaksanakan di kab/kota
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 66
b) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2018 pencapaian indikator
kinerja Indikator tercapai targetnya karena disamping semua Kab/kota telah
menyampaikan laporannya. Data- data di dapatkan dari hasil kegiatan yang
telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan kabupaten / Kota. Dapat dilihat dari tabel data
capaian tahun 2018.
Tabel Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%) PENILAIAN
Persentase penduduk
yang menggunakan
jamban sehat
54% 67,95% 125,83% Sangat
Baik 55% 69,78% 126,87%
Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 67
NO KABUPATEN / KOTA 2017 2018
1 KABUPATEN BOGOR 69,58 40,44
2 KABUPATEN SUKABUMI 52,94 55,86
3 KABUPATEN CIANJUR 45,36 75,1
4 KABUPATEN BANDUNG 64,99 70,66
5 KABUPATEN GARUT 66,75 18,32
6 KABUPATEN TASIKMALAYA 57,48 59,76
7 KABUPATEN CIAMIS 67,81 86,08
8 KABUPATEN KUNINGAN 86,45 62,34
9 KABUPATEN CIREBON 65,97 60,73
10 KABUPATEN MAJALENGKA 62,42 88,33
11 KABUPATEN SUMEDANG 87,79 71,79
12 KABUPATEN INDRAMAYU 65,31 87,36
13 KABUPATEN SUBANG 83,10 75,89
14 KABUPATEN PURWAKARTA 69,36 44,71
15 KABUPATEN KARAWANG 87,74 81,01
16 KABUPATEN BEKASI 56,09 60,36
17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 80,55 52,8
18 KABUPATEN PANGANDARAN 49,83 71,94
19 KOTA BOGOR 70,81 50,1
20 KOTA SUKABUMI 46,16 74,35
21 KOTA BANDUNG 70,91 89,68
22 KOTA CIREBON 93,75 96,79
23 KOTA BEKASI 83,90 84,22
24 KOTA DEPOK 73,49 70,02
25 KOTA CIMAHI 52,96 55,36
26 KOTA TASIKMALAYA 35,80 72,8
27 KOTA BANJAR 82,44 63,83
67,95 69,78JAWA BARAT
Permasalahan yang dihadapi adalah 1) alokasi anggaran belum dapat
memenuhi semua tugas pokok yaitu dalam hal pengawasan kualitas
lingkungan prioritas provinsi, seperti pengawasan kualitas lingkungan industri
di daerah perbatasan, peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan
pemeriksaan sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi
terbatas dan pengembangan wilayah sehat. Dan adanya efisiensi biaya (dana
APBN tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya); 2) Kapasitas tenaga
pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas jumlah dan
kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi terutama pada tenaga
teknis, sehingga tidak sebanding dengan program dan kegiatan yang ada); 3)
Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas; 4) Peran
koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan yang masih
harus ditingkatkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 68
Upaya yang harus dilakukan adalah Kab/Kota agar melaksanakan
pengawasan terhadap tempat umum, tempat pengelolaan makanan daan
melaporkan hasil kegiatan sesuai format yang telah disepakati dalam
pertemuan tentang kualitas penyehatan lingkungan dengan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Jabar setiap triwulan. Apabila terjadi kasus keracunan
pangan di kab/kota agar segera melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat beserta hasil investigasi. Seksi penyehatan lingkungan
Kabupaten/Kota agar melaksanakan Sosialisasi e – monev HSP kepada
petugas Kesehatan Lingkungan di Puskessmas, Melakukan koordinasi dengan
PD terkait dalam hal ini dengan Dinas Permukiman dan Perumahan untuk
membangunan sarana fisik. Selain itu juga, Dinas Kesehatan sudah
berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk
membudayakan/mengajak peran serta masyarakat, dan Melakukan kegiatan
pemicuan sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Untuk menaikan akses penduduk yang menggunakan Jamban Sehat
perlu adanya Kerjasama Sinergitas Kegiatan dengan Institusi yang terkait,
antara lain Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan pihak swasta (membangun sarana fisik/jamban sehat).
2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
1). Sasaran 1 : Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi
a) Menurunnya ratio kematian ibu
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Ratio
kematian ibu
88/
100.000 KH
77,83/
100.000 KH
111,56% Sangat
Baik
87/
100.000 KH
79,68/
100.000 KH
109,19% Sangat
Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 69
b) Menurunnya ratio kematian Bayi
c) Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan
d) Prevalensi Gizi Buruk
Uraian indikator pada sasaran 1 diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja
Utama diatas.
2) Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian
penyakit menular dan tidak menular
a. Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI
INDIKATOR
SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Ratio
kematian bayi
5,6/
1000 KH
3,63/
1000 KH
135,18% Sangat
baik
5,4/
1000 KH
3,51/
1000 KH 153,85%
Sangat
Baik
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Cakupan
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
87 % 91,81% 105,53% Sangat Baik
88 % 94,18% 107,02% Sangat Baik
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Prevalensi Gizi Buruk 0,56% 0,62% 92,86 Baik 0,54% 0,57% 95,74 Baik
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase
desa/kelurahan UCI > 90 %
92% 91,80% 94% Baik 93% 91,5% 98,39% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 70
Uraian indikator Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI sudah diuraikan
pada Indikator Kinerja Utama diatas.
b) Persentase Treatment Succes Rate (TSR) Tuberkulosis (TB)
Uraian indikator Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI sudah diuraikan
pada Indikator Kinerja Utama diatas.
c) Prevalensi Hipertensi
Hasil prevalensi hipertensi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 sebesar 33%
diharapkan target prevalensi hipertensi pada tahun 2018 turun menjadi
29,08%. Tetapi pada kenyataanya prevalensi hipertensi meningkat menjadi
34,5% (hasil ini didapat dari Rekapan Laporan Portal Web), sehingga capaian
prevalensi hipertensi sebesar 84,29%. Berdasarkan data ini hipertensi masih
merupakan masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Sehingga
masih diperlukan pembinaan secara intensif di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota ke layanan untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko PTM
di posbindu dan di deteksi dini di puskesmas.
Salah satu ukuran keberhasilan program pengendalian penyakit tidak menular
yaitu prevalensi hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Angka
Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment
Succes Rate)
87% 86,02% 98,87% Baik 88% 74% 84,09% Baik
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Prevalensi Hipertensi
33,02% 33,00% 100,84% Sangat Baik
29,08% 34,5% 84,29% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 71
sistolik darah > 140 mmHg dan /atau diastolik > 90 mmHg (WHO, 2013).
tekanan darah merupakan gambaran patofisiologis tubuh yang bisa diukur
dengan pengukuran tekanan darah. Hipertensi merupakan faktor risiko antara
sebelum munculnya penyakit tidak menular (jantung, stroke).
Target prevalensi Hipertensi di Jawa Barat yaitu menurunnya angka kejadian
kasus hipertensi sebesar 0.41% setiap tahun, Perolehan data prevalensi
Hipertensi dilakukan melalui pengukuran tekanan darah pada usia 15 tahun
ke atas, dari hasil pengukuran tersebut dihitung jumlah orang dengan tekanan
darah diatas standar WHO dibagi jumlah orang yang dilakukan pengukuran.
Pada tahun 2018, perolehan data prevalensi dilakukan melalui skrining
hipertensi di 10 kabupaten/kota pada 10 (sepuluh) puskesmas di masing-
masing kabupaten/kota. Pemilihan kabupaten/kota dan puskesmas dilakukan
secara acak, selanjutnya kabupaten/kota dan puskesmas melakukan
pengukuran terhadap pengunjung di atas usia 15 tahun.
Permasalahan yang dihadapi pada Hipertensi yaitu
1. SDM pada Seksi P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas masih banyak
yang tenaga baru dan masih belum mendapatkan pelatihan
2. Kegiatan P2PTM di Kabupaten/Kota masih belum mendukung pencapaian
target prevalensi hipertensi
3. Pencatatan dan pelaporan Program P2PTM di Kabupaten/Kota belum semua
menggunakan Portal Web
Upaya yang dilakukan dilaksanakan melalui pendekatan dengan strategi
risiko tinggi dilakukan pada kasus-kasus yang memiliki faktor risiko untuk
pengobatan dan pengendalian faktor risikonya adapun pendekatan strategi
populasi merupakan upaya radikal dengan produk berupa kebijakan-kebijakan
pengendalian yang meyeluruh seperti kebijakan kawasan tanpa rokok.
Pendekatan startegi risiko tinggi maupun strategi populasi diperlukan tenaga
terlatih, dan belum semua puskesmas di Jawa Barat terlatih dalam program
pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya pengendalian hipertensi.
Dengan demikian, upaya pengendalian Hipertensi tanpa melakukan upaya
pengendalian faktor risiko dapat dipastikan prevalensi hipertensi tidak akan
menurun. Gambaran angka prevalensi hipertensi menunjukkan risiko dimasa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 72
mendatang akan munculnya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal dan
penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah pada
tubuh jika upaya pengendalian hipertensi beserta faktor risikonya melalui
upaya promotif dan kuratif tidak segera dilakukan, melalui 2 (dua) pendekatan
startegi.
Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yaitu, sosialisasi dan advokasi
penyakit tidak menular dengan faktor risikonya, peningkatan kapasitas
petugas dan kader kesehatan masyarakat dalam memonitoring faktor risiko
penyakit tidak menular, dan tentunya ketersediaan sarana pendukung berupa
alat deteksi dini dan anggaran kegiatan, yaitu Deteksi Dini Faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular di 7 Kab/Kota Persentase kab/kota dengan 100%
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan Jiwa
Data Psikotik pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding psikotik tahun 2017
yakni sebesar 11.360, meningkat pada tahun 2018 yakni sebesar 31.305 sehingga
berdasarkan data tersebut mengalami kenaikan sebanyak 275%. Sedangkan
estimasi ODGJ tahun 2018 adalah 1,6 permil dari jumlah penduduk sekitar 72.000.
jadi sekitar 41,74% ODGJ yang ditemukan. Capaian indikator sasaran pelayanan
kesehatan jiwa tahun 2018 adalah 100%, hal ini didorong oleh beberapa faktor
dibawah ini :
1. Regulasi pusat :
a. Undang-Undang No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa
b. Peraturan Pemerintah No 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
c. Lampiran Perpres 75/2015 tentang RAN HAM – indikator bidang kesehatan
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%) PENILAIAN
Persentase kab/kota dengan 100% Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan Jiwa
92,59% 99,25% 107,19% Sangat Baik
100% 100% 100% Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 73
d. Permenkes No.39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
e. Permenkes No.43/2016 tentang Juknis SPM Bidang Kesehatan
f. Permenkes No.75/2014 tentang Puskesmas
g. Permenkes No.5/2015 tentang Panduan Praktik Klinis di layanan primer.
h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
220/Menkes/SK/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pedoman Umum
Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat (TPKJM).
2. Regulasi Daerah :
a. Perda No 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
b. Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
c. Kepgub 440.05/Kep 372/Yansos/2014 tentang TPKJM (Tim
Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat).
d. Road Map Kesehatan Jiwa Jawa Barat 2014-2019.
e. Regulasi Kesehatan Jiwa di Kab/kota.
3. Pembiayaan.
Tersedianya dukungan anggaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
program Kesehatan Jiwa. Pembiayaan termasuk dalam penyediaan sarana
dan prasarana, obat-obatan dan pelatihan.
4. Kelembagaan
Terbentuknya Tim TPKJM sebagian di kab/kota. Adanya Tim
Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (Kota Bandung, Kota
Tasikmalaya, Kab Purwakarta, Kab Bandung dan Kab Bogor, Kota Cimahi,
Kab Bogor) akan memberikan daya ungkit dalam pelayanan kseahatan jiwa.
Hal ini karena pelayanan kesehatan jiwa tidak mutlak bidang kesehatan saja
yang terlibat, perangkat daerah lainnya juga harus bekerjasama dalam hal
penanganan kesehatan jiwa. Sebagai contoh, Bappeda diperlukan dalam hal
penyelenggaraan pembiayaan, penyediaan ini di dasarkan oleh regulasi yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 74
mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan SPM. Dinas Sosial bertugas
dalam hal penanganan awal dan psikososial.
5. Pelatihan
Pelatihan yang sudah dilakukan pada Tahun 2017 adalah Pelatihan Deteksi
Dini Kesehatan Jiwa. Pelatihan ini adalah melengkapi deteksi 2 menit yang
sudah lebih dulu dilakukan. Pelatihan ini sudah terakreditasi oleh PPSDM
Kementerian Kesehatan. Pelatihan berlangsung selama 56 jpl. Peserta
adalah dokter umum (fungsional) dan perawat (fungsional) di 19
kabupaten/kota.
6. Penelitian
Kerjasama dengan institusi pendidikan, sangat membantu dalam
penanggulangan kesehatan jiwa. Hal ini sudah dibuktikan oleh kerjasama oleh
Unpad dan RSHS di Kecamatan Kersamanah Kab Garut. Saat ini Desa
kersamanah sudah menjadi desa sehat jiwa dan pelayanan kesehatan jiwa di
daerah tersebut meningkat.
7. Kerjasama
Kerjasama dengan RS Jiwa dan RS Marzuki Mahdi sangat membantu dalam
hal pelepasan pasung dan penanganan ODGJ. Tahun 2017 RS Jiwa telah
melaksanakan program pelepasan pasung di Jawa Barat, program ini
termasuk dalam penjemputan pengobatan dan pemulangan pasung.
Sedangkan RS Marzuki Mahdi juga melakukan pelayanan penjemputan
pengobatan dan pemulangan ODGJ di Panti-panti sosial.
8. Teknologi
Kemajuan teknologi dibidang kedokteran juga merambah kesehatan jiwa.
Obat-obatan saat ini selain short acting yaitu obat-obatan per oral, juga sudah
ada obat-obatan long acting yaitu obat-obatan suntik. Obat ini menambah
daftar doc (drug of choice) dalam pemilihan psikofarmaka.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 75
Permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat :
1. Masih adanya kasus pasung yang belum dibebaskan sampai dengan bulan
Desember tahun 2018 sebanyak 294 orang. Selain itu, ada juga pasien pasung
yang sudah diobati dan dibebaskan, karena putus obat, sehingga kembali
dipasung. Ada juga keluarga pasien yang tidak mau anggota keluarga yang
ODGJ nya diobati, karena ODGJnya meminta sesuatu barang yang tidak bisa
dipenuhi oleh keluarganya. Ada juga yang obatnya tidak diminum.
2. adanya ODGJ yang disembunyikan karena tidak mau diketahui orang lain,
sehingga ODGJ tidak memiliki identitas seperti NIK dan KTP. Oleh karena itu,
kesulitan untuk mendapatkan biaya kesehatan melalui BPJS.
3. Sulitnya melakukan koordinasi antara lintas sector dan lintas program
4. Tidak tersedianya panti rehabilitasi utnuk ODGJ sebelum kembali ke
masyarakat setelah dilakukan perawatan.
Pemecahan masalah :
1. Celah dalam pelayanan kesehatan jiwa cukup besar yaitu penderita ODGJ
yang sudah mendapatkan pelayanan yaitu 10 %. Penderita ini terdapat di
pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Sedangkan 90% lainnya terdapat
dijalan dan panti-panti non pemerintah. Oleh karena itu pendayagunaan panti
swasta dengan pendekatan kesehatan yaitu dalam panti swasta dilakukan
pelayanan kesehatan, merupakan solusi terbaik dalam mendekatkan
pelayalanan kesehatan jiwa. Disamping itu adanya program penjemputan
pasien ODGJ oleh RS juga meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan.
Pendekatan jemput bola ini sudah dilakukan di sebagian kab/kota.
2. Kerjasama lintas sektor dan lintas program salngat berperan dalam hal
penanggulanagan kesehatan jiwa. LS/LP berperan dalam melaksanakan
tupoksi masing-masing dalam TPKJM. Saat ini sudah mulai dilakukan
revitalisasi TPKJM, sehingga dengan revitalisasi ini akan meningkatkan
pelayanan kesehatan jiwa di Jawa Barat. Revitalisasi ini diantaranya dengan
diadakannya pertemuan di 4 BKPP Jawa Barat yang dilakukan dengan Biro
Yanbangsos Setda Jabar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 76
3. Advokasi kepada pemegang kepentingan sangat berperan dalam peningkatan
pembiyaan kesehatan jiwa. Peningkatan pembiyaan ini sangat berperan dalam
pengadaan pelatihan, peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana juga
psikofarmaka. Pemerintah daerah juga harus diinformasikan tentang
pentingnya pemenihan SPM kesehatan sehingga nantinya didapat
pembianyaan yang adekuat dalam pelayanan kesehatan jiwa.
4. Peningkatkan pemberdayaan penderita gangguan jiwa dengan memberikan
keterampilan dan psikososial, akan mengembalikan martabat akan merubah
stigma ODGJ. Dulunya ODGJ mendapat stigma “tidak bisa berdaya” sekarang
bisa berdaya dengan memberikan keterampilan yang sesuai dengan
kemampuan ODGJ tersebut. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat
dibutuhkan dalam hal PMO (pengawas minum obat), peningkatkan peran serta
keluarga masyarakat untuk mencegah relapse pada pasien. Meningkatkan
sosialisasi/ informasi kesehatan jiwa pada kader kesehatan, tokoh agama,
aparat desa dan kelompok beresiko, agar terbentuk pandangan dan sikap
yang positif terhadap keluarganya yang menderita kesehatan jiwa serta
keluarga dapat bekerja sama untuk dapat melaporkan kembali ke FKTP hasil
rujukan baliknya.
5. Awalnya kesehatan jiwa merupakan bagian dari pelayanan dasar khusus,
kemudian Tahun 2017 kesehatan jiwa dialihkan ke penyakit tidak menular.
Perubahan ini jelas merubah program, pembiayaan dan petugas yang
bertanggungjawab dalam program keswa. Tetapi dengan koordinasi dengan
LS dan LP maka program kesehatan jiwa tidak berhenti di tempat.
Upaya Yang dilakukan di tahun 2018 :
1. Melaksanakan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa
bagi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk 42 orang dari dana Dekon.
2. Melaksanakan Workshop Deteksi Dini Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi
Nakes di Provinsi dan Kab/Kota untuk 54 orang dengan dana APBN
Provinsi.
3. Melaksanakan pertemuan evaluasi dan perencanaan pengendalian
kesehatan jiwa bagi petuga provinsi dan Kab/Kota.
4. Melaksanakan revitalisasi TPKJM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 77
5. Pembentukan Perda tentang kesehatan jiwa (Perda No. 5 Tahun 2018)
6. Penjemputan pasien dan pembebasan pasung bekerjasama dengan RS
Marzoeki Mahdi
7. Rencana Perubahan regulasi rujukan ODGJ ke pelayanan kesehatan tingkat
lanjut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ODGJ.
Melaksanakan upaya koordinasi lintas program dan lintas sector terkait.
3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar
a. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis dasar
sesuai standar
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tetang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit pada point klasifikasi sumber daya manusia di rumah
sakit klasifikasi C bahwa standar minimal dokter spesialis dasar (bedah,
anak, obgyn dan penyakit dalam) masing-masing 2 orang dan spesialis
penunjang (radiologi, anestesi dan patologi klinik) masing-masing 1 orang.
Berikut capaian indikator sasaran tahun 2015 dan 2016.
Berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014 bahwa dari jumlah 24 RSUD Tipe B
yg sudah sesuai standar sebanyak 16 buah (66,67%) sedangkan Tipe D dari
jumlah 14 RSUD yg sudah sesuai standar sebanyak 7 buah (50%) dan Tipe D
dari jumlah 6 buah yang sudah sesuai standar baru 4 buah (66.67%)
Berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 56 Tahun 2014 tentang
klasifikasi dan perijinan rumah sakit pada point klasifikasi sumber daya
manusia di rumah sakit bahwa standar minimal dokter spesialis dasar yaitu
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis dasar sesuai standar
100% 55% 55% Cukup 100% 95,45% 95,45% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 78
dokter spesialis bedah, anak, obgyn dan penyakit dalam, untuk masing
Rumah sakit terklasifikasi sebagai berikut :
1. RSU kelas A masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 6 orang,
2. RSU Kelas B masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 3 Orang,
3. RSU Kelas C masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 2 orang dan
4. RSU kelas D masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 1 orang
Permasalahan yang dihadapi adalah Masih terdapat RSUD Klasifikasi B
yang standar minimal dokter spesialis dasar tidak sesuai dengan standar
minimal menurut Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau
setara dengan 8 RSUD Klasifikasi C dari 24 RSUD Klasifikasi B.
Masih terdapat RSUD Klasifikasi C yang standar minimal dokter spesialis
dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56
Tahun 2014 lebih kurang 50% atau setara dengan 7 RSUD Klasifikasi C dari
14 RSUD Klasifikasi C
Masih terdapat RSUD Klasifikasi D yang standar minimal dokter spesialis
dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56
Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 2 RSUD Klasifikasi D dari
6 RSUD Klasifikasi D
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah
memfasilitasi dalam pemenuhan jumlah dokter spesialis di rumah sakit melalui
kegiatan percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis melalui
Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis (Program Bantuan PDS/PDGS) sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2015, memfasilitasi terbitnya surat tugas
dokter spesialis dan memfasilitasi penempatan wajib kerja dokter spesialis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 79
b. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standard
Berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 bahwa dari jumlah 24 RSUD tipe B
yang sdh sesuai standar sebanyak 2 buah (8,33%), sedangkan Tipe C dari
jumlah 14 yang sdh sesuai standar sebanyak 4 buah (28,57%) Berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 56 Tahun 2014 tentang
klasifikasi dan perijinan rumah sakit pada point klasifikasi sumber daya
manusia di rumah sakit bahwa standar minimal dokter spesialis penunjang
yaitu dokter spesialis radiologi, anastesi, patologi klinik, patologi anotomi dan
rehabilitasi medik, diantaranya :
1. RSU kelas A masing masing dokter spesialis penunjang 3 orang,
2. RSU kelas B masing masing dokter spesialis penunjang 2 orang, dan
3. RSU kelas C masing masing dokter spesialis penunjang (Anastesi,
Radiologi dan patologi klinik) 1 orang
c. Jumlah Puskesmas Yang sudah Terakreditasi
Uraian indikator Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sudah diuraikan
pada Indikator Kinerja Utama diatas.
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%) PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar
57,89% 62,5% 107,96% Sangat Baik
63,15% 38,64% 61,19% Cukup
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
64 82 128.13% Sangat Baik
128 298 232,81% Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 80
d. Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
Uraian indikator Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi sudah
diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas.
e. Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu
dan bayi sesuai standard
Capaian jumlah Rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan Ibu
dan Bayi sesuai Standar pada tahun 2017 sebanyak 88 Rumah Sakit dan naik
pada tahun 2018 menjadi 98 Rumah sakit. Capaian 10 Rumah Sakit mampu
memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standar pada tahun
2018.
Dari hasil penilaian di 26 Rumah sakit yang mewakili Kab/Kota masih adanya
pelaksanaan program Rumah sakit sayang ibu dan bayi di rumah sakit belum
dilaksanakan secra optimal. Hal ini antara lain dilihat dari unsur komitmen dari
Direktur Rumah sakit yang belum sepenuhnya mendukung program RSSIB ini
seperti pemenuhan sarana prasarana yang mendukung RSSIB dimana masih
kurangnya fasilitas ruang intensive seperti NICU, ketersediaan bank darah,
ataupun pengembangan pelatihan bagi tenaga kesehatan meliputi pelatihan
konselor ASI, pelatihan Metode kangguru, pelatihan Tim PONEK, dan
pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal. Begitu juga dengan
melaksanakan pembinaan yang harus dilakukan oleh rumah sakit kepada
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
80 87 108,75% Sangat
Baik 90 70 77,78% Cukup
INDIKATOR SASARAN
2016 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Jumlah Rumah Sakit mampu Meberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standar
88 88 100% Sangat Baik
98 98 100% Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 81
masyarakat dan kelompok pendukung ASI belum dilakukan oleh semua
rumah sakit bekerjasama dengan BPJS.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan cara
melakukan penilaian rumah sakit sayang ibu dan bayi dimana usulan rumah
sakit yang akan di nilai merupakan usulan dari Kabupaten/kota dengan
melaksanakan self assesment rumah sakit, selain itu kegiatan yang dilakukan
pada tahun 2018 yaitu :
1. Workshop penyelamatan ibudan bayi baru lahir di rumah sakit di 5 wilayah,
2. Pertemuan penguatan kesehatan rujukan di 5 wilayah,
3. Workshop penguatan pelayanan IGD di Rumah Sakit,
4. Workshop penguatan pemeliharaan sarana prasarana di yankes rujukan,
5. Workshoppenguatan pelayanan bedah sentral di rumah sakit
Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana
serta SDM yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
56 Tahun 2014; Belum semua rumah sakit daerah mampu PONEK karena
keterbatasan tenaga dokter spesialis, selain itu Tim PONEK di rumah sakit
yang telah dilatih banyak yang di pindahkan/mutasi sehingga perlu adanya
koordinasi untuk penyelenggaraan pelatihan PONEK, belum berjalannya
system rujukan yang sudah dibentuk padahal sistem informasi untuk rujukan
sudah ada dimasing-masing kab/kota tetapi belum berjalan maksimal, dan
belum terbentuknya regional maintenance Centre.
Upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi implementasi pelayanan
kesehatan rujukan oleh dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dinas
kesehatan kabupaten/kota
f. Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIA
N
Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/ kota
66% 88,47% 134,05% Sangat Baik
70% 94,18% 134,54% Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 82
Ketersediaan obat esensial yang dipantau sangat baik dengan capaian
melebihi target, karena adanya upaya dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk
melakukan sosialisasi secara terus menerus pada setiap pertemuan yang
dilaksanakan baik di Kabupaten dan Kota maupun Provinsi
Capaian persentasi kesediaan obat essensial di instalasi farmasi kab/kota
tahun 2018 terjadi peningkatan ini dikarenakan kab/kota telah dengan aktif
melaporkan ketersediaan obat esensial di instalasi fasmasinya ke provinsi,
seperti laporan dari kab/kota dibawah ini :
1 Kab Pangandaran 100,00
2 Kab Karawang 100,00
3 Kota Bekasi 100,00
4 Kab Indramayu 85,98
5 Kab Majalengka 86,46
6 Kab Tasikmalaya 96,42
7 Kab Ciamis 93,60
8 Kab Bandung 92,58
9 Kota Banjar 89,33
10 Kab Subang 92,21
11 Kota Sukabumi 98,56
12 Kab Garut 87,23
13 Kab Purwakarta 88,87
14 Kota Bogor 97,88
15 Kab Bogor 100,00
16 Kab Sukabumi 85,63
17 Kab Bandung Barat 98,98
18 Kab Bekasi 93,63
19 Kab Cianjur 94,92
20 Kab Cirebon 97,13
21 Cimahi 94,10
22 Kota Depok 94,90
23 Kab Sumedang 97,05
24 Kab Kuningan 95,72
25 Kota Tasikmalaya 91,08
26 Kota Cirebon 99,77
27 Kota Bandung 90,80
94,18Provinsi
NO DAERAH RATA-RATA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 83
Upaya yang dilakukan diantaranya pembinaan berkelanjutan melalui
pertemuan Rencana Kebutuhan Obat dan Monev ketersediaan obat, serta
sosialisasi aplikasi dari Kementerian kesehatan terkait aplikasi e-monev
katalog obat untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan yang kerjasama
dengan BPJS harus registrasi dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) melalui aplikasi e-monev katalog obat mulai tahun 2018, serta monev
Ketersediaan obat ke Instalasi Farmasi Kabupaten dan Kota dengan sampling
ke 2 puskesmas.
2) Sasaran 2 : Menuju universal coverage JPKM
a) Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan
Jumlah Kepesertaan JKN tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat adalah
sebesar 31.328.885 ( 71,62 %) dari total penduduk 43.740.159 Jiwa ( Dukcapil
INDIKATOR SASARAN
2017 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN
Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan
70% 71,62% 102,31 Sangat
Baik 80% 83,17% 100% Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 84
Semester II tahun 2016). Capaian kepesertaan Tahun 2018 Provinsi Jawa
Barat 37.332.155 (83,17%) dari total penduduk 44.886.479 jiwa.
Dalam mencapai indikator kinerja maka ditetapkan program dan
kegiatan agar pencapaian target tepat sasaran. Untuk mencapai Misi
Mendukung Sumber Daya Pembangunan Kesehatan dengan sasaran Menuju
Universal Coverage JPKM maka ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program
Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan pada sumber
dana APBD Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin dengan indikator Persentase PBI yang tercover
Jaminan Kesehatan. Kegiatan ini secara umum merupakan upaya
meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan
kesehatan. Secara khusus tujuannya adalah agar tersedianya biaya
pelayanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Provinsi
Jawa Barat di kabupaten/Kota. kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam
meningkatkan keercapaian indikator ini adalah :
1. Melakukan rapat koordinasi teknis Lintas Program
2. Melakukan Rapat Pokja JKN, Terutama dengan tema pembahasan
mengenai penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan
3. Melakukan monitoring Evaluasi pelaksanaaan JKN
Permasalahan yang dihadapi mengenai ketercapaian indikator ini adalah :
1. Kurangnya koordinasi lintas sektor antara dukcapil, dinas kesehatan dan
BPJS Kesehatandan dinsos
2. Masih ada Sebagian Kab/Kota kekurangan dalam hal penganggaran
3. Masih ada kab/kota yang dananya tersedia, tetapi Data belum diperoleh
4. Masih banyak Faskes yang belum sesuai standar
5. Kurangnya ketersediaan ruangan intensif
Upaya yang dilakukan ialah :
1. Penerbitan SE Gubernur Jabar Tanggal 1 Oktober 2018 -> Percepatan
UHC berdasar Inpres 8/2017 tentang optimalisasi pelaksanaan jkn
2. Mou dengan disdukcapil untuk Penyandingan/ pemadanan data
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 85
3. Rapat Koordinasi tentang pendataan dan pembiayaan JKN dengan 27
kab/kota berdasarkan rakor dengan Lintas Sektor /Opd terkait Di kab/kota
masing2
4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
6. Sasaran 1 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan:
a) Jumlah dokumen regulasi dan Kebijakan pembangunan Kesehatan
Uraian indikator Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi sudah
diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas.
b) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat
INDIKATOR SASARAN
2016 2017
TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
PENILAIAN
Jumlah dokumen regulasi dan
kebijakan pembangunan
2 0 0
Kurang
2 2 100
Sangat Baik
INDIKATOR SASARAN
2016 2017
TARGET REALI
SASI
CAPAIAN
(%)
PENILAIAN TARGET REALI
SASI
CAPAIAN
(%)
PENILAIAN
Jumlah Dokumen
Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1 1 100%
Sangat
Baik 1 1 100
Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 86
A.3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran
stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :
PENGUKURAN KINERJA
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
CAPAIAN
TAHUN
LALU
(2017)
TAHUN 2018
TARGET
AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN
TAHUN 2018
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RENSTRA
(%)
TARGET REALISASI %
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
kemandirian
masyarakat
Persentase
Rumah Tangga
yang berprilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
96,83 65% 61,8% 95,08% 65% 95,08%
Persentase Desa
Siaga Aktif 131,78 81% 99% 122,22% 81% 122,22%
2 Meningkatnya
Kualitas
Penyehatan
Lingkungan
persentase
penduduk yang
memiliki akses
terhadap air
minum yang
berkualitas
108,97 60% 76,85% 128,08% 60% 128,08%
Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat
125,83 55% 69,78% 126,87% 55% 126,87%
3 Menurunnya ratio
Kematian Ibu dan
Bayi
Ratio kematian
ibu 111,56
87/
100.000
KH
79,68/
100.000
KH
109,19%
87/
100.000
KH
109,19%
Ratio kematian
bayi 135,18
5,4/100
KH
3,36/ 1000
KH 160.71% 5,4/100 KH 160.71%
Pevalensi gizi
buruk 92,86 0,54 0,57 95,74% 0,54 95,74%
Cakupan
Persalinan oleh
Tenaga
Kesehatan
105,53 88% 94,18% 107,02% 88% 107,02%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 87
4 Meningkatnya
upaya
pencegahan,
pemberantasan,
pengendalian
penyakit menular
dan tidak menular
Persentase
desa/kelurahan
yang mencapai
UCI ≥ 90%
94 93% 91,5% 98,39% 93% 98,39%
Angka
Keberhasilan
Pengobatan TB
(Treatment
Succes Rate)
98,87 88% 74% 84,09% 88% 84,09%
Prevalensi
Hipertensi 99,94 29,08% 34,5% 84,29% 29,08% 84,29%
Persentase
Kab/Kota dengan
100% Puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan jiwa
107,19 100% 100% 100% 100% 100%
5 Meningkatkan
sumber daya
kesehatan sesuai
dengan standar
Persentase RSUD
terisi dokter
spesialis Dasar
sesuai standar
55 100% 95,45% 95,45% 100% 95,45%
Persentase RSUD
terisi dokter
spesialis
Penunjang sesuai
standar
107,06 63,15% 38,64% 61,19% 63,15% 61,19%
Jumlah
Puskesmas yang
sudah
Terakreditasi
232,81 256 388 151,56% 256 151,56%
Jumlah Rumah
Sakit yang sudah
Terakreditasi
108,75 90 70 77,78% 90 77,78%
Jumlah RS
mampu
memberikan
pelayanan
kesehatan ibu dan
bayi sesuai
standar
100 98 98 100% 98 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 88
Persentase
ketersediaan obat
esensial di
instalasi farmasi
kabupaten/kota
134,05 70% 94,18% 134,54% 70% 134,54%
6 Menuju universal
coverage JPKM
Persentase
penduduk dengan
jaminan
kesehatan
132,31 80% 83,17% 103.96% 80% 103.96%
7 Terwujudnya
Regulasi dan
kebijakan
kesehatan
Jumlah dokumen
regulasi kebijakan
pembangunan
kesehatan
100 2 3 150% 2 150%
8 Meningkatnya
Data Kesehatan
yang
Komprehensif
Jumlah Dokumen
Data Prioritas
Bidang Kesehatan
Provinsi Jawa
Barat
100 1 1 100% 1 100%
RATA - RATA 108,86%
Berdasarkan rencana strategis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun
2013-2018, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur melalui 21 (dua
puluh satu) indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan
realisasinya.
Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas kesehatan tahun
2018 adalah sebesar 108,86 (sangat baik), yang dihitung berdasarkan prosentase
rata-rata capaian sasaran.
Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas kesehatan sebagaimana yang
telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing
tujuan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 89
Perbandingan Realisasi indikator kinerja Tahun 2017 – 2018 dan target renstra tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
CAPAIAN KINERJA PERCEPATAN
(PERLAMBATAN)
%
2017 2018
1 2 3 4 5 6
MISI PERTAMA : MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT
TUJUAN 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat
serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat
I. SASARAN : Meningkatnya kemandirian masyarakat
a) Persentase Kab/Kota mempunyai
cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%
Persen 96,83 95,08 -1,75
b) Persentase Desa Siaga Aktif Persen 131,78 122,22 -9,56
II. SASARAN : Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan
a) persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
Persen 108,97 128,08 19,11
b) Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat Persen 125,83 126,87 1,04
MISI KEDUA : MENJAMIN PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA
TUJUAN 2 : Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas
III. SASARAN : Menurunnya ratio Kematian Ibu dan Bayi
a) Ratio kematian ibu Per 100.000 KH 111,56 109,19 -2,37
b) Ratio kematian bayi Per 1000 KH 135,18 160,71 25,53
c) Prevalensi Gizi Buruk Persen 92,86 95,74 2,88
d) Cakupan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan Persen 105,53 107,02 1,49
IV. SASARAN : Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan
tidak menular
a) Persentase desa/kelurahan yang
mencapai UCI ≥ 90% Persen 111,56 98,39 -13,17
b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate) Persen 135,18 84,09 -51,09
c) Prevalensi Hipertensi
Persen 92,86 84,29 -8,57
d) Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
Persen 105,53 100 -5,53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 90
5. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan dapat menggambarkan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah termasuk di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus dapat menuangkan analisis
efisiensi dan efektifitas kinerja yaitu anggaran dan realisasi belanja sebagai
wujud upaya pencapaian Misi Dinas Kesehatan yang telah ditentukan.
Realisasi Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung
pencapaian indikator sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota pada Tahun 2018
bersumber dana APBD, APBN , dengan rincian :
MISI KETIGA : MENDUKUNG SUMBER DAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN
TUJUAN 3 : Terpenuhinya sumber daya kesehatan
V. SASARAN : Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar
a) Persentase RSUD terisi dokter
spesialis dasar sesuai standar Persen 55 95,45 40,45
b) Persentase RSUD terisi dokter
spesialis penunjang sesuai standar Persen 107,06 61,19 -45,87
c) Jumlah Puskesmas yang sudah
Terakreditasi Puskesmas 232,81 151,56 -81,25
d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah
Terakreditasi Rumah sakit 108,75 77,78 -30.97
e) Jumlah RS mampu memberikan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
Rumah sakit 100 100 0
f) Persentase ketersediaan obat
esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota
Persen 134,05 134,54 0,39
VI. SASARAN : Menuju universal coverage JPKM
a) Persentase penduduk dengan
jaminan kesehatan Persen 132,31 103,96
-28,35
MISI KEEMPAT : REGULATOR PEMBANGUNAN KESEHATAN DI JAWA BARAT
TUJUAN 4 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
VII. SASARAN : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
a) Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
Dokumen 100 150 50
VIII. SASARAN : Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif
a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Persen 100 100 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 91
1. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 855.405.862.240,-,- , dengan realisasi keuangan sebesar Rp 726.982.926.240,- (84,99%), dengan rincian sebagai berikut:
Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik
1 2 3 4 5
Program Promosi Kesehatan 2,666,094,950 1,528,503,306
Kegiatan Peningkatan PHBS 1,691,161,250 585,683,806 93,76% 97,59%
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
431,841,700 344,981,750 79,89% 93,38%
Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
8,350,000 68,241,500 87,10% 100,00%
Kegiatan Promosi Kesehatan RSUD Kessehatan Kerja
40,000,000 36,050,500 90,13% 90,13%
Kegiatan Promosi Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
494,742,000 493,545,750 99,76% 99,85%
Program Pengembangan lingkungan sehat
1,242,675,000 1,178,230,160
Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
614,920,000 593,366,160 96,49% 97,68%
Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraaan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan
337,620,000 321,227,000 95,14% 98,94%
Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga)
172,610,000 166,294,000 96,34% 98,42%
Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
117,525,000 97,343,000 82,83% 100,00%
Program Pelayanan Kesehatan 380,207,143,733 299,594,033,382
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
5,000,000,000 1,234,522,000 24,69% 25,00%
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan Komprehensif
156,700,000 117,295,150 74,85% 99,74%
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi
400,000,000 203,521,700 50,88% 62,50%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 92
Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,052,782,000 1,009,713,656 95,91% 97,71%
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU Jampangkulon
45,172,784,326 42,190,044,017 93,40% 99,99%
Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
963,200,000 867,592,000 90,07% 93,74%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
1,393,690,800 1,307,146,216 93,79% 96,75%
Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat
883,264,750 829,911,900 93,96% 100,00%
Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
3,500,000,000 3,456,182,350 98,75% 99,66%
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
818,800,000 738,533,984 90,20% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar
192,100,000 180,550,000 93,99% 0,00%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer
673,000,000 509,925,906 75,77% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota
661,450,000 582,418,444 88,05% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
246,802,000 227,057,821 92,00% 100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
199,950,000 185,730,000 92,89% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga di Provinsi
281,585,000 264,658,000 93,99% 100,00%
Kegiatan PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
927,650,000 862,547,500 92,98% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pameungpeuk
15,291,699,095 13,719,515,129 89,72% 95,61%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
36,202,611,162 18,681,941,121 51,60% 91,49%
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Al Ihsan
252,860,000,000 204,034,974,411 80,69% 98,21%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 93
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat
10,183,503,600 6,679,327,682 65,59% 53,33%
Kegiatan BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK NON FISIK)
2,668,771,000 1,499,717,003 56,20% 77,19%
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kerja
476,800,000 211,207,392 44,30% 48,06%
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
16,397,224,140 12,535,356,616
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
193,875,500 192,188,000 99,13% 96,41%
Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD
198,200,000 197,098,900 99,44% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis
221,117,500 200,976,500 90,89% 91,00%
Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria
107,085,000 102,537,300 95,75% 100,00%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS
276,750,000 264,850,200 95,70% 100,00%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB
189,415,000 177,255,175 93,58% 100,00%
Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Diare & ISP
82,455,000 76,241,220 92,46% 100,00%
Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Kusta
121,415,000 119,607,000 98,51% 98,51%
Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA
70,072,400 68,842,468 98,24% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Napza RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
534,348,700 369,081,616 69,07% 83,42%
Kegiatan Kegiatan Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
383,000,000 229,306,227 59,87% 98,11%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
773,028,260 761,041,250 98,45% 99,62%
Kegiatan Kegiatan pemeliharaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
704,100,000 610,215,895 86,67% 91,18%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 94
Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
2,500,000,000 1,350,833,600 54,03% 90,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
2,086,311,000 1,841,803,738 88,28% 90,73%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
2,197,260,001 1,602,534,775 72,93% 98,09%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
686,740,000 641,822,000 93,46% 94,25%
Kegiatan Promotif dan Preventif Bagi Masyarakat Tentang Kesehatan Jiwa
500,000,000 460,366,150 92,07% 99,12%
Kegiatan Pencegahan PenyakitPenyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan Iminisasi (PD3I)
787,265,000 700,339,300 88,96% 87,55%
Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra
212,450,000 187,436,000 88,23% 88,00%
Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
753,500,000 456,226,250 60,55% 69,78%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
714,618,394 328,179,738 45,92% 87,12%
Kegiatan Kegiatan Pengembangan / Peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa
1,329,161,200 898,367,633 67,59% 84,73%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
775,056,185 698,205,681 90,08% 84,45%
Program Sumber Daya Kesehatan
416,798,344,672 261,425,151,833
Kegiatan Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD AL Ihsan
39,169,040,000 28,903,374,830 73,79% 84,56%
Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran, dan Pearkiran Lanjutan RSUD AL Ihsan Provinsi Jawa Barat
42,917,399,292 41,241,025,511 96,09% 99,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 95
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
23,012,408,000 21,321,390,406 92,65% 92,65%
Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kompetensi Tenaga Kesehatan
3,056,645,000 2,346,674,550 76,77% 100,00%
Kegiatan Penataan Lingkungan RS Paru
359,625,000 282,720,000 78,62% 80,81%
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien
2,089,518,327 2,080,594,826 99,57% 99,71%
Kegiatan Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit Paru
273,314,000 169,010,000 61,84% 62,53%
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru
3,917,500,000 3,592,525,000 91,70% 91,70%
Kegiatan Akreditasi RS Versi SNARS edisi I RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
798,893,570 691,742,302 86,59% 95,00%
Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,035,242,500 881,586,293 85,16% 92,48%
Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
2,033,695,639 1,545,023,525 75,97% 91,94%
Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Jampangkulon
32,725,967,000 9,420,651,084 28,79% 28,28%
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan RSUD Jampangkulon (Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai)
8,110,152,000 7,469,629,942 92,10% 93,02%
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan) RSUD Jampangkulon
26,555,960,498 26,398,542,301 99,41% 100,00%
Kegiatan Pasien JAMKESDA RSUD Jampangkulon
2,000,000,000 2,000,000,000 100,00% 100,00%
Kegiatan KEGIATAN PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN
927,628,000 917,708,533 98,93% 100,00%
Kegiatan Pengadaan Obatobatan Rumah Sakit (FORNAS) di RSUD Pameungpeuk
5,605,000,000 5,485,672,634 97,87% 99,11%
Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Linen di RSUD Pameungpeuk
31,204,747,357 30,099,870,954 96,46% 93,14%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 96
Kegiatan PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
1,244,400,000 1,079,425,500 86,74% 100,00%
Kegiatan PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN NON PNS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
44,929,886,000 43,921,569,980 97,76% 100,00%
Kegiatan PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN MUTU TENAGA KESEHATAN
1,508,692,000 570,596,092 37,82% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan
1,013,386,450 957,977,500 94,53% 100,00%
Mamin
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran 773,131,500 732,097,700 94,69% 100,00%
Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Paru (DAK Regular)
3,809,890,216 2,876,954,466 75,51% 88,75%
Kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Laundrydan Mortuary di RSUD Pameungpeuk (DAK Reguler)
4,409,890,216 0,00% 0,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,060,000,000 1,002,274,414 94,55% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSU Jampangkulon ( DAK Reguler )
5,034,219,568 4,681,917,825 93,00% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD AL Ihsan (DAK Penugasan)
17,372,000,000 11,762,821,827 67,71% 0,00%
Kegiatan Pembangunan Gedung Ok Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk
100,521,319,018 485,620,671 0,48% 2,70%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
8,201,100,160 7,487,448,946 91,30% 99,95%
Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
455,536,000 402,469,050 88,35% 94,46%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 97
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
672,157,361 616,235,171 91,68% 99,66%
Program Manajeman Kesehatan 5,300,164,200 4,905,560,192
Kegiatan Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang kesehatan
191,500,000 116,250,115 60,71% 60,81%
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019
770,785,000 594,696,937 77,15% 93,07%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent
156,178,000 146,180,040 93,60% 95,93%
Kegiatan Penyusunan Regulasi Kesehatan
316,337,000 205,684,724 65,02% 94,17%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan
364,943,000 291,140,342 79,78% 100,00%
Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat di Rumah Sakit Paru
1,175,250,000 1,074,880,300 91,46% 100,00%
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) Rumah Sakit Paru
571,883,000 564,334,000 98,68% 99,17%
Kegiatan Akreditsi Versi 2012, ISO dan Implemetasi PPKBLUD RS Paru
382,200,000 187,220,411 48,98% 51,63%
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru
153,480,000 139,554,087 90,93% 92,36%
Kegiatan Peningkatan Dan Penguatan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Kasus TB Paru di RS Paru
198,000,000 175,242,500 88,51% 88,86%
Kegiatan Penyelenggaraan Komite Komite di Rumah Sakit Paru
28,900,000 10,616,600 36,74% 36,74%
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Paru (PKRS)
27,200,000 25,400,000 93,38% 94,12%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
63,520,700 561,895,200 88,46% 88,24%
Kegiatan Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
18,800,000 203,848,000 93,17% 98,95%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 98
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
350,000,000 265,441,457 75,84% 85,71%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain
130,000,000 82,153,479 63,19% 63,19%
Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan di RSUD KK
400,000,000 259,834,500 64,96% 65,13%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa Barat
1,187,500 1,187,500 100,00% 100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,183,984,000 1,039,553,065
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RSUD AL Ihsan
23,505,000 22,475,450 95,62% 50,00%
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran UPTD RSUD AL Ihsan
58,762,000 46,619,075 79,34% 50,00%
Kegiatan Kegiatan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan
78,350,000 77,685,950 99,15% 49,43%
Kegiatan Kegiatan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan
272,820,000 262,712,500 96,30% 43,32%
Kegiatan Kegiatan Rapat Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
89,200,000 65,249,500 73,15% 64,57%
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
154,800,000 126,307,975 81,59% 81,59%
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Laporan hasil capaian kinerja RS Paru
78,350,000 63,867,300 81,52% 81,52%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Rumah sakit
78,350,000 74,513,134 95,10% 85,86%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 99
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
205,918,000 174,917,181 84,95% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
143,929,000 125,205,000 86,99% 100,00%
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
7,269,017,000 6,057,261,410
Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
456,500,000 347,399,000 76,10% 94,75%
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
194,513,000 161,772,000 83,17% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit Paru
1,958,750,000 1,536,608,923 78,45% 81,03%
Kegiatan Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,299,227,000 1,084,214,725 83,45% 97,59%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS jampangkulon
422,675,000 421,565,000 99,74% 100,00%
Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
150,000,000 119,385,000 79,59% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur
868,250,000 780,380,000 89,88% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Balai Laboratorium Kesehatan
460,880,000 453,807,200 98,47% 98,47%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Balai Lboratorium Kesehatan
70,000,000 70,000,000 100,00% 100,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 100
Kegiatan Pemenuhan bahan Makanan untuk Pasien dan Petugas di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat
600,000,000 384,989,062 64,16% 67,00%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur
450,350,000 361,492,500 80,27% 100,00%
Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur
222,660,000 222,033,000 99,72% 99,72%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
38,692,000 37,275,000 96,34% 96,34%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bintek Aparatur Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
76,520,000 76,340,000 99,76% 100,00%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
200,237,712,146 169,097,719,370
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RSUD Al Ihsan Prov Jawa Barat
11,469,500,000 9,534,351,912 83,13% 83,16%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1,162,242,912 1,063,401,697 91,50% 100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
81,730,000 59,076,275 72,28% 100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
414,500,000 290,453,068 70,07% 100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2,595,000,000 2,462,988,197 94,91% 100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
675,000,000 571,643,653 84,69% 91,83%
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1,107,600,000 987,154,050 89,13% 99,55%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1,222,100,000 1,182,736,993 96,78% 100,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 101
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
143,100,000 127,543,853 89,13% 100,00%
Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
114,136,000 113,759,800 99,67% 100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Perelengakapan Kantor dan Rumah tangga Rumah Sakit Paru
587,625,000 525,250,500 89,39% 88,73%
Kegiatan Pemeliharaan Kendaran Operasional Kantor dan Rumah Tangga RS Paru
587,625,000 406,833,157 69,23% 69,84%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur RS Jampangkulon
3,407,555,076 3,395,804,351 99,66% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
932,651,000 356,682,796 38,24% 89,94%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
667,306,000 606,963,270 90,96% 96,29%
Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
756,556,500 647,816,815 85,63% 85,89%
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
108,420,000 88,655,139 81,77% 81,31%
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya
754,450,000 732,107,700 97,04% 97,24%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat
289,895,000 217,105,720 74,89% 94,50%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat
1,100,000,000 1,072,124,861 97,47% 78,65%
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat
135,025,000 99,010,959 73,33% 80,45%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 102
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
15,365,667,500 9,794,034,814 63,74% 62,92%
Kegiatan Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
391,750,000 287,161,522 73,30% 0,00%
Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
15,496,900,000 14,268,461,322 92,07% 100,00%
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4,845,460,005 2,987,410,380 61,65% 83,25%
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit
1,198,000,000 1,140,231,000 95,18% 99,83%
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit Paru
729,500,000 652,905,000 89,50% 99,19%
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2,681,557,400 2,388,748,930 89,08% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
5,087,497,200 4,309,630,264 84,71% 92,01%
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS jampangkulon
22,342,392,700 22,220,613,700 99,45% 100,00%
Kegiatan kegiatan pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
13,140,294,757 11,601,559,464 88,29% 98,02%
Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor RS Jampangkulon
11,270,252,906 11,088,975,986 98,39% 100,00%
Kegiatan Pengadaaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Pameungpeuk
1,537,000,000 1,511,770,200 98,36% 93,78%
Kegiatan Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk
15,750,167,000 3,022,194,550 19,19% 2,19%
Kegiatan Penyusunan Grand Desain RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
330,555,000 279,110,000 84,44% 99,85%
Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
554,475,000 521,600,000 94,07% 98,94%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 103
Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
705,150,000 565,947,000 80,26% 98,70%
Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja
60,209,075,190 57,631,778,572 95,72% 98,34%
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan
290,000,000 284,121,900 97,97% 100,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40,182,453,861 35,476,248,702
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,233,150,000 694,819,919 56,35% 98,01%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
774,598,000 607,236,600 78,39% 90,59%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
255,330,000 248,616,730 97,37% 97,37%
Kegiatan Penyediaan RapatRapat dan Koordinasi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
71,782,000 62,648,050 87,28% 100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2,169,700,000 1,893,569,329 87,27% 97,70%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
400,000,000 0,00% 0,00%
Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2,530,500,000 2,260,601,899 89,33% 96,54%
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
99,792,000 94,421,550 94,62% 94,62%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
801,900,000 653,083,502 81,44% 100,00%
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
62,488,000 62,090,250 99,36% 99,36%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 104
Kegiatan Penyedian Rapat Rapat dan Koordinasi Rumah sakit Paru
1,525,000,000 1,453,063,381 95,28% 95,28%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Rumah Sakit Paru
585,625,000 461,427,285 78,79% 79,03%
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
15,049,055,815 13,663,393,764 90,79% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa
1,225,336,133 1,070,756,384 87,38% 99,85%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan rapatrapat dan Koordinasi RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
1,907,266,000 1,391,072,875 72,94% 99,85%
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
9,033,190,018 8,565,907,923 94,83% 99,67%
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan
39,160,000 35,820,000 91,47% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
570,625,000 551,220,543 96,60% 96,76%
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
483,900,000 443,919,661 91,74% 91,74%
Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
279,013,895 275,480,265 98,73% 98,99%
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu
131,100,000 121,674,900 92,81% 100,00%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat
160,140,000 152,148,900 95,01% 96,25%
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD Kesehatan Kerja
211,202,000 203,237,141 96,23% 98,51%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RSUD Kesehatan Kerja
582,600,000 510,037,851 87,55% 96,46%
JUMLAH 1,072,326,500,002 793,837,618,036 74,03% 80,93%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 105
2. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 166.608.500.000,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 165.897.954.914,- (99,69%)
3. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota (APBD) sebesar Rp. 1.213.420.690.478,-, (Satu Triliun
Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus
Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan
realisasi Rp. 582.732.524.765,00,-
4. Alokasi anggaran bersumber APBN , dengan rician sebagai berikut :
1. Anggaran Dana Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran), sebesar Rp.
52.305.166.000,- dengan Realisasi Rp. 42.852.614.282,- (81,93%).
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, sebesar Rp. 2.181.974.000,- dengan Realisasi Rp.
1.780.392.000,- (81,60%)
b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,
sebesar Rp. 1.450.220.000,- dengan Realisasi Rp.
1.293.730.000,- (89.21%)
c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.
25.590.414.000- dengan Realisasi Rp. 21.008.169.030,- (82,09%)
d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.
1.992.478.000,- dengan Realisasi Rp. 1.753.851.000,- (88,02%)
e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.
13.455.727.000,- dengan Realisasi Rp. 10.058.699.700,- (74,75%)
f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.
1.328.088.000,- dengan Realisasi Rp. 1.097.559.155,- (82,64%)
g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 6.306.265.000,-
dengan Realisasi Rp. 5.860.213.397,- (92,93%)
2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27
kab/kota dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,-
dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 106
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
116.519.210.000,- untuk 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan
realisasi Rp. 94.795.208.410,-
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Kefarmasaian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 140.569.610.000,-
untuk 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan realisasi Rp.
117.682.763.236,-
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Prioritas Daerah
(Dasar) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk 2
Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota
Tasikmalaya, dengan realisasi Rp. 5.966.936.640,-
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan
Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
9.344.295.000,- untuk Kabupaten Garut, dengan realisasi Rp.
8.325.576.193,-
e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pengadaan
Pendukung Imunisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
14.926.865.000,- untuk 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan
realisasi Rp. 12.862.850.078,-
f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
512.128.330.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan
realisasi Rp. 403.207.790.276,-
g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi
Puskesmas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 82.592.000.000,-
untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan realisasi Rp.
60.812.267.745,-
h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan
Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
171.146.012.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan
realisasi Rp. 103.516.705.254,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 107
i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Rujukan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 389.680.912.933,- untuk
45 Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di Jawa Barat, Dengan
Realisasi Rp. 357.389.685.450,-
j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang
Akreditasi Rumah Sakit Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
2.080.000.000,- untuk 4 Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota di
Jawa Barat, Dengan Realisasi Rp. 1.868.083.432,-
5. Alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 35.193.523.902,-
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, sebesar
Rp. 35.193.523.902,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengendalian Penyakit Kusta Netherland Leprosy Relief (NLR),
sebesar Rp. 581.985.000,-
b. Pengendalian Penyakit Tb Global Fund (GF) ATM Komponen TB SR
Jabar, sebesar Rp. 15.509.590.441,-
c. Pengendalian Penyakit HIV Global Fund (GF) ATM Komponen
HIV/AIDS SR Jabar, sebesar Rp. 19.101.948.461,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan
2.1.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 sampai Tahun 2018
Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah “Dengan Iman dan Taqwa,
Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup
dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018
adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong effektifitas dan
effisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa
Barat sebagai berikut:
a. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan ber Daya Saing
b. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
c. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik.
d. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis yang Berkelanjutan.
e. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan
Olahraga serta Pengembangan Parawisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat
diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan
kesehatan adalah Misi 1 yaitu Membangun Masyarakat yang berkualitas dan ber
Daya Saing, dengan Tujuan Membangun SDM Jawa Barat yang menguasai IPTEK,
senantiasa berkarya kompetitif dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri
khas masyarakat yang santun dan berbudaya. Sedangkan Sasarannya adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 14
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta
perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata.
a. Visi dan Misi
1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan
Misi Kementerian Kesehatan serta Visi Pembangunan dan Visi Pemerintah
Provinsi Jawa Barat maka telah disusun Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat yaitu :
Masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat adalah kondisi
masyarakat Jawa Barat yang dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomis, serta tahu, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan
mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari
gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, linkungan dan prilaku yang buruk,
juga mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatannya
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta dapat secara
berkeadilan memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
Untuk itu Dinas Kesehatan harus mempunyai pengetahuan, kemampuan,
kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi
pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi
pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah
bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Masyarakat Jawa Barat yang
Mandiri untuk Hidup Sehat dapat segera tercapai.
”Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri
untuk Hidup Sehat”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 15
2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang
dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat,
maka rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dalam
4 (empat) Misi yaitu :
1) Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
2) Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
3) Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
4) Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
b. Tujuan , Sasaran dan Indikator
1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dengan
tujuan :
Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan
yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat, dengan sasaran :
1) Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan indikator :
a) Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan
Sehat (PHBS)
b) Persentase Desa Siaga Aktif
2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan
indikator :
a) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang
berkualitas
b) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima, dengan tujuan :
Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :
1) Sasaran 1 : Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator :
a) Ratio Kematian Ibu
b) Ratio Kematian Bayi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 16
c) Prevalensi Gizi Buruk
d) Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan
2) Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya pencegahan, pemberantasan,
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan indikator :
a) Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI ≥ 90%
b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)
c) Privalensi Hipertensi
d) Persentase Kabupaten Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan Jiwa
3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan, dengan
tujuan :
Terpenuhinya Sumberdaya Kesehatan, dengan sasaran :
1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan
standar, dengan indikator :
a) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter Spesialis
Dasar sesuai standar
b) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter Spesialis
Penunjang sesuai standar
c) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi
d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi
e) Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan
bayi sesuai standar
f) Persentasi ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi
kabupaten/kota
2) Sasaran 2 : Menuju universal coverage JPKM, dengan indikator :
a) Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 17
4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat, dengan
Tujuan : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan sasaran :
1) Sasaran 1: Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan
indikator :
a) Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
2) Sasaran 2 : Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif, dengan
indikator:
a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat
c. Strategi, Kebijakan dan Program
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan
tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas
Kebijakan dan Program sebagai berikut:
1. Strategi
a. Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & Kemitraan serta
penyehatan lingkungan;
b. Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
c. Menguatkan pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
d. Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan
penelitian pengembangan kesehatan.
2. Kebijakan :
a. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta
penyehatan lingkungan;
b. Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
c. Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
d. Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan
penelitian pengembangan kesehatan
3. Program :
a. Program Promosi Kesehatan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 18
b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
c. Program Pelayanan Kesehatan
d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
e. Program Sumber Daya Kesehatan
f. Program Manajemen Kesehatan
2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2018
Perencanaan Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran
dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan
sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018,
yaitu dengan tujuan : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif,
dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan
berbudaya dan sasarannya : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi
semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan Indikator
Kinerja Sasaran yaitu:
1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, a. Tujuan
Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas
lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat
b. Sasaran dan Indikator
1) Sasaran 1
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan Indikator :
a) Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Besrsih dan
Sehat (PHBS)
b) Persentase Desa Siaga Aktif
2) Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan indikator :
a) Persentase Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum yang berkualitas
b) Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 19
2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima a. Tujuan
Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas
b. Sasaran dan Indikator
1) Sasaran 1
Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator :
a) Ratio Kematian Ibu
b) Ratio Kematian Bayi
c) Prevalensi Gizi Buruk
d) Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan
2) Sasaran 2
Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian
penyakit menular dan tidak menular, dengan Indikator :
a) Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥ 90%
b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)
c) Prevalensi Hipertensi
d) Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan Jiwa
3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
a. Tujuan
Terpenuhinya Sumberdaya Kesehatan
b. Sasaran dan Indikator
1) Sasaran 1
Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar,
dengan indikator :
a) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter
spesialis Dasar sesuai standar
b) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter
spesialis Penunjang sesuai standar
c) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 20
d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi
e) Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan
Ibu dan Bayi sesuai standar
f) Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi
Kabupaten/Kota
2) Sasaran 2
Menuju universal coverage Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (JPKM), dengan indikator :
a) Persentasi penduduk dengan jaminan kesehatan
4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
a. Tujuan
Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
b. Sasaran dan Indikator
1) Sasaran 1
Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator :
a) Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
2) Sasaran 2
Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif
a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi jawa
Barat
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan
sasaran tersebut mengacu pada sasaran yang terdapat pada RPJMD, yaitu dengan
tujuan : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap
mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya
dan sasarannya : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 21
perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan menetapkan Indikator
Kinerja Utama, yang tercapai melalui Indikator Kinerja Sasaran yaitu :
A. Meningkatnya kemandirian masyarakat, dengan indikator :
1) Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS), dengan target 60%
B. Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi, dengan indikator :
1) Ratio kematian ibu, dengan target 88/100.000 KH
2) Ratio kematian bayi, dengan target 5,6/1000 KH
3) Prevalensi Gizi Buruk, dengan target 0,56%
4) Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, dengan target 87%
C. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, dengan indikator :
1) Presentase Desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization
(UCI) ≥ 90%, dengan target 92%
2) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate), dengan
target 87%
D. Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar, dengan indikator:
1) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi, dengan target 128
2) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi, dengan target 80
E. Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator :
1) Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan, dengan target
2 Dokumen
F. Meningkatnya Data Kesehatan yang Konprehensif, dengan indikator :
1) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan target 1 Dokumen
2.3 Program Kegiatan dan Anggaran
Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator
sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan
kabupaten/kota pada Tahun 2018 bersumber dana APBD (setelah anggaran
perubahan), APBN Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran) , dan PHLN serta
anggaran APBN (DAK) yg di peroleh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat,
dengan uraian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 22
A. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 947.685.037.637,- , dengan
rincian sebagai berikut :
1. Program Pokok, sebesar Rp. 1.072.326.500.002,- dengan rincian
sebagai berikut :
a. Program Promosi Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi
sebesar Rp. 2.736.094.950,-, dengan rincian kegiatan sebagai
berikut:
1) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar :
Rp. 1.691.161.250,-
2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
sebesar : Rp. 660.711.700,-
3) Promosi Kesehatan Paru di Pelayanan Kesehatan Paru terpadu
sebesar : Rp. 540.300.000,-
4) Promosi Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja sebesar : Rp.
40.000.000,-
5) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp.
78.350.000,-
b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dibiayai oleh APBD
Provinsi sebesar Rp. 1.242.675.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
1) Kegiatan Penguatan STBM dalam pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi, sebesar Rp. 614.920.000,-
2) Kegiatan Pengawasan TTU/TPM dan Penyelenggaraan Ibadah
Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan, sebesar Rp.
337.620.000,-
3) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan
Kerja dan Olahraga), sebesar Rp. 172.610.000,-
4) Pengembangan Kesehatan Lingkungan RSUD Pameungpeuk,
sebesar Rp. 117.525.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 23
c. Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 380.207.143.733,-
(APBD),- dengan rincian sebagai berikut :
1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al
Ihsan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 20.000.000.000,-
2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan
Komprehensif, sebesar Rp. 156.700.000,-
3) Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi,
sebesar Rp. 400.000.000,-
4) Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat, sebesar Rp. 1.052.782.000,-
5) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU
Jampangkulon, sebesar Rp. 37.500.000.000,-
6) Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebesar Rp.
963.200.000,-
7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, sebesar Rp.
1.393.690.800,-
8) Peningkatan Gizi Masyarakat, sebesar Rp. 883.264.750,-
9) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD
Pameungpeuk, sebesar Rp. 3.500.000.000,-
10) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.
818.800.000,-
11) Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar, sebesar Rp.
192.100.000,-
12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer, sebesar
Rp. 33.000.000,-
13) Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota,
sebesar Rp. 661.450.000,-
14) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, sebesar
Rp. 246.802.000,-
15) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer
dan Kesehatan Tradisional, sebesar Rp. 199.950.000,-
16) Kegiatan Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga di Provinsi, sebesar Rp. 281.585.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 24
17) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebesar
Rp. 999.650.000,-
18) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
Pameungpeuk, sebesar Rp. 12.315.544.800,-
19) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.
29.507.362.000,-
20) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Al
Ihsan, sebesar Rp. 235.308.222.000,-
21) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.
9.029.350.000,-
22) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Lingkungan Kesehatan
Lingkungan Kerja, sebesar Rp. 526.800.000,-
d. Program Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular
yang dibiayai oleh APBD Provinsi, sebesar Rp. 16.397.224.140,-
dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencegahan Pengendalian Penyakit Zoonosis, sebesar Rp.
193.875.500,-
2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD, sebesar Rp. 198.200.000,-
3) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis, sebesar Rp.
221.117.500,-
4) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria, sebesar Rp.
107.085.000,-
5) Pencegahan Dan Pengendalian HIV, AIDS Dan IMS, sebesar Rp.
276.750.000,-
6) Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit TB, sebesar
Rp. 189.415.000,-
7) Pengendalian Penyakit Diare dan ISP, sebesar Rp. 82.455.000,-
8) Pengendalian Penyakit Kusta, sebesar Rp. 121.415.000,-
9) Pengendalian Penyakit ISPA, sebesar Rp. 70.072.400,-
10) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 534.348.700,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 25
11) Kegiatan Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat, sebesar Rp. 983.000.000,-
12) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 773.028.260,-
13) Kegiatan Pemeliharaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 704.100.000,-
14) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 3.700.000.000,-
15) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS
Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 2.086.311.000,-
16) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS
Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 2.197.260.001,-
17) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, sebesar
Rp. 1.247.080.000,-
18) Kegiatan Promotif dan Preventif Bagi Masyarakat Tentang
Kesehatan Jiwa, sebesar Rp. 500.000.000,-
19) Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I), sebesar Rp. 1.069.440.000,-
20) Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan
Matra, sebesar Rp. 212.450.000,-
21) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa,
sebesar Rp. 753.500.000,-
22) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat, sebesar Rp. 714.618.394,-
23) Kegiatan Pengembangan / Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jiwa, sebesar Rp. 1.477.161.200,-
24) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan
Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, sebesar Rp.
1.398.515.000,-
e. Program Sumber Daya Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh
APBD Provinsi sebesar Rp. 416.798.344.672,-, dengan rincian
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 26
1) Kegiatan Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan RSUD AL Ihsan, sebesar Rp.
39.169.040.000,-
2) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,
Perkantoran dan Perparkiran (Lanjutan) RSUD Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat, sebesar Rp. 40.000.000.000,-
3) Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan, sebesar
Rp. 14.150.375.000,-
4) Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kompetensi Tenaga
Kesehatan, sebesar Rp. 3.056.648.000,-
5) Penataan Lingkungan RS Paru, sebesar Rp. 587.625.000,-
6) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien, sebesar Rp.
2.215.738.000,-
7) Kegiatan Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit Paru,
sebesar Rp. 273.314.000,-
8) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru,
sebesar Rp. 3.917.500.000,-
9) Kegiatan Akreditasi RS Versi SNARS edisi I RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat, sebesar Rp. 798.893.570,-
10) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non
Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.
1.035.242.500,-
11) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS
Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 2.033.695.639,-
12) Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD
Jampangkulon, sebesar Rp. 33.627.820.000,-
13) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan RSUD
Jampangkulon (Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai),
sebesar Rp. 8.110.152.000,-
14) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat
Kesehatan) RSUD Jampangkulon, sebesar Rp. 23.871343.000,-
15) Kegiatan Pasien JAMKESDA RSUD Jampangkulon, sebesar Rp.
2.000.000.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 27
16) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Dan
Jaminan Kesehatan, sebesar Rp. 728.956.000,-
17) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (FORNAS) di
RSUD Pameungpeuk, sebesar Rp. 6.000.000.000,-
18) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Linen di RSUD
Pameungpeuk, sebesar Rp. 31.204.747.357,-
19) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018, sebesar Rp. 1.244.800.000,-
20) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non Pns Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018, sebesar Rp. 51.809.086.000,-
21) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan,
sebesar Rp. 1.772.692.000,-
22) Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu
Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp.
1.013.386.450,-
23) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian,
Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi
Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp. 773.131.500,-
24) Kegiatan Pengembangan Pelayanan RS Paru (DAK Reguler),
sebesar Rp. 3.809.980.216 ,-
25) Kegatan Pembangunan Gedung Laundry dan Mortuary di RSUD
Pameungpeuk (DAK Reguler), sebesar Rp.4.409.890.216,-
26) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.060.000.000,-
27) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSU
Jampangkulon (DAK Reguler), sebesar Rp.5.034.219.568,-
28) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan RSUD Al-Ihsan (DAK Penugasan), sebesar
Rp. 17.372.000.000 ,-
29) Kegiatan Pembangunan Gedung Ok Tahap 2 di RSUD
Pameungpeuk, sebesar Rp. 100.521.319.018,-
30) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan
Kerja, sebesar Rp. 8.201.100.160,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 28
31) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja, sebesar
Rp. 335.536.000,-
32) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru
di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, sebesar Rp.
886.736.000,-
f. Program Manajemen Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh APBD
Provinsi sebesar Rp. 6.071.850.500,-, dengan rincian sebagai
berikut :
1) Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan
pembangunan bidang kesehatan, sebesar Rp. 191.500.000,-
2) Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang
kesehatan tahun 2019, sebesar Rp. 896.500.000,-
3) Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent
Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebesar Rp. 161.678.000,-
4) Penyusunan Regulasi Kesehatan, sebesar Rp. 411.337.000,-
5) Kegiatan Peningkatan Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan
Kesehatan, sebesar Rp. 364.943.000,-
6) Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin Jawa Barat di Rumah Sakit Paru, sebesar Rp.
1.175.250.000,-
7) Implementasi Sitem Informasi Manajeman (SIMRS) Rumah Sakit
Paru, sebesar Rp. 471.883.000,-
8) Akreditasi Versi 2012, ISO Dan Implementasi PPK- BlUD Rumah
Sakit Paru, sebesar Rp. 382.200.000,-
9) Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru,
sebesar Rp. 191.280.000,-
10) Peningkatan dan Penguatan Jejaring Eksternal dalam
Penanggulangan Kasus TB. Paru di RS Paru, sebesar Rp.
198.000.000,-
11) Penyelenggaraan Komite-komite di Rumah Sakit Paru, sebesar
Rp. 55.000.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 29
12) Promosi kesehatan Rumah Sakit Paru (PKRS), sebesar Rp.
82.200.000,-
13) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, sebesar Rp.
835.207.000,-
14) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data dan Informasi
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,
sebesar Rp. 287.675.000,-
15) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 300.000.000,-
16) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kerjasama program kesehatan
dengan provinsi lain, sebesar Rp. 180.000.000,-
17) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan di RSUD KK,
sebesar Rp. 400.000.000,-
18) Kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pelayanan Kesehatan
Paru Terpadu sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa
Barat, sebesar Rp. 68.730.500,-
2. Program Penunjang sebesar Rp. 269.457.865.204,- yaitu :
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 1.183.984.000,-
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Rp.
7.269.017.000,-
c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar
Rp. 28.312.017.488,-
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar
Rp. 171.925.694.658,-
e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.
40.182.453.861,-
B. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 166.608.500.000,-.
C. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Bantuan Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 30
kepada Kabupaten/Kota (APBD) sebesar Rp. 1.213.420.690.478,-, (Satu
Triliun Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam
Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
D. Alokasi anggaran bersumber APBN, dengan rician sebagai berikut :
1. Anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 52.305.166.000,- dengan
rincian sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, sebesar Rp. 2.181.974.000,-
b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,
sebesar Rp. 1.450.220.000,-
c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.
25.590.414.000-
d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.
1.992.478.000,-
e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.
13.455.727.000,-
f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.
1.328.088.000,-
g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 6.306.265.000,-
2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27
kab/kota dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
116.519.210.000,- untuk 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Kefarmasaian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 140.569.610.000,-
untuk 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Prioritas Daerah
(Dasar) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk 2
Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota
Tasikmalaya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 31
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan
Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
9.344.295.000,- untuk Kabupaten Garut
e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pengadaan
Pendukung Imunisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
14.926.865.000,- untuk 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
512.128.330.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi
Puskesmas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 82.592.000.000,-
untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan
Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
171.146.012.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan
Rujukan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 389.680.912.933,- untuk
45 Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di Jawa Barat
j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Akreditasi
Rumah Sakit Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.080.000.000,-
untuk 4 Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat
E. Alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 35.193.523.902,-
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, sebesar
Rp. 35.193.523.902,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengendalian Penyakit Kusta Netherland Leprosy Relief (NLR),
sebesar Rp. 581.985.000,-
b. Pengendalian Penyakit Tb Global Fund (GF) ATM Komponen TB SR
Jabar, sebesar Rp. 15.509.590.441,-
c. Pengendalian Penyakit HIV Global Fund (GF) ATM Komponen
HIV/AIDS SR Jabar, sebesar Rp. 19.101.948.461,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 108
BAB IV P E N U T U P
1.1. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR
4.1.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALI-SASI
% PENCAPAIAN
PENILAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kemandirian masyarakat
Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)
65% 61,8% 95,08% Baik
2 Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi
Ratio kematian Ibu 87/100.000 KH
79,68/100.000 KH
109,19% Sangat Baik
3 Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi
Ratio Kematian Bayi
5,4/1000 KH
3,51/1000 KH
153,85% Sangat Baik
4 Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
88% 94,18% 107,02% Sangat Baik
5 Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi
Prevalensi Gizi Buruk
0,54 0,57 95,74% baik
6
Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Persentase desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%
93% 91,5% 98,39% Baik
7
Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)
88% 74% 84,09% Baik
8
Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi
256 388 151,56% Sangat baik
9
Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
90 70 77,78% Cukup
10
Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan
Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan
2 3 150% Sangat baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 109
11 Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif
Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1 1 100% baik
Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018 sebanyak 11 indikator dengan kategori Sangat baik, baik
dan Kurang, dengan perincian Penilaian sebagai berikut :
• Sangat baik (≥100%) : 5 indikator (45,45%)
• Baik (≥ 80 - < 100%) : 5 indikator (45,45% )
• Cukup (> 55 - < 80 %) : 1 indikator (9,09% )
Jumlah : 11 indikator
4.1.2. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEJIK
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk di dalam Indikator sasaran
strategis yang terdapat di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 – 2018, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
MISI SASAR
AN
JUMLAH INDIKATOR
PENILAIAN KETERA-
NGAN Sangat
Baik Baik Cukup Kurang
MISI 1 1 2 1 1 0 0
2 2 2 0 0 0
JUMLAH 4 3 1 0 0
MISI 2 1 4 3 1 0 0
2 4 0 4 0 0
JUMLAH 8 3 5 0 0
MISI 3 1 6 2 2 2 0
2 1 1 0 0 0
JUMLAH 7 3 2 2 0
MISI 4 1 1 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0
JUMLAH 2 1 1 0 0
JUMLAH TOTAL 21 10 9 2 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 110
Simpulan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2017 yang terdapat pada
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dengan jumlah
indikator sebanyak 20 indikator dengan kategori Sangat baik, baik, dan Kurang
dengan rincian penilaian sebagai berikut :
• Sangat baik (≥100%) : 10 indikator ( 47,62% )
• Baik (≥ 80 - < 100%) : 9 indikator ( 42,86% )
• Cukup (> 55 - < 80%) : 2 indikator ( 9,52% )
• Kurang (< 55%) : 0 indikator ( 0% )
Jumlah : 21 indikator ( 100% )
Capaian Indikator Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun
2015, dengan hasil sebagai berikut :
• Kategori : Sangat Baik – sebanyak 10 indikator dengan capaian kinerja
sebesar 47,62%
• Kategori : Baik – sebanyak 9 indikator dengan capaian kinerja sebesar
42,86%
• Kategori : Cukup – sebanyak 2 indikator dengan capaian kinerja sebesar
9,52%
• Kategori : Kurang – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebasar
0%
1. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN
4.1.1 Indikator Persentase Rumah Tangga yang berPerilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS):
1. Belum semuakabupaten/kota mendapat dukungan dari Pemda masing-
masing terkait pembinaan PHBS Rumah Tangga,
2. Indikator tidak merokok di dalam rumah dan ASI Eksklusif masih rendah,
menyebabkan capaian PHBS belum maksimal,
3. Ketenagaan promosi kesehatan dipuskesmas sebagai ujung tombak
fasilitasi pemberdayaan masyarakat masih belum merata kompetensinya.
Pada umumnya bertugas rangkap dengan keterampilan yang terbatas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 111
baik dalam perencanaan, pengolahan dan monitoring kegiatan promosi
kesehatan.
4. Ketersediaan sarana pendukung promosi kesehatan di tingkat puskesmas
masih sangat terbatas, baik sarana media penyuluhan maupun
kendaraan operasional penyuluhan,
5 Kabupaten/Kota ada yang beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan
PIS PK, maka pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga tidak perlu lagi
dilaksanakan
5.1.1 Indikator Indikator Persentase Desa Siaga Aktif
1. Belum semua Petugas Promkes Puskesmas di Kabupaten/Kota paham
dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
2. Belum semua Kabupaten/Kota melibatkan stakeholder dalam pembinaan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
3. Belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
.
5.1.2 Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang
berkualitas
1. Alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu
dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi, seperti
pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan,
peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan
sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan
pengembangan wilayah sehat.
2. Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas
jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan
yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi
terutama pada tenaga teknis yang ada (di seksi kesehatan lingkungan
hanya ada 4 orang tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan
program dan kegiatan yang ada), kurang optimalnya tenaga administrasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 112
(karena tenaga yang ada masih baru bekerja di seksi Kesling, Kesja dan
Olah raga) dan kurangnya petugas teknis analisis serta pengolah data.
3. Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas.
4. Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan
yang masih harus ditingkatkan.
1.4.1 Indikator Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat.
1. alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu
dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi, seperti
pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan,
peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan
sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan
pengembangan wilayah sehat. Dan adanya efisiensi biaya (dana APBN
tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya);
2. Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas
jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan
yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi
terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan program
dan kegiatan yang ada);
3. Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas;
4. Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan
yang masih harus ditingkatkan.
1.4.2 Indikator Ratio Kematian Ibu dan bayi
adanya tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan petugas
terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan yang belum
optimal. Adapun penyebab tidak langsung dikarenakan kondisi ibu hamil
anemia, Surveilans kematian ibu belum dijalankan dengan optimal,
Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap pelayanan kasus kebidanan
khususnya dimana ibu hamil yang memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di
rujuk langsung ke FKTL namun harus dikelola di FKTP, sementara kasus-
kasus kebidanan itu dapat terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila
tidak segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
maka akan terjadi keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 113
Penyebab kematian Ibu antara lain Hipertensi dalam kehamilan (HDK)
sebanyak 204 Kasus pendarahan sebanyak 192 kasus, infeksi senyak 28
kasus, gangguan sistem peredaran darah (jantung, troke dll) sebanyak 100
Kasus, gangguan metabolik sebanyak 6 kasus Partus lama sebanyak 3
kasus, abortus senayak 3 kasus dan penyebab lain-lain sebanyak 159
kasus
1.4.3 Indikator Cakupan Persalinan Oleh tenaga kesehatan
Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan
masih belum optimal disebabkan akses dan kurangnya informasi tentang
pentingnya persalinan di fasilitas disebabkan akses masyarakat kurang baik
terutama kabupaten dengan wilayah geografis yang cukup sulit dan luas (
Pangandaran, Sukabumi, Tasik, Bekasi, Bandung, Malajengka, Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten garut).
1.4.4 Prevalensi Gizi Buruk
Belum optimalnya peñatalaksanaan kasus gizi buruk ada kaitannya dengan
kebijakan program gizi kita yang masih mengedepankan asupan pangan,
makanan dan konsumsi sebagai penyebab utama masalah gizi. Kebijakan
yang diluncurkan masih ada yang cenderung mengabaikan peran faktor lain
sebagi penyebab timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan
lingkungan dan pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya program gizi lebih
sering menjadi program sektoral yang masing-masing berdiri sendiri
dengan persepsi berbeda mengenai masalah gizi dan indikatornya.
Kebijakan ini sering kita sebut sebagai kebijakan dengan paradigma input,
menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator ini, selain itu Kasus yg
ditangani hanya terhadap gizi buruk usia balita, beberapa kasus yg muncul
usia > balita dan tidak ada dukungan dana.
1.4.5 Indikator Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80%
1. Rotasi tenaga pengelola program imunisasi di semua tingkat
2. Tidak semua pengelola program imunisasi berkompeten dan terampil
dalam mengelola program imunisasi
3. Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih
(provinsi, kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)
4. Kualitas Pencatatan dan pelaporan masih kurang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 114
5. Ketersediaan vaksin beberapa jenis antigen dari pusat tersendat.
6. Distribusi vaksin sampai dengan gudang Dinkes provinsi, Kabupaten/Kota
belum semua mengalokasikan biaya pengambilan vaksin dan logistik
lainnya ke provinsi
7. Tidak semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk operasional
program imunisasi
8. Kurangnya media KIE
8.1.1 Indikator Persentasi kab/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate
TB
pencapaian indikator P2TB adalah dalam aplikasi software SITT seringkali
mengalami error server (di pusat) dan sering mengalami perubahan sistem,
sehingga menimbulkan keterlambatan laporan dan ketidak cocokan data.
Misalnya jumlah yang diobati tidak sesuai dengan jumlah yang dievaluasi;
Beban kerja wasor kabupaten / kota terlalu berat terutama bagi wasor TBC
kabupaten / kota yang mempunyai jumlah penduduk dan jumlah fasyankes
banyak, sehingga tidak seimbang baik dari segi jarak maupun jumlah serta
adanya beban kerja ganda; Keterbatasan SDM di fasyankes, sehingga
waktu habis untuk pelayanan. Dan tugas administrasi dan pencatatan
pelaporan terabaikan; Pergantian petugas, baik di Kabupaten/Kota dan
Fasyankes, yang tidak dipersiapkan lebih dahulu (tidak kaderisasi terlebih
dahulu); Banyaknya SDM yang sudah dilatih terutama di tingkat fasyankes
tidak dimanfaatkan secara maksimal, seharusnya setelah dilatih petugas
dapat melaksanakan ilmunya minimal 3 tahun di tempat pelayanan DOTS;
Keterbatasan tenaga di fasyankes, baik kuantitas maupun kualitas petugas
TB dalam menggunakan aplikasi SITT; Belum semua fasilitas pelayanan
kesehatan tersedia komputer/Laptop dan jaringan internet yang memadai
untuk melakukan entry data TB dengan SITT; Jejaring internal di tingkat
fasyankes terutama RS belum optimal; Jejaring Eksternal di berbagai
faskes di Kab/Kota belum optima, sehingga banyak pasien DO dari RS atau
Klinik dan Dokter Praktek Mandiri tidak dilakukan pelacakan; dalam hal
pendanaan, belum semua Kab/Kota menyediakan pendanaan APBD nya
untuk P2TB dan masih mengandalkan biaya BLN, misalnya untuk monev
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 115
dan validasi data, bimbingan teknis, logistik dan kebutuhan program
lainnya..
8.1.2 Indikator PrevalensiHipertensi
1. SDM pada Seksi P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas masih banyak
yang tenaga baru dan masih belum mendapatkan pelatihan
2. Kegiatan P2PTM di Kabupaten/Kota masih belum mendukung pencapaian
target prevalensi hipertensi
3. Pencatatan dan pelaporan Program P2PTM di Kabupaten/Kota belum
semua menggunakan Portal Web.
8.1.3 Indikator Persentase kab/kota dengan 100 % Puskemas melaksanakan
pelayanan kesehatan jiwa
1. Masih adanya kasus pasung yang belum dibebaskan sampai dengan
bulan Desember tahun 2018 sebanyak 294 orang. Selain itu, ada juga
pasien pasung yang sudah diobati dan dibebaskan, karena putus obat,
sehingga kembali dipasung. Ada juga keluarga pasien yang tidak mau
anggota keluarga yang ODGJ nya diobati, karena ODGJnya meminta
sesuatu barang yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarganya. Ada juga
yang obatnya tidak diminum.
2. adanya ODGJ yang disembunyikan karena tidak mau diketahui orang
lain, sehingga ODGJ tidak memiliki identitas seperti NIK dan KTP. Oleh
karena itu, kesulitan untuk mendapatkan biaya kesehatan melalui BPJS.
3. Sulitnya melakukan koordinasi antara lintas sector dan lintas program
4. Tidak tersedianya panti rehabilitasi utnuk ODGJ sebelum kembali ke
masyarakat setelah dilakukan perawatan.
8.1.4 Indikator Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter
spesialis dasar sesuai standar.
Masih terdapat RSUD Klasifikasi B yang standar minimal dokter spesialis
dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56
Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 8 RSUD Klasifikasi C
dari 24 RSUD Klasifikasi B.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 116
Masih terdapat RSUD Klasifikasi C yang standar minimal dokter spesialis
dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56
Tahun 2014 lebih kurang 50% atau setara dengan 7 RSUD Klasifikasi C
dari 14 RSUD Klasifikasi C
Masih terdapat RSUD Klasifikasi D yang standar minimal dokter spesialis
dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56
Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 2 RSUD Klasifikasi D
dari 6 RSUD Klasifikasi D.
8.1.5 Indikator Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi
disebabkan tidak semua Kab/kota mempunyai anggaran khusus untuk
mendukung kegiatan akreditasi puskesmas. Dibeberapa Kab/Kota
mengalami keterlambatan pencairan dari sumber dana DAK non fisik untuk
kegiatan Akreditasi Puskesmas sehingga menghambat pendampingan dan
survei puskesmas, untuk jumlah tim pendamping akreditasi FKTP masih
kurang 157 tim, kebutuhan tim pendamping di jawa barat sebanyak 266 tim
(dengan asumsi 1 tim mendampingi 4 puskesmas) sedangkan jumlah tim
yang ada baru 111 tim
8.1.6 Indikator Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi
masih adanya 78 rumah sakit di jawa barat yang sudah kerjasama dengan
BPJS tetapi belum diakreditasi sehingga terancam diputus kerjasamanya
oleh BPJS, masih adanya RSUD yang belum terakreditasi dan mulai januari
2018 mulai diberlakukan akreditasi standar nasional Akreditasi Rumah sakit
(SNARS) edisi 1, ada beberpa rumah sakit harus mempersiapkan terlebih
dahulu rumah sakitnya agar sesuai penilaian akreditasi, Peran dinas
kesehatan belum optimal dalam akreditasi Rumah sakit, anggaran
akreditasi RS cukup mahal
8.1.7 Indikator Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu
dan bayi sesuai standar
keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang belum sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Belum semua rumah
sakit daerah mampu PONEK karena keterbatasan tenaga dokter spesialis,
selain itu Tim PONEK di rumah sakit yang telah dilatih banyak yang di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 117
pindahkan/mutasi sehingga perlu adanya koordinasi untuk
penyelenggaraan pelatihan PONEK, belum berjalannya system rujukan
yang sudah dibentuk padahal sistem informasi untuk rujukan sudah ada
dimasing-masing kab/kota tetapi belum berjalan maksimal, dan belum
terbentuknya regional maintenance Centre.
8.1.8 Indikator Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan
1. Banyaknya Kurangnya koordinasi lintas sektor antara dukcapil, dinas
kesehatan dan BPJS Kesehatandan dinsos
2. Masih ada Sebagian Kab/Kota kekurangan dalam hal penganggaran
3. Masih ada kab/kota yang dananya tersedia, tetapi Data belum diperoleh
4. Masih banyak Faskes yang belum sesuai standar
5. Kurangnya ketersediaan ruangan intensif
2. RENCANA TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat strategi pemecahan
masalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
8.2.1 Kegiatan yang dibiayai oleh APBD
1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3) Kegiatan Penguatan STBM dalam pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
4) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan
5) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja &
Olahraga)
6) Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga;
8) Peningkatan Gizi Masyarakat;
9) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
10) Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar;
11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 118
12) Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota;
13) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
14) Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional di Jawa Barat;
15) Peningkatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di
Provinsi;
16) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
17) Pencegahan Pengendalian Penyakit Zoonosis;
18) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD
19) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis
20) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria;
21) Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS;
22) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB;
23) Pengendalian Penyakit Diare dan ISP
24) Pengendalian Penyakit KUSTA
25) Pengendalian Penyakit ISPA;
26) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
27) Kegiatan Promotif dan Preventif bagi masyarakat tentang kesehatan jiwa
28) Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
(PD3I);
29) Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra;
30) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
31) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
32) Pemilahan Tenaga Kesehatan Taladan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018;
33) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat;
34) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan;
35) Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan
Farmasi Kosalkes dan Mamin;
36) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat
Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 119
37) Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang
kesehatan
38) Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun
2019
39) Penyusunan Regulasi Kesehatan;
40) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
41) Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
42) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat;
43) Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
44) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat;
45) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat;
46) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta
Pakaian Aparatur;
47) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
48) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat;
49) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
50) Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
51) Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
52) Kegiatan peningkatan kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain;
53) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
54) Penyediaan Barang Cetak dan ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
55) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat;
56) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik);
57) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 120
4.3.2 Kegiatan yang dibiayai oleh APBN :
1) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
2) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
3) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
4) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
5) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan & Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JKN) /KIS
6) Pembinaan Gizi Masyarakat
7) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat
Ditjen Bina Gizi & Kes Ibu & Anak
8) Pembinaan Upaya Kesehtan Kerja, Olah Raga
9) Pembinaan Kesehatan Keluarga
10) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
11) Penyehatan Lingkungan
12) Pembinaan Upaya penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
13) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
14) Pembinaan Kesehatan Rujukan
15) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekertariat
Ditjen Bina Upaya Kesehatan
16) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
17) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
18) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
19) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
20) Pengendalian Penyakit Menular Langsung
21) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
22) Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
23) Pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dan Napza
24) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
25) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
26) Peningkatan Produksi dan distribusi Alat Kesehatan
27) Dukungan Manajemen Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
28) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
29) Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 121
30) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
31) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekertariat
badan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK)
===========((((((((@@@@@)))))))) ===========