PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
description
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Disampaikan oleh :
Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEAKepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2013
Substansi Rancangan Awal RKPD 2013
2009
2010
2011
2012
2013
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP UPAYA MENUMBUH KEMBANGKA
N
TAHAP PEMANTAPA
N
TAHAP PENGEMBAN
GAN
TAHAP DIVERSIFIK
ASI
Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia
PENYIAPAN KEMANDIRI
AN MASYARAK
AT JAWA BARAT
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH
MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT
MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG
2013-2018
2008-2013
2005-2008
2018-2023
2023-2025
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah
POSISI PERENCANAAN
TAHUN 2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD
1
Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional PEMERINTAH (2009 – 2014)• Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola• Prioritas 2, Pendidikan• Prioritas 3, Kesehatan• Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan• Prioritas 5, Ketahanan Pangan • Prioritas 6, Infrastruktur• Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha• Prioritas 8, Energi• Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana• Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar dan Pasca Konflik; • Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi;• Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan; • Prioritas 13, Bidang Perekonomian• Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat
PEMPROV JAWA BARAT DALAM RPJM Daerah 2008 - 2013• Peningkatan Kualitas Pendidikan (P2)• Peningkatan Kualitas Kesehatan (P3)• Peningkatan Daya Beli Masyarakat
(P4,P7, P10 & P13)• Kemandirian Pangan (P5 & PL14)• Peningkatan Kinerja Manajemen
Pemerintahan dan Aparatur (P1, P7, PL12, PL13 dan PL14)
• Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (P9)
• Pengembangan Infrastruktur Wilayah (P6, P6 & PL13)
• Kemandirian Energi (P8)• Pembangunan Perdesaan (P10 &
PL14)• Pemberdayaan Budaya Lokal dan
Destinasi Wisata (P10, P11 dan PL14)
2
COMMON GOALS : 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN2. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 3. PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 4. KEMANDIRIAN PANGAN 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR 6. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH7. KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU8. PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP9. PEMBANGUNAN PERDESAAN 10. PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA
NON COMMON GOALS (DIFFERENT GOALS), dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat
OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008-2013
3
6
RPJMD PERUBAHAN RKPD 2011 RKPD 20121. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan
bagi masyarakat.1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga;1. Aksesibilitas dan mutu dan pendidikan,
peran pemuda dan prestasi olahraga;
2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah.
3. Apresiasi dan Pengembangan Budaya daerah dan menggali potensi wisata lokal;
3. Pengembangan budaya Daerah dan Destinasi Wisata;
4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk
5. Ketahanan Pangan Masyarakat; 5. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat;
6. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi; 6. Perbaikan Iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha;
7. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
7. Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dsan Menengah (UMKM);
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah secara merata;
6. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana;
9. Pengelolaan Bencana, Pengendalian Lingkungan dan Antisipasi perubahan iklim;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan;
10. Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi
8. Pemerintahan daerah belum efektif, yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan adanya peningkatan tuntutan pem-bentukan daerah otonom.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi;
11. Pelayanan Publik bermutu dan akuntabel, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi serta menggali karya inovasi masyarakat;
12. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.;
12. Kinerja pemerintahan desa dan peran masyarakat dalam pembagunan kewilayahan.
ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
4
KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL PEMBANGUNAN
JAWA BARAT 2008-2013
1. Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (11)
2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat (12)
3. Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional (13)
4. Pendidikan berkebutuhan khusus (14)5. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi (15).6. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan
Kepemudaan (16)
CG 1PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
CG 2PENINGKATAN KUALITAS
KESEHATAN1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. (21)
2. Peningkatan Program Keluarga Berencana (22)3. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
(GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah (23)
4. Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba (24)
5. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (25)
6. Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat (26)
CG 3PENINGKATAN DAYA BELI
MASYARAKAT1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan (31)
2. Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi (32)3. Pengembangan skema pembiayaan alternatif (33)4. Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis,
agroindustri, dan industri manufaktur (34)5. Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan
muda kreatif (35)
1. Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 (4.1)
2. Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 (4.2)
3. Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) (4.3)
4. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan (4.4)
CG 4KEMANDIRIAN PANGAN
CG 5PENINGKATAN KINERJA
APARATUR1. Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (51)
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province (52)
3. Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan (53)
4. Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan (54)
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan (55)
1. Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya (61)
2. Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan (62)
3. Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (63)
4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. (64)
CG6PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
1. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat (101)
2. Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat (102)
3. Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali (103)
CG 10PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN
DESTINASI WISATA
CG 7KEMANDIRIAN ENERGI DAN
KECUKUPAN AIR BAKU
1. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik (71)
2. Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (72)
CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek (81)
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province (82)
3. Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional (83)
CG 9PEMBANGUNAN PERDESAAN
1. Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri (91)
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (92)
40 KEGIATAN TEMATIKKegiatan untuk
menangani masalah kronis dan
meningkatkan performance
pembangunan di Jawa Barat
5
WKPP II (PURWAKARTA)1. Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Industri Karawang-Bekasi (21)
2. Pengembangan industri manufaktur (22)
3. Pengembangan industri perberasan (23)
4. Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove (24)
5. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) (25)
WKPP III (CIREBON)1. Pengembangan agribisnis mangga (31)2. Pengembangan sistem perdagangan
komoditi beras dan palawija (32)3. Pengembangan destinasi wisata
pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya (33)
4. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (34)
5. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan (35)
WKPP IV (PRIANGAN)1.Pengembangan Kawasan Pendidikan dan
Riset Terpadu di Jatinangor (4.1)2.Integrasi pengembangan agribisnis
jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut (42)
3.Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat (43)
4.Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya (44)
5.Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran (45)
WKPP I (BOGOR ) 1.Integrasi sentra penggembalaan
ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi (11)
2.Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur (12)
3.Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu (13)
4.Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional (14)
5.Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) (15)
PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010
(Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp)
6
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN TEMA PEMBANGUNAN
2008 Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010.
2009 Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju Provinsi Termaju di Indonesia.
2010 Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera.
2011 Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.
2012 Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
2013 Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
7
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2013
Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan
Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan
untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
8
9
URAIAN Realisasi 2008 Target Tahun 2013
IPM 71,12 74,85 – 75,03
Indeks Pendidikan 80,35 84,70 - 85,26
a. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,50 8,75 - 9,00
b. Angka Melek Huruf (%) 95,53 97,89
Indeks Kesehatan 71,33 75,00
a. Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,80 70,00
Indeks Daya Beli Masyarakat 61,66 64,83
a. Daya Beli Masyarakat (Rp.) 626.810 640.550
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,83 6 – 6,5
Kemiskinan (%) 12,61 5,39 - 9,07
Pengangguran (%) 12,08 10,00
Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup) 26 -30
Angka Harapan Hidup (tahun) 67,80 70,00
Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu) 7.106 – 7.500
TARGET IPM BESERTA TURUNANNYA TAHUN 2013
No Indikator Kinerja Satuan
Target & RealisasiTarget
MidtermTahun 2011
Target2012
Target2013Target
2009Realisasi
2009Target 2010
Realisasi 2010
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing
1 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,16 7,72 7,98 – 8,06
8,02 8,23 - 8,40 8,49 – 8,74 8,75 – 9,00
2 Angka Melek Huruf Persen 96,88 95,98 96,46 96,18 96,93 - 96,94
97,41 – 97,42
97,89
3 Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH) per 1.000 KH 39 N/A 37 N/A 35 - 36 30 – 35 26 – 30
4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)per 100.000
KH 262 N/A 210 N/A 215 - 220 205 – 210 205 – 210
5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 61,81*) N/A 63 ,00 - 64,00
65,00 – 66,00
65,00 – 66,00
6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 55,51*) N/A 61,00 – 63,00
63,00 – 64,00
64,00 – 65,00
MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun
5,5 - 5,8 4,29 5,0 - 5,7 6,09 5,0 – 6,0 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5
2 Daya Beli Masyarakat (Rp. Rupiah 628.710,-631.670
– 631.710
632.220,- 634.630 - 634.710
637590 - 637710
640,55
3 Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku
Persen >14 9,70 12,43 17,38 10 - 12 12,00 – 14,00
12,00 – 14,00
4 Indeks Gini Poin 0,36 N/A 0,19 - 0,20 0,18 – 0,19 0,18 – 0,19
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 62,89 62,38 55 - 56 64,92 64,70
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013)
No Indikator Kinerja Satuan
Target & RealisasiTarget
MidtermTahun 2011
Target2012
Target2013Target
2009Realisasi
2009Target 2010
Realisasi 2010
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) Persen 89,50 89,51 92,00 92,08
91,00 – 92,00
93,00 – 94,00
93,00 – 94,00
2 Intensitas Tanam Padi Persen 194194 - 198 196 194 - 198 194 - 198 >200
3 Rasio Elektrifikasi Perdesaan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100
4 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Persen 66,5 0 66,91 70 ,00 69,8967,00 – 69,00
71,00 – 73,00
71,00 – 73,00
5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) Persen 57,00 54,00 59,00 56,00
57,00 – 62,00
62,00 – 65,00
65,00 – 70,00
6 Cakupan Pelayanan Air Minum (Perkotaan) Persen 30,00 30,00 34,00 35,05
50,00 – 55,00
60,00 – 65,00
60,00 – 65,00
7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) Persen 55,00 51,00 57,00 52,00 56 - 61
61,00 – 67,00
67,00 – 72,00
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
1. Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,99 1,89 1,6 – 1,7 1,89 1,7 – 1,8 1,7 – 1,8 1,6 – 1,8
2.Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Sedang
Status Mutu Cemar Berat
Status Mutu Cemar Sedang
Status Mutu Cemar Sedang
Status Mutu Cemar Ringan
3. Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik
Hari Baik/Tahun 20 N/A 27 - 30
51 (Pengukuran terhadap 5
kota)
27 - 30 27 - 30 32 – 35
4. Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen 29,00 35,20 30,00 – 31,00 31,00 – 34,00 34,00 – 35,00
5. Jumlah Penerapan Energi Alternatif
MH=29; PLTS=1.47
9PLTP =
lelang 3 WKP
MH=20 ; PLTS=1.589 ; Biofuel= - ,& PLTP= lelang
3 wkp
MH = 39; PLTS= 1.880;PLTP =
lelang 5 WKP
MH=23; PLTS=2.457
& Biogas=1.4
61 & PLTP=3 wkp
Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro,
biofuel (biokerosin) serta bio gas
Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro,
biofuel (biokerosin) serta bio gas
Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro,
biofuel (biokerosin) serta bio gas
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013)
No Indikator Kinerja Satuan
Target & RealisasiTarget
MidtermTahun 2011
Target2012
Target2013Target
2009Realisasi
2009Target 2010
Realisasi 2010
MISI KELIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 -
4 N/A N/A 2 3 3
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan
74,11 (dalam koridor “Baik”)
76,27 (dalam koridor “Baik”)
2 Skala Komunikasi OrganisasiSkala 1 -
7 N/A N/A 4 4 5
3 Jumlah Angka Kriminalitas
27.725 jumlah tindak pidana
28.366 jumlah tindak pidana
Menurunnya angka
kriminalitas
Menurunnya angka
kriminalitas
Menurunnya angka
kriminalitas
4 Jumlah Kasus Korupsi
95 kasus di tingkat
penuntutan (Sumber :
Profil Daerah
Prov. Jabar ; KejatiJabar)
61 kasus di tingkat
penuntutan (Kejati Jabar)
Menurunnya jumlah kasus
korupsi
Menurunnya jumlah kasus
korupsi
Menurunnya jumlah kasus
korupsi
5 Tingkat Partisipasi Pemilih Persen68,32 (Pil
gub)
67,31 (Pilkada
Gubernur) ; 72,62
(Pilkada Kab/Kota)
68,06 (Pemilukada
)
62,96 (Kab Sukabumi) ; 61,44 (Kab Bandung) ; 64,22 (Kab Indramayu)
; 63,61 (Kab
Karawang) dan 54,13
(Kota Depok)
75,00 - 78,00 75,00 – 78,00
Meningkatnya partisipasi
pemilih Pilkada 2013
>78%
N/A = Data Tidak Tersedia
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013)
12
Mekanisme Penyusunan RKPD 2013
I
V
III
II
29 Juni 2012
11 Juni 2012
28 - 31 Mei 2012
21 - 25 Mei 2012
30 April - 9 Mei 2012
23 – 30 April 2012
16 – 20 April 2012
14 Febr – 18 Maret 2012
PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
19 – 29 Maret 2012
10 – 11 April 2012
10 Februari 2012
30 Maret - 2 April 2012
Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013
Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota
(Formulir C-4)(melalui sistem perencanaan
OnLine/RKPD ONLINE)**
Forum OPD/ Gabungan OPD
Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun
2010-2011
Penyusunan Rancangan Awal
RKPD 2013 (Draft Awal)
Pembahasan Rancangan Awal RKPD
2013/Forum Komunikasi Publik
Rancangan Awal RKPD 2013
(Draft Akhir)
Musrenbang Provinsi
Rancangan RKPD 2013
Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang
Rancangan Awal RKPD 2013
Pra Musrenbang Kewilayahan
FinalisasiRancangan Awal
RKPD 2013
Pergub RKPD
Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda
Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda
Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi
Rancangan Akhir Renja OPD
Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD
1 Desember 2011 - 31 Januari 2012 5 - 31 Januari 2012 6-8 Feb 2012 11 – 12 Feb 2012
1 – 5 April 2012 26 Maret – 1 April 2012 1 – 16 Maret 20125 April 2012
16 April – 9 Mei 2012
15 Mei 2012
Musrenbang Kabupaten /Kota
PENYUSUNAN RENJA 2013
Pengesahan Renja OPD/Biro Tahun 2013 melalui
Peraturan Gubernur
Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2013 (melalui
sistem perencanaan OnLine /“RKPD ONLINE)*
19 - 23 Januari 2012
12
13
16
19
Penetapan Renja OPD/Biro Tahun 2013 melalui
Peraturan Kepala OPD
11
Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota
(Formulir C-4)(melalui sistem perencanaan
OnLine/RKPD ONLINE)**
17 Maret – 20 Maret 2012
7.b 7.a
79
1 2 3 4
VI
VII
5
6
8
10
14
15
17
20
21
22
23
Renstra OPD/Biro
17 Maret – 20 Maret 2012
Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur
dan wakil Gubernur
9 Mei 2012
18
13
IV
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010• : Usulan OPD/Biro Setda Provinsi dilengkapi dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD/Biro** : Usulan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota
V
Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang
Rancangan Awal RKPD 2013
Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013
Forum OPD/ Gabungan OPD
MEKANISME PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2013
Rancangan Awal Renja OPD/Biro
INPUT PROSES
OUTPUT
Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota
(Formulir C-4)
Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Forum OPD/Gabungan OPD (Formulir C-5.1)
Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda
Rancangan Awal Renja OPD/Biro
Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD
Verifikasi Awal Renja OPD/Biro
Perbaikan Rancangan Awal Renja Hasil Verifikasi
• Penandatangan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD oleh Kepala OPD
Tidak
Ya
Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi
Musrenbang Provinsi
Rancangan RKPD 2013
Rancangan Renja OPD/Biro
Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir Renja OPD dan Penyampaian Rancangan Akhir
Renja ke Bappeda (10 – 16 Mei 2012)
Rancangan Akhir Renja OPD/Biro
Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda
Verifikasi Akhir Renja OPD/Biro
Perbaikan Rancangan Akhir Renja Hasil Verifikasi
• Penandatangan Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD
Rancangan Akhir Renja OPD/Biro
Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD
Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD
Peraturan Gubernur Tentang Renja OPD/Biro
Peraturan Kepala OPD Tentang Renja OPD/Biro
Tidak
Ya
14 Febr – 18 Maret 2012
19 – 22 Maret 2012
26 Maret – 2 April 2012
16 – 20 April 2012
21 - 29 April 2012
21 - 29 April 2012
16 April – 9 Mei 201230 April - 9 Mei 2012
21 - 25 Mei 2012
28 - 31 Mei 2012
28 - 31 Mei 2012
11 Juni 2012
29 Juni 2012
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013
Januari Pebruari Maret April Mei
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
MUSRENBANG KECAMATAN
FORUM OPD PROVINSI
MUSRENBANG KABUPATEN/
KOTA
PRA MUSRENBANG
MUSRENBANGPROVINSI
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI
PRA MUSRENBANGNASIONAL
MUSRENBANG NASIONAL
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG RKPD 2012
2 – 31 Januari 2012
1 – 29 Pebruari 2012
19 - 22 Maret 2012 26 - 30 Maret 2012 10 – 11 April 2012 15 Mei 2012
1 – 16 Maret 2012
Minggu ke-3 April 2012 Minggu ke-4 April2012
PASCAMUSRENBANG
NASIONAL
Minggu ke-1 Mei 2012
FOCUS GROUP DISCUSSION
15
Struktur Organisasi Tim Penyusun RKPD Tahun 2013(Keputusan Gubernur No : 120.05/Kep.1752.Bapp/2011, 29 Desember
2011)
16
PENGARAH
1. Gubernur Jawa Barat2. Wakil Gubernur Jawa Barat3. Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat
KETUA
KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
WAKIL KETUA
KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS
SEKRETARIS BAPPEDAPROVINSI JAWA BARAT
KELOMPOK KERJA I
OPD/BIRO LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN
KELOMPOK KERJA II
OPD/BIRO LINGKUP BIDANG EKONOMI
KELOMPOK KERJA III
OPD/BIRO LINGKUP BIDANG FISIK
KELOMPOK KERJA IV
OPD/BIRO LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA
KELOMPOK KERJA I1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;2. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat;3. Inspektur Provinsi Jawa Barat;4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
Jawa Barat;7. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I;8. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II:;9. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III;10. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV;11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa
Barat;12. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;13. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;16. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat17. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat18. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat19. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
17
KELOMPOK KERJA II1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;3. Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Barat;4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;8. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;10. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;12. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;13. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;14. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;16. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;17. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat18. Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat19. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
18
KELOMPOK KERJA III1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa
Barat;3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Barat;4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;9. Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;10.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;11.Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;12.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
19
KELOMPOK KERJA IV1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;3. Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat4. Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat6. Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat7. Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat8. Kepala Kantor Perwakilan.
20
PERENCANAAN ONLINE BAPPEDA PROVINSI JAWA
BARAT www. bappeda.jabarprov.go.id
21
KesimpulanPenyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah dimulai pada tanggal 1 Desember 2011. Dengan demikian seluruh usulan kegiatan yang telah disampaikan sebelum tanggal 1 Desember 2011 dinyatakan “TIDAK BERLAKU” dan jika akan diusulkan kembali harus diperbaharui.1. Usulan OPD/Biro, paling lambat tanggal 23
Januari 2012 : Urusan Provinsi yang membutuhkan dukungan dana APBD Provinsi dan sharing APBN (sebagai Bahan Rancangan Awal RKPD 2013 dan Rancangan Awal Renja OPD)
2. Usulan Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 20 Maret 2012 :a. Urusan Kab/Kota untuk memperkuat RKPD
Provinsi (sektoral dan kewilayahan) yang membutuhkan dukungan sharing dana APBD Provinsi
b. Urusan Kab/Kota yang membutuhkan dukungan dana APBN
22
TERIMA KASIHSMS JABAR
MEMBANGUN0811 200 5500
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : ttp//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id