PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 - Beranda. LAKIP KOTA MATARAM TAHUN 2015.pdf · mendorong...

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA MATARAM Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram Telp. 0370-634320 Fax 0370 633575

WALIKOTA MATARAM

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, laporan kinerja dapat bermanfaat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ujung tombak penyelenggaraan akuntabilitas kinerja terletak pada terbangunnya pemenuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tahun 2015 adalah periode akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015, telah banyak perubahan positif yang terbangun dalam kerangka pembangunan Kota Mataram, progress positif dalam peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator kunci keberhasilan program pembangunan selama ini. Selain itu, meningkatnya sarana prasarana pendukung pelayanan publik menjadi bagian penting dalam memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dinamika permasalahan pembangunan kota yang makin beragam, mengharuskan Pemerintah Kota Mataram untuk terus menguatkan komitmen dan berupaya membangun sinergitas dengan berbagai pihak guna menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Harapan kita bersama, nantinya Kota Mataram dapat tumbuh dengan geliat pembangunan yang makin positif, dalam kerangka membangun sebuah Kota yang aman, damai, maju, dan memiliki identitas dan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya. Target pencapaian kinerja tiga program unggulan dapat dicapai dengan baik, sehingga kerjasama dan ikhtiar kita bersama adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya.

Terakhir, semoga dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 ini dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk terus membangun Kota Mataram yang kita cintai, guna meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun mendatang.

Mataram, Pebruari 2015 WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

i Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi hasil kinerja. Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tahun 2015 adalah tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam memastikan pencapaian target keberhasilan sasaran telah ditetapkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan menetapkan 5 misi, 12 tujuan, 27 sasaran strategis, dan 70 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan uraian selengkapnya sebagai berikut: - Misi 1 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 7 Indikator Kinerja Utama. - Misi 2 dengan 1 Tujuan, 5 sasaran strategis, dan 18 Indikator Kinerja Utama. - Misi 3 dengan 3 Tujuan, 10 sasaran strategis, dan 17 Indikator Kinerja Utama. - Misi 4 dengan 3 Tujuan, 3 sasaran strategis, dan 16 Indikator Kinerja Utama. - Misi 5 dengan 4 Tujuan, 7 sasaran strategis, dan 12 Indikator Kinerja Utama. Uraian capaian kinerja masing-masing Misi, sebagai berikut: - Misi 1 “Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan

dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya, dengan capaian rata-rata misi sebesar 93,30 persen, dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.

- Misi 2 “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah” dengan capaian rata-rata misi sebesar 100,84 persen, dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.

ii Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

- Misi 3 “Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah” dengan capaian rata-rata misi sebesar 106,05 persen, dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.

- Misi 4 “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” dengan capaian rata-rata misi sebesar 89,97 persen dengan kategori capaian kinerja Memuaskan.

- Misi 5 “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan” dengan capaian rata-rata misi sebesar 97,42 persen dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.

Pada tahun 2015 ditetapkan sebanyak 69 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram secara keseluruhan sebesar 95,91 persen, dengan rincian masing-masing indikator sasaran, adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 14 Indikator sasaran mencapai kategori sangat Memuaskan (90 sd. 100) 2. Sebanyak 2 Indikator sasaran mencapai kategori Memuaskan (80 sd. 90) 3. Sebanyak 10 Indikator sasaran mencapai Sangat baik. (70 sd. 80) 4. Tidak ada Indikator sasaran yang mencapai kategori Kurang. (0 sd. 40)

Capaian masing-masing sebagai berikut:

MISI SASARAN CAPAIAN KATEGORI MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

92,89 Sangat Memuaskan

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

77,66 Sangat Baik

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

Meningkatnya kualitas pendidikan 97,24 Sangat Memuaskan

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat


Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal


Meningkatnya kesetaraan gender 102,83 Sangat Memuaskan

Meningkatnya kualitas keluarga 86,36 Memuaskan MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Meningkatnya pendapatan per kapita 109,43 Sangat Memuaskan

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

78,38 Sangat Baik

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

77,08 Sangat Baik

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah


Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah


iii Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya local

70,94 Sangat Baik

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

74,41 Sangat Baik

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM


Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha


Meningkatnya kepastian berinvestasi 102,30 Sangat Memuaskan

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance


Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SPP

72,22 Sangat Baik

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan public


MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Meningkatnya fungsi saluran drainase 178,42 Sangat Memuaskan

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

88,90 Memuaskan

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai

76,11 Sangat Baik

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni & kawasan permukiman kumuh

76,71 Sangat Baik

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang public


Meningkatnya efektivitas pemanfaatan & pengendalian ruang yg berwawasan lingkungan hidup

63,18 Cukup Baik

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah


Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran 95,91 Sangat Menuaskan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian 27 kinerja sasaran pada tahun 2015 dicapai sebesar 95,91 persen, dengan kategori keberhasilan Sangat Memuaskan.

iv Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM

IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Bidang Kewenangan 1.5. Struktur Organisasi 1.6. Prestasi Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Penetapan Sasaran Strategis 2.2. Kebijakan dan Program Pembangunan 2.3. Target Indikator Makro 2014 2.4. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Indikator Makro 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan

Pengukuran Kinerja 3.5. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP

I iv v

vi-vii 1 1 3 3 5 6 9 8 8 9 22 23

27 27 33 46 49

111

120

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis Tabel 2 Target Indikator Makro Tahun 2015 Tabel 3 Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Mataram 2011-2015 Tabel 4 Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Tabel 5 Jumlah Guru dan Jumlah Siswa sesuai Jenjang Pendidikan (Negeri

& Swasta) Tabel 6 Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun

2015 Tabel 1.1 Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Mataram

Tabel 2.1 Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama

Tabel 3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 4.1 Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Kota Mataram Tabel 5.1 Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang

mencerminkan kearifan lokal Tabel 6.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender Tabel 7.1 Meningkatnya Kualitas Keluarga Tabel 8.1 Meningkatnya Pendapatan per Kapita Tabel 9.1 Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi

Masyarakat Kesehatan Masyarakat Tabel 10.1 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Tabel 11.1 Meningkatkan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tabel 12..1 Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah

8 22 28 41 42 50 54 57 58 63 65 67 69 72 74 75 77 78 80


DAFTAR TABEL

vi

Tabel 13.1 Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah berbasis Sumber Daya Lokal Tabel 14.1 Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah Tabel 15.1 Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses

Permodalan UMKM Tabel 16.1 Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tabel 17.1 Meningkatnya Kepastian Berinvestasi Tabel 18.1 Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

berdasarkan Good Governance Tabel 19.1 Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SPP Tabel 20.1 Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan

Publik Tabel 21.1 Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase Tabel 22.1 Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air Tabel 23.1 Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai Tabel 24.1 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layakhuni dan

kawasan permukiman kumuh Tabel 25.1 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik Tabel 26.1 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

yang Berwawasan Lingkungan Hidup Tabel 27.1 Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana

Daerah Tabel 3.5.2.1 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014 Tabel 3.5.2.1. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2014 Tabel 3.5.2.b. Target Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015 Tabel 3.5.2.c. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-

2015

81 83 84 85 87 89 98 99 102 103 105 106 107 108 110 112 114 115 116


DAFTAR TABEL

vii

Tabel 3.5.2.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Tabel 3.5.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015

117 118

viii Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram dan Provinsi NTB Tahun 2011-2015

Grafik 2 Perbandingan AMH Kota Mataram dengan rovinsi NTB Grafik 3 Perbandingan RLS Kota Mataram Tahun 2011-2015 Grafik 4 Perkembangan Parietas Daya Beli Kota Mataram Grafik 5 Perbandingan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional

2011-2015 Grafik6 Persentase Angka Kemiskinan 2011-2015 Grafik 7 Jumlah Penduduk Miskin tahun 2011-2015 Grafik 8 Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015 Grafik 9 Perkembangan PDRB Per Kapita 2011-2015 Grafik 10 Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015 Grafik 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota

Mataram 2011-2015 Grafik 12 Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015 Grafik 3.2 Perkembangan Rata-rata Kunjungan Perpustakaan dan

Cakupan Layanan Perpustakaan Tahun 2011-2015 Grafik 4.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk

Kota Mataram Tahun 2011-2015

Grafik 7.1 Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera dan Cakupan Layanan PUS ber-KB di Kota Mataram Tahun 2011-2015

Grafik 8.1 Grafik PDRB Per Kapita Kota Mataram Tahun 2011-2015 Grafik 11.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2015 Grafik 3.5.2.1 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2015 Grafik 3.5.2.a Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011-2015 Grafik 3.5.2.b. Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2015

33

34

35

35

36

37

37

38

38

39

40

40

60

64

71

75

79

113

114

116

ix Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

DAFTAR GRAFIK

1 Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ujung tombak penyelenggaraan akuntabilitas kinerja terletak pada terbangunnya pemenuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek kemudahan dan kecepatan pelayanan publik menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis. Dalam upaya mengembangkan strategi peningkatan pelayanan publik dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang didasarkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel secara bertahap harus terus dilakukan. Dalam mengoptimalkan terbentuknya pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah banyak melakukan perbaikan dan pembenahan dengan didasari oleh komitmen dan ikhtiar bersama, namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan penanganan dan pemecahan yang bersifat berkelanjutan. Dalam memetakan permasalahan kota dengan isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan pelayanan publik diperlukan adanya penetapan sasaran-sasaran strategis. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengatasi perkembangan isu pembangunan, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Dokumen tersebut dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap tahapan/tahun pencapaian sasaran strategis. RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 juga memberikan gambaran utuh terhadap penanganan isu pembangunan di Kota


BAB I PENDAHULUAN

Mataram dalam empat aspek yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan, dan aspek daya saing. Sebagai bentuk perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Kota Mataram sebagai Daerah Otonom, maka unsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi RPJMD setidaknya harus memuat lima komponen penting yang menjadi satu kesatuan, sebagai berikut: a. Perencanaan Strategis, yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

b. Perencanaan Kinerja, yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja SKPD dan Penetapan Kinerja (PK).

c. Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu metode atau cara mengetahui tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja oleh SKPD.

d. Pelaporan Kinerja, yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan data dan informasi tentang hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja.

e. Capaian Kinerja, yang menggambarkan tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015.

Kebijakan Pemerintah Kota Mataram difokuskan pada tiga program unggulan, yaitu: peningkatan kualitas SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) serta pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana Kota yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan optimalisasi peran Pemerintah Daerah sebagai trigger (penggugah) dan mitra bagi sektor swasta dan stakeholders dalam mencapai sinergitas pembagunan daerah.

Sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi pusat aktivitas perekonomian dan pertumbuhan di sektor jasa. Hal ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu: (1) Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang


BAB I PENDAHULUAN

ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya; (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah; (3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance); (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah; (2) Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance; (3) Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3 persen; (4) Penurunan Prevalensi Gizi Buruk; (5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, (6) Penciptaan Wirausaha Baru; (7) Pemerataan Pendapatan; (8) Perluasan Lapangan Kerja; (9) Pengembangan Produk Unggulan Kawasan; (10) Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan; (11) Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir; (12) Peningkatan Rumah Layak Huni; (13) Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, dan (14) Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam. Mengacu pada RKPD Kota Mataram 2015, isu strategis pembangunan Kota Mataram adalah: (1) masih lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah, (2) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, (3) Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat, (4) Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan, Kependudukan dan Catatan Sipil, (5) Tingginya angka kemiskinan, (6) Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat. (7) Lemahnya akses pelayanan publik, (8) Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota, (9) Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS), (10) Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu), (11) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bermanfaat untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, untuk menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat pengendali, alat penilai, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Sebagai


BAB I PENDAHULUAN

dokumen evaluasi, Laporan Kinerja menyelenggarakan dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat vertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi), serta sebagai evaluasi yang bersifat horizontal (kepada masyarakat di Daerah).

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


BAB I PENDAHULUAN

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerha Kota Mataram Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 tahun 2011;

19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015;

20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 23 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015;

22. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015.

1.4. BIDANG KEWENANGAN Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,(2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) Penanganan bidang kesehatan, (6) Penyelenggaraan bidang pendidikan,(7) Penanggulangan masalah sosial; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, (10) Pengendalian lingkungan hidup, (11) Pelayanan pertanahan, (12) Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil, (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) Pelayanan administrasi penanaman modal, (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.


BAB I PENDAHULUAN

Sedangkan urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan, (5) Penataan Ruang, (6) Perencanaan Pembangunan, (7) Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup,(9) Kependudukan dan Catatan Sipil, (10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (12) Sosial, (13) Ketenagakerjaan, (14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (15) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, (16) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, (17) Ketahanan Pangan, (18) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (19) Komunikasi dan Informatika, (20) Kearsipan, (21) Perpustakaan. Terdapat enam urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain : Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri, Ketransmigrasian.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Adapun susunan organisasi dan perangkat daerah, adalah sebagai berikut: 1. Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram 2. Sekretaris Daerah 3. Tiga Asisten, yang terdiri dari:

- Asisten Tata Praja yang membawahi dan mengkoordinasikan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Informatika.

- Asisten Perekonomian Pembangunan, yang membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, dan Bagian Kesra, serta

- Asisten Administrasi Umum, yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Keuangan.

4. Sekretariat DPRD. 5. Tiga belas Dinas Dinas Daerah, terdiri dari:

- Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


BAB I PENDAHULUAN

- Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan - Dinas Tata Kota - Dinas Kebersihan - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan - Dinas Pendapatan - Dinas Pariwisata

6. Inspektorat. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Dua belas Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana - Badan Pemberdayaan Masyarakat - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Badan Lingkungan Hidup - Kantor Ketahanan Pangan - Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah - Satuan Pemadan Kebakaran - Satuan Polisi Pamong Praja - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

9. Rumah Sakit Umum Kota Mataram 10. Enam Kecamatan, terdiri dari:

- Kecamatan Ampenan - Kecamatan Sekarbela - Kecamatan Mataram - Kecamatan Selaparang - Kecamatan Cakranegara - Kecamatan Sandubaya

11. Lima puluh Kelurahan. 12. Dua belas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- UPTD Puskeswan - UPTD Perbekalan Farmasi - UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Mataram & Selaparang - UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Cakranegara & Sandubaya - UPTD Pengelola Administrasi SD/TK Kec. Ampenan & Sekarbela - UPTD SKB


BAB I PENDAHULUAN

- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor - UPTD Perparkiran - UPTD Terminal Mandalika - UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) - UPTD Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya - UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan dan Sekarbela

13. Sebelas Puskesmas, yaitu - Puskesmas Ampenan, - Puskesmas Cakranegara, - Puskesmas Dasan Cermen, - Puskesmas Karang Pule, - Puskesmas Karang Taliwang, - Puskesmas Mataram, - Puskesmas Dasan Agung - Puskesmas Pagesangan - Puskesmas Tanjung Karang - Puskesmas Selaparang - Puskesmas Pejarakan


BAB I PENDAHULUAN

1.6. PRESTASI DAERAH

PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

1. Keberhasilan mempertahankan produksi Beras diatas Rata-Rata Nasional 5% (Hari Pangan se-Dunia XXX)

2. Penghargaan di

bidang PU, Juara II Nasional bidang Cipta Karya dalam Penanganan Rumah Kumuh, Sanitasi, dan Air Bersih

3. Penghargaan

sebagai KOTA SEHAT “Swasti Saba Wiwerda”

4. Piagam Adipura

1. Anugerah Brevet Kehormatan bidang Kedokteran Kepolisian

2. Peringkat II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai

3. Piagam Adipura 4. 10 besar Doing

Business dalam kemudahan pelayanan perijinan usaha/investasi

5. APKLI Award 6. Innovative

Government Award-IGAterhadap inovasi program LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nol/Nihil)

7. Penghargaan pelaksanaan e-KTP

8. Penghargaan Manggala Karya Kencana

9. Anugerah Utama Wanita Indonesia kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram

10. Peringkat 31 Indeks Integritas Nasional (IIN) dari 87 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvey KPK.

11. Penetapan Kota Mataram sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

12. ISO 9001:2008 yang diterima SMAN 2, SMKN 5 dan SMKN 6

1. Piala ADIPURA untuk kategori Kota Sedang Terbersih tahun 2013.

2. Penghargaan

Nasional “SATYA LANCANA PEMBANGUNAN” bidang Koperasi kepada Walikota Mataram.

3. Penghargaan IPHI

AWARD dari IPHI Pusat kepada Walikota Mataram atas keberhasilan mengelola manajemen kelembagaan termasuk memberikan perhatian khusus kepada Jamaah Calon Haji (JCH).

4. Anugerah

Honorary Police dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.

1 Prestasi Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI

2 Sertifikat BEBAS Malaria dari Kementerian Kesehatan

3 Peringkat ke-7

Pemerintah Daerah dengan Nilai Indeks Integritas Daerah Tertinggi dari KPK RI

4 Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-NTB selama 3 tahun berturut-turut (2011-2013)

5 Anugerah CITRA KARTINI 2014 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram

1. Penghargaan dari BPK atas diraihnya Opini WTP atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda TA. 2014

2. Penghargaan Satya Lancana Wira Karya atas Komitmen dan Keberhasilan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan pada peringatan Harganas tahun 2015

3. Peringkat 2 Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Fublik Kategori Pemkab/Kota Provoinsi NTB

4. Kota Peduli HAM pada Kegiatan Hari HAM Dunia di Istana Negara

5. Pengharagaan Wahana Tata Nugaraha Sebagai Daerah yang sukses memelihara dan menata keselamatan lalu lintas.


BAB II PERENCANAAN KINERJA


2.1. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan sejumlah 27 Sasaran Strategis, sebagai dasar pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Kota Mataram Tahun 2015.

Tabel 1 Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

VISI MISI

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram.

2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.

3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya kualitas keluarga

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatnya pendapatan per

kapita. 2. Meningkatnya upaya penanganan

masalah sosial ekonomi masyarakat.

3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

4. Meningkatnya stabilitas



pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Meningkatnya efektivitas

pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

6. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

8. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM.

9. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.

10. Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SPP.

3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Meningkatnya fungsi saluran drainase.

2. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air.

3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.

4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.

6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mataram 2011-2015.

2.2 KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram mencakup penentuan kebijakan dan program.Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan



ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram Strategi : a. Peningkatan mekanisme identifikasi dan pemantauan b. Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtib c. Peningkatan pemahaman tupoksi dalam pelaksanaan tugas d. Peningkatan pencegahan tindakan kriminal e. Peningkatan kompetensi personil f. Peningkatan pemahaman berpolitik g. Peningkatan pengawasan PEMILU/ PILKADA h. Peningkatan pencegahan dan penanganan konflik i. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum dan

HAM j. Peningkatan pencegahan dan penanganan pelanggaran Perda

Kebijakan : a. Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran. b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan. c. Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi. d. Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat. e. Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada. f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran

hukum dan HAM. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama sebagai berikut: a. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan b. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). c. Program pendidikan politik masyarakat.



d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. e. Programpemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan pencegahan

tindakan kriminal. 2. Sasaran : Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama Strategi : a. Optimliasasi peran forum komunikasi umat beragama b. Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan konflik c. Meningkatkan kegiatan keagamaan Kebijakan : a. Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama. b. Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan. c. Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama: a. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan. b. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan Strategi : a. Peningkatan kualitas/mutu pendidikan b. Optimalisasi pelayanan pendidikan c. Peningkatan kualifikasi guru d. Peningkatan akses perpusatakan bagi masyarakat e. Peningkatan minat baca masyarakat Kebijakan : a. Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan. b. Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi. c. Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan. d. Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama; a. Program pendidikan dan usia dini. b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. c. Program pendidikan menengah. d. Program pendidikan non formal. e. Program pendidikan luar biasa. f. Program manajemen pelayanan pendidikan g. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.



4. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Strategi : a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu c. Peningkatan kualitas hidup sehat d. Peningkatan layanan kesehatan anak e. Peningkatan kompetensi dan jumlah bidan f. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar g. Peningkatan pelayanan RSU h. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pendudk penerima JAMKESMAS i. Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV/AIDS Kebijakan : a. Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan. b. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat. c. Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita. d. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan. e. Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu. f. Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram. g. Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis. h. Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. i. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan, dengan program utama; a. Program upaya kesehatan masyarakat. b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. c. Program perbaikan gizi masyarakat. d. Program pengembangan lingkungan sehat. e. Program pencegahan penyakit menular. f. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya. g. Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).

5. Sasaran : Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

Strategi : a. Optimalisasi penyelenggaraan event budaya b. Peningkatan eksistensi kebudayaan daerah Kebijakan : a. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya b. Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program utama: a. Program pengelolaan keragaman budaya. b. Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender Strategi : a. Peningkatan kesetaraan gender b. Peningkatan keterbukaan akses bagi peran perempuan c. Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT Kebijakan : a. Optimalisasi kesetaraan gender. b. Meningkatkan upaya partisipasi perempuan. c. Menurunkan jumlah KDRT. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama: a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

7. Sasaran : Meningkatnya kualitas keluarga Strategi : a. Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada keluarga b. Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan KB Kebijakan : a. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. b. Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama: a. Program keluarga berencana. b. Program pelayanan kontrasepsi. c. Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam

pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Sasaran : Meningkatnya pendapatan per kapita Strategi : Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Perencanaan pembangunan ekonomi. 9. Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi

masyarakat. Strategi : a. Peningkatan program pengentasan kemiskinan b. Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin c. Peningkatan kapasitas kelembagaan LPM Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin. b. Pemberdayaan penduduk rentan miskin. c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Sosial, dengan program utama: a. Program perencanaan sosial dan budaya. b. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. c. Program pembinaan anak terlantar. d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. e. Program pemberdayaan keluarga muda mandiri. 10. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Strategi : a. Peningkatan kesempatan kerja b. Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif Kebijakan : a. Meningkatkan peluang lapangan kerja. b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan program utama: a. Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. b. Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja. 11. Sasaran : Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Strategi : Pengembangan sistem ekonomi daerah

Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Program perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan

daerah Strategi : a. Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan b. Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan Kebijakan : a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan. b. Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan program utama: Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

13. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan

daerah berbasis sumber daya lokal Strategi : a. Peningkatan pengembangan Industri b. Pengembangan klaster unggulan c. Peningkatan pengembangan Industri Rumah Tangga d. Peningkatan pemahaman tentang kepariwisataan Kebijakan : a. Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran. b. Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah. c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT. d. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama: a. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PER. b. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. e. Program pengembangan industri kecil dan rumah tangga. f. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. g. Program penataan struktur industri.



14. Sasaran : Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah Strategi : a. Peningkatan manajemen keuangan daerah b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses

permodalan UMKM Strategi : a. Peningkatan intervensi program bagi pengembangan usaha mikro/kecil b. Peningkatan asset UMKM Kebijakan : a. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha

kecil/mikro. b. Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan PER. 16. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha Strategi : a. Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan usaha baru b. Pemantapan kelembagaan pengrajin c. Pemantapan kelembagaan koperasi d. Peningkatan kapasitas koperasi Kebijakan : a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha. b. Mengefektifkan peran lembaga UMKM. c. Mengoptimalkan manajemen koperasi. d. Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan Wajib perdagangan, dengan program utama: a. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.



17. Sasaran : Meningkatnya kepastian berinvestasi Strategi : a. Pengembangan promosi investasi b. Pengembangan peluang investasi c. Peningkatan potensi/obyek kerjasama daerah d. Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one stop service) Kebijakan : a. Meningkatkan intensitas promosi investasi. b. Meningkatkan daya saing investasi daerah. c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan. d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama sebagai berikut: a. Peningkatan penanaman modal daerah. b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 18. Sasaran : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan Good Governance Strategi : a. Peningkatan akses masyarakat dalam pembangunan b. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan sesuai UU 25/2004 c. Pemantapan pengawasan/pembinaan SKPD d. Peningkatan manajemen keuangan daerah e. Peningkatan Manajemen Aset Daerah f. Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunan g. Peningkatan manajemen evaluasi h. Optimalisasi koordinasi i. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS j. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan k. Pemantapan keselarasan fungsi kelembagaan dengan kebutuhan l. Pemantapan antisipasi dampak kebakaran Kebijakan : a. Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders. b. Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah. c. Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD. d. Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor). e. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah. f. Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).



g. Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah. h. Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi. i. Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang/jasa. j. Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi. k. Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja. l. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS. m. Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan. n. Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan, serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi, dengan program utama:

a. Program kerjasama informasi dengan mass media. b. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota. d. Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif. e. Program perencanaan pembangunan daerah. f. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah. g. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. i. Program pengendalian pembangunan daerah. j. Program peningkatan capaian kinerja. k. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN. l. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. m. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

19. Sasaran : Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP Strategi : a. Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas b. Pemantapan penerapan layana publik yang transparan dan berkualitas Kebijakan : a. Mendorong penyusunan SPM SKPD. b. Mendorong penyusunan SOP SKPD c. Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN.



20. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

Strategi : a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar b. Peningkatan pelayanan pendidikan menengah c. Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya d. Peningkatan pelayanan kesehatan e. Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat f. Pemantapan penerapan Sistem Administarsi Kelurahan g. Peningkatan akses layanan transportasi h. Peningkatan akses layanan persampahan i. Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan Kebijakan : a. Meningkatkan sarpras sekolah. b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan. c. Meningkatkan sarpras air bersih. d. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan. e. Meningkatkan infrastruktur transportasi. f. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan Pemerintahan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai berikut: a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. b. Program pendidikan menengah. c. Program obat dan perbekalan kesehatan. d. Program upaya kesehatan masyarakat. e. Program pengembangan lingkungan sehat. f. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. g. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. h. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. i. Program peningkatan pelayanan angkutan. j. Program penataan administrasi kependudukan. 21. Sasaran : Meningkatnya fungsi saluran drainase Strategi : Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi

banjir Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut:



1. Program pembangunan talud/turap/bronjong. 2. Program pengendalian banjir. 3. Program pemeliharaan saluran drainase. 22. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Strategi : Peningkatan upaya antisipasi banjir

Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan. 23. Sasaran : Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai Strategi : Peningkatan upaya pengawasan pemanfaatan kawasan

sempadan pantai dan sungai Kebijakan : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian

kawasan sempadan sungai dan pantai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: a. Program pengendalian banjir. b. Program pengembangan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya. c. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, d. Program pengendalian pemanfaatan ruang 24. Sasaran : Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan

kawasan permukiman kumuh Strategi :

a. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni b. Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh c. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat d. Peningkatan layanan persampahan Kebijakan : a. Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni. b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh. c. Meningkatkan sarpras sanitasi. d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.



2. Program pengembangan perumahan. 3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 25. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik Strategi : a. Pengembangan ruang publik yang memadai b. Peningkatan ketersediaan fasilitas media ekspresi Kebijakan : a. Meningkatkan jumlah ruang publik. b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: a. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. b. Program perencanaan tata ruang. c. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.

26. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang

yang berwawasan lingkungan hidup Strategi : a. Peningkatan fungsi RTH b. Peningkatan sarpras dasar masyarakat c. Pemantapan fungsi tata ruang sesuai peruntukannya d. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kebijakan : a. Menambah ruang RTH. b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: a. Program pengendalian pemanfaatan ruang. b. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman. 27. Sasaran : Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana

daerah Strategi : Peningkatan daya dukung penanganan bencana

Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.



2.3 TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2015

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kota Mataram Tahun 2015 yang terbagi dalam empat aspek, sebagai berikut:

TABEL 2 TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2015

NO INDIKATOR MAKRO SATUAN TARGET 2015 )

I Aspek Geografis & Demografis 1 Jumlah Penduduk Jiwa 450.226 2 Laju Pertumbuhan Penduduk % 2,08 3 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 69,13 4 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 44.898 5 Persentase Penduduk Miskin % 9,73 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - 75,93 II Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 7.83 2 Laju Inflasi % 3.36 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 83,29 4 Angka Partisipasi Kerja % 66,71 5 PDRB per Kapita (Rp) 17.250.105 6 Paritas Daya Beli Rp. 650.000 III Aspek Pelayanan

1 Angka Melek Huruf (AMH) (%) 99.80 2 Rata-rata Lama Sekola

(RLS) tahun

12

3 Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A % >89.68 - SMP/MTs/paket B % >79.01 - SMA/MA/Paket C % >79.97 4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI/Paket A % >105.27 - SMP/MTs/paket B % >114.19 - SMA/MA/Paket C % >116.96

IV Aspek Daya Saing

1 APBD Miliar Rp 1. 211.83 2 PAD Miliar Rp 215.599 3 Dana Perimbangan Miliar Rp 768.786. 4 Lain-lain PAD yang Sah Miliar Rp 227.396

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2011-2015 (Bab IX)



2.4 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Mataram merupakan uraian capaian kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2015, yang berisikan target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun–tahun sebelumnya agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.Perjanjian Kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian target capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh SKPD Kota Mataram yang didasarkan pada identifikasi data-data sektoral maupun data-data statistik daerah. Penetapan kinerja yang mencerminkan capaian kinerja strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dan isu pembangunan yang berkembang sampai dengan tahun 2015, masing pencapaian dikelompokkan dalam setiap MISI dengan memperhatikan kaitan strategis antara indikator kinerja dengan capaian yang diinginkan oleh masing-masing MISI dalam RPJMD Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram

Persentase Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)/Angka kriminalitas

90%

Angka Indeks Demokrasi 99%

Persentase Cakupan Penanganan Konflik

48%

Penegakan Peraturan Daerah 25%


Persentase Pertemuan antar umat beragama dalam satu tahun

90%

Jumlah Konflik antar umat beragama dalam satu tahun

2 kasus

Jumlah kegiatan keagamaan 500 kali



MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Meningkatkan kualitas pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) 99,80% Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 12 tahun Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK)

112,14 %

Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM)

82,88%

Persentase Guru yang memperoleh sertifikasi

91%

Cakupan Perpustakaan 30 unit Jumlah Kunjungan Perpustakaan 22.348 orang


Persentase Rasio bayi lahir hidup 39% Angka Harapan Hidup 68,60 Persentase Prevalensi Gizi Buruk 2% Rasio Cakupan Layanan Puskesmas 1,5 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1:27:733

Meningkatnya internalisasi nilai seni & budaya yg mencerminkan kearifan local

Jumlah even budaya daerah dalam satu tahun

52 kali

Jumlah Kelompok Budaya Yang Aktif 143 kali Meningkatnya kesetaraan gender

Indeks Pemberdayaan Gender 39% Angka Melek Huruf Perempuan 100%

Meningkatnya kualitas keluarga

Jumlah Keluarga Sejahtera 111.288 Keluarga

Cakupan layanan PUS ber-Keluarga Berencana

65.763 PUS

MISI 3 :

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

Meningkatnya pendapatan per kapita

PDRB per Kapita Rp. 17.250.105 Paritas Daya Beli (UMR) Rp. 650.000

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

Persentase Penduduk miskin

12,59%

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

PersentaseTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

79,78%

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase pertumbuhan ekonomi daerah

9,29%



Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

Persentase Tingkat Cadangan Pangan

100%

Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB

50%

Cakupan Klaster Unggulan Daerah 100% Jumlah Angka kunjungan wisatawan

425.000 orang

Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.

Persentase Daya serap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

100%

Persentase Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

20%

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1.942 UMKM

Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan

596 UMKM

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.

Jumlah Wirausaha Baru 1.925 WUB Persentase koperasi Berkualitas 380 unit

Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Persentase Laju pertumbuhan investasi

57%

Jumlah nilai investasi Rp. 3.000 M MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


Peningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

100%

Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN

100%

Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

100%

Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

95%

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

80%

Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

90%

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja pembangunan daerah tepat waktu

100%



Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

80%

Presentase ketersediaan pegawai 100% Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

1.993 temuan

Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor

38 orang

Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah WTP

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM & SPP

Jumlah SKPD yang mempunyai SPM & SPP

8 SKPD

Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1:252

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 347,19 Km Persentase cakupan layanan persampahan 95% Persentase cakupan layanan air bersih

35,80%

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


Meningkatnya fungsi saluran drainase

Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik

40,50%

Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

Rasio ketersediaan kawasan resapan air 80% Jumlah Sumur Resapan 50 titik

Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai

Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan air

13,06%

Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Jumlah rumah tidak layak huni

1.000 unit

Presentase Rumah TInggal Bersanitasi 80,00%

Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik

Persentase cakupan ruang publik 95%

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 19,75% Persentase Cakupan tempat pemakaman umum

35,20%

Persentase Alih fungsi lahan pertanian

60,82%

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

Upaya tanggap darurat bencana / KLB 85%


BABIIIAKUNTABILITASKERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnasisasi. Setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkannya IKU adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi (Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008).

3.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 dapat dilihat dari tingkat capaian masing-masing Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan mengacu pada penetapan sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja sasaran strategis merupakan akumulasi dari capaian seluruh program pembangunan daerah, sehingga akumulasi ini tergambarkan dalam data-data Skunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik, sebagaimana wewenang yang diberikan kepada BPS dalam hal publikasi data dan informasi pembangunan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2015 ada dua hal utama yang dinilai, yakni: capaian kinerja indikator makro dan capaian pelaksanaan program RKPD 2015. Indikator makro merupakan variabel-variabel yang berdampak luas. Oleh karena itu, indikator makro lebih berorientasi kepada pencapaian target-target visi ataupun misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015.

Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan menggunakan 4 aspek meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, dan(4) Aspek Daya Saing.



1. ASPEK GEOGRAFIS

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Aspek Geografi Kota Mataram Tahun 2011-2015

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN

CAPAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Penduduk Jiwa 413.622 422.673 431.876 441.064 450.226

2 Laju Pertumbuhan Penduduk

% 2,90 2,19 2,18 2,13 2,08

3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 69,45 69,73 70,03 70,18 70,43

4 Jumlah Penduduk Miskin

Jiwa 53.736 49.633 46.670 44.772 44.892*

5 Persentase Penduduk Miskin

% 13,18 11,87 10,75 10,53 9,73***

Sumber: BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, Data diolah ***) Data Sangat Sementara *) Data Sementara

Kota Mataram memiliki luas wilayah sekitar (61,30 km2) atau 0,30 persen dari luas wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153 km2) dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang ada di Kota Mataram mencapai 450.226 jiwa meningkat 9.162 jiwa dari tahun 2014, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,13 persen, diatas target yang telah ditetapkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu sebesar 2 persen. Kepadatan penduduk Kota Mataram jika menggunakan data estimasi jumlah penduduk tahun 2015 maka kepadatan penduduk Kota Mataram sebesar 7.195 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diikuti dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam sebagai dampak dari meningkatnya perpindahan penduduk (urbanisasi) dan meningkatnya angka kelahiran. 2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tabel 3.2 Capaian Indikator Makro Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram

Tahun 2011-2015

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

% 7,67 3,02 7,95 8,1 8,58***

2 Laju Inflasi % 6,38 4,10 9,27 7,18 3,25 3 Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) % 6,7 6,53 5,48 4,79 7,50

4 Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 64,71 61,38 56,15 61,20 63,31

5 PDRB per Kapita Rp.000/ Tahun

13.504 14.628 16.734 18.822 20.171

6 Daya Beli Masyarakat /UMR

Rp/bln 966.000 1.043.000 1.120.000 1.400.000 1.550.000

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015 (*** data sangat sementara)



Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan tingkat daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 mencapai 7,67 persen dan pada tahun 2015 berdasarkan angka proyeksi mencapai 8,58 persen begitu juga dengan PDRB per Kapita yang mencapai 20.171.000 per tahun ditahun 2015 dari 13.504.000 di tahun 2011, Daya Beli Masyarakat pada tahun 2011 sebesar 966.000 meningkat menjadi 1.550.000 di tahun 2015

3. ASPEK PELAYANAN Tabel 3.3

Capaian Indikator Makro Aspek Pelayanan Kota Mataram Tahun 2011-2015

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Melek Huruf % 91,82 91,85 93,68 94,31 96,30** 2 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,.47 8,61 9,04 9,04 10,12*** 3 Angka Partispasi Murni

SD/MI % 93,32 94,76 95,91 98,91 74.60 SMP/MTs % 72,60 74,22 83,19 77,82 74.44 SMA/MA % 55,03 64,41 64,67 67,01 124,79 4 Angka Partisipasi Kasar

SD/MI % 98,99 100,70 101,35 110,4 102,97 SMP/MTs % 88,96 91,80 96,82 106,65 101,58 SMA/MA % 72,38 84,63 75,91 92,16 168.16

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015, Data Diolah ***) Data Sangat Sementara

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan hingga tahun 2015 memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Pendidikan sebagai salah satu barometer pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dititikberatkan pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan. Pada tahun 2014 telah dicanangkan penggunaan Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 untuk dilaksanakan dibeberapa sekolah, walaupun pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 2014 ditetapkan kebijakan oleh Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi dan melakukan penggantian kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006.



4. ASPEK DAYA SAING

Tabel 3.4 Capaian Indikator Makro Aspek Daya Saing Kota Mataram Tahun 2011-2015

NO

INDIKATOR MAKRO

SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015 1 APBD Miliar Rp. 679.040 755.234 865.839 1.083.104 1.186.395 2 Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Miliar Rp. 82.300 95.877 139.877 202.509 222.576

3 Dana Perimbangan Miliar Rp. 441.594 544.998 580.923 677.648 757.189 4 Lain-lain PAD yang sah Miliar Rp. 155.146 114.358 145.037 202.867 206.629

Sumber: APBD Kota Mataram, 2015

Arah pembangunan Kota Mataram telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikator kinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan menggunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan, dan (4) Aspek daya Saing.

I. Aspek Geografis dan Demografis

Kota Mataram memiliki luas wilayah sekitar (61,30 km2) atau 0,30 persen dari luas wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153 km2) dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup besar. Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang ada di Kota Jumlah Penduduk Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 450.226 jiwa meningkat 9.162 jiwa disbanding tahun 2014 yang berjumlah 441.064, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,13 persen, diatas target yang telah ditetapkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu sebesar 2 persen. Kepadatan penduduk Kota Mataram jika menggunakan data estimasi jumlah penduduk tahun 2015 maka kepadatan penduduk Kota Mataram sebesar 7.195 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diikuti dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam, meningkatnya perpindahan penduduk (urbanisasi) serta meningkatnya angka kelahiran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu: Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketerampilan,akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak, sehingga hal tersebut tergambarkan dalam komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Parietas Daya Beli (Purchasing Power Parity). Uraian masing-masing komponen sebagai berikut:



a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Muara dari kualitas kesehatan masyarakat akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 72 tahun pada tahun 2015 yang meningkat meningakat disbanding tahun 2014 sebesar 70,18 tahun. AHH Kota Mataram sebesar 70,43 tahun mengartikan bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 70.43 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan. Perkembangan dari tahun 2011-2015 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram digambarkan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 1

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram Tahun 2011-2015:

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2015

Dari grafik diatas diketahui bahwa trend peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram tahun 2010-2013 dengan selisih perkembangan tiap tahun rata-rata 0,99 tahun. Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi NTB dan AHH Nasional, AHH Kota Mataram masih berada dibawahnya. Data AHH tahun 2015 didasarkan pada data proyeksi berdasarkan data olahan trend perkembangan AHH. Pada akhir periode RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditetapkan target sebesar 69,13 tahun dan target tersebut sudah dapat dicapai pada tahun 2012 sebesar 69,73, dari tahun 2011 pertumbuhan sebear 0,29 dan ditahun 2012 sebesar 0,28, ditahun 2013 sebesar 0,30 dan untuk tahun 2014 sebesar 0,15 dan pada tahun 2015 AHH Kota Mataram sebesar 70,18 tahun.

b. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15

68

68.5

69

69.5

70

70.5

71

71.5

72

2011 2012 2013 2014 2015

69.4569.73

70.03 70.18

70,43



tahun ke atas. AMH dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditargetkan sebesar 99,80 persen di tahun 2015 dan capaian AMH tahun 2015 sebesar 93,26 tahun, masih dibawah target RPJMD.

Grafik 2 Perbandingan AMH Kota Mataram dengan Provinsi NTB

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Perkembangan rata-rata capaian angka melek huruf Kota Mataram mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 0,63 tahun, artinya terjadi perkembangan yang positif setiap tahunnya dalam meningkatnya penduduk yang dapat membaca dan menulis. Perkembangan ini merupakan kontribusi program pendidikan yang dilakukan. Perbandingan data AMH Kota Mataram dan Provinsi NTB dimaksudkan untuk memberikan gambaran makro kewilayahan untuk memudahkan memetakan program pendidikan yang mengarah pada target pencapaian AMH sebesar 96,30 pada tahun 2015. Data AMH Provinsi NTB tahun 2015 adalah data estimasi dan olahan berdasarkan trend perkembangan AMH pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partsipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan indikator tingkat pendidikan terakhir yang dapat dicapai oleh penduduk usia sekolah. RLS Kota Mataram, setiap tahunnya terjadi trend peningkatan dari 9,69 pada tahun 2013 meningkat menjadi 9,89 di tahun 2014 dan untuk tahun 2015 meningkat menjadi 10,12. Perubahan peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,16 tahun atau 1,9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun (sampai dengan kelas 9 SMP/MTs), pelaksanaannya di Kota Mataram dapat dicapai. Sehingga program Wajib Belajar 9 tahun diarahkan peningkatan pelaksanaan programnya menuju WAJAR 12

67.13 67.62 68.12 93,59 96,30

81.05 83.24 83.6886,96

86,97

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

KOTA MATARAM PROVINSI NTB



tahun atau pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas.Jika dibandingkan dengan RLS Provinsi NTB maupun Nasional, RLS Kota Mataram cenderung lebih positif, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3 Perkembangan RLS Kota Mataram Tahun 2011-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Mataram mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata sebesar 0,68 tahun. Angka rata-rata ini lebih besar dari perkembangan rata-rata capaian RLS yang terjadi di Provinsi NTB yaitu sebesar 0,43 tahun. Capaian angka tahun 2015 didasarkan pada data estimasi melalui pengolahan data berdasarkan angka rata-rata trend perkembangan setiap tahunnya.

d. Parietas Daya Beli Keseimbangan kemampuan berbelanja, kadang-kadang juga disebut paritas daya beli (purchasing power parity - PPP) dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara.Paritas daya beli merupakan cara menyesuaikan PDB untuk memperhitungkan fakta bahwa produk yang sama memiliki harga bervariasi antar negara.

Grafik4 Perkembangan Parietas Daya Beli Kota Mataram

8.47

8.61

9.04 9.04 9,05

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

2011 2012 2013 2014 2015

Perbandingan RLS Kota Mataram




Sebagai salah satu sumber daya pembangunan, penduduk memiliki kontribusi dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan yang cukup besar. Untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta bidang ekonomi dengan paritas daya beli.Berdasarkan IPM, wilayah yang baik adalah wilayah yang penduduknya sehat, pandai dan berdaya beli, nilai IPM 72,32 terletak pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. IPM Kota Mataram pada tahun 2014 mencapai 75,22 dan di tahun 2015 menjadi 75,93.

Grafik5: Perbandingan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional 2011-2015


650.000

653.790 656.732

659.687 662.656

640.000

645.000

650.000

655.000

660.000

665.000

2011 2012 2013 2014 2015

Parietas Daya Beli Kota Mataram (Ribu Rp.)

KOTA MATARAM

72.32 72.8373.7

75.2275.93

65.266.23 66.89

67.73 67.73

72.3 72.8 73.29 73,18 73.81

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

2011 2012 2013 2014 2015

Perkembangan IPM Kota Mataram, NTB dan Nasional

KOTA MATARAM PROVINSI NTB NASIONAL



Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, umumnya disertai dengan kemiskinan, pada grafik dibawah ini tergambarkan trend penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Mataram, sebagai berikut:

Grafik 6 Persentase Angka Kemiskinan 2011-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015, Data Diolah

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2015

Dari sisi jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik dibawah ini: Grafik 7Jumlah Penduduk Miskin tahun 28,10 011-20158,10

13.1811.87

10.75 10.53

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014

Persentase Penduduk Miskin

Penduduk Miskin

7.87

3.02

7.95 8.10 7.99

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015Laju Pertumbuhan Ekonomi




Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota

Mataram tahun 2014 sebanyak 44.773 jiwa dan pada tahun 2013 yang berjumlah 46.674 jiwa. Kemiskinan ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kelompok sandang, kelompok perumahan, air, listrik dan sementara penghasilan naiknya tidak sebanding dengan pengeluaran sehingga berdampak pada kemiskinan.

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator,antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan tingkat daya beli masyarakat.

Grafik 8 Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015

40

45

50

55

20112012

20132014

53.736

49.63346.674 44,773

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA MATARAM (JIWA)




Grafik 9 Perkembangan PDRB Per Kapita 2011-2015


Grafik 10 Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015


4,824

5,495

6,092

7,022

8,116

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

2011

2012

2013

2014

2015

PDRB Kota Mataram (miliar Rp.)

PDRB Kota Mataram Power (PDRB Kota Mataram)

23,501

26,373

29,405

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

2013

2014

2015

Perkembangan PDRB PER KAPITA 2013‐2015

PDRB PER KAPITA

2.470.25

6.3910.34

9.2510.78

4.9312.32

8.58

0 2 4 6 8 10 12 14

PERTANIAN

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

BANGUNAN

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

JASA‐JASA

Kontribusi Sektor PDRB

2015



Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami peningkatan sebesar 0,20 dari 8,38 tahun 2014 menjadi 8,58. Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor jasa- jasa)dengan kontribusi sebesar 56,20 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2015 berkontribusi pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 10,78 persen. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus keluar masuk barang dari berbagai daerah berada di Kota Mataram. Dari sisi dominasi sektor, terjadi pergeseran posisi dari dominasi sektor Perdagangan , Hotel dan Restoran tahun 2014 ke sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tahun 2015 dengan besaran kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 12,32 persen. Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata, sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan serta pusat kegiatan bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata, sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan serta pusat kegiatan bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian.

Grafik 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2015



Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,25.

Grafik 12 Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015

7.87

3.02

8.05 8,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014 2015

6.38

4.1

9.27

7.18

3.25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015



Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap penyediaan kebutuhan tempat tinggal dan berbagai fasilitasnya seperti ketersediaan listrik dan air. Hal inilah yang berperan dalam pertumbuhan sektor listrik, gas dan air. Perubahan nilai harga barang kebutuhan pokok juga menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka inflasi, termasuk adanya kebijakan nasional untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia.Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram.

Tabel 3.4

Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) (%)

64,71 61,98 56,15 61,25 61,2

UMR (Rp.) 966.000 1.043.000 1.120.000 1.400.000 1.550.000 TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK) (%)

93,3 93,47 94,52 5,48 92,50

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

6,7 6,53 5,48 4,79 7,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2015

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kota Mataram telah diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin pada meningkatnya indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 91,64 persen tahun 2011 menjadi 92,50 persen pada tahun 2015. Sebaliknya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) menurun di tahun 2011 sebesar 8,38 persen dan di tahun 2015 menurun menjadi 7,50 persen. Hal ini adalah indikator bahwa lapangan pekerjaan di Kota Mataram meningkat, walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota Mataram. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2011, Upah Minimum Kota Mataram adalah sebesar, Rp. 966.000,-. Seperti biasanya Upah Minimim Kota Mataram selalu lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp. 950.000,-. Seiring dengan meningkatnya nilai kebutuhan masyarakat pekerja, Pemerintah Kota Mataram menetapkan UMR terbaru mulai Januari 2015 sebesar Rp. 1.550.000,-. Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Sebagai ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan. Hal tersebut tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai sebesar Rp. 1,41 trilliun,



diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan besar dan eceran Rp. 1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan restoran.

III. Aspek Pelayanan

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan hingga tahun 2014 memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Pendidikan sebagai salah satu barometer pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dititikberatkan pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan. Pada tahun 2014 telah dicanangkan penggunaan Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 untuk dilaksanakan dibeberapa sekolah, walaupun pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 2014 ditetapkan kebijakan oleh Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi dan melakukan penggantian kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006. Upaya dilakukan kearah peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan jumlah rasio murid terhadap jumlah guru, sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Guru dan Jumlah Siswa sesuai Jenjang Pendidikan (Negeri & Swasta) No Uraian Jumlah Siswa Jumlah Guru Rasio Guru : Murid 1 TK 5.053 557 1:15 2 RA 1.330 153 1:11,51 3 SLB 296 56 1:18,92 4 SD 43.834 2.302 1:30 5 MI 3.377 267 1:7,91 6 SMP 20.102 1.276 1:36 7 SMP Terbuka 137 49 1:0,35 8 MTs 3.788 421 1:11,12 9 SMA 11.049 882 1:36 10 MA 2.745 320 1:11,66 11 SMK 9.435 994 1:36

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, data rasio diolah.

Selain itu dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jumlah tenaga pengajar yang lulus pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru). Jumlah tenaga pengajar yang lulus sertifikasi guru mengalami peningkatan dari 79 orang (90,80%) pada tahun 2012 menjadi 83 orang (90,43%) pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 3,51%. Tahun 2015 merupakan tahun transisi kepemerintahan nasional terutama masa transisi bagi kementerian di bidang pendidikan. Pada akhir tahun 2014 terjadi perubahan fundamental terkait dengan kelembagaan kementerian, penerapan kurikulum, dan lain-lain.Program strategis yang bersifat lokal diarahkan untuk melanjutkan beberapa Program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain: (1) pemantapan mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerimaan



Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2013, dan (2) pemantapan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan (3) Pemantapan Bantuan Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram. Program belajar 9 tahun di Kota Mataram ditingkatkan menjadi 12 tahun. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 10 keatas tahun 2015 umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA yaitu sebanyak 28,82 persen, terdapat penduduk lulusan Perguruan tinggi sebanyak 9,76 persen. Untuk melihat penduduk usia sekolah umumnya mengacu pada penduduk usia 5- 24 tahun. Terlihat bahwa dari seluruh penduduk usia 5 -24 tahun sebanyak 67 persen masih bersekolah sedangkan 25 persen sudah tidak bersekolah lagi, dan 7 persen yang tidak pernah atau belum bersekolah. Masih terdapat penduduk usia 5-24 tahun yang tidak atau belum bersekolah yaitu sebanyak 7,24 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, karena masih ada warga Kota Mataram yang belum pernah mengenyam pendidikan di era modern ini. Penduduk yang masih bersekolah ternyata laki – laki lebih sedikit dibanding perempuan yaitu 66 persen, semetara penduduk perempuan sebanyak 67 persen. Untuk penduduk yang belum bersekolah penduduk laki – laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu sebanyak 7,7 persen, sementara perempuan sebanyak 6,7 persen. Penduduk usia 10 tahun keatas dari hasil Susenas menunjukkan, pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kota Mataram tahun 2015 telah mencapai di atas 93,44 persen. Sedangkan penduduk yang masih buta huruf sebesar 7,75 persen. Jumlah itu kebanyakan di dominasi oleh penduduk perempuan dan penduduk usia lanjut. Diperlukan kerja keras semua pihak sehingga buta huruf di Kota Mataram bisa berangsur-angsur berkurang. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti penting pendidikan. Untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2011 sebesar 9,22, untuk tahun 2012 Rata-Rata Lama Sekolah menjadi 9,68, tahun 2013 sebesar 9,69, untuk tahun 2014 sebesar 9,89 dan Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2015 bertambah menjadi 10,12 tahun Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram bersekolah tahun 2015 selama 10,12 tahun atau setingkat dengan kelas 2 SMA. Walaupun belum tercapai target RPJMD tahun 2015 sebesar 12 tahun namun RLS meningkat untuk tiap tahunnya.

Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tergambar pada angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2015 menurut BPS Kota Mataram rata-rata lama sekolah (RLS) warga kota Kota Mataram adalah sebesar 10,12 tahun, Dengan kata lain rata-rata warga hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMP atau memenuhi program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014 walaupun perkembangannya amat sangat kecil.



Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), tanpa memperhitungkan umur, terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs lebih dari 100 persen, hal ini berarti bahwa terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Selain di bidang pendidikan, pembangunan kesehatan juga terus dilakukan terutama dalam meningkatkan layanan kesehatan. Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan di Kota Mataram terdapat fasilitas kesehatan yaitu 9 rumah sakit umum, 8 rumah sakit bersalin, 10 puskesmas dan 90 apotik yang tersebar di seluruh kecamatan. Tersedianya tenaga medis juga sangat menunjang, dengan banyaknya tenaga medis masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini terlihat dari penolong kelahiran yang hampir kesemuanya adalah tenaga medis, angkanya mencapai 95 persen. Dengan ketersediaanya fasilitas kesehatan maka akses masyarakat akan kesehatan menjadi mudah. Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat tidak saja meningkatkan usia harapan hidup namun seseorang akan tetap aktif sampai usia lanjut hal ini otomatis akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

IV. Aspek Daya Saing Pulau Lombok mempunyai prospek pariwisata yang bagus untuk dikembangkan,

dengan potensi wisata semakin mendorong jumlah wisatawan yang datang ke Pulau

Lombok. Posisi Kota Mataram dalam zona pariwisata pulau Lombok dijadikan

sebagai lokasi transit, yang berada di antara Bandara Internasional Lombok dan

kawasan wisata senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan tiga gili di Kabupaten

Lombok Utara. Dalam mengantisipasi tingginya angka kunjungan wisata dan angka

event nasional dan internasional yang dilaksanakan di Kota Mataram, telah

terbangun beberapa hotel dan restoran. Pada tahun 2015, jumlah ketersediaan hotel

sebanyak 99 hotel yang terdiri dari 13 hotel berbintang dan 86 hotel non bintang.

Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 84

hotel. Seiring dengan pertumbuhan jumlah hotel, tingkat hunian kamar hotel juga

mengalami peningkatan yang siginifikan, dengan 16,28 persen tahun 2011 menjadi

54,67 persen di tahun 2015 atau meningkat sebesar 38,39 persen.

Semakin banyaknya event nasional dan internasional juga berpengaruh terhadap

tingkat wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Wisatawan domestik yang

menginap sebanyak 390.570 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 798

orang. Sehingga secara tidak langsung peningkatan ini berpengaruh pada



meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai bagian dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Aspek daya saing juga berkaitan dengan potensi strategis yang dimiliki oleh Kota

Mataram. Kota Mataram yang daerahnya berbatasan langsung dengan laut tentunya

memiliki kekayaan bahari. Salah satunya adalah perikanan laut. Luas areal tangkap

perikanan laut sebesar 510,20 hektar. Produksi perikanan laut di Kota Mataram

sebesar 1.701 ton.

Fluktuasi hasil produksi perikanan laut dipengaruhi oleh cuaca yang kurang

bersahabat, yaitu angin kencang sehingga nelayan cenderung mencari pekerjaan lain.

selain perikanan laut, perikanan air tawar dengan areal budidaya mencapai 17,09

hektar dengan kapasitas produksi sebanyak 154,51 ton.

Kota Mataram berada di atas tanah yang subur sehingga tanaman pertanian di

wilayah ini tumbuh dengan subur. Luas lahan sawah di Kota Mataram yang

digunakan untuk pertanian hanya 8,78 persen dari luas Kota Mataram (63.100 ha)

yaitu sebesar 5.540 Ha. Produksi padi di Kota Mataram pada tahun 2013 menjadi

29.600 ton dengan produktivitas 53,43 kuintal/hektar. Peningkatan produksi ini

didukung oleh program intensifikasi pertanian menjadikan waktu panen lebih pendek

sehingga luas panen meningkat.

Dalam bagian dalam sektor industri pengolahan, tenaga kerja menjadi motor

penggerak bergeraknya sektor ini. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri

formal maupun informal mencapai 17 ribu orang lebih pada tahun 2014 yang

meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 pertambahan UMKM ditargetkan

sebanyak 2500 UMKM atau 23,90 persen dari total usaha seluruhnya yang berjumlah

10.462 usaha, namun realisasinya sebanyak 2082 UMKM atau 19.90 persen. Rasio

pencapaian UMKM dibandingkan jumlah usaha seluruhnya (total Tanda Daftar

Perusahaan/TDP) adalah sebesar 83.26 persen. Jumlah UMKM tahun 2015 realisasi

mencapai 4.767 dengan capaian kinerja sebesar 245.46 persen, untuk jumlah UMK

yang mendapat bantuan permodalan tahun 2015 mencapai realisasi 366 dengan

capaian kinerja sebesar 61,40 persen.

Besarnya nilai produksi tentu tidak lepas dari nilai investasi yang telah dikeluarkan,

semakin besar investasi yang dikeluarkan tentunya berbanding lurus dengan hasil yang

akan di dicapai. Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri di kota Mataram

dikarenakan meningkatnya nilai investasi yang juga naik. Produksi yang tinggi tercapai

karena adanya faktor produksi yang berkualitas. Salah satu faktor produksi pada

industri yang harus tersedia adalah Bahan Baku.



Dari sisi daya saing anggaran daerah, penerimaan pendapatan daerah Kota Mataram

tahun 2014 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan terhadap

PAD sebesar 70:30 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan

masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan.

3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut:

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi

1 2 3 4 5 6 7

AA A BB B

CC C D

90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 0-40

Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik

Baik Cukup Baik

Cukup Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja

sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar

100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dari 27 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 70 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI CAPAIAN SASARAN

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

1 Sangat Memuaskan 14 Indikator 2 Memuaskan 2 Indikator 3 Sangat Baik 10 Indikator 4 Baik 1 Indikator 5 Cukup Baik - Indikator 6 Cukup - Indikator 7 Kurang - Indikator

Jumlah 27 Indikator Sasaran



Adapun pencapaian KINERJA SASARAN STRATEGIS dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No SASARAN STRATEGIS Jumlah Indikator

Capaian Rata-rata

(%)

60 s/d 70

70 s/d 80

80 s/d 90

90 s/d 100

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

1 Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

4 92,89 - - - Sangat Memuaskan

2 Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

3 77,66 - Sangat Baik

- -

Capaian Rata-rata Misi 1 (7 IKU) 85,27 MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

1 Meningkatnya kualitas pendidikan


2



3

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal


4 Meningkatnya kesetaraan gender


5 Meningkatnya kualitas keluarga

2 86,36 - - Memuaskan

Capaian Rata-rata Misi 2 (18 IKU) 100,84 MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1 Meningkatnya pendapatan per kapita


2 Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat


-

3 Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja


-

4 Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah


5 Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah


6 Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal


- -

7 Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah


- -

8 Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

2 153,43 - -- - Sangat Memuaskan

9 Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha




10 Meningkatnya kepastian berinvestasi


Capaian Rata-rata Misi 3 (17 IKU) 106,05 MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance


2 Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SPP


- -

3 Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan public


Capaian Rata-rata Misi 4 (16 IKU) 89,97 MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1 Meningkatnya fungsi saluran drainase


2 Meningkatnya ketersediaan

kawasan resapan air 2 88,90 - - Memu

askan

3 Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai


-

4 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni & kawasan permukiman kumuh


- -

5 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang public


6 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan & pengendalian ruang yg berwawasan lingkungan hidup

3 63,18 Cukup-

- - -

7 Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah


Capaian Rata-rata Misi 5 (12 IKU) 97,42 Rata-Rata Seluruh Capaian Misi (70 IKU) 97,51

Dari 27 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 95,91 persen dengan kriteria Sangat Memuaskan.

3.4. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Secara umum berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2011-2015, Pemerintah Kota Mataram dapat melaksanakan 5 misi yang telah ditetapkan dengan memiliki 27 indikator pencapaian sasaran RPJMD untuk masing-masing misi, sebagai berikut:

MISI JUMLAH INDIKATOR SASARAN

JUMLAH IKU

Misi 1 2 indikator sasaran 1 s/d 2 7 Misi 2 5 indikator sasaran 3 s/d 7 18 Misi 3 10 indikator sasaran 8 s/d 17 17



Misi 4 3 indikator sasaran 18 s/d 20 16 Misi 5 7 indikator sasaran 21 s/d 27 12 Jumlah 27 indikator 70

Dari 61 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang dicapai, adalah sebagai berikut:

No Kategori Jumlah IKU Persentase Misi 1 (dengan 7 IKU)

1 Sangat Memuaskan 6 113,43 2 Memuaskan 1 80,00 3 Sangat Baik 0 0 4 Baik 0 0 5 Cukup Baik 1 50 6 Cukup 0 0 7 Kurang 0 0

Misi 2 (dengan 18 IKU) 1 Sangat Memuaskan 13 105,54 2 Memuaskan 1 84,33 3 Sangat Baik 1 71,79 4 Baik 1 67,85 5 Cukup Baik 2 50,65 6 Cukup 0 0 7 Kurang 0 0


Misi 4 (dengan 16 IKU) 1 Sangat Memuaskan 11 102,11 2 Memuaskan 4 82,01 3 Sangat Baik 1 73.20 4 Baik 0 0 5 Cukup Baik 0 0 6 Cukup 0 0 7 Kurang 0 0


Berdasarkan Lampiran III/2-5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 6 Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun

2015

No INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 1 Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman &

Ketertiban (K3) /Angka kriminalitas % 90 82,21 91,34

2 Indeks Demokrasi % 99 98,02 99,01 3 Cakupan Penanganan Konflik Kasus 48 46 95,83 4 Penegakan Peraturan Daerah Dokumen 25 20 80,00 5 Persentase pertemuan antar umat beragama % 90 90 100,00 6 Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu

tahun Kasus 2 1 50,00

7 Jumlah kegiatan keagamaan Kali 500 414 83,00 8 Angka Melek Huruf % 99,80 93,26 93,44 9 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Thn 12 10,12 84,33 10 Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) % 112,14 124,24 110,79 11 Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) % 82,88 91,28 110,13 12 Persentase Guru yang memperoleh Sertifikasi % 91 45,62 50,13 13 Cakupan perpustakaan Unit 30 30 100,00 14 Jumlah kunjungan perpustakaan Orang 22.348 22.348 100,00 15 Angka Kelangsungan Hidup Bayi % 39 45,91 117,72 16 Rata-rata usia harapan hidup penduduk Tahun 68,60 68,70 100,15 17 Prevalensi Gizi Buruk % 2 2 100,00 18 Cakupan layanan Puskesmas Rasio 1,5 1,8 120,00 19 Rasio Rumah Sakit Rasio 1:27.773 1:40.929 67,85

20 Jumlah event seni & budaya daerah Kali 52 52 100,00

21 Jumlah kelompok budaya yang aktif Kali 143 143 100,00

22 Indeks Pemberdayaan Gender % 39 57,77 115,54

23 Angka melek huruf perempuan % 100 90,13 * 90,13

24 Jumlah Keluarga Sejahtera keluarga 111.288 79.900 71,79

25 Cakupan layanan PUS ber-Keluarga Berencana PUS 65.763 69.000 104,92

26 PDRB per Kapita Rp. 17.250.105 20.171.000 116,93

27 Paritas Daya Beli Rp. 650.000 662.656 101,93

28 Persentase penduduk miskin % 12,59 9,73*** 77,28

29 Cakupan partisipasi angkatan kerja % 79,78 63,31 79,35

30 Pertumbuhan ekonomi daerah % 9,29 8.58 92,35

31 Tingkat cadangan pangan % 100 235,50

235,50

32 Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB

% 50 19,93

39.86

33 Cakupan klaster unggulan Daerah

% 100 90 90,00

34 Angka kunjungan wisatawan Orang 425.000 427.725 100,64

35 Persentase daya serap Pendapatan Asli Daerah % 100 97,40 97,40

36 Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum % 20,00 33,15 74,41

37 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah UMKM 1942 4767 245,46

38 Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan

UMKM 596 366 61,40

39 Jumlah Wirausaha Baru WUB 1925 4.767 247,63

40 Jumlah Koperasi Berkualitas Unit 380 386 101,58




Satuan Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 41 Laju pertumbuhan investasi % 57 57 100,00

42 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Rp(juta) 3.000 3.138 104,60

43 Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

% 100 90 90,00

44 Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN

% 100 100 100,00

45 Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

% 100 100 100,00

46 Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

% 95 91 95,78

47 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

% 80 75 93,75

48 Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

% 90 86

94,54

49 Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja pembangunan daerah tepat waktu

% 100 85,29 85,29

50 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

% 80 74,07 94,95

51 Presentase ketersediaan pegawai % 100 80.91 80,91

52 Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

temuan 1.993 1.673 83,94

53 Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor

Orang 38 19 50,00

54 Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah Opini BPK WTP WTP WTP 55 SKPD yang mempunyai SPM & SPP SKPD 8 6 75,00

56 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

Rasio 1:252 1:395 68,79

57 Panjang Jalan dalam kondisi baik Km 347,19 306,154 88,09

58 Persentase cakupan layanan persampahan % 95 66,33 69,82

59 Persentase cakupan layanan air bersih % 35,80 71,15 198,74

60 Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik

% 40,50 93,07 230,54

61 Persentase rasio ketersediaan kawasan resapan air

% 80 79.85 99,81

62 Jumlah Sumur Resapan % 50 39 78,00

63 Persentase rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

% 13,06 9,94 76,11

64 Jumlah rumah tidak layak huni Unit 1000 376 37,60

65 Presentasi Rumah Tinggal Bersanitasi % 80,00 92,66 115,82

66 Persentase rasio cakupan ketersediaan ruang publik

% 95 93,50 98,42

67 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 19,75 12,48 63,18 68 Cakupan Tempat Pemakaman Umum (TPU) % 35,20 19,35 54,97

69 Alih fungsi lahan pertanian % 60,82 3,42 5,62

70 Persentase daya tanggap darurat bencana / KLB

% 85,00 85,00 100,00



Jumlah APBD Kota Mataram 2015 : Rp. 1.211.783.220.893,93 Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2015 : Rp. 1.186.395.236.398,50 Persentase Realisasi APBD 2015 : 97,90

Rekapitulasi pengukuran capaian sasaran strategis masing-masing Misi RPJMD diuraikan dalam tabel berikut ini:

KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN MASING-MASING MISI RPJMD

No SASARAN JUMLAH IKU

RATA-RATA TINGKAT

KETERCAPAIAN SASARAN

KET

MISI 1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

1 Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

4 92,89 -

2 Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama

3 77,66 -

Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1 93,30 MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

1 Meningkatnya kualitas pendidikan 7 97,24 - 2 Meningkatnya kualitas dan derajat

kesehatan masyarakat 5 101,14 -

3 Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan local

2 116,66 -

4 Meningkatnya kesetaraan gender 2 102,83 - 5 Meningkatnya kualitas keluarga 2 86,36 -

Rata-rata Capain Kinerja Misi 2 100,84 MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1 Meningkatnya pendapatan per kapita 2 109,43 - 2 Meningkatnya upaya penanganan

masalah sosial ekonomi masyarakat 1 78,38 -


77,38 -


1 93,84 -

5 Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

1 126,155 -


3 70,94 -

7 Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah

2 74,41 -

8 Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

2 153,43 -


2 174,60 -



10 Meningkatnya kepastian berinvestasi 4 102,30 - Rata-rata Capain Kinerja Misi 3 106,05

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

11 91,34 -


1 72,22 -

3 Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan public

4 106,36 -

Rata-rata Capaian Misi 4 89,97 MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1 Meningkatnya fungsi saluran drainase 1 178,42 - 2 Meningkatnya ketersediaan kawasan

resapan air 2 88,90 -

3 Optimalisasi penataan sempadan sungai & pantai

1 76,11 -

4 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

2 76,71 -

5 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang public

1 98,68 -

6 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan Lingkungan Hidup

3 63,18 -


1 100,00 -

Rata-rata Capaian Misi 5 97,42 RATA-RATA CAPAIAN SELURUH MISI 95,91



Secara lebih rinci evaluasi capaian masing-masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: I. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Untuk sasaran 1 ini masyarakat Kota Mataram merasa aman bila pencapaian peningkatan rasa “AMAN” yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Evaluasi capaian sasaran 1 berdasarkan IKU yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

“Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Mataram”


TAHUN

SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)

2011 % 90 82,21 91,34

2012 % 90 84,24 93,60 2013 % 90 85,18 94,64 2014 % 90 85,18 94,64 2015 % 90 85,20 94,66

2 Indeks Demokrasi 2011 % 98 97,37 99,35 2012 % 98 97,37 99,35 2013 % 98 97,38 98,36 2014 % 99 98,01 99,00 2015 % 99 98,02 99,01

3 Cakupan Penanganan Konflik

2011 Kasus 15 13 88,66 2012 Kasus 23 22 95,65 2013 Kasus 23 22 95,65 2014 Kasus 48 46 95,83 2015 Kasus 48 47 97,91

4 Penegakan Peraturan Daerah

2011 Dokumen 10 7 70,00 2012 Dokumen 17 20 117,64 2013 Dokumen 17 17 100,00 2014 Dokumen 17 15 88,23 2015 Dokumen 25 20 80,00

Rata-rata Capaian IKU 92.89 Kinerja Capaian Sasaran 92,89

Untuk capaian sasaran meningkatnya kondusivitas Kota Mataram mencapai 94,66

ditahun 2015 dimana mengalami peningkatan sebanyak 2 persen dibanding tahun

2014 yang mencapai 94,64 persen ini dikarenakan untuk cakupan penanganan

keamanan, ketentraman dan ketertiban di tahun 2015, untuk indeks demokrasi

realisasi mencapai 98,02 dan di tahun 2014 sebesar 98,01 persen, untuk

penanganan konflik di tahun 2015 capaian kinerja mencapai 97,91 persen sedikit

meningkat dibandingka tahun sebelumnya, hal ini disebabkan komposisi penduduk



Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama dapat

menyimpan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. Dalam

meminimalisasi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Upaya meminimalisasi

pelanggaran K3 dilakukan melalui pembinaan perlindungan masyarakat berbasis

Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan membina 43 orang, dan

penunjukan 186 orang Tim Pelaksana LINMAS. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Bakesbang-Linmas melakukan berbagai upaya preventif melalui

pengadaan Pos Jaga 6 unit, dan pengadaan alat komunikasi HT. Sosialisasi yang

efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dilakukan pada 6

kecamatan.

Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban disebabkan meningkatnya

jumlah patrol satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran trantib

selama 24 jam. Dalam hal evaluasi kinerja partisipasi politik masyarakat, IKU yang

digunakan adalah Indeks Demokrasi. Indeks diukur dari tingkat partisipasi

masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Untuk indikator terhadap penanganan kasus

konflik vertikal dan horizontal memperlihatkan trend penurunan dalam kurun

waktu 2011-2015. Hal tersebut terjadinya setidaknya karena dua hal yang

mendasar, yaitu pertama, adanya intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram

yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi

konflik, kedua, Pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar

rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan

keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga

dioptimalkan, upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja

sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun

pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat

Beragama (FKUB).

Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan daerah terus

digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk

hukum daerah tersebut.

Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan selama 2011-2015:

Produk Hukum 2011 2012 2013 2014 2015

Peraturan Daerah 19 11 11 10 16

Peraturan Walikota Mataram 42 45 41 52 32

Keputusan Walikota Mataram 699 825 984 1212 900

Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan

agama dapat menyimpan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. alam

mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: pertama,



meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif

mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik. Kedua,

Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka,

menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak

ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya

juga dioptimalkan. paya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja

sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun

pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat

Beragama (FKUB). Disamping itu, dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan dan pengadaan

alat komunikasi Handy Talky (HT). Upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Mataram mendapat apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui

Kepolisian Daerah Nusa Tanggara Barat dengan diberikannya Penghargaan

HONORIS POLICE pada tahun 2013 kepada Walikota Mataram.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya

Kondusivitas Wilayah Kota Mataram pelaksanaan urusan selama tahun 2011-2015

adalah:

1. Terbatasnya personil terutama yang memiliki keahlian/kompetensi dibidang

penanganan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya

pembinaan dan pelatihan teknis bidang penanganan konflik dan juga masih

kurangnya sarana dan fasilitas dalam penanganan konflik dan untuk mengatasi

hal tersebut dilakukan upaya pengadaan alat-alat penunjang dalam

penanganan konflik dan membentuk Tim Koordinasi yang berkaitan dengan

hal tersebut.

2. Kota Mataram memiliki potensi konflik sebagai konsekuensi kemajukan dan

skarateristik heterogenitas penduduknya. Dalam mengoptimalkan penanganan

konflik, beberapa hal yang dilakukan: (1) meningkatkan intervensi kebijakan

Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan

mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, (2) Pemerintah Daerah secara

terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat

koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan

keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga

dioptimalkan, dan (3) memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah

ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman

atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama.



II. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2


“Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama”

No INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Pertemuan antar umat beragama

2011 % 90 81 90,00

2012 % 90 85 94,44 2013 % 90 85 94,44 2014 % 90 89 98,88 2015 % 90 90 100,00

2 Jumlah konflik antar umat beragama dalam satu tahun

2011 Kasus 4 2 50,00 2012 Kasus 2 1 50,00 2013 Kasus 2 1 50,00 2014 Kasus 2 1 50,00 2015 Kasus 2 1 50,00

3 Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam Satu Tahun

2011 Kegiatan 500 448 89,60 2012 Kegiatan 520 450 86,53 2013 Kegiatan 520 460 88,47 2014 Kegiatan 520 467 89,81 2015 Kegiatan 500 414 83,00

Rata-rata Capaian IKU 77,66 Kinerja Capaian Sasaran 77,66

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama dengan indicator kinerja utama pertemuan beragama capaian tahun 2011 sebesar 90% dan ditahun 2015 mencapai 100% sesuai dengan target yang diinginkan. Nuansa religiusitas masyarakat tercermin dari meningkatnya toleransi antara umat beragama. Menurunkan potensi konflik umat beragama sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai, dengan berhasil menekan 25 persen potensi konflik di tahun 2015 di Kota Mataram terjadi konflik antara Monjok dan Karang Taliwang. Penduduk Kota Mataram mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 388.898 jiwa atau 95,57 persen dari total penduduk Kota Mataram yang berjumlah 413.622 jiwa di tahun 2011 dan dimana di tahun 2015 meningkat menjadi 450.226. Pembinaan umat beragama di Kota Mataram dilaksanakan secara intensif dalam kegiatan sehari-hari. Dengan digalakkan imtaq di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pada hari Jum’at diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Mataram dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya. Jumlah pemeluk agama di Kota Mataram tercatat sebanyak 388.898 jiwa pemeluk agama islam, 68.242 jiwa pemeluk agama Hindu, 18.017 jiwa pemeluk Nasrani, dan 7.653 jiwa pemeluk agama Budha dan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan kehidupan beragama di Kota Mataram, telah dibangun sarana peribadatan, yaitu 232 Masjid, 163 Pura, 15 Gereja Kristn, 2 Gereja Katholik, dan 11 Vihara. Sementara itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan agama sejak dini, yaitu sebanyak 36 Raudhatul Athfal (RA), 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 22



Madrasah Tsanawiyah (MTs), 12 Madrasah Aliyah (MA), 7 sekolah katholik, dan 6 sekolah kristen. Visi untuk mewujudkan Kota Mataram yang Religius, salah satunya tergambar dalam berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Guna mengatasi terjadinya konflik maka juga dilakukan pemantapan fungsi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Pertemuan antar umat beragama dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya lembaga kelembagaan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen dari tahun 2011 sebanyak 448 kegiatan sampai tahun 2014 yang mencapai 467 kegiatan dan di tahun 2015 turun menjadi 414 kegiatan dengan capaian 82,80.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama selama tahun 2011-2015 adalah: Untuk mengatasi penanganan konflik yang terjadi sudah dilakukan mediasi antara masyarakat kedua kelurahan (Monjok dan Karang Taliwang) tersebut namun sampai sekarang belum juga membaik, dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, yang harus dilakukan antara lain : meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik dan melibatkan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah dan jejaringnya juga dioptimalkan, dan memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).

III. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 Tabel 3.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan”

No INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Angka Melek Huruf (AMH) 2011 % 99,54 91,82 92,24

2012 % 99,60 91,85 92,21

2013 % 99,65 93,68 92,57 2014 % 99,70 94,31 93,87 2015 % 99,80 96,30 96,49

2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2011 Tahun 10,00 9,22 92,20 2012 Tahun 10,50 9,68 92,80 2013 Tahun 11,00 9,69 91,01 2014 Tahun 11,50 9,89 94,19 2015 Tahun 12 10,12 84,33



3 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI 2011 % >105.27 94,14 89,42

2012 % >105.27 100,64 95.60 2013 % >105.27 101,53 96,44 2014 % >105.27 105,67 100,37 2015 % >105.27 102,97 97,81

- SMP/MTs 2011 % >114.19 90,00 78,81 2012 % >114.19 92,03 80,59 2013 % >114.19 97,00 84,94 2014 % >114.19 101,87 89,21 2015 % >114.19 101,58 88,95

- SMA/SMK/MA 2011 % >116.96 73,56 62,89 2012 % >116.96 85,61 73,20 2013 % >116.96 76,44 65,36 2014 % >116.96 73,75 63,06 2015 % >116.96 168,16 143,78

4 Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI 2011 % >89.68 93,44 104,19

2012 % >89.68 95,10 106,04 2013 % >89.68 103,81 115,73 2014 % >89.68 102,00 113,73 2015 % >89.68 74,60 83.19

- SMP/MTs 2011 % >79.01 77,28 97,81 2012 % >79.01 75,79 95,92 2013 % >79.01 120,09 151,99 2014 % >79.01 119,56 151,32 2015 % >79.01 74,44 94,21

- SMA/SMK/MA 2011 % >79.97 68,08 85,13 2012 % >79.97 71,31 89,17 2013 % >79.97 111,20 139,05 2014 % >79.97 108,21 135,31 2015 % >79.97 124,79 156,04

3 Guru yang memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4)

2011 % 87 79 90,80 2012 % 88 83 94,31 2013 % 89 83 93,25 2014 % 90 94 104,44 2015 % 91 45,62 50,13


Sumber : BPS Kota Mataram 2015, Dikpora Kota Mataram

Berdasarkan tabel 3.1 bahwa capaian kinerja pendidikan di Kota Mataram berada

diatas capaian nasional yang diukur dari Standar Renstra Pendidikan Nasional.

Angka Melek Huruf yang berkaitan dengan Program Pemberantasan Buta Aksara

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Susenas bahwa mulai tahun 2011

Angka Melek Huruf (AMH) tercatat diatas 91,82 persen, baik perempuan maupun

laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 8,15 persen

yang masih didominasi oleh penduduk usia lanjut meningkat di tahun 2015 untuk

AMH menjadi 93,26 realisasi dengan capaian kinerja sebesar 93,44 persen.

APM SMA tahun 2015 mencapai realisasi 124,79 dengan capaian 156,04% melebihi

target RPJMD dengan targetnsebesar 79,97%. Peningkatan kinerja bidang

pendidikan masing-masing jenjang diarahkan pada peningkatan kualitas/mutu



pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan

layanan pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota

Mataram telah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

negeri dan menengah pertama negeri. Pada sisi lain juga diterapkan kebijakan

untuk menggratiskan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Legitimasi ini dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota

Nomodsr 16 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram. Dampak dari kebijakan tersebut

menyebabkan semakin bertambahnya siswa pada masing-masing jenjang.

Penambahan jumlah siswa tiap tahun menyebabkan meningkatnya partisipasi

penduduk usia sekolah. Berbagai kebijakan lainnya ditetapkan, antara lain

penyediaan anggaran untuk BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah),

Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru

(RKB), Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium

Bahasa, Komputer, IPA, IPS), Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, serta

Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Sekolah.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas

daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi

semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara

sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual

serta kondisi fisik.

Selain itu dalam peningkatan kualitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar yang

lulus pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru) terus bertambah

setiap tahunnya. Pengembangan guru sebagai profesi; merupakan kebijakan yang

strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga

profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi.

Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan

dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu

pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan analisis kesenjangan kompetensi.

Capaian indikator kinerja Guru yang memperoleh Sertifikasi mulai tahun 2011-2014

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5%, dan capaian angka pada tahun

2014 sebesar 94 persen sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan dengan

realisasi sebesar 45,62.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh: 1. Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan SD

Negeri dan SMP Negeri semakin bertambahnya siswa pada masing-masing jenjang. Jumlah siswa yang tiap tahun bertambah juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM.



2. Rata-rata lama sekolah sudah diatas standar Renstra Pendidikan Nasional sebesar 8,25 tahun.

3. APK pendidikan menengah atas sudah diatas target RPJMD dengan realisasi 168,16 persen dengan capaian kinerja sebesar 147,26 persen.

4. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

““Meningkatkan Kualitas Pendidikan”

No INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

SATU-AN

TARGET REALISASI CAPAIA

N KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Cakupan perpustakaan

Unit 30 23 23 25 27 30 100,00

2 Jumlah kunjungan perpustakaan

orang 22.348 20.116 20.433 21.049 21.513 22.348 100,00

Rata-rata Capaian IKU (%) 100,00 Kinerja Capaian Sasaran 100,00

Sumber: LAKIP Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Mataram

Grafik 3.2 Perkembangan Rata-rata Kunjungan Perpustakaan dan Cakupan Layanan

Perpustakaan tahun 2011-2015

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

23000

2011 2012 2013 2014 2015

Kunjungan Perpustakaan

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan Layanan Perpustakaan

Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan rata-rata kunjungan

perpustakaan tahun 2011 sebanyak 20.116 orang menjadi sebanyak 22,348 orang

pada tahun 2015. Begitu juga dengan cakupan layanan perpustakaan pada tahun

2011 sebanyak 20 unit meningkat pada tahun 2015 menjadi 30 unit dengan capaian

sebesar 100%. Dalam meningkatkan minat baca masyarakat dibutuhkan penguatan

dalam sarana dan prasarana pendukung, termasuk ketersediaan personil yang

memadai dalam hal kuantitas dan kualitas. Keberadaan perpustakaan daerah,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan rumah ibadah merupakan sarana



pendukung dalam memperkuat akses masyarakat untuk mendapat data dan

informasi, salah satunya dalam memenuhi ketersediaan koleksi buku dan bahan

bacaan lainnya, yang saat ini berjumlah sebanyak 7.611 jenis. Akselerasi cakupan

layanan perpusatakan dilakukan dengan optimalisasi layanan Perpustakaan Keliling

sebanyak satu unit yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI.

Sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk mengakses perpustakaan, keberadaan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berjumlah 39 TBM dapat memperpendek

jarak layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Mataram.


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran

meningkatkan kualitas pendidikan selama tahun 2011-2015 adalah:

1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) menjadi isu yang berkembang di tengah

masyarakat setiap tahunnya, mengingat Kota Mataram sebagai barometer

pendidikan di Provinsi NTB menyebabkan meningkatnya minat penduduk

usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Mataram. Kemajuan

pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada tingginya

“urbanisasi siswa” dari daerah lain, sehingga 7% dari jumlah peserta didik

adalah berasal dari luar Kota Mataram. Penerapan kebijakan Bina Lingkungan

menjadi salah satu alternatif pemecahan terhadap ketidaksesuaian antara

ketersediaan ruang belajar/rombongan belajar dibandingkan dengan jumlah

pendaftar. Salah satunya melalui peningkatan jumlah Ruang Kelas Baru (RKB)

dan meningkatkan jumlah sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga dapat

sebanding dengan jumlah rombongan belajar dan siswa baru yang ada.

2. Mekanisme PSB dengan menggunakan sistem on line dihadapkan pada

permasalahan gangguan sistem sehingga terdapat kendala bagi masyarakat

untuk mendaftar. Mekanisme penerimaan dengan menetapkan batas minimal

nilai ujian nasional/ujian sekolah (passing grade) di beberapa sekolah dengan

kelebihan peminat dilakukan untuk memberikan pemerataan bagi sekolah

lainnya. Permasalahan dalam operasionalisasi PSB on line secara bertahap

terus diatasi melalui peningkatan kapasitas personil dan meningkatkan band-width jaringan PSB on line.

3. Keberadaan sekolah swasta dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan

masih belum optimal dalam menjaring siswa baru, sementara hampir

sebagian besar orang tua siswa menyekolahkan putra putrinya di sekolah

negeri. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan jumlah rombongan belajar

(rombel) antara sekolah negeri dengan swasta. Tingginya biaya pendidikan di

sekolah swasta menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Untuk



itu sekolah swasta perlu mendapat perhatian, antara lain dalam bentuk

subsidi.

4. Masih terbatasnya keanekaragaman bahan pustaka/koleksi perpustakaan

yang dapat menunjang minat baca masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hal tersebut melalui penambahan bahan pustaka/koleksi

perpustakaan hingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

5. Masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan daerah dan masih

kurangnya jumlah mobil operasional perpustakaan keliling untuk

mengkomodir cakupan pelayanan perpustakaan. Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi hal tersebut dengan melengkapi sarana perpustakaan,

mengembangkan pilihan media kepustakaan daerah secara on-line, dan

mengusulkan penambahan mobil operasional perpustakaan keliling.

IV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4

Tabel 4.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup

2011 % 40,82 40,25 98,60

2012 % 40,39 40,31 99,80

2013 % 39,96 43,22 96,05 2014 % 39,53 44,50 98,89 2015 % 39 45,91 117,72

2 Angka Harapan Hidup 2011 Tahun 66,64 66,60 99,93 2012 Tahun 67,13 67,13 100,00 2013 Tahun 67,62 68,13 99,28 2014 Tahun 68,11 70,03 102,81 2015 Tahun 68,60 70,18 102,30

3 Prevalensi Gizi Buruk 2011 % 3,00 4,21 140,33 2012 % 2,75 2,52 91,63 2013 % 2,50 2,50 100,00 2014 % 2,25 2,25 100,00 2015 % 2 2 100,00

4 Cakupan Layanan Puskesmas 2011 % 1,5 1,4 93,33 2012 % 1,5 1,7 113,33 2013 % 1,5 1,7 113,33 2014 % 1,5 1,7 113,33 2015 % 1,5 1,8 120,00

5 Rasio Rumah Sakit 2011 RS 1:25.641 1:40.284 64,65 2012 RS 1:26.149 1:40.691 64,26 2013 RS 1:26.667 1:40.691 65,53 2014 RS 1:27.194 1:40.691 66,83 2015 RS 1:27.773 1:40.929 67,85




Untuk capaian sasaran meningkatnya kualitas dan derajad kesehatan masyarakat dengan IKU angka kelangsungan hidup bayi per/100 kelahiran hidup di tahun 2011 dengan capaian kinerja sebesar 98,60 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 117,72 begitu juga dengan. Berkurangnya prevelensi gizi buruk disebabkan meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kota Mataram sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2011 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2012 dan di tahun sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2013 bertambah menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2014. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 67,13 tahun, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, AHH Kota Mataram pada posisi 66,15 tahun menjadi 67,13 di tahun 2012. Muara dari kualitas kesehatan masyarakatakan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 68,63 tahun di tahun 2014, artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama 68,70 tahun di tahun 2015. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan terlihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik 4.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kota Mataram

Tahun 2011-2015

Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas menjadi 11 puskesmas pada tahun 2015. Beroperasinya unit Puskesmas Rawat Inap menjadikan rasio layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah di tingkat Kecamatan capaiannya melampaui dari target sebesar 13,33 persen atau total menjadi sebesar 113,33 persen. Pada kasus prevalensi gizi buruk terjadi pada anak usia Balita sebagai dampak kekurangan asupan gizi. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk setiap tahunnya dilakukan dengan mengefektifkan mekanisme pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi disebabkan oleh ketidaktepatan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

67,13

67,62

68,12

68,63

66

66,5 67

67,5 68

68,7

2011 2012 2013 2014 2015

AHH

68,70



Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi salah satu penopang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik. Peningkatan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2011 menjadi 11 puskesmas pada tahun 2015. Penambahan 1 unit Puskesmas berada di wilayah Kelurahan Pejeruk. Meningkatnya jumlah Puskesmas mempengaruhi cakupan layanan Puskesmas dengan rasio 1,5 berbanding 1.000 penduduk menjadi 1,7 berbanding 1.000 penduduk. Selain Puskesmas, tingkat pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh ketersediaan Rumah Sakit. Jika jumlah rumah sakit sebanyak 17 RS yang tersedia dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk sebanyak 419.641 jiwa, maka cakupan layanan RS menjadi sebesar 24.684 jiwa per 1 RS. Cakupan ini dapat mempengaruhi tingkat layanan 1 RS terhadap satuan penduduk. Semakin kecil jumlah satuan penduduk yang dilayani karena meningkatnya jumlah RS, maka cakupan layanan kesehatan bisa dikatakan semakin lebih baik. Capaian ini sebagai akibat bertambahnya infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta. Sampai dengan tahun 2015, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Kota Mataram

No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan

1 RSUD Pemerintah 2 RSUD Pemprov NTB dan RSUD Kota Mataram

2 RSU TNI/Polri 2 RSU TNI dan RSU Polri

3 RSU Swasta 5 RS Islam Siti Hajar, RS Saint Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga

4 Rumah Sakit Jiwa 1 Pemprov NTB 5 Rumah Bersalin 7 Swasta 6 Balai Kesehatan Mata 1 Pemprov NTB 7 Klinik 5 Swasta 8 Puskesmas Perawatan 4 Pemerintah Kota Mataram 9 Puskesmas Non Perawatan 7 Pemerintah Kota Mataram 10 Puskesmas Pembantu 17 Pemerintah Kota Mataram 11 UP2F 1 Swasta 12 Poskesdes 20 Pemerintah Kota Mataram 13 Posyandu 344 Pemerintah Kota Mataram 14 Poskestren 12 Swasta 15 Praktek Dokter Perorangan 523 Swasta

Sumber: Mataram Dalam Angka, 2015.

Untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota

Mataram sejak beroperasi pada tanggal 3 Maret 2010 dan mengacu pada

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1225 Menkes/SK/VII/2010 Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Mataram ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C. Berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/1128/2013 dan Perda Nomor



10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Kelas B Kota Mataram,

status RSUD telah ditingkatkan statusnya dari RSUD Type C menjadi RSUD Type B.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu alat pemerintah untuk

pelayanan kesehatan difungsikan sebagai sebuh lembaga not-for-profit setelah

berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka orientasi sosialnya

masih sangat dominan. Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi sosial, RSUD

memiliki tiga preferensi utama, yaitu perbaikan mutu pelayanan, peningkatan

efisiensi, dan meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan.

Dalam memberikan kepastian pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Mataram,

pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan

Jaringannya bagi Penduduk Kota Mataram berdampak pada meningkatnya

kunjungan masyarakat di Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu, termasuk

adanya kebijakan Kepala Daerah untuk pelayanan perawatan gratis kelas III di

RSUD Kota Mataram.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait dengan adanya kebijakan nasional

dalam sistem layanan kesehatan dengan ditetapkannya Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan sudah diterapkan

sejak Januari 2014. Kebijakan BPJS secara nasional, bahwa seluruh penduduk

Indonesia dijamin layanan kesehatannya. Dalam operasionalnya, Pemerintah

Provinsi NTB hanya menanggung sejumlah 3.764 jiwa (5,6%) dari 67.272 jiwa

seluruh peserta Jamkesmas NTB. Hal ini disebabkan oleh jumlah premi BPJS (Rp.

19.225/bulan/orang) yang lebih besar dari premi Jamkesmas NTB (Rp.

6.000/bulan/orang). Penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk

penduduk Kota Mataram sejumlah 2.500 jiwa, berdasarkan analisis teknis dari tim

teknis terkait, bahwa angka kesakitan di Kota Mataram hanya sebesar +10 % dari

seluruh penduduk Kota Mataram.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2011-2015 adalah:

1. Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat telah menjadikan adanya perubahan orientasi masyarakat dalam menilai pelayanan kesehatan, masyarakat cenderung menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu. Dengan demikian maka tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan harus diatasi secara bertahap yang perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat.



2. Tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berkaitan dengan

orientasi masyarakat yang masih cenderung menggunakan paradigma sakit

dengan menekankan pada upaya-upaya pengobatan (kuratif) secara langsung

harus diimbangi dengan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan,

obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan

manajemen kesehatan. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan

kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif (pemberdayaan), dan

upaya preventif (pencegahan), dilakukan melalui penguatan peran promosi

kesehatan (Promkes) melalui organisasi PKK, Posyandu, Penyuluh KB di

tingkat masyarakat. Disamping itu, tenaga kesehatan harus mampu mengajak,

memotivasi Tenaga kesehatan harus mampu mengajak, memotivasi dan

memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerja sama lintas sektoral,

mampu mengelola sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif,

mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinaan dan teladan hidup sehat.

Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat penting adalah

bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan

bertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri.

3. Adanya keterbatasan tenaga Bidan mempengaruhi layanan persalinan oleh

tenaga kesehatan di wilayah Kelurahan. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan melalui optimalisasi pelayanan kebidanan dengan memberdayakan

Bidan di Puskesmas sebagai Bidan Bina Wilayah.

V. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 Tabel 5.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5 “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan

lokal”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Jumlah event seni & budaya daerah dalam satu tahun

2011 Kali 50 53 106,00 2012 Kali 50 60 120,00 2013 Kali 50 62 124,00 2014 Kali 62 62 100,00 2015 Kali 52 52 100,00

2 Jumlah kelompok budaya yang aktif

2011 Kali 45 42 93,33 2012 Kali 50 53 106,00 2013 Kali 40 25 62,50 2014 Kali 130 130 100,00 2015 Kali 143 143 100,00




Capaian sasaran meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan local dengan IKU jumlah even seni dan budaya daerah satu tahun ditahun 2011 dengan capain kinerja sebesar 106,00 persen dan ditahun 2015 menurun menjadi 100,00 persen dikarenakan salah satunya adalah kenaikan target dari 50 kali menjadi 52 kali. Dalam mengimplementasikan Mataram sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, maka ciri kekhasan daerah harus diekplorasi guna memberikan nuansa karakteristik lokal. Dalam RPJMD Kota Mataram, pariwisata dan budaya adalah sektor unggulan daerah yang harus dikembangkan sebagai salah satu basis pendongrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penyelenggaraan event-event kebudayaan meningkat dari tahun 2011 sebesar 53 menjadi 60 event di tahun 2012 dan di tahun 2015 dengan realisasi 52 even dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Penyelenggaraan event nasional dan internasional di Kota Mataram, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan komitmen dan perhatian semua pihak terhadap pentingnya budaya dan kebudayaan. Pagelaran seni atraksi budaya sasak dalam bentuk tarian diselenggarakan saat dilakukannya Event nasional dan internasional di Kota Mataram.

Dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, Pemerintah Kota Mataram berupaya mempertahankan dan memelihara situs dan cagar budaya yang ada, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: 1. Sebagai bagian dalam perwujudan Kota Mataram yang berbudaya,

pembentukan karakter masyarakat Kota yang memiliki toleransi tinggi, Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya lembaga yang memantau keberadaan kelompok budaya terkait pengembangan nilai kearifan lokal, sehingga pada tahun 2013 telah dibentuk Majelis Kebudayaan Kota Mataram yang berperan dalam memantau dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengembangan budaya lokal.

2. Terbatasnya jumlah kelompok seni daerah dan pembinaan kelompok budaya, upaya yang dilakukan dengan membentuk Dewan Kesenian Daerah (DKD)



Kota Mataram yang berfungsi memfasilitasi dan memastikan kelembagaan kelompok seni yang ada.

3. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemahaman masyarakat terhadap seni dan budaya belum optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui penyebaran informasi dan promosi seni dan budaya kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

VI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 Tabel 6.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 “Meningkatnya Kesetaraan Gender”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

2011 % NA NA NA 2012 % 50 55,77 111,54

2013 % 50 56,69 113,38 2014 % 50 57,77 115,54 2015 % 39 57,77 115,54

2 Angka Melek Huruf Perempuan

2011 % 100 91,02 90,02 2012 % 100 90,67 90,67 2013 % 100 90,58 90,58 2014 % 100 90,03 90,03 2015 % 100 90,13 * 90,13


Sumber : BPPKB Kota Mataram 2015 *) Data Sementara

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan IKU Indeks

Pemberdayaan gender ditahun 2012 capaian kinerja mencapai 111,54 dan di tahun

2015 naik menjadi 115,54. Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih

banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio

sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH)

Perempuan di Kota Mataram tahun 2015 mencapai 90,13 persen sehingga masih

ada 9,84% angka buta huruf perempuan. Di tahun 2015 naik menjadi 0,10

populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan

penduduk laki-laki. Besaran angka ini didominasi oleh penduduk usia lanjut yang

berjenis kelamin perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu ukuran untuk melihat peran

aktif perempuan dalam pembangunan. Angka IPG sebesar 57,77 jika dibandingkan

dengan target RPJMD sebesar 50% maka IPG Kota Mataram telah melampui

target. Besaran IPG dipengaruhi oleh implementasi kebijakan gender. Ada beberapa

klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil keputusan untuk



menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan. Kebijakan yang ditetapkan adalah

Kebijakan yang Sadar Gender, dengan mengakui perempuan adalah aktor

pembangunan yang sama dengan laki-laki, keterlibatan perempuan pada dasarnya

ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali

tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-

sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis

gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara

perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender.

Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan upaya-

upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam

pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan

menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah

peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat

diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan pengembangan

diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non

formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang expresi

perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai

kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.

Dalam memberikan peluang pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, dibentuk beberapa organisasi perempuan, antara lain: (1)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi Wanita

(GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air Susu Ibu

(FPASI). Keberadaan organisasi tersebut telah memberikan perkembangan positif

bagi meningkatnya peran perempuan dalam mensukseskan program pembangunan

daerah. Salah satunya adalah telah ditorehkannya beberapa prestasi yang diraih

oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram pada tahun 2014, antara lain dengan

terpilihnya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram (ibu Suryani Ahyar Abduh)

sebagai penerima PENGHARGAAN CITRA KARTINI INDONESIA sebagai salah

seorang tokoh penggerak emansipasi wanita di Kota Mataram. Sebelumnya pada

tahun 2013, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram telah memperoleh

penghargaan ANUGERAH WANITA UTAMA INDONESIA dari Lembaga Anugerah

Prestasi Insani Indonesia sebagai salah satu perempuan yang berkomitmen dan

memiliki kepedulian dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di

Kota Mataram.

Disamping penguatan peran perempuan, upaya perlindungan terhadap anak terus

menerus dilakukan dengan memberikan akses dan ruang ekpresi anak. Keberadaan

Taman-taman Kota yang juga menjadi Kawasan Hijau Kota Mataram, dijadikan



sebagai salah satu ruang apresiasi dan media ekpresi anak. Penguatan karakter anak

yang beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti luhur sebagai salah satu basis

pendidikan anak usia dini menjadi fokus pembelajaran pada lembaga-lembaga

pendidikan anak usia dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota

Mataram. Berkembangnya jumlah PAUD dan TK serta meningkatnya jumlah siswa

PAUD dan TK setiap tahunnya memberikan gambaran bahwa masyarakat telah

memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah menjadikan perlindungan anak menjadi urusan

wajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 telah dicanangkan

Kota Mataram menuju Kota Layak Anak. Langkah utama dalam Pengembangan

Kebijakan Kota Layak Anak adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak

Anak (RAD-KLA) yang memuat 31 indikator yang merujuk pada 5 klaster Konvensi

Hak Anak untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram

menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam penyusunan

program, kegiatan dan anggaran.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya

kesetaraan gender selama tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kota Mataram yang plural dan didiami masyarakat dari berbagai suku,

mempunyai permasalahan sosial yang sangat kompleks, termasuk masalah

anak, antara lain masih adanya anak jalanan, anak telantar dan anak yang

putus sekolah. Upaya yang dilakukan melalui optimalisasi penanganan dan

pembinaan dengan pembentukan satuan tugas sosial.

2. Permasalahan perempuan yang berkaitan dengan isu Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kota

Mataram sebagai sebuah kota yang mempunyai daya tarik tersendiri dan

memiliki karakteristik urban dengan dinamika permasalahan perempuan dan

anak yang makin beragam. Upaya yang dilakukan dengan membuka seluas-

luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap

kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan

membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati

perempuan, ibu dan anak

3. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya membutuhkan ketersediaan

Ruang Ekspresi dan Ruang Publik yang memadai dan proporsional, dimana



saat ini masih terbatas dimiliki oleh Kota Mataram. Ketersediaan sarana ruang

publik yang memadai tersebut dalam rangka pemenuhan akses dan ruang

ekspresi bagi kebutuhan anak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut dengan meningkatkan ruang expresi perempuan dan anak, serta

peningkatan frekuensi event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti

Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Anak Nasional (HAN), dan lain-lain.

VII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 Tabel 7.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7 “Meningkatnya Kualitas Keluarga”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Jumlah Keluarga Sejahtera 2011 Keluarga 110.175 76.820 69,72

2012 Keluarga 110.175 77.335 70,19

2013 Keluarga 110.175 78.141 70,92 2014 Keluarga 111.288 78.950 70,94 2015 Keluarga 111.288 79.900 71,79

2 Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif

2011 PUS 65.763 40.333 61,33 2012 PUS 65.763 42.104 64,02 2013 PUS 65.763 49.645 75,49 2014 PUS 65.763 67.605 102,80 2015 PUS 65.763 69.000 104,92


Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2015

Grafik 7.1.

Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera dan Cakupan Layanan PUS ber-KB di Kota Mataram Tahun 2011-2015

7682077335

78141

78950 79000

755007600076500770007750078000785007900079500

2011 2012 2013 2014 2015

Jml Kel. Sejahtera

40333 4210449645

67605 69000

0

20000

40000

60000

80000

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah PUS ber‐KB

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya kualitas keluarga dengan IKU jumlah

keluarga sejahtera di tahun 2011 dengan realisasi 76.820 dengan capaian kinerja

sebesar 69,72 dan ditahun 2015 meningkat menjadi 71,79 persen. kinerja Data



target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau rumah tangga

yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 76.820 meningkat

sebanyak 2.180 keluarga pada tahun 2015 menjadi 79.000 keluarga/rumah tangga,

dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen maka tata-rata jumlah

anggota keluarga berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Progress positif

dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak

meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan

kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan

pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga

Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dalam rangka

meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling KRR bagi remaja yang

dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di

setiap kelurahan.

Bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan program KB, Kota Mataram ditetapkan menjadi tuan rumah untuk acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX pada tanggal 28-30 Juni 2012. Dalam acara tersebut, Walikota Mataram atas nama Pemerintah Daerah menerima Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA dari Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atas prestasi mengelola program Keluarga Berencana (KB) di Kota Mataram. Penghargaan ini didasarkan pada Hasil Susenas Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility Rate di Kota Mataram mencapai sebesar 1,9. Artinya bahwa setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Hasil ini memberikan gambaran bahwa rata-rata masyarakat yang termasuk dalam PUS telah melaksanakan program KB dengan baik. Jika melihat lebih rinci terkait data cakupan layanan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB diketahui bahwa terdapat peningkatan positif dari 40.333 PUS pada tahun 2011 menjadi 67.605 PUS pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan sebesar 27.272 PUS di tahun 2015 sebesar 79.000 PUS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Guna memaksimalkan program KB dilakukan advokasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian program KB. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Keluarga selama tahun 2011-2015 antara lain: 1. Pencapaian peserta KB baru non hormonal masih relatif rendah, serta masih

rendahnya pengetahuan/pemahaman para keluarga tentang perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya dalam mengatasi adalam melalui peningkatan Gerak Kader dalam mencari Akseptor KB baru, serta mengingkatkan frekuensi, pelatihan-/sosialisasi/orientasi program KB-KS.



2. Masih minimnya frekuensi pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan KB masih rendah. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok BKB, BKR dan BKL, melaksanakan orientasi/sosialisasi bagi pengurus dan anggota kelompok BKB,BKR dan BKL, serta melakukan pembinaan dan Temu Kader.

VIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8


“Meningkatnya Pendapatan per Kapita”

No INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN

SATUA

N TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 PDRB per Kapita 2011 Tahun 11.571.657 13.504.000 116,69

2012 Tahun 12.960.256 14.745.000 113,77

2013 Tahun 14.256.282 16.734.000 117,37

2014 Tahun 15.681.910 18.822.000 120,02

2015 Tahun 17.250.105 20.171.000 116,93

2 Paritas Daya Beli 2011 % 650.000 650.000 100,00

2012 % 650.000 653.790 100,58

2013 % 650.000 656.732 101,03

2014 % 650.000 659.687 101.49

2015 % 650.000 662.656 101,93


Sumber : BPS Kota Mataram 2015 Evaluasi meningkatnya pendapatan per Kapita dengan Indikator Kinerja Utama PDRB per Kapita pada tahun 2011 capaian kinerja mencapai 116,69 dan di tahun 2015 meningkat capaian kinerjanya menjadi 116,93 persen dan untuk laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dengan capaian kinerja sebesar 109,57. Laju pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat digunakan Angka PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita. PDRB Per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah dan merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun besar kecilnya pendapatan per kapita suatu daerah merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kemakmuran daerah tersebut, namun belum bisa digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Pada Tahun 2015 PDRB Per Kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 20.171.000,00/tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 13.504.000,00/tahun. Perkembangan yang cukup tinggi besaran PDRB Per kapita merupakan pengaruh tingginya inflasi pada Tahun 2013 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Lebih jelas untuk perkembangan



PDRB per kapita Kota Mataram Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 8.1 Grafik PDRB per Kapita Kota Mataram Tahun 2011-2015

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

PDRB Per Kapita 13.504.000 14.745.000 16.734.000 18.822.000 20.171.000

2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : BPS Kota Mataram 2015:

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga barang. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). IHI menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan IHI menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Paritas Daya Beli ditahun 2011 sebesar 650.090 meningkat setiap tahunnya dan di tahun 2015 menjadi 662.656 capaian sebesar 101,93 dan di tahun 2015. Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup.

IX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9


“Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Rasio Penduduk Miskin 2011 % 21,59 13,18 66,88 2012 % 18,59 11,87 70,89 2013 % 12,59 10,75 79,13 2014 % 12,59 10,53 97,76 2015 % 12,59 9,73*** 77,28


Sumber : Data diolah (***)



Evaluasi capai sasaran meningkatnya upaya penanggulangan masalah sosial ekonomi masyarakat dengan IKU rasio penduduk miskin di tahun 2011 dengan capaian 66,88 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 70,89 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 77,28 persen. Meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ini dikarenakan salah satunya adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Mataram yang menimbulkan banyaknya pengangguran, adanya pernikahan dini. Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi rawan akan masalah kemiskinan, sehingga harus ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur. Selama tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin Kota Mataram terus mengalami penurunan. Dengan kecenderungan selalu menurun di beberapa tahun terakhir, Angka kemiskinan diharapkan akan terus dapat ditekan sekecil mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram dapat dinikmati secara menyeluruh dan merata.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram juga dapat diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat. Karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Jumlah Penduduk miskin yang berkurang di Kota Mataram juga seiring dengan penurunan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Nasional. Walaupun tingkat kemiskinan Provinsi NTB dari Tahun 2011-2015 selalu berada di atas Nasional, namun tingkat kemiskinan Kota Mataram selalu lebih rendah dari Provinsi bahkan sejak Tahun 2013 lebih rendah dari tingkat kemiskinan Nasional, yaitu 13,18% pada Tahun 2011 menjadi 10,53% pada Tahun 2014 dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin naik menjadi 44.892 jiwa naik 120 jiwa dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 44.772 jiwa.

Kinerja dalam menekan angka kemiskinan adalah diketahuinya karakteristik dan faktor permasalahan yang sebenarnya terjadi pada penduduk miskin serta kemampuan menekan angka kemiskinan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram.

Dalam menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya, ditetapkan dua strategi yaitu strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin dan strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, melalui: Penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin, Pengembangan kapasitas penduduk miskin, Perlindungan sosial penduduk miskin, Pengembangan usaha ekonomi produktif, Pemberian subsidi, Pemberian beras murah bagi penduduk miskin (Raskin), Dukungan biaya pendidikan, Pembebasan biaya kesehatan, dan Bantuan rehabilitasi rumah lingkungan pemukiman penduduk miskin. Upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan yang berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi MBR,



bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk Jompo, Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat miskin bantuan modal usaha, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), dan Santunan Kematian.

Penanganan anak jalanan, anak terlantar, eks penyandang Narkoba dan PMKS dilakukan melalui Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat pelaksanaan selama tahun 2011-2015 antara lain: 1. Dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berkaitan erat dengan

semakin meningkat permasalahan sosial ekonomi masyarakat, termasuk didalamnya masih adanya kesenjangan penduduk mampu dengan penduduk tidak mampu. Keterbatasan ekonomi dan akses sosial masyarakat masyarakat miskin membutuhkan program pengentasan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin.

2. Adanya permasalahan dalam data dan jumlah penduduk miskin yang digunakan untuk memastikan intervensi program, sehingga informasi data yang akurat mutlak dibutuhkan. Upaya yang dilakukan dengan verifikasi dan validasi mengacu pada 14 variabel fakir miskin versi Kementerian Sosial RI.

X. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 Tabel 10.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”


(IKU) TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2011 % 76,27 93,30 78,95 2012 % 78,02 93,47 78,67 2013 % 78,02 94,52 71,71 2014 % 79,78 61,20 76,71 2015 % 79,78 63,31 79,35


Evaluasi capaian sasaran meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dengan IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mataram pada tahun 2011



mencapai realisasi 60,22 persen dengan capaian kinerja sebesar 78, 95 persendan pada tahun 2015 mengalami sedikita peningkatan mencapai realisasi sebesar 63,31 persen dengan capaian kinerja mencapai 79,35 persen, penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja kerja berdasarkan kelompok umur yaitu 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinya angka TPAK.


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran meningkatnya ketersediaan lapangan kerja tahun 2011-2015 adalah:

1. Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melaporkan kembali ke Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan Sosialisasi pada pencari kerja untuk melaporkan jika sudah mendapatkan pekerjaan.

2. Adanya kesenjangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya penyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta untuk mendorong penyiapan lapangan pekerjaan baru.

XI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 11


“Meningkatnya Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2011 % 7,81 7,95 101,79 2012 % 7,81 7,67 98,20 2013 % 9,29 8,05 86,65 2014 % 9,29 8.38 90,20 2015 % 9,29 8.58 92,35




Grafik 11.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2015

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Laju Pertumbuhan

Ekonomi

7,87 3,02 8,05 8,38 8,58

2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : BPS Provinsi dan BPS Kota Mataram Tahun 2015

Evaluasi capian kinerja pada tahun 2011 realisasi mencapai 7,87 dan di tahun 2015 meningkat menjadi 8,58 persen. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian global. Perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 tumbuh sebesar 10,52 persen (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara) meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya 7,95 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi daerah berkisar 7,90% dikarenakan berpindahnya bandara dari Kota Mataram ke Lombok Tengah dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dibandingkan menjadi 8,05% (dengan perhitungan tanpa Sub Sektor Perhubungan Udara). Dari sembilan sektor yang tercakup dalam pembentukan PDRB Kota Mataram, empat diantaranya mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2015, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yakni sebesar 13 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Percepatan pertumbuhan sektor ekonomi daerah juga tidak lepas terlepas dari kontribusi sektor usaha kecil dan mikro. Pengembangan produk ekonomi produktif di Kota Mataram dapat menjadi salah satu pendongkrak pembentukan PDRB. Pemerintah Kota Mataram tidak bergerak sendiri untuk berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggerak utama pertumbuhan adalah sektor privat atau swasta, fungsi Pemerintah adalah mengarahkan, memberikan ruang dan mengatur kebijakan ekonomi daerah. Dalam meningkatkan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai 7,83 persen, maka upaya yang dilakukan, diarahkan pada mempertahankan kondusivitas wilayah, membuka peluang investasi, menjamin keterbukaan usaha, dan memberikan kemudahan perijinan usaha, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, serta menumbuhkan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga, dan membuka akses permodalan usaha.



XII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 Tabel 12.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 12 “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”

No INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

SATU-AN

TARGET REALISASI CAPAIAN

KINERJA 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan

%

100

90,00

95,00

148,26

171,78

235,50

235,50

2 Distribusi dan Akses Pangan

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00 100 100

3 Cakupan Bina Kelompok Petani

%

100

55,00

63,00

70,00

85,00 90 90,00

4 Cakupan layanan penyuluhan

%

100

66,29

66,79

67,23

68,17 79,80 79,12

Rata-rata Capaian IKU (%) 126,155

Kinerja Capaian Sasaran 126,155

Sumber : BP4K, Kantor KKP Kota Mataram Capaian Sasaran Meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan di tahun 2015 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 126,155 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 90,44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menjadi indikator kinerja telah mencapai 80,80 % dengan peningkatan 3,6 % dibandingkan tahun 2013 sebesar 77,20%. Pada tahun 2014, Kinerja Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai realisasi 100%. Hal ini didasarkan dari hasil uji laboraturium yang dilaksanakan oleh Laboratorium MIPA Universitas Mataram terdapat 2 sampel produk segar yang terkontaminasi oleh polutan, walaupun masih berada dibawah ambang Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai standar yang berlaku untuk dikonsumsi. Peningkatan Cakupan bina kelompok petani dari tahun 2011 sebesar 30% dari tahun 2014 sebesar 85,00% yang disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (Program peningkatan kesejahteraan petani). Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2011 sebesar 66,29% meningkat pada tahun 2015 mencapai 79,80%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Penyuluhan di Kelurahan. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber



yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu rekomendasi forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57,00 Gram/Perkapita/Perhari. Untuk Kota Mataram, ketersediaan Energi dan Protein Per kapita sudah lebih dari target yaitu sebesar (energi : 104,87 %) lebih tinggi 4,87% dari target sebesar 100 %. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah tahun 2011-2015 adalah: 1. Sosialisasi terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat

belum dilaksanakan secara intensif. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya meningkatkan sosialisasi mengenai keamanan pangan.

2. Pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan perlu ditingkatkan sinergitasnya antar SKPD yang melaksanakan urusan Ketahanan Pangan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program yang dilaksanakan dengan SKPD serumpun.

3. Terbatasnya kemampuan teknis tenaga penyuluh. Untuk melakukan hal tersebut dilakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat teknis.

XIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 Tabel 13.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 13 “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis

Sumber Daya Lokal”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Persentase kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB

2011 % 50 19,55 39,10

2012 % 50 21,88 43,76

2013 % 50 22,21 44,42 2014 % 50 22,76 45.52 2015 % 50 19,93 39,86

2 Cakupan klaster unggulan Daerah

2011 % 95 83 92,22 2012 % 95 83 92,22 2013 % 100 90 90,00 2014 % 100 90 90,00 2015 % 100 90 90,00

2 Jumlah Angka kunjungan wisatawan

2011 Orang 250.000 223.590 89,43 2012 Orang 300.000 285.249 95,08 2013 Orang 400.000 399.272 99,81 2014 Orang 450.000 429.325 95,40 2015 Orang 425.000 427.725 100,64


Pertumbuhan ekonomi secara sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Mataram)



mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, seperti: sektor Industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara sektor bangunan dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor bangunan di dorong juga oleh pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram seperti pembangunan rumah sakit dan sebagainya. Demikian pula dengan pembangunan pusat–pusat pertokoan dan pemukiman elit yang dilaksanakan pihak swasta. Meningkatnya capaian kinerja sasaran dari tahun 2015 dibanding dengan tahun sebelumnya ini dipengaruhi oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran di tahun 2011 mencapai realisasi 19,55 persen di awal periode RPJMD di tahun 2012 meningkat menjadi 21,55 dan pada tahun 2015 realisasi mencapai 19,93 dengan capaian kinerja sebesar 39,86 persen. Sedangkan pencapaian berdasarkan proyeksi angka yang bersumber dari BPS Kota Mataram. Perkembangan positif ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Mataram sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan, dimana pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 1.600 wisatawan dari 429.325 wisatawan tahun 2014 menjadi 427.725 wisatawan. Penurunan tersebut dikontribusi oleh terjadinya bencana meletusnya gunung baru jari (anak Gunung Rinjani) yang menyebabkan penutupan BIL dan beberapa Bandara lain di Indonesia. Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.

Selain itu juga, konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan stakeholder kepariwisataan serta keterbukaan terhadap investor yang akan berinvestasi di sektor kepariwisataan menjadi penting dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kota Mataram. Hal ini mengingat sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui



pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development . Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal selama tahun 2011 – 2015 adalah: 1. Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB

dengan RIPARDA Pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan untuk masalah tersebut perlunya dilakukan reviu terhadap Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Mataram.

2. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan sektor kepariwisataan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan cakupan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat.

XIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 14


“Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Persentase Daya serap Pendapatan Asli Daerah

2011 % 100 136,00 136,00

2012 % 100 121,94 121,94

2013 % 100 111,94 111,94 2014 % 100 129,76 129,76 2015 % 100 97,40 97,40

2 Perbandingan PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

2011 % 25,00 9,33 40,16 2012 % 25,00 10,92 45,46 2013 % 25,00 16,24 65,94 2014 % 25,00 18,70 96,70 2015 25.00 33,15 132,,00


Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini

memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha

yang ada di Kota Mataram seperti pembangunan hotel, restoran/rumah makan dan

hiburan serta penambahan jenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim

usaha tersebut merupakan sumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak

daerah di Kota Mataram.

Potensi PAD menjadi semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena diberikannya

kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan



dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat. Kedua

komponen ini memberikan peningkatan yang signifikan bagi peningkatan PAD

secara keseluruhan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram

mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, realisasi

PAD tercatat sebesar Rp. 82.300.211.074 dengan persentase reliasasi terhadap

APBD sebesar 12,12 %, kondisi tersebut meningkat terus yaitu pada tahun 2015

tercapai realisasi PAD sebesar Rp. 210.334.038.668,80,- dari target yang

diharapkan sebesar 215.599.750.389,00 terealisasi sebesar 97,40%, dengan

persentase terhadap Peningkatan ini terjadi karena upaya yang dilakukan

Pemerintah Kota Mataram melalui intensifikasi dalam proses pemungutan potensi

pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah;

serta ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis

penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah dengan mengidentifikasi potensi

daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak

baru/potensial, memperbaiki basis data objek, menjaring wajib pajak daerah/wajib

retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap triwulan.

XV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 15


“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Jumlah usaha mikro dan kecil dan Menengah

2011 UMK 2355 2355 100,00

2012 UMK 2500 2453 98,12

2013 UMK 2500 778 31,12 2014 UMK 2500 2082 19,90 2015 UMK 1942 4767 245,46

2 Jumlah UMK yang mendapat bantuan permodalan

2011 UMK 571 39 6,83 2012 UMK 574 70 12,19 2013 UMK 588 79 13,43 2014 UMK 594 95 15,99 2015 UMK 596 366 61,40


Pada tahun 2011 target terbentuknya UMKM sebanyak 2355 dari jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 2355 jadi capaian kinerja mencapai 100%. Pada Tahun 2012 target terbentuknya UMKM sebanyak 2500 dan trealisasi sebanyak 2453 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 98,12% dan di tahun 2015 terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitudari target UMKM 1942 terealisasi sebanyak 4767 UMKM dengan capaian kinerja mencapai 245,47%.



Upaya peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas diintervensi melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yang mengacu pada Permen Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang perubahan atas Permen nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang pemeringkatan koperasi. Berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian yang dilakukan ditetapkan 133 koperasi berkualitas, meningkat sebanyak 5 koperasi dari tahun sebelumnya. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM selama tahun 2011-2015 adalah : 1. Belum optimalnya upaya pendampingan untuk koperasi, untuk mengatasi hal

tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB; 2. Terbatasnya sumber pemodalan usaha, untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah;

3. Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah;

4. Masih minimnya modal usaha koperasi, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha dengan perbankan maupun pengusaha besar.

XVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 16


“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

2015 1 Jumlah Wirausaha Baru

2011 WUB 1840 2.355 127,98

2012 WUB 1840 2.453 133,31

2013 WUB 2760 778 28,18 2014 WUB 1840 2.082 113,15 2015 WUB 1925 4.767 247,63

2 Jumlah Koperasi Berkualitas 2011 Unit 345 345 100,00 2012 Unit 355 315 85,34 2013 Unit 365 345 90,00 2014 Unit 375 355 105,33



2015 Unit 380 386 101,58 Rata-rata Capaian IKU 174,60

Kinerja Capaian Sasaran 174,60

Pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) menjadi hal yang

penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu daerah umumnya dan

peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja baru di Kota Mataram

pada khususnya. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram

menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimana

pada tahun 2011 WUB dengan target 1.840 WUB dapat terealisasi sebanyak 2.355

denga capaian kinerja sebanyak 127,98 persen dan pada tahun 2015 sebanyak

4.767 WUB dan capaian kinerjanya mencapai 247,63%. Keberhasilan capaian

tersebut sebagai bentuk terhadap upaya startegis yang telah dilaksanakan

Pemerintah Kota Mataram yaitu 1) peningkatkan kemampuan kewirausahaan, 2)

membudayakan kewirausahaan, 3) pemberdayaan sumberdaya 4) pendayagunaan

sumber daya, serta 5) pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga

Keuangan Mikro.

Upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya

dukungnya dalam penciptaan WUB, peran koperasi menjadi prioritas pemerintah

Kota Mataram dalam menumbuhkembangkan semangat perkoperasian serta

peningkatan kualitas koperasi. Jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2011

sebanyak 345 koperasi sesuai dengan target yang diinginkan sebesar 345 dengan

capaian kinerja sebesar 100 persen dan di tahun 2015 meningkat menjadi 386

koperasi aktif. Masih besarnya proporsi koperasi tidak aktif terlepas dari belum

optimalnya kinerja program/kegiatan, terdapat beberapa faktor yang

menyebabkannya yaitu diantaranya koperasi yang berada di wilayah pemekaran

dan masuk dalam binaan pemerintah Kota Mataram tercatat sebagai koperasi tidak

aktif serta terkendala prosedur penghapusan.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya

efektivitas pengembangan usaha selama tahun 2011-2015 adalah :

1. Belum optimalnya upaya pendampingan bagi WUB. Untuk mengatasi hal

tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha WUB. Untuk mengatasi

hal tersebut dilakukan upaya Penyediaan sarana prasana pendukung usaha

WUB;

3. Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha. Untuk mengatasi

hal tersebut dilakukan upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yang

berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah;



4. Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait

penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsi

pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dewan

Koperasi Indonesia Daerah;

5. Masih minimnya modal usaha koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha dengan

perbankan maupun pengusaha besar.

XVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17

Tabel 17.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 17 “Meningkatnya Kepastian Berinvestasi”


(IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB)

2011 Rp (juta) 3.000 1,501 50,03

2012 Rp (juta) 3.000 2.861 95,36

2013 Rp (juta) 3.000 2.861 95,36 2014 Rp (juta) 3.000 3.007 100,23 2015 Rp (juta) 3.000 3.138 104,60

2 Laju Pertumbuhan Investasi 2011 Kali 20,00 19,59 99,59 2012 Kali 20,00 23,58 90,30 2013 Kali 20,00 12,38 70,19 2014 Kali 20,00 12.76 70,38 2015 Kali 57 57 100,00


Peningkatan kualitas pelayanan perijinan menjadi fokus utama pemerintah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan iklim berinvestasi. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan SKPD pelayanan perizinan dari setingkat Kantor (eselon III) menjadi Badan (eselon II) dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Pelayanan perizinan pada tahun 2011 hingga 2013 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dimana pada saat itu KPPT hanya menerima pengajuan izin untuk diteruskan kepada Instansi terkait. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan pendataan proses perizinan yang tepat waktu.

Setelah terbentuknya BPMP2T, Pemerintah Kota Mataram terus membenahi proses perizinan terutama waktu penyelesaian izin dengan melimpahkan kewenangan perizinan Walikota Mataram kepada Kepala BPMP2T Kota Mataram dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di



Bidang perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Mataram.

Saat ini waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Pada tahun 2014 izin yang ditangani sebanyak 6.338 izin, terjadi peningkatan pelayanan dari tahun 2013 yang sebanyak 2.314 izin atau terjadi peningkatan pelayanan perijinan sebesar 273%. Dari 6.338 izin yang dilayani pada tahun 2014 terdapat peningkatan pelayanan perizinan tepat waktu dari 90% yang ditargetkan menjadi 97% atau melampaui target sebesar 7%.dan ditahun 2015 meningkat menjadi 11.362 izin yang diterbitkan.

Kebijakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dilakukan melalui peluncuran perizinan paket, dimana pelaku usaha dapat mengurus beberapa izin dalam satu waktu (paket), yaitu pengurusan izin HO, SIUP, TDP, dan IUJK. Selain itu, BPMP2T juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan dukungan sarana dan prasarana yang nyaman diantaranya loket informasi hingga loket teknis dan loket pengaduan serta dilengkapi dengan mesin antrian konsumen. Papan informasi tentang tarif dan waktu penyelesaian izin juga telah dibuat dan dipasang ditempat yang strategis dapat terlihat oleh pelaku usaha yang akan mengurus izin.

Investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) berdasarkan PDRB Penggunaan. PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. Investasi di Kota Mataram menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan investasi di Kota Mataram terjadi peningkatan PMTB dari capaian kinerja tahun 2011 sebesar 50,03% meningkat signifikan menjadi 104,60% di tahun 2015. Laju pertumbuhan investasi selama tahun 2011 hingga 2014 terus menunjukan hal positif dan selalu berada diatas 12%. Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi tergambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang menjadi inti dari perkembangan laju investasi yang positif tersebut berasal dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan kedua sektor tersebut pada tahun 2015 yaitu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 11,74% dari tahun sebelumnya serta sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 11,07%. Hal ini menunjukan bahwa Kota Mataram berhasil memanfaatkan keunggulannya sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa dengan terus menjaga dan meningkatkan iklim berinvestasi dan berusaha. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran meningkatnya kepastian berinvestasi selama tahun 2011-2015 adalah :



1. Belum terintegrasi data investasi antara Pemerintah Kota dengan Provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data investasi kota dengan provinsi.

2. Belum ada system informasi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat pengurus izin dalam memudahkan pengecekan status izin yang diajukan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan yang berbasis website.

XVIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 Tabel 18.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 18 “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good

Governance”


UTAMA(IKU) SATU-

AN TARGET

REALISASI CAPAIAN KINERJA

2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

% 100 90 90 90 90

90 90,00

2 Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN

% 100 100 100 100 100 100 100,00

3 Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

% 100 100 100 100 100 100 100,00

4 Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

% 95 90 91 91 90 91 95,78

5 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

% 80 70 70 70 75 75 93,75

6 Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

% 90 85 85 85 85

86

94,54

7 Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja pembangunan daerah tepat waktu

% 100 80 80 79,41 85,29 85,29 85,29

Rata-rata Capaian IKU (%) 92,25 Kinerja Capaian Sasaran 18 92,25

Sumber: Bappeda Kota Mataram 2011-2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001, Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam

merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi bahan

dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram. Keterlibatan



pemangku kepentingan pembangunan dalam MPBM untuk mengakomodir

keterwakilan segala unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama,

partisipasi perempuan melalui kader posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian

perwujudan usulan masyarakat yang direalisasikan dalam APBD mencapai 80%

dari keseluruhan usulan program dan kegiatan yang ada.

Ketepatan waktu penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan

penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan waktu penetapan Peraturan

Walikota tentang RKPD harus sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Selama tahun 2011-2015,

Bappeda Kota Mataram telah menyusun dokumen perencanaan sebagaimana

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain sebagai

berikut: RKPD Kota Mataram selama tahun 2011-2015 telah ditetapkan antara

bulan April-Mei dengan Peraturan Walikota Mataram, sehingga penetapan RKPD

tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 128

yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD paling

lambat pada akhir bulan Mei”. Atas dasar tersebut capaian kinerja ketepatan waktu

penetapan Perwal RKPD sebesar 100%. Dalam rangka sinergitas dan konsistensi

perencanaan, program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA dan

PPAS telah diselaraskan dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selama tahun 2011-2015, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18.2 Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Ket

1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram

5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok RKPD, KUA, PPAS, KUA-P, danPPAS-P

2 Dokumen Perencanaan Bappeda

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok Renstra, Renja, RKA, DPA

3 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok PK, Laporan Kinerja

4 Kajian Perencanaan 7 kajian 8 kajian 32 kajian 35 kajian 28 kajian -

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2011-2015



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan

bahwa penyampaian Laporan Kinerja Satuan Kerja disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja menjadi salah satu

bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga

ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja SKPD kepada Bappeda Kota

Mataram menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi. Realisasi indikator kinerja

utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan

Pemerintahan berdasarkan Good Governance yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 18.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good

Governance”


UTAMA (IKU) SATU-

AN TARGET

REALISASI CAPAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

% 80 82,33 84,56 70,10 65,36 74,07 94,95

2 Presentase ketersediaan pegawai

% 100 80,03 82,31 84,82 90.54 80.91 85,91

Rata-rata Capaian IKU (%) 90,43 Kinerja Capaian Sasaran 90,43

Sumber: LAKIP BKD Kota Mataram 2011-2015

Dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berperan sebagai perencana,

pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, sehingga manajemen kepegawaian diterapkan sesuai norma,

prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manajemen kepegawain antara lain

berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), proporsi

ketersediaan pegawai negeri serta tingkat kedisiplinan ASN.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ketersediaan jumlah pegawai ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan Good Governance, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 18.5 Jumlah Pegawai ASN Kota Mataram tahun 2011-2015

No Uraian berdasarkan Golongan Jumlah

1 Golongan I 102

2 Golongan II 1.124

3 Golongan III 2.952

4 Golongan IV 2.146

Jumlah 6.324

Sumber: BKD Kota Mataram Tahun 2015



Dari jumlah pegawai ASN tersebut, terdapat komposisi jumlah pegawai ASN yang memegang jabatan struktural dengan uraian berdasarkan eselonering sebagai berikut :

Tabel 18.4 Jumlah Pejabat Struktural Kota Mataram s/d Desember 2015

No Uraian berdasarkan Eselonering

Jumlah Pejabat

Struktural

Jumlah Pejabat Struktural yang belum

Diklatpim 1 Eselon II 36 18

2 Eselon III 149 42

3 Eselon IV 753 257

Jumlah 938 317 Sumber: Laporan Kinerja BKD Kota Mataram, 2015

Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat sesuai

eselon, dari jumlah pejabat struktural sampai tahun 2015 sejumlah 938 orang yang

telah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan (diklatpim) sebanyak 317

orang atau sebesar 35,61%. Belum terpenuhinya persentase jumlah pejabat yang

mengikuti diklat sesuai target, disebabkan oleh kesiapan anggaran untuk masing-

masing calon peserta diklatpim yang cukup besar sehingga Pemerintah Kota

Mataram menyampaikan calon peserta secara bertahap setiap tahunnya.

Penyelenggaraan Diklatpim pada masing-masing jenjang dilaksanakan oleh Badan

Diklat Provinsi NTB karena telah memiliki akreditasi diklat dari Lembaga

Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Terkait dengan ketersediaan pegawai, mengacu pada peraturan yang ditetapkan

oleh Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah

ditindaklanjuti dengan penyampaian Usulan Formasi CPNS Daerah oleh Pemerintah

Kota Mataram pada tahun 2014 dan Susunan Kekuatan Pegawai. Realiasasi capaian

target ketersediaan sebesar 90,54% dari target sebesar 94%. Tidak dapat

terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015 disebabkan

beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2011 sampai

2013, dimana dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan bahwa daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melaksanakan rekruitmen CPNS apabila

Belanja Tidak Langsung (BTL) yang tertuang dalam APBD melebihi 50%, serta

jumlah tenaga honorer kategori II yang ada di Kabupaten/Kota lebih dari 500

orang. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah

menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu



pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki

batas usia pensiun (purna tugas).

Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelembagaan DPRD,

keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga daerah sangat diperlukan.

Peran lembaga ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara

Eksekutif (Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD Kota Mataram).

Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas

Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance yang dilaksanakan

Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 18.6 Realisasi Indikator Kinerja Utama

“Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 1 Penyelesaian Perizinan Izin 378 416 555 6.330 11.361

2 Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran RTS 25.827 29.309 28.533 28.533 140.735

Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, bagian perekonomian melaksanakan tugas

teknis pengeluaran izin SITU dan HO yang diterima pengajuan izinnya melalui

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram untuk tahun 2015 Sejak

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, ditunjuk Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) untuk menangani seluruh

pengurusan perizinan hingga teknis perizinan (SITU, HO, IMB, ILOK, SIUP, TDP,

TDI, TDG, IUI, Hotel, Rumah Makan, IUJP, SIUJK, Sewa Lahan, Trayek). Bagian

perekonomian yang semula menangani izin HO dan SITU sejak saat itu dibebankan

tugas dalam rangka monitoring dan evaluasi atas dikeluarkannya perizinan tersebut.

Pada 2011 telah terlayani sebanyak 378 izin dan meningkat pada tahun 2012

menjadi sebanyak 416 izin serta sampai dengan akhir tahun 2013 terlayani

sebanyak 416 izin. Sedangkan di tahun 2014 penyelesaian perizinan izin (SITU, HO,

IMB, ILOK, SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI, Hotel, Rumah Makan, IUJP, SIUJK, Sewa

Lahan, Trayek) mencapai 6.330 dan tahun 2015 meningkat menjadi 11.361 atau

terealisasi 98%. Untuk penyaluran bantuan beras miskin kepada Rumah Tangga

Sangat Miskin tahun 2013 meningkat signifikan yaitu sebanyak 140.735 jika

dibandingkan tahun 2014 yang hanya 28.533 Rumah Tangga Miskin.






UTAMA (IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

2011 Temuan 1.154 690 59,79 2012 Temuan 1.556 857 55,08 2013 Temuan 2.124 1.525 71,79 2014 Temuan 2.244 1.683 75,00 2015 Temuan 1.993 1.673 83,94

2 Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Audotir

2011 Orang 38 17 44,74 2012 Orang 38 19 50,00 2013 Orang 38 19 50,00 2014 Orang 38 19 50,00 2015 Orang 38 19 50,00

3 Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah

2011 Opini BPK WTP WDP WDP 2012 Opini BPK WTP WDP WDP 2013 Opini BPK WTP WDP WDP 2014 Opini BPK WTP WDP WDP 2015 Opini BPK WTP WTP WTP

4 SKPD pengelola arsip yang baik

2011 SKPD 34 28 82,35 2012 SKPD 34 28 82,35 2013 SKPD 34 28 82,35 2014 SKPD 34 28 82,35 2015 SKPD 34 17 50,00

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa untuk jumlah hasil pemeriksaan yang ditinjak

lanjuti mengalami peningkatan capaian dimana ditahun 2011 dengan capaian

kinerja sebesar 59,00% dan pada tahun 2015 mencapai 83,94%. Dalam

peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilakukan

pelatihan diklat fungsional pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan untuk memenuhi ketersediaan tenaga fungsional auditor yang

memadai. Jumlah auditor tahun 2015 sebanyak 19 auditor untuk golongan III ada

10 orang dan golongan IV ada 9 orang menurun dibanding tahun 2014 sebanyak 21

orang. Ketersediaan tenaga auditor dapat mendukung pelaksanaan sistem

pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan APBD setelah proses

perencanaan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD menjadi hal penting guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja ini menunjukan

capaian keberhasilan bersama antara pihak eksekutif dan legislative dalam

melaksanakan tugasnya. Dukungan DPRD Kota Mataram menetapkan APBD tepat

waktu menunjukan komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaan

pembangunan di Kota Mataram.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan penetapan

rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran

sebelumnya. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya

Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance dalam

rangka ketepatan waktu penetapan APBD adalah sebagai berikut:



No Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan

Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015

1 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu % 100 100 100 100 100

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat reformasi pengelolaan

keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana

disebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini dalam penyusunanya wajib

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan ketiga regulasi tersebut pada pada tahun 2010 Pemerintah

menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban

kinerja pemerintah yang merupakan revisi dari Peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah dimana Peraturan pemerintah

dimaksud mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah

termasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya “berbasis kas menuju akrual”

dan ditegaskan pula dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah yang penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling

lambat Tahun Anggaran 2015.

Dalam mendukung penyesuaian-penyesuaian penerapan peraturan perundang-

undangan tersebut Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 melalui BPKAD

membangun SimdaBMD dan SimbaPers dalam rangka pencatatan Barang Milik

Daerah dan catatan persediaan yang mendukung Sistem Informasi yang telah

dibangun sebelumnya yaitu SimDa, dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga

Pemerintah dalam penyediaan Tehnologi Informasi (BPKP, Depdagri, Depkeu)

dalam penyediaan Sistem informasi Pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang



telah dibangunpun tetap dibenahi guna mengakomodir solusi permasalahan yang

terjadi pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2014, Simda telah

dikembangkan menjadi versi 2.7. dimana aplikasi ini diterapkan pada tahun 2015

untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dan terintegrasi dengan

pencatatan barang milik daerah dalam rangka memenuhi Permendagri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

dilakukan konsultasi publik, publikasi produk hukum daerah dan bantuan hukum.

Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dan

masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan

harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam Program Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota

Mataram yang selanjutnya disebar dalam bentuk kegiatan di beberapa SKPD.

Disamping itu, penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan

kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji

coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut, yang selanjutnya dijadikan

bahan evaluasi dalam rangka revisi Peraturan Daerah. Jumlah produk hukum

daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 18.10 Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan tahun 2011-2015

Produk Hukum 2011 2012 2013 2014 2015

Peraturan Daerah 19 11 11 10 16

Peraturan Walikota Mataram 42 45 41 52 32

Keputusan Walikota Mataram 699 825 984 1212 900 Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Mataram Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib otda, pemerintahan

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian yang dilaksanakan oleh bagian Administrasi dan Pengendalian

Pembangunan Setda Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 18.11. Realisasi Indikator Kinerja Utama


No Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan

Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement.

Paket 69 79 57 58 40

2. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Orang 80 115 120 87

126



Pada Tahun Anggaran 2011 pengadaan barang/jasa masih menggunakan Keputusan

Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan belum menggunakan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik, dimana lelang pengadaan barang/jasa masih diselenggarakan

oleh masing-masing SKPD dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa diatas 100

juta. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mulai digunakan pada tahun

anggaran 2013 dimana lelang pengadaan barang/jasa diselenggarakan oleh Unit

Layanan Pengadaan (ULP) dan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun

2012 dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa diatas 200 juta.

Perubahan jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa

pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami perubahan. Beberapa hal yang

menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagian PNS yang bersertifikat

menduduki Jabatan Struktural di SKPD masing-masing tidak mau memperpanjang

sertifikat yang dimiliki, selain itu beberapa PNS yang bersertifikat telah memasuki

masa pensiun. Untuk tahun 2015 dari 126 pegawai yang bersertifikat 10 personil

diantaranya duduk sebagai panitia di dalam POKJA Unit Layanan Pengadaan

(ULP). Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian meningkatnya efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good governance selama tahun 2011-

2015 antara lain :

1. Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana

dan peningkatan keterlibatan aparatur dalam proses perencanaan.

2. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan

mengoptimalkan Forum Perencana SKPD.

3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan. Untuk

mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pemutakhiran data dari SKPD terkait

serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

4. Belum terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) sehingga program/kegiatan masih diinventarisasi secara

manual. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya membangun aplikasi

SIPPD Kota Mataram yang dapat mempermudah dalam proses inventarisasi

program/kegiatan.

5. Terbatasnya tenaga pengawasan/fungsional auditor. Untuk mengatasi hal ini

dilakukan upaya melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional auditor.



6. Tingginya ketergantungan pendanaan dari dana perimbangan. Untuk

mengatasi hal ini dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi

pendapatan daerah.

7. Minimnya tenaga penyusun produk hukum daerah (Legal Drafter). Untuk

mengatasi hal ini dilakukan upaya mengirim aparatur untuk mengikuti Bimtek

penyusunan Legal Drafter. 8. Terbatasnya sarana penunjang kepegawaian (Gedung Kantor). Untuk

mengatasi hal ini dilakukan upaya melakukan perencanaan penyediaan

gedung kantor BKD dari penyediaan lahan sampai dengan pembangunannya.

9. Administrasi kepegawaian belum berbasis teknologi informasi sehingga

kenaikan pangkat dan berkala masih menggunakan cara manual. Untuk

mengatasi hal ini dilakukan upaya membangun Sistem Informasi Kepegawaian

berbasis Teknologi Informasi.

10. Masa transisi pengelolaan aset dari bagian umum ke BPKAD. Untuk mengatasi

hal ini dilakukan upaya sinergitas antara Bagian Umum Setda Kota Mataram

dengan BPKAD dalam pengelolaan aset daerah.

11. Masih terdapat tumpang tindih dalam pengelolaan perizinan (HO) antara

bagian perekonomian dengan BPMP2T. Untuk mengatasi hal ini dilakukan

upaya melaksanakan pemetaan dan pelimpahan tugas pokok dan fungsi.

12. Perubahan jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang

dan jasa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 disebabkan karena sebagian

PNS yang bersertifikat yang menduduki Jabatan Struktural di SKPD masing-

masing tidak mau memperpanjang sertifikat yang dimiliki, selain itu beberapa

PNS yang bersertifikat telah memasuki masa pensiun diharapkan untuk

memperpanjang sertifikatnya.

XIX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 Tabel 19.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 19 “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SPP”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 SKPD yang mempunyai SPM dan SPP

2011 SKPD NA NA NA

2012 SKPD NA NA NA

2013 SKPD 8 4 66,66

2014 SKPD 8 6 75,00

2015 SKPD 8 6 75,00




Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa SKPD teknis telah menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SPP yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi. Bappeda Kota Mataram, Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SPP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SPP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM diimplemtasikan mulai tahun 2013 dan SOP tahun 2011. Beberapa SKPD teknis belum menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian dan upaya yang dilakukan saat ini adalah melaksanakan asistensi penyusunan SPM dikoordinasi oleh Bagian Organisasi setda Kota Mataram dan SPP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram, memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SPP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SPP dan SPM sehingga SKPD teknis dapat menetapkan 13 SPM secara optimal sesuai SPM tahun 2015.

XX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 Tabel 20.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 20 “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”


UTAMA (IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

2011 Rasio 1:360 I:336 107,40 2012 Rasio 1:355 1:355 100,00 2013 Rasio 1:312 1:355 87,88 2014 Rasiio 1:288 1:305 94,42 2015 Rasio 1:252 1:395 68,79



2 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

2011 Km 310,41 235,31 75,80 2012 Km 319,05 239,58 75,09 2013 Km 333,92 256,45 76,79 2014 Km 347,19 291,51 89,96 2015 Km 347,19 306,154 88,09

3 Persentase Cakupan layanan Persampahan

2011 % 95 65,70 69,15 2012 % 95 65,16 68,58 2013 % 95 66,10 69,57 2014 % 95 63,26 66,58 2015 % 95 66,33 69,82

4 Persentase Cakupan layanan air bersih

2011 % 33,85 38,58 92,31 2012 % 34,12 41,54 103,85 2013 % 34,75 69,70 200,57 2014 % 35,15 68,24 194,13 2015 % 35,80 71,15 198,74


Peningkatan pelayanan jalan ditunjukkan dengan meningkatnya status jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dari 235,31 km pada tahun 2011 menjadi 306,154 km pada tahun 2015. Penambahan panjang jalan di Kota Mataram merupakan konsekuensi dari tuntutan perkembangan kawasan perkotaan. Beberapa ruas jalan baru yang merupakan sharing bersama antara Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusat diantaranya Jalan Gajah Mada menuju Patung Sapi, Jalan Tembus Bung Hatta, dan Jalan Tohpati Cakranegara Utara. Upaya Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan persentase kondisi jalan baik terus dilakukan. Selain penambahan panjang jalan baru dilakukan pula perbaikan dan peningkatan jalan melalui berbagai sumber pendanaan.

Untuk cakupan layanan persampahan pada tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 65%. Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah dalam meningkatkan cakupan layanan sampah terus dilakukan untuk mengimbangi penambahan volume sampah setiap tahun. Terkait pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataram secara terus menerus sampai dengan tahun 2014 mengembangkan INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH, dengan program LISAN (LINGKUNGAN DENGAN SAMPAH MENUJU NIHIL) dan pembentukan BANK SAMPAH. Pada tahun 2015 ada peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke TPA disebabkan adanya penambahan 10 unit dump truck pick up dengan 2x ritasi dan sweping 4 unit dump truck 25 hari setiap bulannya, rasio tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dari capaian menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 0,17%. Daya tampung TPS sampah tahun 2014 mencapai 1.038,3m³ sedangkan daya tampung untuk tahun 2015 sebesar 956,04m³, ini disebabkan karena adanya penghapusan beberapa TPS karena adanya pelebaran jalan dan juga karena keinginan masyarakat sendiri karena konflik antar lingkungan.



Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat pada tahun 2011 cakupan layanan air bersih mencapai 92,31 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 198,74 persen. Penyediaan layanan air bersih yang dilakukan selain melalui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram juga melalui bantuan dari Pemerintah Pusat dan kerjasama dengan Pemerintah Australia. Bantuan tersebut berupa Program Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam tahun 2015 upaya peningkatan cakupan layanan air bersih dilakukan melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. peningkatan pelayanan air bersih terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat meningkat derajat kesehatan melalui ketersediaan akan air bersih. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya eEfektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik selama tahun 2011-2015 antara lain:

1. Kondisi jalan di Kota Mataram dalam kondisi baik yang terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkembangnya Kota Mataram yang diikuti dengan perkembangan kawasan permukiman menuntut dibangunnya jalan-jalan baru sebagai akses bagi masyarakat. Tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan tingginya serapan APBD untuk pembangunan jalan. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat agar dapat mengalokasikan anggarannya bagi penanganan jalan di Kota Mataram

2. Untuk meningkatkan layanan cakupan sampah di wilayah Kota Mataram diperlukan penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah untuk mengimbangi penambahan volume sampah setiap tahun.

3. Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan pelayanan air bersih dan penanganan sampah. Cakupan air bersih pada tahun 2011 mencapai 87,70%, dan cakupan tersebut menurun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Menurunnya cakupan tersebut dikarenakan pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah sambungan rumah tangga. Untuk menambah cakupan pelayanan tersebut Pemerintah Kota Mataram selain menangani melalui APBD Kota Mataram juga dengan mengajukan bantuan Hibah dari Pemerintah Australia untuk program sambungan air minum gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



XXI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 Tabel 21.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 21 “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

2015 1 Persentase cakupan

drainase dalam kondisi baik

2011 % 40,00 28,68 71,70 2012 % 40,10 34,56 86,18 2013 % 40,15 71.32 177,63 2014 % 40,25 88,28 219,32 2015 % 40,50 93,07 230,54


Evaluasi capaian sasaran meningkatnya fungsi saluran drainase pada tahun 2011

mencapai realisasi 28,68 dengan capaian kerja mencapai 71,70 dan meningkat di

tahun 2012 menjadi 34,56 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 71,32 sangat

signifikan pada tahun 2015 mencapai realisasi 93,07 dengan capaian kinerja

mencapai 230,54%. Diharapkan di selanjutnya cakupan drainase dalam kondisi

baik meningkat akan semakin meningkat di tahun selanjutnya.

Indikator capaian drainase dalam kondisi baik sangat terkait dengan antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk mengatasi banjir atau genangan lebih dari 3 jam. Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan rata-rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110 hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 302 mm dan jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember sebanyak 29 hari. Selain itu, kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar.Beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan.

Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2014, Kota Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun 2013 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. Pada tahun 2013,



drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter, penanganan genangan dan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik-titik genangan pada tahun 2015 mulai berkurang.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase selama tahun 2011-2015 adalah: Genangan yang terjadi pada saat musim hujan masih terjadi di Kota Mataram ini disebabkan kondisi topografi Kota Mataram yang cenderung datar atau landai sebagai salah satu penyebab terjadinya genangan. Selain itu masalah sampah yang dibuang ke saluran juga menghambat fungsi drainase untuk mengalirkan air hujan. Hal tersebut tidak terlepas dari kurang pedulinya masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran. Upaya untuk mengurangi genangan adalah dengan membatasi alih fungsi lahan, mengoptimalkan peran Pasukan Biru dalam menormalisasi dan pengangkatan sedimen saluran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

XXII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 Tabel 22.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 22 “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Persentase rasio ketersediaan kawasan resapan air

2011 % 80 70,14 87,68 2012 % 80 72,34 90,43 2013 % 80 74,50 93,13 2014 % 80 75,65 94,56 2015 % 80 79.85 99,81

2 Jumlah Sumur Resapan 2011 Titik 70 66 94,29 2012 Titik 60 55 91,67 2013 Titik 50 44 88,00 2014 Titik 50 44 88,00 2015 Titik 50 39 78,00


Evaluasi meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air dengan IKU rasio ketersediaan kawasan resapan air pada tahun 2011 mencapai realisasi 70,14 dengan capaian kinerja sebesar 87,68% dan di tahun 2015 realisasinya menjadi 79,85 dengan capaian kinerja sebesar 99,81 persen. Begitu juga dengan capaian untuk jumlah sumur resapan pada tahun 2011 mencapai realisasi 66 persen dengan capaian kinerja sebesar 94,29 dan di tahun 2015 mencapai realisasi sebesar 39 dengan capaian kinerja 78,00 persen. Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran



sungai di Pulau Lombok menjadi peluang terjadinya genangan atau banjir. Dalam upaya preventif mengatasi permasalah genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air. Realisasi meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air dapat terlihat pada grafik dibawah ini: Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya permintaan akan pembangunan permukiman dan perdagangan baik barang maupun jasa di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih fungsi lahan pada kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada ketersedian kawasan resapan air. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan biopori atau sumur resapan pada beberapa titik genangan. Dari data rasio ketersediaan kawasan resapan air, nampak bahwa terjadi peningkatan sebesar 5,51% pada tahun 2014.

Meningkatnya rasio ketersediaan air bersih dari tahun 2011 sebanyak 70,14 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,65 hal ini disebabkan ditingkatkannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air antara lain :

1. Pemerintah Kota Mataram akan melakukan pengendalian dan pembatasan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun.

2. Menerapkan pola insentif dan disinsentif dalam pemberian ijin pemanfatan ruang.

3. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas.


Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:

1. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dimana hal ini memerlukan regulasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Di satu sisi, tuntutan perbaikan pelayanan publik khususnya dalam perijinan harus semakin cepat dan transparan.

2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL) menyebabkan masyarakat melalaikan aspek lingkungan hidup dalam semua aktivitas ekonominya. Hal ini perlu diantisipasi dengan upaya sosialisasi dan



penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

XXIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 Tabel 23.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 23 “Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai”


UTAMA (IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Persentase rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

2011 % 13,06 7,03 53,83

2012 % 13,06 9,94 76,11

2013 % 13,06 8,04 61,56

2014 % 13,06 9,94 76,11

2015 % 13,06 9,94 76,11


Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar dan pantai Kota Mataram memiliki panjang pantai 9,1 kilometer. Untuk capai kinerja pada tahun 2011 sebesar 63,83 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,11 persen. Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir Ampenan. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Upaya menjaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar terus dilakukan. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Turap/Talud /Bronjong dan normalisasi sungai. Pembangunan turap/talud/ bronjong yang dibangun pada tahun 2011 sepanjang 574 meter dan meningkat setiap tahunnya menjadi 1.646 meter pada tahun 2014. Pembangunan turap/talud/bronjong pada tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan banjir dan longsor. Saat ini selain masih dalam kegiatan survey juga dalam penyiapan dokumen perencanaan teknis. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai selama tahun 2011-2015 adalah : Masalah genangan air, banjir merupakan bencana yang rentan terjadi di Kota Mataram. Banjir yang terjadi merupakan luapan air sungai yang sudah tidak dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya berkurangnya daerah resapan, debit sungai dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai dan terjadinya penyempitan lebar sungai yang disebabkan pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat berdirinya bangunan. Untuk mengatasi hal tersebut



Pemerintah Kota Mataram mengupayakan peningkatan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Tenggara I dalam menangani wilayah sungai yang ada di Kota Mataram.

XXIV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 Tabel 24.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 24 “Meningkatnya penanganan perumahan tidak layakhuni dan kawasan permukiman

kumuh”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Jumlah rumah tidak layak huni

2011 Unit 1.500 1.301 86,73

2012 Unit 1.500 1.241 82,73

2013 Unit 1.500 1.128 75,20 2014 Unit 1.000 721 72,10 2015 Unit 1000 376 37,60

2 Presentase rumah tinggal bersanitasi

2011 % 80,00 78,58 98,22

2012 % 80,00 74,50 93,12

2013 % 80,00 79,13 98,91

2014 % 80,00 78,94 98,67

2015 % 80,00 85,90 107,37


Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2011 telah melakukan pendataan terhadap jumlah rumah tidak layak huni. Untuk menangani program tersebut dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD Kota Mataram, BAZNAS dan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan dengan keterlibatsan banyak pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu Pemerintah Kota Mataram mengupayakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangi kawasan permukiman padat kumuh.

Sedangkan penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui

penyediaan air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2011 cakupan rumah tangga

bersanitasi mencapai 78,58 persen dan pada tahun 2014 mencapai 78,94 persen

dan pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 85,90 persen. Belum meningkatnya

cakupan rumah tangga bersanitasi erat kaitannya dengan masih kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi. Pada beberapa tempat masih

terdapat masyarakat yang belum bebas buang air besar sembarangan (BABS). Selain

itu masalah sampah juga sebagai salah satu masih rendahnya cakupan sanitasi.




Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh selama tahun 2011-2015 adalah: Kebutuhan rumah di Kota Mataram sangat tinggi. Di satu sisi harga lahan di Kota

Mataram tergolong tinggi, sehingga pertumbuhan kawasan permukiman padat

kumuh dan miskin bertambah luasannya. Salah satu permasalahan kekumuhan

adalah keberadaan rumah tidak layak huni dengan kondisi sanitasi yang tidak

memadai. Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2011 telah melakukan pendataan

terhadap jumlah rumah tidak layak huni. Untuk menangani program tersebut

dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD

Kota Mataram, BAZNAS dan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan dengan

keterlibatan banyak pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan rumah tidak

layak huni. Selain itu Pemerintah Kota Mataram mengupayakan pembangunan

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangi

kawasan permukiman padat kumuh.

XXV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 Tabel 25.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 25 “Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik”


UTAMA (IKU) TAHUN

SATUAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 Persentase rasio cakupan ketersediaan ruang publik

2011 % 95 87,00 91,58 2012 % 95 93,50 98,42 2013 % 95 87,00 91,58 2014 % 95 93,50 98,42 2015 % 95 93,50 98,42


Pertumbuhan dan perkembangan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan diprovinsi NTB akan berdampak signifikan terhadap terhadap pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Mataram, hal ini juga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan ruang publik diwilayah Kota Mataram. Kebutuhan Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari 6,10 hektar pada tahun 2015 menjadi 6,07 hektar. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutan kota. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik, ditetapkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan



bahwa kebutuhan ruang publik telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik dan fasilitas media ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan fungsinya melalui penanganan langsung oleh SKPD Dinas Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaran Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik selama tahun 2011-2015 adalah: 1. Untuk meningkatkan ketersediaan ruang publik perlu dilaksanakan secara

maksimal dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang publik yang terpadu dengan seluruh pamangku kebijakan baik secara teknis maupun non teknis.

2. Lahan pertanian rata-rata mencapai 26,69% (34,93 ha) yang pemanfaatannya terbesar adalah untuk pembangunan perumahan dan insfrastruktur (developer) di wilayah kota Mataram untuk itu perlu diberi sangsi tegas terhadap para pengembang (developer) yang tidak melaksanakannya kewajibannya untuk menyediakan lahan fasilitas ruang publik.

XXVI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 26


“Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2011 % 18,80 11,39 60,58 2012 % 19,00 11,39 59,95 2013 % 19,20 12,48 65,00 2014 % 19,45 12,50 64,26 2015 % 19,75 12,50 64,26

2 Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)

2011 % 31,25 19,35 61,92 2012 % 32,25 19,35 60,00 2013 % 33,50 19,35 57,76 2014 % 34,15 19,35 57,76 2015 % 35,20 19,35 54,97

4 Alih fungsi lahan pertanian

2011 % 60,82 7,00 11,50 2012 % 60,82 2,00 3,28 2013 % 60,82 4,00 6,57 2014 % 60,82 2,06 3,38



2015 % 60,82 3,42 5,62

Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun 2013, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.

Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha. Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2011 mencapai 11,39 dan di tahun 2014 meningkat menjadi 12,50 persen atau seluas 766,25 ha meningkat 1,11 persen dari tahun 2011, dimana penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH dari Program P2KH dan RTH Jalur pada ruas jalan-jalan baru.Di samping itu, isu ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dihadapi saat ini. Sebagai langkah solusi yang telah dilakukan adalah Pemerintah Kota meminta dukungan kemitraan dan komitmen bersama dari pihak pengembang perumahan (developer) untuk dapat menyediakan lahan TPU.

Lahan pertanian di Kota Mataram kian menyempit, alih fungsi lahan dalam enam tahun terakhir sekitar 282,74 hektare ditahun 2011 lahan pertanaian di Kota Mataram sekitar 2.229,21 hektare dan di tahun 2015 menjadi 1.992,77 hektare, angka penyusutan lahan tiap tahunnya bervariasi dari 43,37 sampai dengan 180,70 hektare jumlah ini tergolong sangat besar dengan luas wilayah Kota Mataram yang hanya 61,30 km dan 56,80 kilometer perairan laut. Ancaman akan kehilangan lahan pertanian tidak bisa dipungkiri jika setiap tahun terjadi alih fungsi sekitar 100 hektare maka dalam 20 tahun mendatang semua sawah diKota Mataram akan hilang. Dampak alih fungsi ini sangat besar terhadap pertanian maupun lingkungan.

Terkait indikator alih fungsi lahan dari lahan pertanian, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup selama tahun 2011-2015 adalah Keterbatasan lahan yang akan diarahkan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana salah satunya termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain :



a. Menambah luasan RTH baru melalui pembebasan lahan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, dan hutan kota;

b. Mengembangkan koridor hijau dengan penanaman pohon-pohon pelindung secara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang jalur hijau jalan, pedestrian, sempadan sungai dan sempadan pantai;

XXVII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 Tabel 27.1

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 27 “Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah”


TAHUN


CAPAIAN KINERJA

1 Persentase daya tanggap darurat bencana / Kejadian Luar Biasa

2011 % NA NA NA 2012 % 85 85 100,00 2013 % 85 85 100,00 2014 % 85 85 100,00 2015 % 85 91,20 107,41


Sumber: BPBD Kota Mataram, Data diolah Pemerintah Kota Mataram menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013, membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kondisi topografi dan posisi geografis Kota Mataram, menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti angin puting beliung, abrasi pantai, serta intensitas hujan yang tinggi sebagai penyebab adanya genangan dan banjir. Dalam mengatasi masalah tersebut, BPBD menyiapkan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan Piket 24 Jam untuk meminimalisasi dampak akibat bencana. Capaian efektifitas layanan penanggulangan bencana tergambar dari tingkat tanggap darurat dan jumlah sarana yang dimiliki dalam penanggulangan bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana, pada tahun 2010 akhir, Pemerintah Kota Mataram membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD merupakan lembaga yang mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Mulai dari kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana hingga rehabillitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peran BPBD dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana kebencanaan berasal dari APBD Kota Mataram dan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB. Pada tahun 2011 dengan baru terbentuknya BPBD Kota Mataram sehingga belum dapat menampilkan data daya tanggap darurat bencana. Seiring dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana kebencanaan sehingga dapat dicapainya daya tanggap darurat bencana hingga 80%. Koordinasi dengan berbagai SKPD dan semakin terlatihnya Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) juga berkontribusi terhadap meningkatnya daya tanggap darurat.



Upaya pencegahan bahaya kebakaran selain dilakukan dengan penambahan jumlah mobil pemadam kebakaran juga dilakukan dengan upaya mendekatkan sarana kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Kepala Lingkungan se-Kota Mataram. Pada tahun 2013 jumlah APAR yang diserahkan kepada lingkungan berjumlah 100 unit, dan pada tahun 2014 bertambah 100 unit sehingga saat ini 200 Lingkungan telah memiliki APAR. Tahun 2015 capaian kinerjanya mencapai 100 persen. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Kota Mataram masuk dalam wilayah rentan bencana, dari 14 jenis bencana

yang berpotensi terjadi di Wilayah Republik Indonesia, sembilan jenis bencana berpotensi terjadi di Kota Mataram. Salah satu upaya mitigasi adalah disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan Rencana Kontinjensi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebencanaan melalui peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

2. Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi sangat berpotensi akan terjadinya bahaya kebakaran. Hal tersebut disebabkan rapatnya jarak antara bangunan dan sulitnya akses sebagai upaya pemadaman api kebakaran. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Mataram mengupayakan untuk memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada setiap Lingkungan di seluruh kelurahan, sehingga upaya pencegahan kebakaran menjadi luas dapat dilakukan segera.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.5.1. KEBIJAKAN APBD

1. KEBIJAKAN PENDAPATAN

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada, mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah, serta perluasan sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan beberapa strategi, antara lain:Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah; Inventarisasi dan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik; Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan; Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya



kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah, dan Dalam Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. 2. KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan; Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah, dan Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat. 3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; Apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.5.2. PERHITUNGAN APBD

1. TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram periode waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga pemerintah Kota Mataram berupaya untuk lebih menggali potensi penerimaan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan target pendapatan dari tahun ke tahun. Perkembangan target pendapatan daerah periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut:



Tabel 3.5.2.1 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

PENDAPATAN DAERAH 648.862.491.019 721.899.242.989 864.905.445.373 1.055.390.821.016 1.211.783.220.893,93

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.514.511.410 78.841.707.800 124.957.834.100 160.495.316.854 215.599.750.389

Pendapatan Pajak Daerah 31.358.436.000 39.572.230.000 71.550.000.000 83.080.000.000 92.655.000.000

Hasil Retribusi Daerah 15.541.640.000 15.738.962.000 17.824.074.100 17.918.498.500 19.873.500.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.498.891.250 4.640.515.800 4.640.000.000 7.366.394.354 12.400.826.389

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.115.544.160 18.890.000.000 30.943.760.000 52.130.424.000 90.670.424.000

DANA PERIMBANGAN 429.934.640.378 530.572.582.907 580.130.769.628 681.209.075.681 768.786.761.000

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

37.566.129.378 55.241.728.907 44.741.156.628 64.324.774.681 63.672.014.000

Dana Alokasi Umum 366.882.411.000 445.894.174.000 500.043.553.000 564.661.391.000 593.930.707.000

Dana Alokasi Khusus 25.486.100.000 29.436.680.000 35.346.060.000 52.222.910.000 111.184.040.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

158.413.339.231 112.484.952.282 159.816.841.645 213.686.428.481 227.396.709.504,93

Pendapatan Hibah - - 5.000.000.000 20.000.000.000 9.000.000.000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya

34.442.996.431 32.040.253.282 43.617.605.165 64.634.697.481 76.775.311.504,93

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

107.438.542.800 63.662.899.000 98.967.436.480 121.519.931.000 130.989.598.000

Bantuan Keuangan Prov. atauPemda Lainnya

16.531.800.000 16.531.800.000 12.231.800.000 7.531.800.000 10.631.800.000

Pendapatan Lainnya 0 250.000.000 0 0 -

Sumber: APBD Kota Mataram Tahun 2011-2015

Grafik 3.5.2.1 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2015

Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah.



Berdasarkan Tabel 3.5.2.1 dan Grafik 3.5.2.1 target pendapatan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram terus mengalami peningkatan, karena tetap optimis target tersebut dapat direalisasikan dengan menggali potensi yang ada. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan selama periode 2011-2015 berhasil terlampaui, hal ini dapat dilihat pada tabel dan Grafik dibawah ini:

Tabel 3.5.2.2. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

PENDAPATAN 679,040,672,702 755,234,455,557 865,839,838,811 1,083,104,564,131 1.186.395.236.398,50

PENDAPATAN ASLI DAERAH 82,300,211,074 95,877,364,968 139,877,149,931 202,589,009,699 222.576.403.428,94

Pendapatan Pajak Daerah 43,141,033,812 45,596,900,874 79,374,881,763 91,749,599,728 96.844.712.692,84

Hasil Retribusi Daerah 14,048,627,262 16,825,136,532 20,251,127,301 20,964,352,907 18.247.789.512

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,012,566,423 4,642,764,448 2,759,307,095 8,041,386,510 6.219.928.163

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

20,097,983,577 28,812,563,114 37,491,833,771 81,833,670,554 101.263.973.061,10

DANA PERIMBANGAN 441,594,386,630 544,998,107,529 580,925,364,432 677,648,349,948 757.189.767.596

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

49,225,875,630 69,667,253,529 45,535,751,432 60,764,048,948 52.075.020.596

Dana Alokasi Umum 366,882,411,000 445,894,174,000 500,043,553,000 564,661,391,000 593.930.707.000

Dana Alokasi Khusus 25,486,100,000 29,436,680,000 35,346,060,000 52,222,910,000 111.184.040.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

155,146,074,998 114,358,983,060 145,037,324,448 202,867,204,484 206.629.065.323,56

Pendapatan Hibah 0 0 0 11,000,000,000 8.778.000,000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

31,968,822,623 35,655,984,060 37,042,319,448 72,418,554,484 66.809.067.323,56

Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya

107,406,052,375 63,662,999,000 97,256,605,000.00 119,413,450,000 -

Pendapatan Lainnya Pendapatan Hibah

15,771,200,000 15,000,000,000 10,700,000,000.00 0 52.400.000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya

0 40,000,000 38,400,000.00 35,200,000 -

Sumber: BPKAD Kota Mataram, angka realisasi APBD tahun 2011-2015.

Grafik 3.5.2.2. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 s/d 2015



Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah.

Dari tabel 3.5.2.2. dan Grafik 3.5.2.2. terlihat trend pendapatan Kota Mataram tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yaitu dari 2011 dengan capaian pendapatan sebesar Rp.679.040.672.702,- pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.186.395.236.398,50 Komponen pendapatan daerah yang meningkat secara signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 82.300.211.074 meningkat pada tahun 2015 menjadi 222.576.403.428,94.

2. TARGET & REALISASI BELANJA DAERAH

Kemampuan pemerintah Kota Mataram dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah diatas target yang ditetapkan. Hal ini sebagai dasar pemerintah Kota Mataram untuk membiayai pembangunan, sehingga target belanja yang ditetapkan setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. Anggaran Belanja Kota Mataram periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.2.b. Target Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

BELANJA 731.636.969.179 810.748.789.576 1.022.456.440.541 1.177.199.809.961 1.295.437.591.384,74

BELANJA TIDAK LANGSUNG 402.259.721.525 473.844.497.878 538.538.293.459 589.494.959.692 657.253.939.434,72

Belanja Pegawai 367.969.525.144 426.835.076.202 484.028.071.029 539.560.313.692 595.737.687.200,72

Belanja Hibah 9.684.251.000 24.582.707.601 25.573.197.430 24.218.986.000 33.454.425.802

Belanja Bantuan Sosial 20.903.415.000 20.400.100.000 27.634.425.000 24.215.660.000 23.500.807.652

lBelanja Tidak Terduga 1.443.730.381 2.026.614.075 1.302.600.000 1.500.000.000 3.648.220.000

BELANJA LANGSUNG 329.377.247.654 336.904.291.697 483.918.147.081 587.704.850.268 638.183.651.950,01

Belanja Pegawai 46.521.009.935 57.026.089.602 70.756.743.858 71.447.082.600 85.294.058.779

Belanja Barang dan Jasa 109.265.270.321 121.161.855.634 159.159.416.419 208.411.606.059 265.047.268.211,01

Belanja Modal 173.590.967.398 158.716.346.460 254.001.986.803 307.846.161.609 287.842.324.960

Sumber : BPKAD Kota Mataram

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Mataram periode 2011-2015 selalu meningkat dari tahun ke tahun disebabkan semakin



besarnya kebutuhan daerah seiring majunya perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat sehingga peranan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah harus lebih besar pula. Sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram selalu mengalokasikan anggaran Belanja Modal lebih dari 30% pada APBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif. Komposisi Belanja Langsung Pemerintah Kota Mataram selama periode 2011-2015 dapat dilihat pada chart dibawah ini:

Grafik 3.5.2.b. Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2015

Sumber : BPKAD Kota Mataram Tahun 2015, data diolah. Dapat dilihat selama periode 2011-2015 komposisi Belanja Langsung dibanding Belanja Tidak Langsung relatif meningkat, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Mataram pada belanja yang produktif.

Dari grafik di atas, terlihat Belanja Langsung mengalami peningkatan persentase dalam komposisi Belanja Daerah periode 2011-2015. Hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan anggaran Pemerintah Kota Mataram yang berpihak pada belanja publik atau belanja yang langsung dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.2.c. Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

BELANJA 670.215.604.275 740.283.006.976 883.521.845.035 1.044.355.803.030 1.189.137.621.533,29

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 402.259.721.525 473.844.497.878 538.538.293.459 589.494.959.692 657.253.939.434,72


2011 2012 2013 2014 2015



BELANJA TIDAK LANGSUNG

379.807.778.764 436.784.132.350 492.775.345.289 543.564.076.968 589.492.898.964

Belanja Pegawai 351.062.967.494 399.983.254.041 448.797.464.283 506.848.621.240 532.875.067.509

Belanja Hibah 7.826.407.520 23.296.356.600 24.566.079.150 17.975.572.877 31.434.939.230

Belanja Bantuan Sosial 18.703.923.750 13.454.521.709 18.893.404.321 18.370.110.351 21.446.429.500

Belanja Tidak Terduga 97.680.000 50.000.000 518.397.535 369.772.500 3.100.413.265


Belanja Pegawai 43.676.210.801 52.326.504.522 65.262.844.825 67.103.151.958 75.167.108.398

Belanja Barang dan Jasa

102.562.869.442 115.793.370.972 145.133.140.522 201.856.194.367 249.054.437.850,29

Belanja Modal 144.168.745.268 135.378.999.132 180.350.514.399 231.832.379.737 275.423.176.321

Sumber : BPKAD Kota Mataram

Pada tahun anggaran 2015, implementasi strategi belanja daerah diarahkan pada

pemenuhan kebutuhan strategis daerah di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur

kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Target belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2015 tentang APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 porsi dan kebutuhannya

disesuaikan dengan kekuatan finansial daerah yang dimiliki (fiscal capacity). Upaya-

upaya efisiensi dalam kerangka optimalisasi anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) dilakukan melalui mekanisme akuntansi dan verifikasi rencana belanja

SKPD yang cukup ketat terkait dengan implementasi ketetapan Standar Harga

Satuan Barang/jasa berdasarkan prinsip value for money. Hal ini dimaksudkan agar

anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya (tepat biaya).

3. TARGET & REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan Piutang Daerah, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Pada tahun 2015, efisiensi belanja daerah telah dilakukan SKPD sehingga memunculkan sisa anggaran. SiLPA APBD tahun 2015 sebesar Rp. 80.971.985.306,01. SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran pada RAPBD Kota Mataram tahun 2015.

Rincian selengkapnya untuk target dan realisasi pembiayaan daerah periode 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.2.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

- Target 83.774.478.159 91.599.546.587 163.800.995.168 139.868.988.944 101.214.370.490,80

- Realisasi 83.774.478.159 91.599.546.587 103.800.995.168 79.868.988.944 101.214.370.490,80



PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

- Target 1.000.000.000 2.750.000.000 13.560.000.000 18.060.000.000 17.560.000.000

- Realisasi 1.000.000.000 2.750.000.000 0 17.330.000.000 17.500.000.000

PEMBIAYAAN NETTO

- Target 82.774.478.159 88.849.546.587 157.550.995.168 121.808.988.944 83.654.370.490,80

- Realisasi 82.774.478.159 88.849.546.587 97.550.995.168 62.538.988.944 83.714.370.490,80

Sumber : BPKAD Kota Mataram,

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan periode tersebut diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi SILPA periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.2.4. Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015

Sumber : BPKAD Kota Mataram,

3.5.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif dan berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut, aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) telah diterapkan di Kota Mataram. SIMDA mengintegrasikan tiga komponen anggaran yaitu aspek penganggaran, perbendaharaan, dan pembukuan APBD. SIMDA telah memberikan manfaat yang positif dalam penyelenggaraan tertib administrasi keuangan daerah, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Dalam upaya meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus perbaikan terutama terhadap pengelolaan aset daerah. Seluruh pencatatan, pemindahan, dan

URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

91.599.546.587 103.800.995.168 79.868.988.944 101.287.750.045

80.971.985.306,01



penghapusan aset daerah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIBD), yang secara operasional terintegrasi (linked) dengan SIMDA. Dalam hal tertib pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan setiap bulannya, serta guna memberikan akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD, diterapkan Program Pengendalian Pelaporan Keuangan SKPD secara on line (web base) melalui www.programlaporanapp.com. Upaya ini memiliki manfaat dalam hal publikasi laporan capaian keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Mataram. Sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian WTP, maka jadwal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2015, APBD Kota Mataram ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga tidak terdapat keterlambatan penetapan Perda-APBD. Hasil ini dapat dicapai juga didukung oleh ketepatan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya sebagai dasar penyusunan RAPBD, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Masing-masing dokumen perencanaan ditetapkan sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2015 (ditetapkan

dengan Peraturan Walikota Mataram pada bulan Mei 2014); Kebijakan Umum-APBD 2015 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan

ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada 23 September 2014

PPAS-APBD 2015 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada 23 September 2014.

Permasalahan dan Solusi Masalah utama yang dihadapi daerah dalam pengelolaan anggaran dan belanja daerah adalah : 1. Tingginya kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan

kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal yang cukup besar hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan melalui Optimalisasi potensi PAD dan meningkatkan keterlibatan dan peran swasta dalam pembangunan.

2. Peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perubahan peraturan perundang-undangan.

3. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan dae

4. rah. Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan SKPD, guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek tertib administrasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.



5. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah karena keterbatasan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Mataram telah melakukan restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah dari eselon III menjadi Eselon II, peningkatan jumlah serta kapasitas aparatur pengelola keuangan SKPD dengan mengikutsertakan PNS dalam pendidikan Pasca Sarjana Program Akuntansi dan melaksanakan bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.


BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 disusun sebagai pelaksanaan

akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram sebagai

wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian sasaran strategis Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi

dan sasaran strategis Pemerintah Kota Mataram yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan

dan program yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan

secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Hasil analisis 27 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota

Mataram Tahun 2015 rata-rata sebesar 95,91 persen terkategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Pemerintah Kota Mataram

secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja

dapat direalisasikan 95,91 persen dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota

Mataram dapat terealisasikan sebesar 97,90 persen dengan kategori Sangat Memuaskan.

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari hambatan

dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut diantisipasi

dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral,

maupun lintas sektor secara berkala. Dengan demikian dapat diketahui penyebab

timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sehingga dapat diambil

langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA MATARAM TAHUN 2015

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

TARGET

1 2 3 4 5 1 Meningkatnya kondusivitas wilayah

Kota Mataram Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) /Angka kriminalitas

% 90

Indeks Demokrasi % 99 Cakupan Penanganan Konflik % 48 Penegakan Peraturan Daerah % 25

2


Persentase pertemuan antar umat beragama

% 90

Jumlah Konflik antar umat beragama dalam satu tahun

Kali 2

Jumlah kegiatan keagamaan Kali 500 3 Meningkatnya kualitas

Pendidikan Angka Melek Huruf % 99,80 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 12 Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) % 112,14 Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM)

% 82,88

Persentase Guru yang memperoleh Sertifikasi

% 91

Cakupan Perpustakaan Unit 30 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Orang 22.348

4 Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

Rasio bayi lahir hidup % 39 Rata-rata usia harapan hidup penduduk tahun 68,60 Prevalensi Gizi Buruk % 2 Cakupan layanan Puskesmas Rasio 1,5 Rasio RS per satuan penduduk Rasio 1:27:733

5 Meningkatnya internalisasi nilai seni

dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal

Jumlah even budaya daerah dalam satu tahun

Kali 52

Jumlah Kelompok Budaya Yang Aktif Kali 143

6 Meningkatnya kesetaraan gender

Indeks Pemberdayaan Gender % 39 Angka Melek Huruf Perempuan % 100

7 Meningkatnya kualitas keluarga Persentase jumlah Keluarga Sejahtera Keluarga 111.288 Cakupan layanan PUS berKeluarga Berencana

PUS 65.763

8 Meningkatnya pendapatan per kapita

PDRB per Kapita Ribu Rp. 17.250.105 Paritas Daya Beli Rp. 650.000

9 Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

Persentase penduduk miskin % 12,59


Cakupan partisipasi angkatan kerja % 79,78


Pertumbuhan ekonomi daerah % 9,29

12 Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah

Tingkat cadangan pangan % 100


Kontribusi Sektor Perdagangan, hotel dan Restoran Terhadap PDRB

% 50

Angka kunjungan wisatawan Orang 425.000

14 Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah

Persentase daya serap Pendapatan Asli Daerah

% 100

Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum

% 20,00

No

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET

1 2 3 4 5 15 Meningkatnya efektivitas

pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM 1.942

Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan

UMKM 596


Jumlah Wirausaha Baru Usaha 1.925

Persentase koperasi Berkualitas Unit 380

17 Meningkatnya kepastian berinvestasi Persentase Laju pertumbuhan investasi % 57

18 Peningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

% 100

Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN

% 100

Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

% 100

Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

% 95

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

% 80

Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

% 90

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja pembangunan daerah tepat waktu

% 100

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

% 80

Presentase ketersediaan pegawai % 100

Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Temuan 1.993

Jumlah Aparatur yang memiliki kualifikasi Auditor

Orang 38

Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah WTP WTP


Persentase SKPD yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SKPD 8

20 Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

Rasio 1:252

Panjang Jalan dalam kondisi baik Km 347,19

Cakupan layanan persampahan % 95,00

Persentase cakupan layanan air bersih % 35,80

21 Meningkatnya fungsi saluran drainase Cakupan drainase dalam kondisi baik % 40,50

22 Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air

Rasio ketersediaan kawasan resapan air % 80

Jumlag Sumur Resapan Unit 50

No

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET

1 2 3 4 5 23 Optimalisasi penataan sempadan

sungai dan pantai Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar

% 13,06

24 Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

Presentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Unit 1.000

Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi % 80,00

25 Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik

Rasio cakupan ruang publik % 95

26 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan & pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 19,35 Cakupan tempat pemakaman umum % 35,20

Alih Fungsi Lahan Pertanian % 60,82


Daya tanggap darurat bencana / KLB % 85,00

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 - Beranda. LAKIP KOTA MATARAM TAHUN 2015.pdf · mendorong...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 - Beranda. LAKIP KOTA MATARAM TAHUN 2015.pdf · mendorong...